BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI

Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK) TANGGAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

16

BULAN JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

1. Media Indonesia

7. Investor Daily

13. Bisnis Indonesia

19. Pikiran Rakyat

25.Vivanews

2. Jurnal Nasional

8. Republika

14. Indopos

20. Radar Banten

26. Tribun Timur

3. Seputar Indonesia

9. The Jakarta Post

15. Koran Jakarta

21. Bali Post

27. Jawa Post

4. Kompas

10. Sinar Harapan

16. Sriwijaya Post

22. Majalah Gatra

5. Jakarta Globe

11. Suara Pembaruan

17. Pos Kota

23. Majalah Tempo

6. Koran Tempo

12. Harian Kontan

18. Rakyat Merdeka

24. Detik.com

DES

Overview:

Jumlah Media Meliput

: 8 Media

Volume Pemberitaan

: 22 Artikel

Leading Media

: Media Indonesia, Koran Tempo

Leading Isu Sentimen Isu

: Penyandang Disabilitas : Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : Mensos imbau RS sediakan tempat caleg stres, Mensos ingatkan potensi caleg stres, Delapan provinsi endemik HIV/AIDS, BII: Program Undian Dukung Pertumbuhan Tabungan Perseroan, Rehabilitasi Sosial ODHA, Delapan Provinsi Endemik AIDS, RS Jiwa Grogol Siapkan Kamar Untuk Caleg Stres, Kementerian Setuju Bansos Dibekukan, Aturan Rehabilitasi Pecandu, Syarat SNMPTN Direvisi, Difabel Ditolak Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral

Catatan :

Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan kemensos salah satunya adalah Mensos imbau RS sediakan tempat caleg stres seputar pemberitaan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengimbau seluruh pemerintah daerah terutama rumah sakit menyediakan tempat khusus merawat calon legislatif yang stres akibat kalah dalam pemilihan umum 2014. Menurutnya tugas Kemensos menangani orang stress, yang sudah menjalani rehabilitasi medis kejiwaan. Diakuinya, pihaknya tidak mampu memberikan obat ataupun fasilitas medis lainnya khususnya untuk caleg stres, namun demikian pihaknya juga sejak dini sudah melakukan antisipasi jika ada jumlah caleg stres membludak seperti menyiapkan ranjang dan tempat untuk perawatannya Sehingga, jika ada caleg stress tidak perlu khawatir karena rumah sakit di seluruh Indonesia sudah menyiapkan segala sesuatunya baik rumah sakit milik daerah maupun swasta. Pelayanan ke caleg stres sudah menjadi tugas Kemensos agar kejiwaan mereka bisa kembali normal dan mampu berkreasi lagi.

BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI Jl. Salemba Raya No.28, Telp. (021)3100470 – Jakarta Pusat http://www.kemsos.go.id/

Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Penyandang Disabilitas

4

3

2

4 3

1

3 2

2

2 1

1

1

1

0


1

1

Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 8 Media

Suara Pembaruan 4% Rakyat Merdeka 4%

Indopos 5% Media Indonesia 23%

Jurnal Nasional 9%

Republika 14% Koran Tempo 23%

Antaranews.com 18%


Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 1

2

7

Media, hal & jurnalis Antaranews.com, Redaksi (19-032014)

Judul / Topik

Isu

Tone

Refleksi Pemberitaan Himbauan ini mengakomodir sekaligus persiapan dalam menghadapi adanya gangguan psikologis yang kemungkinan terjadi kepada caleg. Pesan Mensos harus disikapi secara aplikatif dilapangan.

Mensos imbau RS sediakan tempat caleg stres Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengimbau seluruh pemerintah daerah terutama rumah sakit menyediakan tempat khusus merawat calon legislatif yang stres akibat kalah dalam pemilihan umum 2014. Menurutnya, tugas Kemensos menangani orang stres yang sudah menjalani rehabilitasi medis kejiwaan. Diakuinya, pihaknya tidak mampu memberikan obat ataupun fasilitas medis lainnya khususnya untuk caleg stres, namun demikian pihaknya juga sejak dini sudah melakukan antisipasi jika ada jumlah caleg stres membludak seperti menyiapkan ranjang dan tempat untuk perawatannya Sehingga, jika ada caleg stress tidak perlu khawatir karena rumah sakit di seluruh Indonesia sudah menyiapkan segala sesuatunya baik rumah sakit milik daerah maupun swasta. Pelayanan ke caleg stres sudah menjadi tugas Kemensos agar kejiwaan mereka bisa kembali normal dan mampu berkreasi lagi. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial RI (Mensos RI) “Jumlah orang stress setiap tahunnya bertambah di Indonesia. Kami juga memprediksi jumlah caleg stres usai pemilu akan cukup banyak khususnya mereka yang kalah, maka dari itu kami sudah berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah maupun rumah sakit agar menyediakan tempat khusus untuk caleg yang stres.”

Pemilihan Umum 2014

Positif

Mensos ingatkan potensi caleg stres Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri mengimbau seluruh daerah khususnya rumah sakit agar menyediakan tempat ekstra untuk perawatan calon anggota legislatif (caleg) yang kalah dalam Pemilihan Legislatif 2014 ini. Diakuinya, Kemensos tidak mampu memberikan obat ataupun fasilitas medis lainnya khususnya untuk caleg stres, namun demikian pihaknya juga sejak dini sudah melakukan antisipasi jika ada jumlah caleg stres membludak seperti menyiapkan ranjang dan tempat untuk perawatannya. Sehingga, jika ada caleg stress tidak perlu khawatir karena rumah sakit di seluruh Indonesia sudah menyiapkan segala sesuatunya baik rumah sakit milik daerah maupun swasta. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial RI (Mensos RI) “Tidak hanya untuk caleg stres saja, tetapi untuk warga umumnya kami akan menyediakan tempat untuk perawatannya, walaupun kami akui tempat rehabilitasi kejiwaan saat ini sudah penuh namun bukan berarti mereka tidak diperhatikan.” Rakyat Merdeka, RS Jiwa Grogol Siapkan Kamar Untuk Caleg Stres hal 1,9, TIF/NET Caleg harus bermental siap kalah dan siap menang. Jika tidak mampu mengukur kemampuan, saat gagal, dia bisa stres, bahkan gila. Sejumlah rumah sakit jiwa di Jakarta bersiap menerima para caleg yang stres. Caleg stres cukup jadi perhatian pemerintah. Mensos Salim Segaf Al Jufri meminta sejumlah rumah sakit menyediakan tempat perawatan khusus bagi caleg stres. Dirut Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol, Jakarta Barat, Bella Patriajaya mengatakan, untuk menampung caleg yang stres sudah disiapkan ruangah atau kamar inap berbagai kelas. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial RI (Mensos RI) “Jumlah orang stres setiap tahunnya bertambah di Indonesia. Kami juga memprediksi jumlah caleg stres usai pemilu akan cukup banyak khususnya mereka yang kalah. Maka dari itu kami sudah berkoordinasi, baik dengan pemerintah daerah maupun rumah sakit agar menyediakan tempat khusus untuk caleg yang stres.” Heerdjan, Dirut Rumah Sakit Jiwa Soeharto “Itu bisa dipilih. Kami tidak melakukan persiapan khusus sebenarnya.”

Pemilihan Umum 2014

Positif

Himbauan ini mengakomodir sekaligus persiapan dalam menghadapi adanya gangguan psikologis yang kemungkinan terjadi kepada caleg. Pesan Mensos harus disikapi secara aplikatif dilapangan.

Pemilihan Umum 2014

Positif

Menjadi bagian tugas Kemensos untuk mengakomodir dan mempersiapkan fasilitas bagi yang tak siap mental dalam Pileg 2014. Pesan Mensos diharapkan dapa diaplikasikan di lapangan sebagai langkah persiapan,

Antaranews.com, Redaksi (19-032014)


Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 4

Media, hal & jurnalis Antaranews.co m, */jno (19-032014)

5

Indopos, hal 4, nel

6

Jurnal Nasional, hal 13, M Yamin Panca Setia

Judul / Topik BII: Program Undian Dukung Pertumbuhan Tabungan Perseroan Direktur Retail Banking BII Lani Darmawan mengatakan program undian “Bingkisan Beruntun” yang digelar oleh perseroan tersebut mendukung pertumbuhan tabungan BII. Simpanan nasabah mencatat kenaikan yang signifikan sebesar 25 persen sepanjang 2013 menjadi Rp107,2 triliun dari Rp85,9 triliun pada 2012. Pertumbuhan paling signifikan yakni pada tabungan sebesar 31 persen, dari Rp18,8 triliun per 31 Desember 2012 menjadi Rp24,7 triliun per 31 Desember 2013. Program “Bingkisan Beruntun” (BB) sendiri telah memasuki penyelenggaraan tahun kelima merupakan program apresiasi kepada nasabah, baik kepada nasabah setia maupun nasabah baru. Pengundian hadiah utama (grand prize) program BB digelar di Kantor Pusat BII, Jakarta. Pengundian grand prize disaksikan oleh perwakilan Kementerian Sosial, Pemda DKI, notaris, kepolisian, dan manajemen BII. Lani Darmawan, Direktur Retail Banking BII “Penyelenggaraan program undian ini memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan simpanan nasabah.” Rehabilitasi Sosial ODHA Setiap tahun, pengidap Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune DefiriencySyndrome (HlV/AIDS) terus menunjukkan peningkatan. Di delapan piovinsi terdapat 79 daerah dimana epidemi AIDS sedang meluas di antaranya Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jakarta, Kepulauan Riau,Jawa Barat, serta jawa Tengah. Program penanggulangan AIDS menekankan pencegahan melalui perubahan perllaku serta melengkapi dengan layanan pengobatan dan perawatan, kata Menteri Sosial (Mensos) SalimSegaf A1 Jufri dalam rilis saat mengunjungi Kecamatan Bojong, Sukabumi, jawa Barat, Rabu (19/3). Dari 220 juta penduduk Indonesia, 170.000 hingga 210.000 mengidap HIV/ AIDS. Perkiraan prevalensi keseluruhan adalah 0,1 persen di Indoensia dengan pengecualian Papua. Dimana angka epidemic diperkirakan mencapai 2,4 persen dengan cara penularan utamanya melalui hubungan seksual tidak menggunakan pelindung. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial RI (Mensos RI) “Kasus kematian akibat AIDS diperkirakan 5.500 jiwa. Epidemi terutama terkonsentrasi di kalangan pengguna obat terlarang melalui jarum suntik dan pasangan intimnya, orang berkecimpung di dunia prostitusi serta pria penyuka sesama jenis.” Delapan Provinsi Endemik AIDS Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak delapan provinsi di Indonesia merupakan daerah endemik Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS). Menurut Mensos, setiap tahunnya warga di Indonesia yang tertular atau terjangkit penyakit tersebut terus bertambah dan jumlah provinsi yang epidemi semakin meluas. Bahkan, dari data Kemensos disebutkan, dari 220 juta warga sebanyak 170 ribu sampai 220 ribu orang mengidap HIV/AIDS. Mensos juga memperkirakan, prevalensi keseluruhannya adalah 0,1 persen di Indoensia dengan pengecualian Papua, di mana angka epidemik diperkirakan mencapai 2,4 persen. Sebagian besar HIV/ AIDS menular lewat hubungan seksual yang tidak menggunakan pelindung. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial RI (Mensos RI) “Dari delapan provinsi tersebut terdapat 79 daerah yang endemik penyakit ini, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, serta Jawa Tengah.”

Isu

Tone

Undian Berhadiah

Positif

Mekanisme pengadaan undian berhadiah yang baik dengan melaporkan ke Kemensos serta dipublikasikan secara resmi.

ODHA

Positif

Catatan Kemensos diharapkan menjadi pijakan dalam tindakan preventiv dan pendampingan, utamanya di 8 daerah tersebut.

ODHA

Positif

Catatan Kemensos diharapkan menjadi pijakan dalam tindakan preventiv dan pendampingan, utamanya di 8 daerah tersebut.


Refleksi Pemberitaan

Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 8

10

Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 1, AKHMAD MUSTAIN

Media Indonesia, hal 1, Redaksi

Judul / Topik

Isu

Tone

Kementerian Setuju Bansos Dibekukan Sejumlah kementerian pada Kabinet Indonesia Bersatu II sepakat agar dana bantuan sosial (bansos) pada APBN 2014 dibekukan sementara hingga pemilu usai. Menko Perekonomian Hatta Rajasa termasuk di antara menteri yang mendukung usulan tersebut. Sebelumnya, pada Februari lalu, dilaporkan adanya perubahan pagu pada pos belanja. Yang terlihat cukup signifikan ialah pada pos bansos. Dalam APBN 2014, anggaran bansos mencapai Rp73,2 triliun. Besaran anggaran ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sekitar Rp59 triliun. Dikhawatirkan ada penyalahgunaan dana pada pos itu untuk kepentingan politis terkait tahun pemilu ini. Dukungan juga datang dari Kementerian Sosial. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan pihaknya tidak keberatan dana bansos dibekukan selama alasan untuk itu jelas. Namun, sebelum itu dilakukan, ia meminta ada klarifikasi program mana yang dananya dari dana bansos yang diselewengkan. Di sisi lain, Menko Kesra Agung Laksono menyampaikan bahwa semua anggaran bansos di APBN itu masih ditandai bintang. Anggaran bansos yang dibintangi tersebut ada di hampir semua kementerian. Hatta Rajasa, Menko Perekonomian “Ada baiknya, bansos yang tidak berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan ataupun perlindungan sosial bagi masyarakat dialihkan ke belanja modal, kalau memang tidak pengaruh. Kalau perlu, jangan dibelanjakan terlebih dahulu, sampai selesainya pemilu. KPK juga rekomendasi seperti itu.” Chatib Basri, Menteri Keuangan “Ada dana yang mesti keluar seperti dana jaminan kesehatan. Kalau tidak dikeluarkan, orang sakit bayarnya pakai apa rumah sakitnya, operasi pakai apa, nanti ada yang datang lagi ke saya marah-marah karena Kemenkeu tidak keluarkan dananya.” Berpesta dengan Dana Bansos Pesta demokrasi merupakan sebutan yang biasa dipakai untuk hajatan pemilu. Unsur biaya tentu tidak bisa dipisahkan dari sebuah pesta. Tiap partai politik dan calon anggota legislatif pun berupaya menarik dukungan warga negara yang memiliki hak pilih demi meraih kemenangan. Upaya itu tentu tidak murah. Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan seorang calon anggota DPR rata-rata mengeluarkan dana sebesar Rp1,18 miliar selama masa kampanye. Belum lagi pengeluaran partai politik. Sah-sah saja bila sumber dana tersebut merupakan dana pribadi ataupun hasil sumbangan yang legal. Namun, akan sangat menyedihkan bila yang dipakai adalah anggaran negara. Dana bantuan sosial merupakan gelondongan anggaran yang menjadi sasaran empuk untuk diselewengkan demi kepentingan kampanye partai politik. Kecurigaan mengenai potensi penyelewengan tersebut semakin besar ketika tiba tiba besaran dana bansos di APBN 2014 membengkak dari Rp55,8 triliun menjadi Rp73,2 triliun (menggelembung Rp19,9 triliun), bahkan di laman Kementerian Keuangan tertera angka Rp91,8 triliun. Sepuluh kementerian mendapatkan sebaran dana bansos, delapan kementerian di antaranya dipimpin menteri berlatar belakang partai politik. Kementerian Agama dan Kementerian Perumahan Rakyat dikepalai menteri dari PPP. Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial diisi menteri dari PKS. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipegang menteri dari PKB. Kementerian Kelautan dan Perikanan bermenterikan politikus Golkar. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dikepalai politikus Demokrat.

Bantuan Sosial (Bansos)

Positif

Pembekuan ini bersifat menghindari penyimpangan dalam pendistribusian bansos dalam masa Pemilu 2014.

Bantuan Sosial (Bansos)

Netral

Serapan informasi ini sangat menjadi penting dalam hal pendistribusian Bansos agar terhindar dari penyimpangan.



Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 9

Media, hal & jurnalis Suara Pembaruan, hal a21, F-5 (19-032014)

Judul / Topik Butuh Komitmen Jalankan Aturan Rehabilitasi Pecandu Upaya memerangi narkoba tidak hanya dengan menangkap bandar dan menyita barang bukti, tetapi juga dengan merehabilitasi para pecandu dan penyalah guna. Namun, perspektif sebagian para penegak hukum masih menganggap pecandu dan penyalah guna sebagai pelaku kriminal yang harus dijebloskan ke penjara. Dengan ditandatanganinya peraturan bersama (perber) mengenai penanganan pecandu dan penyalah guna narkoba ke dalam rehabilitasi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Selasa (11/3) lalu, tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum untuk menyeret pecandu ke balik penjara. Komariah Emong, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran “Perber itu dilaksanakan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak.”

Isu NAPZA

Tone Positif


Refleksi Pemberitaan Komitmen ini harus terbangun dengan pemahaman yang luas tentang pemilahan pecandu dan bandar narkoba.

Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 17

Media, hal & jurnalis Koran Tempo, hal 27, ISTMAN MP

Judul / Topik Lidah Korban Dijepit Gunting Polisi menemukan fakta baru dalam kasus penganiayaan terhadap Iqbal Saputra, 3,5 tahun. Setelah digelar reka ulang yang dilakukan tersangka Dadang Supriyatna, 29 tahun. Dengan fakta baru itu, pasal yang digunakan untuk menjerat Dadarrg bertambah. Sebelumnya Dadang dijerat Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penculikan, Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan Berencana, dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kekerasan terhadap Anak. Daddy Hartadi, Kasat Serse Kepolisian Resor Jakarta Utara “Ada indikasi tersangka mengeksploitasi korban secara ekonomi.”

Isu Perlindungan Anak

Tone Netral


Refleksi Pemberitaan Kekerasan terhadap Iqbal membuat miris masyarakat. Publik memiliki harapan agar pelaku secepatnya dihadapkan dimuka hukum dan diberikan hukuman yang setimpal.

Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 14

Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 2, Antara/Evarukduadi (Berita Foto)

Judul / Topik Bersiaga Warga suku Dani membekali diri dengan busur dan anak panah saat bersiaga di perkampungan mereka di Timika, Papua, kemarin. Pertikaian antar suku Dani dan suku Moni yang terjadi sejak 4 Maret lalu telah menewaskan Sembilan orang.

Isu Bencana Sosial

Tone Netral

Refleksi Pemberitaan Gambaran konflik yang masih berlangsung dan menunggu penyelesaian searif-arifnya.

21

Koran Tempo, hal 11. Muhammad Muhyiddin/ Tika Primandari

Kampanye PKS Paling Banyak Libatkan Anak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilaporkan paling banyak melibatkan anak-anak dalam kampanyenya. Ada 14 pelanggaran yang dilakukan PKS dalam tiga hari kampanye sejak Ahad lalu, kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, kemarin. Di belakang PKS, kata Asrorun, partai yang melanggar adalah PDI Perjuangan sebanyak 10 kali; PKP Indonesia, Hanura, dan Golkar 8 pelanggaran; NasDem 7; Gerindra, Demokrat, dan PPP 6. kali; lalu PAN dan PKB masing-masing 5; serta PBB 4 pelanggaran. Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Kebanyakan partai memobilisasi massa anak serta menggunakan anak untuk memasang dan memakai atribut partai.”

Perlindungan Anak

Netral

Keterlibatan anak dalam kampanye pemilu sudah seharusnya di patuhi oleh semua partai politik.


Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 18

Media, hal & jurnalis Koran Tempo, hal 9, Imam Sukamto (Berita Foto)

Judul / Topik Save Satinah Puluhan aktivis Serikat Keluarga dan Mantan Buruh Migran melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin. Mereka menuntut pemerintah bertanggung jawab menyelamatkan tenaga kerja wanita, Satinah, yang akan menghadapi eksekusi hukuman pancung di Arab Saudi.

Isu Pekerja Migran

Tone Netral


Refleksi Pemberitaan Gambaran aktivis yang mengharapkan peran aktif pemerintah dalam menyelesaikan kasus Satinah yang sedang menanti eksekusi hukuman pancung di Arab Saudi.

Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 3

Media, hal & jurnalis Antaranews.com, Redaksi (19-032014)

Judul / Topik Delapan provinsi endemik HIV/AIDS Kementerian Sosial mencatat bahwa delapan provinsi di Indonesia merupakan daerah endemic Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau HIV/AIDS. Menurut Mensos RI Salim Segaf Al Jufri, setiap tahunnya warga di Indonesia yang tertular atau terjangkit penyakit ini terus bertambah dan jumlah provinsi yang epidemi semakin meluas. Bahkan, dari data pihaknya dari 220 juta warga sebanyak 170 ribu sampai 220 ribu orang mengidap HIV/AIDS. Lebih lanjut, perkiraan prevalensi keseluruhannya adalah 0,1 persen di Indonesia dengan pengecualian Papua. Dimana angka epidemik diperkirakan mencapai 2,4 persen dengan cara penularan utamanya melalui hubungan seksual tanpa pengaman (pelindung). Bahkan dari datanya kasus kematian akibat AIDS diperkirakan mencapai 5.500 jiwa. Penularan utama terkonsentrasi di kalangan pengguna obat terlarang melalui jarum suntik dan pasangan intimnya, orang berkecimpung di dunia prostitusi serta pria penyuka sesama jenis. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial RI (Mensos RI) “Dari delapan provinsi tersebut terdapat 79 daerah yang endemik penyakit ini, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, serta Jawa Tengah.”

Isu ODHA

Tone Positif


Refleksi Pemberitaan Catatan Kemensos diharapkan menjadi pijakan dalam tindakan preventiv dan pendampingan, utamanya di 8 daerah tersebut.

Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 11

Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 1, SYARIEF OEBAIDIL LAH

12

Republika, hal 26, Dyah Ratna Meta Novia

13

Republika, hal 26, Erdy Nasrul, Neni Ridarineni

22

Koran Tempo, hal 28, Ilham Tirta (Berita Foto)

Refleksi Pemberitaan Revisi persyaratan SNMPTN adalah kabar gembira bagi kaum difabel guna menjalankan hakhak mendapatkan pendidikan taanpa deskriminasi

Judul / Topik

Isu

Tone

Syarat SNMPTN Direvisi Sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) sudah me revisi persyaratan pada laman seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang selama ini dianggap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Pada laman yang baru, PTN-PTN itu memberikan akses luas kepada mereka untuk mengikuti SNMPTN. Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sekretariat SNMPTN 2014 Bambang Hermanto, hingga kemarin sudah ada 10 PTN yang merespons imbauan panitia SNMPTN agar syarat pendaftaran bebas ketunaan atau disabilitas diberlakukan. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Samsudi menambahkan agar SNMPTN 2014 tidak membatasi penyandang disabilitas yang memang mau masuk PTN. Menurut Samsudi, kriteria seseorang diterima masuk PTN melalui SNMPTN mesti ditentukan dari hasil tes. Bambang Hermanto, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sekretariat SNMPTN 2014 “Panitia SNMPTN telah menerima keputusan revisi dari sejumlah PTN dan kini terus dilakukan revisi pada laman SNMPTN.” Samsudi, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial “Jadi, semuanya boleh mendaftar tes, nanti misalnya tesnya tes buta warna untuk jurusan seperti kimia, terus yang buta warna tidak bisa masuk, ya tidak apa-apa. Tapi jangan dari awal ditulis penyandang disabilitas tidak boleh masuk.” Difabel Ditolak Pembatasan Pendaftaran SNMPTN mempertegas marjinalisasi kaum difabel. ondisi tubuh gadis bernama Handayani (17 tahun) tak sempurna, tangannya menekuk dan sukar memegang bebendaan. Sejak dilahirkan sang ibunda, sudah demikian keadaannya. Nelangsa Handayani, tak berhenti pada kondisi tubuhnya. Saat ia berusia empat tahun, sang ayah menelantarkan dirinya dan ibunya begitu saja. Meski demikian, ia bukan gadis yang suram. Bicaranya lekas dan penuh semangat. Sunggingan senyum jarang meninggalkan bibirnya. Niatnya untuk bersekolah dan meneruskan pendidikan setinggi-tingginya juga membara. Tidak hanya Handayani,tapi terdapat juga puluhan peserta berkebutuhan khusus lainnya dari berbagai daerah yang berkumpul di Bandung dalam gelaran OSN ke-12. Salah satunya Hasan Abdul Mutalim dari Sekolah Luar Biasa Negeri Togelo Maluku Utara. Belakangan, niatan para remaja dengan kebutuhan khusus atau difabel untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya menjadi sorotan. Utamanya, setelah Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) seolah mengamini pembatasan bagi kaum difabel untuk mengikuti seleksi nasional .perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Dalam persyaratan tersebut, warga dengan kondisi fisik tertentu dilarang mengikuti seleksi untuk sejumlah jurusan. Misalnya untuk jurusan arsitektur, pendaftar tak boleh dari golongan tunanetra, tunarungu, dan buta warna. Begitu juga di jurusan teknik sipil dan teknik perkapalan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, syarat-syarat pendaftaran SNMPTN tersebut bukan bermaksud melakukan diskriminasi terhadap siapa pun. Handayani, Difabel “Sekolah dan mendapatkan ilmu jadi hal menyenangkan untuk saya.” Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) “Aturan itu dibuat tidak dengan tujuan diskriminasi.” Perlakuan Khusus Sukar dimungkiri, kaum difabel memiliki keterbatasan-keterbatasan. Kendati demikian, hal itu mestinya tak menjadi alasan menaruh mereka ke tepian masyarakat. Ketua Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan, diperlukan perlakuan khusus untuk kaum difabel. Perlakuan khusus dapat berupa adanya standar penilaian dan capaian khusus bagi mereka. Materi ujian bisa juga berbeda dengan mereka yang normal. Ia menilai perlakuan khusus tersebut menjadi solusi bagi penyandang difabel mengikuti SNMPTN. Agus Hermanto, Ketua Komisi X DPR “Mereka harus tetap diikutkan dalam seleksi tersebut karena semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tanpa terkecuali.” Ahmad Soleh, Ketua Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) DIY “Karena masih adanya „ideologi‟ di kalangan masyarakat bahwa difabel itu masih perlu dikasihani dan tidak bisa apa-apa.” Pelatihan Pemilu Sejumlah warga difabel mendapatkan pelatihan mencari kolom partai atau nama calon anggota tegislatif dalam surat suara khusus yang menggunakan huruf Braille, di gedung Sekar Peni, Depok, kemarin.

Penyandang Disabilitas

Positi f


Netral

Pemenuhan hak pendidikan bagi kaum difabel sudah menjadi kewajiban negara. Perjuangan kaum difabel sudah masuk dalam konteks revisi persyaratan SNMPTN sehingga kaum difabel bisa mencoba SNMPTN dengan persyaratan yang proporsi.


Netral

Sudah seharusnya kaum difabel diberikan peluang mencoba kesempatan dalam mendapat haknya dalam bidang pendidikan.


Netral

Gambaran partisipasi aktif kaum difabel dalam persiapan pesta demokrasi.


Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 15

16

Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 10, LILIEK DHARMAWAN

Koran Tempo, hal 12, Eko Ari Wibowo

Judul / Topik

Isu

Tone

Gunung Slamet Semburkan Erupsi 2 Km Gunung Marapi di Sumatra Barat mengeluarkan abu vulkanis sebanyak tiga kali, kemarin. Karakter Gunung Slamet sangat berbeda dengan gunung berapi lainnya seperti Kelud, Merapi, atau Krakatau. Gunung Slamet di Jawa Te ngah menyemburkan erupsi tertinggi, kemarin. Dalam 6 jam, tercatat tiga kali letusan dengan ketinggian 2.000 meter. Sejak gunung yang berada di lima kabupaten itu berstatus waspada, baru kemarin terjadi erupsi tertinggi. Erupsi sebelumnya hanya tercatat 1.000-1.200 meter. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendrasto mengungkapkan erupsi yang dikeluarkan Gunung Slamet pada pukul 06.00-12.00 WIB mencapai 2.000 meter. Menurutnya, semburan memang tinggi karena frekuensi erupsinya tidak sering. Muhammad Hendrasto, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) “Terjadi tiga kali letusan. Dan letusan itu mengeluarkan material vulkanis berupa debu.” Erupsi Gunung Slamet Belum Membahayakan Gunung Marapi juga meletus. Gunung Slamet kembali memuntahkan material vulkanis setelah 10 hari berstatus waspada. Gunung yang berada di Kabupaten Pemalang itu meletus belasan kaii kemarin. Letusan yang terjadi pada pukul 08.47 itu mencapai ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, menjadi letusan tertinggi di Indonesia. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Muhammad Hendrasto, mengatakan erupsi itu belum berbahaya. Gempa vulkanis masih di bawah iima kali. Muhammad Hendrasto, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) “Aktivitas vulkanis Gunung Slamet belum akan berkembang.” Arif Rahman, Humas SAR Tegal Slawi Reseue “Tipisnya guguran abu vulkanis tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas warga.”

Bencana Alam

Netral

Semburan Gunung Slamet yang mencapai 2 km masih dalam status waspada, namun diharapkan kondisi siaga tetap terbangun diiringi informasi terkini tentang Gunung Slamet.

Bencana Alam

Netral

Semburan Gunung Slamet yang mencapai 2 km masih dalam status waspada, namun diharapkan kondisi siaga tetap terbangun diiringi informasi terkini tentang Gunung Slamet.



Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK)

No 19

Media, hal & jurnalis Jurnal Nasional, hal 13, M Yamin Panca Setia

Judul / Topik

Isu

Lindungi Hak Masyarakat Adat Pengurusan hutan akan efektif jika dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang melindungi masyarakat adat. Pertemuan masyarakat adat dan komunitas lokal dari beberapa negara di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin, menghasilkan Deklarasi Palangkaraya. Deklarasi itu menyerukan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak lahan masyarakat adat sesuai hukum internasional guna menyelamatkan hutan. Director Forest Peoples Programme (FPP) Joji Carino, penyelenggara Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal itu dalam keterangan persnya menyatakan, Deklarasi Palangkaraya menegaskan, dengan melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, maka kerusakan hutan dapat dihambat, bahkan bisa dipulihkan. Joji Carino, Director Forest Peoples Programme (FPP) “Masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia secara heroik telah mempertahankan hutan terhadap berbagai tekanan dan ancaman yang terus berlangsung.”

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Tone Netral


Refleksi Pemberitaan Hutan menjadi sarana kehidupan bagi suku maupun komunitas adat terpencil yang perlu mendapatkan perlindungan dan kompensasi hak yang jelas.

Overview

Leading Isu

Leading Media

Pemilu 2014

Undian Berhadiah

Bantuan Sosial

NAPZA

Perlindungan Anak

Pekerja Migran

ODHA

Penyandang

Bencana Alam

(KAT)

Bencana Sosial

(OdMK) No 20

Media, hal & jurnalis Republika, hal 4, lra Sasmita, Ahmad Baraas

Judul / Topik Penderita Gangguan Jiwa Dimintakan Hak Pilih Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan hak pilih kepada Orang Dengan Disabilitas Mental (ODDM) atau penyandang gangguan jiwa. Menurut mereka, ODDM dimasukkan dalam kategori kaum difabel. Menurut perwakilan Perhimpunan Jiwa Sehat, dokter SpK Irmansyah, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No 19 Tahun 2011. Konvensi tersebut menjelaskan disabilitas adalah mereka yang melniliki keterbatasan fisik, mental, intelektuatatau sensorik. Selama ini, katanya, banyak KPU daerah menghapus penyandang gangguan jiwa dari daftar pemilih. Irmansyah, perwakilan Perhimpunan Jiwa Sehat, “Kita mengharapkan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa tak hilang karena itu hak dasar dan dimiliki semua orang tanpa kecuali. Penderita gangguan jiwa itu punya hak yang sama.”

Isu Orang dengan Gangguan Kejiwaan (OdMK)

Tone Netral


Refleksi Pemberitaan Keterlibatan penderita gangguan jiwa dalam pemilu sebaiknya menjadi polemik dan terus memerlukan proses pertimbangan yang panjang.

BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI

Recommend Documents