LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2015

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Jakarta, Januari 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 ini dapat tersusun tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap entitas akuntabilitas kinerja baik pusat maupun daerah diharuskan untuk menyusun Laporan Kinerja dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya dalam satu tahun. Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Biro Organisasi dan Kepegawaian merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai unit kerja setingkat eselon II, Biro Organisasi dan Kepegawaian diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerjanya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 disusun dengan bertitik tolak pada Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang memuat sasaran, kegiatan, indikator kinerja utama, dll. Di dalam Laporan Kinerja yang telah disusun juga terdapat penjabaran Hasil Analisa Capaian Kinerja Per Indikator Kegiatan Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran yang menjadi pertimbangan dalam hal pencapaian penggunaan sumber daya. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan kami. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ttd Kasdi Subagyono

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Pembangunan pertanian yang berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis merupakan pembangunan yang sangat kompleks yang melibatkan sub-sub sistem, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Sedangkan dilihat dari aspek-aspeknya, pembangunan pertanian juga merupakan pembangunan yang mempunyai cakupan aspek yang luas, mulai dari sumber daya (modal, lahan, sumber daya manusia, teknologi, dsb) sampai dengan sistem administrasi dan manajemen. Pembangunan pertanian yang saat ini diselenggarakan dilakukan dalam suatu kondisi masyarakat yang lebih kritis dengan tuntutan pelayanan dan perhatian pemerintah yang lebih tinggi, iklim demokratisasi yang mulai berkembang, serta membanjirnya produk-produk pertanian dari luar negeri. Sedangkan dalam sistem pemerintahan nasional juga terjadi perubahan yang cukup mendasar yakni otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang baru saja diubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Otonomi daerah telah merubah paradigma sentralistis menjadi desentralistis, yang ditandai dengan dilaksanakannya otonomi daerah sebagaimana ditetapkan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut, telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tatanan pemerintahan yang disebabkan oleh terjadinya peralihan urusan/kewenangan, yaitu dari Pemerintah Pusat kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota, dan Propinsi kepada Kabupaten/Kota. Pembangunan Pertanian yang modern, tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem agribisnis sebagaimana diuraikan diatas hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM Aparatur Pertanian dan sistem Administrasi dan Manajemen Pembangunan Pertanian ini sangat diperlukan dan bahkan


iii ii

merupakan bagian yang tak terpisahkan (condition sine quanon) dari pembangunan pertanian itu sendiri (to develop the administration in order to administrate the development efficiency) Upaya untuk mewujudkan suatu SDM Aparatur Pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang handal secara konsisten terus menerus dilakukan, yang meliputi upaya untuk mewujudkan suatu kelembagaan pertanian yang kokoh dan professional, penyusunan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien, dan pengembangan jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pertanian yang professional, pengembangan budaya kerja serta pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Perkembangan lingkungan strategis tersebut diatas baik domestik maupun internasional secara tidak langsung telah menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara operasional bertanggung jawab dalam pembangunan sistem administrasi dan manajemen pada kedudukan yang penting dan strategis, khususnya dalam pembentukan kelembagaan yang kokoh dan professional, penyusunan sistem dan prosedur yang dapat menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan pertanian, serta peningkatan profesionalisme SDM aparatur pertanian, yang kesemuanya sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dalam tahun 2015, program kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian diletakkan dalam kerangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, melalui Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pertanian.


iii v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ..............................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................

vi

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang................................................................................................................

1

B. Organisasi dan Fungsi ....................................................................................................

1

C. Sumber Daya Manusia ..................................................................................................

2

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis ..........................................................................................................

3

1. Visi ...............................................................................................................................

3

2. Misi .............................................................................................................................

4

3. Tujuan .........................................................................................................................

4

4. Sasaran Strategis ........................................................................................................

4

5. Cara Pencapaian Tujuan Sasaran ..............................................................................

5

B. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 ..................................................

7

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi........................................................................................

10

1. Penataan Kelembagaan .......................................................................................

12

2. Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja ............

13

3. Penataan Ketatalaksanaan ..................................................................................

16

4. Reformasi Birokrasi ..............................................................................................

18

5. Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai ............................

20

6. Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai .........

39

7. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan ...............

42

8. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran ...........................................................

45


vii iv

9. Kegiatan dan Pembinaan .....................................................................................

47

B. Realisasi Anggaran .....................................................................................................

50

BAB IV. PENUTUP 

Penutup ..........................................................................................................................

52

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 2. Struktur Organisasi Biro 3. Sebaran Pegawai Per 31 Desember 2015


ix v

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2015 ....................................................................... 8

Tabel 2.

Matriks Penetapan Kinerja Tahun 2015................................................................... 9

Tabel 3.

Analisa Capaian Kinerja Tahun 2015 ............................................................................. 10

Tabel 4.

Capaian Indikator Penataan Kelembagaan Tahun 2010 – 2014 & 2015 ............... 13

Tabel 5.

Capaian Indikator Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2010 – 2014 & 2015 ................................................................ 15

Tabel 6.

Capaian Indikator Ketatalaksanaan Tahun 2010 – 2014 & 2015 .................................... 17

Tabel 7.

Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014 & 2015 ...............................

Tabel 8.

Rekapitulasi Jabatan Struktural Kementerian Pertanian ........................................ 21

Tabel 9.

Sandingan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian ........................................... 21

Tabel 10.

Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kementerian Pertanian

19

Tahun 2014 ................................................................................................................ 22 Tabel 11.

Rekapitulasi Sasaran Kerja Pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2015 ............ 23

Tabel 12.

Rekapitulasi Kartu Identitas PNS yang Terbit Selama Tahun 2015 ........................ 24

Tabel 13.

Rekapitulasi Pembuatan KPE Tahun 2015 ............................................................... 24

Tabel 14.

Rekapitulasi Penyampaian LHKPN Kementerian Pertanian ................................... 25

Tabel 15.

Rekapitulasi kelulusan Ujian Dinas Tk.I pada bulan Februari 2015 per Eselon I ... 26

Tabel 16.

Rekapitulasi kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada bulan Februari 2015 per Eselon I ........................................................................................ 26

Tabel 17.

Rekapitulasi kelulusan Ujian Dinas Tk.I pada bulan Juni 2015 per Eselon I .......... 27

Tabel 18.

Rekapitusali kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada bulan Juni 2015 per Eselon I ............................................................................................... 27

Tabel 19.

Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian ....... 28

Tabel 20.

Rekapitulasi Usulan Tanda Kehormatan dan Penghargaan Menteri Pertanian.... 29

Tabel 21.

Rekapitulasi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tahun 2015............... 29

Tabel 22.

Rekapitulasi Layanan Kesehatan Klinik Pratama Kementan................................... 37

Tabel 23.

Capaian Indikator Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Tahun 2010 – 2014 & 2015 ....................................................................................... 38

Tabel 24.

Rekapitulasi SK Pegawai Baru ................................................................................... 40


vi xi

Tabel 25.

Capaian Indikator Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Tahun 2010 – 2014 & 2015............................................. 42

Tabel 26.

Capaian Indikator Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Tahun 2010 – 2014 & 2015 .................................................................... 45

Tabel 27.

Capaian Indikator Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Tahun 2010 – 2014 & 2015 ........................................................................................................................ 47

Tabel 28.

Capaian Indikator Kegiatan dan Pembinaan Tahun 2010 – 2014 & 2015 ............. 50

Tabel 29.

Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 dan 2015 ........................................................ 51


xiii vii

I PENDAHULUAN

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pembangunan SDM aparatur pertanian di era reformasi birokrasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peranan yang penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan pertanian pada khususnya. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan administrasi dan manajemen di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu sebagai in house consultant management di lingkungan Kementerian Pertanian. Peran dan kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang baru saja disempurnakan kembali dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sangat diperlukan dalam rangka operasionalisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Daerah. Selain itu, saat ini kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 20152019, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian.

B. Organisasi dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat Kementerian Pertanian. Dalam hal pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian


1

BAB I : PENDAHULUAN

tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan budaya kerja; b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Sedangkan susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian seperti pada Lampiran 1.

C. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian per tanggal 31 Desember 2015 berjumlah 247 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut terdapat 49 orang pegawai yang dipekerjakan dan 39 orang pegawai yang diperbantukan pada instansi pemerintah lain sehingga total jumlah pegawai yang ada di Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah sebanyak 159 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut, terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 27 orang, golongan III sebanyak 111 orang dan golongan IV sebanyak 21 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 25 orang, Diploma sebanyak 30 orang, S1 sebanyak 63 orang, dan S2 sebanyak 41 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Bagian Organisasi sebanyak 15 orang, Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokr asi sebanyak 26 orang. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebanyak 34 orang, Bagian Mutasi sebanyak 23 orang, Klinik Pratama sebanyak 50 orang, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebanyak 11 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian seperti pada Lampiran 2.

2


II PERENCANAAN KINERJA

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai tolok ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

A.

Rencana Strategis Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 - 2019 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Seketariat Jenderal Tahun 2015 – 2019, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian telah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015 – 2019 dan juga mempertimbangkan aspek tugas pokok fungsi organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja; 2. Koordinasi dan penyempurnaan tatalaksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; 3. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; 4. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkanlah visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut: 1.

VISI “Menjadi agen perubahan (agent of change) dalam memperkuat kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur pertanian”.


3


2.

MISI Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Memperkuat kelembagaan pertanian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas serta sesuai dengan beban tugasnya. b. Memperkuat ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah. c. Meningkatkan kualitas penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh stakeholders. d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kinerja sumber daya manusia aparatur pertanian.

3.

TUJUAN Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Memperkuat kelembagaan bidang pertanian (Pusat dan Daerah) yang tepat ukuran dan fungsi. b. Memperkuat ketatalaksanaan birokrasi pertanian (sistem, prosedur dan tata hubungan kerja) yang lebih efektif dan efisien. c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanian (pelayanan prima kepada stakeholders). d. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja SDM aparatur pertanian yang lebih baik. e. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai. f. Melaksanakan fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dalam pencapaian output strategis biro.

4.

SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya organisasi birokrasi pertanian (pusat dan daerah) dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih serta struktur organisasi yang sesuai dengan beban tugasnya. b. Meningkatnya sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. c. Terwujudnya budaya kerja aparatur pertanian sesuai dengan nilai-nilai yang ada serta penerapan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder bidang pertanian. d. Terwujudnya profesionalisme dan kinerja pegawai yang baik melalui penerapan sistem manajemen ASN; perencanaan, pengembangan karir, dan kinerja pegawai. e. Meningkatnya pembinaan, layanan administrasi, dan kesejahteraan pegawai. f. Melakukan fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dalam pencapaian output strategis biro.

4



5.

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pembinaan aparatur pertanian adalah kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan SDM aparatur pertanian.

b.

Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

c.

Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan beban tugasnya. Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi yang setepat-tepatnya antar unit kerja lingkup Kementan dan dengan instansi terkait. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan. Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih terkoordinasi antara instansi terkait (pelayanan satu atap).

Kegiatan Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja eselon II dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada


5


capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatankegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di atas, nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. d.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Pertanian adalah telah dikeluarkan peraturan Menteri Pertanian RI tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan aturan tersebut Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai berikut; 1. Jumlah dokumen penataan kelembagaan yang dihasilkan 2. Jumlah laporan pembinaan jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja 3. Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan 4. Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai yang dihasilkan Indikator Kinerja Utama disusun sebagai intrumen yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama ini akan menjadi salah satu bahan dalam usaha perbaikan kinerja kedepan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Indikator Kinerja Utama selanjutnya dijabarkan kedalam output kegiatan strategis dan output kegiatan fasilitasi yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawian, penjabarannya adalah sebagai berikut;  Output Strategis 1. Jumlah dokumen penataan kelembagaan yang dihasilkan; - Penataan Kelembagaan sebanyak 4 Dokumen 2. Jumlah laporan pembinaan jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja; - Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja sebanyak 6 Dokumen 3. Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan; - Ketatalaksanaan sebanyak 4 Dokumen - Reformasi Birokrasi sebanyak 4 Dokumen 4. Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai yang dihasilkan; - Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai sebanyak 19 Dokumen

6



- Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai sebanyak 9 Dokumen - Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan sebanyak 2 Dokumen  Output Fasilitasi - Jumlah laporan perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; - Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran sebanyak 1 Laporan - Kegiatan dan Pembinaan sebanyak 4 Laporan B.

Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Kontruksi Rencana Kinerja Strategis di atas selanjutnya dijabarkan secara lebih fokus dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Organisasi dan Kepegawaian. Rencana Kinerja Tahunan merupakan sebuah rencana pencapaian kinerja yang akan direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Perjanjian Kinerja merupakan Kontrak Kinerja antara kepala satuan kerja dengan atasannya langsung dalam satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dilakukan evaluasi skala prioritas berdasarkan ketersediaan anggaran. Penetapan kinerja juga akan menjadi dasar dalam menyusun laporan kinerja dengan memperhatikan seluruh hasil analisis capaian kinerja yang diukur secara komprehensif. Rencana dan Penetapan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2014 dapat diuraikan seperti pada tabel di bawah ini. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja (Output Kegiatan)

Target

A. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas, dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya

Penataan Kelembagaan Output : Jumlah dokumen dibidang 4 Dokumen penguatan kelembagaan Kementerian Pertanian baik kantor pusat maupun daerah (UPT) serta hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan

B. Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional

Pembinaan Jabatan Fungsional Output : Jumlah dokumen pembinaan, koordinasi dan evaluasi jabatan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian Pembinaan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Output : Jumlah dokumen pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelayanan publik dan budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Output : Jumlah dokumen pembinaan, kordinasi, dan pemantauan di

C. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan budaya kerja D. Terwujudnya sistem, prosedur, dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan


3 Dokumen

3 Dokumen

8 Dokumen

7


Sasaran Strategis

efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi

Indikator Kinerja (Output Kegiatan)

Target

bidang ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi

E. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai

Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Output : Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di Kementerian Pertanian

F. Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian

Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Output : Jumlah dokumen peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan pemberhentian pegawai Kementerian Pertanian

G. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan

Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Output : Jumlah laporan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan SDM aparatur pertanian melalui organisasi kedinasan

H. Fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Output : Jumlah laporan perencanaan dan pengelolaan anggaran biro Kegiatan dan Pembinaan Output : Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan lingkup biro

19 Dokumen

9 Dokumen

2 Laporan

1 Dokumen

4 Laporan

Tabel 1. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS 1 Penataan kelembagaan, pelayanan administrasi perencanaan serta pengembangan pegawai dan mutasi

INDIKATOR KINERJA 2 Jumlah dokumen penataan kelembagaan yang dihasilkan - Penataan Kelembagaan Jumlah dokumen pembinaan jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja - Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja

TARGET 3 4 Dokumen

6 Dokumen

Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan reformasi

8



birokrasi yang dilaksanakan 1. Ketatalaksanaan 2. Reformasi Birokrasi

4 Dokumen 4 Dokumen

Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai yang dihasilkan 1. Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai 2. Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai 3. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Jumlah laporan perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan yang dihasilkan 1. Perenanaan dan Pengelolaan Anggaran 2. Kegiatan dan Pembinaan

Kegiatan Penataan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian

19 Dokumen 9 Dokumen 2 Laporan

1 Laporan 4 Laporan

Anggaran Rp. 21.122.500.000,-

Tabel 2. Matriks Akhir Perjanjian Kinerja Tahun 2015


9

III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pelaksanaan kegiatan tahun 2015 merupakan tahun pertama dari penjabaran rencana kinerja periode 2015 – 2019. Dalam rencana kinerja 2015 – 2019, program kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian pada umumnya berupa pemantapan – pemantapan dari program kerja periode sebelumnya sehingga bentuk dari output kegiatan secara substansi masih sama hanya berbeda pada penekanan kegiatan. Fokus kegiatan pada tahun ini lebih ditekankan pada penguatan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yaitu pada Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik. Selain itu, kegiatan juga difokuskan untuk menindaklanjuti peraturan yang baru terbit pada tahun ini dan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara. Gambaran capaian kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat diketahui dari hasil analisa capaian kinerja yaitu dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja tahun berjalan, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja jangka menengah, dan analisis lainnya. Analisa capaian kinerja tahun 2015 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini : Tabel 3. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

%

OUTPUT STRATEGIS Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian dalam Agenda Reformasi Birokrasi

Penguatan Kelembagaan Output : Jumlah dokumen dibidang 4 Dokumen kelembagaan Kementerian Pertanian baik kantor pusat maupun daerah (UPT) serta hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Output : Jumlah dokumen 6 Dokumen pembinaan, koordinasi dan evaluasi jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja

4 Dokumen

100

7 Dokumen

116


10


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Penguatan Ketatalaksanaan Output : Jumlah dokumen pembinaan, kordinasi, dan pemantauan di bidang ketatalaksanaan Reformasi Birokrasi Output : Jumlah dokumen pembinaan, kordinasi, dan pemantauan di bidang Reformasi Birokrasi Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Output : Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di Kementerian Pertanian Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Output : Jumlah dokumen peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan pemberhentian pegawai Kementerian Pertanian

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

4 Dokumen

4 Dokumen

100

4 Dokumen

5 Dokumen

125

19 Dokumen

19 Dokumen

100

9 Dokumen

9 Dokumen

100

2 Laporan

100

1 Laporan

100

4 Laporan

100

Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Output : Jumlah laporan pembinaan, 2 Laporan koordinasi, dan pemantauan SDM aparatur pertanian melalui organisasi kedinasan OUTPUT FASILITASI Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Output : Jumlah laporan 1 Laporan perencanaan dan pengelolaan anggaran biro Kegiatan dan Pembinaan Output : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan lingkup biro

11

4 Laporan


%


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja dari indikator output kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bahkan pada tahun ini terdapat dua indikator output yang memiliki realisasi kinerja di atas 100%. Rincian penjelasan dari analisa capaian kinerja masing-masing indikator output kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut; 1. Penataan Kelembagaan Penguatan kelembagaan merupakan salah satu wujud pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan di Kementerian Pertanian. Arah penyusunan kelembagaan Kementerian Pertanian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut, besaran organisasi masing-masing eselon I tidak harus sama dan seragam tetapi sesuai dengan beban tugasnya. Target kinerja penguatan kelembagaan pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 Dokumen. Dari target kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya dapat terealisasi atau 100% tercapai. Rincian dari Capaian Kinerja Penguatan Kelembagaan adalah sebagai berikut; 1) Dokumen tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015. 2) Dokumen tentang Komisi Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/OT.160/2/2015 tanggal 2 Februari 2015. 3) Laporan Penataan Kelembagaan Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Selama tahun 2015 tidak ada penyusunan Rincian Tugas Pokok Eselon IV seperti yang banyak dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan tahun ini berupa fasilitasi pengalihan beberapa UPT sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian yang baru (Permentan Nomor 43 Tahun 2015), dengan rincian sebagai berikut; a) Surat Menteri Pertanian kepada Menteri PAN dan RB Nomor: 198/OT.020/M/9/2015 tanggal 9 September 2015 perihal Pengalihan Badan Benih Nasional dan Pengalihan UPT. b) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 693/Kpts/OT.010/12/2015 tentang Pengalihan Kedudukan Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian. c) Konsep usulan pembentukan Loka Pengujian Varietas Tanaman Manoko Lembang sebagai UPT dibawah Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan usulan pembentukan Balai Veteriner di Propinsi Papua. 4) Dokumen peningkatan efektifitas kelembagaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bidang pertanian yaitu berupa Rekomendasi Indikator Pembagian Urusan Bidang Pertanian sebagai masukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Hasil capaian kinerja indikator output Penataan Kelembagaan pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2014) menunjukkan bahwa capaian indikator ini TETAP atau tercapai seluruhnya sesuai dengan target kinerja (100%).


12


Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Penguatan Kelembagaan selama periode tahun 2010 – 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010

4 Dokumen/ Laporan 4 Dokumen/ Laporan

100

2011


100

2012


100

2013


100

2014


100

2015


100

Tabel 4. Capaian Indikator Penataan Kelembagaan Tahun 2010 – 2014 & 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa target kinerja dari output Penguatan Kelembagaan Tahun 2015, sehingga dari keterangan di atas dapat diartikan juga bahwa pelaksanaan kegiatan Penataan Kelembagaan telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Penataan Kelembagaan, antara lain; 1) Forum Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian; Kegiatan ini diadakan setiap tahun dan dihadiri oleh para kepala/wakil dari UPT dan staf yang membidangi Ortala dari eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian tahun 2015 diselenggarakan pada tanggal 26-28 Agustus 2015 di Universitas Negeri Yoyakarta (UNY). 2) Rapat koordinasi tentang kelembagaan yang rutin dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait (Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementan dan Kementerian PAN dan RB). Indikator kinerja output Penataan Kelembagaan pada Tahun 2015 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 802.700.000,- Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 772.145.497,- atau 97,62%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 30.554.503,- atau 2,38%. 2. Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja merupakan output kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai, pengukuran kualitas budaya kerja pegawai dan mewujudkan organisasi pemerintah yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Target kinerja output kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2015 adalah sebanyak 6 Dokumen. Dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi sebanyak 7 Dokumen atau sebesar 116%. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja adalah sebagai berikut;

13



1) Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Permepan&RB RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan. 2) Dokumen Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional dengan rincian; a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KP.240/5/2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak; b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KP.240/5/2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan; c) Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/KP.240/9/2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; d) Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.110/12/2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. 3) Dokumen tentang pedoman formasi pegawai jabatan fungsional dengan rincian; a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian; b) Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT. 110/11/2015 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan; c) Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT. 110/12/2015 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. 4) Dokumen Factor Evaluation System (FES) jabatan fungsional RIHP yang terdiri; a) FES (Factor Evaluation System) jabatan fungsional Pemeriksa PVT sebagai bahan pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pemeriksa PVT dan, telah disampaikan melalui surat Menteri Pertanian Nomor 155/KP.240/M/7/2015 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 6 Juli 2015 b) FES (Factor Evaluation System) jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagai bahan pengusulan tunjangan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, telah disampaikan melalui surat Menteri Pertanian Nomor 155/KP.240/M/7/2015 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 6 Juli 2015 5) Dokumen di Bidang Pelayanan Publik dan Budaya Kerja yang terbit pada tahun 2015 yaitu; a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian. b) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1289/Kpts/OT.050/04/2015 tentang Pembentukan Sub UPG Lingkup Sekretariat Jenderal. c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2015 tentang Pedoman Nilai Budaya Kerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian.


14


d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.070/6/2015 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penilaian Nilai Budaya Kerja Di Lingkungan Kementerian Pertanian. 6) Laporan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian yang terdiri dari; a) Penilaian pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) berprestasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Proses penilaian telah dilakukan dengan mengacu Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Tahun 2015, Pemberian Penghargaan Abdibaktitani dan Dialog Interaktif dengan penerima penghargaan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2015. b) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Kementerian Pertanian. Pelaksanaan pengukuran dilakukan pada 9 UKPP dan 160 UPT lingkup Kementerian Pertanian. Hasil Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015. Nilai IKM= 3,232, konversi= 80,39, kualitas pelayanan B (baik). 7) Laporan Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian Hasil pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 dengan jumlah responden total sebanyak 18.006 dari 20.213 pegawai atau 89.08% dengan perolehan nilai sebesar 3.503 dengan nilai konversi budaya kerja sebesar 87.58, mendapat predikat SANGAT BAIK. Dari 5 (lima) butir indikator, nilai tertinggi adalah integritas sebesar 3.565 dengan konversi 89,13, sedangkan nilai terendah adalah komitmen sebesar 3.434 dengan nilai konversi 85,85. Hasil capaian kinerja indikator output Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2014 menunjukkan hasil yang sama pada indikator kinerja ini. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2010 – 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010


100

2011


100

2012 2013

6 Dokumen/ Laporan 6 Dokumen/ Laporan 6 Dokumen/ Laporan 6 Dokumen/ Laporan

100 100

2014


116

2015


116

Tabel 5. Capaian Indikator Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2010 – 2014 & 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahun 2015 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja telah berjalan dengan “BAIK”.

15



Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja, antara lain; 1) Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian Dilaksanakan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian pada tanggal 9 s/d 11 September 2015. Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat. dihadiri oleh 80 (delapan puluh) orang peserta dari Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Ketahanan Pangan Daerah se Indonesia; 2) Forum Koordinasi Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional RIHP Dilaksanakan di Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian pada tanggal 4 s/d 6 Maret 2015. Forum Koordinasi Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian dihadiri oleh Anggota Tim Penilai dan Anggota Sekretariat Tim Penilai Kementerian Pertanian dari 10 (sepuluh) jenis jabatan fungsional rumpun ilmu hayat lingkup pertanian. Peserta sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang; 3) Ekspose Hasil Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik Bidang Pertanian; 4) Ekspose Hasil Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Pertanian. Indikator kinerja output Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja pada Tahun 2015 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 1.087.775.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 1.056.136.046,- atau 97,09%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 31.638.954,- atau 2,91%. 3. Penataan Ketatalaksanaan Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan dibidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang ketatalaksanaan lingkup Kementerian Pertanian. Target kinerja output Penguatan Ketatalaksanaan pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 Dokumen. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat terealisasi atau 100%. Rincian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut; 1) Dokumen Sistem dan Prosedur dan Pembakuan Sarana Kerja Kementerian Pertanian yang dapat disusun; a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan /HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal. b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan /PW.230/5/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pertemuan /Rapat Di Luar Kantor Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian 2) Dokumen Pembinaan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Kementerian Pertanian a) Penyusunan Peta Bisnis Proses Kementerian Pertanian berdasarkan Renstra Tahun 2010 s.d 2014 dalam rangka penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian.


16


b) Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan lingkup Badan Karantina Pertanian. 3) Laporan Fasilitasi Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan Kerja Bidang Pertanian, dengan rincian; a) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan. b) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. c) Pemetaan Urusan Pemerintah bidang Pertanian tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian d) Penyusunan Indikator Teknis dan Skala Interval Pemetaan Urusan bidang Pertanian sebagai bahan Instrumen untuk Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 4) Laporan pelaksanaan penyusunan Bulletin Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015, dengan rincian; a) Penerbitan Buletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi I Periode Januari s.d Maret 2015 b) Penerbitan Buletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi II Periode April s.d Juni 2015 c) Penerbitan Buletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi III Periode Juli s.d September 2015 d) Penerbitan Buletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi IV Periode Oktober s.d Desember 2015 Hasil capaian kinerja indikator output Ketatalaksanaan pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2014) menunjukkan bahwa capaian indikator ini TETAP atau tercapai seluruhnya sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Ketatalaksanaan Tahun 2010 – 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010


100

2011


100

2012 2013


100 100

2014


100

2015


100

Tabel 6. Capaian Indikator Ketatalaksanaan Tahun 2010 – 2014 & 2015

17



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahun 2015 seluruhnya tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Output Penguatan Ketatalaksanaan telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Penguatan Ketatalaksanaan, antara lain: 1) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dihadiri oleh seluruh perwakilan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 2) Rapat koordinasi bidang ketatalaksanaan yang rutin dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait (Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementan, Kementerian PAN dan RB, dan Kementerian Dalam Negeri). Indikator kinerja output Ketatalaksanaan pada Tahun 2015 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 300.450.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 282.686.100,- atau 94,09%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 17.763.900,- atau 5,91%. 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dibidang Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Agenda Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan meliputi 9 (Sembilan) program dan 29 (Dua puluh sembilan) kegiatan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Target kinerja output kegiatan Reformasi Birokrasi pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 Dokumen. Dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi sebanyak 5 Dokumen atau sebesar 125%. Rincian dari Capaian Kinerja dari Indikator Output Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut; 1) Draft Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Dokumen ini merupakan Guide Lines pelaksanaan RB di Lingkungan Kementerian Pertanian yang akan diterapkan selama lima tahun ke depan. Rincian kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut; a) Melaksanakan Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian b) Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Road Map Kementerian Pertanian berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, antara lain, Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penguatan Kelembagaan/Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. c) Mempersiapkan Program, kegiatan dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. d) Penetapkan SK Menteri Pertanian kaitannya dengan Road Map 2) Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi (PMPRB). Kegiatan ini merupakan evaluasi mandiri reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama setahun dengan rincian kegiatan; a) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, kaitannya dengan agenda program Reformasi Birokrasi. b) Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


18


c) Menyusun Dokumen hasil Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi d) Melaksanakan Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 3) Laporan Penetapan Perubahan Nama Kelas dan Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian dengan rincian kegiatan; a) Melakukan identifikasi usulan perubahan nama dan kelas jabatan. b) Mengusulkan perubahan nama kelas dan jabatan. c) Menyusun perubahan nama dan kelas jabatan yang telah ditetapkan Kementerian PAN dan RB dengan Penetapan Surat Keputusan Menteri Pertanian sesuai dengan perubahan nama dan kelas jabatan. 4) Laporan Pelaksanaan Program Quick Wins Kementerian Pertanian dengan rincian kegiatan; a) Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik UPT teknis yang direncanakan sebagai Instansi dengan kategori Quick Wins b) Melakukan penyusunan Surat Keputsan menteri pertanian Quick Wins Kementerian pertanian. c) Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan quick wins bagi upt teknis yang di tetapkan selaku Institusi UPT quick wins. 5) Laporan Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan di Kementerian Pertanian Rekonsiliasi data pemangku jabatan merupakan suatu proses analisis dan penentuan kelas jabatan bagi pegawai dilingkungan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2015 telah dilakukan Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan sebanyak 12 (Dua belas) kali dengan melibatkan seluruh pengelola kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian dan juga telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Capaian kinerja indikator output Reformasi Birokrasi tahun 2015 menunjukkan hasil TETAP jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010


100

2011


100

2012 2013


100 100

2014


125

2015


125

Tabel 7. Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014 & 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja Reformasi Birokrasi tahun 2015 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan dengan “BAIK”.

19



Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Reformasi Birokrasi, antara lain; 1) Rapat Koordinasi Tim PMPRB Lingkup Kementerian Pertanian 2) Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian Indikator kinerja output Reformasi Birokrasi pada Tahun 2015 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 971.300.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 928.661.348,- atau 95,61%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 42.638.652,- atau 4,39%. 5. Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai merupakan output kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi di bidang formasi kepegawaian, peningkatan kualitas kompetensi pegawai dan memberikan jaminan kesejahteraan pegawai dalam bentuk pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Kementerian Pertanian. Target kinerja output kegiatan Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai pada tahun 2014 adalah sebanyak 19 Dokumen. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat terealisasi atau 100%. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Kinerja Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai adalah sebagai berikut; 1) Laporan Pengelolaan Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pertanian telah melakukan perekaman dan pencatatan data pegawai melalui suatu aplikasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Aplikasi SIMPEG dibangun dalam kontruksi WEB Base sehingga untuk mengaksesnya dibutuhkan browser internet. Penggunaan aplikasi berbasis web membuat aplikasi ini menjadi lebih fleksibel dan cepat dalam penyajian data. Aplikasi SIMPEG diakses dengan alamat http://aplikasi3.pertanian.go.id/simpeg. Selama tahun 2015, telah dilakukan beberapa kali koordinasi dan evaluasi dengan pengelola kepegawaian unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu antara lain; a) Pertemuan pertama yaitu penyempurnaan Database kepegawaian yang akurat di lingkungan Kementan serta evaluasi aplikasi SIMPEG pada tanggal 10 – 11 Maret 2015 di BBP2TP Bogor, jumlah peserta 50 orang, dengan agenda kegiatan paparan jumlah pegawai dan perbaikan beberapa data PNS yang belum lengkap dari masingmasing pengelola unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. b) Pertemuan kedua yaitu Koordinasi dan Integrasi SIMPEG Kementan berdasarkan permentan 61 tahun 2010 dan permentan nomor 43 tahun 2015 pada tanggal 16 18 Nopember 2015 di BBP2TP Bogor, jumlah peserta 70 orang, dengan agenda kegiatan:  Kebijakan pengelolaan SIMPEG Aparatur  Sosialisasi Permentan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Kementerian Pertanian (SIM ASN Kementan)  Pengembangan aplikasi SIMPEG sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN


20


 Penyesuaian database SIMPEG dengan Permentan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang OTK Kementan. Dengan rincian dibawah ini:

Tabel 8. Rekapitulasi Jabatan Struktural Kementerian Pertanian

Tabel 9. Sandingan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian

2) Laporan Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot 60%, yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan dan Perilaku Kerja yang mempengaruhi pencapaian sasaran kerja sebagai perilaku produktif dengan bobot 40% (Peraturan

21



Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS). Kegiatan Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2015 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: a) Pertemuan dalam rangka Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2014 dan Pemetaan SKP Tahun 2015 pada tanggal 3 – 4 Juni 2015 di Wisma Pertanian Cipayung, jumlah peserta 56 orang, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : NO

UNIT KERJA

1

Sekretariat Jenderal

2

JUMLAH PEGAWAI

PROGRESS (SELESAI/BELUM)

KETERANGAN DPK= 52, DPB= 39, belum= 39 TB= 3, belum= 14 DPK= 98, TB= 4, belum= 60 TB= 5, belum= 188 DPK= 27, TB= 2, belum= 17 DPK= 1, TB= 7, belum= 19 DPK= 4, TB= 1, belum= 109 DPK=1, TB=2, belum= 68 DPK= 15, TB= 10, belum= 5.663 TB= 5, belum= 24

1.136

1.006

130

Ditjen PSP

342

325

17

3

Ditjen Tanaman Pangan

765

603

162

4

Ditjen Hortikultura

384

191

193

5

Ditjen Perkebunan

1.137

1.091

46

6

Ditjen PKH

2.199

2.172

27

7

Ditjen PPHP

374

260

114

8

Inspektorat Jenderal

287

216

71

9

Badan Litbang Pertanian

7.468

1.780

5.688

10

Badan PPSDM Pertanian

2.278

2.249

29

11

Badan Ketahanan Pangan

302

300

2

TB= 2

12

Badan Karantina Pertanian

3.686

1.999

1.687

TB= 10, belum= 1677

20.358

12.192

8.166

JUMLAH

Tabel 10. Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2014

NO

UNIT KERJA

1


2

Ditjen PSP

JUMLAH PEGAWAI

PROGRESS (SELESAI/BELUM)

KETERANGAN

1.136

190

946

DPK= 52, DPB= 39, belum= 855

342

0

342

TB= 3, belum= 339


22


3

Ditjen Tanaman Pangan

765

0

765

DPK= 98, TB= 4, belum= 663

4

Ditjen Hortikultura

384

0

384

TB= 5, belum= 379

5

Ditjen Perkebunan

1.137

999

138

6

Ditjen PKH

2.199

1.484

715

7

Ditjen PPHP

374

0

374

8


287

0

287

9


7.468

0

7.468

10

Badan PPSDM Pertanian

2.278

2.111

167

TB= 5, belum= 162

11


302

300

2

TB= 2

12


3.686

3.296

390

TB= 10, belum= 380

20.358

8.380

11.930

JUMLAH

DPK= 27, TB= 2, belum= 109 DPK= 1, TB= 7, belum= 707 DPK= 4, TB= 1, belum= 369 DPK=1, TB=2, belum= 284 DPK= 15, TB= 10, belum= 7.443

Tabel 11. Rekapitulasi Sasaran Kerja Pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2015

3) Laporan Perencanaan Kebutuhan PNS Kementerian Pertanian Penyusunan formasi di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/5548/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 hal Optimalisasi Kebutuhan ASN Sistem e-Formasi sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri PAN dan RB Nomor B-2156/M.PAN-RB/5/2014 tentang Penerapan Sistem e-Formasi. Beberapa hal telah dilakukan dalam rangka penyusunan kebutuhan pegawai selama tahun 2015, yaitu: a) Pertemuan dalam rangka Penyusunan Formasi dan Penyempurnaan e-formasi Kementerian Pertanian Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 16-17 Maret 2015 di BBP2TP Bogor, jumlah peserta 80 orang, Dengan hasil proses perekaman/input data dengan menggunakan sistem aplikasi e-formasi di lingkungan Kementerian Pertanian. b) Input data ke aplikasi e-formasi dilaksanakan, secara bertahap seluruh instansi pemerintah mengisi analisis jabatan (anjab) khusus untuk instansi yang membutuhkan formasi tahun 2015 diwajibkan untuk mengisi anjab. (dilakukan masing-masing unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian). c) Menindaklanjuti hasil sesuai aplikasi e-formasi telah disampaikan kebutuhan untuk mendukung program Nawacita melalui surat, Menteri Pertanian Nomor B1471/KP.020/A/04/2015 dan tanggal 28 April 2015 Hal Daftar Nama dan Kebutuhan Jabatan Prioritas Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 dengan jumlah usulan selama 5 tahun sebanyak 3.499 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) formasi akan tetapi berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 hal Penundaan Penambahan

23



Pegawai ASN Tahun 2015, dinyatakan bahwa dalam masa penundaan ini K/L/Pemda untuk menyelesaikan proses anjab dan abk serta perlu perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai. 4) Laporan Pengelolaan Identitas PNS Kementerian Pertanian Kegiatan pengelolaan identitas PNS meliputi pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Tabungan Pegawai Negeri Sipil (Taspen), Kartu Asuransi Kesehatan (Taspen), Kartu Suami/ Istri, dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Pembuatan kartu identitas PNS ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jumlah kartu identitas PNS yang dapat diterbitkan selama tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut ini: Tabel 12. Rekapitulasi Kartu Identitas PNS yang Terbit Selama Tahun 2015

NO

UNIT KERJA

KARPEG

KARIS

KARSU

TASPEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sekretariat Jenderal Ditjen PSP Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Perkebunan Ditjen PKH Ditjen PPHP Inspektorat Jenderal Badan Litbang Pertanian Badan PPSDM Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian JUMLAH

6 16 4 4 3 1 34

27 7 23 7 5 7 14 10 6 12 19 8 145

15 5 3 10 14 2 6 2 1 8 4 70

8 3 1 1 4 17

Pembuatan KPE secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan bekerja sama dengan pihak ketiga serta kementerian/ lembaga. Proses pembuatan KPE dimulai dari melakukan pendataan, pencocokan, pengambilan photo, dan sidik jari. Hasil akhir dari pelaksanaan pembuatan KPE bagi pegawai lingkup Kementan dapat dilihat pada table dibawah ini: Tabel 13. Rekapitulasi Pembuatan KPE Tahun 2015

NO 1 2 3 4 5 6 7

UNIT KERJA Sekretariat Jenderal Ditjen PSP Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Perkebunan Ditjen PKH Ditjen PPHP

JUMLAH PEGAWAI SIMPEG

SUDAH

BELUM

1.149 349 774 377 1.142 2.266 367

1.119 335 744 366 1.099 2.019 351

30 14 30 11 43 247 16

DATA TAHUN 2015


24


8 9 10 11 12

Inspektorat Jenderal Badan Litbang Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan PPSDM Pertanian Badan Karantina Pertanian JUMLAH

297 7.515 2.302 302 3.795

283 4.286 1.442 288 1.546

14 3.229 860 14 2.249

20.635

13.878

6.757

5) Laporan Koordinasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHPKN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN), yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK (Keputusan KPK Nomor 07 tahun 2005). Hasil pelaksanaan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tahun 2015 berjumlah 898 dengan rincian sebagai berikut ini: NO

UNIT KERJA

1 2 3 4 5 6 7

Sekretariat Jenderal Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Perkebunan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Inspektorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

8 9 10

JUMLAH WAJIB LAPOR 46 12 20 15 131 48

TELAH MELAPORKAN JUMLAH % 19 1,46 8 0,62 19 1,46 13 1,00 113 8,69 18 1,38

17

14

1,08

164 426

139 255

10,69 19,62

140

110

8,46

11


13

10

0,77

12


268

180

13,85

1.300

898

69,08

JUMLAH

Tabel 14. Rekapitulasi Penyampaian LHKPN Kementerian Pertanian

6) Monitoring dan Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian Unit pelaksana teknis Kementan yang telah dikunjungi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut: a) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian pada tanggal 10 dan 11 Juni 2015; b) Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2015;

25



c) Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah pada tanggal 13 s.d. 15 Agustus 2015; d) Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan pada tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2015; e) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2015; f) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi pada tanggal 4 Desember 2015. 7) Laporan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan dua kali setiap tahunnya, yaitu bulan Februari dan Juni. Hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 15. Rekapitulasi kelulusan Ujian Dinas Tk.I pada bulan Februari 2015 per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INSTANSI Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Perkebunan Ditjen Peternakan dan Keswan Ditjen PPHP Ditjen PSP Ditjen Hortikultura Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian Badan Litbang Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian JUMLAH

JML PESERTA 0 2 3 2 11 0 1 5 28 68 1 11 132

LULUS 0 2 3 2 9 0 1 5 16 59 1 7 105

TIDAK LULUS 0 0 0 0 2 0 0 0 12 9 0 4 27

Tabel 16. Rekapitulasi kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada bulan Februari 2015 per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INSTANSI Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Perkebunan Ditjen Peternakan dan Keswan Ditjen PPHP Ditjen PSP Ditjen Hortikultura Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian

JML PESERTA 3 2 3 1 5 1 2 0 26

LULUS 3 2 3 1 5 1 1 0 23


TIDAK LULUS 0 0 0 0 0 0 1 0 3

26


10 11 12

Badan Litbang Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian JUMLAH

47 0 4 94

41 0 2 82

6 0 2 12

BerdasarkaBerdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa terdapat total 226 pegawai yang mengikuti ujian pada periode Februari 2015. Dari jumlah tersebut, sebanyak 187 pegawai memenuhi persyaratan untuk lulus ujian atau sebesar 82,7% dari total peserta. Tabel 17. Rekapitulasi kelulusan Ujian Dinas Tk.I pada bulan Juni 2015 per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


JML PESERTA 1 1 5 1 16

LULUS 1 1 4 1 15

TIDAK LULUS 1 1

17 6 47

12 3 37

5 3 10

Tabel 18. Rekapitusali kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada bulan Juni 2015 per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27


JML PESERTA 4 1 1 2 11

LULUS 4 1 2 6

TIDAK LULUS 1 5

34 9 62

17 6 36

17 3 26



Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa terdapat total 109 pegawai yang mengikuti ujian pada periode Juni 2015. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 pegawai memenuhi persyaratan untuk lulus ujian atau sebesar 67% dari total peserta. 8) Laporan Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai dilaksanakan dalam rangka penindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran disiplin dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian baik yang berada di Kantor Pusat maupun Daerah (Unit Pelaksana Teknis). Rekapitulasi pelanggaran disiplin pegawai lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut; Tabel 19. Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian No.

Unit Eselon I

PP No.

PP No.

PP No.

PP 10/1983

PP No.

4/1966

32/1979

53/2010

Jo

98/2000/

PP 45/1990

PP N0. 9

Jumlah

2003 1.

Setjen

-

1

2

1

-

4

2.

Itjen

-

-

-

-

-

-

3.

BPSDMP

-

-

1

2

-

3

4.

Ditjen. PSP

-

-

-

1

-

1

5.

Ditjen. PPHP

-

-

3

-

-

3

6.

Ditjen. Bun

-

1

-

1

-

2

7.

Ditjen. Nak &

1

-

5

-

Keswan

-

6

8.

BKP

-

-

2

-

-

2

9.

Barantan

-

-

7

1

-

8

10.

Ditjen. TP

-

2

3

1

-

6

11.

Ditjen. Horti

-

-

8

-

-

8

12.

Balitbangtan

-

-

1

-

1

2

1

4

32

7

1

45

Jumlah

Keterangan: a) Turun Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 tahun b) Turun Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 tahun c) Pemberhentian Dengan Hormat d) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun


=9 = 15 = 14 =3

28


e) f) g) h)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Pembebasan Dari Jabatan Kepala Seksi Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri PNS Pemberian Izin Perceraian

=2 =2 =1 =1

9) Pemberian Tanda Jasa/ Kehormatan/ Penghargaan Kementerian Pertanian Laporan ini berisi daftar pemberian tanda kehormatan dan penghargaan Menteri Pertanian RI tahun 2014. Rincian pemberian tanda kehormatan dan penghargaan terhadap usulan adalah sebagai berikut; Tabel 20. Rekapitulasi Usulan Tanda Kehormatan dan Penghargaan Menteri Pertanian No

URAIAN

Usulan

Realisai

1

Tanda Kehormatan Bintang

3

2

2

Satyalancana Pembangunan

1

1

3

Satyalancana Wira Karya

-

-

4

Satyalancana Karya Satya

1133

1130

5

Penghargaan Menteri

460

460

Tabel 21. Rekapitulasi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tahun 2015 No

Unit Kerja

XXX

XX

X

Total

1


17

24

26

67

2


19

6

4

29

3

Ditjen. Tanaman Pangan

8

8

29

45

4

Ditjen. Hortikultura

8

9

22

39

5

Ditjen. PPHP

9

14

42

65

6

Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian

10

4

15

29

7

Ditjen. Perkebunan

25

11

12

48

8

Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan

80

62

69

211

9


66

82

22

170

10

Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian

63

62

99

224

11


5

6

5

16

12


32

60

95

187

342

348

440

1130

Jumlah

29

Satyalancana Karya Satya



10) Laparan Pengembangan Pegawai a) Diklat Prajabatan Gol III sebanyak 288 Orang b) Diklat Prajabatan Gol II sebanyak 273 Orang c) Diklat PIM Tk. III sebanyak 44 Orang d) Diklat PIM Tk. IV sebanyak 41 Orang e) Penerbitan SK Tugas Belajar di Dalam Negeri dan Luar Negeri sebanyak 194 Orang f) Penerbitan SK Perpanjangan Tugas Belajar di Dalam Negeri dan Luar Negeri sebanyak 32 Orang 11) Laporan Penilaian Kompetensi Pegawai Kementerian Pertanian Kegiatan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015 dilaksanakan untuk melakukan penilaian kompetensi pegawai terhadap pejabat structural eselon I lingkup Kementan dan calon peserta tugas belajar S3. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut: a) Peta Profil Kompetensi Pejabat Struktural Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, yang telah dilaksanakan pada Januari 2015 di Cipayung, dengan jumlah peserta sebanyak 13 pejabat b) Peta Profil Kompetensi Calon Peserta Tugas Belajar S3 realisasi sebanyak peserta 19 pegawai yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 bekerjasama dengan Universitas Indonesia 12) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Seleksi ini dilakukan dalam 4 (Empat) tahap yaitu; a) Seleksi Administrasi b) Seleksi Kompetensi c) Wawancara dan Presentasi d) Penelusuran Rekam Jejak Selama tahun 2015 telah dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Kementerian Pertanian yang meliputi: a) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 1. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Ke-1 Kementerian Pertanian Tahun 2015 melalui pengumuman Nomor 782/KP.230/A/03/2015 tanggal 9 Maret 2015 dengan jabatan yang dilakukan pengisian melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif berjumlah 11 (sebelas) jabatan yaitu: No

Jabatan

Eselon

1.

Direktur Jenderal Hortikultura

I.a

2.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

I.a

3.

Inspektur Jenderal

I.a


30


4. 5.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

I.a

Pertanian Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

I.a

Daya Manusia Pertanian 6.

Kepala Badan Ketahanan Pangan

I.a

7.

Kepala Badan Karantina Pertanian

I.a

8.

Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan

I.b

9.

Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Pembangunan

I.b

Pertanian 10.

Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Internasional

I.b

11.

Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian

I.b

2. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Ke-2 Kementerian Pertanian Tahun 2015 melalui pengumuman Nomor: 1296/Kp.230/A/04/2015 dengan jabatan yang dilakukan pengisian melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif berjumlah 4 (empat) jabatan, yaitu: No 1. 2. 3. 4.

Jabatan

Eselon

Kepala Badan Ketahanan Pangan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Infrastruktur Pertanian Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian

I.a I.b I.b I.b

3. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Ke-3 Kementerian Pertanian Tahun 2015 melalui pengumuman Nomor: 1548/KP.230/A/04/2015 dengan jabatan yang dilakukan pengisian melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif berjumlah 2 (Dua) jabatan, yaitu: No 1. 2.

31

Jabatan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Infrastruktur Pertanian Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional

Eselon I.b I.b



b) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 1. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ke-1 Kementerian Pertanian Tahun 2015 melalui pengumuman Nomor 1995/KP.230/A/06/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan jabatan yang dilakukan pengisian melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif berjumlah 9 (Sembilan) jabatan, yaitu: No

Jabatan

Eselon

1.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

II.a

2.

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan

II.a

3.

Direktur Serealia

II.a

4.

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan

II.a

5.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Tanaman

II.a

Pangan 6.

Direktur Pupuk dan Pestisida

II.a

7.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

II.a

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

II.a

8. 9.

Perkebunan Kepala Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi

II.a

2. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ke-2 Kementerian Pertanian Tahun 2015 melalui pengumuman Nomor 2246/KP.230/A/06/2015 tanggal 23 Juni 2015 dan Perpanjangan Pengumuman Nomor 2273/KP.230/A/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 dengan jabatan yang dilakukan pengisian melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif berjumlah 13 (Tiga belas) jabatan, yaitu: No

Jabatan

Eselon

1.

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan

II.a

2.

Direktur Serealia

II.a

3.


II.a

4.

Direktur Pupuk dan Pestisida

II.a

5.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

II.a

6.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar

II.a


32


7.

Direktur Perlindungan Perkebunan

II.a

8.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak

II.a

9.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

II.a

10.

Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura

II.a

11.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat

II.a

12.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

II.a

13.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

II.a

3. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ke-3 Kementerian Pertanian Tahun 2015 melalui pengumuman Nomor 2589/KP.230/A/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana terlampir. Seleksi dimaksud merupakan perpanjangan seleksi terbuka JPT Pratama Kementerian Pertanian gelombang II yang jumlah pelamarnya masih kurang untuk 5 (lima) jabatan serta seleksi terbuka untuk 6 (enam) jabatan baru yaitu: No 1.

Jabatan Direktur Perbenihan Tanaman Pangan

Eselon II.a

2.


II.a

3.

Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura

II.a

4.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat

II.a

5.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak

II.a

6.

Direktur Kesehatan Hewan

II.a

7.

Direktur Pakan

II.a

8.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil

II.a

Peternakan 9.

Direktur Perbenihan Perkebunan

II.a

10.

Direktur Tanaman Semusim dan Rempah

II.a

11.


II.a

Perkebunan

33



4. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ke-4 Kementerian Pertanian Tahun 2015 melalui pengumuman Nomor 3002/KP.230/A/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015 sebagaimana terlampir. Seleksi dimaksud merupakan perpanjangan seleksi terbuka JPT Pratama Kementerian Pertanian gelombang III yang jumlah pelamarnya masih kurang untuk 2 (dua) jabatan serta seleksi terbuka untuk 4 (empat) jabatan baru yaitu: No

Jabatan

Eselon

1.


II.a

2.

Direktur Tanaman Semusim dan Rempah

II.a

3.


II.a

Hortikultura 4.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

II.a

5.

Kepala Biro Hukum

II.a

6.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi

II.a

Publik

5. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ke-5 Kementerian Pertanian Tahun 2015 melalui pengumuman Nomor 3603/KP.230/A/09/2015 tanggal 28 September 2015 sebagaimana terlampir. Seleksi dimaksud merupakan perpanjangan seleksi terbuka JPT Pratama Kementerian Pertanian gelombang IV yang jumlah pelamarnya masih kurang untuk 3 (tiga) jabatan serta seleksi terbuka untuk 5 (lima) jabatan baru (pengumuman terlampir) yaitu: No 1. 2.

Jabatan Kepala Biro Hukum Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Eselon II a II a

3.


II a

4.

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

II b

5.

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

II b

6.

Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar

II b

7.

Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden

II b


34


8.

Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

II b

6. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ke-6 Kementerian Pertanian Tahun 2015 melalui pengumuman Nomor 4555/KP.230/A/11/2015 tanggal 16 Nopember 2015 sebagaimana terlampir. Seleksi dimaksud merupakan perpanjangan seleksi terbuka JPT Pratama Kementerian Pertanian gelombang V yang jumlah pelamarnya masih kurang untuk 8 (delapan) jabatan serta seleksi terbuka untuk 1 (satu) jabatan baru (pengumuman terlampir) yaitu: No 1. 2.

Jabatan Kepala Biro Hukum Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Eselon II a II a

3.


II a

4.

Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

II a

5. 6. 7. 8. 9.

Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya

II a II b II b II b II b

c) Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 653/Kpts/OT.050/11/2015 tanggal 20 November 2015 telah ditetapkan Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian. Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian mempunyai tugas: 1. melaksanakan pengukuran capaian kinerja pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian; 2. melaksanakan evaluasi kinerja pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian; 3. mengolah hasil pengukuran capaian dan evaluasi kinerja pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian; 4. menyampaikan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja kepada Menteri Pertanian

35



13) Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setjen dengan rincian sebagai berikut; Laporan ini berisi hasil pengelolaan administrasi kepegawaian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementan yang meliputi; pengurusan kartu identitas pegawai, kenaikan gaji berkala, administrasi kepegawaian (pensiun dan kenaikan pangkat), daftar urut kepangkatan (DUK), berkas cuti pegawai. Rincian kegiatan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: a) Pembekalan CPNS sebanyak 26 orang pada Bulan Mei 2015 b) Rapat Koordinasi Kepegawaian Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian sebanyak 3 kali dalam setahun c) Kegiatan Inpassing Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebanyak 1133 Surat Keputusan, yang dilaksanakan di Cipayung tanggal d) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretarariat Jenderal (Pengelolaan Data Pegawai/Simpeg, PUPNS, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Cuti Pegawai, Pengurusan Kartu Pegawai, Askes, Taspen, Pensiun Pegawai, Taperum, Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan Pegawai Setjen) e) Kegiatan Pembinaan Sub Tim Etika dan Disiplin Pegawai Sekretariat Jenderal :  Hukuman Disiplin Berat (3 SK)  SK izin Cerai ( 2 SK)  Proses di Gugat Cerai (1 kasus) 14) Laporan Fasilitasi Pengangkatan Pejabat Struktural dan PNS Laporan fasilitasi pengangkatan pejabat struktural dan PNS berisi mengenai pelaksanaan rapat baperjakat dan pelantikan pejabat struktural.Ringkasan isi laporan kegiatan tahun 2015 adalah sebagai berikut: a) Pelaksanaan Baperjakat I tanggal 13 juli dan 4 Agustus 2015 b) Pelaksanaan Baperjakat II tanggal 30 Januari 2015 dan 4 november 2015 c) Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon I-a dan I-b dan Penandatangan Pakta Integritas tanggal 7 Januari 2015, tanggal 1 Juni 201, 3 Juli 2015, 13 Juli 2015. d) Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II-a dan II-b dan Penandatangan Pakta Integritas tanggal dan 7 Agustus 2015 e) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV dan Penandatangan Pakta Integritas tanggal 2 Februari 2015 15) Laporan Penataan Arsip Kepegawaian Kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Jenderal meliputi kegiatan penataan arsip kepegawaian Golongan I sampai dengan Golongan IV lingkup Sekretariat Jenderal dan Golongan IV Unit Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: a) Koordinasi Penataan Arsip Kepegawaian Secara Elektronik dengan menggunakan Aplikasi SITTA (Sistem Informasi Tata Letak dan Tata Naskah) dengan Badan Kepegawaian di Kantor BKN Jakarta b) Peningkatan Kemampuan dan Koordinasi Kearsipan yang dilaksanakan di Semarang tanggal 15-17 Oktober 2015


36


16) Laporan Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Laporan ini berisi mengenai pelaksanaan pembinaan SDM Aparatur di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementan. Bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan adalah partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KORPRI Kementan, Dharma Wanita Kementan, dan Kementerian/ Lembaga lain dalam bidang kepegawaian. Rincian kegiatan sebagai berikut: a) Seminar Kesehatan bekerja sama dengan Dharmawanita Persatuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tanggal 16 Oktober 2015 dengan jumlah peserta 50 orang b) Pengajian Mingguan dan Bulanan Karyawati c) Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan, Hari Krida Pertanian dan Kegiatan HUT KORPRI Berkoordinasi dan bekerjasama dengan KORPRI lingkup Kementerian Pertanian dan Dharma Wanita Persatuan 17) Laporan Pelayanan Kesehatan Pegawai Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pegawai Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Klinik Pratama Kementerian Pertanian. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi; a) Pelayanan Kedokteran Umum b) Pelayanan Kedokteran Gigi c) Pelayanan Laboratorium Klinik d) Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu dan Anak e) Pelayanan Emergensi dan PPPK f) Pelayanan Mobil Ambulance g) Pelayanan Mobil Jenazah Data jumlah kunjungan pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut; Tabel 22. Rekapitulasi Layanan Kesehatan Klinik Pratama Kementan No.

Unit Kerja

1. 2. 3. 4.

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Perkebunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Badan Litbang Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

37

Umum

Gigi

Lab.

Jumlah

5277 383 1.133 1.729

1082 229 515 547

861 128 208 213

7.220 740 1.856 2.489

458 69 613

193 65 215

58 43 86

709 177 914

464

130

39

633

272 1.385

132 240

54 152

458 1.777

677 397

279 145

133 95

1.089 637



13.

Pensiunan, pasien pada event/ kegiatan, tamu; dsb Jumlah

375 13.232

421 4.193

283

1.079

2.353

19.778

18) Laporan Pembinaan Keselamatan & Kesehatan Kerja Pegawai Kementerian Pertanian Pada tahun 2015 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan K3 di 5 (Lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pada tahun ini juga telah diselenggarakan kegiatan bimbingan teknis K3 mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dihadiri oleh perwakilan UPT di lingkungan Kementerian Pertanian. 19) Laporan Medical Check Up Pegawai Kementerian Pertanian Kegiatan Medical Check Up Pegawai Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan terhadap 191 orang pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Kesehatan Lakespra Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Rincian peserta MCU adalah sebagai berikut: a) Sekretariat Jenderal 93 Orang b) Inpektorat Jenderal 8 Orang c) Ditjen. PKH 12 Orang d) Ditjen. Perkebunan 6 Orang e) Ditjen. PSP 9 Orang f) Ditjen. PPHP 2 Orang g) Ditjen. Tanaman Pangan 8 Orang h) Ditjen. Hortikultura 9 Orang i) Badan Litbang Pertanian 15 Orang j) Badan Ketahanan Pangan 4 Orang k) Badan PSDMP 14 Orang l) Badan Karantina Pertanian 11 Orang Capaian kinerja indikator output Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 menunjukkan hasil yang TETAP. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Tahun 2010 – 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010

19 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan

100

2011

19 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan

100

2012

19 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan

100

2013

19 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan

100

2014

19 Dokumen/ Laporan

20 Dokumen/ Laporan

105

2015

19 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan

100

Tabel 23. Capaian Indikator Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Tahun 2010 – 2014 & 2015


38


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahun 2015 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai, antara lain; 1) Bimbingan Teknis Etika dan Disiplin Pegawai yang telah dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh pengelola kepegawaian di unit kerja Kantor Pusat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian 2) Sosialisasi dan Pendampingan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian 3) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIM ASN) berbasis Website 4) Sosialisasi Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Lingkup Kementerian Pertanian Indikator kinerja output Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai pada Tahun 2015 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 6.234.343.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 5.791.277.422,- atau 92.89%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 443.065.578,- atau 7.11%. 6. Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Output Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai merupakan salah satu indikator kinerja yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan fasilitasi dibidang pengelolaan administrasi pegawai yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian kenaikan pangkat, pensiun, jabatan fungsional tertentu, dan pegawai baru. Target kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai pada tahun 2015 adalah sebanyak 9 Dokumen/ Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya dapat terealisasi atau 100%. Rincian dari Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai adalah sebagai berikut; 1) Dokumen Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat mengacu pada Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kegiatan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan sebanyak dua periode yaitu periode April dan Oktober. Rincian hasil kegiatan adalah sebagai berikut; a) Penyelenggaraan proses kenaikan pangkat periode April 2015 telah menerbitkan surat keputusan sebanyak 1.256 orang b) Penyelenggaraan proses kenaikan pangkat periode Oktober 2015 telah menerbitkan surat keputusan sebanyak 497 orang 2) Dokumen Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun Dokumen ini merupakan hasil dari pengelolaan administrasi kepegawaian bagi pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Pada tahun 2014 telah terbit UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu dampak dari aturan tersebut adalah

39



perpanjangan masa kerja pegawai dari sebelumnya 56 tahun menjadi 58 tahun. Perubahan ketentuan masa kerja ini ditindaklanjuti dengan telah dilakukannya reinventarisasi kembali terhadap masa kerja pegawai yang telah mencapai batas waktu pensiun. Dari hasil inventarisasi ulang telah dilakukan perpanjangan masa kerja kepada 142 pegawai melalui Surat Keputusan Kepala BKN tentang Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai sedangkan sebanyak 6 pegawai tetap mengakhiri masa kerjanya melalui Surat Kepala BKN tentang Pensiun Pegawai. 3) Dokumen Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Dokumen ini merupakan hasil dari pengelolaan administrasi kepegawaian jabatan fungsional yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian baik rumpun ilmu hayat pertanian maupun non rumpun ilmu hayat pertanian. Rincian hasil Surat Keputusan yang telah diselesaikan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut a) b) c) d) e) f) g) h)

Kenaikan Jabatan Fungsional Pengangkatan Pertama Pembebasan Sementara Pengangkatan Kembali Pemberhentian Penetapan Inpassing Pengangkatan Dalam

sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak Total

654 berkas 128 berkas 303 berkas 261 berkas 48 berkas 136 berkas 38 berkas 320 berkas 1.888 berkas

4) Dokumen Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru Dokumen ini merupakan hasil dari pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai baru. Kegiatan ini merupakan pemberkasan CPNS baru Kementerian Pertanian dari proses pengadaan CPNS tahun 2015 sebanyak 561 Surat Keputusan. Rincian Rekapitulasi Surat Keputusan Pegawai Baru Kementan Tahun 2015 adalah sebagai berikut; Tabel 24. Rekapitulasi SK Pegawai Baru No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Unit Organisasi Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Perkebunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Badan Ketahanan Pangan

Jumlah 26 14 10 28 7 28 87 13 137 57 6


40


12

Badan Karantina Pertanian Total

148 561

5) Laporan Temu Koordinasi Pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kegiatan Temu Koordinasi Pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Juni 2015 di Balai Besar Pascapanen Pertanian Bogor – Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh User SAPK yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian. 6) Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi dan Fasilitasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dari seluruh pejabat fungsional analis kepegawaian yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian pada tanggal 20 – 21 April 2015 di BBP2TP Bogor – Jawa Barat dan dihadiri oleh 97 orang pejabat analis kepegawaian. 7) Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendataan Ulang Pegawai Secara Elektronik (e-PUPNS) Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka updating data pegawai dan menindaklanjuti amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara elektronik tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) yaitu a) Bimbingan Teknis e-PUPNS bagi verifikator data level I lingkup Kementan yang diselenggarakan pada tanggal 6 – 8 September 2015 dan 16 – 18 September 2015 di Balai Besar Pascapanen Pertanian Bogor – Jawa Barat. b) Bimbingan Teknis e-PUPNS bagi verifikator data level II lingkup Kementan yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 24 November 2015 di Balai Besar Pelatihan Pertanian, Lembang – Jawa Barat. 8) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan e-PUPNS Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan proses e-pupns di Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada 4 (Empat) titik penyelenggaraan yaitu: a) Makassar pada tanggal 19 – 21 Oktober 2015 di BPTP Sulawesi Selatan b) Bandung pada tanggal 20 – 22 Oktober 2015 di BBPP Lembang – Jawa Barat c) Medan pada tanggal 26 – 28 Oktober 2015 di BPTP Sumatera Utara d) Malang pada tanggal 27 – 29 Oktober 2015 di BPTP Jawa Timur 9) Laporan Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Mutasi Kepegawaian Pelayanan administrasi kepegawaian selama ini dirasa tidak efektif dan efisien sehingga dibutuhkan suatu terobosan untuk menerapkan suatu pelayanan prima kepada seluruh stakeholder yang ada. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan suatu perubahan dalam pelayanan administrasi kepegawaian dari manual (menggunakan buku catatan) menjadi web base (berbasis internet). Pembangunan aplikasi secara web base memberikan banyak keuntungan bagi pengguna. Dengan aplikasi ini, nantinya setiap pengguna dapat melakukan pemantauan aliran dokumen kapan dan dimana saja.

41



Capaian kinerja indikator output Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 adalah TETAP atau tercapai sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Tahun 2010 – 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010


100

2011


100

2012 2013


100 100

2014


100

2015

9 Dokumen

9 Dokumen

100

Tabel 25. Capaian Indikator Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Tahun 2010 – 2014 & 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja periode tahun 2015 tercapai 100%, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai, antara lain; 1) Sidang Pleno I Analis Kepegawaian yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Februari 2015 di BBP2TP Bogor – Jawa Barat 2) Rapat koordinasi rutin yang dilakukan dengan pengelola kepegawaian pada unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian Indikator kinerja output Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Tahun 2015 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 2.098.381.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 1.990.426.150,atau 94.86%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 107.954.850,- atau 5.14%. 7. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Indikator kinerja output ini merupakan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan SDM aparatur pertanian melalui organisasi kedinasan lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sepenuhnya oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian. KORPRI Kementan merupakan organisasi yang mempunyai tugas


42


utama sebagai pelaksana pembinaan jiwa korsa pegawai sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagian besar melibatkan banyak pegawai dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Target kinerja Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan tahun 2015 adalah sebanyak 2 (Satu) Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya terealisasi atau 100%. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Output ini adalah sebagai berikut; 1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun 2015 Pada semester I tahun 2015, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan SDM lingkup Kementerian Pertanian. Ringkasan dari pelaksanaan kegiatan KORPRI Kementan selama semester I tahun 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut; a) Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bhakti Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 20 – 21 Februari 2015 di Bandung Jawa Barat. Peserta kegiatan ini adalah PNS Kementan yang akan memasuki masa purnabhakti sebanyak 30 orang. b) Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 1 sd 2 April 2015 di Wisma Pertanian Cipayung – Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 83 orang yang berasal dari seluruh unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan UPT daerah Jakarta dan Bogor. c) Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peringatan hari kartini tahun 2015 pada tanggal 21 dan 28 April 2015 bertempat di auditorium gedung F kantor pusat Kementerian Pertanian. Hadir sebagai undangan adalah para pegawai anggota KORPRI dan pengurus serta anggota dharma wanita persatuan lingkup Kementerian Pertanian sejumlah 120 orang. d) Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai Pembinaan kesegaran jasmani dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan senam bersama yang memiliki jadwal seminggu dua kali sedangkan dalam pembinaan kesenian pegawai merupakan bentuk kegiatan fasilitasi tim paduan suara pada upacara peringatan hari besar nasional yang selama semester I tahun 2015 ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu upacara hari kebangkitan nasional dan hari krida pertanian. e) Pembinaan Mental Agama Kegiatan pembinaan mental agama dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya. Selama periode januari sd juni tahun 2015 telah dilaksanakan peringatan hari besar keagamaan dan kajian rutin sebanyak 8 (Delapan) kali. 2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester II Tahun 2015 Pada semester II tahun 2015, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan SDM lingkup Kementerian Pertanian. Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat beberapa kegiatan yang merupakan lanjutan dari pelaksanaan kegiatan pada semester I tahun 2015 seperti pembinaan kesegaran jasmani dan kesenian pegawai, pembinaan mental agama, dll.

43



Ringkasan dari pelaksanaan kegiatan KORPRI Kementan selama semester II tahun 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut; a) Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 18 – 19 Agustus 2015 di Bogor – Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang yang berasal dari seluruh unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan UPT daerah Jakarta dan Bogor. b) Forum Pembinaan Konsultasi Hukum Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 120 pegawai yang terdiri dari anggota Forum Pembinaan Konsultasi Hukum KORPRI Kementan atau perwakilan dan Pejabat Pengelola BMN dari Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. c) Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan  Distribusi honor Satpam dan pengemudi selama 13 bulan  Distribusi honor petugas kebersihan dan Pramubhakti selama 13 bulan  Distribusi honor Pengasuh Balita sebanyak 7 orang selama 12 bulan  Fasilitasi administrasi, rapat, pencetakan, pengiriman surat, bahan cetakan, spanduk selama 12 bulan  Distribusi honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selama 12 bulan  Pelaksanaan Forum Pertemuan Koordinasi Program Kerja Bidang tanggal 13 – 14 Nopember 2015 di Komplek Bumi PPMKP Ciawi Bogor dihadiri oleh pengurus KORPRI Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa Barat dengan jumlah peserta 60 orang.  Fasilitasi pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 4 dan roda 2  Fasilitasi pemeliharaan mesin ketik elektrik, personal komputer/notebook, printer, mesin photocopy dan mesin faximile d) Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai Kegiatan pembinaan kesegaran jasmani pada semester II tahun 2015 meupakan pelaksanaan kegiatan lanjutan dari semester I tahun 2015 yaitu penyelenggaraan senam bersama yang memiliki jadwal seminggu dua kali. Selain itu, penyelenggaraan senam sehat bersama juga dilaksanakan dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Ulang Tahun KORPRI Ke-44 dengan total peserta lebih kurang 800 orang sedangkan dalam pembinaan kesenian pegawai, pada semester II ini telah memberikan fasilitasi dalam upacara peringatan hari besar nasional seperti Hari Ulang Tahun KORPRI Ke-43, Hari Pahlawan, dll e) Pembinaan Mental Agama Selama periode juli sd desember tahun 2015 telah dilaksanakan peringatan hari besar keagamaan sebanyak 9 (Sembilan) kali dan kegiatan keagamaan lainnya seperti Nuzulul Qur’an, Halal Bihalal, Tahun Baru Islam, dll. f) Pembinaan Jiwa Korsa Pelaksanaan kegiatan pembinaan jiwa korsa dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi tentang program masing-masing bidang dalam kepengurusan KORPRI, Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan TASPEN, serta Seminar PWRI.


44


Capaian kinerja indikator output Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 adalah TETAP atau tercapai sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Tahun 2010 – 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010


100

2011


100

2012 2013


100 100

2014


100

2015


100

Tabel 26. Capaian Indikator Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Tahun 2010 – 2014 & 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja dari indikator tersebut pada tahun 2015 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan, antara lain; 1) Rapat koordinas antar pengurus KORPRI di lingkungan Kementerian Pertanian 2) Monitoring dan evaluasi pembinaan jiwa korsa pegawai pada unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian Indikator kinerja output Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan pada Tahun 2015 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 1.455.290.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2015 dapat terealisasi sebesar Rp 1.407.631.231,- atau 96.73% dari PAGU anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 47.658.769,- atau 3.27% dari PAGU anggaran. 8. Fasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Indikator kinerja output Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran merupakan salah satu output kegiatan fasilitasi yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan fasilitasi atau dukungan yang dilaksanakan berupa fasilitasi dibidang perencanaan yang meliputi perencanaan program sampai dengan pengelolaan anggaran pada unit kerja yang ada di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Target kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran pada tahun 2015 adalah sebanyak 1 Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya dapat terealisasi atau 100% tercapai. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Output ini adalah sebagai berikut;

45



 Laporan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Laporan ini menyajikan gambaran umum mengenai pelaksanaan perencanaan kinerja secara keseluruhan dan pengelolaan anggaran yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian selama tahun 2015. Laporan ini berisi capaian kinerja sebagai berikut: 1) Dokumen Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Biro OK Tahun 2015 – 2019 Dokumen ini merupakan rencanan kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dan tolak ukur bagi seluruh pelaksana kegiatan biro agar setiap kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan sesuai dengan arah dan ukuran yang telah ditetapkan. 2) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dokumen ini merupakan kontrak kinerja antara Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan Sekretaris Jenderal Kementan Tahun 2015. Perjanjian Kinerja berisi target – target kinerja untuk masing – masing indikator kinerja output kegiatan yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian. Target kinerja ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja pada saat penyusunan laporan kinerja. 3) Laporan Kinerja Biro Laporan kinerja biro terdiri dari Laporan kinerja biro tahun 2014 dan Laporan kinerja biro tahun 2015. Laporan kinerja biro tahun 2014 merupakan laporan kinerja yang telah disusun pada triwulan I tahun 2015 sebagai wujud akuntabilitas kinerja Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Laporan kinerja tersebut terdiri dari; Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014. Seangkan laporan kinerja biro tahun 2015 merupakan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja biro per triwulan selama tahun 2015. 4) Dokumen Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Biro OK Dokumen ini berisi sejumlah indicator kinerja biro selama lima tahun kedepan. Indicator ini akan menjadi tolak ukur dalam pengukuran kinerja setiap tahunnya. Evaluasi kinerja kan dilakukan mengacu pada indicator ini. Baik atau Buruk kinerja organisasi akan tergantung dari hasil analisis dari indicator kinerja tersusun. 5) Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi Tahun 2015 Selama tahun 2015, telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 5 (Lima) kali yaitu pada bulan Maret, Juli, dan September. Revisi DIPA dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya penyesuaian akun operasional dan non operasional satuan kerja serta pelaksanaan dari kebijakan penghematan anggaran yang ada pada tahun berjalan.

Capaian kinerja indikator output Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 adalah TETAP atau tercapai sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Tahun 2010 – 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun 2010

Target

Realisasi


% 100


46


2011


100

2012 2013


100 100

2014


100

2015


100

Tabel 27. Capaian Indikator Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Tahun 2010 – 2014 & 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahun 2015 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, antara lain; 1) Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian yang rutin dilaksanakan 2) Rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan program lingkup Kementerian Pertanian 3) Monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan anggaran tahun berjalan Indikator kinerja output Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran pada Tahun 2015 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 512.000.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 335.756.500,- atau 75.83%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 107.018.500,- atau 24.17%. 9. Fasilitasi Kegiatan dan Pembinaan Indikator kinerja output kegiatan dan pembinaan merupakan output kegiatan fasilitasi lainnya yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian selain output perencanaan dan pengelolaan anggaran. Hasil capaian kinerja dari output ini adalah berupa fasilitasi di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pelaporan kinerja. Selain itu, terdapat juga pelaksanaan kegiatan lainnya yang termasuk dalam indikator kinerja ini seperti pengadaan belanja modal kendaraan bermotor dan perangkat pengolah data. Target kinerja output kegiatan dan pembinaan tahun 2015 adalah sebanyak 4 Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya dapat terealisasi atau 100% tercapai. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Output ini adalah sebagai berikut; 1) Laporan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Laporan ini menyajikan gambaran umum dari pelaksanaan kegiatan fasilitasi dibidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang telah dilaksanakan Biro Organisasi dan Kepegawaian hingga akhir tahun 2015. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain; a) Pelaksanaan urusan kepegawaian meliputi;  Penyusunan Hasil Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Biro OK Tahun 2014  Fasilitasi usulan kenaikan gaji berkala, pembuatan karis/ karsu, KP4, cuti pegawai,  Pendataan ulang pegawai secara elektronik (e-PUPNS)

47



Updatting data SIMPEG biro Pengelolaan absensi pegawai biro Usulan perubahan kelas jabatan pegawai biro selama tahun 2015 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai; Pelatihan Komputer Basic Toward Intermediate b) Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan meliputi;  Penerimaan, pencatatan, dan distribusi surat masuk  Pengelolaan surat keluar  Uji coba pelaksanaan tata naskah dinas elektronik c) Pelaksanaan urusan rumah tangga biro meliputi;  Distribusi alat tulis kantor dan cetakan blanko surat  Fasilitasi dan penggantian alat rumah tangga biro  Distribusi seragam kerja dan korpri untuk pegawai biro  Sewaguna penggunaan mesin fotocopy  Fasilitasi pemeliharaan ruangan  Distribusi Eksploitasi Kendaraan Roda 2 dan 4  Fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor dan perangkat pengolah data  Distribusi honor operasional satuan kerja dan tenaga harian lepas  Fasilitasi operasional kantor lainnya d) Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan biro tahun 2014 Laporan keuangan biro merupakan instrumen dari akuntabilitas keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.    

2) Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi Di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan SDM Aparatur a) Forum Koordinasi Bidang Kepegawaian Kegiatan Forum Koordinasi Bidang Kepegawaian ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pembinaan kepada pengelola urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 7 – 8 April 2015 di Auditorium Pasca Panen Bogor Jawa Barat dan dihadiri oleh pengelola kepegawaian lingkup kantor pusat, UPT Banten, dan UPT Jawa Barat dengan jumlah seluruh peserta sebanyak 144 orang. b) Forum Koordinasi Bidang Jabatang Fungsional RIHP dan Non RIHP Lingkup Kementan Kegiatan Forum Jabatan Fungsional RIHP dan Non RIHP Lingkup Kementerian Pertanian diselenggarakan dalam rangka temu koordinasi antar pejabat fungsional tertentu dengan tim penilai dari masing – masing jabatan fungsional. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 2 Juli 2015 di PPMKP Ciawi Bogor dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Tim Penilai Jabatan Fungsional RIHP dan Non RIHP lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 93 orang. c) Sosialisasi Pendataan Ulang Pegawai Secara Elektronik Lingkup Kementan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Pendataan e-PUPNS bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 di Auditorium Balai Besar Pascapanen Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengelola kepegawaian yang ada pada kantor pusat, UPT Banten, dan UPT Jawa Barat dengan total jumlah peserta sebanyak 123 orang.


48


d) Pembinaan SDM Aparatur di lingkungan Biro OK Kegiatan ini dilaksanakan sebagai usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM aparatur bagi pegawai di lingkungan Biro OK. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 16 – 18 Oktober 2015 di Bandung – Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 140 orang pegawai. e) Pelaksanaan urusan sekretariat jabatan fungsional analis kepegawaian yang meliputi;  Pelaksanaan sidang pleno penilaian angka kredit jabatan fungsional analis kepegawaian tahun 2015  Bimbingan Teknis Analis Kepegawaian Tahun 2015 Kegiatan bimbingan teknis ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat fungsional analis kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian yang diselenggarakan di Bogor – Jawa Barat pada tanggal 23 – 25 Agustus 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh sebagian besar pejabat analis kepegawaian yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian dengan total jumlah peserta sebanyak 86 orang. 3) Laporan Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada 13 propinsi yaitu; 1. Nusa Tenggara Timur 9. Kalimantan Timur 2. Sumatera Barat 10. Kalimantan Tengah 3. Bangka Belitung 11. Maluku 4. Kalimantan Selatan 12. Maluku Utara 5. Kalimantan Barat 13. Sulawesi Selatan 6. Jambi 7. Sulawesi Tenggara 8. Bali 4) Laporan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Laporan ini berisi mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM aparatur pertanian lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian yang dilakukan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif untuk membentuk sikap, cara berpikir dan persepsi yang kreatif dan positif dari setiap peserta guna membentuk rasa kebersamaan, keterbukaan, toleransi dan kepekaan yang mendalam, yang pada akhirnya akan mampu memberikan semangat, inisiatif, dan pola pemberdayaan baru dalam organisasi. Pelaksanaan pembinaan mental dan karakter pegawai (outbond) yang melibatkan pegawai biro ok sebanyak 128 orang. Kegiatan kali ini mengambil tema “ Mewujudkan Revolusi Mental (REV-M) bagi SDM Aparatur Pertanian yang lebih baik lagi” Capaian kinerja indikator output Kegiatan dan Pembinaan tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 adalah TETAP atau tercapai sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Pembinaan Tahun 2010 – 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

49



Tahun

Target

Realisasi

%

2010


100

2011


100

2012 2013


100 100

2014


100

2015


100

Tabel 28. Capaian Indikator Kegiatan dan Pembinaan Tahun 2010 – 2014 & 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahun 2015 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Kegiatan dan Pembinaan telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Kegiatan dan Pembinaan, antara lain; 1) Pengadaan Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebanyak 97 unit yang meliputi; Desktop PC, Notebook, Printer, Scanner, Fingerprint, dan lainya 2) Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 109 unit yang meliputi; Dental, Hematologi, Mikroskop, Meja Kerja, Kursi Kerja, dan lainnya Indikator kinerja output Kegiatan dan Pembinaan Tahun 2015 memiliki Total PAGU anggaran sebesar Rp 7.660.261.000,-. PAGU anggaran ini merupakan akumulasi dari PAGU output Kegiatan dan Pembinaan dengan beberapa output kegiatan seperti output Layanan Perkantoran dan Belanja Modal. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 4.616.184.482,- atau 91.42%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 433.457.518,- atau 12.75%.

B. Realisasi Anggaran PAGU anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2015 pada awal tahun adalah sebesar Rp 22.122.500.000,-. Dalam perkembangannya, selama tahun 2015, telah terjadi 5 (Lima) kali revisi anggaran yang dilakukan baik merubah PAGU maupun tidak merubah PAGU anggaran. Revisi anggaran ke-1 sd ke-4 dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pada akun belanja operasional dan non operasional. Kedua revisi ini tidak merubah total PAGU anggaran. Revisi ke-5 merupakan revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pada PAGU anggaran. Revisi ini terjadi sebagai akibat adanya kebijakan pengalihan alokasi anggaran. Hingga akhir tahun anggaran, Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki PAGU sebesar Rp 21.122.500.000,-. Dibandingkan dengan PAGU anggaran akhir tahun 2014 sebesar Rp 18.274.869.000,-. Terdapat kenaikan PAGU sebesar Rp 2.847.631.000,- atau 15.6% terhadap PAGU anggaran tahun 2014 dari PAGU tahun 2015. Rincian perbandingan realisasi anggaran antar output kegiatan pada tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;


50


Indikator Kinerja Output

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penataan Kelembagaan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Ketatalaksanaan Reformasi Birokrasi Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Kegiatan dan Pembinaan Layanan Perkantoran Belanja Modal Perangkat Pengolah Data Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran TOTAL

Anggaran 776.724.000 1.311.485.000

2014 Realisasi 622.181.300 1.251.660.767

582.512.000 824.616.000 4.551.556.000

PAGU Akhir Tahun % 80.10 95.44

Anggaran 802.700.000 1.087.775.000

2015 Realisasi 772.145.497 1.056.136.046

% 97.62 97.09

378.360.600 734.496.276 4.074.729.850

64.95 89.07 89.52

300.450.000 971.300.000 6.234.343.000

282.686.100 928.661.348 5.791.277.422

94.09 95.61 92.89

3.001.576.000

2.478.540.718

82.57

2.098.381.000

1.990.426.150

94.86

1.733.983.000

1.452.696.400

83.78

1.455.290.000

1.407.631.231

96.73

442.775.000

335.756.500

75.83

512.000.000

459.459.626

89.74

5.049.642.000

4.616.184.482

91.42

3.036.470.000 2.226.330.000 455.552.000

2.974.559.259 2.153.145.786 449.824.200

98.70 96.71 98.74

1.941.909.000

1.922.702.000

99.01

21.122.500.000

20.188.654.665

95.74

18.274.869.000

15.944.606.893

87.25

Tabel 29. Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 dan 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp 20.188.654.665,- atau 95.74% dari total anggaran sebesar Rp 21.122.500.000,-. Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 933.845.335,- atau sebesar 4.26%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2014 sebesar Rp 15.944.606.893,- atau 87.25% dari total PAGU anggaran sebesar 18.274.869.000,- dengan efisiensi anggaran sebesar 12.75%. Terdapat optimalisasi penggunaan anggaran pada tahun 2015. Peningkatan Optimalisasi Anggaran ini diiringi dengan pencapaian seluruh target kinerja seperti yang telah ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga dari sisi pengelolaan anggaran tahun 2015 sudah dapat dikatakan BAIK.

51


IV PENUTUP

BAB IV : PENUTUP

BAB IV PENUTUP Tahapan dalam penyusunan Laporan Kinerja mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga harus disusun secara sinergi dan komprehensif serta berkesinambungan agar menjadi satu pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Mengingat Laporan Kinerja merupakan suatu instrumen pelaporan akuntabilitaas kinerja, yang hasilnya digunakan sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pimpinan dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke depan maka untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, harus dilakukan Analisa Capaian Kinerja yang meliputi pencapaian kinerja output terhadap target kinerja tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan target kinerja jangka menengah. Selain itu, indikator efisiensi penggunaan sumber daya juga harus diperhitungkan dan diukur dengan tepat. Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja output kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dapat dicapai (100%), bahkan terdapat 2 (Dua) output kegiatan yang memiliki realisasi kinerja diatas 100% yaitu 1) Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja dan 2) Reformasi Birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2015 dapat diklasifikasikan BAIK. PAGU anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2015 adalah sebesar Rp 21.122.500.000,-. Hingga akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 20.188.654.665,- atau 95,74%. Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 933.845.335,- atau sebesar 4,26%. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2015 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan strategis/ penting yang berhasil dilaksanakan dalam tahun pelaporan ini antara lain: 1) Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian sebesar 71,88 (BAIK), 2) Terbitnya Dokumen Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Kenaikan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, 3) Terbitnya Dokumen Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, 4) Pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian, 5) Lanjutan Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2014 untuk 690 Formasi Pegawai. Laporan kinerja tahun 2015 merupakan capaian pertama dari rencana kinerja jangka menengah periode 2015 – 2019. Tahun pertama dalam periode 2015 – 2019 merupakan tahun transisi dari RPJMN II menuju ke RPJMN III sehingga dalam perjalanannya banyak terdapat penyesuaian pada perencanaan kinerja organisasi. Selama tahun kinerja 2015, Biro Organisasi dan Kepegawaian telah banyak melakukan perubahan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian dalam rangka melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi yang telah digulirkan. Dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maka arah kebijakan kedepan yang akan dilakukan pada tahun 2016 adalah finalisasi perencanaan kinerja 2016 – 2019 dan pemantapan pelaksanaan beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.


52

BAB IV : PENUTUP

Pemantapan yang akan dilakukan pada periode berikutnya meliputi 1) Penguatan kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian berbasis beban tugas. 2) Penguatan kualitas ketatalaksanaan yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah. 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan 4) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur pertanian. Pemantapan dari beberapa kegiatan strategis ini akan diiringi dengan pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan dinamika perubahan peraturan – peraturan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kepegawaian yang mungkin terjadi pada tahun yang akan datang.

53


LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2015

LAMPIRAN 2 Struktur Organisasi

Drs. Nanang Suryana, MM

Kasubbag Tata Usaha Heri Susanto, S.Kom, M.SI

Kasubbag Budaya Kerja Ir. Mardianis

Kasubbag Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Kasubbag Tatalaksana Ir. Salman

Kepala Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Ir. Ilham Muwardi

Kasubbag Jabatan Fungsional Ir. Nurwahida, M.Si

Kasubbag Evaluasi Organisasi Drs. Amrijon M

Kepala Bagian Organisasi Dra. Esty Hermiyati, MM

Kasubbag Mutasi II Satar, S.Sos,M.Si

Kasubbag Mutasi III Sukatmin, S.Sos

Kasubbag Pengembangan Pegawai Listiati, SH

Kasubbag Mutasi I Dra. Anny Bastianingsih

Kepala Bagian Mutasi Drs. Nawawi Nata, M.Si

Kasubbag Kepegawaian Agus Praptono Sos, M.Si

Kasubbag Perencanaan Pegawai Sutrisno Sipahutar, SH

Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Purwadi, SH

Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc

Plt. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

LAMPIRAN 3 Sebaran Pegawai Per 31 Desember 2015

21

Klinik Pratama Kementan

5 111

0

27

21

24

28

23

10

21

6

2

5

2

2

4

Golongan III IV

25

0

4

3

12

4

2

30

0

0

24

1

4

1

63

7

15

0

18

16

7

Tingkat Pendidikan SD-SLTA Diploma S1

41

4

4

23

3

2

5

S2

68

4

13

10

15

17

9

91

7

10

40

19

9

6

Jenis Kelamin L P

159

11

23

50

34

26

15

Jumlah Pegawai

Keterangan

1 Orang di BPTP Sulsel, 1 Orang di STPP Sulsel, 1 Orang di PPMKP Ciawi, 2 Orang di Pusvetma, 1 Orang CTLN*, 1 Orang di Litbang Bogor

1 Orang Tugas Belajar, 1 Orang CTLN*

2 Orang Tugas Belajar

Catatan: 1. Terdapat 39 orang pegawai yang diperbantukan dan 49 orang pegawai yang dipekerjakan pada instansi pemerintah lain diluar Biro OK 2. Jumlah pegawai DPB dan DPK tersebut tidak termasuk total jumlah pegawai yang ada pada rincian tabel diatas * Cuti Diluar Tanggungan Negara

5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementan TOTAL

0

4

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

3

Bagian Mutasi

1

Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi

2

4

1

Bagian Organisasi

1

II

Unit Kerja

No

RINCIAN PEGAWAI LINGKUP BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Per 31 Desember 2015

LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2015

Recommend Documents