TANGGAL 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BULAN JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
2014 AGS
SEP
OKT NOV DES
Media Indonesia Jurnal Nasional
Overview:
Seputar Indonesia
Jumlah Media Meliput
: 8 Media
Kompas
Volume Pemberitaan
: 14 Artikel
Jakarta Globe
Leading Media
: Republika, Media Indonesia
Koran Tempo
Leading Isu
Investor Daily
Sentimen Isu
Republika The Jakarta Post
: Beras Masyarakat Miskin (Raskin) : Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif
Sinar Harapan
Positif :
Suara Pembaruan
Berjalan 15 Tahun, Desain Tak Efektif
Harian Pelita
Netral :
Bisnis Indonesia Indopos Koran Jakarta Sriwijaya Post Pos Kota Rakyat Merdeka
Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral Catatan : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan kemensos adalah Berjalan 15 Tahun, Desain Tak Efektif seputar pemberitaan program beras miskin (raskin) sudah berumur 15 tahun. Bukannya makin membaik, program tersebut ternyata menyimpan berbagai permasalahan. Kemarin, KPK menyampaikan pemaparan hasil kajian di hadapan para menteri. Intinya, meminta
Pikiran Rakyat
program didesain ulang karena tidak memenuhi kriteria 6T sehingga rawan penyimpangan. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menjabarkan, kriteria itu
Radar Banten
meliputi: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi. Keenam kriteria itu yang dijadikan KPK sebagai indikator
Bali Post
efektivitas program. Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos, Hartono Laras menjelaskan, dalam program tersebut pihaknya membutuhkan dana
Majalah Gatra
sekitar Rp 18,8 trilliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran. Dimana setiap bulannya, satu rumah tangga memperoleh 15 kilogram selama 12 bulan. Dia
Majalah Tempo Detik.com Vivanews
mengapresiasi KPK yang menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan kebijakan subsidi raskin. Yang menjadi salah satu national interest KPK, yakni berkaitan dengan ketahanan pangan pus (pertanian, perikanan dan kehutanan serta plus pendidikan dan kesehatan).
Tribun Timur Jawa Post
BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI Jl. Salemba Raya No.28, Telp. (021)3100470 – Jakarta Pusat http://www.kemsos.go.id/
Next
Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Beras Masyarakat Miskin (Raskin)
Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 8 Media
Indopos 7%
4 Jurnal Nasional 7%
Republika 22%
3
Suara Pembaruan 7%
2
4 Harian Pelita 7%
3 2
1
2 1
1
Media Indonesia 22%
1 Koran Tempo 14%
0 Beras Masyarakat Miskin (Raskin)
Prev
Bencana Sosial
Bencana Alam
Pekerja Migran
Perlindungan Anak
Kemiskinan
NAPZA
Kompas 14%
Next
Beras Masyarakat Miskin (Raskin) N o
Media, hal & jurnalis
1
Indopos, 1,7, dim
2
Media Indonesia, hal 2, Ben/X-3
3
Jurnal Nasional, hal 8, Rihad Wiranto
9
Kompas, hal 23, JUM (0304-2014)
Prev
hal
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
Berjalan 15 Tahun, Desain Tak Efektif Program beras miskin (raskin) sudah berumur 15 tahun. Bukannya makin membaik, program tersebut ternyata menyimpan berbagai permasalahan. Kemarin, KPK menyampaikan pemaparan hasil kajian di hadapan para menteri. Intinya, meminta program didesain ulang karena tidak memenuhi kriteria 6T sehingga rawan penyimpangan. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menjabarkan, kriteria itu meliputi: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi. Keenam kriteria itu yang dijadikan KPK sebagai indikator efektivitas program. Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos, Hartono Laras menjelaskan, dalam program tersebut pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp 18,8 trilliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran. Dimana setiap bulannya, satu rumah tangga memperoleh 15 kilogram selama 12 bulan. Dia mengapresiasi KPK yang menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan kebijakan subsidi raskin. Yang menjadi salah satu national interest KPK, yakni berkaitan dengan ketahanan pangan pus (pertanian, perikanan dan kehutanan serta plus pendidikan dan kesehatan). Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK “Kajian menemukan persoalan-persoalan. Misalnya desain program tidak komprenhensif.” Hartono Laras, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos “Kemensos menjadi kuasa pengguna raskin. Intinya hari ini, kami banyak mendapat masukan dari kajian KPK. Jadi harus ada prinsip kehati-hatian.” KPK Desak Pemerintah Setop Program Raskin Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau dikenal dengan program raskin dinilai tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi. KPK pun mendesak pemerintah menyetop program itu. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas ketika menyampaikan hasil kajian Direktorat Litbang KPK di Jakarta, kemarin. Di sisi lain, lanjut Busyro, anggaran biaya raskin setiap tahun selalu meningkat. Menurut Busyro, beras raskin yang seharusnya diberikan kepada rakyat miskin ternyata bocor ke pasar. Selain itu, ada ketidaksesuaian data antara BPS, pemda, dan kondisi di lapangan. Seharusnya setiap rumah tangga mendapat 15 kg setiap bulan dengan harga Rp1.600 per kg, tapi dalam praktiknya menjadi mahal, jumlahnya berkurang, dan tidak disalurkan setiap bulan. Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK “Program yang berjalan 15 tahun itu tidak efektif sehingga disarankan untuk didesain ulang.” Chazali Husni Situmorang, Deputi Perlindungan Sosial Kemenko Kesra “Kajian ini menjadi momentum untuk mendalami dan memperbaiki rencana aksi." Kajian KPK, Kartel Diduga Kendalikan Distribusi Raskin Tim koordinasi raskin segera membuat rencana aksi untuk memperbaiki distribusi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat adanya potensi kartel dalam program subsidi beras bagi masyarakat bepenghasilan rendah atau yang dikenal dengan nama Raskin. Hasil kajian yang dilakukan Direktorat Litbang KPK menunjukkan adanya jaringan mirip kartel yang menguasai distribusi beras khusus warga tidak mampu tersebut. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Busyro Muqoddas menuturkan, praktik kartel dalam program Raskin dipicu oleh lemahnya mekanisme pendistribusian beras. KPK menemukan adanya jaringan pedagang yang mengumpulkan beras Raskin untuk dijual kembali ke pasaran. Busyro mengingatkan, potensi kartel dalam program Raskin dapat membuka celah korupsi. Oleh karenanya, KPK merekomendasikan agar program penanggulangan kemiskinan berusia 15 tahun itu didesain ulang. Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK “Perlu review subsidi raskin, memperbaiki kebijakan perhitungan subsidi supaya lebih akuntabel dan memperkuat sistem pengawasan. Kami berikan waktu satu bulan dan akan kami monitor tiap tahunnya.”
Beras Masyarakat Miskin (Raskin)
Positif
Serapan informasi ini menjadi masukan baik untuk ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja yang lebih baik dan sesuai prosedur.
Beras Masyarakat Miskin (Raskin)
Netral
Serapan informasi ini menjadi masukan baik untuk ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja yang lebih baik dan sesuai prosedur.
Beras Masyarakat Miskin (Raskin)
Netral
Serapan informasi ini menjadi masukan baik untuk ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja yang lebih baik dan sesuai prosedur.
Penyerapan di Kalsel Lambat Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dinilai lambat dalam menyerap alokasi beras untuk rumah tangga miskin atau raskin. Pada penyaluran periode November 2013 hingga Maret 2014, baru 58 persen raskin yang tersalurkan. Stok raskin di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk lima bulan tersebut mencapai 12.000 ton sebab alokasi raskin di Kalsel perbulan sebanyak 2.400 ton. Adapun jumlah rumah tangga sasaran-penerima manfaat (RTS-PM) di Kalsel sebanyak 161.592. Masing-masing RTS-PM mendapat jatah raskin sebanyak 15 kilogram (kg) dengan harga Rp 1.600 per kg. Insan Taufik, Kepala Bulog Divisi Regional Kalsel “Hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan belum menyerap raskin untuk alokasi lima bulan tersebut sehingga stoknya masih menumpuk di gudang Bulog.” Muhammad Arsyadi, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel “Kami akan memberi surat teguran bagi pemerintah kabupaten/kota yang lambat menyerap raskin.”
Beras Masyarakat Miskin (Raskin)
Netral
Penyerapan seharusnya tidak mengalami kendala dalam penyalurannya dengan berpijak pada data pegangan yang sudah ada. Hal ini perli dicermati dan dikritisi guna perbaikan kinerja yang lebih baik lagi.
Chart
Next
Bencana Sosial N o
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
4
Koran Tempo, hal 10, Supriyantho Khafid
5
Kompas, hal 21, COK (03 -04-2014)
6
Republika, hal 1,9, Rusdy Nurdiansyah , Erik Purnama Putra
Harapan Kosong Pemilih Ahmadiyah Tanggal 9 April nanti akan menjadi pemilu pertama bagi pengungsi Ahmadiyah sejak terusir dari rumah mereka di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Baru sejak dua bulan lalu mereka memegang kartu tanda penduduk, sehingga mereka bisa menggunakan hak politiknya. Sahidin bersama 32 keluarga pengikut Ahmadiyah ini mengungsi di Asrama Transito setelah rumah mereka dibakar kelompok intoleran. Sahidin dan warganya mengaku lelah atas penderitaan mereka. Selama delapan tahun mengungsi, Sahidin mengaku tidak mendapatkan jatah beras untuk rakyat miskin, bantuan langsung tunai, kompor gas, atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Sahidin, Ketua Rukun Tetangga untuk Pengungsi Ahmadiyah “Kami hanya dapat kemiskinan." Mahmuludin, Warga “Saya ini orang Sasak, tetapi kecewa dengan pemerintah karena kami diperlakukan tidak seperti bangsa sendiri.” Bentrok Antarpemuda, Satu Orang Diamankan Keributan antarkelompok pemuda terjadi di wilayah Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali, Selasa (1/4) malam. Akibatnya, sejumlah orang yang terlibat bentrokan terluka. Jajaran Polresta Denpasar pun mengirimkan puluhan polisi pengendalian massa (dalmas) untuk menghentikan bentrokan antarkelompok pemuda itu. Ditemui pada Rabu (2/4) di Denpasar, Kepala Polresta Denpasar Komisaris Besar Djoko Hariutomo mengatakan, polisi mengamankan seorang pemuda berinisial T untuk dimintai keterangan terkait keributan antarkelompok pemuda itu. Kekerasan di Aceh Jadi Kemunduran Data Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yang dirilis oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan kekerasan di Aceh menjelang pemilu meningkat. Data yang dihimpun atas peristiwa kekerasan yang terjadi sejak 17 Maret hingga 2 April 2014 sebanyak 27 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah 50 kasus kekerasan pada kurun April 2013 sampai 17 Maret 2014, sebanyak 27 kasus yang terjadi dalam 16 hari terakhir terbilang signifikan. Secara total, dalam setahun terakhir, YLBHI mencatat terjadi 77 kasus kekerasan di Aceh. Alvon Kurnia Palma, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) “Tentunya ini merupakan gambaran kemunduran yang nyata bagi Aceh.” Munawar Liza, Juru Bicara Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PNA “Orang Aceh harus didamaikan sendiri oleh orang Aceh.”
Prev
Chart
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
Bencana Sosial
Netral
Jalan keluar guna membangun kesejahteraan diantara menggunakan hak memilih dalam ajang pemilu sangat tersirat pada komunitas Ahmadiyah yang tersingkirkan.
Bencana Sosial
Netral
Benih konflik yang harus segera dituntaskan agar tidak melebar dan menambah korban jiwa lagi.
Bencana Sosial
Netral
Kekerasan yang meningkat di Aceh sangat jauh dari harapan paska penandatanganan perdamaian bersama.
Next
Bencana Alam No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
7
Media Indonesia, hal 9, PO/ JS/N-3
14
Harian Pelita, hal 13, ant/ah
Larantuka Digoyang Gempa Gempa yang terjadi di Cile, Rabu (2/4), ikut memengaruhi pergerakan lempeng tektonik di sekitar Samudra Hindia wilayah Nusa Tenggara Timur. Gempa berkekuatan 4,7 pada skala Richter (SR) terjadi di Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada hari yang sama sekitar pukul 11.01.26 Wita. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, Sumawan, mengatakan gempa berpusat di 7,57 derajat lintang selatan dan 122,43 derajat bujur timur di kedalaman 15 kilometer. Pada bagian lain, warga di kawasan rawan bencana III Merapi diminta meningkatkan kewaspadaan setelah dalam beberapa hari ini gunung cukup aktif itu kerap bergolak. Untuk mengantisipasi terjadi erupsi, tim BPBD Klaten dengan bantuan relawan telah melakukan sosialisasi dampak fenomena gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta itu. Pada tahun ini Merapi memasuki siklus erupsi empat tahunan. Sumawan, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang “Gempa cukup kuat, tetapi tidak menyebabkan kerusakan bangunan.” Sri Winoto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten “Fenomena Merapi harus diwaspadai meski status gunung masih normal aktif.” Pemerintah Siap Bangun Rumah Pengungsi Sinabung Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap membangun rumah pengungsi korban erupsi Sinabung yang selama ini tinggal di radius tiga kilometer gunung tersebut. Pemkab Karo sudah mendapatlan lahan seluas 250 hektare di Desa Kacinambun. BNPB sedang menunggu kepastian lahan itu untuk bisa segera membangun rumah pengungsi, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut H. Asren Nasution disela acara Musyawarah Rencana Pembangunan Pemprov Sumut di Medan, Kamis. Lahan itu bisa menampung 400 kepala keluarga ditambah untuk area perladangan warga. Pemerintah berharap pembangunan rumah untuk pengungsi itu bisa secepatnya dilakukan untuk membantu warga keluar dari posko pengungsian dan tak lagi tingal di daerah rawan bencana atau dekat Gunung Sinabung.
Prev
Chart
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
Bencana Alam
Netral
Bangun selalu sikap siaga bencana dengan adanya gempa yang sudah terjadi di chile yang mempengruhi pergerakan lempeng tektonik sekitar samudra hindia wilayah Nusa tenggara.
Bencana Alam
Netral
Pembangunan rumah pengungsi sudah masuk pada kepentingan yang sangat dibutuhkan ketiika letusan berikut terjadi lagi di Sinabung.
Next
Perlindungan Anak No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
8
Republika, hal 22, c56 ed: andi nur aminah
Siswa SD ‘Dihabisi’ Kawn Sekelas Muhammad Syukur Syabran (7 tahun), murid Kelas 1A SD Inpres Tamalanrea V, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, kini tak bisa lagi memperdengarkan tawa nyaringnya. Sang ibu, Sitti Nurdina (27), juga tak bisa lagi mengecup sayang pipi tembemnya. Rasa sakit di bagian perut dan dada Syukur kini sudah sirna selamanya. Dan, menyisakan rasa perih yang tak terkatakan bagi keluarga besarnya, terutama ibu dan ayahnya. Syukur harus meninggalkan kawan-kawan, kerabat, orang tua dan guru-gurunya setelah menjalani perawatan dua hari di Rumah Sakit Ibnu Sina, Senin (31/3). Kematian Syukur, bocah kelas satu SD ini, sungguh mengagetkan. Apalagi, sebelum dilarikan ke rumah sakit, mereka diduga terlibat perkelahian. Nurdina, Orangtua Syukur “Ada yang tendang dibagian perut, di pinggang ada, dan belakangnya. Ditendangnya pakai sepatu.” Arist Merdeka Sirait, Sekjen Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) “Kita harus mewaspadai perubahan-perubahan anak karena pengaruh online yang sangat luar biasa.”
Prev
Isu
Chart
Perlindungan Anak
Tone
Refleksi Pemberitaan
Netral
Fenomena kekerasan sesama anak bisa diindikasikan masuknya pengaruhpengaruh kuat atas apa yang mereka lihat dan mereka tiru.
Next
NAPZA No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
10
Suara Pembarua n, hal a21, CRB/W11
Rehabilitasi Pengguna Narkoba Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) Ahwil Lutan mengatakan, pengguna narkotika di Indonesia mencapai 4,5 juta orang dan memiliki kecenderungan meningkat. Kita harus memiliki pandangan yang berbeda dalam istilah pengguna dan bandar narkoba, kalau orang tersebut hanya memakai, sebetulnya ia tidak perlu ditahan di lapas sehingga membuat lapas penuh, sebaiknya ia bisa direhabilitasi saja, ujar Ahwil pada acara diskusi Sinergitas kementerian/lembaga dan komponen masyarakat dalam mengakselerasi kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Jakarta, Kamis (3/4). Ahwil Lutan, Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) “Kita harus memiliki pandangan yang berbeda dalam istilah pengguna dan bandar narkoba, kalau orang tersebut hanya memakai, sebetulnya ia tidak perlu ditahan di lapas sehingga membuat lapas penuh, sebaiknya ia bisa direhabilitasi saja.”
Prev
Chart
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
NAPZA
Netral
pembedaan pengguna dan pengedar seharusnya dapat menghasilkan output yang jelas dan signifikan, sehingga pada akhirnya nanti bisa menjadi pembanding apakah ada hasil sebelum adanya program rehabitasi dan sanksi hukum bagi pengedar yang sudah berjalan.
Next
Pekerja Migran No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
11
Media Indonesia, hal 2, Mad/Bay/ HT/X-7
12
Koran Tempo, hal 9, Anton Aprianto
Prev
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
Diat Satinah Dibayar Rp21 Miliar Pemerintah akhirnya menyanggupi pembayaran diat TKI Satinah kepada keluarga korban sebesar SR7 juta atau sekitar Rp21 miliar. Pembayaran dilakukan kemarin di hadapan Gubernur Provinsi Gasim. Sebanyak SR5 juta langsung didepositokan di pengadilan setempat. Sebelumnya, pemerintah mengatakan hanya menyanggupi pembayaran diat sebesar Rp12 miliar. Pemerintah pun mengutus tim khusus yang dipimpin mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni untuk bernegosiasi dengan pihak keluarga korban. Menurut Djoko, awalnya keluarga korban minta SR15 juta (sekitar Rp43 miliar), tetapi akhirnya sepakat SR7 juta. Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan “Mudah-mudahan bisa menyelamatkan Satinah dari hukuman pancung.”
Pekerja Migran
Netral
Badan Pengumpul Diyat TKl Segera Dibentuk Pemerintah bersedia membayar semua diyat Satinah. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan pemerintah berencana membentuk badan khusus yang akan mengkoordinasikan pengumpulan dan pembayaran diyat tenaga kerja Indonesia diluar negeri yang terancam hukuman mati. Diyat merupakan uang tebusan pengganti hukuman mati karena adanya maaf dari keluarga korban. Pembentukan badan ini, menurut Djoko, dilakukan karena pemerintah tidak mampu membayar diyat seluruh TKI. Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan “Pemerintah tak dapat mengalokasikan seluruh anggaran perlindungan TKI hanya untuk membayar diyat beberapa TKI saja.” Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care “Pembenahan sistem evaluasi dan monitoring bantuan hukum harusnya lebih di kedepankan.”
Pekerja Migran
Netral
Upaya maksimal pemerintah terus menjadi perhatian publik yang menginginkan pembebasan satinah dari hukum pancung. Kesanggupan pemerintah menebus diat adalah itikad baik dalam membela salah satu warga negara. Upaya maksimal pemerintah terus menjadi perhatian publik yang menginginkan pembebasan satinah dari hukum pancung. Kesanggupan pemerintah menebus diat adalah itikad baik dalam membela salah satu warga negara.
Chart
Next
Kemiskinan No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
13
Republika, hal 23, Fuji Pratiwi
Zakat Kurangi Kemiskinan Dari 10 ribu keluarga mustahik, 21,11 persen keluarga melewati batas kemiskinan. Pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi telah mampu memperbaiki kesejahteraan dhuafa. Menurut Direktur Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Nana Mintarti, program tersebut efektif bila diintegrasikan dengan program lainnya. Sebab, selama ini program ekonomi produktif yang terencana dan berkelanjutan belum menjadi arus utama. Banyak lembaga amil zakat (LAZ) belum siap. Perlu perencanaan pajang dan lebih rumit dibandingkan sektor lainnya. Sementara, program pendidikan dan kesehatan terencana lebih baik dan tak sekadar membagi-bagikan uang. Keadaan ini membuat alokasi dana zakat untuk bidang ekonomi belum terlalu besar. Nana Mintarti, Direktur Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) “Masih ada yang membagikan uang saja. Ini justru menumbuhkan jiwa mengemis.” Teten Kustiawan, Direktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) “Ini membantu perbaikan ekonomi keluarga dhuafa.”
Kemiskinan
Prev
Chart
Tone
Refleksi Pemberitaan
Netral
Zakat adalah salah satu pola efektif yang mampu menanggulangi kemiskinan secara langsung dengan cara pengumpulan dana secara sukarela dan dialokasikan kembali kepada yang berhak dalam bentuk kebutuhan yang sangat urgent.
Next
