LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Penyelenggara kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan administratsi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah wujud tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena

itu,

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggara pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, bahwa azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pemangku kepentingan, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (Lakin), berdasarkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Lakin dilakukan melalui proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), dan Pengukuran Kinerja. LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

1

Lakin Biro Renkeu 2016 ini disusun untuk memenuhi ketentuan tentang pelaporan kinerja tahunan sekaligus merupakan catatan tentang langkah-langkah kegiatan yang telah dilaksanakan pada 2016 lalu. Kegiatan 2016 secara umum merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis 2015-2019. 1.2

Tugas, Fungsi Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan TataKerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, maka Biro Renkeu secara struktural berada di bawah Sekretariat Utama dan mempunyai tugas sebagai berikut:

“Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengendalian perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan keuangan”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Biro Renkeu menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran LAPAN; b. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan, dan anggaran LAPAN; c. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntasi, dan penyusunan laporan keuangan LAPAN.

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

2

1.3 Struktur Organisasi Biro Renkeu

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Biro Renkeu

Dalam struktur organisasi, Biro Renkeu terdiri atas Pasal 13 Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 : 1.

Bagian Perencanaan,

2.

Bagian Pemantauan dan Evaluasi,

3.

Bagian Keuangan , dan

4.

Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing unit kerja di lingkungan Renkeu mempunyai tugas sebagai berikut: 

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran LAPAN;


3



Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan, dan anggaran LAPAN;



Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan,

serta

pengelolaan

perbendaharaan,

verifikasi,

akuntansi

dan

penyusunan laporan keuangan LAPAN.

1.4 Arah Kebijakan dan Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Agar fungsi Sekretariat Utama dapat dioptimalkan untuk membangun dan memantapkan sistem pengendalian secara akuntabel, profesional dan berkelanjutan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip peningkatan kualitas, kapasitas dan produktifitas serta akuntabilitas kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan, diperlukan perumusan arah kebijakan dan strategis Arah Kebijakan 1: Perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja dengan kualitas prima, dengan strategi sebagai berikut: a. Memperkuat koordinasi dengan mitra strategis; b. Meningkatkan kemampuan/kompetensi Sumber Daya Aparatur Perencana; c. Memperkuat koordinasi dengan satker untuk meningkatkan keberhasilan tugas dan fungsi melalui sosialisasi dan asistensi.

Arah Kebijakan 2: Pengelolaan urusan keuangan yang akuntabel di lingkungan LAPAN, dengan strategis sebagai berikut: a. Memperkuat koordinasi dengan mitra strategis; b. Meningkatkan kemampuan/kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam urusan keuangan; c. Memperkuat koordinasi dengan satuan kerja melalui sosialisasi/asistensi penggunaan akun belanja dan pelaporan.

Arah Kebijakan 3: Penguat akuntabilitas kinerja di lingkungan LAPAN, dengan strategi sebagai berikut: LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

4

a. Menyusun perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja ; b. Melaksanakan dan penyusunan laporan hasil evaluasi program, kegiatan, dan anggaran LAPAN; c. Penguatan koordinasi internal dengan unit kerja terkait dan eksternal dengan K/L dalam mendukung peningkatan kualitas manajemen kinerja LAPAN. 1.5

Sumber Daya Aparatur (SDA) Sumber Daya Aparatur merupakan elemen terpenting dalam organisasi,

karena merupakan input dalam setiap kegiatan dan sekaligus sebagai pengguna output. SDA Biro Renkeu berjumlah 54 orang yang terdiri dari S2 15 orang , S1 24 orang , DIII 5 orang, dan SLTA 10 orang. Tabel 1.1 Matrik Komposisi SDA Biro Renkeu berdasarkan pendidikan

NO

PENDIDIKAN

JUMLAH SDA

1

S-2

15

2

S-1

24

3

D-III

5

4

SLTA

10 TOTAL

SLTA (19%)

54

S2 (28%)

DIII (9%)

S1 (44%)

1.1 Diagram komposisi SDA Biro Renkeu berdasarkan Pendidikan


5

Komposisi SDA ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian sasaran program/kegiatan yang diamanatkan kepada Biro Renkeu. Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna SDA aparatur negara, maka setiap SDA di dorong untuk memiliki Jabatan Fungsional Khusus (JFK). Begitu pula SDA Biro Renkeu yang merupakan aparatur negara, pada tahun 2016 total SDA yang menduduki JFK berjumlah 10 orang, Jabatan Fungsional Umum (JFU) 33 orang , dan Jabatan Struktural 11 orang. Tabel 1.2 Matrik Peta Jabatan

NO

JABATAN

JUMLAH SDA

1

Struktural

11

2

Jabatan Fungsional Khusus

10

3

Jabatan Fungsional Umum

33

TOTAL

54

Struktural (20%)

JFU (61%)

JFK (10%)

1.2 Diagram komposisi Peta Jabatan Biro Renkeu


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1

Rencana Strategis Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun. Renstra Biro Renkeu 2015-2019 disusun sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan SAKIP dengan mengintegrasikan antara ketersediaan Sumber Daya Aparatur dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan pemangku kepentingan (stakeholder). Renstra Biro Renkeu 2015-2019 meliputi di dalamnya adalah rumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sistem nilai yang disusun berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan yang terjadi pada periode sebelumnya (2010-2014) serta peluang dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ke depan (2015-2019) yang diemban oleh Biro Renkeu. Renstra merupakan pegangan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Biro Renkeu sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN. Peraturan tersebut mengatur perubahan struktur organisasi LAPAN yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi serta nomenklatur di LAPAN termasuk Biro Renkeu yang sebelumnya merupakan Biro Perencanaan danOrganisasi (Renor). Pelaksanaan kegiatan Biro Renkeu akan berlaku efektif pada awal 2016. Lakin Biro Renkeu 2016 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2016, dengan mengacu pada Renstra 2015 – 2019. Dalam rangka menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran di Biro Renkeu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan visi dan misi. LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

7

Visi Biro Renkeu adalah sebagai berikut:

“Menjadi pengendali perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel”

Dalam

rangka pencapaian

visi, Biro

Renkeu

menetapkan

misi

yang

mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya. Misi Biro Renkeu yaitu:

“Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan keuangandalam rangka pencapaian visi LAPAN secara akuntabel”

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi tersebut, maka perlu ditentukan tujuannya. Adapun tujuan Biro Renkeu adalah:

“Meningkatkankualitas dan profesionalitas dalammelaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan keuangan dalam rangka pencapaian visi LAPAN”


8

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Biro Renkeu menetapkan sasaran strategisnya. Ada tiga sasaran strategis pada 2016, yaitu:

1. Terselenggarannya perencanaan penganggaran dengan kualitas prima; 2. Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang tepat waktu sesuai dengan SAP. 3. Terselenggaranya penguatan akuntabilitas kinerja

Setelah struktur organisasi baru di lingkungan LAPAN mulai berlaku efektif, kegiatan Biro Renkeu dilaksanakan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase kesesuaian RKAKL terhadap Renja; 2. Persentase kesesuaian penggunaan akun belanja; 3. Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/ kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Satker; 4. Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian kinerja).

Kaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan IKU yang akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Renkeu tergambar pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1 Kaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan IKU Biro Renkeu

VISI Menjadi pengendali perencanaan program dan anggaran,

MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan

Meningkatkank ualitas dan profesionalitas dalammelaksan akan

Terselenggaranny a perencanaan penganggaran dengan kualitas prima

IKU 1. IKU 1:

Persentase kesesuaian RKAKL terhadap


9

Tabel 2.1 Kaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan IKU Biro Renkeu

VISI

MISI

TUJUAN

pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel

program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan keuangan dalam rangka pencapaian visi LAPAN secara akuntabel

koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan keuangan dalam rangka pencapaian visi LAPAN

SASARAN STRATEGIS

IKU Renja;

Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat waktu

2. IKU 2:

Terselenggaranya penguatan akuntabilitas kinerja

3. IKU 3:

Persentase kesesuaian penggunaan akun belanja;

Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/keg iatan yang ditindaklanju ti oleh Satker; 4. IKU 4: Nilai

AKIP LAPAN pada empat komponen (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian kinerja).

2.2

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016 Penetapan kinerja (PK) sebagai bentuk kontrak kinerja antara Kepala Biro

Renkeu dengan Sekretaris Utama. Dokumen PK 2016 merupakan kelanjutan dari dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016. RKT merupakan dokumen transisi yang menjembatani antara Rencana Kerja (Renja) 2016 dengan rancangan dokumen Renstra 2015-2019. Saat awal menyusun RKT 2016 masih mengacu Renstra Biro Perencanaan dan Organisasi (Renor) sebelum reorganisasi menjadi Biro Renkeu, sehingga setelah adanya reorganisasi, Renstra Biro Renor 2015-2019 direvisi menjadi LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

10

Renstra Biro Renkeu 2015-2019. Selanjutnya dokumen RKT Biro Renor 2016 pun di revisi menjadi RKT Biro Renkeu 2016. Dengan disusunnya RKT 2016 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan PK 2016 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Renkeu guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2016. Dalam PK ini tertuang IKU sebagai indikator keberhasilan sasaran strategis dan memuat alur keterkaitan antara sasaran dengan indikator kinerja dan besarnya target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan. Adapun rincian tabel PK Biro Renkeu 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Biro Renkeu 2016

SASARAN STRATEGIS UTAMA 1. Terselenggaranya perencanaan penganggaran dengan kualitas prima. 2. Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat waktu.

3. Terselenggaranya penguatan akuntabilitas kinerja.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

IKU 1: Persentase kesesuaian RKAKL terhadap Renja

90%

IKU 2: Persentase kesesuaian penggunaan akun belanja

85%

IKU 3: Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Satker IKU 4: Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian kinerja)

85%

66

Untuk pencapaian sasaran strategis dan targetnya sesuai dengan yang telah ditetapkan, Biro Renkeu melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terselenggaranya perencanaan penganggaran dengan kualitas prima

IKU 1 : Persentase kesesuaian RKAKL terhadap Renja


11

Sesuai dengan tusinya yaitu sebagai koordinator perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Satuan Kerja (Satker) LAPAN, maka Biro Renkeu mengkoordinir penyusunan dokumen anggaran yang merupakan usulan dari Satker LAPAN. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran, dalam

hal

ini

RKA-KL,

adalah

pendekatan

penganggaran

berbasis

kinerja. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang

diharapkan,

serta

memperhatikan

efisiensi

dalam

pencapaian

kinerja

tersebut. Dalam pendekatan ini pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja sehingga diharapkan akan menunjukkan keterkaitan langsung antara pendanaan dengan kinerja yang ingin dicapai.

Untuk menunjukkan keterkaitan tersebut,

pendekatan PBK mensyaratkan adanya indikator kinerja yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja. Sejak 2016 pengelolaan dan pengukuran kinerja di setiap unit kerja di lingkungan LAPAN, khususnya Eselon I dan II menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis balanced scorecard yang dituangkan dalam sebuah Kontrak Kinerja. Di samping itu, prinsip utama dalam penerapan PBK ini adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai tugasfungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja-K/L. Sedangkan alokasi anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam dokumen RKA-K/L dan DIPA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. RenjaK/L sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup K/L merupakan penjabaran dari Renstra-K/L yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 tahun. Seluruh dokumen tersebut termasuk bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.


12

Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat waktu

IKU 2 : Persentase kesesuaian penggunaan akun belanja

Perbedaan definisi dan pengertian antara belanja barang dan belanja modal dalam anggaran pemerintah (APBN dan APBD) bukanlah sesuatu yang sederhana dan dapat diabaikan begitu saja. Banyak penyimpangan anggaran terjadi karena kelonggaran

dalam

pengklasifikasian

ini.

Sebenarnya

dalam

PMK

No.214/PMK.05/20013 tentang Bagan Akun Standar (BAS) sudah didefinisikan perbedaan belanja barang dan belanja modal secara jelas.Tapi pada pelaksanaannya Bendahara Kementerian/Lembaga sering mengeluh karena SPM yang diajukan ke KPPN tidak bisa cair seluruhnya. Menurut bendahara, tagihan untuk honor tim tidak bisa dicairkan karena tidak sesuai akunnya. Honor tim pengadaan modal dalam DIPA masuk ke dalam belanja modal. Sementara menurut pihak KPPN honor tim harus masuk ke dalam belanja barang. Karena perbedaan persepsi ini menyebabkan SPM tidak bisa cair. Dalam penyusunan perencanaan anggaran sudah mengacu pada BAS, sementara dalam pelaksanaan anggaran masih belum mengacu pada BAS. Inilah pokok awal terjadinya perbedaan persepsi. Demikian juga dalam penyusunan perencanaan anggaran berpedoman pada petunjuk penyusunan dan penelahaan RKA-KL yang mengatur penerapan konsep full costing dalam suatu kegiatan yaitu seluruh biaya yang menunjang dalam pencapaian output disesuaikan dengan jenis belanjanya. Ini sejalan dengan norma akuntansi yaitu azas full disclosure untuk masing-masing jenis belanja. Faktor lain berupa pemahaman pegawai tentang konsep BAS belum utuh, sementara sosialiasi BAS masih minim. Demikian pula masih banyak pegawai yang belum mengerti prinsip-prinsip akuntansi yang dipakai dalam BAS. Sehingga berdampak pada kesalahan dalam menterjemahkan dan menjelaskan kepada kementerian/lembaga. LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

13

Menyadari akan hal tersebut serta untuk memberikan kemudahan dalam mekanisme pelaksanaan APBN dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS dan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Diharapkan Satker di lingkungan LAPAN dapat mengimplementasikan kesesuaian penggunaan akun belanja sesuai pedoman secara optimal. Faktor lain berupa pemahaman pegawai tentang konsep BAS belum utuh, sementara sosialiasi BAS masih minim. Demikian pula masih banyak pegawai yang belum mengerti prinsip-prinsip akuntansi yang dipakai dalam BAS. Sehingga berdampak pada kesalahan dalam menterjemahkan dan menjelaskan kepada kementerian/ lembaga. Salah satu tusi Biro Renkeu adalah melaksanakan evaluasi program/ kegiatan, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan LAPAN. Sebagai koordinator dalam hal monitoring dan evaluasi (monev) serta pelaporan kinerja LAPAN, Biro Renkeu mempunyai tugas untuk membina dan mengkoordinir semua laporan kinerja Satker agar dapat terkumpul secara cepat (tidak melebihi batas waktu yang ditentukan), tepat (sesuai dengan format yang ditentukan) dan akurat (data/informasi yang diberikan adalah benar). Selain melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja, Biro Renkeu juga melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) program/kegiatan secara tepat waktu. Monev diperlukan untuk mengamati perkembangan/kemajuan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja LAPAN serta menilai tingkat keberhasilan pencapaian output dan outcome LAPAN. Monev program/kegiatan ini dilaksanakan sebagai bahan awal untuk menyusun perencanaan kegiatan yang lebih baik di tahun yang akan datang.


14

Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya penguatan akuntabilitas kinerja

IKU 3 : Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Satker;

Biro Renkeu berkeyakinan bahwa setiap kegiatan evaluasi sedapat mungkin dilakukan dengan pendekatan co-evaluation, yaitu antara pihak yang dievaluasi dengan evaluatornya duduk bersama-sama membahas berbagai kondisi, termasuk kelemahan yang dijumpai untuk dicari solusinya. Hal ini tentulah sangat sesuai dengan tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan, yaitu penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, Biro Renkeu sangat menghargai setiap satker yang merespon hasil evaluasi secara baik dan segera melakukan berbagai perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Pada dasarnya setiap kali dilakukan evaluasi kinerja oleh Biro Renkeu, kepada satker yang dievaluasi disampaikan laporan awal/pendahuluan hasil evaluasi secara informal. Penyampaian ini sekaligus pemberitahuan dan klarifikasi kepada pihak yang dievaluasi tentang hasil evaluasi dan rekomendasinya. Rekomendasi hasil evaluasi tersebut diminta untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin. Jadi jika mekanisme ini dipatuhi semua pihak, maka akan terjadi proses perbaikan secara terus-menerus. Hasil akhir evaluasi selanjutnya disampaikan secara formal melalui nota dinas Biro Renkeu. Bagi mereka yang memperoleh nilai agak kurang, tentulah harus melakukan berbagai perbaikan, termasuk perbaikan yang mendasar. Mekanisme seperti ini dilakukan dan disosialisasikan kepada seluruh satker, yang tujuannya tentulah agar melakukan perbaikan-perbaikan. Satker yang memperoleh predikat nilai baik diberikan penghargaan. Tujuannya secara manajerial adalah untuk memberikan motivasi agar terus melakukan perbaikan dan bisa dijadikan contoh bagi satker lainnya (pembelajaran). LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

15

IKU 4 : Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian kinerja).;

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja. -

Aspek perencanaan komponen-kompenen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.

-

Aspek pengukuran kinerja komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja.

-

Aspek pelaporan kinerja yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.

-

Aspek Capaian kinerja dalam hal mana MENPAN & RB melakukan riviu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, RENSTRA). Terhadap masing-masing aspek yang dinilai, untuk keperluan penyimpulan,

perlu dilakukan agregasi nilai secara keseluruhan dengan proporsi (bobot) masingmasing nilai.Metodologi yang digunakan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja adalah metodologi yang pragmatis, karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Evaluator perlu menjelaskan kekurangan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah yang pragmatis ini dipilih dengan pertimbangan agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk perbaikan penerapan Sistem AKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

16

Terhadap setiap aspek yang dinilai, dilakukan pengumpulan data dengan cara: wawancara, observasi, pembandingan dengan data sekunder, dan konfirmasikonfirmasi seperlunya. Kemudian setiap subkomponen yang dievaluasi ini ditetapkan kriteria penilaiannya dengan menggunakan standar dan kebenaran normatif yang ada pada peraturan perundangan, pedoman, serta petunjuk yang berlaku, maupun mengacu pada praktik-praktik terbaik (best practices) manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja. Kriteria penilaian ini dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) evaluasi sehingga semua pelaksana evaluasi atau evaluator mendapatkan pedoman yang sama. Dengan demikian diharapkan seluruh petugas evaluator dapat menggunakan juklak sebagai standar evaluasi sehingga pada gilirannya pihak yang dievaluasi dapat diperlakukan sama (equal treatment). Untuk menjaga mutu hasil evaluasi, baik proses kegiatan evaluasi di kantor (desk evaluation) maupun di lapangan, agar dituangkan dalam laporan hasil evaluasi yang diriviu dengan mekanisme yang berlaku. Proses evaluasi ini berikut juklaknya setiap tahun diperbaiki dan dilakukan penyempurnaan agar tetap dapat menjaga kredibilitas hasil evaluasi. Selanjutnya, hasil evaluasi yang disampaikan kepada pihak yang dievaluasi, pada akhirnya berpulang pada para pimpinan satker. Jika hasil evaluasi ditindaklanjuti secara memadai sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, kita tentu yakin akan ada perbaikan-perbaikan di dalam satker tersebut. 2.3

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA Pemantauan capaian setiap IKU dilakukan melalui sistem pemantauan yang

terstruktur dengan periode pertemuan bulanan dan triwulanan (konsolidasi laporan) serta menginput capaian kinerja melalui Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Siforenmonev). Pada tabel dibawah ditampilkan alur pemantauan dan monitoring serta penyusunan laporan di lingkungan Biro Renkeu atau dikenal dengan SOP Pengumpulan Data Kinerja.


17

Tabel 2.3 SOP Pengumpulan Data Kinerja Biro Renkeu


18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2016

3.1

Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 Dengan dukungan sumber daya yang ada, Biro Renkeu telah mengupayakan dengan maksimal pencapaian target kinerja Biro Renkeu sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Biro Renkeu tahun 2016, yang mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU). Secara rinci data

pencapaian target IKU Biro Renkeu 2016 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Renkeu Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

IKU

Target

Realisas i

Capaian

1. Terselenggaranya perencanaan penganggaran dengan kwalitas prima


90 %

91%

101,11%

2. Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat waktu


85 %

99,88%

117,50%

3. Terselenggaranya penguatan Akuntabilitas kinerja

IKU3: Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/kegiatan yang ditindaklanjuti oleh satker IKU 4: Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja)

85%

100%

117,65%

66

0

79%

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Renkeu 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja utama yang terdapat LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

19

dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2016. Secara umum target IKU Biro Renkeu 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dapat tercapai dengan baik. Dari 4 IKU, terdapat 3 IKU yang mencapai target 100%, dan terdapat 1 IKU yang capaiannya mencapai 79%. Dimana pada target nilai AKIP LAPAN sebesar 66 tetapi realisasi baru mencapai 79%, hal ini dikarenakan belum keluarnya nilai evaluasi atas AKIP LAPAN tahun 2015 oleh MenPAN&RB. 3.2

Evaluasi dan Analisis Kinerja Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap tiga sasaran strategis yang terdapat

dalam PK, sebagai berikut: Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 : Terselenggaranya perencanaan penganggaran dengan kwalitas prima.

IKU 1 : Persentase kesesuaian RKAKL terhadap Renja. Target Realisasi Capaian 90%

91%

101,11%

Sasaran strategis 1 berhasil dicapai melalui pencapaian target IKU1 dengan target sebagai berikut : IKU 1: Persentase kesesuaian RKAKL terhadap renja. Kesesuaian RKA-K/L tahun 2017 terhadap Renja tahun 2017 dilihat dari 7 unsur yaitu: 1. Nomenklatur Indikator; 2. Volume Target indikator; 3. Nomenklatur Output; LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

20

4. Volume Output; 5. Nomenklatur Suboutput/Komponen; 6. Volume komponen; dan 7. Anggaran komponen.

Dari 21 satker di LAPAN tingkat kesesuaian RKA-K/L tahun 2017 terhadap Renja tahun 2017 sebesar 91%, sedangkan tingkat kesesuaian yang ditargetkan sebesar 90%, sehingga capaian dari indikator ini sebesar 101,11%. Tabel 3.3 Perhitungan Kesesuaian RKAK/L terhadap Renja per Satuan Kerja

Kode

Satker

Unsur

SEKRETARIAT UTAMA 3516

3517

3518

Inspektorat

SDMOH

RENKEU

Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output

Jumlah dlm RKAKL

Jml dlm RKAKL yg sesuai thd Renja

326

302

4

4

93% 100%

4 2 2 8 8 8 36 5

0 2 2 8 8 8 32 5

0% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100%

5 5 5 10 10 10 50 4

3 5 5 10 10 10 48 4

60% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100%

4 5

0 5

0% 100%


%

21

Kode

Satker

Unsur

Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL 3519 KSHU Indikator Volume indikator Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL 3520 Pusfatekgan Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL 5846 Pustispan Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL 5848 PKKPA Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL DEPUTI SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER 3530 PUSSAINSA Nomenklatur Indikator

Jumlah dlm RKAKL


%

5 11 11 11 51 4 4 6 6 15 15 15 65 3

5 11 11 11 47 4 0 6 6 15 15 15 61 3

100% 100% 100% 100% 92% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100%

3 3 3 12 12 12 48 6

1 3 3 12 12 12 46 6

33% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100%

6 5 5 5 5 5 37 4

1 5 5 5 5 5 32 4

17% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 100%

4 3 3 7 7 11 39 260 6

1 3 3 7 7 11 36 237 6

25% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 91% 100%


22

Kode

Satker

PASURUAN

SUMEDANG

PONTIANAK

3525

PSTA

Unsur

Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen

Jumlah dlm RKAKL


%

6 5 5 13 13 13 61 3

0 5 5 13 13 13 55 3

0% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%

3 4 4 7 7 7 35 3

1 4 4 7 7 7 33 3

33% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100%

3 4 4 7 7 7 35 3

0 4 4 7 7 7 32 3

0% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100%

3 4 4 7 7 7 35 6

0 4 4 7 7 7 32 6

0% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100%

6 4 4 13 13 13

0 4 4 13 13 13

0% 100% 100% 100% 100% 100%


23

Kode

Satker

AGAM

DETEKNOLOGI 3532 Pustekbang

3533

Pusteksatelit

3533

Balai Biak

3534

Pustekroket

Unsur

TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Indikator Volume indikator Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen

Jumlah dlm RKAKL


%

59 3

53 3

90% 100%

3 4 4 7 7 7 35 189 8

0 4 4 7 7 7 32 162 8

0% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 86% 100%

8 5 5 6 6 6 44 7 7 4 4 5 5 5 37 5

1 5 5 6 6 6 37 7 1 4 4 5 5 5 31 5

13% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 100% 14% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 100%

5 4 4 5 5 5 33 7

0 4 4 5 5 5 28 7

0% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100%

7 4 4 9

2 4 4 9

29% 100% 100% 100%


24

Jumlah dlm RKAKL


%

Volume komponen Anggaran komponen TOTAL Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL

9 9 49 6

9 9 44 6

100% 100% 90% 100%

6 4 4 2 2 2 26

2 4 4 2 2 2 22

33% 100% 100% 100% 100% 100% 85%

DEPUTI PENGINDERAAN JAUH 3522 Pustekdata Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL 3522 Pare pare Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL 3531 Pusfatja Nomenklatur Indikator Target/volume indikator Nomenklatur Output Volume output Suboutput/Komponen Volume komponen Anggaran komponen TOTAL

194 7

185 7

95% 100%

7 4 4 5 5 6 38 4

4 4 4 5 5 6 35 4

57% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100%

4 4 4 6 6 6 34 6

3 4 3 6 6 6 32 6

75% 100% 75% 100% 100% 100% 94% 100%

6 4 4 34 34 34 122

2 4 4 34 34 34 118

33% 100% 100% 100% 100% 100% 97%

Kode

3534

Satker

Balai Garut

Unsur


25

Tabel 3.4 Perhitungan Kesesuaian RKAK/L terhadap Renja per Eselon I

DEPUTI SETTAMA DESAINSA DETEKNOLOGI DEINDERAJA TOTAL

RENJA 326 260 189 194 969

RKAKL 302 237 162 185 886

% 93% 91% 86% 95% 91%

Terhadap 7 unsur kesesuaian yang dinilai, unsur yang paling tidak sesuai adalah unsur volume target indikator. Hal ini disebabkan oleh penginputan volume target indikator pada aplikasi RKA-K/L yang tidak sesuai dengan volume target indikator pada Renja LAPAN. Volume target indikator dalam RKA-K/L tidak diinput oleh penyusun RKA-K/L tetapi diinput secara sistem aplikasi berdasarkan sistem ADIK dan Renja yang dikirim oleh LAPAN. Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya pelaporan keuangann LAPAN yang akuntabel, andal, dan tepat waktu

IKU 2 : Persentase Kesesuaian penggunaan akun belanja. Target

Realisasi

Capaian

85%

99,88%

117,50%

Sasaran strategis 2 yaitu Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal, dan tepat waktu, berhasil dicapai melalui pencapaian target IKU 2 dengan penjelasan sebagai berikut:


26

IKU 2: Persentase kesesuaian penggunaan akun belanja Faktor yang memengaruhi terwujudnya pelaporan keuangan LAPAN yang tepat waktu sesuai dengan SAP antara lain: a.

Kesesuaian penggunaan akun belanja. Penggunaan akun belanja sangat penting dikarenakan

kesalahan

dalam

penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dengan BAS dapat berdampak pada pelaporan keuangan, yang sangat mempengaruhi opini atas pemeriksaan BPK. b.

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan juga sangat penting karena ketepatan waktu mencerminkan kedisiplinan satker dalam menyampaikan Laporan Keuangan sehingga Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan PMK 222/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

c.

Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) analisa Laporan Keuangan dan pelaksanaan anggaran. Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut juga merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pelaporan keuangan dikarenakan monev tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas, akuntabel serta untuk menguji keandalan suatu Laporan Keuangan. d.

Melakukan

rekonsiliasi

data secara rutin Kegiatan

rekonsiliasi

juga

merupakan

faktor

penting

dikarenakan

kegiatan

tersebut

bertujuan

untuk

mencocokkan

menyamakan/

data

transaksi

keuangan serta melakukan koreksi LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

27

apabila ditemukan kesalahan. Rekonsiliasi terbagi atas dua yaitu rekonsiliasi eksternal (dengan pihak KPPN) menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis data tunggal (single database) untuk menyamakan/mencocokkan data belanja dan pendapatan, rekonsiliasi internal baik antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang (UAKPA) dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan maupun antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang (UAKPA dengan UAKPB). Selain faktor tersebut diatas ada beberapa penggunaan akun yang tidak sesuai, padahal perencanaan

penyusunan

anggaran

sudah

mengacu pada BAS, sementara dalam pelaksanaan anggaran masih belum mengacu pada BAS. Inilah pokok awal terjadinya perbedaan persepsi.Tapi pada pelaksanaannya Bendahara Kementerian/Lembaga sering mengeluh karena SPM yang diajukan ke KPPN tidak bisa cair seluruhnya. Menurut bendahara, tagihan untuk honor tim tidak bisa dicairkan karena tidak sesuai akunnya. Honor tim pengadaan modal dalam DIPA masuk ke dalam belanja modal. Sementara menurut pihak KPPN honor tim harus masuk ke dalam belanja barang. Karena perbedaan persepsi ini menyebabkan SPM tidak bisa cair. Realisasi

Belanja

Rp.730.901.975.599,-

atau

LAPAN

per

mencapai

31

Desember

90,07%

dari

2016

alokasi

adalah

sebesar

anggaran

sebesar

Rp.812,251,344,000,-. Dari total realisasi belanja, yang tidak sesuai dengan akun belanjanya adalah sebesar Rp 848.579.523,- sehingga total yang sesuai adalah sebesar Rp730.053.396.076,-. Tabel 3.6 Ketidaksesuaian Akun

No. 1.

Satuan Kerja Biro Renkeu

Total (Rupiah) 82.612.500

Keterangan MAK Pembelian Persediaan menggunakan MAK 523121

Nilai (Rupiah) 38.862.500


28

No.

Satuan Kerja

Total (Rupiah)

Keterangan MAK Pembelian Peralatan Mesin menggunakan MAK 523121 Pembelian Persediaan menggunakan MAK 52111

2.

Biro KSHU

146.159.990

Pusfatja

Pembelian Pompa Air menggunakan MAK 523111

1.525.600

Biaya Pengukuran Tanah dan Pemetaan Tanah menggunakan MAK 521111

2.161.200

Pembelian Persediaan menggunakan MAK 521111

5.252.380

Pengadaan Persediaan menggunakan MAK 521111

1.593.310

4.819.500


1.281.000

181.095.000 Pembelian Lemari menggunakan MAK 523121

94.570.850 Pembelian dan Pengembangan Peralatan Mesin menggunakan MAK 523123 Pembelian Peralatan Mesin menggunakan MAK 523121

5.

Pustekbang

79.667.000


Pembelian Jalan dan Jembatan menggunakan MAK 533121 Pustekdata

41.850.000 49.860.000


4.

1.900.000

Pembelian Kaca Partisi menggunakan MAK 523111

Pembelian Tangki Air dan Papan Visual menggunakan MAK 523111

3.

Nilai (Rupiah)

37.278.570 Pembayaran Honor Konsultan untuk Pekerjaan Aset Tak Berwujud menggunakan MAK 532115 Pembayaran Honor Pekerjaan Aset Tak Berwujud menggunakan 532114

9.800.000

62.009.000 109.286.000 90.714.580 3.856.270

21.428.570

6.350.000


29

No.

Satuan Kerja

Keterangan

Total (Rupiah)

MAK Pengembangan Gedung dan Bangunan menggunakan MAK 533121

6.

Pustekroket

147.250.000

Pembelian Peralatan Mesin menggunakan MAK 533111 berupa Logo Pengembangan Gedung dan Bangunan berupa Honor Tim Pengadaan Gedung dan Bangunan menggunakan MAK 532111

925.500

Pembelian Peralatan dan Mesin menggunakan MAK 521811

Nilai (Rupiah) 9.500.000

143.400.000 3.850.000

7.

Pussainsa

8.

LAPAN Garut

37.993.413 Pengembangan Peralatan dan Mesin menggunakan MAK 533121

37.993.413

9.

LAPAN Sumedang

73.005.500 Pengembangan gedung dan bangunan menggunakan mak 532111

55.100.000

Pembelian Persediaan menggunakan MAK 52111 Pembelian barang Persediaan menggunakan MAK 521119

10.

11.

Pusat KKPA

LAPAN Parepare

TOTAL

925.500

10.782.500 6.720.000


403.000

43.174.000 Pembelian Persediaan menggunakan MAK 521111

39.734.000


3.440.000

4.507.200 Pembelian persediaan menggunakan MAK 521111

3.132.200

Pembelian persediaan menggunakan MAK 523121

1.375.000

848.579.523

Kesesuaian penggunaan akun belanja

=

Rp730.053.396.076,- ×100%=99,88% Rp730.901.975.599,-

Penyelenggaraan pelaporan keuangan LAPAN yang tepat waktu akan mendukung terwujudnyapelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

30

waktu sehingga opini atas Pemeriksaan BPK memperoleh hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tabel 3.7 Capaian Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya penguatan akuntabilitas kinerja

IKU 3 : Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/kegiatan yang ditindaklanjuti oleh satker. Target

Realisasi

Capaian

85%

100%

117,65%

IKU 3 : PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH SATKER IKU ini untuk menghitung jumlah rekomendasi atas dokumen perencanaan Satker di lingkungan LAPAN yang diberikan oleh Biro Renkeu sepanjang 2016 kepada Satker di lingkungan LAPAN. Penjelasannya diuraikan sebagai berikut : a.

Riviu Sasaran Strategis dan IKU Pada tahun 2016, terdapat 7 Satker yang diriviu sasaran strategis dan IKUnya

disusunmenggunakan metode Balanced Scored Card (BSC) 2016. Dengan perspektif stakeholder, customer, internal, dan learn and growthdengan penjelasan sebagai berikut : Tabel 3.8 Sasaran Strategis dan IKU

NO 1.

Satker BPD Pasuruan

Semula

Rekomendasi

Capaian (%)

3

3

100%

IKU 1 : Persentase kontinuitas akuisisi data antariksa dan atmosfer

Dihilangkan

100%


31

NO

2.

3.

Satker

Semula

Rekomendasi

Capaian (%)

Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya layanan pengguna sains antariksa dan atmosfer

Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya layanan publik penerbangan dan antariksa

100%

IKU : Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan iptek sains antariksa dan atmosfer

IKU : Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan teknologi penerbangan dan antariksa

100%

BUTPAA Garut

5

5

100%

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan kemampuan pengujian roket

Sasaran Strategis 1 : Terselenggaranya pengujian teknologi penerbangan dan antariksa

100%

Sasaran Strategis 2 : Tersedianya data atmosfer dan ionosfer

Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya akuisisi data antariksa dan atmosfer

100%

IKU : Jumlah akuisisi data atmosfer dan ionosfer

IKU : Jumlah akuisisi data antariksa dan atmosfer

100%

Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya layanan pengguna data atmosfer dan ionosfer

Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya layanan teknologi penerbangan dan antariksa

100%

IKU : Indeks Kepuasan masyarakat atas layanan iptek sains dan uji teknologi


100%

Pusfatekgan

5

5

100%

Sasaran Strategis 1 : Penguasaan iptek penerbangan dan antariksa yang maju

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya layanan iptek penerbangan dan antariksa yang prima

100%

IKU : Jumlah iptek penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan

IKU : Jumlah pengguna layanan iptek penerbangan dan antariksa

100%

Tidak ada

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya iptek

100%


32

NO

Satker

Semula

Rekomendasi

Capaian (%)

penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan

4.

Pusat KKPA

Tidak ada

IKU : Jumlah iptek penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan

100%

IKU : Nilai kepuasan pengguna layanan


100%

1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya layanan data dan informasi kebijakan penerbangan dan antariksa

5.

6.

Biro KSHU

BPJ Parepare

3

1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa 3

100% 100%

100%

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya koordinasi dan layanan administrasi kerjasama di lingkungan LAPAN

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas kerjasama di lingkungan LAPAN

100%

IKU : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

IKU : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan publik di lingkungan LAPAN

100%

IKU : Persentase ketepatan waktu pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa

Dihilangkan dari Sasaran Strategis 2, dan dimasukkan pada perspektif internal proses

100%

3

100%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya layanan teknis pemanfaatan bidang teknologi dan data penginderaan jauh untuk Pemerintah Daerah


100%

IKU : Jumlah instansi

IKU : Jumlah instansi

100%

3


33

NO

7.

Satker

Semula

Rekomendasi

pengguna yang memanfaatkan layanan data penginderaan jauh

pengguna yang memanfaatkan layanan teknologi penerbangan dan antariksa

IKU : Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan data penginderaan jauh


BKSPAA Biak

3

Capaian (%)

100%

3

100%

Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya layanan iptek kedirgantaraan


100%

IKU : Jumlah pengguna layanan publik daerah

IKU : Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan layanan teknologi penerbangan dan antariksa

100%

IKU : Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan iptek LAPAN Biak


100%

Jumlah

23

23

100%

Capaian adalah Persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti per jumlah rekomendasi yang diberikan oleh Biro Renkeu kepada Satker

Dari tabel di atas, terdapat 23 rekomendasi hasil riviu Sasaran Strategis, dan IKU yang diberikan Biro Renkeu dan semuanya telah ditindaklanjuti. Perubahannya oleh 7 (tujuh) Satker, hal tersebut tercantum dalam dokumen perjanjian kerja Satker yang bersangkutan tahun 2017.

b. Pemantauan dan Evaluasi pada penelitian dan riviu RAKL 2017 Kegiatan ini berdasarkan pada pagu definitif LAPAN tahun 2017 yang digunakan sebagai rekomendasi perbaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) 2017, dan


34

Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) 2018. Pagu definitif 2017 merupakan pagu final yang akan dijadikan acuan untuk tahun anggaran 2017. Kegiatan ini meriviu terhadap RKAKL 21 Satker di lingkungan LAPAN yang bertujuan untuk mendukung visi, misi, sasaran strategis dan program utama LAPAN pada tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober-4 November 2016. Tabel dibawah ini menyajikan rekapitulasi rekomendasi yang diberikan kepada Satker : Tabel 3.9 Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Riviu RKAKL 2017

NO

Satker

Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Satker

Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti

Capaian (%)

1

Biro Renkeu

2

2

100

2

Biro SDMOH

2

2

100

3

Biro KSHU

2

2

100

4

Inspektorat

2

2

100

5

Pusfatekgan

1

1

100

6

Pustispan

1

1

100

7

Pustekdata

1

1

100

8

BPJ Parepare

2

2

100

9

Pusfatja

1

1

100

10

PSTA

1

1

100

11

BPD Agam

2

2

100

12

Pussainsa

1

1

100

13

BPD Pasuruan

2

2

100

14

BPD Pontianak

2

2

100

15

BPD Sumedang

2

2

100

16

Pusat KKPA

1

1

100

17

Pustekbang

1

1

100

18

Pustekroket

1

1

100

19

BUTPAA Garut

2

2

100

20

Pusteksat

1

1

100

21

BKSPAA Biak

2

2

100

32

32

JUMLAH


35

Terdapat 32 rekomendasi yang diberikan kepada 21 Satker di lingkungan LAPAN, dan semuanya itu telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan LAPAN. Rekomendasi yang diberikan menyangkut beberapa hal, yaitu : Memperbaiki struktur Renja Satker dengan memperhatikan struktur ADIK dan

-

RKAKL yang telah diteliti dan diriviu oleh Tim APIP. Memperjelas tahapan, target, dan satuan komponen pembentuk output generik

-

(1 layanan). Memperbaiki struktur ADIK.

-

c. Riviu laporan kinerja 2015 Satker di lingkungan LAPAN Pada tanggal 22 Januari 2016, Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan riviu terhadap Laporan Kinerja (Lakin) 20 Satker di lingkungan LAPAN. Riviu dilakukan terhadap kesesuaian Renstra 2015-2019, Penetapan Kinerja 2015 dengan Lakin 2015 yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tabel dibawah ini menyajikan rekapitulasi rekomendasi yang diberikan kepada Satker :

Tabel 3.10 Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Riviu LAKIN Tahun 2015

NO

Satker



Capaian (%)

1

Biro Renkeu

5

5

100

2

Biro SDMOH

11

11

100

3

Biro KSHU

3

3

100

4

Inspektorat

7

7

100

5

Pusfatekgan

6

6

100

6

Pustekdata

6

6

100

7

BPJ Parepare

4

4

100

8

Pusfatja

5

5

100

9

PSTA

9

9

100

10

BPD Agam

5

5

100

11

Pussainsa

5

5

100

12

BPD Pasuruan

7

7

100

13

BPD Pontianak

4

4

100

14

BPD Sumedang

4

4

100

15

Pusat KKPA

3

3

100

16

Pustekbang

4

4

100

17

Pustekroket

10

10

100


36

NO

Satker



Capaian (%)

18

BUTPAA Garut

10

10

100

19

Pusteksat

6

6

100

20

BKSPAA Biak

2

2

100

JUMLAH

116

116

Capaian adalah jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti per jumlah rekomendasi yang diberikan kepada satker.

Terdapat 116 rekomendasi terkait hasil riviu Lakin yang diberikan Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Satker, dan

seluruhnya

telah

ditindaklanjuti

dalam

perbaikan LAKIN Satker yang telah disampaikan kembali ke Biro

Renkeu

pelaksanaan

sebelum

evaluasi

atas

implementasi SAKIP Tahun 2015 di lingkungan LAPAN yaitu tanggal 18 Agustus 2016. Secara umum, rekomendasi atas hasil riviu yang diberikan kepada Satker yaitu dalam penyusunan Lakin harus dibuat sebaik dan semenarik mungkin, karena LAKIN adalah salah satu dokumen penting organisasi yang merupakan bentuk laporan akuntabilitas tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap satker atas penggunaan anggaran. Hasil riviu Lakin tersebut berefek pada rata-rata hasil

evaluasi

implementasi

atas

SAKIP

Tahun

2015 di lingkungan LAPAN untuk Kinerja.

komponen

Pelaporan

Berdasarkan

pada

tabel di atas, rekomendasi riviu laporan kinerja 2015 Satker di lingkungan

LAPAN

bernilai

100% karena semua jumlah LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

37

rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Satker. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terlihat bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan telah ditindaklanjuti oleh Satker, salah satunya melalui perbaikan dokumen. Sehingga realisasinya adalah sama dengan targetnya, yaitu 100% yang berarti capaian untuk IKU 3 “Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Yang Ditindaklanjuti Oleh Satker”adalah 117,65%.

IKU 4 : Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, Pencapaian kinerja) Target

Realisasi

Capaian

66%

0%

79%

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01 IM.PAN/01/2009, salah satu tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi - instansi pemerintah. Usaha-usahapenguatanakuntabilitaskinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Obyek yang dinilai adalah instansi-intansi pemerintah sebagai entitas atau unit yang harus memberikan akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi amanah atau pemberi delegasi/wewenang. Jadi yang menjadi obyek penilaian sesungguhnya institusi atau lembaga atau unit kerja, dan bukan hanya pimpinan atau pejabat pimpinannya. Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.


38

a. Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-kompenen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut. b. Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja. c. Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja. d. Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerjadan pemanfaatan hasil evaluasi. e. Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal ini MENPAN & RB melakukan riviu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, RENSTRA). Pada indikator ini aspek evaluasi kinerja tidak ikut dihitung karena merupakan tugas dan fungsi Inspektorat. Sehingga menjadi tanggung jawab Biro Renkeu adalah aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja adalah metodologi yang pragmatis, karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Evaluator perlu menjelaskan kekurangan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah yang pragmatis ini dipilih dengan pertimbangan agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk perbaikan penerapan Sistem AKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. Terhadap setiap aspek yang dinilai, dilakukan pengumpulan data dengan cara: wawancara, observasi, pembandingan dengan data sekunder, dan konfirmasikonfirmasi seperlunya. Kemudian setiap subkomponen yang dievaluasi ini ditetapkan kriteria penilaiannya dengan menggunakan standar dan kebenaran normatif yang ada pada peraturan perundangan, pedoman, serta petunjuk yang berlaku, maupun mengacu pada praktik-praktik terbaik (best practices) manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja. LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

39

Kriteria penilaian ini dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) evaluasi sehingga semua pelaksana evaluasi atau evaluator mendapatkan pedoman yang sarna. Dengan demikian diharapkan seluruh petugas evaluator dapat menggunakan juklak sebagai standar evaluasi sehingga pada gilirannya pihak yang dievaluasi dapat diperlakukan saran (equal treatment). Untuk menjaga mutu hasil evaluasi, baik proses kegiatan evaluasi di kantor (desk evaluation) maupun di lapangan, agar dituangkan dalam laporan hasil evaluasi yang diriviu dengan mekanisme yang berlaku di MENPAN & RB. Proses evaluasi ini berikut juklaknya setiap tahun diperbaiki dan dilakukan penyempurnaan agar tetap dapat menjaga kredibilitas hasil evaluasi. Selanjutnya, hasil evaluasi yang disampaikan kepada pihak yang dievaluasi, pada akhirnya kembali pada para pimpinan instansi. Jika hasil evaluasi ditindaklanjuti secara memadai sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, kita tentu yakin akan ada perbaikan-perbaikan di dalam instansi-instansi tersebut. Setelah proses pelaksanaan evaluasi selesai secara keseluruhan, MENPAN & RB memberikan peringkat nilai dengan sebutan: AA (Sangat memuaskan), A (Memuaskan), BB Sangat baik), B(Baik), CC (Cukup), C (Kurang), dan D (SangatKurang), dengan rincian Interprestasi dan Karakteristik instansinya. Sampai dengan Lakin ini disusun, nilai AKIP LAPAN tahun 2016 atas evaluasi AKIP LAPAN 2015 belum keluar, dikarenakan masih menunggu hasil penilaian dari MENPAN & RB sehingga untuk IKU 4 belum dapat dihitung dan dijelaskan capaiannya. Namun demikin tahapan kegiatan yang diperlukan dalam penilaian AKIP LAPAN sudah tercapai, yaitu sebesar 79% (sumber: laporan Capaian PK 2016 pada aplikasi Siforenmonev).

3.3

Kegiatan Rutin Pendukung Capaian IKU

3.3.1 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Rencana Aksi Tahun 2016 Dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Perjanjian Kinerja merupakan lembar atau dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi pemerintah yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai idikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tersebut LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

40

merupakan upaya untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target, dan anggaran satuan organisasi/satuan kerja.Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan peta strategis pada perspektif Customer Perspektive. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja juga harus memperhatikan dan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi Eselon di atas Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala LAPAN.Perjanjian Kinerja dijelaskan secara terperinci ke dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Adapun Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra untuk tahun yang akan datang. Rencana Kinerja Tahunan juga memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan target yang akan dicapai satu tahun yang akan datang. Perjanjian Kinerja 2016, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2016, Rencana Kinerja Tahunan 2017 ditandatangani oleh Kepala LAPAN, Sekretaris Utama, Deputi, dan Kepala Satker/Balai pada tanggal 26 Januari 2016. Adapun tahapan Kegiatan Penyusunan

Perjanjian Kinerja 2016, Rencana Aksi

Perjanjian Kinerja 2016, Rencana Kinerja Tahunan 2017: 1. Pengumpulan bahan; 2. Koordinasi penyusunan draft Perjanjian Kinerja; 3. Reviu draft Perjanjian Kinerja; 4. Penandatanganan Perjanjian Kinerja. Dengan telah ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kinerja, maka seluruh unit organisasi di setiap level dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani tersebut.


41

Gambar 1.2 Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun yang akan datang.

Gambar 1.3 Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan

3.3.2

Trilateral Meeting Kemenkeu, Bappenas Dan LAPAN Tahapan Perencanaan di LAPAN sepenuhnya mengikuti ketentuan Pasal 19 Ayat 2 UU

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra LAPAN 2015-2019 telah mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) LAPAN Tahun 2017 mengacu kepada RKP 2017. Penyusunan RKP 2017 melalui beberapa tahapan kegiatan a) Bilateral Meeting; b) Multilateral Meeting; dan c) Trilateral Meeting (TM). Dalam tahap ini kegiatan perencanaan yang dilaku-kan oleh LAPAN di tahun 2016 adalah Trilateral Meeting (TM) antara LAPAN, Kementerian Keuangan (kemenkeu) dan Bappenas. Kegiatan TM merupakan tahapan lanjutan dari beberapa tahapan kegiatan perencanaan


42

nasional dalam rangka mengawal program prioritas RKP 2017, TM dilakukan setelah adanya pagu indikatif yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Kegiatan

TM

difokuskan

melakukan

pembahasan

mengenai

tindak

lanjut

dari

pertemuan-pertemuan sebelumnya

(Bilateral

Meeting dan Multilateral Meeting) dengan Bappenas yang telah menghasilkan RKP Gambar 1.4 TM Bappenas, Kemenkeu dan LAPAN

dilaksanakan

2017. dalam

TM rangka

mengawal prioritas nasional pada RKP 2017, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan acuan K/L dalam penyusunan Renja dan RKAKL 2017. Pembahasan TM meliputi penyampaian rencana kegiatan LAPAN tahun 2017 yang mendukung Prioritas Nasional di RKP tahun 2017 dan rencana penganggaran LAPAN tahun 2017. LAPAN menyampaikan adanya kebutuhan tambahan mendesak yang belum terbiayai 1) Dalam rangka penyediaan data citra resolusi sangat tinggi untuk daerah perbatasan, update pulau-pulau terluar, dan kawasan strategis (316.938 km2) untuk mendukung prioritas nasional terkait kemaritiman dan kelautan; 2) Sertifikasi dan flight Test pesawat N219; 3) Pembangunan Observatorium Nasional; dan 4) Pengembangan satelit LAPAN A4. Bappenas menyampaikan adanya perubahan mekanisme penganggaran dari yang sebelumnya Money Follow Function menjadi Money Follow Program, dalam hal ini mekanisme penganggaran K/L difokuskan untuk lebih mendukung

Gambar.1.5 Dokumen TM

Program Prioritas Nasional. Bappenas dan Kemenkeu menyampaikan secara umum program dan kegiatan prioritas di LAPAN telah sesuai dengan norma dan standar. Mengenai penambahan kebutuhan anggaran LAPAN, Bappenas dan Kemenkeu akan mengkaji apakah kebutuhan tersebut merupakan urgensi untuk mendukung prioritas nasional RKP tahun 2017.


43

3.3.3 Penyusunan Indikator Kinerja (IK) Pejabat Struktural Eselon III, IVDi Lingkungan LAPAN Dalam rangka mengukur dan memotret implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan LAPAN dan memastikan Reformasi Birokrasi berjalan baik, telah di lakukan visitasi Tim KemenPAN RB pada tanggal tanggal 29 Juli 2016.

Dan sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut,

Tim KemenPAN RB

merekomendasikan agar disusun Indikator Kinerja (IK) eselon III & IV di lingkungan LAPAN sehingga tercermin cascading kinerja organisasi dari tingkat lembaga sampai level Eselon III& IV.

Gambar 1.6 Penyusunan IKU Eselon III dan IV di lingkungan LAPAN

Biro Perencanaan dan Keuangan dan seluruh pejabat Eselon III & IV di lingkungan LAPAN telah berhasil menyusun IK yang dilaksanakan pada tanggal 6-9 September 2016 dan telah disampaikan ke KemenPAN RB untuk memenuhi bobot penilaian terkait dokumen perencanaan kinerja. Indikator Kinerja (IK) Eselon III &IV akan digunakan sebagai dasar untuk membuat

perjanjian kinerja dan rencana aksi per triwulan sebagai perwujudan

komitmen dan kesepakatan pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia pada tahun 2017.


44

Indikator kinerja Eselon III&IV juga dapat dijadikan referensi dalam menyusun SKP sampai kepada level individu atau pemangku jabatan baik Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), maupun Jabatan Fungsional Umum (JFU)

di

lingkungan masing-masing, serta sebagai penyusunan SKP Triwulanan yang merupakan penjabaran dari kegiatan unit kerja yang terbagi dalam 4 triwulan. Dari hasil penyusunan IK Eselon III& IV diatas,

Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja level Eselon III&IV telah diselaraskan dengan Peta

Gambar.1.7 Dokumen TM

Strategis Eselon II pada level internal proses dan Learn & Growth Perspective sehingga target indikator kinerja Utama (IKU) dapat diraih dari pencapaian target IK Eselon III&IV dilingkungan Satker LAPAN.

3.3.4

Ekspose Eksternal

Selama tahun 2016, LAPAN telah melakukan ekspose eksternal dengan pihak pihak eksternal seperti Lembaga,Kementerian dan Komisi VII DPR RI. Ekspose eksternal yang dimaksud yaitu kegiatan dalam bentuk rapat,pertemuan, pembahasan yang dilakukan dalam rangka hal-hal yang terkait dengan koordinasi antar instansi pemerintah. Ekspose eksternal sangat dibutuhkan karena didalam ekpose eksternal terjadi pembahasan yang bersifat penting dan terjadi koordinasi antar instansi pemerintah. Pembahasan yang bersifat urgent dan penting di tahun 2016 yaitu pembahasan tentang pemotongan anggaran terhadap LPNK dan Kementerian oleh Pemerintah Pusat.

Pembahasan

tentang dilakukan

dan

pemotongan oleh

koordinasi

anggaran

LPNK

ini

dibawah

Kemenristek Dikti termasuk LAPAN dengan Komisi VII DPR RI. Selain itu Ekspose

Eksternal

dengan

pihak

eksternal dilakukan antara lain tanggal : 1. 2. 3. 4. 5.

15 Januari 2016, FGD LPNK; 15 Maret 2016, Konsinyering Komisi VII DPRD dengan Kemristek & LPNK ; 27 April 2016, Dengan Komisi VII DPR RI; Mei 2016, Kantor Wapres, Audien dengan Wakil Presiden; 7 Juni 2016, Dengan Komisi VII;


45

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

3.4

10 Juni 2016, Dengan Komisi VII; 15 Juni 2016, Dengan Komisi VII DPR; 17 Juni 2016, Dengan Komisi VII 21 Juli 2017, Komisi VII DPR dengan kemristek & LPNK; 27 Juli 2016, Rapat Komisi VII DPR; 24 Agustus 2016, Kementerian PANRB, capaian pajak akuntabilitas 2016; 31 Agustus 2016, Raker dengan komisi VII DPR; 7 September 2016, Dengan Komisi VII DPR; 16 September 2016, Rakor Menristek dan LPNK; 21 September 2016, Raker dengan Komisi VII DPR; 19 Oktober 2016, Raker dengan Komisi VII DPR RI. 16 September 2016, Rakor Menristek dan LPNK. 21 Oktober 2016, Bappenas, Audiensi dengan Bappenas.

Akuntabilitas Keuangan

3.4.1 Pagu dan Realisasi Tahun 2016 Pagu dan relisasi tahun 2016 terjadi beberapa kali perubahan antara lain: Perubahan yang pertama berdasarkan DIPA tanggal 12 Mei 2016, Pagu awal Biro Renkeu sebesar Rp. 10.848.642.000,- dan berubah menjadi Rp. 12.047.563.000,- , ini dikarenakan adanya Reorganisasi pada bulan Desember 2015, dimana terjadi pergeseran pada Bagian Organisasi dan Hukum (Orkum) keluar dari Renor, dan masuknya

Bagian Keuangan ke Renor,

yang menjadikan Renor menjadi Renkeu.

Dengan masukknya Bagian keuangan menyebabkan personil masing-masing bagian berubah dan berdampak pada anggaran yang berubah. Perubahan yang kedua terjadi berdasarkan DIPA tanggal 21 Juli 2016, dimana anggaran Rp. 12.047.563.000,- berubah menjadi Rp. 11.591.906.000,- dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemotongan anggaran. Perubahan yang ketiga terjadi berdasarkan DIPA tanggal 3 Oktober 2016, dari anggaran sebesar Rp. 11.591.906.000,- menjadi Rp. 22.666.699.000,-, dikarenakan adanya pergeseran belanja gaji dan penambahan kekurangan tunjangan kinerja tahun 2016, dimana tukin LAPAN mengalami kenaikan dari penerimaan sebesar 47,5% naik menjadi 70%, dengan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 22,5% berdasarkan Perpres No. 161 tahun 2015. Sehingga Pagu pada DIPA Biro Renkeu tahun 2016 adalah sejumlahRp.22.666.699.000,- dan terealisasi Rp. 20.277.588.784,- dengan prosentase (89,46%). Rincian pagu Biro Renkeu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


46

Tabel 3.11 Skema Pengganggaran Kegiatan Biro Renor Tahun 2016

ALOKASI ANGGARAN Pencapaian Sasaran Strategis Layanan Perkantoran dan operasional Total

PAGU ANGGARAN(RP) 4,466,591,000

REALISASI ANGGARAN(RP) 4,146,383,000

18,200,108,000

16,131,206,784

22,666,699,000

20,277,500,784

Dari DIPA Biro Renor yang sebesar Rp. 22.666.699.000,- anggaran yang mendukung untuk operasional (memuat kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Verifikasi dan Keuangan) adalah sebesar Rp. 4.466.591.000,-, sedangkan untuk layanan perkantoran dan operasional sebesar Rp. 18.200.108.000,-. Anggaran

Biro

Renor

yang

terkait

langsung

denganindikator

kinerja

yangdigunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 4.466.591.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 4.146.383.000,-. Adapun rincian per sasaran strategis terdapat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.12 Pagu dan Realisasi per Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PAGU ANGGARAN (RP)

REALISASI ANGGARAN (RP)

Terselenggaranya perencanaan penganggaran dengan kualitas prima

IKU 1 : Persentase kesesaian RKAKL terhadap Renja

1,805,807,000

1,719,184,661 (95,23%)

Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat waktu Terselenggaranya penguatan akuntabilitas kinerja

IKU 2 : Persentase Kesesuaian penggunaan akun belanja

1,875,494,000

1,747,656,456 (86,53 %)

785,290,000

679,541,883 (93,18%)

IKU 3: Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/kegiatan yang ditindaklanjuti oleh satker


47

SASARAN STRATEGIS UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PAGU ANGGARAN (RP)

REALISASI ANGGARAN (RP)

4,466,591,000

4,146,383,000 (92,83%)

IKU 4. Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (Komponen Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja) TOTAL

3.4.2 Perbandingan antara capaian IKU dan serapan anggaran Tahun 2016 Dalam melakukan aktivitas kegiatan pencapaian sasaran strategis, Biro Renkeu berupaya untuk secara proporsional menata komposisi anggaran untuk mendukung sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Akuntabilitas kinerja keuangan Biro Renkeu sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Renkeu Tahun 2016 tidak dapat dipisahkan secara terperinci (benar-benar terpisah) antara suatu kegiatan yang hanya mendukung satu pencapaian sasaran strategis ataupun satu indikator kinerja.Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan yangdilaksanakan mendukung secara simultan untuk pencapaian beberapa sasaranstrategis atau indikator kinerja. Berikut ini adalah alokasi penyerapan anggaran dalam pencapaian kinerja Biro Renkeu, dengan kondisi bahwa anggaran suatu kegiatan hanya dipetakan pada satu indikator kinerja meskipun secara riil kegiatan tersebut juga mendukung pencapaian sasaran strategis atau indikator kinerja yang lain. Kondisi ini untuk menghindari duplikasi pemetaan penyerapan anggaran. Tabel di bawah ini merupakan penjelasan komposisi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis berikut IKU nya:


48

Tabel 3.13

Perbandingan antara capaian IKU dan serapan anggaran Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS UTAMA

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN IKU

Terselenggaranya Perencanaan Penganggaran dengan kualitas prima

IKU 1 : Persentase kesesuaian RKAKL terhadap Renja

101,11%

1,719,184,661 (95,20%)

Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat waktu


117,50%

679,541,883 (86,53%)

IKU 3: Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/kegiatan yang ditindaklanjuti oleh satker

117,65%


IKU 4: Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan Pencapaian Kinerja)

SERAPAN ANGGARAN (%)

174,765,6456 (93,18%) 79%

Penilaian efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dapat dilihat dari tabel di atas, dimana dengan serapan anggaran yang belum maksimal masih tetap dapat memenuhi sejumlah target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.

3.4.3 Perbandingan Pagu dan realisasi antara tahun 2015-2016 Tabel 3.14 Pagu dan realisasi Tahun 2015-2016

SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya perencanaan penganggaran dengan kualitas prima.

TAHUN 2015 PAGU REALISASI ANGGARAN (RP) (RP)


1,399,090,000

1,805,807,000

1,191,186,856 (85%)

1,719,184,661 (95,23%)


49

SASARAN STRATEGIS


Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat waktu.

_

_

TAHUN 2016 PAGU REALISASI ANGGARAN (RP) (RP) 1,875,494,000

Peningkatan kemampuan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pembinaan organisasi, tatalaksana

1,837,846,000

1,702,280,834 (93%)


1,168,944,000

1,125,506,163 (96%)

785,290,000

679,541,883 (93,18%)

4,405,800,000

4,018,973,853 (91,21%)

4,466,591,000

4,146,383,000 (92,83%)

TOTAL

_

1,747,656,456 (86,53 %)

_

Berdasarkan tabel tersebut, alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan mengalami peningkatan. Sebagai perbandingan pada tahun 2015 sasaran strategis dicapai dengan daya 91,21%, sedangkan pada tahun 2016, daya serap anggaran sebesar 92,83%, terdapat peningkatan realisasi sebesar 1,62%. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, namun semua kegiatan yang dilakukan dapat mencapai keseluruhan target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hambatan dan kendala yang dihadapi Biro Renkeu dalam pelaksanaanprogram dan kegiatan pada tahun 2016 antara lain: 1. Sehubungan dengan kebijakan pemotongan anggaran, yang menyebabkan beberapa pos kegiatan harus direvisi dan memakan waktu yang cukup lama. 2. Adanya arahan dari Pimpinan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran, maka terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH. 2016

50

Langkah tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut, Biro Renkeu perlu menyusun ulang jadwal yang ada, serta menyusun rencana penarikan tahun anggaran 2017 dengan beberapa alternatif. Sehingga apabila terdapat suatu hal yang dapat mengganggu penarikan, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja maupun rencana penarikan yang telah disusun. Selain itu juga dilaksanakan pemanfaatan aplikasi untukmemudahkan proses pengadaan barang/jasa. Tindak lanjut ini harus dijadikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Biro Renkeu pada tahun 2017.

3.4.4 Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Tabel 3.15 Capaian Kinerja Biro Renor Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS 1. Peningkatan

kemampuan dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Lapan 2. Peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan evaluasi program/kegiatan serta koordinasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Lapan 3. Peningkatan kemampuan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pembinaan organisasi, Tatalaksana dan Hukum.

IKU IKU 1: % Kesesuaian program dan anggaran yang akunnya sesuai peraturan

Target 100 %

IKU 2: Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang tepat waktu IKU 3: % Ketepatan waktu penyelesaian laporan kinerja di lingkungan Lapan IKU 4: Jumlah Peraturan Kepala Lapan yang diajukan IKU 5: % Naskah akademis organisasi dan tatalaksana yang diajukan menjadi Perka

13 dokumen

IKU 6: Ketepatan waktu dalam pelayanan dan bantuan hukum

Realisasi

Capaian

99,9%

99,9%

15 dokumen

115.3%

100 %

100%

100%

8 dokumen

8 dokumen

100%

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%


51

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Biro Renkeu Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

IKU

Target 90 %

Realisasi

Capaian

91,9%

101,11%

1. Terselenggaranya perencanaan penganggaran dengan kwalitas prima


2. Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat waktu


85 %

99,88%

117,50%

3. Terselenggaranya penguatan Akuntabilitas kinerja

IKU3: Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/kegiatan yang ditindaklanjuti oleh satker IKU 4: Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja)

85%

100%

117,65%

66

0

79%

Karena adanya perbedaan indikator untuk tahun 2015 dan 2016 maka capaian kinerja Biro Renor 2015 dan Biro Renkeu 2016 tidak dapat dibandingkan.


52

BAB IV PENUTUP

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Biro Renkeu 2016, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa dari beberapa indikator kinerja, target yang ditetapkan sudah dapat dicapai seluruhnya, dengan rata-rata pencapaian mencapai 103,81% ini menggambarkan bahwa kinerja tahun 2016 menunjukan hasil kinerja Biro Renkeu dapat dikatakan berhasil. Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di Biro Renkeu adalah sebesar Rp. 22.666.699.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.20.277.588.784,- atau mencapai 89,46%. Memperhatikan kendala yang dihadapi dan rekomendasi sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Renkeu 2016 atas AKIP Renkeu 2015 terkait penyusunan IKU Eselon III dan IV serta pengukurannya, penyusunan SOP/Pedoman pengumpulan data kinerja, dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja atas pelaksanaan rencana aksi. Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti untuk dibenahi pada 2016 dan terlampir pada Lakin Renkeu 2016 ini. Secara umum dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Biro Renkeu 2016, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi yang terintegrasi untuk perencanaan kebijakan

program kegiatan maupun dalam

pemantauan pelaporan dan evaluasinya yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.


53

Lampiran I


54

Lampiran II

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

SASARAN STRATEGIS 1. Terselenggaranya

perencanaan penganggaran dengan kwalitas prima 2. Terselenggaranya

IKU

Target


90 %


85 %

pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, dan tepat waktu 3. Terselenggaranya IKU3: Persentase rekomendasi penguatan Akuntabilitas hasil evaluasi program/kegiatan kinerja yang ditindaklanjuti oleh satker

85%

IKU 4: Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja)

Jakarta,

66

Januari 2016

Pihak Pertama,

Ir. Henny Setyaningsih, M.Si


55

Lampiran III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Ir. Henny Setyaningsih, M.Si

Jabatan

: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Drs. Ignatius Loyola Arisdiyo, M.Si

Jabatan

: Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Januari 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. Ignatius Loyola Arisdiyo, M.Si



56

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN No. (1) 1.

2.

3.

Sasaran Program / Kegiatan (2) Terselenggaranya perencanaan penganggaran dengan kwalitas prima Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat waktu Terselenggaranya penguatan Akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja

Target

(3)

(4)

b. Persentase kesesuaian RKAKL terhadap Renja

90%

2 Persentase kesesuaian penggunaan akun belanja

85 %

3Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/kegiatan yang ditindaklanjuti oleh satker.

85%

4Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian kinerja)

66

Anggaran

Rp. 10.848.642.000,00

Kegiatan

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi.

Jakarta,

Januari 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. Ignatius Loyola Arisdiyo, M.Si



57

Lampiran IV


58

Lampiran V PENGUKURAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

SASARAN STRATEGIS 1. Terselenggaranya

perencanaan penganggaran dengan kwalitas prima 2. Terselenggaranya pelaporan keuangan LAPAN yang akuntabel, andal dan tepat waktu 3. Terselenggaranya

penguatan Akuntabilitas kinerja

IKU

Target

Realisasi


90 %

91%


85 %

99,88%

IKU3: Persentase rekomendasi hasil evaluasi program/kegiatan yang ditindaklanjuti oleh satker

85%

100%

IKU 4: Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja)

66

0%


59

Lampiran VI


60

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TH

Recommend Documents