Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta 12620, Telp. (021) , Fax. (021)

Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta 12620, Telp. (021) 7873781-83, Fax. (021) 7873955 e-mail : [email protected], homepage : http://pusdiklat.bps.go.id

Laporan Kinerja 2016

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Pusdiklat BPS sebagai penyelenggara negara. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusdiklat BPS atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2016. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2016, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS tahun 2016 dan 2019. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun mendatang. Pimpinan Pusdiklat BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 24 Maret 2017 KEPALA PUSDIKLAT BPS

Drs. Razali Ritonga, MA


i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iii

Daftar Gambar

iv

Daftar Lampiran

vi

Ringkasan Eksekutif

vii

Bab I

Bab II

Bab III

Pendahuluan

1

1.1

Latar Belakang

3

1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

5

1.3

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

8

1.4

Potensi dan Permasalahan

12

1.5

Sistematika Penyajian Laporan

13

Perencanaan Kinerja

15

2.1

Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019

17

2.2

Penetapan Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2016

21

Akuntabilitas Kinerja

25

3.1

Capaian Kinerja Pusdiklat BPS

27

3.2

Capaian Kinerja Pusdiklat BPS terhadap Target Renstra

58

2016 dan 2019

Bab IV

3.3

Prestasi Tahun 2016

60

3.4

Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2016

62

3.5

Efisiensi Anggaran di Pusdiklat BPS Tahun 2016

62

3.6

Realisasi Anggaran Tahun 2016

63

Penutup

Lampiran

ii


73 79

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Pagu Anggaran Pusdiklat BPS Menurut Program dan

10

Sumber Dana Tahun Anggaran 2016 (Juta rupiah) Tabel 2.

Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019

20

Tabel 3.

Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2016

22

Tabel 4.

Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target

23

Indikator Tabel 5.

Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut

28

Sasaran Strategis Tahun 2016 Tabel 6.

Capaian

Kinerja

Sasaran

Strategis:

Terwujudnya

31

Layanan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 Tabel 7.

Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2

52

dan S3 tahun 2016 Tabel 8.

Capaian

Kinerja

Sasaran

Strategis:

Terwujudnya

54

Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Tahun 2016 Tabel 9.

Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun

59

2016 dengan Target Renstra Tahun 2016 dan 2019 Tabel 10.

Perbandingan

Capaian

Kinerja

dengan

Realisasi

63

Realisasi Pagu BPS menurut Jenis Belanja TA 2016 (Juta

69

Anggaran Menurut Program Tahun 2016 Tabel 11.

Rupiah) Tabel 12.

Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Menurut

70

Program dan Sumber Dana Tahun 2016 (Juta Rupiah)


iii

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.

Struktur Organisasi Pusdiklat BPS

7

Gambar 2.

Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jabatan

8

Gambar 3.

Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Tingkat

9

Pendidikan Gambar 4.

Nilai Inti BPS

18

Gambar 5.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

21

Strategis Pusdiklat BPS Gambar 6.

Capaian Kinerja BPS Menurut Sasaran Strategis

29

Tahun 2014-2016 Gambar 7.

Kegiatan Seminar Aktualisasi Diklat Prajabatan di

33

Pusdiklat BPS, Tahun 2016 Gambar 8.

Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV di

34

Pusdiklat BPS, Tahun 2016 Gambar 9.

Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat IV di Pusdiklat

36

BPS, Tahun 2016 Gambar 10.

Kegiatan

Pembukaan

Diklat

Fungsional

Pranata

40

Komputer Tk. Terampil di Pusdiklat BPS, Tahun 2016 Gambar 11.

Kegiatan Foto Bersama Peserta Regional Course

43

dengan Pimpinan BPS di Pusdiklat BPS, Tahun 2016 Gambar 12.

Persentase Penyelesaian Surat Izin Belajar oleh Pusdiklat BPS

49

pada Jenjang Pendidikan S1, S2, dan

S3, Tahun 2016 Gambar 13.

Kegiatan Perkuliahan Peserta Tugas Belajar S2

ITS

Jurusan Statistika Angkatan IX di Kampus ITS Surabaya, Tahun 2016

iv


51

Gambar 14.

Kegiatan Ujian Peserta Tugas Belajar S2 IPB Jurusan

52

Statistika Angkatan III di Kampus IPB Bogor, Tahun 2016 Gambar 15.

Penerimaan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat di

61

LAN oleh Kepala LAN RI kepada Pusdiklat BPS yang diwakili oleh Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Gambar 16.

Foto

bersama

dengan

Pimpinan

LAN

RI

dan

61

Grafik Penyerapan Anggaran Pusdiklat BPS Tahun

69

Lembaga/Badan Diklat lainnya Gambar 17.

2016


v

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019

81

Lampiran 2A.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2016

82

Lampiran 2B.

Reviu Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS

85

2016 Lampiran 3.

Pengukuran Capaian Kinerja 2016

88

Lampiran 4.

Rintisan Pendidikan Gelar Pusdiklat BPS Tahun 2016

90

Lampiran 5.

Diklat yang Diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS Tahun

91

2016 Lampiran 6.

Kalender Diklat Tahun 2016

92

Lampiran 7.

Jumlah Pejabat Fungsional pada Pusdiklat BPS

93

Keadaan: Akhir Tahun 2016 Lampiran 8.

Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2016

vi


94

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Pusdiklat BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai Pusdiklat BPS pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019. Secara umum kinerja Pusdiklat BPS tahun 2016 dapat dikatakan memuaskan, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yaitu sebesar 102,34 persen. Keinginan Pusdiklat BPS untuk meningkatkan mutu pelayanan diklat tercermin dari meningkatnya kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat dengan capaian kinerja sebesar 100,70 persen. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara untuk selalu memperbaiki layanan baik dari sisi teknis dalam proses pembelajaran seperti penyampaian materi oleh widyaiswara/pengajar maupun non teknis berupa sarana dan prasarana yang tersedia. Salah satu dampak dari perbaikan layanan terhadap peserta adalah peserta dapat mengetahui, memahami dan menerapkan materi yang diajarkan dengan baik. Sejalan dengan itu, capaian kinerja dari indikator persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik telah melampaui target dengan nilai sebesar 102,17 persen. Dari sisi penguatan SDM, keberhasilan kinerja Pusdiklat BPS diwujudkan dengan banyaknya pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS dengan capaian kinerja sebesar 120,00 persen. Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat untuk


vii

mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga akan diperoleh SDM yang lebih berkualitas. Disisi lain, terdapat indikator yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pencapaian nilai peserta, tingkat capaian kinerja pada indikator persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan kurang dari target dengan capaian 97,83 persen. Meskipun masih di bawah target, capaian kinerja yang diperoleh relatif cukup memuaskan. Bagi

peserta

diklat

kepemimpinan

III

dan

IV

peserta

berhasil

mengimplementasikan rencana proyek perubahan di tempat asal dengan mengubah pengelolaan kegiatan organisasinya ke dalam Proyek Perubahan (PP). Bagi peserta diklat prajabatan mereka telah berhasil mengaktualisasikan nilainilai dasar profesi PNS di tempat tugas masing-masing. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada tahun 2016 adalah sebesar 65,35 poin sedangkan target PK 2016 adalah sebesar 70 poin. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 93,36 persen yang artinya bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh belum mencapai target yang diharapkan. Namun,

Pusdiklat BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya

memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada TA 2016 BPS mendapatkan pagu sebesar Rp 54.166,23 juta dengan realisasi sebesar Rp 49.829,26 juta (91,99 persen). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis dapat dikatakan Pusdiklat BPS telah melakukan effisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi juga terlihat pada pelaksanaan seluruh program. Masing-masing program memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran.

viii


B@B I PEND@HULU@N

Pendahuluan

2


Pendahuluan

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) merupakan salah satu satuan kerja (satker) yang berada di bawah naungan lembaga pemerintah non kementerian yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Pusdiklat BPS adalah unsur pelaksana BPS di bidang pendidikan dan pelatihan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Bab X Pasal 393, disebutkan bahwa Pusdiklat BPS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan,

serta

teknis

dan

fungsional.

Selain

itu

juga

menyelenggarakan tugas belajar dan mengelola izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPS. Sebagai unsur pelaksana di bidang pendidikan dan pelatihan (diklat), Pusdiklat BPS berperan penting dan mempunyai aspek strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara dalam hal ini pegawai di lingkungan BPS dan pada diklat tertentu juga ikut serta meningkatkan kualitas SDM pegawai di luar lingkungan BPS. Berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, terdapat tujuan yang harus dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2015-2019, yaitu : (1) Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta statistik, komputer dan manajemen berbasis kompetensi serta rintisan pendidikan gelar; (2) Peningkatan sistem pengelolaan asset BMN dan laporan administrasi keuangan. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada tahun 2016.


3

Pendahuluan Dari setiap indikator tujuan dan sasaran, Pusdiklat BPS menetapkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) di awal tahun 2016. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan. Setiap

instansi

pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

pemerintahan negara wajib menyusun laporan kinerja tahunan pada akhir tahun anggaran. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, terutama untuk melihat keberhasilan aspek strategis melalui tingginya capaian kinerja yang telah diraih. Laporan ini, selain sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), juga digunakan sebagai evaluasi atau upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya untuk tahun yang akan datang. Laporan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusdiklat BPS kepada Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan anggaran dan barang milik Negara dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2016.

4


Pendahuluan Pedoman dalam menyusun Laporan Kinerja bagi setiap instansi pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2008 tentang Badan Pusat Statistik yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut: 1.

Kedudukan Pusdiklat merupakan unit kerja setingkat Eselon II pada BPS yang berlokasi di Jalan Raya Jagakarsa No. 70. Jakarta Selatan 12620.

2.

Tugas Pusdiklat

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. 3.

Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di atas, pusdiklat menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan tata usaha b. Pelaksanaan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

prajabatan dan kepemimpinan c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.


5

Pendahuluan 4.

Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, struktur organisasi Pusdiklat adalah sebagai berikut: 1. Kepala Kepala Pusdiklat BPS adalah pejabat Eselon IIa 2. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi dua Kepala Subbagian setingkat Eselon IVa yaitu: a.

Subbagian Tata Usaha Umum; dan

b.

Subbagian Rumah Tangga

3. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu: a.

Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan

b.

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan

4. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:

6


Pendahuluan a.

Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan

b.

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

5. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok

Jabatan

Fungsional

yaitu

Jabatan

Fungsional

Widyaiswara. Bagan Struktur Organisasi Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 1.

Kepala Pusdiklat

Bagian Tata Usaha

Subbagian

Subbagian

Tata Usaha Umum

Rumah Tangga

Bidang

Bidang

Diklat Teknis dan

Diklat Prajabatan dan

Fungsional

Kepemimpinan

Subbidang

Subbidang

Subbidang

Subbidang

Penyelenggaraan

Program dan Evaluasi

Penyelenggaraan

Program dan Evaluasi

Diklat Teknis dan

Diklat Teknis dan



Fungsional

Fungsional

Kepemimpinan

Kepemimpinan

Kelompok Jabatan Fungsional (Widyaiswara)

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS


7

Pendahuluan

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran Pada akhir tahun 2016, SDM Pusdiklat BPS seluruhnya berjumlah 75 pegawai yang terdiri dari 13,33 persen adalah pegawai pejabat struktural, 24,00 persen adalah pegawai pejabat fungsional widyaiswara, dan 62,67 persen pegawai adalah staf (Gambar 2). Masing-masing jabatan tersebut mempunyai peran yang sangat penting untuk pengembangan diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPS. Pejabat fungsional widyaiswara merupakan SDM Pusdiklat BPS yang berperan sebagai tenaga pengajar diklat. Fungsional widyaiswara di Pusdiklat BPS berjumlah 19 orang terdiri dari 12 orang Fungsional Muda, 6 orang Fungsional Madya, dan 1 orang Fungsional Pratama. Semakin berkembangnya diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat BPS, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pegawai BPS yang secara tidak langsung juga mendukung data BPS yang lebih berkualitas.

62,67

Staf

24,00

Fungsional

13,33

Struktural

0,00

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Gambar 2. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jabatan

8


Pendahuluan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS, dibutuhkan SDM yang berkualitas. Salah satu unsur yang secara tidak langsung berperan dalam peningkatan kualitas SDM adalah tingkat pendidikan. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3. Secara umum SDM Pusdiklat BPS telah mencerminkan kualitas yang cukup baik dengan komposisi SDM terbesar berada pada tingkat pendidikan S2, yaitu mencapai 38,67 persen. Bahkan jika dilihat komposisi SDM dengan minimal pendidikan D-IV/S1 telah mencapai 74,67 persen dari total keseluruhan pegawai.

S3 4,00% SMA 17,33%

D-III 8,00%

S2 38,67%

DIV/S1 32,00%

Gambar 3.

Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Tingkat Pendidikan

Selain dari sisi SDM, keberhasilan pencapaian kinerja sangat didukung oleh dana yang dianggarkan di Pusdiklat BPS. Dukungan dana tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas teknis Lainnya


9

Pendahuluan (DMPTTL), dan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Pusdiklat BPS beserta jajarannya atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Dari sisi anggaran, untuk mencapai kinerja yang diharapkan pada tahun 2016 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 54.166,23 juta. Pagu anggaran tersebut terdiri dari Program DMPTTL sebesar Rp 53.835,73 juta dan Program PSPA sebesar Rp 330,50 juta. Rincian Pagu anggaran Pusdiklat BPS tahun 2016 menurut program dan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 1. Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pusdiklat BPS melakukan self blocking terhadap pagu sebesar Rp 2.047,56 juta sehingga total pagu yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 52.118,67 juta. Tabel 1. Pagu Anggaran Pusdiklat BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2016 (Juta rupiah) Program / Sumber Dana (1) 01 DMPTTL 02 PSPA Total

10


Rupiah Murni

PNBP

Total

(2) 51.650,52

(3) 2.185,21

(4) 53.835,73

330,50

-

330,50

51.981,02

2.185,21

54.166,23

Pendahuluan Pada tahun 2016, penganggaran yang berasal dari Program DMPTTL adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS) yang terdiri dari output/hasil sebagai berikut: 1.

2.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS -

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

-

Rintisan Pendidikan Gelar

-

Diklat Prajabatan Golongan III

-

Diklatpim Tingkat IV

-

Diklatpim Tingkat III

-

Diklatpim Tingkat II

-

Diklatpim Tingkat I

-

Diklat Training of Fasilitator (TOF)

-

Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli

-

Seminar Pengembangan Kapabilitas SDM Pusdiklat BPS

-

Diklat Android Programming

-

Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

-

Regional Course

-

Diklat yang menggunakan sumber dana PNBP

Layanan Perkantoran -

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

-

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Sementara itu, untuk Program PSPA BPS berupa Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS dan Operasional Perkantoran Lainnya yang terdiri dari output/hasil sebagai berikut: 1.

Peralatan dan Fasilitas Penunjang Kegiatan

2.

Gedung/Bangunan


11

Pendahuluan 1.4. Potensi dan Permasalahan Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan agar data yang disediakan BPS dapat diperoleh dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berkualitas. Semakin besar peran BPS sebagai penyedia data yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas tentunya semakin besar pula kebutuhan SDM yang dapat mendukung peran tersebut. Berkaitan dengan kebutuhan SDM BPS yang semakin berkualitas, Pusdiklat BPS sebagai penyelenggara diklat mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar. Hal ini menjadi tantangan Pusdiklat untuk lebih meningkatkan pelayanan, baik dari sisi peningkatan kualitas SDM maupun peningkatan materi diklat yang beragam sesuai dengan yang dibutuhkan BPS. Sejalan dengan semakin beragam kebutuhan diklat, terutama diklat teknis dan fungsional, dibutuhkan tenaga pengajar/widyaiswara yang sesuai dengan kompetensinya. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi untuk lebih meningkatkan kualifikasi dan kompetensi para pengajarnya melalui berbagai diklat dan tugas belajar. Selain itu, Pusdiklat juga harus menerapkan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan dengan pola baru yang diatur oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kendala yang dihadapi adalah kurangnya widyaiswara dengan kompetensi pola baru tersebut, sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi para widyaiswara melalui Diklat Training of Trainers (TOT) yang diselenggarakan oleh LAN. Di sisi lain, dalam menghadapi tantangan meningkatkan pelayanan diklat dibutuhkan sarana dan prasarana gedung yang memadai baik untuk ruang kelas maupun kamar asrama yang saat ini kapasitasnya masih terbatas.

12


Pendahuluan

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Pusdiklat BPS tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I.

Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Pusdiklat BPS; sumberdaya manusia dan dukungan anggaran Pusdiklat BPS, potensi dan permasalahan yang dihadapi Pusdiklat BPS; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II.

Perencanaan Kinerja,pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) P u s d i k l a t BPS2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS2016.

Bab III.

Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja P u s d i k l a t BPS 2016, Capaian Kinerja Pusdiklat BPS terhadap, Target Renstra 2016 dan 2019, Upaya Efisiensi BPS 2016 dan Realisasi Anggaran tahun 2016.

Bab IV.

Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.


13

Pendahuluan

14


B@B II PERENC@N@@N KINERJ@

Perencanaan Kinerja

16


Perencanaan Kinerja

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019 Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Pusdiklat BPS menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Statistik. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019. Renstra tersebut dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja seluruh aparat Pusdiklat BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan statistik, utamanya dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang menyelenggarakan diklat, Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019 memuat visi, misi,

tujuan,

dan

sasaran

strategis

yang

berkontribusi

untuk

pengembangan SDM. Visi yang disusun Pusdiklat BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:

“Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah”

Visi Pusdiklat BPS tersebut sejalan dengan arah pembangunan BPS sebagaimana termuat dalam Renstra BPS 2015-2019 dengan visi “Pelopor


17

Perencanaan Kinerja Data Statistik Terpercaya untuk Semua” dan sesuai dengan misi BPS untuk menyediakan data statistik yang berkualitas, memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan, dan membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah. Pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah (PIA) menjadi sangat penting diwujudkan dalam rangka pembangunan bidang SDM.

Profesional “Dalam

menyelenggarakan

kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas

yang diperlukan

untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”. Gambar 4. Nilai Inti BPS

Integritas “Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

Amanah “Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

18


Perencanaan Kinerja

Dengan Visi Pusdiklat BPS 2015-2019, eksistensi Pusdiklat BPS sebagai pusat pendidikan dan pelatihan statistik menjadi semakin penting, karena sangat berperan dalam pembangunan bidang SDM guna menunjang upaya BPS meningkatkan penyediaan data yang berkualitas. Selain itu, visi Pusdiklat BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dan berperan aktif di bidang statistik melalui keikutsertaan aparaturnya dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BPS. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut: : 1.

Mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional.

2.

Meningkatkan

kualitas

SDM

melalui

penyelenggaraan

dan

pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. 3.

Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik.

4.

Menyempurnakan

dan

meningkatkan

sarana

dan

prasarana

pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memadai.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusdiklat BPS 20152019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masingmasing tujuan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah.


19

Perencanaan Kinerja Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019 TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

T1. Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta statistik, komputer dan manajemen berbasis kompetensi serta rintisan pendidikan gelar

SS1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan

T2. Peningkatan sistem pengelolaan asset BMN dan laporan administrasi keuangan

SS2. Terwujudnya pengelolaan asset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel 2 diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS dapat dilihat pada gambar 5 berikut:

20


Perencanaan Kinerja

“Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah”

MISI

T1

SS1

Gambar 5.

T2

SS2

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2016 Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Target yang telah ditetapkan menjadi acuan capaian atau realisasi kinerja instansi. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3 berikut.


21

Perencanaan Kinerja Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2016

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1) 1. Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan

(2) Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan

(3) Persen

(4) 92,00

Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik

Persen

92,00

Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat

Persen

92,00

Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan

Persen

100,00

Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS

Pegawai

100,00

Point

70,00

2. Terwujudnya Pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Di dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS, target yang ditetapkan berasal dari beberapa indikator kinerja yang dapat mewakili hasil kinerja dari masing-masing sasaran strategis. Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitor setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja.

22


Perencanaan Kinerja Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon III dan Eselon IV. Karena itu setiap unit kerja mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja Pusdiklat BPS. Peranan unit kerja Eselon III pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator

Sasaran/Indikator (1)

Bagian Tata Usaha (2)

Bidang DPK

Bidang DTF

(3)

(4)

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Keterangan:

: Penanggung Jawab

: Kontributor


23

Perencanaan Kinerja

24


B@B III @KUNT@BILIT@S KINERJ@


26



AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2016 Capaian kinerja Pusdiklat BPS 2016 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran strategis selama tahun 2016. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2016 dan data realisasinya dapat diperoleh. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pusdiklat BPS. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, begitu pula sebaliknya. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pusdiklat BPS pada tahun 2016 mencapai 102,34 persen seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Secara umum pencapaian kinerja Pusdiklat BPS telah mencapai keberhasilan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya di bidang pendidikan dan pelatihan. Dari enam indikator sasaran strategis, sumbangan terbesar indikator yang capaian kinerjanya melebihi target berturut-turut adalah indikator Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS dengan capaian kinerja sebesar 120,00 persen, indikator Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik dengan capaian kinerja sebesar 102, 17 persen, dan indikator Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat sebesar 100,70 persen. Indikator Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan sesuai dengan target (100 persen), sedangkan dua indikator terakhir yaitu


27

Akuntabilitas Kinerja indikator Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan serta

Hasil Penilaian SAKIP oleh

Inspektorat kurang dari target dengan capaian masing-masing 97,82 persen dan 93,36 persen. Tabel 5.

No

(1) 1.

2.

Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Sasaran Strategis Tahun 2016 Sasaran

(2) Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan

Indikator Kinerja Utama

Target 2016

Realisasi

Capaian Target (%)

(3) Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan

(4) 92%

(5) 90%

(6) 97,82

Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan

92%

94%

102,17

92%

92,64 %

100,70

100%

100%

100,00

100

142

120,00

70

65,35

93, 36

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran

28


102,34

Akuntabilitas Kinerja Jika dibandingkan tahun 2014-2015, capaian kinerja sasaran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 capaian kinerja sasaran Pusdiklat BPS sebesar 97,64 persen dan pada tahun 2015 sebesar 103,39 persen. Keadaan Capaian kinerja sasaran Pusdiklat BPS untuk kurun waktu 20142016 dapat dilihat pada Gambar 6.

103,39 102,34

97,64

Gambar 6.

Capaian Kinerja BPS Menurut Sasaran Strategis Tahun 2014 – 2016

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mencapai target kinerja bahkan melebihi dari yang telah ditargetkan, tidak terlepas dari peranan masing-masing indikator kinerja yang memberikan sumbangan cukup besar meskipun masih ada beberapa indikator yang belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai usaha akan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan


29

Akuntabilitas Kinerja tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam indikator kinerja.

Sasaran 1

Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa Pusdiklat

BPS

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, Pusdiklat juga menyelenggarakan pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi pegawai BPS yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, sasaran pertama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Keberhasilan sasaran Pusdiklat BPS dalam aspek layanan pendidikan dan pelatihan diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran ini dapat dikatakan tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,14 persen. Target dan pencapaian tahun 2016 serta perbandingan terhadap realisasi tahun 2015 pada masing-masing IKU dapat dilihat pada Tabel 6.

30


Akuntabilitas Kinerja Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 Target 2016

IKU

Realisasi 2016

Capaian (%)

Realisasi 2015

Perubahan terhadap realisasi 2015 (%) ((3)/(5)*100)-100


(2) 92

(3) 90

(4) 97,83

(5) 96,8

(6) -7,02

Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik

92

94

102,17

100

-6,00

Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat

92

92,64

100,70

87,95

5,34

Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan

100

100

100

100

0

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS

100

142

120

242

-41,32

Rata rata Capaian Kinerja

104,14

Bila dibandingkan dengan target 2016, tingkat capaian sebanyak 3 (tiga) IKU melampaui target, 1 (satu) IKU sesuai dengan target, dan terdapat 1 (satu) IKU yang kurang dari target yang ditetapkan. Indikatorindikator tersebut secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:


31


1.

IKU 1 : Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang Lulus dengan Kategori Memuaskan Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pegawai, diperlukan peningkatan kapasitas SDM yang memadai baik dari sisi kemampuan teknis maupun manajerial. Peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui pembinaan pegawai baik berupa diklat prajabatan maupun diklat kepemimpinan. a.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000

tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS), ditetapkan jenis diklat secara umum adalah Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS. Diklat ini dilaksanakan untuk memberikan

pengetahuan

dalam

rangka

pembentukan

wawasan

kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dan budaya kerja organisasi agar mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Diklat Prajabatan dibagi menjadi dua jenjang yaitu Diklat Prajabatan Golongan I dan II yaitu untuk CPNS Golongan I atau II dan Diklat Prajabatan Golongan III untuk CPNS Golongan III. Pada tahun 2016 Pusdiklat BPS melaksanakan Diklat Prajabatan Golongan I dan II serta Golongan III. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) nomor 38 dan 39 Tahun 2014, pelaksanaan Prajabatan mulai tahun 2015 dilakukan dengan Pola Baru yang masing-masing dilaksanakan dalam 2 tahap dengan sistem klasikal (On Campus) dan non klasikal (Off Campus). Tahap 1 adalah tahap Internalisasi Nilai-nilai Dasar Profesi PNS yang dilaksanakan secara “On

32


Akuntabilitas Kinerja Campus” selama 13 hari untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II dan 18 hari untuk Diklat Prajabatan Golongan III. Tahap 2 adalah tahap Aktualisasi Nilai-nilai Dasar Profesi PNS yang dilaksanakan secara “Off Campus” selama 14 hari kerja untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II serta 13 hari kerja untuk Diklat Prajabatan Golongan III di tempat kerja asal/tempat magang. Diklat Prajabatan Golongan I dan II dilaksanakan selama 27 hari dan Golongan III selama 31 hari.

Gambar 7.

Kegiatan Seminar Aktualisasi Diklat Prajabatan di Pusdiklat BPS, Tahun 2016

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III ini adalah ceramah yang dikombinasi dengan tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pendalaman materi dan seminar. Pada tahun 2016 Pusdiklat BPS tidak melaksanakan Diklat Prajabatan Golongan I dan II sedangkan untuk Diklat Prajabatan Golongan III dilaksanakan sebanyak 15 angkatan yaitu Angkatan 102 sampai dengan 116 dengan peserta sebanyak 513 orang.


33


b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) bertujuan membentuk moral, kompetensi, dan sikap PNS untuk menduduki jabatan eselon tertentu. Melalui Diklatpim diharapkan setiap peserta diklat memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui diklat ini diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.

Gambar 8.

Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV di Pusdiklat BPS, Tahun 2016

Proses kegiatan Diklat dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus dan observasi lapangan. Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV dan Pim Tingkat III mulai tahun 2014 dilakukan dengan Pola

34


Akuntabilitas Kinerja Baru yang masing-masing dilaksanakan dalam 5 tahap dengan sistim “On Campus dan Off Campus”. Tahap 1 adalah tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi yang dilaksanakan secara “On Campus” selama 13 hari untuk Diklatpim IV dan 9 hari untuk Diklatpim III. Tahap 2 adalah tahap “Taking Ownership” atau Breakthrough 1 yang dilaksanakan secara “Off Campus” selama 5 hari di tempat kerja asal. Tahap 3 adalah tahap Merancang Perubahan dan Membangun tim, yang dilakukan selama 17 hari untuk Diklatpim IV dan untuk Diklatpim III selama 15 hari. Selanjutnya adalah Tahap 4 yang

merupakan Breakthrough 2 atau Leadership

Laboratory atau juga implementasi Proyek Perubahan yang dilakukan untuk kedua Diklatpim masing-masing selama 60 hari di tempat asal peserta Diklat. Tahap terakhir atau tahap 5 adalah tahap Evaluasi yang standarnya dilakukan secara “On Campus” di Pusdiklat atau di Ibukota Provinsi asal peserta. BPS bekerja sama dengan LAN-RI pada tahun anggaran 2016, telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 7 angkatan yaitu Angkatan 90 sampai dengan Angkatan 96 dengan jumlah peserta sebanyak 235 orang dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 1 angkatan yaitu Angkatan 33 dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang. Selama diklat berlangsung, penyelenggara melakukan evaluasi dan penilaian terhadap peserta yang mencakup aspek sikap, perilaku, disiplin, dan akademis. Klasifikasi peserta berdasarkan predikat kelulusan adalah sangat memuaskan dengan nilai >92,5; memuaskan dengan nilai 85-92,5; cukup memuaskan dengan nilai 77,5-85; kurang memuaskan dengan nilai 70-77,5; dan tidak memuaskan dengan nilai < 70. Berdasarkan pencapaian nilai peserta, tingkat capaian kinerja pada indikator persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan telah mencapai 97,83 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 90 persen dibandingkan


35

Akuntabilitas Kinerja target PK 2016 sebesar 92 persen. Meskipun masih di bawah target, capaian kinerja yang diperoleh relatif cukup memuaskan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar 96,80 persen, maka terjadi penurunan sebesar 7,02 persen.

Gambar 9.

Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat IV di Pusdiklat BPS, Tahun 2016

Bagi peserta diklat kepemimpinan III dan IV, mereka telah menyerap materi dengan baik pada saat pembelajaran di kelas (on campus). Dalam tahap pembelajaran merancang perubahan dan membangun tim, terdapat mata diklat merancang proyek perubahan. Peserta diklat menuangkan rancangan dan implementasi Proyek Perubahan ke dalam penulisan Kertas Kerja Proyek Perubahan (KKPP) yang kemudian diseminarkan di depan mentor (atasan langsung), narasumber, dan coach (pembimbing KKPP). KKPP merupakan wujud atau penuangan kompetensi kepemimpinan dan manajerial peserta. Dilihat dari tingkat capaian yang memuaskan, membuktikan bahwa peserta telah mampu menuangkan kompetensi dari hasil belajar yang diperoleh dan berhasil mengimplementasikan rencana proyek perubahan di tempat asal peserta

36


Akuntabilitas Kinerja diklat yaitu mengubah pengelolaan kegiatan organisasinya ke dalam Proyek Perubahan (PP). Bagi peserta diklat prajabatan mereka telah menyerap materi dengan baik pada saat pembelajaran di kelas (on campus). Dalam tahap pembelajaran terdapat mata diklat aktualisasi diklat prajabatan. Mata diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS. Peserta diminta untuk menyajikan aktualisasi dalam bentuk penulisan kertas kerja, pembelajaran berbasis pengalaman langsung (experiential learning), dan presentasi yang bersifat mandiri. Berdasarkan tingkat capaian yang memuaskan, membuktikan bahwa peserta telah mampu mengerjakan Laporan Aktualisasi meskipun mereka juga melaksanakan kegiatan rutin di tempat tugas. Selain itu peserta telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di tempat tugas masing-masing. 2.

IKU 2 : Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang Lulus dengan Kategori Baik Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Badan Pusat Statistik adalah melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis. Oleh karena itu, peran Pusdiklat BPS bersama unit kerja teknis terkait sangat dibutuhkan dalam merancang jenis diklat teknis substansi yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis. Pusdiklat BPS menyelenggarakan juga Diklat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional baik untuk pegawai BPS ataupun untuk pegawai Kementerian/Lembaga lain. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional Pusdiklat BPS pada tahun 2016 melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan yang terdiri dari Workshop/


37

Akuntabilitas Kinerja Seminar

pengembangan SDM bagi para Widyaiswara/Pengajar, Diklat

Fungsional sebanyak 3 diklat, Diklat Teknis sebanyak 5 diklat, Diklat “Third Regional Course on Sampling Methods for Produce Core Data Items Agricultural and Rural Statistics” bekerjasama dengan luar negeri sebanyak 1 diklat. Total Peserta yang dilatih adalah sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) orang. Penjelasan laporan kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut: a. Workshop/Seminar Pengembangan SDM bagi Widyaiswara/Pengajar Pusdiklat BPS Pusdiklat BPS mempunyai perananan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BPS baik dalam bidang teknis, fungsional maupun prajabatan dan kepemimpinan. Guna membentuk sosok PNS Pusdiklat yang kompeten, maka Pusdiklat menyelenggarakan Workshop Pembekalan Kapabilitas SDM Pusdiklat BPS. Workshop/seminar diselenggarakan sebanyak 3 kali pada tahun 2016. Peserta Pembekalan adalah seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional widyaiswara serta beberapa staf inti di Pusdiklat BPS. Narasumber berasal dari pusdiklat BPS yang berkompeten untuk menyampaikan materi workshop. Workshop pertama dengan materi Indeks Efektifitas Diklat dan Tehnik Analisis Manajemen (Analisis SWOT) yang diikuti oleh 23 peserta. Workshop kedua mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perubahan Metode dan Indikator dan materi tentang

7 kebiasaan

manusia yang sangat efektif diikuti oleh 29 peserta. Workshop ketiga dengan materi tentang Pengembangan Kapasitas Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Jurnal Terakreditasi yang diikuti oleh 27 peserta dari Pusdiklat BPS.

38


Akuntabilitas Kinerja b. Diklat Android for Programming Pusdiklat BPS selain menyelenggarakan diklat fungsional juga menyelenggarakan diklat-diklat teknis. Salah satunya yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini adalah diklat Android for Programming. Adapun tujuan umum dari diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dalam bidang pemrograman khususnya Android, dengan harapan peserta dapat membangun program berbasis Android. Sasaran diklat adalah pegawai yang berada di bidang/seksi IPDS dan atau pejabat fungsional Pranata Komputer. Diklat ini laksanakan pada tanggal 18-28 April 2016 diikuti sebanyak 50 orang peserta. Peserta berasal dari BPS Pusat sebanyak 10 orang, STIS sebanyak 4 orang, Pusdiklat BPS sebanyak 3 orang dan dari BPS Provinsi sebanyak 33 orang. Pengajar dalam diklat ini berjumlah 8 orang, 6 orang dari PT. Nurul Fikri Cipta Inovasi dan 2 orang dari Direktorat SIS BPS yang berkompeten dibidang masing-masing.

c. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Diklat fungsional statistisi tingkat ahli adalah diklat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional statistisi pada tingkat ahli. Adapun sasaran dari diklat ini adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Ahli. Diklat ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 16 November 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Ada sebanyak 27 orang berasal dari BPS yang merupakan perwakilan dari BPS Provinsi dan sisanya 3 orang peserta non BPS yaitu dari BAPPEDA Kabupaten Belitung, Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Riau.


39

Akuntabilitas Kinerja Pengajar diklat adalah para pejabat struktural dan fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten di bidang masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta secara 100 persen dinyatakan lulus dan menerima sertifikat lulus diklat.

d. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil (PNBP) Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil (JFPKTT), seseorang yang ingin menduduki JFPKTT harus mengikuti diklat yang sesuai dengan tingkatannya untuk memenuhi kompetensi standard yang dibutuhkan. Pusdiklat BPS, sesuai dengan tugas dan fungsinya, berkewajiban untuk mengadakan dan melaksanakan diklat tersebut. Kegiatan diklat ini diperuntukan bagi peserta di luar BPS, dimana penyelenggaraannya dengan sistem kerjasama (PNBP) antara Pusdiklat BPS dengan Pusdiklat Keuangan Umum Kementerian Keuangan.

Gambar 10. Kegiatan Pembukaan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tk. Terampil di Pusdiklat BPS, Tahun 2016

40



Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu mendidik dan melatih peserta diklat; memberikan pengetahuan tentang cara dan metoda penghitungan usulan angka kredit dan hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan JFPKTT; dan memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat menduduki jabatan fungsional tersebut. Peserta diklat pada tahun 2016 berjumlah 30 orang berasal dari Kementerian Keuangan RI yang diselenggarakan pada tanggal 25 April - 27 Mei 2016.

e. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (PNBP) Selain Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil, Pusdiklat BPS pada tahun 2016 juga melaksanakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusdiklat sebagai penyelenggara diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer. Sasaran dari diklat ini adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Kegiatan diklat ini diselenggarakan dengan sistem kerjasama (PNBP) antara Pusdiklat BPS dengan Pusdiklat Keuangan Umum Kementerian Keuangan RI. Adapun pelaksanaan diklat pada tanggal

9 Agustus sampai

dengan 8 September 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang berasal dari Kementerian Keuangan RI. Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural dan fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang


41

Akuntabilitas Kinerja berkompeten dibidang komputer. Dengan tingkat kelulusan sebesar 100 persen.

f.

Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian

pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tahun 2016 Pusdiklat menyelenggarakan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi terdiri dari dua angkatan yaitu angkatan IX s.d X, yang merupakan hasil kerja sama dengan LKPP. Tujuan diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara profesional dan beretika. Kegiatan diklat diikuti oleh pegawai BPS yang akan ditunjuk sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diklat dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 2016 yang diikuti oleh 72 orang peserta. Seluruh peserta berasal dari pegawai BPS, baik dari BPS Pusat maupun daerah. Pengajar diklat berasal dari berbagai instansi pemerintah yang telah memiliki sertifikat mengajar dari LKPP. Selain kegiatan belajarmengajar, diklat ini juga menyelenggarakan ujian sertifikasi yang dilaksanakan secara online di laboratorium komputer Pusdiklat lantai 3. Adapun berdasarkan hasil ujian sertifikasi tingkat kelulusan sebesar 83,33 persen.

42



g. Third Regional Course on Sampling Methods for Produce Core Data Items Agricultural and Rural Statistics Selain menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional, Pusdiklat BPS juga menjalin kerjasama dengan United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific (UNSIAP) menyelenggarakan kegiatan diklat “Third Regional Course on Sampling Methods for Produce Core Data Items Agricultural and Rural Statistics”. Diklat ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis mengenai penerapan metode sampling yang tepat guna pengumpulan data dan pembentukan indikator-indikator statistik yang terkait dengan statistik pertanian dan perdesaan. Adapun sasaran dari diklat ini adalah para statistisi yang bekerja pada unit statistik di kementerian yang berhubungan langsung dengan kegiatan statistik pertanian dan perdesaan di kawasan Negara Asia dan Pasifik.

Gambar 11. Kegiatan Foto Bersama Peserta Regional Course dengan Pimpinan BPS di Pusdiklat BPS, Tahun 2016


43

Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan kegiatan diklat ini dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 21 Oktober 2016. Jumlah peserta sebanyak 26 orang, yang berasal dari 12 negara di kawasan Asia dan Pasifik, yaitu Afghanistan, Bhutan, Cambodia, Georgia, Lao PDR, Maldives, Myanmar, Philippines, Samoa, Srilanka, Viet Nam dan Indonesia. Tenaga pengajar dalam diklat ini ada sebanyak 4 orang yakni Mr. Alick Nyasulu, Mr. AlokeKar, dan Mr. Mark Kaiser dari Statistic Institute for Asia and the Pacific Chiba, Japan; serta Ernani Suhartati dari BPS RI.

h. Pelatihan Penerapan Kebijakan Pelatihan Dasar PNS (ToF Diklat Prajabatan) Pada akhir tahun 2016, Pusdiklat BPS menyelenggarakan Pelatihan Penerapan Kebijakan Pelatihan Dasar PNS. Adapun tujuan umum dari diklat ini adalah untuk penerapan kebijakan terpadu dengan penyelenggaraan

program

pelatihan

dasar

PNS;

meningkatkan

pengetahuan, keahlian, dan keterampilan bagi tenaga pelatihan dasar PNS; dan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pertama kali program pelatihan dasar PNS (telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat). Sedangkan sasaran Pelatihan ini adalah terlaksananya penerapan kebijakan terpadu dengan penyelenggaraan program pelatihan dan terwujudnya kesiapan Lembaga Pelatihan Pemerintah

Terakreditasi

dalam

menyelenggarakan

kebijakan

penyelenggaraan program pelatihan dasar PNS. Diklat ini laksanakan pada tanggal 13 s.d 19 Desember 2016 yang diikuti sebanyak 40 orang peserta. Peserta berasal dari BPS Pusat sebanyak 5 orang (Biro Kepegawaian), Pusdiklat BPS sebanyak 35 orang terdiri dari Pejabat Struktural, Fungsional Widyaiswara dan staf inti. Pengajar dalam diklat ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari Pejabat

44


Akuntabilitas Kinerja Struktural LAN RI, dan master trainner (instansi diluar LAN RI) yang berkompeten dan mendapat rekomendasi dari LAN RI. Pada diklat teknis dan fungsional, penentuan kelulusan peserta dilakukan melalui beberapa kategori yaitu kategori sangat memuaskan, baik sekali, dan baik. Unsur-unsur yang menjadi penilaian kelulusan peserta diklat teknis dan fungsional mencakup beberapa kriteria sebagai berikut: 1. Penguasan materi yang dilihat berdasarkan nilai ujian tertulis dan praktikum 2. Penyusunan kertas kerja kelompok 3. Nilai-nilai etika PNS seperti disiplin, prakarsa, dan kerja sama kelompok selama kegiatan pembelajaran. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh nilai kelulusan peserta yang minimal berkategori baik. Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja dari indikator persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik adalah sebesar 102,17 persen. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sebesar 94 persen terhadap target PK 2016 sebesar 92 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar 100 persen, maka terjadi penurunan sebesar 6,00 persen. Namun begitu, capaian kinerja pada tahun 2016 tersebut dapat dikatakan telah melampaui target. Berdasarkan

capaian

kinerja

yang

diperoleh

tersebut

menunjukkan bahwa peserta telah dapat mengetahui, memahami dan menerapkan materi yang diajarkan dengan baik. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dari performance (penampilan, teknik mengajar, dan buku modul yang menunjang)

para pengajar/widyaiswara yang telah

memberikan materi dengan baik sehingga dapat diserap oleh seluruh peserta diklat.


45

Akuntabilitas Kinerja 3.

IKU 3 : Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan diklat dapat terlaksana dengan baik karena adanya

kerjasama

antara

penyelenggara,

peserta

diklat,

dan

pengajar/widyaiswara. Dalam upaya pelaksanaan diklat yang lebih baik dan peningkatan mutu penyelenggaraan diklat, perlu diketahui seberapa jauh kemampuan para peserta dalam menyerap materi, kemampuan dan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara terhadap materi yang diberikan di kelas, serta pelayanan penyelenggara dan sarana prasarana yang memadai.

Untuk

mengetahui

sejauh

mana

tingkat

pelayanan

penyelenggara terhadap kegiatan diklat yang diadakan oleh Pusdiklat BPS, peserta diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan melalui saran-saran dan komentar. Penyelenggaraan diklat yang dievaluasi meliputi fasilitas akomodasi, konsumsi, dan penyelenggara. Melalui evaluasi

tersebut

dapat

diketahui

kepuasan

peserta

terhadap

penyelenggaraan diklat. Kepuasan peserta diklat merupakan salah satu yang dijadikan indikator capaian kinerja untuk memenuhi sasaran terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Tinggi rendahnya capaian kinerja yang diperoleh menjadi salah satu acuan bagi Pusdiklat BPS agar dapat meningkatkan mutu pelayanan diklat ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Untuk mengetahui capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dilihat melalui besarnya realisasi terhadap target PK 2016. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik. Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat adalah sebesar 100,70 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 92,64 persen dibandingkan target PK 2016 sebesar 92 persen. Tingkat

46


Akuntabilitas Kinerja capaian yang diperoleh sedikit lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar 87,95 persen, maka terjadi kenaikan sebesar 5,34 persen. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara untuk selalu memperbaiki layanan berdasarkan masukan dari peserta. Peserta memberi masukan baik melalui angket pada periode tertentu

maupun

melalui

masukan

sewaktu-waktu

terkait

penyelenggaraan diklat. Di sisi lain, evaluasi penyelenggaraan dilakukan terhadap widyaiswara/pengajar yang terlibat langsung terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pengisian angket yang berisi penilaian peserta

diklat

terhadap

pengajar

diperoleh

kesimpulan

bahwa

widyaiswara/pengajar dapat menyampaikan materi dengan baik, dengan nilai rata-rata 87,65. Secara umum proses pembelajaran sudah ke arah lebih baik, terutama pada diklat prajabatan dan diklatpim. Dengan adanya pelaksanaan diklat melalui pola baru, peserta merasa lebih menyukai pola baru tersebut karena materi yang dipelajari dapat diaplikasikan langsung di tempat tugas masing-masing melalui aktualisasi bagi diklat prajabatan dan proyek perubahan bagi diklatpim. Untuk menunjang kenyamanan peserta dalam mengikuti diklat, telah dilakukan pembenahan fasilitas-fasilitas seperti kamar asrama, kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya melalui pemeliharaan bangunan dan gedung. Untuk meningkatkan sarana diklat di bidang kesehatan dan hiburan, Pusdiklat BPS menyediakan fasilitas alat-alat fitness, kursi pijat elektrik, dan alat musik karaoke yang berada di ruang khusus di gedung basement. Sarana tersebut diharapkan dapat menambah fasilitas peserta


47

Akuntabilitas Kinerja sebagai penunjang kesehatan dan hiburan di sela-sela kesibukan mengikuti diklat. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan sarana prasarana diklat tersebut juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat. 4.

IKU 4 : Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan PNS yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam rangka mendukung tugas sebagai aparatur negara, dapat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri melalui jalur Izin Belajar (IB). Pusdiklat BPS sebagai pengelola IB melakukan kegiatan pelaksanaan pemberian IB dan mengadministrasikannya bagi pegawai BPS yang ingin melanjutkan sekolah melalui jalur IB. Seluruh IB program S2 dan

S3

diproses

oleh

Pusdiklat

dengan

mendapat

rekomendasi/persetujuan dari Sekretaris Utama (Sestama). Sementara itu untuk pegawai yang akan melanjutkan ke jenjang S1, bagi pegawai BPS Pusat surat IB-nya dibuat oleh Pusdiklat sedangkan bagi pegawai BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibuat oleh Kepala BPS Provinsi yang ditembuskan ke Pusdiklat dan Biro Kepegawaian.

Persentase penyelesaian Surat Izin Belajar yang dilakukan Pusdiklat BPS pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 dapat dilihat pada Gambar 12. Surat Izin Belajar yang telah diterbitkan oleh Pusdiklat BPS sebagian besar pada jenjang pendidikan S2 sebesar 67,16 persen. Sementara itu, untuk S1 sebesar 27,61 persen dan S3 sebesar 5,22 persen.

48


Akuntabilitas Kinerja S3 5,22%

S1 27,61%

S3 67,16%

Gambar 12. Persentase Penyelesaian Surat Izin Belajar oleh Pusdiklat BPS pada Jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3, Tahun 2016

Penyelesaian surat izin belajar menjadi salah satu indikator capaian kinerja dalam rangka terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Pada Tabel 6 ditunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk surat izin belajar yang diselesaikan pada tahun 2016 sesuai dengan target PK 2016 yaitu 100 persen. Capaian kinerja yang sesuai harapan tersebut menunjukkan kinerja Pusdiklat BPS yang cukup berhasil dalam mewujudkan layanan diklat sekaligus untuk peningkatan dan pengembangan SDM pegawai BPS yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya.

5.

IKU 5 : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS Selain mengelola izin belajar, Pusdiklat BPS mempunyai tugas menyelenggarakan program Tugas Belajar (TB). Program tersebut dilakukan Pusdiklat BPS dengan kegiatan mengirim dan mengelola TB bagi pegawai BPS baik ke dalam maupun ke luar negeri. Program TB yang dimaksud di sini mencakup untuk program pendidikan gelar S2 dan S3,


49

Akuntabilitas Kinerja sehingga tidak ada untuk program pendidikan non gelar (short course dan post doctoral). Dari sisi pembiayaan, program TB yang diselenggarakan oleh Pusdiklat terdiri dari: 1.

Beasiswa APBN BPS Program ini adalah kerjasama rintisan gelar S2 maupun S3 antara BPS dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri seperti UI, ITB, IPB, UGM, UNPAD, dan ITS.

2.

Beasiswa APBN Non BPS Program ini berupa tawaran beasiswa dari Bappenas atau Kementerian/Lembaga lain baik untuk program S2 dalam negeri, luar negeri, maupun Double Degree dan S3.

3.

Beasiswa Non APBN Penyedia utama beasiswa non APBN adalah STUNED untuk studi di Belanda dan AAS untuk studi di Australia. Selain itu terdapat pula beberapa negara sponsor beasiswa seperti Jepang, Jerman, Belanda, dan Swiss namun tidak ditawarkan setiap tahun.

4.

Individu pegawai juga dapat mencari sendiri sponsor beasiswa. Setelah mendapat izin dari atasannya (Eselon II), maka dapat diajukan ke Pusdiklat untuk mendapatkan status TB dengan menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar (SPTB) dan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar (SKTB) dari Biro Kepegawaian. Pelaksanaan program TB Rintisan Gelar (APBN) didahului adanya

Memorandum of Understanding (MOU) antara BPS dengan Universitas/ Perguruan Tinggi (Univ/PT),

yang dilanjutkan dengan pembuatan

Perjanjian Kerjasama setiap akan mengirim calon mahasiswa baru. Pusdiklat juga menyusun dan mengajukan rencana biaya pendidikan, tunjangan hidup, buku, dan riset peserta Tugas Belajar APBN dan merencanakan jumlah pegawai yang akan ditugasbelajarkan.

50


Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari program ini diharapkan

dapat menyiapkan calon-calon pimpinan BPS yang akan

menduduki jabatan struktural BPS baik di pusat maupun daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pejabat fungsional seperti fungsional pranata komputer, statistisi, peneliti, widyaiswara, dosen, dan sebagainya.

Gambar 13. Kegiatan Perkuliahan Peserta Tugas Belajar S2 ITS Jurusan Statistika Angkatan IX di Kampus ITS Surabaya,Tahun 2016


51


Gambar 14. Kegiatan Ujian Peserta Tugas Belajar S2 IPB Jurusan Statistika Angkatan III di Kampus IPB Bogor, Tahun 2016

Tabel 7.

Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 tahun 2016 Sponsor

No

Program Beasiswa

APBN BPS

Non BPS Dalam Negeri

Luar Negeri

Double Degree

Jumlah Tugas Belajar

1

S2

137

35

8

2

182

2

S3

5

2

1

-

8

142

37

9

2

190

Jumlah

Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai APBN BPS pada tahun 2016 adalah sebanyak 142 orang (Tabel 7). Mereka tersebar di beberapa perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) program studi Informatika, Institut Teknologi Sepuluh

52


Akuntabilitas Kinerja Nopember (ITS) program studi Statistika, Universitas Padjadjaran (Unpad) program studi Statistika, Universitas Indonesia (UI) program studi ketenagakerjaan, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi Statistika. Selain dari APBN BPS terdapat pegawai yang memperoleh beasiswa dari Non BPS baik dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 48 orang. Capaian kinerja yang diperoleh pada indikator jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS adalah sebesar 120 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 242 orang terdapat penurunan sebesar 41,32 persen. Penurunan jumlah peserta TB dibandingkan tahun 2015 dikarenakan oleh adanya efisiensi anggaran pada tahun 2016. Capaian kinerja yang diperoleh pada indikator di atas menunjukkan bahwa peserta TB pada tahun 2016 tidak ada yang mengundurkan diri atau drop out sehingga perkuliahan berjalan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya pelayanan Pusdiklat BPS yang berkinerja baik dalam menangani semua permasalahan penyelenggaraan TB baik dalam hal penanganan pemberian uang saku/biaya hidup, uang buku, uang riset, maupun biaya pendidikan. Selain itu pula kelancaran dalam hal penanganan peserta yang akan mengikuti ujian tesis baik penyediaan penguji maupun operasional lainnya.

Sasaran 2

Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan

Kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi pokok Pusdiklat BPS dalam mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM pegawai BPS, sangat dipengaruhi oleh


53

Akuntabilitas Kinerja keberhasilan dalam pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan akuntabilitas kinerja yang transparan. Pengelolaan aset BMN yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Selain itu, pemanfaatan aset BMN tersebut harus sesuai ketentuan dan dilakukan dengan baik. Di sisi lain, akuntabilitas kinerja yang transparan sangat diperlukan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja. Pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan merupakan sasaran kedua dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS tahun 2016. Kedua unsur tersebut dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mengemban tugas di bidang pendidikan dan pelatihan. Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Tahun 2016

IKU

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian (%)

Realisasi 2015

Perubahan terhadap realisasi 2015 (%) ((3)/(5)*100)100

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

70

65,35

93,36

58,54

11,63

Rata rata Capaian Kinerja

54


93,36


IKU : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin

penting

keberadaannya

mengingat

semakin

tingginya

ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Pusdiklat BPS sebagai salah satu unsur dari instansi pemerintah juga harus meningkatkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas

dimaksud tidak

hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima baik kepada pegawai BPS maupun instansi lainnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja

pada

instansi

pemerintah,

dalam

rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan dalam rangka penilaian SAKIP ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusdiklat BPS dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan

yang

berorientasi

kepada

hasil

(result

oriented

government). Dalam evaluasi SAKIP komponen yang dinilai terdiri atas : 1.

Perencanaan Kinerja

2.

Pengukuran Kinerja

3.

Pelaporan Kinerja


55


Evaluasi Kinerja

5.

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Masing-masing komponen tersebut terbagi lagi ke dalam evaluasi sub komponen: 1.

Perencanaan Kinerja a. Perencanaan Strategis 1). Pemenuhan Renstra 2). Kualitas Renstra 3). Implementasi Renstra b. Perencanaan Kinerja Tahunan 1). Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan 2). Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan 3). Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

2.

Pengukuran Kinerja a. Pemenuhan Pengukuran b. Kualitas Pengukuran c. Implementasi Pengukuran

3.

Pelaporan Kinerja a. Pemenuhan Pelaporan b. Kualitas Informasi Kinerja c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

4.

Evaluasi Kinerja a. Pemenuhan Evaluasi b. Kualitas Evaluasi c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

5.

Pencapaian Sasaran/Kinerja a. Kinerja Yang Dilaporkan (Output) b. Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)

56


Akuntabilitas Kinerja Sebagai acuan dalam pencapaian sasaran terwujudnya pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan adalah melalui indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Indikator tersebut dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi realisasi penilaian SAKIP menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik. Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada tahun 2016 adalah sebesar 65,35 poin sedangkan target PK 2016 adalah sebesar 70 poin. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 93,36 persen yang artinya bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh belum mencapai target yang diharapkan. Namun, Pusdiklat BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini terbukti dari adanya peningkatan poin sebesar 11,63 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 58,54 poin. Beberapa faktor yang menjadi penyebab/kendala belum terpenuhinya target capaian kinerja hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat adalah adanya beberapa indikator yang belum memenuhi target yang diharapkan serta belum memenuhi standar SMART yang efisien dan efektif. Selain itu, pada saat penilaian oleh Inspektorat

masih

terdapat

kekurangan

dokumen-dokumen

pendukung yang akan direviu. Untuk perbaikan di masa yang akan datang Pusdiklat BPS akan

melengkapi

dokumen-dokumen

pendukung

sebagai

penunjang dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja yang diharapkan.


57

Akuntabilitas Kinerja 3.2. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut. Berdasarkan Tabel 9, jika dibandingkan target Renstra tahun 2016 dan 2019, maka capaian indikator pertama dari SS 1. dapat dikatakan hampir berhasil. Tercatat persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan pada tahun 2016 sebesar 90 persen sedikit lebih kecil dibandingkan target Renstra tahun 2016 dan 2019 yang sebesar 91 persen dan 94 persen. Untuk indikator tersebut tidak perlu dilakukan penurunan target melainkan penggalian lebih dalam pada proses perencanaan dan upaya yang lebih besar agar kinerja indikator tersebut semakin meningkat. Di sisi lain capaian indikator kedua yaitu persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik dapat dikatakan berhasil dengan realisasi sebesar 94 persen lebih tinggi bila dibandingkan target renstra 2016 yang sebesar 91 persen dan telah sesuai dengan target Renstra 2019. Untuk itu perlu penajaman target agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indikator tersebut lebih tergambarkan.

58


Akuntabilitas Kinerja Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2016 dan 2019

Target Renstra Sasaran/IKU 2016 SS 1.

2019

(1) (2) (3) (4) Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan 1. Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan 2. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik 3. Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat

SS 2.

Realisasi 2016

Capaian terhadap Target (%) 2016

2019

(5)

(6)

91

94

90

98,90

95,74

91

94

94

103,30

100

92

96

92,64

100,70

96,50

100 100 100 100 4. Persentase Surat 100 Izin Belajar yang diselesaikan 5. Jumlah Pegawai 265 324 142 53,58 43,83 yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

70

75

65,35

93,36

87,13


59

Akuntabilitas Kinerja Capaian pada indikator ketiga yaitu persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dapat dikatakan berhasil dengan realisasi sebesar 92,64 persen. Angka tersebut sedikit melampaui target Renstra tahun 2016 yaitu sebesar 92 persen. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2019 capaian kinerjanya relatif masih rendah. Sejalan dengan itu, untuk indikator tersebut tidak perlu dilakukan penurunan target melainkan perlu upaya dan kerja keras dari seluruh pihak terkait agar di masa mendatang diperoleh capaian kinerja yang lebih tinggi mengingat indikator kepuasan peserta diklat dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan kegiatan diklat. Pada indikator keempat dari SS 1. yaitu persentase surat izin belajar yang diselesaikan diperoleh capaian kinerja yang telah sesuai dengan Renstra baik tahun 2016 maupun tahun 2019. Di sisi lain, capaian indikator kelima sangat jauh dari target tahun 2016 dan 2019. Tercatat jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS pada tahun 2016 sebesar 142 orang lebih kecil dibandingkan target Renstra tahun 2016 dan 2019 yang sebesar 265 orang dan 324 orang. Untuk itu perlu digali informasi lebih dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut. Selain itu, perlu penggalian lebih dalam lagi pada proses perencanaan kegiatan tahun 2017 agar target yang ditentukan tidak terlalu tinggi.

3.3. Prestasi Tahun 2016 Penghargaan yang diterima atas kinerja Pusdiklat BPS pada tahun 2016 adalah diperolehnya Sertifikat Akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada tanggal 16 September 2016 untuk Diklat Prajabatan Golongan I & II, Diklat Prajabatan Golongan III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III masing-masing dengan

60


Akuntabilitas Kinerja Akreditasi B atas acuan penilaian baru. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan terhadap 17 Lembaga/Badan Diklat termasuk Pusdiklat BPS.

Gambar 15. Penerimaan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat di LAN oleh Kepala LAN RI kepada Pusdiklat BPS yang diwakili oleh Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan.

Gambar 16. Foto bersama dengan Pimpinan LAN RI dan Lembaga/Badan Diklat lainnya


61

Akuntabilitas Kinerja 3.4.

Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2016 Salah satu kegiatan prioritas yang diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2016 adalah Diklat Prajabatan Golongan III Reguler. Diklat tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2016 yang diperuntukkan bagi calon pegawai lulusan STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) tahun 2015. Penempatan skala prioritas pada kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III Reguler dilakukan untuk mengantisipasi terkait peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang masa percobaan PNS yang hanya berlaku 1 (satu) tahun. Pada tahun ini, kegiatan diklat teknis yang masih menjadi prioritas adalah penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan ini untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa di BPS. Untuk menampung banyaknya peserta kegiatan tersebut, kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa diadakan sebanyak 2 (dua) kelas.

3.5.

Efisiensi Anggaran Di Pusdiklat BPS Tahun 2016 Efisiensi yang telah dilakukan Pusdiklat BPS selama tahun 2016 adalah: 1. Dalam rangka kegiatan penyelenggaraan diklat, Pusdiklat BPS berupaya

melakukan

efisiensi

penggunaan

anggaran

untuk

menghasilkan output yang maksimal. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah pelaksanaan seminar evaluasi pada diklat prajabatan dan kepemimpinan. Untuk menghemat anggaran perjalanan maka lokasi seminar diadakan di daerah masing-masing peserta (setiap daerah terdiri dari 10 peserta diklat), kecuali peserta dari BPS Pusat dan sekitarnya diadakan di Pusdiklat BPS. Optimalisasi anggaran digunakan untuk kegiatan diklat lain terutama diklat teknis

62


Akuntabilitas Kinerja yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kinerja dan kualitas pegawai BPS. 2. Hasil pengukuran yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui Sistem Aplikasi SMART terhadap rata-rata efisiensi untuk setiap jenis output memberikan nilai 8,06 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya

efisiensi

terhadap

tercapainya

target

output

bila

dibandingkan dengan realisasi anggaran. 3. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 49.829,26 juta atau 91,99 persen dari pagu sebesar Rp 54.166,23 juta. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,34 persen, dapat dikatakan Pusdiklat BPS telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi juga terlihat pada pelaksanaan seluruh program. Masing-masing program memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran sebagaimana terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2016 Program

(1) DMPTTL

Capaian Kinerja (%) (2) 100,08

Realisasi Anggaran (%) (3) 91,95

100,00

99,84

PSPA

3.6.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 Pada tahun anggaran 2016 Pusdiklat BPS menerima pagu sebesar Rp 54.166,23 miliar yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) sebesar 99,39 persen dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


63

Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS (PSPA) sebesar 0,61 persen (Tabel 11). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya Pusdiklat BPS melakukan self blocking terhadap pagu sebesar Rp 2.047,56 juta sehingga total pagu yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 52.118,67 juta. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pusdiklat BPS menggunakan anggaran sebesar Rp 49.829,26 juta dengan rincian belanja pada Program DMPTTL sebesar Rp 49.499,29 juta dan belanja pada Program PSPA sebesar Rp 329,97 juta. Jika dibandingkan dengan pagu yang diterima, realisasi anggaran BPS pada tahun 2016 mencapai 91,99 persen. Adapun jika dibandingkan dengan pagu yang telah dikurangi self blocking maka realisasi anggaran BPS sebesar 95,61 persen dengan rincian belanja DMPTTL sebesar 95,98 persen dan belanja PSPA sebesar 99,84 persen. Pada Program DMPTTL terdapat kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara BPS. Pada kegiatan tersebut terdapat 2 (dua) output yaitu Layanan Perkantoran dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan. Dari kedua output tersebut, pagu terbesar digunakan dalam rangka menghasilkan output Peserta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 40.249,91 juta dengan realisasi sebesar Rp 37.152,50 juta dan self blocking sebesar Rp 2.047,56 juta. Realisasi anggaran tersebut digunakan pada kegiatan-kegiatan yang ada pada komponen : -

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara Pembiayaan pada komponen ini antara lain untuk keperluan konsumsi rapat, honor mitra laundry, biaya pengembangan dan kompetensi di instansi luar seperti LAN baik untuk pegawai maupun widyaiswara/pengajar (biaya pendaftaran dan perjalanan), biaya ATK

64


Akuntabilitas Kinerja dan computer supply kantor, serta transport lokal pegawai ke BPS atau instansi luar; -

Rintisan Pendidikan Gelar Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini diperuntukkan bagi peserta tugas belajar S2 ITS, IPB, ITB, UI, Unpad, UGM serta S3 ITS, IPB, UI, dan ITB berupa bantuan biaya hidup, bantuan riset/penelitian, biaya pendidikan, biaya registrasi dan tes, serta biaya perjalanan untuk pemanggilan/pemulangan peserta tugas belajar dan perjalanan dalam rangka kerjasama;

-

Diklat Prajabatan Golongan III Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, dokumentasi, dan fotocopy, honor pengajar, penguji, pembimbing, dan mentor dalam rangka seminar rancangan dan aktualisasi, ATK dan computer supply dalam rangka seminar aktualisasi, perlengkapan peserta, spanduk, serta honor nara sumber. Selain itu ada biaya perjalanan peserta diklat, mentor dalam rangka seminar rancangan dan aktualisasi, penguji dan pembimbing dalam rangka seminar aktualisasi, serta perjalanan monitoring dan evaluasi pimpinan;

-

Diklatpim Tingkat IV Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, dokumentasi, dan fotocopy, honor pengajar, penguji, pembimbing, dan mentor dalam rangka seminar rancangan dan proyek perubahan, honor protokoler benchmarking, ATK dan computer supply dalam rangka seminar proyek perubahan, perlengkapan peserta, spanduk, sewa kendaraan dalam rangka benchmarking serta honor nara sumber. Selain itu ada biaya perjalanan peserta diklat, mentor dalam rangka seminar rancangan dan proyek perubahan, penguji dan pembimbing dalam


65

Akuntabilitas Kinerja rangka seminar proyek perubahan,

perjalanan monitoring dan

evaluasi pimpinan serta biaya penyelenggaraan benchmarking; -

Diklatpim Tingkat III Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, dokumentasi, dan fotocopy, honor pengajar, penguji, pembimbing, dan mentor dalam rangka seminar rancangan dan proyek perubahan, honor protokoler benchmarking, ATK dan computer supply dalam rangka seminar proyek perubahan, perlengkapan peserta, spanduk, sewa kendaraan dalam rangka benchmarking serta honor nara sumber. Selain itu ada biaya perjalanan peserta diklat, mentor dalam rangka seminar rancangan dan proyek perubahan, penguji dan pembimbing dalam rangka seminar proyek perubahan,

perjalanan monitoring dan

evaluasi pimpinan serta biaya penyelenggaraan benchmarking; -

Diklatpim Tingkat II Kegiatan Diklatpim Tk II dilaksanakan oleh lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya paket penyelenggaraan yang dibayarkan ke LAN dan biaya perjalanan peserta baik dalam rangka on campus, benchmarking maupun seminar;

-

Diklatpim Tingkat I Kegiatan Diklatpim Tk I dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini hanya untuk biaya perjalanan peserta baik dalam rangka on campus maupun seminar;

-

Diklat Training of Fasilitator (TOF) Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, honor pengajar dari luar

66


Akuntabilitas Kinerja satker, pengadaan perlengkapan peserta, spanduk, serta biaya perjalanan peserta; -

Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, dokumentasi, dan fotocopy, honor pengajar, penguji, dan pembimbing kertas kerja, ATK dan computer supply, perlengkapan peserta, pengadaan modul, spanduk, serta honor nara sumber. Selain itu ada biaya perjalanan peserta diklat dan sewa kendaraan visitasi;

-

Seminar Pengembangan Kapabilitas SDM Pusdiklat BPS Kegiatan ini pesertanya adalah pegawai dan widyaiswara Pusdiklat BPS. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan hanya untuk membayar honor pengajar;

-

Diklat Android Programming Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta dan dokumentasi, honor pengajar,

penguji,

dan

moderator

seminar,

biaya

paket

penyelenggaraan diklat, spanduk, serta biaya perjalanan peserta diklat; -

Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, dokumentasi, dan fotocopy, honor pengajar, ATK dan computer supply, perlengkapan peserta, spanduk, serta biaya perjalanan peserta diklat

-

Regional Course Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan

seperti

konsumsi

peserta,

fotocopy,

dan

dokumentasi, honor pengajar dan keprotokolan, ATK dan computer supply, perlengkapan peserta, spanduk, ARK, sewa kendaraan dan


67

Akuntabilitas Kinerja sewa AC, honor nara sumber, serta biaya perjalanan peserta yang berasal dari BPS, biaya perjalanan field trip, dan transport lokal; -

Penggunaan PNBP Biaya PNBP pada tahun 2016 diperoleh atas kerjasama antara BPS dengan beberapa kementerian/lembaga. Penggunaannya untuk kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Reguler, Diklatpim IV, Diklat Fungsional Pranata Komputer Tk. Terampil dan Ahli yang rincian biayanya seperti pada diklat yang telah dijelaskan sebelumnya, terdiri dari biaya penyelenggaraan dan biaya perjalanan. Sementara itu, pada output Layanan Perkantoran dengan pagu

Rp 13.585,82 juta direalisasikan anggaran sebesar Rp 12.346,79 juta untuk memenuhi kegiatan pada komponen : -

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

-

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, terdiri dari : - Pemeriksaan Kesehatan, Extra Fooding, Poliklinik dan Obatobatan - Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Halaman Kantor - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 dan Roda 2 - Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - Operasional Perkantoran dan Pimpinan - Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Sopir/ Pesuruh/Perawat/ Satpam/Tenaga Teknis Lainnya

68


Akuntabilitas Kinerja Jika dirinci menurut sumber dana, perbandingan antara realisasi dengan pagu yang telah dikurangi selfblocking, persentase realisasi anggaran yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) menjadi yang terbesar yaitu 95,94 persen. Kemudian dilanjutkan dengan Penerimaan Non Pajak (PNP) sebesar 87,95 persen. Sementara itu, Pusdiklat BPS tidak memperoleh sumber dana yang berasal dari Hibah Langsung Luar Negeri (HLL), Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN). Sumber dana anggaran Pusdiklat BPS berasal dari Program DMPTTL dan PSPA. Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran Pusdiklat BPS berasal dari Program DMPTTL dengan realisasi sebesar Rp 47.577,34 juta kontribusinya terhadap total realisasi anggaran Pusdiklat BPS sebesar 99,34 persen. Sisanya berasal dari program PSPA dengan realisasi sebesar Rp 329,97 juta kontribusinya mencapai 0,66 persen. Informasi lebih lengkap tentang realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2016 (Juta Rupiah) Program/ Sumber Dana

Pagu

Realisasi

Self Bloking

Pagu selfbloking

Realisasi/Pa gu (%)

Realisasi/Pa gu-self blocking (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01 DMPTTL

53.835,73

49.499,29

2.047,57

51.788,16

91,95

95,98

-

-

-

-

-

-

HLL PLN

-

-

-

-

-

-

PNP

2.185,21

1.921,95

-

2.185,21

87,95

87,95

RM

51.650,52

47.577,34

2.047,57

49.602,95

92,11

95,92

-

-

-

-

-

-

RMP

70


Akuntabilitas Kinerja (1) 02 PSPA HLL

(2)

(3)

330,50 -

(4)

329,97 -

(5) -

(6)

330,50 -

(7)

99,84 -

99,84 -

PLN

-

-

-

-

-

-

PNP

-

-

-

-

-

-

RM

330,50

329,97

-

330,50

99,84

99,84

-

-

-

-

-

-

54.166,23

49.829,26

2.047,57

52.118,66

91,99

95,61

-

-

-

-

-

-

RMP Total HLL PLN PNP

2.185,21

1.921,95

-

2.185,21

87,95

87,95

RM

51.981,02

47.907,31

2.047,57

49.933,45

92,16

95,94

-

-

-

-

-

-

RMP


71


72


B@B IV PENUTUP

Penutup

74


Penutup

PENUTUP Seiring dengan tuntutan BPS untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas serta pelayanan yang prima kepada pengguna data, Pusdiklat BPS juga dihadapi tantangan untuk menyediakan SDM yang lebih berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan BPS. Untuk memenuhi tantangan yang dihadapi dan mempermudah pencapaiannya, Pusdiklat BPS menyusun dua sasaran strategis dan enam indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2016. Sasaran strategis yang telah dicapai Pusdiklat BPS pada tahun 2016 adalah (i) terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan dan (ii) terwujudnya pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan. Kinerja Pusdiklat BPS pada tahun 2016 dapat dikatakan memuaskan dengan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 102,34 persen. Dari sisi peserta diklat, hasil penyelenggaraan diklat menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup memuaskan dimana capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 100,70 persen. Disamping itu, pengembangan SDM dari sisi pendidikan gelar juga memuaskan dilihat dari capaian kinerja jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS sebesar 120 persen. Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pusdiklat BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi visi dan misi Pusdiklat BPS.


75

Penutup Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target beberapa IKU. Selain itu pencapaian pada tahun depan juga harus ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja antara lain:

Penajaman IKU Agar pengukuran keberhasilan sasaran Pusdiklat BPS menjadi lebih relevan, perlu dilakukan penajaman terhadap beberapa IKU. Penajaman IKU bukanlah hal yang mudah mengingat penajaman memerlukan kesiapan, baik dari sisi SDM maupun anggaran yang harus dipenuhi agar IKU yang telah disusun bukan saja dapat diukur tetapi juga dapat dicapai keberhasilannya. Beberapa indikator sasaran yang perlu dipertajam terkait dengan: 1.

Kategori kelulusan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan: Pengukuran kategori kelulusan peserta diklat perlu dikaji ulang agar memperoleh indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan diklat. Penentuan kelulusan peserta berdasarkan penilaian terhadap aspek sikap, perilaku, disiplin, dan akademis. Adanya pola baru pada diklatpim dan prajabatan, untuk nilai akademis selain penilaian ujian di dalam kelas, juga berdasarkan penyusunan kertas kerja aktualisasi bagi peserta diklat prajabatan dan proyek perubahan bagi peserta diklatpim. Hasil penyusunan kertas kerja tersebut diseminarkan baik pada saat rancangan maupun evaluasi akhir. Seminar evaluasi akhir dilakukan setelah dua bulan off campus sehingga penentuan kelulusan tidak dapat dilakukan segera setelah diklat selesai. Hal ini berpengaruh terhadap pengukuran capaian kinerja triwulanan karena persentase

76


Penutup kelulusan diperoleh setelah selesai seminar. Jika sebelumnya indikator yang dihitung adalah persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan, maka untuk ke depannya dapat ditambah dengan manfaat yang dirasakan/diperoleh dari hasil Diklat dan Realisasi dari Komitmen Tindak Lanjut bagi peserta Diklatpim dan Rencana Aksi bagi peserta Diklat Prajabatan. 2.

Surat Izin Belajar: Perlu perubahan indikator dalam rangka mengukur keberhasilan pengelolaan izin belajar. Bukan hanya dilihat dari persentase Surat izin Belajar yang diselesaikan, melainkan juga dilihat dari sisi outcome yang dihasilkan seperti penyelesaian proses izin belajar yang tepat waktu. Dengan demikian capaian indikator akan lebih berkualitas.

3.

Tugas Belajar yang dibiayai BPS: Seperti halnya pada indikator penyelesaian surat izin belajar, perlu perubahan pula indikator dalam rangka mengukur keberhasilan penyelenggaraan tugas belajar. Jika sebelumnya hanya dihitung jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS, maka kedepan harus dilihat dari sisi outcome yang dihasilkan.

Penajaman Target Kinerja Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa indikator capaian kinerja realisasinya melampaui target akhir Renstra 2015-2019. Agar kinerja Pusdiklat BPS terus meningkat, maka perlu dilakukan penajaman (peningkatan) target kinerja. Penajaman diharapkan menjadi pendorong bagi BPS untuk berkinerja lebih baik. Selain itu, perlu penggalian lebih dalam lagi pada proses perencanaan kegiatan tahun 2017, agar target yang ditentukan tidak terlalu tinggi. Namun ada beberapa indikator yang juga lebih kecil dibandingkan target Renstra tahun 2016 dan 2019. Untuk itu perlu digali informasi lebih


77

Penutup dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut atau mencari solusi untuk dapat meningkatkan capaian kinerja.

78


L@MPIR@N

Lampiran

80


Lampiran

1. Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019

TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

(1)

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR

(2)

2015

2016

2017

2018

2019

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

90%

91%

92%

93%

94%

90%

91%

92%

93%

94%

90%

92%

94%

95%

96%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

242

265

280

320

324

67

70

72

74

75

Satuan Kerja: Pusdiklat BPS SS.1. Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan 1.1. Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan 1.2. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik 1.3. Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat 1.4. Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan 1.5. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS SS.2. Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan 2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat


81

Lampiran

2A. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2016

82


Lampiran


83

Lampiran

84


Lampiran

2B. Reviu Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2016


85

Lampiran

86


Lampiran


87

Lampiran

3. Pengukuran Capaian Kinerja 2016

No.

(1) SS1

Sasaran

Indikator

Satuan

Periode

Target

Realisasi

(2) Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan


(4) Persen

(5) Tw I

(6)

(7)

Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik

Persen

Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat

Persen

Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS

88


Persen

Pegawai

Capaian Kinerja (%)

90

85

(8) 92,39

Tw II

88

88

95,65

Tw III

90

89

96,74

Tw IV

92

90

97,83

Tw I

0

0

0

Tw II

92

100

108,70

Tw III

92

100

108,70

Tw IV

92

94

102,17

Tw I

72,46

77,25

83,97

Tw II

92

90,95

98,86

Tw III

92

91,54

99,50

Tw IV

92

92,64

100,70

Tw I

100

100

100

Tw II

100

100

100

Tw III

100

100

100

Tw IV

100

100

100

Tw I

0

0

0

Tw II

0

0

0

Tw III

100

142

142

Tw IV

100

142

120

Lampiran (1) SS2

(2) Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan

(3) Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan pendekatan rumah tangga

(4) Poin

(5) Tw I

(6)

(7)

(8)

0

0

0

Tw II

0

0

0

Tw III

0

0

0

Tw IV

70

65,35

93,36


89

Lampiran 4. Rintisan Pendidikan Gelar Pusdiklat BPS Tahun 2016

90


Lampiran 5. Diklat yang Diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS Tahun 2016


91

Lampiran 6. Kalender Diklat Tahun 2016

92


Lampiran

7. Jumlah Pejabat Fungsional pada Pusdiklat BPS Keadaan Akhir Tahun 2016

Jabatan Fungsional

Ahli Total Pertama

Muda

Madya

Utama

(1)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

Widyaiswara

-

11

6

-

17

Jumlah

-

11

6

-

17


93

Lampiran

8. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2016

Jenis Jabatan No.

(1)

Unit Organisasi

(2)

Jumlah

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Fungsional

Staf

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Kepala Pusdiklat

1

-

-

-

-

1

2.

Bagian Tata Usaha

-

1

2

-

31

34

-

1

2

-

9

12

3.

Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan

4.

Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

-

1

2

-

8

11

5.

Widyaiswara

-

-

-

17

-

17

Jumlah

1

3

6

17

48

75

94


Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta 12620, Telp. (021) , Fax. (021)

Recommend Documents