BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI

Overview

Leading Isu

Leading Media

Bencana Sosial

Kerawanan Sosial

Perlindungan Anak

Penyandang

Bencana Alam

(PMKS)

Komunitas Adat

TANGGAL 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

16

BULAN JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

1. Media Indonesia

7. Investor Daily

13. Bisnis Indonesia

19. Pikiran Rakyat

25.Vivanews

2. Jurnal Nasional

8. Republika

14. Indopos

20. Radar Banten

26. Tribun Timur

3. Seputar Indonesia

9. The Jakarta Post

15. Koran Jakarta

21. Bali Post

27. Jawa Post

4. Kompas

10. Sinar Harapan

16. Sriwijaya Post

22. Majalah Gatra

5. Jakarta Globe

11. Suara Pembaruan

17. Pos Kota

23. Majalah Tempo

6. Koran Tempo

12. Harian Kontan

18. Rakyat Merdeka

24. Detik.com

DES

Overview:

Jumlah Media Meliput

: 7 Media

Volume Pemberitaan

: 14 Artikel

Leading Media

: Media Indonesia

Leading Isu Sentimen Isu

: Bencana Alam, Penyandang Disabilitas : Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : Kemendagri Gelar Rakornas Pengamanan Dagri Selama Pemilu Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral

Catatan :

Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan kemensos adalah Kemendagri Gelar Rakornas Pengamanan Dagri Selama Pemilu seputar pemberitaan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pemilu. Mendagri Gamawan Fauzi ketika membuka Rakornas di Jakarta, Rabu malam mengatakan kegiatan tersebut menitikberatkan pada penyamaan persepsi aparat daerah dalam menangani konflik yang berpotensi muncul selama pelaksanaan Pemilu. Selama Rakornas tersebut, para peserta dari perwakilan seluruh pemerintah daerah dapat saling bertukar informasi, pengalaman dan penanggulangan konflik di daerah masingmasing. Sementara itu, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanribali Lamo mengatakan Rakornas tersebut menjadi wadah bagi aparat daerah untuk meningkatkan wawasan dalam menangani konflik di dalam negeri. Acara pembukaan Rakornas tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sosial, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Saud Usman Nasution.

BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI Jl. Salemba Raya No.28, Telp. (021)3100470 – Jakarta Pusat http://www.kemsos.go.id/

Overview

Leading Isu

Leading Media

Bencana Sosial

Kerawanan Sosial

Perlindungan Anak

Penyandang

Bencana Alam

(PMKS)

Komunitas Adat

Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Bencana Alam, Penyandang Disabilitas

4

3

2

1

4

4

2 1

1

1

0


1

Overview

Leading Isu

Leading Media

Bencana Sosial

Kerawanan Sosial

Perlindungan Anak

Penyandang

Bencana Alam

(PMKS)

Komunitas Adat

Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 7 Media

Kompas 7%

Jurnal Nasional 7%

Antaranews.com 7%

Media Indonesia 36%

Seputar Indonesia 14%

Republika 14%

Harian Pelita 15%


Overview

No 1

Leading Isu

Media, hal & jurnalis Antaranews.com, */jno (12-03-2014)

Leading Media

Bencana Sosial

Kerawanan Sosial

Perlindungan Anak

Penyandang

Bencana Alam

Judul / Topik Kemendagri Gelar Rakornas Pengamanan Dagri Selama Pemilu Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pemilu. Mendagri Gamawan Fauzi ketika membuka Rakornas di Jakarta, Rabu malam mengatakan kegiatan tersebut menitikberatkan pada penyamaan persepsi aparat daerah dalam menangani konflik yang berpotensi muncul selama pelaksanaan Pemilu. Selama Rakornas tersebut, para peserta dari perwakilan seluruh pemerintah daerah dapat saling bertukar informasi, pengalaman dan penanggulangan konflik di daerah masing-masing. Sementara itu, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanribali Lamo mengatakan Rakornas tersebut menjadi wadah bagi aparat daerah untuk meningkatkan wawasan dalam menangani konflik di dalam negeri. Acara pembukaan Rakornas tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sosial, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Saud Usman Nasution. Gamawan Fauzi, Mendagri “Kita perlu menyamakan persepsi dan kesatuan langkah dalam mewujudkan stabilitas nasional menjelang Pemilu.” Tanribali Lamo, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) “Melalui Rakornas ini diharapkan dapat neningkatkan wawasan aparatur Pemerintah secara terpadu di tingkat daerah.”

Isu Bencana Sosial

(PMKS)

Tone Positif


Komunitas Adat

Refleksi Pemberitaan Rakornas ini dilakukan sebagai langkah persiapan dari situasi yang berkembang di dalam negeri , utamanya kesiapan menghadapi Pemilu.

Overview

No 11

Leading Isu

Leading Media

Bencana Sosial

Kerawanan Sosial

Perlindungan Anak

Penyandang

Bencana Alam

Media, hal & jurnalis

Judul / Topik

Harian Pelita, hal 7, ant/zabur karuru/pd/14 (Berita Foto)

Potensi Kerawanan Sosial Jakarta Suasana aktivitas warga di permukiman padat penduduk, kawasan Tanah Tinggi, Jakarta, Rabu (12/3). Menurut data BPS bahwa ada 10 keluarahan yang memiliki tingkat potensi kerawanan sosial tinggi dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta.

Isu Kerawanan Sosial

(PMKS)

Tone Netral

Komunitas Adat

Refleksi Pemberitaan Gambaran situasi di salah satu kampung yang masuk dalam tingkat potensi kerawanan sosial tinggi Jakarta,


Overview

No 14

Leading Isu

Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 8, Tes/J-2

Leading Media

Bencana Sosial

Kerawanan Sosial

Perlindungan Anak

Penyandang

Bencana Alam

Judul / Topik

Isu

Eli Simpan Rp17 Juta di Dalam Gerobak Mungkin masih terekam jelas di benak publik akan sosok Walang bin Kilon, 54, pengemis kaya yang terjaring razia membawa uang sebesar Rp25 juta. Baru-baru ini, muncul sosok yang tak kalah menghebohkan. Seorang pemulung bernama Eli Muliawati, 30, membawa uang Rp17 juta di dalam gerobaknya, Selasa (11/3), Kala itu Eli tengah beristirahat santai di dekat gerobaknya yang terparkir di tepi jalan kawasan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Tak lama kemudian, petugas Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat yang tengah merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial menciduk Eli beserta gerobaknya. Petugas tidak hanya membawa gerobak Eli, tetapi juga mengangkat seekor anjing berwarna putih yang menjadi teman setia Eli selama empat tahun terakhir. Petugas semakin terkejut ketika menemukan uang belasan juta rupiah di dalam gerobak perempuan tersebut. Eli Muliawati, PMKS “Saya enggak pernah mengemis, biasanya memang ada yang kasih uang atau nasi. Tapi selama bertahun-tahun saya mengambil rongsokan sambil bawa gerobak. Kerjaan saya memulung, bukan mengemis. Makanya heran kenapa saya diciduk.”

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

(PMKS)

Komunitas Adat

Tone

Refleksi Pemberitaan

Netral


Kategori PMKS jenis ibu Eli harus dipisahkan. Ibu Eli bukanlah pengemis melainkan pemulung yang notabene masih memiliki daya usaha yang keras.

Overview

No 12

Leading Isu

Media, hal & jurnalis Jurnal Nasional, hal 13, M Yamin Panca Setia

Leading Media

Bencana Sosial

Kerawanan Sosial

Perlindungan Anak

Penyandang

Bencana Alam

Judul / Topik

Isu

Pengakuan Tanah Adat Belum Dilaksanakan Sumber pangan di wilayah adat harus dioptimalkan agar kebutuhan pangan masyarakat adat tetap terpenuhi. Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Franky Samperante menilai, meski pemerintah telah memberikan pengakuan hak pengelolaan tanah pada masyarakat adat dan dicantumkan dalam kebijakan, namun pemberian hak itu belum berjalan dengan baik. Karenanya, konflik pertanahan masih sering terjadi di Indonesia. Dia menjelaskan, memang ada perubahan di tingkat kebijakan terkait pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/ PUUX/2012 tentang Hutan Adat, Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak dan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 13 tahun 2009 tentang Tanah adat dan Hak-hak Adat Atas Tanah, merupakan beberapa kebijakan yang memberikan hak akses lahan terhadap masyarakat adat. Saat ini, dia menegaskan, skema hutan adat, hutan desa, atau hutan kemasyarakatan, porsinya lebih sedikit dibandingkan hutan yang dikelola perusahaan besar. Pemberian izin konsesi pun begitu lambat. Pendamping dari Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER-SHK) Kalteng, Oeban Hadjo juga mengatakan, sudah dua tahun melakukan pendampingan untuk masyarakat adat dan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan di Kalteng. Inti dari pendampingan, menurut dia adalah agar masyarakat adat atau masyarakat lokal mempunyai hak akses terhadap hutan. Franky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka “Tapi kenyataannya, di tingkat praktiknya tidak ada.”

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

(PMKS)

Tone Netral


Komunitas Adat

Refleksi Pemberitaan Serapan informasi ini menjadi masukan positif guna tindak lanjut realisasi pengakuan tanah adat.

Overview

No 10

13

Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 8, Vei/Gol/J-1

Harian Pelita, hal 6, djo

Leading Isu

Leading Media

Bencana Sosial

Kerawanan Sosial

Perlindungan Anak

Penyandang

Bencana Alam

Judul / Topik

(PMKS)

Isu

Tone

Komunitas Adat


Video Seks Anak Ditelusuri Para tersangka yang ditangkap bukanlah pembuat atau aktor utama. Mereka hanya menggandakan dan menyebarluaskan video kepada calon pembeli. Pelaku pembuatan dan penjualan video porno anak-anak harus diberi tambahan hukuman dari hukum formal yang berlaku di Indonesia. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Agama dan Budaya Asrorun Niam Sholeh kemarin mengatakan penambahan hukuman itu harus dilakukan karena dampak kejahatan para pelaku terhadap perkembangan anak-anak sangat buruk. Di sisi lain, penyidik Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus penjualan video porno anak di bawah umur yang beredar di dunia maya. Sejauh ini polisi mengaku belum bisa memastikan lokasi pembuatan maupun tempat produksi film tersebut. Asrorun Niam Sholeh, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Aga ma dan Budaya “Kami mendorong adanya pemberatan hukuman bagi pelaku, pembuat, dan penyebaran pornografi anak-anak. Sudah ada aturan hukum yang mengaturnya di UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan KUHP. Tapi pengenaan hukuman untuk pelakunya ditambah 1/3 lagi dari hukuman normalnya.”

Perlindungan Anak

Netral

VIdeo sex anak sungguh memukul perasaan masyarakat dan pemerintah. Penuntasan kasus ini harus diiringi jeratan hukum yang setimpal dan menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat kedepan.

Ekploitasi Anak untuk Kampanye Dapat Dipidana Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk gerakan semesta Perlindungan Anak mengingat tahun 2014 akan digelar pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu). Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh di Jakarta, Rabu (12/3) mengatakan mengawali periodesasi pihaknya menginisasi penguatan jejaring kemitraan demi mensinergikan strategi perlindungan anak. Forum membahas beberapa persoalan perlindungan anak diantaranya pelaksanaan kampanye ramah anak, pengawasan persiapan pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengawasan pemenuhan hak anak minoritas dan hak Agama anak, pengawasan pelaksanaan pengasuhan alternatif di panti asuhan, pengawasan pencegahan pomografi anak serta perlindunan anak dari dampak rokok dan Napza. Asrorun Niam Sholeh, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Aga ma dan Budaya “Jadi forum diskusi ini untuk membedah isu perlindungan anak yang mendesak segera memperoleh perhatian dan penanganannya.”

Perlindungan Anak

Netral

Eksploitasi anak dalam kampanye seharusnya dihindari, tidak hanya dalam kampanye tapi juga bagaimana pola


perlindungan anak yang mendesak segera memperoleh perhatian dan penanganannya.

Overview

No 6

Leading Isu

Media, hal & jurnalis Media hal 8, ULYA

Indonesia, FURQON

Leading Media

Bencana Sosial

Kerawanan Sosial

Perlindungan Anak

Penyandang

Bencana Alam

Judul / Topik Penyandang Disabilitas akan Melapor ke PBB Pemerintah sudah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), tetapi faktanya masih terdapat diskriminasi dalam syarat SNMPTN. Sebanyak 35 organisasi penyandang disabilitas mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membatalkan persyaratan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2014 yang dianggap diskriminatif bagi mereka. Mereka juga mengancam membawa permasalahan itu ke tingkat internasional melalui Dewan Nasional Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Direktur Sasasa Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) Yogyakarta Joni Yulianto mengatakan hal itu dilakukan lantaran hingga kini pemerintah belum merespons tuntutan mereka dengan cepat. Pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bersama panitia SNMPTN masih mempertimbangkan masukan dari setiap perguruan tinggi negeri (PTN) yang sampai saat ini membahas secara internal persyaratan SNMPTN. Joni Yulianto, Direktur Sigab Yogyakarta “Permasalahan sebenarnya ialah negara dan kampus mau, tidak, memberikan kesempatan kepada kami (penyandang disabilitas) dalam pendidikan, itu saja.” Illah Sailah, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud “Biar mereka juga mengetahui apa yang jadi tuntutan. PTN itu punya hak otonom menentukan seleksi mahasiswa baru. Namun, pemerintah punya regulasi dan memberi rambu-rambunya. Salah satunya meminta kepada PTN untuk ramah atas penyandang disabilitas.”

(PMKS)

Isu

Komunitas Adat

Tone

Penyandang Disabilitas

Netral

Refleksi Pemberitaan Keinginan para penyandang disabilitas dalam SNMPTN perlu jalan keluar secepatnya hingga bisa selesai di negeri sendiri.

7

Seputar Indonesia, hal 5, neneng zubaidah

PTN Revisi Syarat Penerimaan Sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) akhirnya sepakat merevisi persyaratan masuk yang membatasi penyandang disabilitas dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Kepala Humas Panitia SNMPTN 2014 Bambang Hermanto mengatakan, sejak Jumat (7/3) panitia SNMPTN memang sudah berkomunikasi dengan pimpinan PTN. Mereka rapat untuk membahas persyaratan pendaftaran untuk berbagai program studi di masing-masing PTN. Bambang Hermanto, Kepala Humas Panitia SNMPTN 2014 “Pimpinan PTN setuju untuk merevisi persyaratan pendaftaran masuk. Kami akan menindaklanjutinya.” Idrus Paturussi, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) “Tidak ada aturan umumnya yang membatasi mahasiswa disabilitas untuk kuliah. Kami menerima mereka dengan terbuka.”


Netral

Pada dasarnya pihak perguruan tinggi sudah dapat menerima para penyandang disabilitas masuk PTN, hanya tinggal revisi persyaratan masuk.

8

Republika, hal 8, Dyah Ratna Meta, Erdy Nasrul

Diskriminasi Difabel Ada Sejak Pendidikan Dasar Pemerintah mengakui adanya syarat tertentu di sejumlah jurusan ataupun program studi di perguruan tinggi. Pemerintah diminta menghentikan seluruh kebijakan diskriminatif bagi penyandang difabel. Kaum difabel tidak boleh dipandang sebagai penghambat kemajuan pendidikan. Sistem pendidikan nasional di Indonesia, terang Doni, membagi dua jenis anak Indonesia, yakni difabel dan nondifabel. Memang ada sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan inklusi, namun Doni menilai keduanya tidak berjalan dengan baik dan sekedar formalitas. Doni meminta pemerintah mereformasi kebijakan pendidikan nasional secara keseluruhan, mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pemerintah harus memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Doni Kesuma, pengamat pendidikan “Diskriminasi terhadap difabel sebenarnya tidak hanya terjadi di perguruan tinggi. Para difabel sudah didiskriminasi sejak saat mereka memasuki pendidikan dasar.” Itet Tridjajati Sumarjianto, anggota Komisi X DPR “Mereka memang mengalami keterbatasan, tapi mereka berhak untuk maju.”


Netral

Pendidikan menjadi hak dasar warga negara Indonesia tak terkecuali, hal ini perlu penguatan kebijakan.

9

Republika, hal 9, Selamat Ginting

Batas Prioritas Disabilitas Kursi roda, tongkat, kacamata hitam, alat bantu pendengaran. Itulah peralatan yang dibawa para penyandang disabilitas saat mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Segala keterbatasan dan panasnya terik matahari siang itu tak menghalangi mereka menyampaikan aspirasinya di kantor Kemendikbud, kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (12/3). Spanduk dan poster yang dibentangkan menggambarkan kekecewaan bahkan kemarahan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap diskriminatif pada keberadaan kaum disabilitas. Kebijakan yang dimaksud terkait persyaratan Seleksi NasionaI Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014. Juru Bicara Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Mahmud Fasa mengatakan, Kemendikbud menebar banyak alasan yang membuat penyandang disabilitas seperti tunarungu, tunanetra, atau tunadaksa tidak diperbolehkan mengikuti SNMPTN 2014. Apakah memang persyaratan SNMPTN 2014 diskriminatif serta melanggar konvensi hak-hak disabilitas yang sudah diratifikasi. Mengenai ketentuan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan syarat-syarat SNMPTN yang menyebutkan difabel tertentu tidak bisa mendaftar bukan bermaksud melakukan diskriminasi. Seharusnya semua pihak realistis. Misalnya jurusan teknik elektro, mahasiswanya tidak boleh buta warna.


Netral

Pada dasarnya pihak perguruan tinggi sudah dapat menerima para penyandang disabilitas masuk PTN, hanya tinggal revisi persyaratan masuk.


Overview

No 2

Media, hal & jurnalis Seputar Indonesia, hal 16, farid firdaus/ eka setiawan/ sindonews/ant

Leading Isu

Leading Media

Bencana Sosial

Kerawanan Sosial

Perlindungan Anak

Penyandang

Bencana Alam

Judul / Topik

Isu

(PMKS)

Tone

Komunitas Adat


Slamet Semburkan Abu Vulkanik 1 Km Gunung Slamet yang berada di perbatasan lima kabupaten belum menunjukkan penurunan aktivitas selepas statusnya dinaikkan menjadi waspada. Bahkan, aktivitas gunung tertinggi di Jawa Tengah tersebut meningkat. Kemarin, gunung tersebut meletuskan asap tebal berwarna hitam berisi material vulkanik setinggi 1 km. Letusan asap yang terpantau dari pos pengamatan Gunung Slamet di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang itu berlangsung selama tiga menit, mulai pukul 06.53 hingga 06.56 WIB. Data seismograf juga menunjukkan getaran gempa dalam yang cukup besar. Sukedi, Petugas pengamat di Pos Gambuhan “Tinggi letusan asap itu sekitar 800 meter sampai 1.000 meter.” Sarwa Pramana, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah “Suratnya juga untuk sosialisasi, evakuasi warga dalam radius 2 km dari puncak. Warga diimbau tidak panik dan patuh terhadap aturan-aturan.”

Bencana Alam

Netral

Kondisi terkini Gunung Slamet menjadikan tingkat kewaspadaan harus dinaikkan, mengingat semburan abu vulkanik sudah mencapai 1 km. dalam radius tersebut himbauan dan sosialisasi kepada untuk dapat pindah ke tempat yang lebih aman sudah terlebih dahulu dilakukan.

3

Media Indonesia, hal 10, AKHMAD SAFUAN

Batuk Kecil di Puncak Tertinggi Untuk mengantisipasi letusan besar Gunung Slamet, telah disiapkan tujuh jalur evakuasi. Gunung Slamet kembali mengeluarkan abu tebal dengan ketinggian 800-1.000 meter, kemarin sekitar pukul 06.53 WIB. Laporan dari Pos Pengamatan Desa Gambuhan, Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, erupsi kecil Gunung Slamet selama tiga menit menyebabkan keluarnya abu pekat mengarah ke Kabupaten Tegal dan Brebes. Dua hari sebelumnya gunung tertinggi di Jawa Tengah itu telah meletus sebanyak tiga kali dan menimbulkan gempa dan getaran hingga ratusan kali, dan sempat mereda selama sehari. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono membenarkan adanya erupsi kecil tersebut. Ia meminta masyarakat agar meninggalkan wila yah di radius dua kilometer dari puncak Slamet. Sukedi, Petugas pengamat di Pos Gambuhan “Sebelumnya hanya asap tebal. Sekarang ini dampak letusan kecil, Gunung Slamet telah menyemburkan abu vulkanis yang cukup tebal.” Surono, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM “Meski telah terjadi erupsi kecil pada pukul 06.53 WIB dengan lontaran material setinggi 1 km, zona bahaya masih sebatas radius 2 km dari puncak. Masyarakat di luar radius 2 km tidak perlu panik.”

Bencana Alam

Netral

kondisi terkini Gunung Slamet menjadikan tingkat kewaspadaan harus dinaikkan, mengingat semburan abu vulkanik sudah mencapai 1 km. dalam radius tersebut himbauan dan sosialisasi kepada untuk dapat pindah ke tempat yang lebih aman sudah terlebih dahulu dilakukan.

4

Kompas, hal 21, EGI (12-032014)

53 Bangunan Rusak Diterjang Puting Beliung Sebanyak 53 bangunan di Desa Krincing Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, rusak diterjang putrng beliung Senin (10/3) petang. Bangunan yang rusak adalah rumah milik warga dan dua gedung sekolah di Dusun Kerten, Desa Krincing. Karena dua bangunan sekolah itu rusak parah kegiatan belajar-mengajar, Selasa (11/3), diliburkan. Wiji Testari, warga Dusun Kerten, mengatakan, angin kencang terjadi bersamaan dengan turunnya gerimis. Angin itu juga merobohkan pohon di sekitar dusunnya. Kepala Desa Krincing Subiyanto mengatakan, sebagian rumah milik warga yang rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang. Penduduk Dusun Kerten dan Senden, Desa Krincing panik karena daerahnya baru pertama kali dilanda puting beliung yang biasa terjadi pada masa pergantian musim.

Bencana Alam

Netral

Kerusakan tempat tinggal dan sarana umum diharapkan menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Kewaspadaan terhadap datangnya bencana terus harus dibangun guna meminimalisr jatuhnya korban.

5

Media Indonesia, hal 8, Antara/ rivan awal lingga (Berita Foto)

Banjir Warga menyelamatkan barang saat banjir menggenangi permukiman Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, kemarin. Banjir setinggi 30 cm itu disebabkan hujan deras dan sistem drainase yang sangat buruk.

Bencana Alam

Netral

Gambaran Banjir masih tak bisa dilepaskan dari Jakarta hingga saat ini.


BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI

Recommend Documents