BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI

Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

TANGGAL 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

16

BULAN JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

1. Media Indonesia

7. Investor Daily

13. Bisnis Indonesia

19. Pikiran Rakyat

25.Vivanews

2. Jurnal Nasional

8. Republika

14. Indopos

20. Radar Banten

26. Tribun Timur

3. Seputar Indonesia

9. The Jakarta Post

15. Koran Jakarta

21. Bali Post

27. Jawa Post

4. Kompas

10. Sinar Harapan

16. Sriwijaya Post

22. Majalah Gatra

5. Jakarta Globe

11. Suara Pembaruan

17. Pos Kota

23. Majalah Tempo

6. Koran Tempo

12. Harian Kontan

18. Rakyat Merdeka

24. Detik.com

DES

Overview:

Jumlah Media Meliput

: 8 Media

Volume Pemberitaan

: 16 Artikel

Leading Media

: Harian Pelita, Republika, Jurnal Nasional

Leading Isu Sentimen Isu

: Pekerja Sosial (Peksos) : Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : Indonesia Butuh 139.000 Pekerja Sosial, Kebakaran dan Asap Renggut Tiga Nyawa, Syarat SNMPTN tak Banyak Direvisi, Tiga Tewas Akibat Asap, Indonesia Butuh 139.000 Pekerja Sosial, MENSOS RI: KAUM INTELEKTUAL HARUS AKTIF TANGANI MASALAH SOSIAL Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral

Catatan :

Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan kemensos salah satunya adalah Syarat SNMPTN tak Banyak Direvisi seputar pemberitaan Universitas Indonesia melakukan revisi di tiga jurusannya. Setelah diprotes berbagai kalangan, persyaratan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 akhirnya direvisi. Namun, dalam revisi tersebut hanya sedikit perubahan yang dilakukan. Di situs SNMPTN, Universitas Indonesia (UI) melakukan revisi di tiga jurusannya. Jurusan Arsitektur dan Arsitektur Interior, pada tahap awal mensyaratkan penyandang tunarungu tidak bisa mengikuti SNMPTN. Namun, sekarang sudah direvisi dan para difabel sudah bisa mengikutinya. Begitu juga Jurursan Ilmu Psikologi yang awalnya tidak diperbolehkan difabel memasuki jurusan ini. Akhirnya, keputusan itu kini direvisi dan difabel sudah bisa mengikuti SNMPTN di jurusan itu. Menurut Emil, ketua penerimaan mahasiswa baru UI, revisi memang sudah diiakukan untuk syarat mendaftar SNMPTN di UI. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menanggapi soal persyaratan SNMPTN yang cenderung diskriminatif terhadap warga difabel. Dia mengatakan, sebenarnya pemerintah tidak mendiskriminasi mereka untuk meraih pendidikan. Apalagi, Indonesia sudah meratifikasi konvensi difabel yang mengatur kesetaraan. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, ujar Salim, maka dunia internasional ikut melihat dan memantau penanganan difabel di Indonesia.

BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI Jl. Salemba Raya No.28, Telp. (021)3100470 – Jakarta Pusat http://www.kemsos.go.id/

Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Pekerja Sosial (Peksos)

4

3

2

1

4

2

2 1

1

1

1

1

1

0


1

1

Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 8 Media

Seputar Indonesia 6% Koran Tempo 6%

Harian Pelita 19%

Detik.com 6%

Media Indonesia 13% Republika 19%

Antaranews.com 12% Jurnal Nasional 19%


Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No

Media, hal & jurnalis

1

Antaranews.com , */jno (18-032014)

7

Jurnal Nasional, hal 14, Rusman

8

11

Judul / Topik

Isu

Tone

Refleksi Pemberitaan

Indonesia Butuh 139.000 Pekerja Sosial Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional II Bandung M Nur Soleh mengatakan saat ini Indonesia masih membutuhkan 139.000 pekerja sosial untuk memenuhi rasio pekerja sosial dengan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) minimal satu berbanding 100. Ia mengatakan, jumlah PMKS di Indonesia lebih dari 15,5 juta keluarga dan dalam lima tahun terakhir pemerintah hanya mampu menjangkau rata-rata delapan persen saja dari total PMKS tersebut. Oleh karena itu, kata dia, Kementerian Sosial masih didukung oleh tenaga kesejahteraan sosial atau welfare worker seperti karang taruna, tagana dan lain-lain. Menurut dia, saat ini, tercatat sekitar 378 ribu tenaga kesejahteraan dan tugas-tugas penanganan sosial terbantu secara sukarela. Sementara itu Asisten Daerah Bidang Kesra Pemprov Jawa Barat Ahmad Hadadi menambahkan, permasalahan sosial terutama tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Menurut Ahmad, untuk mengatasinya tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Sosial. M Nur Soleh, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional II Bandung, Jawa Barat “Untuk jumlah tenaga profesional pekerja sosial di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Sekarang baru ada 15.522 pekerja sosial di Indonesia dari kebutuhan 155 ribu. Ini artinya kebutuhan pekerja sosial baru terpenuhi 10 persen saja.” Ahmad Hadadi, Asisten Daerah Bidang Kesra Pemprov Jawa Barat “Ini harus dijalankan secara terpadu dalam setiap level pemerintahan. Perlu kerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera untuk semua.” Indonesia Butuh 139.000 Pekerja Sosial Profesionalisme penanganan masalah sosial menjadi suatu keharusan Saat ini Indonesia masih membutuhkan 139.000 pekerja sosial untuk memenuhi rasio pekerja sosial dengan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) minimal satu berbanding 100. Hal itu dikemukakan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional II Bandung, Jawa Barat, M Nur Soleh. Nur Soleh mengatakan, jumlah PMKS di Indonesia lebih dari 15,5 juta keluarga dan dalam lima tahun terakhir pemerintah hanya mampu menjangkau rata-rata delapan persen saja dari total PMKS tersebut. Oleh karena itu, kata dia, Kementerian Sosial masih didukung oleh tenaga kesejahteraan sosial atau welfare worker seperti karang taruna, tagana dan lain-lain. Saat ini, tercatat sekitar 378 ribu tenaga kesejahteraan dan tugas-tugas penanganan sosial terbantu secara sukarela. Sementara itu Asisten Daerah Bidang Kesra Pemprov Jawa Barat Ahmad Hadadi menambahkan, permasalahan sosial terutama tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Menurutnya, untuk mengatasinya tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Sosial. M Nur Soleh, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional II Bandung, Jawa Barat “Untuk jumlah tenaga profesional pekerja sosial di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Sekarang baru ada 15.522 pekerja sosial di Indonesia dari kebutuhan 155 ribu. Ini artinya kebutuhan pekerja sosial baru terpenuhi 10 persen saja.” Ahmad Hadadi, Asisten Daerah Bidang Kesra Pemprov Jawa Barat “Ini harus dijalankan secara terpadu dalam setiap level pemerintahan. Perlu kerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera untuk semua.”

Pekerja Sosial (Peksos)

Positif

Jumlah Peksos 139.000 adalah jumlah proporsi untuk menangani 15,5 juta lebih PMKS. Jadi perlu perimbangan semaksimal mungkin dalam waktu secepatnya.


Positif

Jumlah Peksos 139.000 adalah jumlah proporsi untuk menangani 15,5 juta lebih PMKS. Jadi perlu perimbangan semaksimal mungkin dalam waktu secepatnya.

Seputar Indonesia, hal 24, atik/info

MENSOS RI: KAUM INTELEKTUAL HARUS AKTIF TANGANI MASALAH SOSIAL Menteri Sosial Republik Indonesia meminta peran dan partisipasi aktif kaum intelektual untuk menangani masalah bangsa khususnya di bidang sosial. Sebagai bagian dari kelompok intelektual, yang memiliki kemampuan untuk memetakan masalah, menganalisis, menemukan sejumlah alternatif solusi hingga mengimpelementasikan solusi yang dianggap terbaik, akan menjadi energy besar dalam mengupayakan penanganan masalah sosial yang dihadapi bangsa ini, ungkap Menteri Sosial Republik Indonesia, Dr. Salim Segaf Al-Jufri dalam orasi ilmiah yang dibacakan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Dr. Ir. Raden Harry Nikmat,.M.Si, pada wisuda Universitas Nasional Periode I, Tahun Akademik 2013/2014, yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (16/3). Harry Nikmat, Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI “Coba, kalau dari setiap angkatan seperti alumni UNAS yang mencapai 600 orang ini mampu menggerakan orang disekitarnya. Efeknya tentu sangat besar.”


Positif

Pesan Mensos mencerminkan dibutuhkan dukungan para kaum intelektual secara aktif dalam menangani permasalah sosial di Indonesia.

Harian Pelita, hal 6, oto

Pekerja Sosial Itu Tangani Perubahan Sosial Bukan Korban Sosial Program pengentasan kemiskinan dan kelompok marjinal, yang dilakukan selama ini, masih berdasarkan program atau berdasarkan material, dan belum banyak profesi pekerja sosial yang dilibatkan didalamnya. Sehingga hasilnya belum maksimal. Kelompok marjinal itu, yang disebut juga sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), memang perlu mendapat perhatian lebih. Karena PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan tidak memenuhi kebutuhannya. Kelompok itu juga menghadapi berbagai kesulitan atau gangguan atau karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar, serta tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Oleh karena itu disinilah peran pekerja sosial dirasa sangat penting guna mengembalikan keberfungsian sosial individu, kelompok, atau masyarakat tertentu. Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS (Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial) “Jadi, pekerja sosial itu bukan idivilualistis dan menangani perubahan sosial bukan menangani korban sosial.”


Netral

Pekerja sosial sangat memiliki peran aktif dimasyarakat. Perannya sangat dinamisasi sosial.


Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No 2

5

Media, hal & jurnalis Antaranews.co m, */sun (18-03 -2014)

Republika, hal 2, Erdy Nasrul

Judul / Topik

Isu

Tone

Kebakaran dan Asap Renggut Tiga Nyawa Peristiwa kebakaran lahan dan hutan serta polusi asap yang terjadi dalam dua bulan terakhir di Provinsi Riau telah merenggut tiga korban meninggal dunia. Data Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau yang diterima, Selasa, menyebutkan satu korban meninggal pertama merupakan warga Kabupaten Pelalawan. Dia meninggal dunia setelah penyakit asma yang dideritanya semakin parah akibat cemaran kabut asap yang melanda daerah tersebut. Korban meninggal kedua adalah Muhammad Adli (63), warga Desa Sungai Gayung Kiri, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif sebelumnya mengatakan Kementerian Sosial akan memberikan santunan kepada warga meninggal dunia akibat polusi asap dan kebakaran lahan di Riau. Begitu juga dengan puluhan ribu penderita penyakit akibat polusi asap, Syamsul Maarif menyatakan mereka akan mendapatkan pengobatan secara gratis. Zahwani Pandra Arsyad, Kapolres Kepulauan Meranti “Korban mengalami luka bakar di punggung, diduga akibat terjatuh di lahan gambut yang terbakar.” Alfian, Humas PT Surya Dumai Agrindo “Korban meninggal bernama Muslim, karyawan pemadam kebakaran yang bekerja saat mencoba padamkan api agar tidak merambat masuk ke kebun.”

Kebakaran Hutan

Positif

Tiga Tewas Akibat Asap Kemensos akan memberi santunan pada keluarga korban yang meninggal dunia. Peristiwa kebakaran lahan dan hutan serta polusi asap yang terjadi dalam dua bulan terakhir di Provinsi Riau merenggut tiga korban meninggal dunia. Penyebab meninggal mulai dari penyakit yang makin memburuk karena asap hingga mengalami luka bakar. Data Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau yang diterima Selasa (18/3) menyebutkan, korban pertama yang meninggal merupakan warga Kabupaten Pelalawan. Dia meninggal dunia setelah penyakit asma yang semakin parah akibat kabut asap. Korban meninggal kedua, yakni Muhammad Adli (63 tahun), warga Kabupaten Kepulauan Meranti. Korban terakhir, yaitu karyawan PT Surya Dumai Agrindo (SDA) yang meninggal dunia saat memadamkan kebakaran lahan di di Kabupaten Bengkalis, Riau. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan memberikan santunan kepada warga meninggal dunia akibat polusi asap dan kebakaran lahan di Riau. Zahwani Pandra Arsyad, Kapolres Kepulauan Meranti “Korban mengalami luka bakar di punggung, diduga akibat terjatuh di lahan gambut yang terbakar.” Alfian, Humas PT Surya Dumai Agrindo “Korban meninggal bernama Muslim, karyawan pemadam kebakaran yang bekerja saat mencoba padamkan api agar tidak merambat masuk ke kebun.”

Kebakaran Hutan

Positif


Refleksi Pemberitaan Kebakaran ini sangat disayangkan karena telah memakan korban jiwa. Namun Kemensos tetap memberikan bantuan dan santunan untuk seluruh korban maupun korban jiwa.

Kebakaran ini sangat disayangkan karena telah memakan korban jiwa. Namun Kemensos tetap memberikan bantuan dan santunan untuk seluruh korban maupun korban jiwa.

Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No 3

6

Media, hal & jurnalis Detik.com, mkl/ ang (18-032014)

Media Indonesia, hal 1, RAJA EBEN LUBIS

Judul / Topik

Isu

Tone

Anggaran Bansos Naik Drastis Jadi Rp 91,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 telah menetapkan belanja negara Rp 1.842,5 triliun dalam setahun. Anggaran tersebut telah dibagi pada beberapa pos belanja. Seperti belanja pegawai, barang, modal, subsidi hingga bantuan sosial. Namun pada Februari 2014, ada perubahan pagu pada pos belanja. Terlihat cukup signifikan adalah pada pos bantuan sosial (bansos). Anggaran bansos APBN 2014 sebesar Rp 55,8 triliun berubah menjadi Rp 91,8 triliun. Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui perubahan tersebut. Untuk bansos, ada beberapa kementerian yang mengganti penempatan belanja. Seperti Kementerian Sosial (Kemensos) yang memasukkan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang diletakkan di pagu bansos. Perubahan selanjutnya juga terjadi pada belanja modal. Dari yang sebelumnya Rp 232,8 triliun, turun menjadi Rp 184,2 triliun. Kemudian belanja barang dari Rp 201,8 triliun naik menjadi Rp 214,4 triliun serta belanja lain-lain dari Rp 36,9 triliun menjadi Rp 38,1 triliun. Chatib mengatakan secara total pagu belanja tidak berubah. Segala perubahan yang terjadi hanya merupakan pergeseran catatan akuntansi. Ini pun juga tidak perlu harus melalui mekanisme pemberitahuan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Chatib Basri, Menteri Keuangan “Itu banyak departemen yang menempatkannya di dalam di bansos, seperti Kementrian Sosial tempatkan PBI di bansos Rp 20 trilun, Kementrian Agama itu ada juga di bansos.”

Bantuan Sosial (Bansos)

Netral

Kenaikan anggaran dana bansos sendiri untuk Kemensos, itu lebih pada penempatan untuk PBI. Diharapkan alokasi ini tepat sasaran dan proporsi.

Bekukan Sementara Dana Bansos Peningkatan anggaran dana bansos rawan penyalahgunaan. Apalagi, pemerintah telah menggeser pagu belanja barang menjadi sosial. Perhelatan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 ternyata mening katkan anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah, baik di level nasional maupun daerah. Hal tersebut diduga terkait dengan kepentingan politik di tahun pemilu ini. Oleh karena itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Uchok Sky Khadafi, mendesak pemerintah membekukan sementara dana bansos dan hibah di kementerian yang berlatar belakang politik. Catatan Fitra, ada delapan kementerian berlatar belakang politik yang memiliki anggaran bansos cukup signifikan, yaitu Kementerian Agama (PPP), Kementerian Pertanian (PKS), Kementerian Sosial (PKS), Kementerian Perumahan Rakyat (PPP), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PKB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Golkar), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Demokrat), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PKB). Peningkatan tajam dana bansos (lihat grafik), menurut Uchok, erat kaitannya dengan momen pemilu karena menjadi sasaran yang empuk untuk dikorupsi demi kepentingan politik. Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), “Dana bansos harus dibekukan selama pemilu berlangsung untuk menghindari potensi penyelewengan.”

Bantuan Sosial (Bansos)

Netral

Serapan informasi ini dicermati secara baik untuk menghindari kesalahan persepsi selama berlangsungya pileg.


Refleksi Pemberitaan

Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No 12

Media, hal & jurnalis Harian Pelita, hal 18, ck-238

Judul / Topik Polres Perika Saksi Penyelewengan Raskin Maraknya kasus penyelewengan beras masyarakat miskin (Raskin) di Kabupaten Garut hingga kini semakin menggurita bahkan modus operandinya selama ini dilakukan secara sistemik. Berbagai kalangan menilai, penyelewengan raskin ini diduga melibatkan banyak pihak, dimulai dari oknum pengusaha jasa pengiriman, oknum aparat pemerintah desa, dan oknum aparat penegak hukum. Modus penyelewengan yang terjadi selama ini biasanya adalah pengurangan bobot raskin dalam karung dan penjualan ke pihak ketiga. Sementara Pores Garut melalui Satreskrim saat ini masih terus menyelediki dan memeriksa sejumlah saksi saksi terkait penyelewengan raskin tersebut. Dadang Garnadi, Kasat Reskrim Polres Garut “Kami masih memeriksa saksi saksi dan belum menemukan titik terang terkait kasus penyelewengan raskin di Garut. Dan belum tahu dugaan penyelewengan raskin yang sedang ditangani ini mengarah ke mana, Apakah arahnya ke pencurian atau penggelapan, belum sampai ke sana.”

Isu Beras Masyarakat Miskin (Raskin)

Tone Netral


Refleksi Pemberitaan Usut tuntas permasalah ini sampai ke arah hukum. Untuk meminimalisir penyelewengan raskin.

Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No 9

Media, hal & jurnalis Koran Tempo, hal 27, Istman

Judul / Topik Iqbal Menderita Infeksi Otak Akibat Penganiayaan Tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, memastikan Iqbal Saputra menderita infeksi di otak akibat pukulan benda tumpul di kepalanya. Kesimpulan itu didasarkan pada hasil tes Magnetic Resonance Imaging (MRI). Menurut Togi, infekSi itu membuat kerja otak menurun karena kekurangan oksigen, sehingga pasien susah menerima rangsangan. Kerusakan pada otak Iqbal tersebut saat ini menjadi fokus utama tim dokter. Sebab, infeksinya sudah cukup parah dan memerlukan penanganan segera. Togi mengatakan, biaya pengobatan Iqbal sepenuhnya ditanggung Pemerintah Provinsi Jakarta. Togi Asman Sinaga, Direktur Utama RSUD Koja “Sudah dianggarkan Dinas Sosial melalui mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.”

Isu Perlindungan Anak

Tone Netral

Refleksi Pemberitaan Penanganan medis terhadap Iqbal harus tuntas agar Iqbal dapat pulih dan menikmati masa anak-anaknya yang telah hilang. Segera usut tuntas permasalah ini hingga ke muka hukum.


Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No 10

Media, hal & jurnalis Republika, hal 2, c62/antara ed: ratna puspita

Judul / Topik

Isu

Polisi Dalami Konflik Antarsuku Kepolisian Daerah (Polda) Papua masih mendalami pemicu terjadinya konflik antarsuku Moni dan Dani-Damal di Djayanti-Mayon, Timika. Kendati demikian, kepolisian berjanji segera menangkap para pelaku yang memicu kejadian tersebut. Menurut Wakil Kepala Polda Papua Brigadir Jenderal Paulus Waterpau, semua yang terlibat sebagai pelaku dan kepala perang (waemum) di Djayanti akan ditangkap dan diproses. Saat ini, Paulus menjelaskan, kondisi di Timika sudah aman. Namun, aparat gabungan Polri dan TNI masih terus disiagakan di lokasi konflik Djayanti untuk membatasi pergerakan massa kedua kelompok. Ratusan personel juga dikerahkan untuk mengawal perayaan ulang tahun Kota Timika. Paulus Waterpau, Wakil Kepala Polda Papua “Data pelaku sudah ada pada kami. Prinsipnya mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.”

Bencana Sosial

Tone Netral


Refleksi Pemberitaan Permasalah ini membutuhkan penyelesaian terutama akar permasalahannya. Selain itu actor intelektual atas peristiwa ini harus dapat ditangkap guna pembelajaran hukum ke depan.

Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No 15

Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 15, Tlc/H-1

Judul / Topik Lembaga Donor Asing Bantu Kelompok Masyarakat Marginal Sayangnya, program yang menyasar pada kelompok marginal ini baru bisa menyentuh sekitar 40 ribu warga kelompok marginal. Pemerintah telah membentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli untuk membantu kelompok masyarakat marginal. Kelompok masyarakat yang diperkirakan mencapai 4 juta orang itu selama ini belum tersentuh program pemberdayaan pemerintah, bahkan dikucilkan masyarakat. Kelompok tersebut terdiri dari suku terasing, anak jalanan, orang dengan HIV/ AIDS (Odha), transseksual, pekerja seks komersial (PSK, dan warga yang tinggal di wilayah terisolasi. Program yang didanai oleh sejumlah donor asing, seperti Uni Eropa, USAID, AusAID, dan Belanda. Sujana Royat, Deputi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) “Dana itu untuk menyediakan akses layanan dasar, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi bagi kelompok marginal di 185 desa, 85 kota/ kabupaten, di 24 provinsi.”

Isu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Tone Netral

Refleksi Pemberitaan Pemberian donor dari lembaga asing ini harus dimaksimalkan secara proporsi. Sebab, hanya 40 ribu kaum marjinal yang menerimanya.


Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No 4

Media, hal & jurnalis Republika, hal 7, Dyah Ratna Meta Novia

Judul / Topik Syarat SNMPTN tak Banyak Direvisi Universitas Indonesia melakukan revisi di tiga jurusannya. Setelah diprotes berbagai kalangan, persyaratan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 akhirnya direvisi. Namun, dalam revisi tersebut hanya sedikit perubahan yang dilakukan. Di situs SNMPTN, Universitas Indonesia (UI) melakukan revisi di tiga jurusannya. Jurusan Arsitektur dan Arsitektur Interior, pada tahap awal mensyaratkan penyandang tunarungu tidak bisa mengikuti SNMPTN. Namun, sekarang sudah direvisi dan para difabel sudah bisa mengikutinya. Begitu juga Jurursan Ilmu Psikologi yang awalnya tidak diperbolehkan difabel memasuki jurusan ini. Akhirnya, keputusan itu kini direvisi dan difabel sudah bisa mengikuti SNMPTN di jurusan itu. Menurut Emil, ketua penerimaan mahasiswa baru UI, revisi memang sudah diiakukan untuk syarat mendaftar SNMPTN di UI. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menanggapi soal persyaratan SNMPTN yang cenderung diskriminatif terhadap warga difabel. Dia mengatakan, sebenarnya pemerintah tidak mendiskriminasi mereka untuk meraih pendidikan. Apalagi, Indonesia sudah meratifikasi konvensi difabel yang mengatur kesetaraan. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, ujar Salim, maka dunia internasional ikut melihat dan memantau penanganan difabel di Indonesia. Emil, ketua penerimaan mahasiswa baru UI “Sementara ini, hasil dari pengkajian ulang rector seperti yang direvisi itu.” Engkus Kuswarno, Ketua Panitia Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) “Semua berhak mengikuti. Kami hanya akan menilai berdasarkan prestasi akademik peserta. Yang terbaik yang akan kami pilih.”

Isu Penyandang Disabilitas

Tone Positif


Refleksi Pemberitaan Seharusnya polemik ini cepat diselesaikan terkait dengan pemenuhan hak-hak atas pendidikan bagi kaum difabel.

Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No 14

Media, hal & jurnalis Jurnal Nasional, hal 10, Steve Saputra

Judul / Topik Aktifitas Gunung Slamet Masih Normal BPBD dan PVMBG sedang memetakan lokasi-lokasi yang aman untuk evakuasi. Suhu air di beberapa sumber mata air panas sekitar Gunung Slamet Jawa Tengah, menunjukkan peningkatan sekitar 2 hingga 5 derajat celcius dari batasan suhu normalnya. Itu membuktikan bahwa aktifitas magma masih berada mendekati mulut kawah gunung. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Anton Adi Wahono menjelaskan, suhu air di sumber air panas Pancuran Telu dan Pancuran Pitu Baturraden telah sampai pada 45,4 derajat celcius. Padahal dalam kondisi normal, suhu air hanya terukur sekitar 43 derajat celcius. Meski terjadi peningkatan suhu air panas, aktifitas Gunung Slamet hingga saat ini terekam menurun. Terhitung sejak Senin (17/03) lalu, letusan kecil dari arah kawah sudah mulai berkurang, baik intensitas ataupun tekanannya. Demikian juga dengan suara gemuruh pada malam hari yang kerap didengar oleh warga lereng gunung, sudah tidak lagi muncul. Di tempat terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana menjelaskan, terdapat 34 desa yang tersebar di sekeliling lereng Gunung Slamet dengan jumlah penduduk mencapai 174.612 jiwa. Desa-desa tersebut hanya berjarak kurang dari 6 km dari kawah Slamet. Anton Adi Wahono, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral “Kami melihat peningkatannya masih cenderung normal, apalagi memang Gunung Slamet sedang meningkat aktifitasnya. Beda jika naiknya sampai 70 derajat, pasti pengunjung di sana sudah kami larang untuk mendekat apalagi berendam.” Sarwa Pramana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah “Karena statusnya masih Waspada, desa-desa tersebut masih aman dan tidak perlu panik yang berlebihan. Tapi nanti jika terjadi peningkatan aktifitas dan status, mau tidak mau para warganya harus siap-siap mengungsi. Saat ini BPBD dan PVMBG sedang memetakan lokasi-lokasi yang aman untuk evakuasi.”

Isu Bencana Alam

Tone Netral


Refleksi Pemberitaan Kondisi ini harus terus disosialisasikan bagi masyarakat sekitar maupun nasional. Utamanya bagi masyarakat sekitar harus terus mengikuti imbauan resmi dari pihak terkait.

Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No 13

Media, hal & jurnalis Jurnal Nasional, Hal 11, Rusman

Judul / Topik Angka Kemiskinan Masih 9,7 Persen Bupati Sukabumi, Jawa Barat, Sukmawijaya mengatakan, angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya saat ini tinggal 9,7 persen dibandingkan delapan tahun yang lalu mencapai 17 persen. Menurut Sukmawijaya, pemberantasan kemiskinan saat ini menjadi prioritas utama Pemkab Sukabumi, dan pihaknya juga sudah menargetkan bahwa tahun ini kemiskinan angkanya bisa lebih rendah lagi dengan berbagai progam dan upaya.

Isu Kemiskinan

Tone Netral

Namun, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi tingkat kemiskinannya masih di bawah rata-rata walaupun sedikit. Ini artinya masih ada daerah lain di Jabar yang angka kemiskinan masih jauh di atas rata-rata. Dikatakan Sukmawijaya, walaupun demikian pihaknya optimisi angka kemiskinan bisa terus ditekan sampai level yang paling bawah. Sukmawijaya, Bupati Sukabumi, Jawa Barat “Walaupun secara perlahan, tapi pasti angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi setiap tahunnya bisa ditekan sekitar satu persen. Sejak 2006 angka kemiskinan mencapai 17 persen, tetapi saat ini sudah berkurang menjadi 9,7 persen.”


Refleksi Pemberitaan Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas bagi wilayah maupun daerah. Sebab hal ini menjadi tugas bersama dalam menanggulanginya.

Overview

Leading Isu

Leading Media

(Peksos)

Kebakaran Hutan

Bantuan Sosial

(Raskin)

Perlindungan Anak

Bencana Sosial

(PNPM)

Penyandang

Bencana Alam

Kemiskinan

(PMKS)

No 16

Media, hal & jurnalis Harian Pelita, hal 6, syahran rasuni

Judul / Topik EIly Masih Ada di PSBI Cengkareng Hingga Selasa (18/3) kemarin, Elly Mulyawati masih berada di Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 03 Cengkareng, Jakarta Barat. Pihak panti belum memutuskan apakah perempuan asal Madiun yang kemudian ditandai sebagai “Manusia-Gerobak” ini akan dirujuk panti lain atau akan dipulangkan ke daerah asalnya. Menurut M Dumyani, Kepala PSBI 03 Cengkareng, kemungkinan EIly dipulangkan ke daerah asalnya sangat terbuka. Namun untuk memulangkannya, ada serangkaian proses yang harus dijalankan. M Dumyani, Kepala PSBI 03 Cengkareng “Masih dalam proses asesmen dan pembinaan.”

Isu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tone Netral

Refleksi Pemberitaan Permasalahan ini membutuhkan penyelesaian secara arif dan membutuhkan jalan keluar yang memberikan motivasi dalam upaya mempertahankan hidup ibu Elly.


BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI

Recommend Documents