laPoran aKunTaBiliTaS KinErja (laKiP) Biro huKum dan informaSi PuBliK Tahun anggaran 2013
SEKrETariaT jEndEral KEmEnTErian PErTanian 2013
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
1
BAB I LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian
menyelenggarakan
fungsi
pembinaan,
koordinasi
dan
penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik. Dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Hukum dan Informasi
Publik
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut, Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam rangka pembangunan pertanian, Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam upaya pembinaan hukum pertanian dan pengelolaan informasi publik yang proporsional, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis tersebut. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan Hukum dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Hukum dan Informasi Publik pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu in house consultant hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Peran dan kedudukan Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, khususnya
dalam
rangka
mengkoordinasikan
penyiapan
pembagian
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
2
urusan
pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, serta pelayanan informasi publik kepada pemangku kepentingan. Selain itu, saat ini kedudukan Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Hukum dan Informasi Publik berkedudukan sebagai unit kerja yang termasuk dalam penilaian Menpan bidang peraturan perundang-undangan dan pengelolaan informasi publik. Untuk Melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pertanian; b. Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; c.
Penyusunan naskah perjanjian, pertimbangan dan bantuan hukum;
d. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian;dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik Sedangkan susunan Organisasi Biro Hukum dan Informasi Publik yang secara substantive menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri dari : a. Bagian Perundang-Undangan I b. Bagian Perundang-Undangan II c.
Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum
d. Bagian Pengelolaan Informasi Publik; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
3
STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK
BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK
BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN I
BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN II
BAGIAN PERJANJIAN DAN BANTUAN HUKUM
BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IA
SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IIA
SUBBAGIAN PERJANJIAN
SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI
SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IB
SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IIB
SUBBAGIAN PERTIMBANGAN DAN BANT UAN HUKUM
SUBBAGIAN PAMERAN DAN PERAGAAN
SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IC
SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
SUBBAGIAN MULTIMEDIA
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan Penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.
A.
RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana strategis Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2010 – 2014 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro hukum dan Informasi Publik disusun dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan dibidang
pertanian; b.
pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;
c.
penyusunan naskah perjanjian, pertimbangan dan bantuan hukum;
d.
penyimpanan,
pendokumentasian,
penyediaan,
dan/atau
informasi publik bidang pertanian;dan
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
5
pelayanan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik
Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut: 1.
Visi ”Kepastian hukum dan pelayanan informasi publik yang prima akan mendorong maju dan berkembangnya usaha pertanian”.
2.
MISI Untuk mewujudkan Visi Organisasi, maka Misi yang diemban Biro Hukum dan Informasi Publik meliputi: 1) Menyediakan peraturan perundangan bidang pertanian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum 3) menyusun naskah perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan layanan bantuan hukum. 4) Menyiapkan personil ahli hukum yang dapat memberikan bantuan hukum unit kerja Kementerian Pertanian. 5) Mengelola dokumentasi informasi publik bidang pertanian dan melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
3.
TUJUAN Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Hukum dan Informasi Publik selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Menyusun peraturan perundangan bidang pertanian secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. 2) Mengembangkan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
6
3) Menghasilkan naskah perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemajuan dan berkembangnya usaha pertanian. 4) Melakukan layanan bantuan hukum bagi institusi bidang pertanian. 5) Mengelola informasi publik bidang pertanian secara profesional.
4.
SASARAN STRATEGIS Sasaran umum Biro Hukum dan Informasi Publik adalah terwujudnya kepastian hukum dan terkelolanya informasi publik pertanian.
di bidang
Sedangkan penjabaran dari sasaran tersebut adalah sebagai
berikut : 1) Dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian tersedia sesuai kebutuhan. 2) Terkelolanya dengan baik dokumentasi dan informasi hukum 3) Dokumen naskah perjanjian yang dapat dijadikan acuan kerja dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk kemajuan dan berkembangnya usaha pertanian. 4) Permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan pembangunan pertanian
diupayakan selalu mendapatkan bantuan hukum dari
Kementerian Pertanian. 5) Terlayaninya secara baik, pemohon informasi publik di Kementerian Pertanian. 5.
CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Hukum dan Informasi Publik, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a. Kebijakan
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
7
Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan kebijakan
memperhatikan yang
kondisi
ditempuh
sumberdaya
dalam
rangka
yang
memiliki,
pembinaan
hukum
arah dan
pengelolaan informasi publik pertanian adalah Terwujudnya kepastian hukum dan terkelolanya informasi publik bidang pertanian.
b. Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, dengan memperhatikan sumberdaya, organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Hukum dan Informasi Publik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : 1) Pembinaan
hukum
dan
pengelolaan
informasi
publik
melalui
penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna memperoleh bentuk hukum pertanian yang lengkap dan pengelolaan informasi publik yang professional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Penyempurnaan
peraturan
perundang-undangan
agar
tercapai
kepastian hukum dan sinkronisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan instansi terkait. 3) Dokumen naskah perjanjian yang dapat dijadikan acuan kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk berkembangnya usaha pertanian. 4) Permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan pembangunan pertanian
diupayakan selalu mendapatkan bantuan hukum dari
Kementerian Pertanian. 5) Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
8
6) Meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi terselenggarannya otonomi di daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien. 7) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan
pelayanan
informasi
publik
dan
manajemen
pembangunan pertanian. 8) Penyelenggaraan
pengurusan
Tata
Usaha
Biro
secara
lebih
terkoordinasi. c. Indikator Kinerja - Tersusunnya
dokumen
peraturan
perundang-undangan
bidang
pertanian, - Tersusunnya
kompendium
hukum
bidang
pertanian,
himpunan
peraturan menteri dan penempatan dalam berita Negara, - Tersusunnya naskah perjanjian bidang pertanian, - Tersusunnya layanan bantuan hukum bidang pertanian, - Terkelolanya informasi public bidang pertanian d. Kegiatan Sesuai
dengan
kebijakan
reformasi
perencanaan
dan
anggaran,
khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut diatas, nama kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik adalah Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk sub-sub kegiatan. Sub kegiatan dan Indikator kinerja outputnya Biro Hukum dan Informasi Publik
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
9
yang akan dilakukan pada kurun waktu 2010 – 2014, berdasarkan pendekatan fungsi meliputi : - Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian 1) Dokumen Peraturan Perundangan-undangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana. Peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun
2007
tentang
Penyebarluasan Kementerian
Pengesahan,
Peraturan
Pertanian
telah
Pengundangan,
Perundang-undangan, ditetapkan
Keputusan
dan untuk
Menteri
Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan
Perundang-undangan
Departemen
Pertanian,
Peraturan
Menteri
di
Lingkungan
Pertanian
Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 54 menyatakan “Biro Hukum dan Informasi Publik
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi
dan
penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian”. Pasal 57, melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta
penelaahan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
tanamana pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penelitian dan pengembangan pertanian, ketahanan pangan,
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
10
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan dan pengembangan
sumber
daya
manusia
pertanian,
dan
kesekretariatan jenderal, serta pengawasan internal. Pasal 61, melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang ternak dan hewan, karantina pertanian. Dengan kegiatan : Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penelitian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanian Penyusunan
Peraturan
Perundang-undangan
Bidang
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Analisa
Hukum
Peraturan
Perundang-undangan
Bidang
Pertanian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman, Pengembangan SDM, Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak, Hewan, dan Karantina Pertanian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian Analisa Hukum Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak, Kesehatan Hewan, dan Karantina Pertanian 2) Penyusunan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan Dalam Berita Negara.
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
11
Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,
Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Kementerian
Peraturan
Pertanian
Perundang-undangan.
Peraturan
Menteri
Pertanian
Untuk Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, dalam Pasal 64 menyatakan “Subbagian dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengembangan
sistem
jaringan,
dan
pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum”. Dengan kegiatan : Pengelolaan dan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Penerbitan Peraturan Menteri Penempatan
peraturan
perundang-undangan
dalam
Berita
Negara 3) Laporan Perjanjian dan Layanan Bantuan Hukum Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 68 menyatakan “Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan peyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di pertanian”. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan peyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum di
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
12
bidang pertanian , serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha Negara. Dengan kegiatan : Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Sosialisasi Tatacara Penyusunan Perjanjian Bidang Pertanian Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Pengujian
Materiil
Peraturan
Perundang-undangan
Bidang
Pertanian di MK/MA Penyusunan Pedum Tatacara Pemberian Pertimbangan Bantuan Hukum Lingkup Kementan 4) Laporan layanan informasi publik bidang pertanian Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 70 menyatakan “Bagian Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan peyiapan, penyimpanan , pendokumentasian , penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian”. Dengan Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Penyediaan Informasi Publik melalui Multimedia Pengelolaan Perpustakaan Digital Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik Pelaksanaan Pameran dan Promosi Pembangunan Pertanian Pelaksanaan Peragaan, Visualisasi, dan Publikasi Pengelolaan Perpustakaan Konvensional Pelayanan Informasi Agribisnis Penyediaan Informasi Agribinis Melalui Multimedia 5) Layanan perkantoran
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
13
Peraturan Perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan
ini
adalah
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 68 menyatakan “Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan , dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Hukum dan Informasi Publik”. Dengan kegiatan : Pengelolaan Administrasi dan Anggaran Penyusunan Program, Rencana Kerja, dan Evaluasi Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Pembayara Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan
Operasional
dan
Pemeliharaan
Perkantoran Admistrasi Ketatausahaan Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN, dan Simonev B.
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Rencana Strategis tersebut diatas, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya berdasarkan RKT tersebut disusun penetapan kinerja atau perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, kegiatan, indikator kinerja dan target. Untuk tahun 2013, penetapan kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik, seperti diuraikan pada table di bawah ini. TABEL 1 SASARAN STRATEGIS, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
No. 1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta terkelolaanya informasi publik di bidang pertanian
KEGIATAN Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman
Program (prolegtan)
legislasi
pertanian
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
TARGET 1 Dokumen : 18 Permen 50 Kepmen 4 Konsep PP 3 Konsep Permentan 1 Laporan
14
No.
SASARAN STRATEGIS
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan Penyusunan peraturan perundangundangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian Penyusunan peraturan perundangundangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
Analisa hukum peraturan perundangundangan bidang pertanian Sosialisasi Peraturan perundangundangan bidang tanaman, pengembangan SDM, sumberdaya, sarana prasarana Penyusunan peraturan perundangundangan bidang ternak dan hewan
Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian Sosialisasi peraturan perundangundangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian
Laporan Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri dan penempatan dalam berita Negara
Laporan perjanjian
Laporan layanan bantuan hukum
TARGET 1 Laporan 1 Dokumen : 10 Permen 29 Kepmen 1 Kep. Sekjen 1 Laporan
1 Dokumen : 1 UU 3 PP 1 Ranc Inpres 14 Permentan; 23 Kepmentan; 14 Ranc Permentan/ Kepmentan 1 Laporan 1 Laporan
1 Dokumen : 2 PP 2 RPP 1 R. Perpres 4 Permen 17 Kepmen 13 Kon. Permen 3 Kon. Kepmen 1 Laporan
1 Laporan
Penyusunan peraturan perundangundangan bidang karantina pertanian
1 Dokumen : 6 Ranc. Permen 6 Permen 3 Kepmen
Analisa hukum peraturan perundangundangan bidang ternak, kesehatan hewan, dan karantina pertanian Kompendium hukum bidang peternakan, lahan, penyuluhan, dan hortikultura Penerbitan himpunan peraturan menteri pertanian Himpunan peraturan menteri pertanian dengan system katalog Penempatan peraturan menteri dalam berita Negara Penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Rancangan naskah perjanjian Identifikasi perjanjian bidang pertanian Kajian perjanjian bidang pertanian Sosialisasi tata cara penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Evaluasi perjanjian bidang pertanian Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum Pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian di MK/MA
1 Laporan
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
1 Dokumen (4 judul) Bagian A : 1 Himp. Bagian B : 1 Himp. 1 Himpunan 37 Permentan 30 Perjanjian 5 Rancangan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Perdata 1; TUN 2. 1 Laporan UU No.12/1992 UU No. 39/2008
15
No.
SASARAN STRATEGIS
KEGIATAN
Laporan pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik Penyediaan Publik dan Pendukung
Informasi Multimedia
Pengelolaan perpustakaan
Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik Pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi, promosi Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA)
Layanan Perkantoran
Komputer peralatannya
Pengadaan kendaraan Gedung/Bangunan Sarana dan prasarana
dan
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Penyusunan pedum tatacara pemberian pertimbangan hukum lingkup kementan Pengelolaan pelayanan informasi publik Pengadaan buku dan kelengkapan multimedia
TARGET 1 Laporan
1 laporan
bahan
3 Paket
Penyiapan digital informasi agribisnis Analisa kebutuhan database informasi publik
2 Paket 1 Paket
Penyusunan dan pengolahan database informasi publik Pengembangan media informasi publik berbasis web
1 Laporan
Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka Redisain perpustakaan Perpustakaan Digital Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID
2 Paket
Pelaksanaan Pameran Display peragaan Apresiasi pengelolaan pameran Gelar teknologi/Demplot Pelayanan Informasi Agribisnis Penyediaan Informasi Agribisnis Melalui Multimedia
1 Laporan 2 Semester 1 Laporan 4 Paket 1 Laporan 1 Laporan
Pengelolaan ketatausahaan Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis Laporan Tahunan Satker Pembahasan RKA-KL tahun 2012 Penyusunan Kinerja Tahunan Pengadaan laptop Komputer dan desktop printer Printer warna Pengadaan scanner Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 Counter Informasi Publik Pengadaan meubelair Pengadaan Filling cabinet, rak buku dua muka, lemari kaca/besi
1 Laporan 4 kegiatan
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
2 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Laporan
1 Kegiatan 3 Paket 1 Laporan 5 Unit 5 unit 3 Unit 3 Unit 4 Unit 15 M2 5 Unit 10Unit
16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Beberapa kegiatan pada tahun ini pada dasarnya merupakan kelanjutan kegiatan tahun 2012 dengan fokus kegiatan pada pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik, dengan indikator kinerja kegiatan: jumlah dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang diterbitkan; Tersusunnya kompendium hukum, Tersusunnya himpuan peraturan menteri dan Terundangkannya melalui penempatan dalam berita negara, tersusunnya naskas perjanjian dan Terlayaninya bantuan hukum; Terkelolanya publik bidang pertanian. Gambaran kinerja Biro Hukum dan Informasi publik dalam tahun 2013 dapat diketahui dari
hasil
pengukuran
kinerja
kegiatan
dan
evaluasi
kinerja
yaitu
dengan
membandingkan antara kinerja nyata dengan rencana capaian, analisis terhadap efisiensi pencapaian sasaran, sebagaimana diuraikan dibawah ini : A.
PENGUKURAN KINERJA Berdasarkan data laporan kinerja yang disampaikan oleh para penanggung jawab kegiatan di Biro Hukum dan Informasi Publik, kinerja masing-masing kegiatan Biro Hukum dan Informasi publik dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Dokumen Perundangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana. a. Dokumen Perundangan Bidang Tanaman Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang tanaman. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
17
tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 672.400.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit kerja eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktoratat Jenderal
Hortikultura
dan
Direktorat
Jenderal
Perkebunan),
dan
Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat Negara, semuanya telah memberikan kontribusi baik teknis maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan menghasilkan
dilihat
dari
indikator
dokumen
rumusan
output
(keluaran)
kebijakan
kegiatan
peraturan
ini
perundang-
undangan bidang tanaman dengan rincinan : -
Permentan : 18,
-
Kepmentan : 50,
-
Konsep PP : 4,
-
Konsep Permentan : 3,
-
Laporan
Pemantauan
dan
Evaluasi
Implementasi
Peraturan
Perundangan Bidang Tanaman : 1 Laporan
b. Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan peraturan perundangundangan yang akan disusun pada tahun 2013 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tingkat atas nya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini mmerlukan anggaran biaya sebesar Rp. 358.150.000,- dan telah menghasilkan output berupa: - Laporan Program Legislasi Pertanian : 1 Laporan - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Prolegtan : 1 Laporan
c. Dokumen Perundangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
18
kegiatan ini sebesar Rp. 776.900.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon
I
(Badan
Pengembangan
Penyuluhan
SDM
Pertanian,
Pengawasan Internal dan Kesetariatan Jendera; UPT) dan Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi
muatan
materi
peraturan
teknis
maupun
penyelesaian
administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang penelitian Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan & Pengembangan SDM dengan rincian : -
Permentan : 10,
-
Kepmentan : 29,
-
Kep. Sekjen : 1,
-
Laporan
Pemantauan
dan
Evaluasi
Implementasi
Peraturan
Perundang-undangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan & Pengembangan SDM : 1 Laporan, -
Laporan Analisa Hukum Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
d. Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 839.900.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal;
Prasarana
dan
Sarana,
Penelitian
dan
Pengembangan
Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta instasi terkait, semuanya
telah
memberikan
kontribusi
baik
pemikiran
maupun
penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
19
peraturan
perundang-undangan
bidang
sumberdaya,
sarana
dan
prasarana dengan rincian: -
Undang-Undang : 1,
-
Peraturan Pemerintah : 3,
-
Ranc. Inpres : 1,
-
Permentan : 14,
-
Kepmentan : 23,
-
Ranc. Permentan/Kepmentan : 14,
-
Laporan
Pemantauan
dan
Evaluasi
Implementasi
Peraturan
Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian : 1 Laporan -
Laporan Analisa Hukum Hukum Bidang Lahan Pertanian : 1 Laporan
e. Dokumen Perundangan Peternakan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Bidang Peternakan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 576.400.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Karantina Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta sekretariat kabinet, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan dengan rincian: -
Peraturan Pemerintah : 2,
-
RPP : 2,
-
R.Perpres : 1,
-
Permentan : 4,
-
Kepmentan : 17,
-
Konsep Permentan : 13,
-
Konsep Kepmentan : 3,
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
20
-
Lapran Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Per-UUan bidang Peternakan : 1 Laporan,
f. Dokumen Perundangan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Bidang Kesehatan Hewan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 411.400.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Karantina Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta sekretariat kabinet, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan dengan rincian: -
Peraturan Pemerintah : 2,
-
RPP : 2,
-
R.Perpres : 1,
-
Permentan : 4,
-
Kepmentan : 17,
-
Konsep Permentan : 13,
-
Konsep Kepmentan : 3,
g. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Hewan Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang bidang karantina hewan. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 576.400.000,-. personil yang terlibat selain berasal dari Biro hukum dan informasi publik juga dari unit kerja Eselon I yaitu badan karantina dan Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan; Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait,
semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran
muatan materi maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
21
dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang karantina Hewan dengan rincian : -
Rancangan Permentan : 6,
-
Permentan : 6,
-
Kepmentan : 3,
-
Laporan
Pemantauan
Peraturan
Perundang-undangan
Bidang
Karantina Hewan dan Tumbuhan : 1 Laporan.
h. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Tumbuhan Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang bidang karantina tumbuhan. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 709.050.000,-. personil yang terlibat selain berasal dari Biro hukum dan informasi publik juga dari unit kerja Eselon I yaitu badan karantina dan Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan; Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait,
semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran
muatan materi maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang karantina Tumbuhan dengan rincian : -
Rancangan Permentan : 6,
-
Permentan : 6,
-
Kepmentan : 3,
-
Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian : 1 Laporan
□
Jumlah
Kompendium
hukum,
Himpunan
Peraturan
Menteri,
Penempatan dalam berita Negara.
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
22
dan
1. Penyusunan Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.461.340.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi publik juga dari unit Jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup kementerian pertanian, dan Kementerian Hukum dan Ham, BPHN
serta instasi terkait. Mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan Kompendium Hukum : 4 dokumen (kompendium bidang
Lahan, bidang peternakan,
bidang penyuluhan, dan bidang Hortikultura) dengan rinician : -
Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri : Bagian A 1 Himpunan dan Bagian B 1 Himpunan,
-
Penerbitan Himpunan Permentan dengan sistem katalog : 1 Himpunan,
-
Penempatan peraturan menteri dalam berita Negara : 37 Permentan.
2. Naskah Perjanjian yang dihasilkan. a. Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Naskah Perjanjian Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 627.620.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit
kerja
eselon
I
Lingkup
Kementerian/Lembaga terkait,
Kementerian
Pertanian,
dan
semuanya telah memberikan kontribusi
baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di bidang
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
23
pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan naskah perjanjian bidang pertanian dengan rincian : -
Penyusunan Naskah Perjanjian : 30,
-
Rancangan Naskah Perjanjian : 5,
-
Bimbingan Teknis Tatacara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian: 1 Laporan.
b. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari perjanjian bidang pertanian yang telah dihasilkan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 113.320.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian,
dan
memberikan
Kementerian/Lembaga
kontribusi
administrasinya
baik
mempunyai
terkait,
pemikiran
tugas
semuanya
maupun
melakukan
telah
penyelesaian
penyiapan
bahan
penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan sebagai berikut: -
Laporan Kajian Perjanjian Bidang Pertanian : 1 laporan
-
Laporan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian : 1 laporan
c. Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 181.300.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, memberikan
dan
Kementerian/Lembaga
kontribusi
baik
terkait,
pemikiran
semuanya
maupun
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
telah
penyelesaian
24
administrasinya
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian
3. Bantuan Hukum yang dilaksanakan. a. Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Kegiatan ini dilakukan untuk Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 561.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, MK/MA serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum dengan rincian : -
Perdata : ...... perkara
-
Tata Usaha Negara : ....... perkara
b. Laporan Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian di MK/MA Kegiatan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait uji materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 98.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara,
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
25
MK/MA serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian materiil peraturan perundanganundangan bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini telah menyelesaikan permaslahan pengujian materiil peraturan perundang–undangan sebanyak ..... perkara.
c. Laporan Penyusunan Pedum Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Pedoman Umum Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 181.300.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedum. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini telah menghasilkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Pedoman Umum Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian.
d. Laporan Pembinaan Prosedur Beracara di Lingkungan Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelatihan tentang tata cara beracara di
pengadilan
sekaligus
sebagai
Evaluasi
Penyelesaian
Permasalahan Hukum lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 202.050.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian
administrasinya,
mempunyai
tugas
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
melaksanakan
26
Bimbingan Teknis dan evaluasi penyelesaian permaslasahan hukum lingkup Kementerian Pertanian dan menghasilkan satu laporan kegiatan pelaksanakan Bimbingan Teknis.
4. Laporan Kegiatan dan Pembinaan
5. Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian. 1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Kegiatan
ini
dilakukan
untuk
menyusun
Laporan
Pelaksanaan
Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 931.250.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan bahan penyedian dan pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik bidang pertanian. Sedangkan
dilihat
dari
indikator
output
(keluaran)
kegiatan
ini
menghasilkan Pengelolaan pelayanan informasi publik : 1 Laporan 2. Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 789.079.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi
baik
pemikiran
maupun
penyelesaian
administrasinya
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, pemutakhiran,
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
27
dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan penyediaan informasi publik dan multimedia pendukung dengan rincian : -
Pengadaan buku dan bahan kelengkapan multimedia : 3 Paket,
-
Penyiapan digital informasi agribisnis : 2 Paket,
-
Analisa kebutuhan database informasi publik : 1 Paket,
-
Penyusunan dan pengolahan database informasi publik : 1 Laporan,
-
Pengembangan media informasi publik berbasis web : 2 Paket.
3. Pengelolaan Perpustakaan Digital Kegiatan ini dilakukan untuk Pengelolaan Perpustakaan Digital. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 318.650.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengelolaan perpustakaan digital dengan rincian : -
Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka : 2 Paket,
-
Redisain perpustakaan : 1 Paket,
-
Perpustakaan digital : 1 Paket.
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Kegiatan ini dilakukan untuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 374.100.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO,
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
28
Komisi Informasi Publik, Pengadilan, Pemangku Kepentingan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana informasi sudah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian : 1 laporan. 5. Sosialisasi Pembangunan Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk Sosialisasi Pembangunan Pertanian melalui Pameran, Visualisasi, Publikasi, Promosi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.773.575.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan
kontribusi
baik
pemikiran
maupun
penyelesaian
administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi dan promosi dengan rincian :
□
-
Pelaksanaan pameran : 1 Laporan,
-
Display peragaan : 2 Semester,
-
Apresiasi pengelolaan pameran : 1 Laporan,
-
Gelar teknologi/Demplot : 4 Paket
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik 1. Layanan Perkantoran Kegiatan ini dilakukan untuk Layanan Perkantoran terdiri dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran, Administrasi dan Ketatausahaan, Penyusunan Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN, dan SIMONEV. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.216.300.000,-.
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
29
Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian/Lembaga kontribusi Sedangkan
baik
Stakeholder.
pemikiran
dilihat
dari
Semuanya
maupun
indikator
telah
penyelesaian output
memberikan
administrasinya.
(keluaran)
kegiatan
ini
menghasilkan pengelolaan ketatausahaan dengan rincian : -
Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis : 4 kegiatan,
-
Laporan Tahunan Satker : 1 Kegiatan,
-
Pembahasan RKA-KL Tahun 2013 : 3 Paket,
-
Penyusunan Kinerja Tahunan : 1 Laporan.
2. Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan organisasi dan teknologi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.775.500.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengadaan barang dan jas dengan rincian : -
Pengadaan laptop : 5 Unit
-
Komputer dan desktop printer : 5 Unit
-
Printer warna : 3 Unit
-
Pengadaan scanner : 3 Unit
-
Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 : 4 Unit
-
Pengadaan meubelair : 5 Unit
-
Pengadaan filling cabinet : 10 Unit
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
30
Berdasarkan kinerja kegiatan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya dapat diukur kinerja sasaran. Adapun kinerja sasaran Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2013 adalah seperti pada tabel dibawah ini.
Tabel 2 Indikator Pencapaian Sasaran Dengan Realisasi Capaian Kinerja No
1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Jumlah Dokumen Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang tanaman Jumlah Kajian yang disusun
CAPAIAN KINERJA 1 Dokumen (12 Peraturan)
Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM Jumlah Program legislasi pertanian Jumlah Dokumen Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana
1 Dokumen (10 Peraturan)
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
1 Laporan (50 Peserta)
Kajian Peraturan Perundangundangan Bidang Sarana dan Prasarana
Jumlah Kajian yang disusun
1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Ternak dan Hewan
Jumlah Dokumen Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan
1 Dokumen (38 Peraturan)
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan Kajian Peraturan Perundangundangan Bidang Ternak dan Hewan
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Ternak dan Hewan Jumlah Kajian yang disusun
1 Laporan (50 Peserta)
Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Karantina Pertanian
Jumlah Dokumen Perundang-undangan Karantina Pertanian
1 Dokumen (8 Peraturan)
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Hewan
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Karantina Hewan
1 Laporan (50 Peserta)
Penyusunan Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara
Jumlah Kompendium hukum
1 Dokumen (4 Judul) 1 Dokumen (persemester)
KEGIATAN Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Tanaman Sosialisasi Peraturan Perundangundangan bidang tanaman kajian peraturan perundangundangan Bidang Tanaman Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM penyusunan program legislasi pertanian (Prolegtan) Penyusunan Dokumen rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana
Jumlah Menteri
Himpunan
Peraturan Bidang
Peraturan
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
1 Laporan (50 Peserta) 1 Laporan
1 Laporan 1 Dokumen (9 Peraturan)
1 Laporan
31
No
SASARAN STRATEGIS
KEGIATAN
Penyusunan Naskah Bidang Pertanian
Perjanjian
Pemberian Pertimbangan Bantuan Hukum
dan
Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung
Pengelolaan Perpustakaan
Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Pelaksanaan Pameran, visualisasi, publikasi, promosi
Layanan Perkantoran
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Jumlah Peraturan dalam Berita Negara
CAPAIAN KINERJA 1 Dokumen (37 Peraturan)
Jumlah Abstrak perundang-undangan Jumlah Informasi perundang-undangan
peraturan
1 Dokumen
peraturan
20 Volumne
Jumlah peserta Sosialisasi SJDI Hukum Jumlah Pembelian, Buku dan Literatur Hukum Jumlah Naskah perjanjian bidang Pertanian Jumlah Identifikasi Perjanjian bidang Pertanian Jumlah evaluasi Perjanjian Jumlah kajian perjanjian bidang pertanian Jumlah Peserta Sosialisasi
1 Laporan (50 Peserta) 2 Paket
Jumlah advokasi hukum dan Penanganan Perkara di Pengadilan Jumlah Penyelesaian aset Kementerian Pertanian Jumlah Penyusunan Legal Opinion Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan pelayanan informasi publik Pengadaan buku dan bahan kelengkapan multimeda Penyiapan digital informasi agribisnis Analisa kebutuhan database informasi publik
50 Perjanjian 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan (100 Peserta) 3 Laporan
2 Laporan 8 Laporan 1 Laporan (50 Peserta) 1 Laporan 3 Paket 2 Paket 1 Paket
Penyusunan dan pengolahan database informasi publik Pengembangan media informasi publik berbasis web
1 Laporan
Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka Redisain perpustakaan Perpustakaan Digital Monitoring dan pelayanan informasi pertanian Pelaksanaan Pameran Display peragaan Apresiasi pengelolaan pameran Gelar teknologi/demplot Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan Jumlah laporan penyelenggaran operasional dan perkantoran Jumlah Pengelolaan ketatausahaan Jumlah pengelolaan administrasi dan anggaran Jumlah penyusunan program rencana kerja dan evaluasi Jumlah Pengadaan Komputer dan Peralatannya: (Laptop 5; Scanner 3; Printer Warna 3; Komputer dan Printer 5)
2 Paket
Jumlah roda-2
4 Unit
Pengadaan
Kendaraan
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
2 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Laporan 2 Semester 1 Laporan 4 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporam 16 Unit
32
No
B.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Jumlah Sarana dan Prasarana : (meuibelair : Meja satu Biro 1 ; setengah Biro 4; Kursi satu Biro 1) Filling Cabinet, Lemari kaca/besi
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA 6 Unit
10 Unit
EVALUASI KINERJA Berdasarkan hasil-hasil perhitungan sebagaimana tercantum dalam formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dengan cara membandingkan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dihasilkan. Adapun hasil evaluasi dari masing-masing kegiatan sesuai dengan sasaran strategisnya adalah sebagai berikut: TABEL 3 SASARAN STRATEGIS, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN REALISASI
No. 1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta terkelolaanya informasi publik di bidang pertanian
KEGIATAN Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Dokumen penyusunan peraturan perundangundangan bidang tanaman
Program legislasi pertanian (prolegtan) Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
Analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang pertanian Sosialisasi Peraturan
TARGET
REALISASI
1 Dokumen : 18 Permen 50 Kepmen 4 Konsep PP 3 Konsep Permentan 1 Laporan
1 Dokumen : 18 Permen 50 Kepmen 4 Konsep PP 3 Konsep Permentan 1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Dokumen : 10 Permen 29 Kepmen 1 Kep. Sekjen
1 Dokumen : 10 Permen 29 Kepmen 1 Kep. Sekjen
1 Laporan
1 Laporan
1 Dokumen : 1 UU 3 PP 1 Ranc Inpres 14 Permentan; 23 Kepmentan; 14 Ran.Permen/ Kepmen 1 Laporan
1 Dokumen : 1 UU 3 PP 1 Ranc Inpres 14 Permentan; 23 Kepmentan; 14 Ran.Permen/ Kepmen 1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
33
No.
SASARAN STRATEGIS
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT perundang-undangan bidang tanaman, pengembangan SDM, sumberdaya, sarana prasarana Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
TARGET
REALISASI
1 Dokumen : 2 PP 2 RPP 1 R. Perpres 4 Permen 17 Kepmen 13 Kon. Permen 3 Kon. Kepmen
1 Dokumen : 2 PP 2 RPP 1 R. Perpres 4 Permen 17 Kepmen 13 Kon. Permen 3 Kon. Kepmen
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Dokumen : 6 Ranc. Permen 6 Permen 3 Kepmen 1 Laporan
1 Dokumen : 6 Ranc. Permen 6 Permen 3 Kepmen 1 Laporan
1 Dokumen (4 judul)
1 Dokumen (4 judul)
Penerbitan himpunan peraturan menteri pertanian Himpunan peraturan menteri pertanian dengan system katalog Penempatan peraturan menteri dalam berita Negara Penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Rancangan naskah perjanjian Identifikasi perjanjian bidang pertanian Kajian perjanjian bidang pertanian Sosialisasi tata cara penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Evaluasi perjanjian bidang pertanian Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum Pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian di MK/MA Penyusunan pedum tatacara pemberian pertimbangan hukum lingkup kementan Pengelolaan pelayanan informasi publik
Bag.A : 1 Himp. Bag.B : 1 Himp. 1 Himpunan
Bag.A : 1 Himp. Bag.B : 1 Himp. 1 Himpunan
37 Permentan
37 Permentan
30 Perjanjian
30 Perjanjian
5 Rancangan
5 Rancangan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan : Perdata 1; TUN 2. 1 Laporan UU No.12/1992 UU No. 39/2008 1 Laporan
1 Laporan : Perdata 1; TUN 2. 1 Laporan UU No.12/1992 UU No. 39/2008 1 Laporan
1 laporan
1 laporan
Pengadaan buku dan bahan
3 Paket
3 Paket
Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian
Laporan Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri dan penempatan dalam berita Negara
Laporan perjanjian
Laporan layanan bantuan hukum
Laporan pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik Penyediaan Informasi
Analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang ternak, kesehatan hewan, dan karantina pertanian Kompendium hukum bidang peternakan, lahan, penyuluhan, dan hortikultura
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
34
SASARAN STRATEGIS
No.
KEGIATAN Publik dan Multimedia Pendukung
Pengelolaan perpustakaan
Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik Pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi, promosi
Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA)
Layanan Perkantoran
Komputer peralatannya
dan
Pengadaan kendaraan Gedung/Bangunan Sarana prasarana
C.
INDIKATOR KINERJA OUTPUT kelengkapan multimedia Penyiapan digital informasi agribisnis Analisa kebutuhan database informasi publik
TARGET
REALISASI
2 Paket
2 Paket
1 Paket
1 Paket
Penyusunan dan pengolahan database informasi publik Pengembangan media informasi publik berbasis web
1 Laporan
1 Laporan
2 Paket
2 Paket
Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka Redisain perpustakaan Perpustakaan Digital
2 Paket
2 Paket
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket
Monitoring dan Kinerja PPID
1 Laporan
1 Laporan
Pelaksanaan Pameran Display peragaan Apresiasi pengelolaan pameran Gelar teknologi/Demplot Pelayanan Informasi Agribisnis Penyediaan Informasi Agribisnis Melalui Multimedia Pengelolaan ketatausahaan Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis Laporan Tahunan Satker Pembahasan RKA-KL tahun 2013 Penyusunan Kinerja Tahunan Pengadaan laptop Komputer dan desktop printer Printer warna Pengadaan scanner Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 Counter Informasi Publik
1 Laporan 2 Semester 1 Laporan
1 Laporan 2 Semester 1 Laporan
4 Paket 1 Laporan
4 Paket 1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan 4 kegiatan
1 Laporan 4 kegiatan
1 Kegiatan 3 Paket
1 Kegiatan 3 Paket
1 Laporan
1 Laporan
5 Unit 5 unit
5 Unit 5 unit
3 Unit 3 Unit 4 Unit
3 Unit 3 Unit 4 Unit
15 M2
15 M2
Pengadaan meubelair Pengadaan Filling cabinet, rak buku dua muka, lemari kaca/besi
5 Unit 10Unit
5 Unit 10Unit
Evaluasi
Analisis Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran dan kegiatan, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis akuntabilitas kinerja sebagai berikut : □
Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian yang diterbitkan. 1. Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Tanaman
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
35
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang tanaman. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.031.420.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 784.146.700,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktoratat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan), dan Kementerian Hukum dan Ham serta Sekretariat Negara, semuanya telah memberikan kontribusi
baik
pemikiran
maupun
penyelesaian
administrasinya.
Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 76.03%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan
dokumen
rumusan
kebijakan
peraturan
perundang-
undangan bidang tanaman dengan rincinan : -
Permentan : 18,
-
Kepmentan : 50,
-
Konsep PP : 4,
-
Konsep Permentan : 3,
-
Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) : 1 Laporan,
-
Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan : 1 Laporan.
2. Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 755.060.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 578.759.300,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Badan Pengembangan Penyuluhan SDM Pertanian, Pengawasan Internal dan Kesetariatan Jenderal) dan Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait, semuanya
telah
memberikan
kontribusi
baik
pemikiran
maupun
penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
36
target anggaran adalah sebesar 76,65%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM dengan rincian : -
Permentan : 10,
-
Kepmentan : 29,
-
Kep. Sekjen : 1,
-
Monev
Implementasi
Peraturan
Perundang-undangan
Bidang
Pertanian : 1 Laporan. 3. Penyusunan Dokumen rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.025.930.000,-.
Untuk
kegiatan
ini
telah
terserap
sebesar
Rp.
797.705.690,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal; Prasarana dan Sarana, Penelitian dan Pengembangan Pertanian) , dan Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait, memberikan
kontribusi
baik
pemikiran
maupun
semuanya telah penyelesaian
administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 77,75%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana dengan rincian: -
Undang-Undang : 1,
-
Peraturan Pemerintah : 3,
-
Ranc. Inpres : 1,
-
Permentan : 14,
-
Kepmentan : 23,
-
Ranc. Permentan/Kepmentan : 14,
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
37
-
Analisa Hukum Per-UUan Bidang Pertanian : 1 Laporan,
-
Sosialisasi
Per-UUan
bidang
Tanaman,
Pengembangan
SDM,
Sumberdaya, Sarana Prasarana: 1 Laporan. 4. Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Ternak dan Hewan Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Bidang Ternak dan Hewan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 995.310.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 836.785.800,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Karantina Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta sekretariat kabinet, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 84.07%. . Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan dengan rincian: -
Peraturan Pemerintah : 2,
-
RPP : 2,
-
R.Perpres : 1,
-
Permentan : 4,
-
Kepmentan : 17,
-
Konsep Permentan : 13,
-
Konsep Kepmentan : 3,
-
Monev Implementasi Per-UUan bidang Pertanian : 1 Laporan,
-
Sosialisasi Per-UUan bidang Ternak, Hewan, dan Karantina Pertanian : 1 Laporan.
5. Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Karantina Pertanian
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
38
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang bidang karantina pertanian. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 789.150.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 577.793.200,- Personil yang terlibat selain berasal dari biro hukum dan informasi publik juga dari unit kerja Eselon I yaitu badan karantina dan Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan; kementerian hukum dan ham serta instasi terkait, semuanya
telah
memberikan
kontribusi
baik
pemikiran
maupun
penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 73.22%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian dengan rincian : -
Rancangan Permentan : 6,
-
Permentan : 6,
-
Kepmentan : 3,
-
Analisa Hukum Peraturan Perundang-undangan bidang Ternak, Kesehatan Hewan, dan Karantina Pertanian : 1 Laporan.
□
Jumlah
Kompendium
hukum,
Himpunan
Peraturan
Menteri,
dan
Penempatan dalam berita Negara. 1. Penyusunan Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita negara. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.461.340.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 1.120.054.153,-. Personil yang terlibat selain berasal dari biro hukum dan informasi publik juga dari unit Jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup kementerian pertanian, dan kementerian hukum dan ham serta instasi terkait. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
39
pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 76.65%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran)
kegiatan ini menghasilkan Kompendium
Hukum : 4 dokumen (kompendium bidang
Lahan, bidang peternakan,
bidang penyuluhan, dan bidang Hortikultura) dengan rinician : -
Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri : Bagian A 1 Himpunan dan Bagian B 1 Himpunan,
-
Penerbitan Himpunan Permentan dengan sistem katalog : 1 Himpunan,
□
Penempatan peraturan menteri dalam berita Negara : 37 Permentan.
Jumlah Naskah perjanjian yang dihasilkan dan bantuan Hukum yang dilaksanakan. 1. Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Naskah Perjanjian Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.670.350.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 1.446.651.350,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, dan Kementerian/Lembaga terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86,61%. Sedangkan
dilihat
dari
indikator
output
(keluaran)
kegiatan
menghasilkan naskah perjanjian bidang pertanian dengan rincian : -
Penyusunan Naskah Perjanjian : 30,
-
Rancangan Naskah Perjanjian : 5,
-
Indentifikasi Perjanjian : 1 Laporan,
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
40
ini
-
Kajian Perjanjian : 1 Laporan,
-
Sosialisasi Tatacara Penyusunan Naskah Perjanjian : 1 Laporan.
2. Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 932.790.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 803.984.950,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, MK/MA serta instasi terkait, semuanya
telah
memberikan
kontribusi
baik
pemikiran
maupun
penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86.19%. Sedangkan
dilihat
dari
indikator
output
(keluaran)
kegiatan
ini
menghasilkan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum dengan rincian : -
Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum : 1 Perdata dan 2 TUN,
-
Pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian di MK/MA : UU. No 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dan UU. No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,
-
Penyusunan Pedum Tatacara Pemberian Pertimbangan Hukum : 1 Laporan.
□
Prosentase layanan Informasi Publik Bidang Pertanian yang Baik. 1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Kegiatan
ini
dilakukan
untuk
menyusun
Laporan
Pelaksanaan
Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Dilihat dari indikator input
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
41
(masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.145.450.000,-.
Untuk
kegiatan
ini
telah
terserap
sebesar
Rp.799.588.382,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan bahan penyedian dan pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik bidang pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 69,81%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan Pengelolaan pelayanan informasi publik : 1 Laporan
2. Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 668.250.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 597.616.460,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi
baik
pemikiran
maupun
penyelesaian
administrasinya
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 89,43%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan penyediaan informasi publik dan multimedia pendukung dengan rincian : -
Pengadaan buku dan bahan kelengkapan multimedia : 3 Paket,
-
Penyiapan digital informasi agribisnis : 2 Paket,
-
Analisa kebutuhan database informasi publik : 1 Paket,
-
Penyusunan dan pengolahan database informasi publik : 1 Laporan,
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
42
-
Pengembangan media informasi publik berbasis web : 2 Paket.
3. Pengelolaan Perpustakaan Digital Kegiatan ini dilakukan untuk Pengelolaan Perpustakaan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 339.650.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 217.243.375,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian,
UPT
memberikan
dan
kontribusi
Pemangku baik
Kepentingan.
pemikiran
Semuanya
maupun
telah
penyelesaian
administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 63,96%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengelolaan perpustakaan digital dengan rincian : -
Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka : 2 Paket,
-
Redisain perpustakaan : 1 Paket,
-
Perpustakaan digital : 1 Paket.
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Kegiatan ini dilakukan untuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 338.425.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 317.022.320,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Publik, Pengadilan, Pemangku Kepentingan. Dalam rangka mengetahui sejauh
mana
informasi
sudah
disebarluaskan
kepada
pemangku
kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 93,68%. Sedangkan dilihat dari
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
43
indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian : 1 laporan.
5. Sosialisasi Pembangunan Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk Sosialisasi Pembangunan Pertanian melalui Pameran, Visualisasi, Publikasi, Promosi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.131.706.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 789.271.400,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan
kontribusi
baik
pemikiran
maupun
penyelesaian
administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 69,74%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi dan promosi dengan rincian :
□
-
Pelaksanaan pameran : 1 Laporan,
-
Display peragaan : 2 Semester,
-
Apresiasi pengelolaan pameran : 1 Laporan,
-
Gelar teknologi/Demplot : 4 Paket
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik 1. Layanan Perkantoran Kegiatan ini dilakukan untuk Layanan Perkantoran terdiri dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran, Administrasi dan Ketatausahaan, Penyusunan Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN, dan SIMONEV. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.216.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 1.711.175.128,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
44
unit
kerja
eselon
I
Kementerian/Lembaga kontribusi
baik
Lingkup
Kementerian
Stakeholder.
pemikiran
Pertanian,
Semuanya
maupun
telah
penyelesaian
UPT
dan
memberikan
administrasinya.
Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 77,21%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengelolaan ketatausahaan dengan rincian : -
Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis : 4 kegiatan,
-
Laporan Tahunan Satker : 1 Kegiatan,
-
Pembahasan RKA-KL Tahun 2013 : 3 Paket,
-
Penyusunan Kinerja Tahunan : 1 Laporan.
Masing-masing
tahapan
dalam
penyusunan
LAKIP
mempunyai
keterkaitan satu sama lain. Hal ini mengingat LAKIP merupakan suatu sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang hasilnya digunakan untuk proses pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, sebelumnya dilakukan analisis terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam program pembinaan dan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum dan Informasi Publik berdasarkan data Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) khususnya sampai pada indicator keluaran rata-rata sudah maksimal (antara 90% - 100%) yang dapat diklasifikasikan baik. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pencapaian target program berkisar pada prosentase capaian yang sama dengan kinerja kegiatan. Dengan pencapaian kinerja kegiatan yang sedemikian, maka sebagian besar sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dapat tercapai. Namun apabila dilihat dari substansi dari masing-masing keluaran (output), terdapat keluaran-keluaran yang masih memerlukan proses tindak lanjut, misalnya saja keluaran yang masih berbentuk rancangan atau laporan.
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
45
Sedangkan untuk mengukur kinerja manfaat dan dampak, belum dapat dilakukan, mengingat keluaran (output) kegiatan bersifat fasilitatif masih memerlukan proses kegiatan lanjutan dalam bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi agar dapat diketahui kinerja manfaat dan dampaknya.
2. Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan organisasi dan teknologi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.775.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 1.601.620.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja
eselon
I
Lingkup
Kementerian/Lembaga kontribusi
baik
Kementerian
Stakeholder.
pemikiran
Pertanian,
Semuanya
maupun
telah
penyelesaian
UPT
dan
memberikan
administrasinya.
Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 90,20%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengadaan barang dan jas dengan rincian : -
Pengadaan laptop : 5 Unit
-
Komputer dan desktop printer : 5 Unit
-
Printer warna : 3 Unit
-
Pengadaan scanner : 3 Unit
-
Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 : 4 Unit
-
Pengadaan meubelair : 5 Unit
-
Pengadaan filling cabinet : 10 Unit
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
46
BAB IV PENUTUP
Pembinaan Hukum dan Informasi Publik merupakan fungsi yang strategis dalam upaya pembangunan suatu manajemen pembangunan pertanian modern dan mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap peran, tugas dan fungsi unit Hukum dan Informasi Publik dari level top manager sampai dengan lower manager. Biro Hukum dan Informasi Publik dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi terutama pelaksanaan otonomi daerah telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen pembangunan pertanian, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang sesuai dengan peraturan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemberian pelayanan bantuan hukum dan penyusunan naskah perjanjian, pengelolaan informasi publik sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberian motivasi kerja kepada unit kerja, serta pemberian aksestensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2013 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Informasi Publik, dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain menyangkut
penyusunan peraturan perundang-undangan bidang
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
47
pertanian, penyusunan perjanjian dan pemberian layanan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dari hasil evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik antara 80-100% yang artinya baik. Kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik lebih banyak bersifat non fisik (penyusunan peraturan perudang-undangan, analisa hukum, layanan bantuan hukum dan penyusunan perjanjian serta pengelolaan informasi publik). Selain itu terdapat kegiatan yang masih memerlukan proses tindak lanjut agar output kegiatan tersebut dapat bermanfaat, seperti misalnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi baik kedalam maupun keluar. Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga target-target yang telah ditentukan belum dapat dicapai sesuai dengan rencana. Selain itu beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan, misi, dan visi Biro Hukum dan Informasi Publik.
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
48
LAMPIRAN
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
49
LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011
50
PEMBINAAN HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK No.
URAIAN
VOLUME
1
Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya Penyusunan kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita Negara Penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian dan laporan pemberian pertimbangan bantuan hukum Layanan informasi publik bidang pertanian Layanan Perkantoran Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Kendaraan roda-2 Perangkat pengolah data dan komunikasi Alat komunikasi dan multimedia pendukung Peralatan dan fasilitasi perkantoran Counter informasi publik TOTAL
5 Dokumen
PAGU (Rp 000) 4.596.870
1 Laporan
1.461.340
2 Laporan
1.670.350
4 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen 4 Unit 16 Unit
5.329.443 2.216.300 658.991 80.000 978.000 380.000 240.000 97.500 17.563.044
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 Unit 15 m2
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Unit : Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun : 2013 Pagu : Rp 17.563.044,- (dlm ribuan Rupiah) SASARAN
KEGIATAN
STRATEGIS 1. Terwujud dan berfungsinya sistem hukum pertanian dan tersedianya informasi publik yang lengkap dalam mendukung pembangunan pertanian
INDIKATOR/SASARAN KINERJA
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman
WAKTU PENCAPAIAN
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang tanaman Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman
Jan – Des 2012
2. Terlaksananya Program Legislasi (Prolegtan) Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan program legislasi pertanian (Prolegtan)
Jan – Des 2012
3. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang Tanaman Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan peraturan perundangundangan
April – Mei 2012
TARGET (Rp. 000)
Rp 537.220,5 Orang 1 Dokumen
Rp 235.400,5 Orang 1 Laporan
Rp 258.800,5 Orang 1 Laporan
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA 2. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM
1.
2.
WAKTU PENCAPAIAN
Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perudang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM
Jan – Des 2012
Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan
Jan– Des 2012
3. Penyusunan peraturan 1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan perudang-undangan bidang bidang sumberdaya, sarana dan prasarana sumberdaya, sarana dan Masukan : Anggaran prasarana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perudang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
TARGET (Rp. 000)
Rp 447.220,5 Orang 1 Dokumen
Rp 307.840,5 Orang 1 Laporan
Jan – Des 2012 Rp 518.080,5 Orang 1 Dokumen
SASARAN STRATEGIS
KEGIATAN
INDIKATOR/SASARAN KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
2. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang sarana dan prasarana Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang pertanian
Juni – Juli 2012
3. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
Jan – Des 2012
4. Penyusunan peraturan 1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan perundang-undangan bidang bidang ternak dan hewan ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
TARGET (Rp. 000)
Rp 273.600,5 Orang 1 Laporan
Rp 234.250,5 Orang 1 Laporan
Jan – Des 2012 Rp 453.220,5 Orang 1 Dokumen
SASARAN STRATEGIS
KEGIATAN
INDIKATOR/SASARAN KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
2. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
Jan – Des 2012
3. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian
Jan – Des 2012
5. Penyusunan peraturan 1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang karantina pertanian perundang-undangan bidang Masukan : Anggaran karantina pertanian Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian
TARGET (Rp. 000)
Rp 307.840,5 Orang 1 Laporan
Rp 234.250,5 Orang 1 Laporan
Jan – Des 2012 Rp 515.550,5 Orang 1 Dokumen
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
6. Kompendium hukum bidang 2. Tersedianya pertanian Kompendium hukum dan himpunan peraturan menteri serta penempatan dalam berita Negara
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
2. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang ternak, kesehatan hewan, dan karantina pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang pertanian
Juni – Juli 2012
1.
Tersusunnya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah kompendium hukum/informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian
Jan – Des 2012
2. Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penerbitan himpunan dan daftar katalog peraturan menteri
Jan – Des 2012
TARGET (Rp. 000) Rp 273.600,5 Orang 1 Laporan
Rp 880.730,6 Orang 2 Dokumen
Rp 499.850,6 Orang 2 Dokumen
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
3. Terlaksana dan 7. Penyusunan naskah perjanjian terlayaninya bidang pertanian penyusunan naskah perjanjian dan bantuan hukum
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
3. Pelaksanaan penempatan perundang-undangan dalam berita Negara. Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peraturan menteri yang ditempatkan dalam berita Negara dan terinformasinya peraturan/keputusan Menteri kepada pemangku kepentingan.
Jan – Des 2012
1.
Jan – Des 2012
Tersusunnya naskah perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan naskah perjanjian Identifikasi perjanjian Kajian perjanjian Evaluasi perjanjian
2. Sosialiasi tata cara penyusunan Naskah Perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan bidang pertanian
TARGET (Rp. 000)
Rp 80.760,6 Orang 1 Laporan
Rp 503.310,5 Orang 4 Laporan
Okt – Nov 2012 Rp 234.250,5 Orang 1 Laporan
SASARAN
KEGIATAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN KINERJA
8. Layanan pertimbangan hukum
pemberian dan bantuan
WAKTU PENCAPAIAN
3. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan Jan – Des 2012 bantuan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan legal Opinion : Penyelesaian permasalahan aset kementerian pertanian/penanganan perkara 4. Pelaksanaan sosialisasi advokasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengujian materiil peraturan perudang-undangan bidang pertanian di MK/MA 5. Penyusunan Pedum tatacara pemberian pertimbangan bantuan hukum lingkup kementan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan peserta sosialisasi tatacara pemberian pertimbangan bantuan hukum lingkup kementan
TARGET (Rp. 000)
Rp 638.650,5 Orang 4 Laporan
Oktober 2012 Rp 71.940,5 Orang 1 Laporan
Jan – Des 2012
Rp 222.200,5 Orang 1 Laporan
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
4. Terkelolanya 9. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi publik yang pelayanan informasi publik lengkap dan baik dalam mendukung pembangunan pertanian 10. Laporan penyediaan Informasi Publik dan Multmedia Pendukung
11. Laporan Monitoring Evaluasi Informasi
dan
WAKTU PENCAPAIAN
1. Pengelolaan pelayanan informasi publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelayanan informasi publik
Jan – Des 2012
1. Penyediaan informasi publik melalui multimedia pendukung Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penayangan informasi publik dalam situs web
Jan – Des 2012
2. Pengelolaan perpustakaan digital Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan perpustakaan digital yang dapat diakses
Jan – Des 2012
1.
Jan – Des 2012
Monitoring dan evaluasi informasi publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan kegiatan PPID utama
TARGET (Rp. 000) Rp 931.250,7 Orang 1 Laporan
Rp 789.079,7 Orang 10 Laporan
Rp 318.650,8 Orang 1 Laporan
Rp 374.100,7 Orang 1 Laporan
SASARAN
KEGIATAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN KINERJA
12. Laporan pelaksanaan pameran dan promosi pembangunan pertanian
13. Laporan dukungan pengelolaan pusat informasi agribisnis
WAKTU PENCAPAIAN
1. Terlaksananya pameran dan promosi pembangunan pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam pameran dan promosi
Jan – Des 2012
2. Terlaksananya peragaan, visualisasi, dan publikasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam peragaan, visualisasi, dan publikasi
Jan – Des 2012
3. Pengelolaan perpustakaan konvensional Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam pengelolaan perpustakaan konvensional
Jan – Des 2012
4. Terlaksananya pelayanan informasi agribisnis Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelayanan informasi agribisnis
TARGET (Rp. 000)
Rp 1.300.700,5 Orang 1 Laporan
Rp 274.900,5 Orang 1 Laporan
Rp 197.975,5 Orang 1 Laporan
Rp 639.864 6 Orang 1 Laporan
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA 5. Tersedianya informasi agribisnis melalui multimedia Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan informasi agribisnis melalui multimedia
5. Terlaksananya 14. Dokumen perencanaan dan Prasarana dan Sarana pengelolaan anggaran Pendukung Layanan Perkantoran Biro Hukum dan Informasi Publik
1.
2.
15. Laporan kegiatan pembinaan
dan
Pengelolaan administrasi dan anggaran Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran Penyusunan program, rencana kerja dan evaluasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran
3. Pembinaan mental dan karakter pegawai Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET (Rp. 000)
Rp 493.925,6 Orang 1 Laporan
Rp 568.591,6 Orang 1 Laporan
Rp 90.400,6 Orang 1 Laporan
Rp 234.250,-
SASARAN
KEGIATAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN KINERJA
16. Terlaksananya layanan dan operasional perkantoran
WAKTU PENCAPAIAN
1. Pembayaran gaji dan tunjangan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan
Jan – Des 2012
2. Penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
Jan – Des 2012
3. Pengelolaan administrasi dan ketatatusahaan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan ketatausahaan : Forum KUM informasi publik : Penyusunan Lakip
Jan – Des 2012
4. Penyusunan laporan keuangan SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keuangan SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV
Jan – Des 2012
TARGET (Rp. 000) Rp 253.500,6 Orang -
Rp 431.260,5 Orang 8 Unit
Rp 1.229.740,6 Orang 12 Bulan
Rp 231.800,6 Orang 12 Bulan
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA 17. Tersedianya bermotor
kendaraan
WAKTU PENCAPAIAN
1. Kendaraan bermotor roda dua Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan
Jan – Des 2012
18. Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi
1. Perangkat pengolah data dan komunikasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengolah data dan komunikasi
Jan – Des 2012
19. Tersedianya alat komunikasi dan multimedia pendukung
1.
Jan – Des 2012
20. Tersedianya peralatan fasilitas perkantoran
1. Pengadaan meubelair Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan meubelair
dan
Pengadaan alat multimedia pendukung Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan alat multimedia pendukung
TARGET (Rp. 000) Rp 80.000,5 Orang 4 Unit 1 Laporan
Rp 978.000,5 Orang 1 Laporan
Rp 380.000,5 Orang 16 Unit 1 Laporan April – Mei 2012 Rp 240.000,5 Orang
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA 21. Tersedianya bangunan
gedung/
1. Counter Informasi Publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan meubelair
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET (Rp. 000) Rp 97.500,-
PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN UNIT : BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN : 2012 No. 1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana
TARGET
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan 1 Dokumen Bidang tanaman Program legislasi pertanian (prolegtan) Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang penelitian, penyuluhan, dan pengembangan SDM Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-udangan bidang pertanian Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang sumberdaya, sarana dan prasarana Analisa hukum peraturan perundangundangan bidang pertanian Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang tanaman, pengembangan SDM, sumberdaya, sarana prasarana Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang ternak dan hewan Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-udangan bidang pertanian
1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen
1 Laporan
1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan
1 Dokumen 1 Laporan
Laporan Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri dan penempatan dalam berita negara
Laporan perjanjian
Laporan hukum
layanan
bantuan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang Karantina pertanian Analisa hukum peraturan perundangundangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian Penyusunan kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita Negara Penerbitan himpunan peraturan menteri pertanian Himpunan peraturan menteri pertanian dengan sistim katalog Penempatan peraturan perundang-undangan dalam berita negara Penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Rancangan naskah perjakian Identifikasi perjanjian bidang pertanian Kajian perjanjian bidang pertanian Sosialisasi tata cara penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum
1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan
1 Dokumen (4 bidang) Bag. A : 1 Himp Bag. B : 1 Himp 1 Himpunan 37 Permentan 30 Perjanjian 5 Rancangan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
1 Laporan Perdata: 1 ; TUN: 2 Pengujian materiil peraturan perundang- 1 Laporan udangan bidang pertanian di MK/MA UU No. 12/1992 UU No. 39/2008 Penyusunan pedum tatacara pemberian 1 Laporan pertimbangan hukum lingkup kementan
Laporan pelaksanaan Pengelolaan pelayanan informasi publik Pengelolaan pelayanan informasi publik Penyediaan informasi publik Pengadaan buku dan bahan kelengkapan dan multimedia pendukung multimedia Penyiapan digital informasi agribisnis Analisa kebutuhan database informasi publik Penyusunan dan pengolahan database informasi publik Pengembangan media informasi publik berbasis web Pengelolaan perpustakaan Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka Redisain perpustakaan Perpustakaan Digital Laporan Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID Evaluasi Informasi Publik Pelaksanaan pameran, Pelaksanaan Pameran visualisasi, publikasi, promosi Display peragaan Apresiasi pengelolaan pameran Gelar teknologi/Demplot Dukungan Pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi Agribisnis Informasi Agribisnis (PIA) Penyediaan Informasi Agribisnis Melalui Multimedia Layanan Perkantoran Pengelolaan ketatausahaan Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis Laporan Tahunan Satker Pembahasan RKA-KL tahun 2012 Penyusunan Kinerja Tahunan Komputer dan peralatannya Pengadaan laptop Komputer dan desktop printer Printer warna
1 Laporan
3 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Laporan 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Laporan 1 Laporan 2 Semester 1 Laporan 4 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 kegiatan 1 Kegiatan 3 Paket 1 Laporan 5 Unit 5 unit 3 Unit
Pengadaan kendaraan Gedung/Bangunan Sarana dan prasarana
Pengadaan scanner Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 Counter Informasi Publik Pengadaan meubelair Pengadaan Filling cabinet, rak buku dua muka, lemari kaca/besi
3 Unit 4 Unit 15 M2 5 Unit 10 Unit
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Unit : Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun : 2012 SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
1. Terwujud dan berfungsinya sistem hukum pertanian dan tersedianya informasi publik yang lengkap dalam mendukung pembangunan pertanian
WAKTU PENCAPAIAN
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang tanaman Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman
Jan – Des 2012
2. Terlaksananya Program Legislasi (Prolegtan) Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan program legislasi pertanian (Prolegtan)
Jan – Des 2012
3. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang Tanaman Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan peraturan perundangundangan
April – Mei 2012
TARGET
REALISIASI
%
537.220.000 5 Orang 1 Dokumen
390.056.400 5 Orang 1 Dokumen
72,61
235.400.000 5 Orang 1 Laporan
185.660.500 5 Orang 1 Laporan
78,87
258.800.000 5 Orang 1 Laporan
208.429.800 5 Orang 1 Laporan
80,54
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA 4.
5.
WAKTU PENCAPAIAN
Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perudang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM
Jan – Des 2012
Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan
Jan– Des 2012
6. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perudang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
TARGET
REALISIASI
%
447.220.000 5 Orang 1 Dokumen
329.780.300
73,74
307.840.000 5 Orang 1 Laporan
248.979.000
80,88
518.080.000 5 Orang 1 Dokumen
365.701.790
70,59
Jan – Des 2012
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
7. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang sarana dan prasarana Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang pertanian
Juni – Juli 2012
8. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
Jan – Des 2012
9. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
Jan – Des 2012
TARGET
REALISIASI
%
273.600.000 5 Orang 1 Laporan
238.645.500
87.22
234.250.000 5 Orang 1 Laporan
193.357.400
82.54
453.220.000 5 Orang 1 Dokumen
372.573.400
82.21
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
10. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
Jan – Des 2012
11. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian
Jan – Des 2012
12. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang karantina pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian
Jan – Des 2012
TARGET
REALISIASI
%
307.840.000 5 Orang 1 Laporan
251.647.500
81.75
234.250.000 5 Orang 1 Laporan
212.564.900
90.74
515.550.000 5 Orang 1 Dokumen
367.60.200
71,32
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
2. Tersedianya Kompendium hukum dan himpunan peraturan menteri serta penempatan dalam berita Negara
WAKTU PENCAPAIAN
13. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang ternak, kesehatan hewan, dan karantina pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang pertanian
Juni – Juli 2012
1.
Tersusunnya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah kompendium hukum/informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian
Jan – Des 2012
2. Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penerbitan himpunan dan daftar katalog peraturan menteri
Jan – Des 2012
TARGET
REALISIASI
%
273.600.000 5 Orang 1 Laporan
210.113.000
76.80
880.730.000 6 Orang 2 Dokumen
691.645.488
78.53
499.850.000 6 Orang 2 Dokumen
403.854.665
80.80
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
3. Terlaksana dan terlayaninya penyusunan naskah perjanjian dan bantuan hukum
WAKTU PENCAPAIAN
3. Pelaksanaan penempatan perundang-undangan dalam berita Negara. Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peraturan menteri yang ditempatkan dalam berita Negara dan terinformasinya peraturan/keputusan Menteri kepada pemangku kepentingan.
Jan – Des 2012
1.
Jan – Des 2012
Tersusunnya naskah perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan naskah perjanjian Identifikasi perjanjian Kajian perjanjian Evaluasi perjanjian
2. Sosialiasi tata cara penyusunan Naskah Perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan bidang pertanian
Okt – Nov 2012
TARGET
REALISIASI
%
80.760.000 6 Orang 1 Laporan
-
-
503.310.000 5 Orang 4 Laporan
499.269.700
89.26
234.250.000 5 Orang 1 Laporan
193.396.700
82.56
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
3. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan Jan – Des 2012 bantuan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan legal Opinion : Penyelesaian permasalahan aset kementerian pertanian/penanganan perkara 4. Pelaksanaan sosialisasi advokasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengujian materiil peraturan perudang-undangan bidang pertanian di MK/MA 5. Penyusunan Pedum tatacara pemberian pertimbangan bantuan hukum lingkup kementan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan peserta sosialisasi tatacara pemberian pertimbangan bantuan hukum lingkup kementan
TARGET
REALISIASI
%
638.650.000 5 Orang 4 Laporan
599.367.850
93.85
71.940.000 5 Orang 1 Laporan
64.343.000
89.44
222.200.000 5 Orang 1 Laporan
-
Oktober 2012
Jan – Des 2012 -
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
4. Terkelolanya informasi publik yang lengkap dan baik dalam mendukung pembangunan pertanian
WAKTU PENCAPAIAN
1. Pengelolaan pelayanan informasi publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelayanan informasi publik
Jan – Des 2012
2. Penyediaan informasi publik melalui multimedia pendukung Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penayangan informasi publik dalam situs web
Jan – Des 2012
3. Pengelolaan perpustakaan digital Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan perpustakaan digital yang dapat diakses
Jan – Des 2012
4. Monitoring dan evaluasi informasi publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan kegiatan PPID utama
Jan – Des 2012
TARGET
931.250.000
REALISIASI
%
882.145.170
94.73
789.079.000 7 Orang 10 Laporan
741.091.970
92.86
318.650.000 8 Orang 1 Laporan
261.185.900
81.97
374.100.000 7 Orang 1 Laporan
312.987.500
83.66
7 Orang 1 Laporan
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
5. Terlaksananya pameran dan promosi pembangunan pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam pameran dan promosi
Jan – Des 2012
6. Terlaksananya peragaan, visualisasi, dan publikasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam peragaan, visualisasi, dan publikasi
Jan – Des 2012
7. Pengelolaan perpustakaan konvensional Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam pengelolaan perpustakaan konvensional
Jan – Des 2012
8. Terlaksananya pelayanan informasi agribisnis Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelayanan informasi agribisnis
TARGET
REALISIASI
%
1.300.700.000 5 Orang 1 Laporan
1.031.078.700
79.27
274.900.000 5 Orang 1 Laporan
150.549.050
54.77
197.975.000 5 Orang 1 Laporan
124.443.780
62.86
639.864.000 6 Orang 1 Laporan
615.273.800
96.16
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA 9. Tersedianya informasi agribisnis melalui multimedia Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan informasi agribisnis melalui multimedia
5. Terlaksananya Prasarana dan Sarana Pendukung Layanan Perkantoran Biro Hukum dan Informasi Publik
1.
2.
3.
Pengelolaan administrasi dan anggaran Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran Penyusunan program, rencana kerja dan evaluasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran Pembinaan mental dan karakter pegawai Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
REALISIASI
%
493.925.000 6 Orang 1 Laporan
393.926.000
79.75
568.591.000 6 Orang 1 Laporan
447.908.300
78.78
90.400.000 6 Orang 1 Laporan
57.919.500
64.07
234.250.000 6 Orang 1 Laporan
208.490.000
89.00
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
4. Pembayaran gaji dan tunjangan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan
Jan – Des 2012
5. Penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
Jan – Des 2012
6. Pengelolaan administrasi dan ketatatusahaan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan ketatausahaan : Forum KUM informasi publik : Penyusunan Lakip
Jan – Des 2012
7. Penyusunan laporan keuangan SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keuangan SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV
Jan – Des 2012
TARGET
REALISIASI
%
253.500.000 6 Orang -
115.395.000
45.52
431.260.000 5 Orang 8 Unit
164.877.488
38.23
1.229.740.000 6 Orang 12 Bulan
1.228.821.140
94.54
231.800.000 6 Orang 12 Bulan
202.081.500
87.18
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
8. Kendaraan bermotor roda dua Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan
Jan – Des 2012
9. Perangkat pengolah data dan komunikasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengolah data dan komunikasi
Jan – Des 2012
10. Pengadaan alat multimedia pendukung Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan alat multimedia pendukung
Jan – Des 2012
11. Pengadaan meubelair Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan meubelair
April – Mei 2012
TARGET
REALISIASI
%
80.000.000 5 Orang 4 Unit 1 Laporan
67.964.000
84.96
978.000.000 5 Orang 1 Laporan
836.358.500
85.52
380.000.000 5 Orang 16 Unit 1 Laporan
368.668.500
97.02
240.000.000 5 Orang
232.510.450
96.88
SASARAN
INDIKATOR/SASARAN
STRATEGIS
KINERJA 12. Counter Informasi Publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan meubelair
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
97.500.000
REALISIASI
96.118.550
%
98.58