Kementerian Pertanian Biro Umum dan Humas RINGKASAN BERITA PERTANIAN MEDIA UTAMA NASIONAL1 SENIN, 25 MEI 2015 1 a. Harga Gula Pasir Terus Naik (N) Harga gula pasir di Kota Magelang dan Kab. Magelang, Jawa Tengah, belakangan ini terus naik. Kenaikan harga di duga terjadi karena mulai ramainya aktivitas pembuatan kue menjelang bulan puasa. Harga satu kilogram gula pasir sebelumnya Rp9.500 kini mencapai Rp12.500-Rp13.000. b. Beras Sintetis Tak Masuk Akal (N) Presiden Joko Widodo menegaskan, peredaran beras yang mengandung bahan sintetis berbahaya di pasaran adalah tidak masuk akal. Pasalnya, harga bahan baku plastik yang tercampur di dalam beras itu lebih mahal daripada harga beras yang dikonsumsi masyarakat. Pemerintah masih mendalami motivasi mereka yang mengedarkan beras bermasalah itu. 2
a. Potensi Samota Rp 11,6 Triliun (+) Pemprov NTB akan mengajukan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus (KEK) kepada pemerintah karena pertimbangan potensi ekonominya yang ditaksir Rp11,6 triliun. Ketiga kawasan yang akan disebut dengan Samota tersebut dinilai memiliki keunggulan geoekonomi dan wilayah yang strategis sehingga cocok untuk dikembangkan. Adapun, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, khususnya sektor pariwisata dan pendukungnya mencapai 15.000 orang, sedangkan sektor ketahanan pangan mampu menampung hingga 70.000 orang. b. Bulog, Kementan dan BPS Satukan Data (+) Untuk memaksimalkan penyerapan beras dan gabah di seluruh Indonesia, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik (BPS) membentuk tim yang bertugas melakukan pengecekan terstruktur di lapangan untuk menyediakan data komprehensif. Pasalnya, pandangan mengenai situasi lapangan antara Kementan, Perum Bulog, dan BPS sering berbeda. Tim khusus dibentuk sebagai respons dari perintah yang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. c. Bawang Di Kampar Diguyur Rp 2,25 Miliar (+) Kementan menggelontorkan anggaran Rp2,25 miliar untuk pengembangan bawang merah di Kabupaten Kampar, Riau. Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementan Yul Bahar mengatakan pada awal tahun pemerintah telah 1
Media : Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika Sumber: Biro Umum dan Humas Kementan Sifat berita: Positif (+ ) bila berita berdampak positf terhadap citra Kementan dan pemangku kepentingannya; Negatif (-) bila berita berdampak negatif terhadap Kementan; Netral (N) bila berita tidak berdampak langsung kepada Kementan atau isu menjadi tanggung jawab instansi/badan publik lainnya, atau bila berita negatif dan positif berimbang
Kementerian Pertanian Biro Umum dan Humas
d.
e.
f.
g.
menggelontorkan dana Rp500 juta untuk komoditas sayuran. “Kami merespons upaya Pemkab Kampar yang mengembangkan komoditas bawang merah di daerahnya, untuk itu kami kembali menggelontorkan dana untuk program pengembangan bawang senilai Rp2,25 miliar,” katanya. Luwu Patenkan Kopi Bisang (+) Kab. Luwu, Sulsel melakukan pengecekan terhadap kopi bisang untuk menentukan mutu kopi tersebut sehingga dapat sejajar dengan kopi spesial lain seperti kopi Toraja dan kopi Gayo. Kendati telah lama menjadi produsen kopi, Kab. Luwu belum menentukan kualitas kopi bisang yang dihasilkan daerah tersebut. Oleh karena itu, Bupati Luwu menggandeng Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (AKSI) untuk menentukan mutu kopi tersebut. Bupati Kab. Luwu Andi Mudzakkar menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengajukan pengecekan kualitas kopi tersebut untuk kemudian dipatenkan, sehingga levelnya sejajar dengan kopi dari daerah lain seperti kopi Toraja dan kopi Gayo. China Segera Telusuri Temuan RI (+) Mendag Rachmat Gobel mengungkapkan komitmen Pemerintah China itu di sampaikan secara langsung oleh Wakil Mendag China Wang Shouwen saat pertemuan bilateral kedua negara. RI, menurut Rachmat, mempertanyakan beras sintetis yang beredar di pasaran Indonesia kepada pihak China, sebab dugaan sementara beras sintetis itu diimpor dari Negeri Tirai Bambu. “Soal (beras sintetis) menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan bilateral. Sudah ditanyakan dan mereka bilang harus mengecek dulu di China,” ujar Rachmat, Sabtu (23/5). China juga mengungkapkan kesediaannya untuk membantu Indonesia mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni menelusuri distribusi beras di China. Menurut Wakil Menteri Perdagangan China, saat ini negara itu hanya membolehkan satu pengusaha BUMN untuk mengekspor beras. “Akan lebih mudah bagi mereka untuk menelusuri dugaan tersebut karena hanya ada satu eksportir. China juga berjanji akan menyampaikan hasil penelusuran secepatnya.” AS Diminta Tinjau Kajian NoDa (N) Pemerintah Indonesia kembali meminta Amerika Serikat untuk meninjau kembali kajian Notice of Data Available (NoDA) yang dikeluarkan Environmental Protection Agency (EPA) terkait dengan CPO sebagai bahan ba ku biodiesel. Permintaan itu disampaikan kepada United States Trade Representatives Michael Froman dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan USTR. Mendag Rach mat Gobel mengungkapkan hingga saat ini Amerika Serikat belum memutuskan posisinya terkait dengan kajian NoDA EPA tersebut. Padahal, keputusan tersebut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka memuluskan akses pasar produk CPO Indonesia ke Negeri Paman Sam itu. Gula Rafinasi Berpotensi Merembes (N) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat khawatir penaikan harga pembelian petani (HPP) gula dari Rp8.500 menjadi Rp8.900 per kilogram memicu peningkatan rembesan impor. Ketua APTRI Jabar Anwar Asmali mengatakan penaikan HPP akan mendorong masuknya gula dari luar negeri tanpa terkendali, sehingga membuka peluang selebar-lebarnya penyelundupan karena harga gula di luar negeri saat ini sekitar Rp 6.500 per kg. “Petani
Kementerian Pertanian Biro Umum dan Humas memang menuntut adanya penaikan HPP, namun hal itu di sebabkan mekanisme produksi giling tebu yang kurang efisien sehingga rendemen ratarata yang diberikan sangat rendah,” ujarnya. h. Keputusan Pakai Acuan Data, Bukan Gejolak Harga (N) Keputusan impor beras atau tidak akan ditentukan oleh Kementan yang akan memberikan rekomendasi kepada Kemendag. Rekomendasi itu berdasarkan data produksi beras serta stok yang menjadi kewenangan Kementan. Pengamat pertanian IPB Bungaran Saragih menilai keperluan impor beras sering menjadikan alasan stabilisasi harga sebagai pertimbangan utama. Padahal, sebelum memutuskan melakukan impor, pemerintah hendaknya terlebih dahulu melihat jumlah pasokan dalam negeri. i. Regulasi Pestisida Agar Direvisi (N) Pelaku usaha pestisida mendesak pemerintah segera merevisi PP No. 7/1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan, dan Penggunaan Pestisida, karena dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Saat ini masih beredar sekitar 10%-20% pestisida dan pengendali hama liar yang tidak terdaftar atau memiliki izin. Pestisida ini menggunakan bahan organik yang dilarang serta dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ketua Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (Aspphami) Boyke Arie Pahlevi mengatakan ada tiga hal yang perlu direvisi dalam PP tersebut, yaitu soal perizinan, penggolongan, serta pengawasan. 3 a. Pemerintah Harus Jamin Pasokan Bahan Pokok (+) Fluktuasi harga kebutuhan pokok banyak dipengaruhi ketersediaan pasokan di pasar. Permainan harga dengan menahan pasokan yang kerap dilakukan pemasok dan pedagang bisa diredam bila pemerintah turun tangan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tersebut. Terkait dengan pasokan, Dirut Utama Perum Bulog Lenny Sugihat menjamin stok beras di gudang Bulog cukup untuk 5,3 bulan ke depan. b. Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik (N) Daging ayam dan bawang merah menjadi dua komoditas yang paling tinggi mengalami kenaikan harga di Jawa Barat. Harga daging ayam naik dari Rp29.800 menjadi Rp31.800 dan bawang dari Rp29.200 menjadi Rp32.800 pr kg. Kenaikan terjadi karena pedagang memanfaatkan momen menjelang Ramadhan. c. Kekeringan Ancam 5.800 Ha Lahan (-) Sedikitnya 5.800 ha sawah yang tersebar di 12 desa di Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu, Jawa Barat, terancam kekeringan. Tanaman padi yang terancam kekeringan tersebut berumur antara 10 hari dan 15 hari. Ancaman kekeringan tersebut disebabkan semakin minimnya pasokan air dari Bendungan Jatiluhur. Jika kekeringan benar-benar terjadi, potensi kerugian yang dialami petani bisa mencapai Rp3 miliar.
Kementerian Pertanian Biro Umum dan Humas 4 a. Jokowi Curigai Motif Non-Ekonomi (N) Presiden Joko Widodo berjanji akan menelusuri motif beredarnya beras sintetis mengandung plastik. Dari masukan sejumlah pakar beras, Jokowi ragu beredarnya beras mengandung plastik itu dilatarbelakangi motif mencari keuntungan. Jokowi mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pengujian dari laboratorium BPOM serta laboratorium IPB. b. Depok Bergantung pada Pasokan Pangan Daerah Lain (N) BPS menyarankan agar Pemerintah Kota Depok menjalin kerja sama dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Soalnya 96,16 persen bahan makanan di kota ini dipasok dari daerah lain. Bambang Pamungkas, Kepala Seksi Neraca dan Analisis BPS Kota Depok mengatakan langkah kerja saam dalam pemenuhan bahan pangan ini untuk mengantisipasi lonjakan harga yang bisa terjadi sewaktu-waktu. c. Mulai Diragukan (N) Sepekan menjadi topik hangat, isu beras plastik menjadi antiklimaks. Banyak yang meragukan keberadaan beras plastik, alasannya adalah biaya produksi yang tinggi, wilayah peredaran terbatas, impor beras belum dibuka, biaya impor tinggi dan dicurigai sebagai perbuatan iseng. d. Harga Bahan Pokok Merangkak Naik (N) Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok terus naik menjelang bulan puasa dan Lebaran. Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, Ngadiran, menyebutkan harga-harga komoditas seperti telur, bawang merah, dan cabai merah sudah melonjak. Ngadiran menjelaskan, sebelumnya harga jual telur per kilogram Rp 18 ribu. Sekarang, harganya sudah naik sebesar Rp3.000-Rp4.000. e. Beras Aneh Ditemukan di Depok (N) Dinas Perdagangan, Jabar, kemarin, mengambil sampel beras yang diduga mengandung plastik di rumah seorang warga di kawasan Cilodong. Warga itu mengaku telah memasak beras yang hasilnya lengket dan aneh seperti mengandung plastik. Atas temuan itu, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Depok, Reva Sosiawan, menyatakan lembaganya telah melakukan operasi di dua pasar, yakni Pasar Cisalak dan Sukatani dan tidak menemukan beras plastik. f. Lambannya Penanganan Isu Beras Plastik (-) Sudah tiga minggu masyarakat khawatir atas isu beras plastik, tapi belum ada klarifikasi yang meyakinkan dari pemerintah. Seharusnya pemerintah, khususnya Kemendag, Kementan, BPOM, dan Kepolisian menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Masyarakat butuh penegasan segera: betulkah ada beras plastik yang beredar? Kalau betul, sudah seluas apa penyebarannya dan bagaimana masyarakat harus bersikap? Lalu apa langkah pemerintah? g. Bukan Lagi Kota Sejuta Belimbing (-) Buah belimbing menjadi ikon bagi Kota Depok. Depok pun dijuluki Kota Sejuta Belimbing. Kini produksi belimbing di Depok mulai berkurang. Banyak kebun belimbing berubah menjadi perumahan, pabrik, mal dan apartemen. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti, menilai pemerintah kota
Kementerian Pertanian Biro Umum dan Humas setengah hati mendukung petani belimbing. Selama ini petani lebih sering berjuang sendiri untuk mempertahankan buah yang menjadi ikon kota tersebut. 5 a. Penjualan Beras Susut 30 Persen (N) Pedagang dan pengusaha beras mengaku menjadi korban munculnya kasus beras plastik. Ketua DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Nellys Soekidi mengatakan, beras plastik berimbas pada penjualan dan omzet. Nellys mengungkapkan, rata-rata penjualan beras pedagang susut 30 persen per hari. b. Jangan Dibiarkan Tidak Jelas (N) Menurut Ngadiran, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) dalam wawancaranya mengenai isu peredaran beras plastik sementara ini omzet pedagang turun antara 20-30 persen, isu tersebut juga membuat para konsumen bertanya panjang lebar dan harus diyakinkan sedemikian rupa agar percaya bahwa yang dijual itu adalah beras asli. Informasi bermanfaat mengenai cara membedakan beras asli dan beras plastik justru didapat dari media, bukan dari pemerintah. Ngadiran berharap pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat maupun kepada kita pedagang. c. Peredaran Beras Plastik Meluas (-) Peredaran beras plastik ternyata tak hanya di Bekasi, Jabar, tetapi juga terindikasi meluas ke daerah lain. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Kendari, Sulteng, menemukan indikasi adanya peredaran beras palsu ini. Beras impor itu ditemukan di sebuah toko swalayan dalam kemasan 25 kg. Beras plastik juga ditemukan di Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Bupati Gunungkidul, Badingah, menginstruksikan bawahannya merazia pasar tradisional guna mengantisipasi semakin luasnya peredaran beras plastik. 6 a. Produksi Melimpah, Gorontalo Ekspor Jagung ke Filipina (+) Tingginya produksi jagung di Prov. Gorontalo membawa berkah bagi petani, pengumpul dan eksportir. Memasuki triwulan II tahun 2015, produksi Gorontalo sudah menyentuh angka 412.770 ton. Data Dinas Pertanian menyebutkan, selang periode Januari hingga Mei 2015, total ekspor jagung ke Filipina mencapai 55.750 ton. Ekspor jagung pada Mei ditargetkan mencapai 26.650 ton. b. DPR Ngebet Bentuk Pansus Beras Plastik (+) Komisi VI DPR dijadwalkan melakukan rapat kerja bersama Mendag dan Dirjen Bea dan Cukai, membahas peredaran beras palsu yang kini meresahkan beras palsu yang kini meresahkan masyarakat. Terkait itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR mendesak pemerintah bekerja serius menangani kasus peredaran beras plastik. Fraksi PKB juga meminta DPR membentuk panitia khusus untuk mengusut persoalan tersebut. c. Menteri Andi Optimis Stok Beras Tetap Melimpah di Musim Kemarau (+) Mentan Andi Amran Sulaiman gerak cepat mengantisipasi masuknya musim kemarau. Ribuan pompa sudah siap dibagi-bagikan ke petani, percepatan
Kementerian Pertanian Biro Umum dan Humas pembangunan irigasi 1,5 juta ha akan diselesaikan tahun ini. Mentan tidak ingin kekeringan menjadi problem petani genjot produktifitas lahan pertaniannya. Mentan pun optimistis melalui upaya-upaya khusus yang telah dilakukan Kementan, produksi beras tetap melimpah. Mentan pun tidak terlalu khawatir musim kemarau bakal mempengaruhi hasil produksi pertanian.
Gambar : Kategori Pemberitaan Berdasarkan Sifat Berita
