BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PARIWISATA

TAHUN 2016

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Kata Pengantar Kata Pengantar

Dengan

rahmat

Tuhan

Yang Maha

Esa,

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Sekretariat

Kementerian Pariwisata Tahun 2016 disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu

pada

Aparatur Negara

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjabarkan capaian kinerja berdasarkan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja sekaligus merupakan laporan kinerja tahun kedua dari Renstra Sekretariat Kementerian Tahun 2015-2019, yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata.

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

i

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media bagi Sekretariat Kementerian Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan sebagai sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat Kementerian, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Tahun 2016 ini dapat memberikan gambaran nyata tentang manfaat yang diberikan oleh Sekretariat Kementerian kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, akuntabel, dan transparan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Tahun 2016 ini dan semoga dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2017 Sekretaris Kementerian,

Drs. Ukus Kuswara, M.M.


ii

Daftar Isi Kata Pengantar

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................... iii IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................................................ 1 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 6 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................... 6 1.2 Gambaran Sekretariat Kementerian ..................................................................................... 7 1.3 Kegiatan Strategis Sekretariat Kementerian ..................................................................... 7 1.4 Struktur Anggaran Sekretariat Kementerian .................................................................... 9 BAB II PERJANJIAN KINERJA ................................................................................................................. 10 2.1 Rencana Strategis ....................................................................................................................... 10 Visi dan Misi ......................................................................................................................................... 11 Tujuan .................................................................................................................................................... 12 Sasaran ................................................................................................................................................... 13 2.2 Perjanjian Kinerja ....................................................................................................................... 18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................................... 20 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................................................... 20 3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2014 ...................................................................................... 21 3.3 Capaian Kinerja Penganggaran ............................................................................................. 63 3.4 Dukungan Aanggaran Sekretariat Kementerian ............................................................ 66 BAB IV PENUTUP......................................................................................................................................... 68


iii

Ikhtisar Eksekutif Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2016 berisi informasi kinerja selama Tahun 2016 dan merupakan Laporan Kinerja tahun kedua yang menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (performance results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan). Rencana Kinerja (Performance Plan) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019. Sementara itu, capaian kinerja (Performance Results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2016 yang diarahkan untuk pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Secara

keseluruhan,

dapat

digambarkan

capaian

kinerja

Sekretariat

Kementerian Pariwisata tahun 2016 telah memenuhi tujuan dan sasaran strategis yang ditargetkan, Namun untuk capaian kinerja berdasarkan indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun 2016 masih dalam proses penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2016, Sekretariat Kementerian Pariwisata menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata.


1

Realisasi Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata belum dapat disajikan karena masih dalam proses audit BPK. Meskipun nilai opini belum di rilis oleh BPK, Kementerian Pariwisata optimis dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Tahun 2016, hal ini terlihat dari strategi dan upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh predikat BB dengan nilai 75,20 dari target predikat A dengan nilai 80 atau capaian sebesar 94%. Meskipun secara target tidak tercapai 100%, namun terjadi peningkatan nilai predikat SAKIP Kementerian Pariwisata sebesar 3,12 poin dari 72,08 di tahun 2015 menjadi 75,20 di tahun 2016.

Selain capaian kinerja yang telah dijanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2016 berhasil meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata melalui Kenaikan Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pariwisata menjadi sebesar 70% dari tahun sebelumnya sebesar 47% dan memberikan Perlindungan Kesehatan, Perlindungan Hari Tua serta Pengadaan Perumahan Pegawai


2

Disamping hal tersebut diatas, Sekretariat Kementerian Pariwisata pada Tahun 2016 memperoleh 3 (tiga) penghargaan, sebagai berikut:

Penghargaan pertama dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berupa penghargaan atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 yang dilaporkan pada tahun 2016 (Untuk tahun 2016 dilaporkan di tahun 2017). Penghargaan kedua dari Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Anugerah Media Humas Tahun 2016 terbaik pada kategori Cinderamata dan kategori Profil Lembaga Humas. Dan penghargaan ketiga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2016 Tingkat Pratama, sebagai Kementerian yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam mempertahankan opini Laporan Keuangan

WTP,

terobosan-terobosan yang dilakukan Sekretariat Kementerian antara lain melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Bendahara Pengeluaran, Penataan Aset Barang Milik Negara (BMN) dan Penetapan zona integritas. Bimtek Sertifikasi Bendahara Pengeluaran dianggap penting untuk meminimalisir kerugian negara yang dilakukan


3

Bendahara sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian/kealpaan seorang bendaharawan, Penataan Aset juga menjadi sangat vital karena pada laporan keuangan Tahun 2014, penyebab utama disclaimer adalah

pencatatan aset BMN yang kurang optimal

dikarenakan terjadi perubahan nomenklatur, sedangkan penetapan zona integritas sebagai

upaya membangun wilayah bebas korupsi di Lingkungan Kementerian

Pariwisata. Dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja (predikat AKIP), terobosan-terobosan yang telah dilakukan antara lain: reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.109/UM.001/MP/2016

tentang

Indikator

Kinerja

Utama

di

Lingkungan

Kementerian Pariwisata, dilaksanakan penyusunan indikator kinerja tingkat eselon III dan eselon IV diseluruh unit kerja, telah diimplementasikan pengukuran kinerja melalui aplikasi e-Performance, dilaksanakan sosialisasi penerapan SAKIP di seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah, dan untuk mendukung kinerja kemenpar di bidang pengawasan telah dilakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata. Upaya dan terobosan yang dilakukan tidak hanya terbatas untuk mencapai sasaran strategis yang diampu Sekretariat Kementerian, tetapi juga sasaran strategis yang diampu di level Kementerian Pariwisata, seperti implementasi Crisis Center dan simplifikasi regulasi yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta wisatawan di Tahun 2019. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Kementerian Pariwisata, untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015–2019, menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan yang diperoleh Sekretariat Kementerian Pariwisata pada Tahun 2016. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (core area) Sekretariat Kementerian Pariwisata yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata telah dilaksanakan dengan baik.


4

Pendahuluan

B A B

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Memperhatikan prinsip akuntabilitas kinerja organisasi (struktur organisasi dan struktur anggaran), terdapat keterkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan anggaran (struktur anggaran). Sekretariat Kementerian Pariwisata termasuk dalam program generik yaitu organisasi eselon I yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Sekretariat Kementerian Pariwisata mengampu dua program yaitu Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata.


6

1

1.2 Gambaran Sekretariat Kementerian Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, Sekretariat Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Sekretaris Kementerian yang barada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Kementerian terdiri atas 3 biro yaitu: 1) Biro Perencanaan dan Keuangan; 2) Biro Hukum dan Komunikasi Publik; 3) Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi serta Inspektorat; sebagaimana bagan dibawah ini:

INSPEKTORAT

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian

1.2.1 Peran dan Fungsi Sekretariat Kementerian Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: 1.

Koordinasi kegiatan kementerian;

2.

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kementerian;

3.

Pembinaan

dan

pemberian

dukungan

administrasi

yang

meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, komunikasi publik, arsip, dan dokumentasi kementerian; 4.

Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;

5.

Koordinasi

dan

penyusunan

peraturan

perundang-undangan

serta

pelaksanaan bantuan hukum;


7

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2.2 Inspektorat Inspektorat adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara organisasi, struktur dan bagan organisasi, Inspektorat berada dibawah koordinasi Sekretariat Kementerian Pariwisata baik dalam pengelolaan administrasi maupun keuangan, akan tetapi secara teknis operasional, hasil pelaksanaan kegiatan Inspektorat bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pariwisata.

1.2.3 KORPRI Secara organisasi, struktur dan bagan organisasi Korps Pegawai Republik

Indonesia

(KORPRI)

berada

dibawah

koordinasi

Sekretariat

Kementerian Pariwisata baik dalam pengelolaan administrasi, teknis operasional dan melaporkan hasil pelaksanaan dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Kementerian.

1.3 Kegiatan Strategis Sekretariat Kementerian Strategi yang dilakukan Sekretariat Kementerian Pariwisata pada tahun 2016, sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas layanan Pusat Informasi dan peningkatan aktivasi saluran media sosial (Social Media), seperti: facebook, twitter, instagram, path, youtube, dan Pemberdayaan Crisis Center Kepariwisataan. b. Peningkatan kualitas kinerja pengelolaan APBN Kementerian Pariwisata menuju status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). c. Implementasi e-Government (e-Office, e-Commando, e-Blusukan, Video Conference)


8

1.4 Struktur Anggaran Sesuai dengan Rencana Kerja Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2016, dilaksanakan melalui 2 (dua) program, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp 330.909.812.000 (Tiga ratus tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.616.256.000. (Dua puluh tiga miliar enam ratus enam belas jut dua ratus lime puluh enam ribu rupiah). Tabel 1.1 Struktur Anggaran Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

KEGIATAN 5324 Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik 5325 Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi 5326 Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 5327 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Total 5328 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Total Sekretaris Kementerian


PAGU Rp17.906.609.000 Rp283.843.281.000 Rp18.491.094.000 Rp10.668.828.000 Rp330.909.812.000

Rp23.616.256.000

Rp23.616.256.000 Rp354.526.068.000

9

Perjanjian Kinerja ab II Perencanaan Dan Perjan

B A B

2

2.1 Rencana Strategis Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 yang telah lebih dulu ditetapkan dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pariwisata. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tersebut, Sekretariat Kementerian Pariwisata tahun 2015 – 2019 menetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1.

Peningkatan kerjasama dan sinergitas internal dan eksternal pada tataran kebijakan program dan kegiatan Kementerian Pariwisata; Sekretariat Kementerian diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan sinergitas secara internal maupun eksternal untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata baik pada tataran kebijakan program maupun kegiatan Kementerian Pariwisata dengan instansi terkait lainnya dalam rangka membangun pariwisata.

2.

Optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan pendukung Kementerian Pariwisata; Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan pendukungan di lingkungan Kementerian Pariwisata, Sekretariat Kementerian diharapkan


10

mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata. Berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Kementerian di atas, maka strategi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut: 1.

Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi

2.

Peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pariwisata

3.

Peningkatan kinerja pengelolaan administrasi keuangan;

4.

Peningkatan layanan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

5.

Peningkatan publikasi, analisis berita, layanan informasi, dan hubungan antar lembaga

6.

Peningkatan layanan administrasi umum;

7.

Peningkatan layanan administrasi kepegawaian dan kapasitas organisasi dan tata laksana Kebijakan pembangunan kepariwisataan Tahun 2015 merupakan tahun pertama

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 –2019 yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis VISI Sejalan dengan Visi Kementerian Pariwisata, maka Visi Sekretariat Kementerian Pariwisata, adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” MISI Adapun Misi yang diemban Sekretariat Kementerian Pariwisata, adalah: 1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan organisasi. 2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pengawasan akuntabilitas Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

11

3. Meningkatkan layanan umum dan kualitas informasi kepada pihak internal dan eksternal.

TUJUAN

Sekretariat Kementerian dalam mewujudkan visinya memiliki 8 (delapan) tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu : A.

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi, memiliki 3 (tiga) tujuan antara, yaitu : 1.

Peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata,

2.

Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),

3. B.

Peningkatan kualitas penataan, kapasitas dan tatalaksana organisasi,

Misi 2 : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan, Perencanaan Pemantauan, dan Evaluasi dan Pengawasan Akuntabilitas, memiliki 3 (tiga) tujuan antara, yaitu : 4.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan

penganggaran,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, 5.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan,

6.

Peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan Kementerian Pariwisata,

C.

Misi 3 : Meningkatkan Layanan Hukum dan Kualitas Informasi Kepada Pihak Internal dan Eksternal, memiliki 2 (dua) tujuan antara, yaitu: 7.

Peningkatan kualitas layanan informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal,

8.

Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum.


12

SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan di atas, Sekretariat Kementerian memiliki 14 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015– 2019. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian pada periode 2015–2019 dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Sumber Daya Manusia Kemenpar Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi sumber daya manusia Kemenpar, adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, diukur dengan Indikator : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian, seperti data pegawai, mutasi, promosi, demosi, penghargaan, dan lainlain. Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), adalah :


13

1. Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset bmn yang akuntabel dan transparan, diukur dengan Indikator: Jumlah dokumen laporan aset BMN, yaitu dokumen laporan yang mengindikasikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama satu periode. 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur/presentase sarana dan prasarana dalam kondisi fungsional, diukur dengan indikator: Indeks Pelayanan Umum yang tercermin melalui Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana. Tujuan 3: Peningkatan Kualitas Penataan, Kapasitas, dan Tatalaksana Organisasi Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas penataan, kapasitas dan tata laksana organisasi, adalah Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tatalaksana sesuai dengan tugas dan fungsi, diukur dengan Indikator : Jumlah dokumen organisasi dan tatalaksana yang dihasilkan, yaitu jabaran kebijakan Kemenpar pada level operasional menjadi dokumen ketatalaksanaan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel Tujuan 4 : Peningkatan Efisiensi Dan Efektifitas Perencanaan Dan Penganggaran, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, adalah Terwujudnya Rencana Program Penganggaran, Dan Evaluasi, diukur dengan Indikator: 1.

Predikat

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

Kementerian Pariwisata, Tingkat keberhasilan program dan penganggaran yang tercermin dalam SAKIP Kemenpar. Instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu: aspek perencanaan, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. 2.

Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran, yaitu jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran terkait pariwisata yang dihasilkan, yang memuat program dan hasil yang diharapkan, kegiatan dan keluaran yang diharapkan, lokasi kegiatan, pagu anggaran belanja yang dirinci menurut fungsi jenis belanja dan sumber dana untuk masing-masing Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

14

kegiatan pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, yang terdiri dari Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (PK), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan lainnya. 3.

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi, merupakan dokumen yang memuat kumpulan laporan, pengukuran capaian indikator kinerja, daya serap anggaran, permasalahan dan upaya yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pengelola dana Dekon/TP serta fokus pada proses pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target, sehingga dapat melakukan penilaian untuk perbaikan dalam perencanaan kedepan.

Tujuan 5: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, adalah Peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pariwisata, diukur dengan Indikator : 1.

Opini Keuangan Kemenpar, yaitu opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kemenpar yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memberikan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan di lingkungan Kemenpar yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern;

2.

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu kinerja perencanaan kegiatan dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem pelaporan dan pemantauan sehingga dapat mempengaruhi realisasi dan pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab. Berdasarkan UU No. 1 tahun 2004, No. 17 tahun 2003 dan PP No. 8 Tahun 2006, dan No. 71 Tahun 2010, Kemenpar perlu menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

15

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dokumen tersebut dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Tujuan 6 : Peningkatan Efektivitas Pengawasan Intern Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Kemenpar, adalah: 1.

Meningkatnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, diukur dengan indikator; Prosentase rekomendasi laporan audit keuangan, Sistem pengendalian internal, Kepatuhan yang ditindaklanjuti

2.

Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan, diukur dengan Indikator; Jumlah SDM inspektorat yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait dengan pengawasan

3.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan kinerja kementerian pariwisata, diukur dengan indikator; Jumlah unit kerja yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan yang material, Jumlah unit kerja yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan aset yang material, Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan, Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B

4.

Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat, diukur dengan indikator; persentase dokumen layanan penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat

Tujuan 7 : Peningkatan kualitas layanan informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal, adalah : 1.

Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi kepada publik, diukur dengan indikator; Jumlah dokumen publikasi dan pemberitaan, Jumlah dokumen layanan informasi, Jumlah dokumen hubungan antar lembaga.

2.

Tersedianya layanan administrasi hukum dan komunikasi publik, diukur dengan indikator; Jumlah layanan administrasi hukum dan komunikasi publik.


16

Tujuan 8 : Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum, adalah : 1.

Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis, diukur dengan indikator; Jumlah naskah Peraturan Perundang-undangan, yaitu kebijakan yang mengatur dan mendukung pembangunan sektor kepariwisataan di Indonesia. Sekretariat Kementerian Pariwisata merupakan unit organisasi yang membawahi biro hukum yang bertanggungjawab untuk melakukan penelaahan dan harmonisasi secara mendalam terhadap setiap kebijakan berupa peraturan perundangan yang akan ditandatangani oleh setingkat Menteri ataupun Presiden.

2.

Tersedianya Layanan Bidang Hukum, diukur dengan Indikator; Jumlah layanan bidang hukum yang diberikan oleh Sekretariat Kementerian Pariwisata melalui bagian yang membidangi hukum. Penetapan tujuan Sekretariat Kementerian pada umumnya didasarkan pada isu-isu

strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Kementerian dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula Indikator pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing. Tabel 2.1 Sasaran strategis, Indikator, dan Program Sekretariat Kementerian Tahun 2015 – 2019 No 1.

Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Indikator Kinerja

Program

1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata (predikat)

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya


17

No

Sasaran

Indikator Kinerja 2. Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

Program Kementerian Pariwisata & Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, yang telah dijabarkan kedalam Renstra

Kementerian

Pariwisata

Tahun

2015-2019

secara

terencana

dan

berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya adalah Perencanaan Kinerja 2016 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan). Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2016 ditetapkan maka disusunlah Penetapan Kinerja 2016 yang merupakan tekad dan janji disusun secara tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan pihak yang memberi amanah/tugas dengan mempertimbangkan sumber daya dan sumber dana yang ada. Secara umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016, antara lain: 1.

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata.

2.

Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya.

3.

Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.

4.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata.

5.

Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment).


18

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam upaya memperjelas dan menyelaraskan antara Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor KM.125/UM.001/MP/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kementerian Pariwisata. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja tingkat kementerian dan selanjutnya diturunkan menjadi indikator kinerja masing-masing unit kerja di bawahnya serta digunakan sebagai ukuran kinerja dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2016 No 1.

Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Indikator Kinerja

Target

1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata (predikat)

WTP

2. Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

A


Program Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata & Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

19

Akuntabilitas Kinerja

B A B

3

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja, pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Pada tahun anggaran 2016 Kementerian Pariwisata telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan, kesepakatan, sekaligus perjanjian kinerja antar unsur-unsur pemangku kepentingan didalam organisasi sebagai wujud tekad dan komitmen dalam pencapaian target-target yang telah direncanakan. Berikut ini akan diuraikan Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Sekretariat Kementerian tahun 2016, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, sebagai berikut : Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja No

Sasaran

2016

Indikator Kinerja Target

1.

Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata (predikat) 2. Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)


WTP A (80)

Realisasi Masih dalam proses audit BPK BB (75,20)

% 94%

20

3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2016 Ditinjau dari capaian kinerja sasaran tahun 2016, Sekretariat Kementerian Pariwisata telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut target dan capaian kinerja, dilihat dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. 1.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Kementerian Pariwisata

I

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Kementerian Pariwisata adalah Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dan Predikat Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pariwisata, yang merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian, sebagai berikut:

1.

Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Upaya konkrit dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di lingkungan Kementerian Pariwisata selaku instansi pemerintah yang melaksanakan penggunaan dana APBN berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan negara serta melaksanakan pengintegrasian pelaporan keuangan dan kinerja yang merupakan konsekuensi logis dari penerapan anggaran berbasis kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan keuangan adalah opini laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling rendah,


21

yaitu: (1) Tidak diyakini kewajaran (Adverse); (2) Tidak memberikan pendapat (Disclaimer); (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian ini diukur melalui kriteria pemberian opini atas audit laporan keuangan oleh BPK yang meliputi: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sesuai Amanat Reformasi Birokrasi, Kementerian Pariwisata telah melaksanakan Penguatan, Pengendalian Pelaksanaan APBN dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara yang efektif dan efisien menuju good governance dan clean government. Capaian indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Target dan Realisasi Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun 2016 NO 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

WTP

Masih dalam proses audit BPK

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 sampai pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 ini, Laporan Keuangan masih dalam proses audit oleh BPK, sehingga belum dapat disajikan pencapaian atas indikator Opini di tahun 2016 ini. Untuk melihat perkembangan indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata apakah mengalami peningkatan atau penurunan, dapat dibandingkan capaian indikator di tahun 2014-2016. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :


22

Tabel 3.3 Perbandingan Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun 2014 - 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA


2016

2015

2014

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

Masih dalam proses audit BPK

-

WTP

-

Disclaimer

-

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2015 capaian Opini mengalami peningkatan yang signifikan, dari Disclaimer di tahun 2014 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari target Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk realisasi capaian tahun 2016, sampai dengan saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 ini, Laporan Keuangan masih dalam proses audit oleh BPK, sehingga belum dapat disajikan capaian atas indikator Opini di tahun 2016 ini.


23

Untuk meningkatkan pencapaian laporan keuangan dengan opini WTP di Tahun 2016, telah ditempuh berbagai strategi antara lain terlihat pada gambar. Adapun

kegiatan-kegiatan

dilakukan

dalam

akuntabilitas

dan

yang

rangka

telah

percepatan

peningkatan

kualitas

laporan keuangan adalah sebagai berikut: Reinventarisasi Dalam rangka reinventarisasi, Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1)

Penatausahaan Aset BMN a) Meningkatkan

Pengelolaan

dan

penatausahaan BMN terutama aset tetap b) Melakukan

Koordinasi/Kerjasama

yang baik antar semua elemen baik internal maupun eksternal terkait dalam penatusahaan dan pengelolaan BMN. c) Melakukan penataan BMN berupa penelusuran

dan

reinventarisasi

terutama terhadap Aset yang tidak ditemukan keberdaannya. d) Merencanakan

kebutuhan

dan

penganggaran Barang Milik Negara secara tepat.


24

e) Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f) Melaksanakan pengelolaan BMN dengan menjalankan 3 prinsip yaitu tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik. g) Mengelola barang persediaan harus di kelola dengan baik h) Melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang ada dalam pengawasannya. i) Melaksanakan inventarisasi Barang Milik Negara secara berkelanjutan. j) Melaporkan Barang Milik Negara secara berjenjang dan tepat waktu, dari tingkat satker ke tingkat kementerian. k) Pengelolaan BMN perlu ditingkatkan terutama : 

Aset Tetap tanah, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi.



Penggunaan Kendaraan Roda 6, 4, dan 2 perlu tertata secara jelas



Kepedulian pegawai terhadap fasilitas kantor yang berupa peralatan sebagai penunjang Tusi agar merasa memiliki dan bertanggung jawab menjaganya.



Khusus peralatan kantor yang bersifat mobile seharusnya ditunjuk sebagai penanggung jawab pengguna.

Peningkatan Kapasitas SDM Dalam rangka meningkatkan Kapasitas SDM, Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1) Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Tahun 2016 Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran didasari adanya kebutuhan atas tenaga pengelola keuangan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kementerian Pariwisata. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian/lembaga. Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

25

Pada tanggal 18 Januari 2016, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Pasal 2 Perpres Nomor 7 tahun 2016 tersebut menyebutkan bahwa PNS, anggota TNI, anggota POLRI yang diangkat sebagai bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada satker pengelola APBN harus memiliki sertifikat bendahara. Berdasarkan hal itu, Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata memandang pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang handal

dan

mampu menjabat sebagai bendahara, maka bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran Kementerian Keuangan diselenggarakanlah kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Tahun 2016 di Lingkungan Kementerian Pariwisata. Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Tahun 2016 di Lingkungan Kementerian Pariwisata dilaksanakan pada tanggal 17-31 Juli 2016 di hotel New Ayuda, Jalan Raya Puncak Km.17, Cipayung, Megamendung, Jawa Barat. Adapun peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang. 2)

Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan Pelaksanaan Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan merupakan kegiatan

rutin

yang

setiap

tahun

dilaksanakan

dalam

rangka

mendukung

terwujudnya

tertib

administrasi

pelaksanaan

keuangan

negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sesuai harapan tersebut diperlukan pengelolaan keuangan negara yang baik dan transparan, prinsip tersebut mencakup adanya perencanaan kas yang baik, serta menghindari adanya dana kas yang belum digunakan (idle cash). Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, antara lain Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

26

akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas dan keterbukaan. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan informasi dan kebijakan baru yang di keluarkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan dalam penatausahaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Terbitnya kebijakan dan peraturan-peraturan baru di bidang keuangan diharapkan dapat menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu dalam upaya mengeliminir permasalahan dan mengantisipasi perubahan tersebut maka diperlukan pemahaman dan implementasi yang sama terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatasi permasalah tersebut maka diperlukan suatu kegiatan Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan yang diharapkan adanya persamaan persepsi dalam melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Kegiatan Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola keuangan ini merupakan salah satu Implementasi SPIP, yang bertujuan untuk : a.

Meningkatkan kemampuan dan wawasan serta ketrampilan para pengelola keuangan khususnya para Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam persamaan persepsi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan sehingga lebih mudah mengendalikan dan mengelimir resiko sedini mungkin.

b.

Mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kementerian Pariwisata, dan


27

c.

Untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan, sehingga perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, terutama aparat pengelola keuangan.

3)

Kegiatan Pembinaan Pengelola BMN Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Kementerian Pariwisata telah beberapa kali mengalami perubahan Struktur Organisasi Dalam penyampaian laporan BMN sering menemukan laporan yang berbeda terutama dalam penyampaian volume dan harga sehingga sulit untuk menggabungkan laporan yang disampaikan oleh UPT. Sehubungan hal tersebut di atas, maka sangat perlu untuk diadakan pembinaan berupa sosialisasi peraturan kepada para pengelola BMN agar tercapai satu sinergi terhadap pelaksana pembukuan BMN guna memperoleh keseragaman penyampaian laporan di lingkungan Kementerian Pariwisata . Hasil dari kegiatan ini berupa Penyusunan Laporan BMN Semester I, II dan Tahunan sudah menggunakan aplikasi SIMAK BMN Pengelola BMN dan mampu menyusun laporan BMN dengan menggunakan aplikasi yang baru. Sistem Akuntansi Barang Milik

Negara

diselenggarakan

dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBN

pengelolaan/pengendalian

atas serta barang

milik Negara yang dikuasai oleh suatu


unit

akuntansi

pengguna

28

barang. Disamping menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan neraca Kementerian Pariwisata juga menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik Negara dan kebutuhan-kebutuhan manajerial Kementerian Pariwisata. Sistem Pengendalian Dalam rangka meningkatkan Sistem Pengendalian, Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1) Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi berbasis web Dalam rangka mewujukan Laporan Keuangan yang akurat, akuntabel dan transparan, pada tahun 2016 Kementerian Pariwisata mulai menggunakan Aplikasi e-Rekon-LK yang didesain oleh Kementerian Keuangan. Dengan penggunaan Aplikasi e-Rekon-LK diharapkan terwujudnya: a) Penyederhanaan proses dalam pelaksanaan rekonsiliasi, b) Membantu Kementerian dalam menyusun/mengkompilasi Laporan Keuangan dengan menciptakan single database, c) Keseragaman laporan di tiap level unit akuntansi, d) Percepatan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata. 2) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Salah satu upaya untuk mempercepat proses penyelesaian rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat, maka perlu dilakukan upaya penyelesaian, pemantauan dan evaluasi atas temuan-temuan hasil pemeriksaan pada satkersatker/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pariwisata. Pemantauan dilakukan terhadap unit kerja yang memiliki temuan yang menimbulkan kerugian negara, baik hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Inspektorat. Halhal yang dilakukan antara lain: a) Melalui Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MP/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata telah dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata untuk membantu menteri dalam memroses penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, pejabat lain di lingkungan Kementerian Pariwisata dan/atau pihak ketiga yang


29

pembebanannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. b) Mengklasifikasi data temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan sistem pengendalian internal (SPI); c) Koordinasi dengan unit terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Keuangan terkait tindak lanjut temuan; d) Penatausahaan dokumen terkait tindak lanjut temuan 3)

Implementasi SPIP Kegiatan evaluasi hasil penilain risiko merupakan kegiatan penilaian atas risiko

yang telah teridentifikasi untuk dilakukan pengendalian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan evaluasi hasil penilaian risiko menjadi dasar kegiaatan pengendalian yang akan dilakuka, yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Untuk menindaklanjuti hasil tersebut, maka dilakukan Identifikasi risiko dan Analisis risiko. Setelah teridentifikasi, selanjutnya memperkirakan seberapa sering kemungkinan risiko terjadi (probability/likehood) dan dampak yang ditimbulkan jika risiko terjadi (impact/consequencies), sehingga perlu dibuat perencanaan didalam memetakan risiko. Sesuai

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) tentang Sistem Pengendalian (SPIP), wajib

Intern

Pemerintah

Kementerian

Pariwisata

menyelenggarakan

Sekretariat perangkat

Kementerian dari

SPIP. sebagai

Kementerian

Pariwisata, dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan dengan menerapkan ke lima unsur SPIP yaitu Lingkungan pengendalian,


30

Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern. Mengingat telah terjadi perubahan nomenklatur dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, maka dipandang perlu untuk mereview Permenparekraf Nomor PM.97/UM.001/MPEK/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru yaitu Kementerian Pariwisata. a) Hasil mapping risiko : 1. Penyusunan Renja K/L → 8 risiko yang di identifikasi, 8 risiko yang di kendalikan, 12 kegiatan pengendalian, 13 Infokom, 13 Monitoring 2. Penyusunan RKA-K/L → 8 risiko yang di identifikasi, 8 risiko yang di kendalikan, 7 kegiatan pengendalian, 7 Infokom, 7 Monitoring 3. Revisi DIPA → 5 risiko yang di identifikasi, 5 risiko yang di kendalikan, 3 kegiatan pengendalian, 0 Infokom, 0 Monitoring 4. Penyusunan Laporan Keuangan → 22 risiko yang di identifikasi, 4 risiko yang di kendalikan, 5 kegiatan pengendalian, 5 Infokom 5. Penyelesaian Permasalahan Perbendaharaan → 8 risiko yang di identifikasi, 8 risiko yang di kendalikan, 23 kegiatan pengendalian, 17 Infokom, 17 Monitoring 6. Pemberian Bantuan Hukum → 2 risiko yang di identifikasi, 2 risiko yang di kendalikan, 4 kegiatan pengendalian, 2 Infokom, 2 Monitoring 7. Penyediaan dan Penyajian Informasi Parekraf → 6 risiko yang di identifikasi, 6 risiko yang di kendalikan, 12 kegiatan pengendalian, 11 Infokom, 12 Monitoring 8. Pelayanan Infromasi Publik → 6 risiko yang di identifikasi, 6 risiko yang di kendalikan, 15 kegiatan pengendalian, 14 Infokom, 14 Monitoring 9. Pengecekan Pemeliharaan Ruang Kerja Gedung Kantor → 7 risiko yang di identifikasi, 7 risiko yang di kendalikan, 9 kegiatan pengendalian, 9 Infokom, 9 Monitoring 10. Penyusunan Laporan BMN → 10 risiko yang di identifikasi, 6 risiko yang di kendalikan, 9 kegiatan pengendalian, 9 Infokom, 9 Monitoring 11. Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan CPNS → 5 risiko yang di identifikasi, 5 risiko yang di kendalikan, 8 kegiatan pengendalian, 8 Infokom, 8 Monitoring Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

31

Kegiatan Rapat Pendampingan Penilaian Risiko Sekretariat Kementerian Pariwisata di selenggarakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 bertempat di Hotel Alila Pecenongan,

Jakarta.

Hasil

rapat

pendampingan penilaian risiko Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian dengan BPKP akan menjadi bahan dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Review

Peraturan

Menteri

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif

Nomor

PM.97/UM.001/MPEK/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Rencana Kerja Dalam rangka meningkatkan Rencana Kerja Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1) Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Rapat Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun

2017,

diperlukan

sebagai

acuan bagi K/L dalam penerapan Penganggaran (PBK),

Berbasis

mewujudkan

Kinerja

pengelolaan

keuangan negara yang tertib, taat pada

peraturan

perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikaan

rasa

keadilan

dan

kepatutan,

mempermudah

proses

pendokumentasian dan pelaksanaan anggaran bagi K/L dan sebagai pedoman bagi K/L dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran. Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan aktivitas tersebut adalah menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA-K/L) sesuai hasil kesepakatan Rakornis untuk selanjutnya akan di bahas dan telaah oleh Kementerian Keuangan dan


32

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Masing–masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata melakukan penyusunan RKAKL beserta dengan data dukungnya yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran. RKAKL yang telah disusun beserta dengan data dukungnya akan digunakan sebagai bahan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. RKAKL yang telah ditelaah akan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan direview dan diteliti oleh Aparat Pengawas Internal (APIP) Kementerian Pariwisata yang terdiri dari Inspektorat Kementerian dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Setelah itu akan dilakukan penelaahan oleh Kementerian Keuangan dan ditetapkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Dokumen RKAKL Kementerian Pariwisata telah disusun dengan menerapkan pendekatan penganggaran, yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah serta klasifikasi anggaran untuk mewujudkan sistem penganggaran yang lebih rasional, transparan dan akuntabel menuju sistem pengelolaan keuangan Negara yang profesional sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RKAKL ini nantinya akan diproses lebih lanjut untuk menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan menjadi pedoman dalam hal pelaksanaan anggaran bagi Kementerian Pariwisata. Setelah DIPA ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Kementerian Pariwisata akan menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan yang menjadi acuan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan bagi Kementerian Pariwisata


33

Pemanfaatan Laporan Dalam rangka meningkatkan Pemanfaatan Laporan Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1) Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, Eselon I, Satuan Kerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015 (Unaudited) dan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Triwulan I,II III Dan IV Tahun 2016 (Audited) Dana

Unit

Akuntansi

Pembantu

Penguna

Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-Es.I) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara/Lembaga

yang

digunakan

untuk

melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Pusat. Pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Unit Akuntansi Pembantu Penguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-Es.I) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

233/PMK.05/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, masih belum dipahami sepenuhnya oleh pelaksana pengelola keuangan Satuan Kerja, sering terjadi ketidaksesuaian baik dari sisi penyusunan, penyajian maupun penyampaian. Setelah dilakukan evaluasi masih banyak LK Satker semesteran/tahunan baik dalam penyusunan, penyajian, maupun penyampaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


34

Guna mendukung terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata tahun 2015 yang berkualitas, sehingga Opini kedepan dapat lebih baik, sangat diperlukan peran SDM penyusun laporan keuangan yang professional. Oleh karena itu Biro Perencanaan dan Keuangan – Sekretaris Kementerian Pariwisata berupaya menyelenggarakan

Penyusunan Laporan

Keuangan Tingkat Kementerian, Satuan Kerja, dan Eselon I (UNAUDITED) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas Laporan

Keuangan

Kementerian

Pariwisata sehingga dapat meraih opini WTP. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, Satuan Kerja, dan Eselon I Tahun 2015 (UNAUDITED) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: a. Meningkatkan kompetensi dan sikap profesional para petugas akuntansi dalam mengaplikasikan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Berbasis Akrual untuk

mendukung penyusunan Laporan Keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, guna mewujudkan tertibnya penyajian, penyampaian dan pelaporan kepada unsur terkait ; b. Tercapainya kesamaan persepsi dan terwujudnya kelancaran administrasi serta kemudahan dalam pengendalian pengelolaan keuangan sehingga laporan keuangan Kementerian Pariwisata dapat tersusun dengan baik, berjenjang, transparan, akuntabel dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam undang undang.; c. Terwujudnya fungsi Manajemen, di Lingkungan Kementerian Pariwisata melalui penyajian Laporan Keuangan Kementerian yang lengkap, tepat waktu dan berjenjang, dengan berpedoman kepada sistem dan prosedur yang berlaku.


35

2) Reviu RKA-KL dan Laporan Keuangan Kegiatan Reviu RKA-KL dilakukan setelah dilaksanakannya Penelitian RKA-KL melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yg dipersyaratkan, kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, yang difokuskan meneliti konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-KL sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP, kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-KL dengan pagu anggaran K/L, kesesuaian sumber dana dalam RKA-KL dengan pagu anggaran K/L, kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran dan kelengkapan dokumen pendukung RKA-KL. Setelah

selesai

dilaksanakan

penelitian Reviu RKA-KL yakni penelahaan

atas

penyusunan

dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-KL oleh auditor APIP yang kompeten untuk terbatas

memberikan bahwa

keyakinan

RKA-KL

telah

disusun berdasarkan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas. Adapun tujuan dari Reviu RKA-KL adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-KL sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKAKL. Ruang lingkup reviu RKA-KL difokuskan pada: konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-KL dengan Renja dan RKP; kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-KL dengan pagu anggaran K/L; kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain: penerapan SBM dan SBK, keseuaian jenis belanja, serta hal-hal yang dibatasi/dilarang; kelengkapan dokumen pendukung RKA-KL antara lain: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Peran APIP yang strategis dalam proses perencanaan penganggaran dengan melakukan reviu RKA-K/L dan dokumen pendukungnya merupakan wujud dari


36

quality assurance, sehingga dapat meminimalisasi adanya kekeliruan dalam pelaksanaan anggaran dan meminimalisasi terjadinya pemborosan atau penggunaan anggaran-anggaran yang tidak mendukung tupoksi. Oleh karena itu, kompetensi dan pengetahuan

APIP

dalam

perencanaan

anggaran

menjadi

penting

untuk

ditingkatkan karena dengan APIP yang kompeten, maka hasil reviu RKA K/L akan menjadi lebih optimal yang pada akhirnya akan mendorong satuan kerja untuk menghasilkan RKA/KL yang berkualitas. Setelah Inspektorat melakukan Reviu selanjutnya dibuatkan rekomendasi atas kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan. Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR). Laporan hasil reviu disampaikan oleh pimpinan APIP K/L kepada pimpinan unit eselon I. 3) Zona Integritas Menindaklanjuti

Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Republik

Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunar Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka melakukan penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan profesional, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kementerian Pariwisata mencoba berupaya untuk membangun pilot project unit kerja percontohan wilayah bebas korupsi, yang diusulkan oleh Sekretaris Kementerian

kepada

Kementerian

PANRB

melalui

surat

nomor

PS.

101/I/16/SESMEN/KEMPAR/2016 tgl 29 Juli 2016 tentang usulan Politeknik Pariwisata Makassar menjadi Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi. Berdasarkan hasil penilaian tim penilai Internal Kementerian Pariwisata, Politeknik Pariwisata Makassar memperoleh angka penilaian sebesar 85,85 terdiri dari Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

37

komponen pegungkit 48,72 dan hasil 33,13 , sedangkan untuk satuan kerja dilingkungan Kementerian Pariwisata lainnya akan segera di lakukan penilaian lebih lanjut. Sebagai

langkah awal pembangunan zona integritas tersebut, telah dilakukan

pencanangan pembangunan zona integritas

pada tanggal 26 Oktober 2015,

bertempat di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kantor Kementerian Pariwisata. Dalam kegiatan tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata, dan dihadiri seluruh jajaran Kementerian Pariwisata mulai dari Staf Ahli Menteri, pejabat Eselon I, II, III, IV, sampai dengan staf, serta dihadiri oleh Inspektur Jenderal kementerian Perhubungan dan Kemenko Maritim, Ketua Ombudsman RI, perwakilan dari Kementerian PAN dan RB, serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mendukung pembangunan zona integritas di atas, telah disusun terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut: a)

Tim Penyusun Dokumen Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pariwisata sesuai SK Menteri Pariwisata No. SK 433/OT.001/SESMEN/ KEMPAR/2015 tanggal 27 Juli 2015.

b)

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penangaan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pariwisata. Pedoman ini telah dilakukan sosialisasi kepada para pegawai pada tanggal 18 Desember 2015.

c)

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Pariwisata.

d)

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal di lingkungan Kementerian Pariwisata.

4) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Dalam rangka pengendalian dan identifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui dana dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata. Selain itu dengan adanya perubahan pada


38

sistem pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi maka telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sehingga telah diterbitkan Peraturan Menteri baru mengenai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yaitu Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2016. Taat Aturan Dalam rangka meningkatkan ketaatan terhadap peraturan Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1) Meningkatkan pengelolaan PNBP Berdasarkan amanat dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan

Negara

Bukan

Pajak,

mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka

meningkatkan

pelaksanaan

pembangunan nasional serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat, adil, tegas dan jelas dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara. Mengingat pentingnya peran PNBP perlu Kementerian Pariwisata perlu meningkatkan pengelolaan PNBP melalui Pemantauan laporan realisasi anggaran pendapatan secara intensif, Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP dan menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016. 2) Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbendaharaan Dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tuntutan ganti rugi di UPT/SKPD dan Sosialisasi Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), auditor, bendahara sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah temuan, piutang dan langkah-langkah untuk meningkatkan opini laporan keuangan.


39

Kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara dilakukan proses/upaya pengembalian melalui Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Non Bendahara dan Pejabat Lain serta pihak ketiga dilakukan proses/upaya Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan

Perbendaharaan

(TP) pada

hakikatnya

adalah kegiatan

untuk

mengembalikan kekurangan perbendaharaan sebagai akibat dari kesalahan/ kelalaian/kealpaan seorang bendaharawan. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah kegiatan untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum ataupun melalaikan kewajiban seorang pegawai negeri sipil (dalam kedudukannya sebagai demikian/alszonadig). Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai arti yang penting dalam rangka pengamanan keuangan negara, karena di samping sebagai usaha untuk mendapatkan penggantian atas kerugian negara, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri umumnya dan para pengurus/pengelola keuangan negara pada khususnya termasuk para Bendaharawan bila dalam jabatannya melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan secara langsung merugikan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. 3) Implementasi Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Pariwisata di tahun 2016 merupakan

tahun

kedua

dalam

rangka

pertanggungjawaban Keuangan Negara.

meningkatkan

pengelolaan

dan

Dengan penerapan akuntansi berbasis

akrual pemerintah akan mendapatkan beberapa manfaat antara lain meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan pertanggungjawaban Pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, clean government, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Pemerintah pada seluruh tahapan siklus anggaran antara lain dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, pengendalian defisit anggaran dan penentuan besaran biaya penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu alat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Monitoring dan evaluasi

implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Pariwisata dilakukan terhadap seluruh satuan kerja pusat dan daerah secara periodik selama tahun 2016,


40

meliputi penelaahan dan analisa setiap komponen Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Reward & Punishment Dalam rangka menerapkan Reward & Punishment Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1.

Disiplin Pegawai Penundaan kenaikan gaji berkala/kenaikan pangkat bagi pegawai yang tidak disiplin.

2.

Pemberian besaran Uang Persediaan (UP) Kepada unit eselon I berdasarkan hasil evaluasi tingkat kecepatan pengembalian pertanggungjawaban Tahun sebelumnya.


41

KENDALA DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN Kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target Opini Laporan Keuangan tahun 2016, sebagai berikut: a. Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, telah dilakukan upaya sebagai berikut : 1) Membentuk Tim Pengelola Perbaikan Sistem PNBP untuk memperbaiki Sistem Pengelolaan PNBP; 2) Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk penetapan saldo aset persediaan hasil likuidasi; 3) Melaksanakan pembenahan menyeluruh atas pengelolaan Aset Tetap; 4) Sudah dibuat laporan tim inventarisasi aset tentang rencana aksi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK yaitu maping database SIMAK, sinkronisasi SIMAK dan SAI, sinkronisasi LK BMN dengan LK DJKN, pendampingan Inventarisasi aset rusak berat, hilang, dikuasai pihak lain, pendampingan penyusunan laporan hasil Inventarisasi aset tetap, usulan penghapusan/hibah aset tetap, pendampingan tindak lanjut usulan hasil inventarisasi aset dan perbaikan database SIMAK komprehensif. 5) Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan Tim Reinvetarisir asset b. Kualitas operator penyusun Laporan Keuangan pada masing-masing satuan kerja belum optimal, sehingga laporan keuangan belum disajikan dan diungkapkan secara lengkap (full disclosure). Untuk itu telah dilaksanakan bimbingan teknis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diikuti seluruh satuan kerja pusat dan daerah (UPT/SKPD) di lingkungan Kementerian Pariwisata. c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para Penanggung Jawab kegiatan belum sepenuhnya taat terhadap peraturan pengelolaan keuangan negara sehingga temuan berulang pada pengadaan barang/jasa masih terjadi. Untuk itu telah disusun petunjuk teknis pengelola keuangan dan petunjuk teknis lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA. d. Masih terdapat beberapa inventarisasi barang milik negara yang belum selesai antara lain sertifikat tanah di Akpar Medan.


42

e. Kompetensi SDM Auditor belum memadai, sehingga dibutuhkan percepatan peningkatan kapasitas auditor di lingkungan Kementerian Pariwisata, agar dapat menjawab tantangan audit internal yang semakin besar sebagai akibat meningkatnya anggaran Kementerian Pariwisata di tahun-tahun berikutnya secara signifikan. f. Melaksanakan percepatan proses pengadaan barang/jasa dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi. g. Melakukan In House Training dan pendampingan dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan dan BPKP) h. Menyusun pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pariwisata. i.

Reward & punishment belum dijadikan sebagai sarana meningkatkan opini laporan keuangan.


43

2.

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Penentuan Predikat SAKIP adalah berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahunnya. Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup reviu dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya. Capaian Indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 Target dan Realisasi Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

2

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (Nilai)

A

BB

(80)

(75,20)

CAPAIAN (%)

94,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata Tahun 2016 sebesar 94% dengan nilai 75,20 atau predikat BB (Sangat Baik) atas target nilai 80 dengan predikat A (Memuaskan) yang ditetapkan sebelumnya. Tidak tercapainya target Predikat A (Memuaskan) dikarenakan belum optimalnya monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, belum maksimalnya pengukuran kinerja melalui pemanfaatan sistem informasi e-performance, reviu Indikator kinerja secara berjenjang belum dilakukan secara menyeluruh, hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan.


44

Berikut capaian hasil penilaian Tim Evaluasi Kementerian PAN-RB atas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2016. Untuk melihat perkembangan capaian indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, bila dibandingkan Realisasi dengan Target pada Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya sejak Tahun 2014-2016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.5 Perbandingan Capaian tahun 2014 s.d. tahun 2016 Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata INDIKATOR KINERJA UTAMA

2016

2015

2014

REALISASI

%

REALISASI

%

REALISASI

%

BB

-

BB

-

B

-

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata

(75,20)

(72,08)

(73,97)

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 75,20% naik sebesar 3,12% dari nilai 72,08% pada tahun 2015. Sedangkan capaian tahun 2015 dengan nilai sebesar 72,08% turun sebesar 1,89% dari nilai 73,97% pada tahun 2014, namun untuk predikat Kementerian Pariwisata mengalami peningkatan dari predikat B menjadi predikat BB. Hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Pariwisata meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terjadi perubahan terhadap sistem pembobotan dalam menentukan nilai hasil evaluasi kinerja, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


45

Tabel 3.6 Perubahan Pembobotan tahun 2015/2016 terhadap Tahun 2014 NO

1. 2. 3. 4. 5.

KOMPONEN SAKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

2016

2015

2014

BOBOT

NILAI

BOBOT

NILAI

BOBOT

NILAI

30

23,23

30

21,57

35

26,13

25

18,11

25

17,6

20

14,08

15

12,46

15

12,42

15

12,04

10 20 100

6,69 14,71 75,20

10 20 100

6,28 14,21 72,08

10 20 100

7,05 14,67 73,97

BB

BB

B

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perubahan pada komponen perencanaan kinerja pada tahun 2014 dengan bobot 35 % sedangkan pada tahun 2015/2016 menjadi 30% dan untuk komponen pengukuran kinerja pada tahun 2014 dengan bobot 20% menjadi 25% pada tahun 2015/2016. Disamping perubahan sistem pembobotan dalam menentukan nilai hasil evaluasi kinerja, perubahan juga dilakukan terhadap penyebutan pada predikat dan kategori, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.7 Perubahan Penyebutan Predikat dan Kategori 2015/2016

2014

BOBOT

RANGE NILAI

INTERPRETASI

BOBOT

RANGE NILAI

INTERPRETASI

AA

>90 -100

AA

>85-100

Memuaskan

A BB B CC

>80 – 90 >70 – 80 >60 – 70 >50 – 60

A B CC C

>75-85 >65-75 >50-65 >30-50

Sangat baik Baik Cukup Baik Agak Kurang

C D

>30 - 50 0 - 30

Sangat Memuaskan Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup (Memadai) Kurang Sangat Kurang

D -

0-30 -

Kurang -

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, untuk meningkatkan nilai dan predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, Kementerian PAN & RB memberikan rekomendasi sebagai berikut: Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

46

a)

Memanfaatkan dokumen rencana aksi sebagai alternatif perbaikan dalam mengarahkan dan mengorganisasikan kegiatan organisasi dan memantau pencapaian rencana aksi tersebut;

b)

Memanfaatkan pengukuran capaian kinerja mulai dari pejabat Eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian reward and punishment, dan menyusun kinerja individu sesuai tugas, fungsi dan perannya berdasarkan sasaran kinerja atasannya berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan melibatkan unit yang menangani kepegawaian dan perencanaan kinerja

c)

Menyempurnakan aplikasi agar dapat mengintergrasikan informasi kinerja dan keuangan, sehingga dapat memberikan informasi, khususnya tentang capaian kinerja secara berkala dan menuangkannya dalam rencana aksi yang membantu memudahkan pimpinan dalam penentuan strategi serta pengambilan keputusan;

d) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat

pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pariwisata melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward and punishment kinerja dan sebagainya. Dalam upaya meningkatkan capaian indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1)

Penyusunan Renja K/L

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegaitan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP


47

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja K/L oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN, dan PNBP. Berkenaan dengan telah diberlakukannya penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) secara penuh yang menggunakan struktur program dan kegiatan hasil restrukturisasi, maka mekanisme penyusunan Renja K/L menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi Kementerian Pariwisata, Sekretariat Kementerian dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Kementerian (Renja K/L) Tahun 2016. Dengan adanya Renja K/L ini, diharapkan sasaran dari masing-masing program dan kegiatan akan semakin tampak dan jelas karena masing-masing telah dilengkapi dengan indikator dan rencana tingkat capaian (target) secara kuantitatif. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016 yang bersifat indikatif.


48

2)

Perjanjian Kinerja (PK)

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Salah satu dokumen untuk mengukur kinerja perlu dilakukan perjanjian kinerja, dokumen tersebut merupakan salah satu subkomponen dari komponen Perencanaan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi


49

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 3)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

para

stakeholders

(Presiden,

Instansi

Pemerintah

Pusat/Daerah,

Pelaku/industri pariwisata). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sumber informasi bagi internal Kementerian Pariwisata untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja Kementerian tahun 2015 harus dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna baik eksternal dan internal. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

50

Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pariwisata pada Tahun Anggaran 2016 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang mulai dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat eselon II, eselon I, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015. 4)

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja dari suatu organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilaan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja organisasi diperlukan suatu indikator atas keberhasilan yang diraih. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran, atau kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Diantara konsep indikator kinerja adalah konsep Indikator Kinerja Utama (IKU) atau yang dikenal dengan Key Performance Indicators (KPI). Setiap organisasi atau K/L memiliki IKU yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan, fungsi dan strategi masing-masing organisasi. Kebijakan penyusunan IKU di lingkungan Kementerian Pariwisata telah dilakukan di tahun

2016

sesuai

Keputusan

Menteri

Pariwisata

Nomor

KM.109/UM.001/MP/2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata, pada dasarnya terintegrasi dengan berbagai dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

51

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP), sedangkan IKU itu sendiri merupakan subkomponen dari komponen Pengukuran Kinerja yang tidak terpisah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Setiap Instansi pemerintah menurut Peraturan Kemen PAN dan RB Nomor. PER/09.M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007, wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). 5)

E-Performance Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas

kinerja

dan

menindaklanjuti amanah dalam Road Map Reformasi Birokrasi, perlu adanya sistem

yang

mampu

mendorong

tercapainya kinerja organisasi dengan tujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja, yang

salah

satunya

melalui

pemanfaatan aplikasi berbasis web yaitu aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah e-Performance (E-SAKIP). Aplikasi ini telah disempurnakan dan mulai triwulan II telah dapat dioperasikan dengan melakukan input data oleh petugas yang ditunjuk sebagai operator, dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata. Server khusus untuk aplikasi e-Performance ditempatkan pada ruangan Billing Cabinet Server di lantai 21 Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan. Untuk mengakses dapat dilakukan melalui Web www.eperformance.kemenpar.go.id. Masuk ke web ini, langsung dapat melihat capaian kinerja kementerian sampai dengan capaian eselon II per triwulan, tanpa login melalui user name atau password. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

52

kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Dokumen yang digunakan untuk menginput data: dokumen Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, DIPA/POK dan realisasi anggaran serta realisasi kinerja, dengan aplikasi ini publik dapat melihat capaian kinerja kementerian sampai dengan eselon II per triwulan. Dengan adanya aplikasi e-Performance diharapkan pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap triwulan, sebagaimana diharapkan baik oleh Kementerian Pariwisata maupun oleh Kementeria PAN & RB agar dapat meningkatkan kinerja dan mendorong percepatan tercapainya target kinerja per triwulan. Diharapkan aplikasi e-Performance dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena merupakan salah satu rencana aksi bidang Penguatan Akuntabilitas yang harus dipenuhi untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan selanjutnya berdampak pula pada penilaian yang menjadi syarat peningkatan besaran tunjangan kinerja aparatur negara di lingkungan Kementerian Pariwisata.


53


54


55

Tabel 3.8 Nilai Hasil Pengukuran Kinerja melalui aplikasi e-Performance


56

KENDALA DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN Kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja Sekretariat Kementerian tahun 2016, sebagai berikut: 1) Praktek pengukuran kinerja pihak yang sudah menyepakati Perjanjian atau Kesepakatan Kinerja, belum sepenuhnya dikaitkan dengan sistem reward and punishment. untuk itu telah dilakukan pengukuran melalui sistem informasi e-performance, yang hasilnya telah disampaikan kepada seluruh satker di lingkungan Kementerian Pariwisata berupa laporan capaian kinerja yang dilengkapi dengan nilai tingkat kepatuhan dalam melakukan input data. 2) Evaluasi kinerja internal yang sebelumnya dilakukan secara manual saat ini telah di implementasikan dengan memanfaatkan sistem informasi e-performance sesuai anjuran Tim Evaluasi dari Kementerian PAN & RB. 3) Masih lemahnya kapasitas auditor baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga perlu ditingkatkan melalui pendidikan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 4) Belum seluruhnya komponen SPIP (pemantauan dan evaluasi, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, penilaian risiko, lingkungan pengendalian) diimplementasikan secara optimal antara lain tidak adanya mekanisme standar untuk koordinasi pengendalian perencanaan dan program lintas deputi. Untuk itu perlu mengimplementasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh agar dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. 5) Kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, salah satu upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan Kementerian Pariwisata adalah mengimplementasikan sistem informasi e-government untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.


57

Disamping capaian kinerja yang

telah diperjanjikan dalam dokumen PK diatas

Sekretariat Kementerian Pariwisata juga melakukan terobosan dan upaya-upaya yang berkaitan dengan capaian kinerja pada level Kementerian Pariwisata, antara lain sebagai berikut: 6) Dalam rangka pengembangan sistem informasi yang lebih spesifik terkait kebijakan penanganan/pengelolaan krisis baik tahap preventif, emergency maupun contigency sesuai kebutuhan, maka Sekretariat Kementerian Pariwisata mengembangkan sistem informasi crisis center pariwisata tahun 2016. Sistem informasi ini digunakan sebagai dasar/landasan bagi Kementerian Pariwisata atau pihak lain dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan penanganan/ pengelolaan krisis.

Gambar 3.1 Dashboard Crisis Center Kemenpar

Selain mengembangkan sistem informasi crisis center 2016, Kemenpar juga mengembangkan penjaringan opini pubik dilakukan melalui social media. Tujuannya adalah

untuk

mendapatkan

masukan

terkait dengan keberadaan crisis center dan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh

wisatawan

bencana/krisis. diterima

terjadi

Masukan-masukan

kemudian

pengembangan center

ketika

sistem

maupun

dijadikan informasi

material

yang bahan crisis

diseminasi

informasi lainnya.


58

Hasil klasifikasi opini yang sudah dihimpun terhadap crisis center Kemenpar adalah mayoritas yakni 92,84%

menyatakan

positif

terhadap keberadaan Crisis Center. Terdapat beberapa alasan atas persepsi positif ini antara lain; agar wisatawan nyaman, tidak limbung, ada kepastian, tidak takut,, adanya keterbukaan informasi, dapat mengurangi kebingungan, untuk mentansipiasi dampak negative, memberikan rasa aman, ada solusi dari setiap kondisi krisis bagi wisatawan, agar angka kunjungan wisata tidak turun meskipun dihadapkan pada bencana. Selain itu dilakukan kegiatan Monitoring isu dan peristiwa Crisis Center yang bertujuan untuk melakukan pemantauan isu dan peristiwa yang berdampak pada sektor kepariwisataan, melakukan analisa isu dan peristiwa beserta dampaknya bagi kunjungan wisatawan dan pelayanan secara keseluruhan, menyediakan dasar-dasar data dan informasi yang diperlukan dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk meminimalkan resiko dan dampak krisis terhadap kepariwisataan. Kegiatan monitoring ini menghasilkan Hasil pemantauan isu dan peristiwa terkait crisis center pariwisata, Analisa situasi terkait isu dan peristiwa dan kebutuhan kebijakanprogram yang perlu dilakukan. Tabel 3.9 Data informasi Crisis Center

No

Kategori isu& Peristiwa

Sumber Data Utama

Bentuk / Jenis data-Informasi

1

Terorisme

Aparat keamanan (kepolisian, TNI, BNPT)

Kronologi kejadian, jumlah korban, Tindakan aparat keamanan, dampak langsung dan tidak langsung terhadap kepariwisataan dan citra

2

Cuaca ekstrim, banjir& longsor

BMKG, BNPB/BPBD, Basarnas

Peringatan dini, kronologi bencana, jumlah korban dan dampak, upaya emergency dan rehabilitasi/ normalisasi, dampak terhadap akses transportasiakomodasi-destinasi wisata, dll


59

No

Kategori isu&

Sumber Data Utama

Bentuk / Jenis data-Informasi

Peristiwa 3

Gempa dan Erupsi Gunung

BMKG, BNPB/BPBD, Basarnas, Badan Geologi, PVMBG, Pos Pemantau Gunung Api (PGA), K-L sesuai dampak yang ditimbulkan Kemenkes, K-L yang relevan

Peringatan dini, kronologi bencana, jumlah korban dan dampak, upaya emergency dan rehabilitasi/ normalisasi, dampak terhadap akses transportasiakomodasi-destinasi wisata, dll

4

Penyakit& teknologi

5

Kecelakaan

Kepolisian, KNKT/ Otoritas sesuai jenis kecelakaan, Basarnas

6

Kriminal dan Isu Sosial

Kepolisian, Kepala Daerah, instutusi lain bergantung isu sosial

7

Kabut Asap dan Kebakaran hutan/Lahan

BMKG, BNPB/BPBD, Kemenhut&LH, Kepala Daerah

Kronologi kejadian, jumlah korban, Tindakan aparat keamanan, penangan korban, dampak langsung dan tidak langsung terhadap kepariwisataan dan citra Kronologi kejadian, jumlah korban, Tindakan aparat keamanan, penangan korban, dampak langsung dan tidak langsung terhadap kepariwisataan dan citra Peringatan dini, kejadian eksisting, penyebab, dampak, apa yang telah dan akan dilakukan

Peringatan dini, kejadian eksisting, tingkat bahaya, upaya antisipasi yang telah dan akan dilakukan, dll

7) Reformasi regulasi merupakan program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017 dan akan dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga secara mandiri. Presiden Jokowi memprioritaskan program ini karena percepatan pembangunan selama ini kerap terkendala oleh bermacam regulasi yang tidak efisien dan efektif. Bahkan banyak regulasi yang sebenarnya tidak diperlukan. Proses reformasi regulasi di Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

60

setiap Kementerian dan Lembaga akan dilakukan dengan pendampingan serta monitoring dan evaluasi dari Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP). Langkah-langkah proses pelaksanaan reformasi regulasi dilakukan mulai dari tahap simplifikasi. Urutan prosesnya dimulai

dengan

identifikasi, rekomendasi.

inventarisasi,

analisis Dari

dan proses

lalu

kemudian ini

akan

terlihat apakah sebuah peraturan bisa tetap dipertahankan atau diharmonisasi atau justru harus langsung dicabut. Rekomendasi juga bisa mencakup usulan untuk pembuatan regulasi baru jika dibutuhkan. Kementerian Pariwisata telah melakukan simplifikasi regulasi terhadap Peraturan Perundang-undangan bidang Pariwisata sebanyak 5 naskah peraturan di tahun 2016, sebagai berikut: 1.

Mencabut Kepmen Budpar No. KEP-10/MNKP/2000 tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional

2.

Menggabungkan 13 (tigabelas) Permen Budpar tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwiata menjadi 1 (satu) Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

3.

Mencabut Permen Parekraf No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

4.

Mencabut Permen Parekraf No.7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permen Parekraf No. 1 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

5.

Mencabut Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Peraturan Perundang-undangan bidang Pariwisata dapat diunduh melalui web site

kemenpar.go.id pada menu JDIH. 8) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, Sekretariat Kementerian Pariwisata melakukan terobosan dan upaya-upaya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi seperti PT TASPEN, Telkom Medika, Bank Tabungan Negara (BTN) dan lain-lain, model kerjasama ini memungkinkan Sekretariat Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2016

61

Kementerian

meningkatkan

kesejahteraan

pegawai

tanpa

mengalokasikan

anggaran lewat dana APBN, adapun upaya yang dilakukan antara lain: a) Perlindungan Jaminan Kesehatan Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pegawai, maka Sekretariat KORPRI bekerjasama dengan TelkoMedika-AdMedika, melakukan "Top-Up" Layanan Kesehatan khususnya dalam hal Rawat Inap di Rumah-rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan TelkoMedika-AdMedika. Manfaat yang diberikan antara lain adalah menaikan Kelas Kamar (dari Kelas II menjadi Kelas I, dan dari Kelas I menjadi VIP), disamping itu pegawai Kementerian Pariwisata mendapatkan pelayanan selayaknya pegawai perusahaan-perusahaan besar. Seandainya berjalan lancar,

maka

Kementerian

Pariwisata merupakan

kementerian KEDUA yang mengikuti program ini. (Kementerian PERTAMA adalah Kementerian Keuangan R.I). b) Perlindungan Hari Tua PT. TASPEN (PERSERO) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan tahun 1963 dan ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini program yang dijalankan adalah Program Pensiun, Program Tabungan Hari Tua (THT), dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Seluruh pegawai Kementerian Pariwisata secara otomatis telah mengikuti program ini sejak yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretariat KORPRI memfasilitasi pegawai di Kementerian Pariwisata dalam hal pengurusan Tabungan Hari Tua (THT), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). c) Pengadaan Perumahan Dalam rangka pengadaan rumah bagi pegawai Kementerian Pariwisata, maka Sekretariat KORPRI Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan BTN, BAPPERTARUM PNS, dan sejumlah pengembangan sedang membangun Perumahan Pegawai Kementerian Pariwisata.


62

3.3 Capaian Kinerja Penganggaran Berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016, Kementerian Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.224.362.267.000,00 (empat triliun dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Akan tetapi dalam perjalanannya, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, Kementerian Pariwisata diminta untuk melakukan blokir mandiri (self blocking) anggaran sebesar Rp 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), sehingga anggaran setelah self blocking sebesar Rp 3.424.362.266.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Sehingga Pagu Kementerian Pariwisata Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 3.10 Rekapitulasi APBN Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016


63

Terkait dengan realisasi anggaran 2016, posisi sampai dengan tanggal 12 Januari 2017, daya

serap

berdasarkan

realisasi

pembayaran,

adalah

sebesar

Rp 3.299.652.832.689,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), atau sebesar 96,4% terhadap anggaran setelah self blocking, sebagaimana terinci pada tabel 1, 2 dan 3 : Realisasi anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 per unit Eselon I

Tabel 3.12 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 per Program


64

Tabel 3.13 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 per Jenis Belanja

Tabel 3.14 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 per Satker Pusat dan Daerah NO

1

2

SATKER SATKER KANTOR PUSAT SATKER UPT

PAGU

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

1.899.341.225.000

1.588.978.235.745

83,66%

310.362.989.255

224.664.726.000

190.160.318.260

84,64%

34.504.407.740

85.714.720.000

72.975.373.778

85,14%

12.739.346.222

2.479.340.591.000

2.102.336.219.932

84,79%

377.004.371.068

SATKER 3

DEKONSENTRASI (DK) TOTAL

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pagu anggaran Kementerian Pariwisata sebesar Rp.4.224.362.266.000,- sampai dengan akhir Desember 2016 telah terserap sebesar Rp.3.299.779.282.489,-

atau

sebesar

78,11%.

Terdapat

sisa

dana

sebesar

Rp.1.724.582.983.511,- atau sebesar 21,89%, termasuk pagu self blocking sebesar Rp.800.000.000.000,- sehingga jika termasuk pagu self blocking sehingga realisasi menjadi Rp.4.099.799.282.489,- atau 96,4%.


65

Sehubungan dengan realiasi penyerapan anggaran sebagaimana digambarkan di atas, beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 Pagu Anggaran Kementerian Pariwisata sebesar Rp 4.224.362.267.000,00 (empat triliun dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus

2016

perihal

Langkah-Langkah

Penghematan

Belanja

Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, Kementerian Pariwisata diminta untuk

melakukan

blokir

mandiri

(self

blocking)

anggaran

sebesar

Rp

800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), sehingga anggaran setelah self blocking sebesar Rp 3.424.362.266.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), mengakibatkan terdapat beberapa kegiatan prioritas tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencapai target. Kementerian Pariwisata berupaya melakukan terobosan sehingga pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2016 tetap dapat dilaksanakan. 2. Rencana penyerapan anggaran yang telah disusun mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan kembali dengan alokasi anggaran yang ada.

3.4 Dukungan Anggaran Sekretariat Kementerian Berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016, Sekretariat Kementerian Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 354.526.068.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah). Akan tetapi dalam perjalanannya, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, Sekretariat Kementerian Pariwisata diminta untuk melakukan blokir mandiri

(self blocking) anggaran sebesar

Rp 16.486.894.000,00 (enam belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta


66

delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga anggaran setelah self blocking sebesar Rp 338.039.174,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Sehingga Pagu Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 3.14 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

KEGIATAN 5324 Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik 5325 Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi 5326 Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 5327 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Total 5328 Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana

Total Sekretariat Kementerian

PAGU

REALISASI

Rp17.906.609.000

Rp14.094.692.725

Rp283.843.281.000

Rp261.211.194.796

Rp18.491.094.000

Rp16.034.676.382

Rp10.668.828.000

Rp7.958.549.735

Rp330.909.812.000

Rp299.299.113.638

Rp23.616.256.000

Rp22.721.274.803

Rp23.616.256.000 Rp354.526.068.000

Rp22.721.274.803 Rp322.020.388.441


67

B A B

Penutup Sesuai

dengan

Renstra

Kementerian

Pariwisata

2015-2019,

4

Sekretariat

Kementerian mempunyai tanggung jawab terhadap sasaran meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata, Tahun 2016 Sekretariat Kementerian telah berupaya melaksanakannya dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sebagai alat ukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata. Dengan demikian tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat diwujudkan. Realisasi dari indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata pada saat penyusunan Laporan Kinerja ini, masih dalam proses audit BPK. Meskipun nilai opini belum di rilis oleh BPK, Kementerian Pariwisata optimis dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Tahun 2016, hal ini terlihat dari strategi dan upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016.

Capaian atas indikator kinerja Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata Tahun 2016, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB memperoleh


68

nilai akuntabilitas kinerja 75,20 atau dengan predikat BB (Sangat Baik) dari target predikat A dengan nilai 80 atau capaian sebesar 94%. Meskipun secara target tidak tercapai 100%, namun terjadi peningkatan nilai predikat SAKIP Kementerian Pariwisata sebesar 3,12 poin dari 72,08 di tahun 2015 menjadi 75,20 di tahun 2016. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kementerian Pariwisata sudah menunjukkan hasil yang baik. Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, Sekretariat Kementerian pada tahun 2016 memperoleh anggaran sebesar Rp 354.526.068.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) termasuk didalamnya anggaran yang diblokir secara mandiri (self blocking) sebesar Rp 16.486.894.000,00 (enam belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun, telah terealisasi sebesar Rp 322.020.388.441,00 (Tiga ratus dua puluh dua miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 90,83%.


69

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Recommend Documents