LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015

   

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014, dan semoga kita selalu berupaya secara konsisten untuk terus menegakkan serta meningkatkan komitmen dan produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola

pemerintahan

yang

baik

dan

merupakan

sebuah

bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019, yang dibuat secara periodik dan berisikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar. Mudah-mudahan, penyajian LAKIP BKD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014 ini menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun, serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

i   

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LAKIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Garut,

Pebruari 2015

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut

H. Asep Sulaeman F, SH, M.Si NIP. 196004091986031010

ii   

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

1.1

Umum ……………………………......………………………..……….

1

1.2

Maksud dan Tujuan ...................................................................

2

1.3

Dasar Hukum ..............................................................................

3

1.4

Kedudukan Tugas Pokok dan pungsi, Struktur organisasi ......

4

1.5

Aspek Strategis ............................................................................

25

1.6

Sistematika LAKIP 2014 ...............................................................

26

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1

Perencanaan Kinerja .................................................................

28

a. Visi dan Misi …………………………....…………………………

28

b. Tujuan dan Sasaran Indikator Sasaran ……………………

32

c. Stratejik dan Kebijakan …………............……………………..

34

2.2 Perjanjian dan Penetapan Kinerja …….........……………………

BAB III

Perjanjian Kinerja ........................................................................

40

Penetapan Kinerja .....................................................................

41

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Pengukuran Kinerja ………………..…………......………………….

52

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ……….……………......……………..

53

i   

BAB IV

3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja ………………….........………………

61

3.4 Akuntabilitas Keuangan ………………………...………………….

69

PENUTUP A. Kesimpulan …………………....…………………………………………

80

B. Saran ……………………......…………….………………………………

83

DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN

ii   

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014, dan semoga kita selalu berupaya secara konsisten untuk terus menegakkan serta meningkatkan komitmen dan produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola

pemerintahan

yang

baik

dan

merupakan

sebuah

bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019, yang dibuat secara periodik dan berisikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar. Mudah-mudahan, penyajian LAKIP BKD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014 ini menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun, serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

i   

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LAKIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Garut,

Pebruari 2015

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut

H. Asep Sulaeman F, SH, M.Si NIP. 196004091986031010

ii   

    

iii   

BAB I PENDAHULUAN

1.1. UMUM Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Garut merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Garut pada khususnya, yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efesien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan Visi dan Misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif

dan

wajar.

Dalam

pelaksanaannya, perlu

diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja

instansi

pemerintah

yaitu

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

Misi

organisasi

dengan

menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi

Lakip-BKD 2014 Page 1  

pada uang (input oriented) menjadi orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan Misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan out put maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan. 1.2. Maksud Dan Tujuan Maksud Maksud

disusunnya

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Badan

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintahdan

dalam

rangka

mengkomunikasikan capaian kinerja. Tujuan Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2014 adalah : 1. Mempertanggungjawabkan kinerja/ pencapaian tujuan dan sasaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta Anggaran Pendapatan Belanja guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Lakip-BKD 2014 Page 2  

3. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil,lebih maju, lebih konsisten, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, padakurun waktu tertentu. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai : 1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil. 2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan dalam Renja Badan Kepegawaian dan Diklat. 3. Abstrak,

bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. 4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2014 mengacu pada: 1. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 2. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Lakip-BKD 2014 Page 3  

5. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten

Garut

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8); 10. Peraturan Bupati Garutnomor 544 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja badan kepegawaian dan diklat kabupaten Garut; 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2015 – 2019. 1.4. Kedudukan Tugas Pokok Fungsi Dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 13 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 544 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BKD Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Lakip-BKD 2014 Page 4  

a. Kedudukan Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dan merupakan sebagai unsur pelaksana pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. b. Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat. c. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)

Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan diklat sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.

2)

Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugastugas

yang meliputi kesekretariatan, formasi

dan pengadaan

pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta data dan informasi pegawai. 3)

Pengelolaan

sumber

daya

aparatur,

keuangan,

sarana

dan

prasarana badan. 4)

Penyelenggaraan

koordinasi

dan

kerjasama

dalam

rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan. b. Struktur Organisasi Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga

Lakip-BKD 2014 Page 5  

Teknis

Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, struktur organisasi

Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Garut terdiri dari :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 8 TAHUN 2012

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN GARUT KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG DAN PENGADAAN DATA

BIDANG MUTASI

SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN

SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT

SUB BIDANG KOMPETENSI KINERJA

SUB BIDANG DATA DAN SISTEM INFORMASI

SUB BIDANG PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

SUB BIDANG PENEMPATAN JABATAN

1.

Kepala Badan

2.

Sekretaris, membawahi :

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG BIDANG PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN KARIER

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN

SUB BIDANG DISIPLIN DAN PENGHARGAAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN

BIDANG DIKLAT

SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

2.1. Kepala Sub Bagian Umumdan Kepegawaian 2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan 2.3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3.

Kepala Bidang Pengadaan dan Data, membawahi : 3.1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan 3.2. Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Lakip-BKD 2014 Page 6  

4.

Kepala Bidang Mutasi, membawahi : 4.1. Sub Bidang Kenaikan Pangkat 4.2. Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian

5.

Kepala Bidang Pengembangan Karier,membawahi : 5.1. Sub Bidang Kompetensi dan Kinerja 5.2. Sub Bidang Pengangkatan dalam Jabatan

6.

Kepala Bidang Kesejahteraan Pegawai, membawahi : 6.1. Sub Bidang Kesejahteraan 6.2.

7.

Sub Bidang Disiplindan Penghargaan

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan,membawahi : 7.1

Sub Bidang Diklat Struktural

7.2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Adapun uraian tugas, pokok, fungsis sebagaimana dimaksud pada gambar di atas adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan umum

daerah,

mengkoordinasikan,

melaksanakan

kerja

sama

dan

mengendalikan pelaksanaan kewenangan yang meliputi kesekretariatan, pengadaan dan data, mutasi, pengembangan karir,

kesejahteraan dan

disiplin, diklat serta kelompok jabatan fungsional. 1.1. Dalam menyelengarakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut, diantaranya : - perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan diklat sesuai dengan kebijakan nasional dan propinsi serta kebijakan umum daerah; - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan diklat; - pembinaan,

pengendalian

dan

fasilitasi

pelaksanaan

tugas

kesekretariatan, pengadaan dan data, mutasi, pengembangan karir,

kesejahteraan dan disiplin, diklat serta kelompok jabatan

fungsional dengan berpedoman pada kebijakan umum daerah; 1.2. Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut, diantaranya :

Lakip-BKD 2014 Page 7  

- menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis badan yang meliputi kesekretariatan, pengadaan dan data, mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin, diklat, unit pelaksana teknis serta Jabatan Fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi badan; - menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi

kesekretariatan,

pengembangan karir,

pengadaan

dan

data,

mutasi,

kesejahteraan dan disiplin, diklat, unit

pelaksana teknis serta Jabatan Fungsional berdasarkan visi dan misi serta kebijakan umum badan dan Standar Pelayanan Minimal; - menyelenggarakan

dan

mengkoordinasikan

penyusunan

dan

penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP),

Standar Pelayanan (SP) badan serta

mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

(LPPD)

serta

dokumen-

dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya; 2.

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretarian yang meliputi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 2.1. Dalam menyelengarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut, diantaranya : - penyusunan rencana kerja kesekretariatan; - pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan; - penyelenggaraan tugas-tugas kesekeretariatan; 2.2. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut, diantaranya : - menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan; - menyelenggarakan

penyusunan

rencana

kerja

kesekretariatan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Lakip-BKD 2014 Page 8  

- menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta

dokumen-dokumen

perencanaan,

pelaksanaan,

evaluasi,

penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; - Sekretaris membawahkan: 2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2.2. Subbagian Keuangan; dan 2.3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. 2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. - Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, diantaranya : - penyusunan

bahan

pelaksanaan

pelayanan

umum

dan

kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan; - pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian; - Uraian tugas Subbagian Umum adalah sebagai berikut, diantaranya : - menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup Subbagian umum dan Kepegawaian; - menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan;

Lakip-BKD 2014 Page 9  

- melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja; 2.2. Subbagian Keuangan Subbagian

Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

pengelolaan

adminsitrasi

keuangan. - Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokok

Subbagian

Keuangan

mempunyai fungsi, diantaranya : - penyusunan bahan rencana anggaran badan; - pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan badan; - pelaksanaan penyusunan laporan keuangan badan; - Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut, diantaranya : - menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan strategi, sasaran, kebijakan teknis dan program kerja badan; - penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; - melaksanakan teknis penatausahaan keuangan; 2.3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan. - Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokok

Kepala

Subbagian

Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi, diantaranya : - penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; - pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; - pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Lakip-BKD 2014 Page 10  

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. - Uraian tugas Kepala Subbidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: - menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan; - menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Perencanaan,Evaluasdan

Pelaporan

berdasarkan

sasaran,

kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan; - mengkaji

bahan-bahan

petunjuk

teknis/pedoman

tentang

pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 3.

Bidang Pengadaan dan Data. Bidang Pengadaan dan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja Bidang Pengadaan dan Data, meliputi formasi dan kebutuhan pengadaan pegawai, serta pengolahan data dan sistem informasi kepegawaian. - Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pengadaan dan Datamempunyai fungsi, diantaranya :

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengadaan dan data, meliputi pembinaan formasi dan kebutuhan pengadaan pegawai serta pengolahan data dan sistem informasi kepegawaian;

- penyelenggaraan rencana kerja bidang pengadaan dan data, meliputi formasi dan kebutuhan pengadaan pegawai serta pengolahan data dan sistem informasi kepegawaian;

- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan dengan lingkup tugasnya;

- Uraian tugas Kepala Bidang Pengadaan dan Data adalah sebagai berikut, diantaranya : - menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan dan data; Lakip-BKD 2014 Page 11  

- menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pengadaan dan data berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan rencana kerja badan serta kondisi dinamis masyarakat; - menyelenggarakan, menyusun dan merencanakan formasi kebutuhan Pegawai; 3.1. Subbidang Formasi dan Pengadaan Dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan

kebijakan

melaksanakan rencana kerja

teknis

operasional,

Subbidang

formasi

menyusun

dan

dan pengadaan

pegawai. - Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Subbidang Formasi dan Pengadaan mempunyai fungsi:

- penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Subbidang Formasi dan Pengadaan;

- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Formasi dan Pengadaan;

- pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Formasi dan Pengadaan;

- Uraian tugas Kepala Subbidang Formasi dan Pengadaan adalah sebagai berikut, diantaranya :

- menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Subbidang formasi dan pengadaan;

- menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan,

serta

pengolahan basis data Subbidang formasi dan pengadaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

- menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang formasi dan pengadaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan; 3.2. Subbidang Data dan Sistem Informasi Subbidang Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lakip-BKD 2014 Page 12  

Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis

operasional,

menyusun

dan

melaksanakan

rencana

kerja

Subbidang data dan sistem informasi. - Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Subbidang Data dan Sistem Informasi mempunyai fungs, diantaranya :

- penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Subbidang data dan sistem informasi;

- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang data dan sistem informasi;

- pengumpulan dan pengolahan data Subbidang data dan sistem informasi;

- Uraian tugas Kepala Subbidang Data dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Subbidang data dan sistem informasi;

- menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan,

serta

pengolahanbasis data Subbidang data dan sistem informasi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

- menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang data dan sistem informasi berdasarkan sasaran kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan; 4.

Bidang Mutasi. Bidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan rencana kerja Bidang Mutasi, melalui kenaikan pangkat, perpindahan dan pemberhentian pegawai.

- Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Mutasi mempunyai fungsi, diantaranya : -

penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang mutasi meliputi kenaikan pangkat, perpindahan dan pemberhentian pegawai;

Lakip-BKD 2014 Page 13  

penyelenggaraan rencana kerja bidang mutasi meliputi kenaikan

-

pangkat, perpindahan dan pemberhentian pegawai; penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

-

lingkup tugasnya; - Uraian tugas Kepala Bidang Mutasi adalah sebagai berikut, diantaranya : -

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis badan bidang mutasi;

-

menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pengadaan dan data berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan rencana kerja badan serta kondisi dinamis masyarakat; menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan kenaikan pangkat

-

pegawai; Kepala Bidang Mutasi membawahkan : 4.1. Subbidang Kenaikan Pangkat Subbidang Kenaikan Pangkat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana program Subbidang kenaikan pangkat pegawai. -

Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokok

sebagaimana

Kepala

Subbidang Kenaikan Pangkat mempunyai fungsi, diantaranya : - penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Subbidang kenaikan pangkat; - penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang kenaikan pangkat; - pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; - Uraian tugas Kepala Subbidang Kenaikan Pangkat adalah sebagai berikut, diantaranya : - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang kenaikan pangkat; - menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan

basis data Subbidang kenaikan pangkat sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan; Lakip-BKD 2014 Page 14  

- menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang kenaikan pangkat berdasarkan sasaran kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan; 4.2. Subbidang Perpindahan dan Pemberhentian Subbidang Perpindahan dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana program Subbidang perpindahan dan pemberhentian pegawai. - Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokok

Kepala

Subbidang

Perpindahan dan Pemberhentian mempunyai fungsi, diantaranya : - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Perpindahandan Pemberhentian; - penyusunan

dan

pelaksanaan

rencana

kerja

Subbidang

Perpindahandan Pemberhentian; - pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Perpindahan dan Pemberhentian; 5.

Bidang Pengembangan Karier Bidang Pengembangan Karier dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan rencana kerja Bidang Pengembangan Karir, meliputi kompetensi dan kinerja pegawai serta penempatan jabatan pegawai. - Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Karir mempunyai fungsi, diantaranya : - penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pengembangan Karir,meliputi kompetensi dan kinerja pegawai serta penempatan jabatan pegawai; - penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pengembangan Karir meliputi kompetensi dan kinerja pegawai serta penempatan jabatan pegawai; - penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

Lakip-BKD 2014 Page 15  

- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengembangan Karir. - Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Karir adalah sebagai berikut, diantaranya :

- menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis

badan

Bidang

Pengembangan Karir;

- menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pengadaan dan data berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan rencana kerja badan serta kondisi dinamis masyarakat;

- menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan standarisasi bagi kompetensi calon pejabat negeri; Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai membawahkan: 5.1. Subbidang Kompetensi dan Kinerja; dan 5.2. Subbidang Penempatan Jabatan. 5.1. Subbidang Kompetensi dan Kinerja Subbidang Kompetensi dan Kinerja dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis

operasional

menyusun

dan

melaksanakan

rencana

kerja

Subbidang kompetensi dan kinerja pegawai. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Subbidang Kompetensi dan Kinerja mempunyai fungsi, diantaranya : - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Kompetensi dan Kinerja; - penyusunan

dan

pelaksanaan

rencana

program

subbidang

kompetensi dan kinerja pegawai; - pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Kompetensi dan Kinerja; Uraian tugas Kepala Subbidang Kompetensi dan Kinerja adalah sebagai berikut: - menyiapkan

bahan

perumusan

teknis

operasional

Subbidang

Kompetensi dan Kinerja; Lakip-BKD 2014 Page 16  

- menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan

serta

pengolahan basis data Subbidang Kompetensi dan Kinerja sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; - menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Kompetensi dan Kinerja berdasarkan sasaran kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan; 5.2. Subbidang Penempatan Jabatan Subbidang

Penempatan

Jabatan

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis

operasional

menyusun

dan

melaksanakan

rencana

kerja

Subbidang penempatan jabatan pegawai. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Subbidang Penempatan Jabatan mempunyai fungsi : - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang penempatan jabatan pegawai; - penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang penempatan jabatan pegawai; - pengumpulan dan pengolahan data Subbidang penempatan jabatan pegawai; Uraian tugas Kepala Subbidang Penempatan Jabatan adalah sebagai berikut: - menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Subbidang Penempatan Jabatan; - menyiapkan pengolahan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan

serta

basis data Subbidang Penempatan Jabatan sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan; - menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Penempatan Jabatan berdasarkan sasaran kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan; 6.

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin

Lakip-BKD 2014 Page 17  

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan rencana kerja Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, meliputi kesejahteraan serta disiplin dan penghargaan pegawai; - Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- penyusunan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Bidang

Kesejahteraan dan Disiplin, meliputi kesejahteraan serta disiplin dan penghargaan pegawai;

- penyelenggaraan rencana kerja Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, meliputi kesejahteraan serta disiplin dan penghargaan pegawai;

- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Uraian tugas Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin adalah sebagai berikut, sebagai berikut :

- menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis badan di bidang Kesejahteraan dan Disiplin;

- menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pengadaan dan data berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan rencana kerja badan serta kondisi dinamis masyarakat;

- menyelenggarakan

dan

merumuskan

pelaksanaan

kebijakan

pembinaan kesejahteraan dan disiplin pegawai; Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, membawahkan: 6.1. Subbidang Kesejahteraan; 6.2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan. 6.1. Subbidang Kesejahteraan Subbidang Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai

tugas

pokok

menyiapkan

bahan

kebijakan

teknis

Lakip-BKD 2014 Page 18  

operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang kesejahteraan pegawai. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Subbidang Kesejahteraan mempunyai fungsi, sebagai berikut : - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Kesejahteraan; - penyusunan

dan

pelaksanaan

rencana

kerja

Subbidang

kesejahteraanpegawai; - pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Kesejahteraan; Uraian tugas Kepala Subbidang Kesejahteraan adalah sebagai berikut : - menyiapkan

bahan

perumusan

teknis

operasional

Subbidang

Kesejahteraan; - menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengolahan basis data Subbidang

pengumpulan

Kesejahteraan sebagai

serta bahan

penyusunan rencana kegiatan; - menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Kesejahteraan berdasarkan sasaran kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan; 6.2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan Subbidang Disiplin dan Penghargaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis

operasional,

menyusun

dan

melaksanakan

rencana

kerja

Subbidang disiplin dan penghargaan pegawai. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Subbidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai fungsi, diantaranya : - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Disiplindan Penghargaan; - penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang disiplindan penghargaan pegawai; - pengumpulan

dan

pengolahan

data

Subbidang

Disiplindan

Penghargaan; Lakip-BKD 2014 Page 19  

Uraian tugas Kepala Subbidang Disiplin dan Penghargaan adalah sebagai berikut: - menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Subbidang Disiplin dan Penghargaan; - menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan

serta

pengolahan basis data Subbidang Disiplin dan Penghargaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; - menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Disiplin dan Penghargaan berdasarkan sasaran kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan; 7.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan rencana kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan, meliputi Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: - penyusunan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional; - penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan, meliputi pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional; - penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; UraianTugas Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut: - menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang pendidikan dan pelatihan;

Lakip-BKD 2014 Page 20  

- menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pendidikan dan pelatihan berdasarkan sasaran, kebijakanteknis, strategi dan program kerja dinasserta kondisi dinamis masyarakat; - menyelenggarakan

analisis

kebutuhan

pendidikan

dan

pelatihan

pegawai; Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan: 7.1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural 7.2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional. 7.1 Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; - penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbidang pendidikan dan pelatihan struktural; - pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; Uraian Tugas Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah sebagai berikut: - menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; - menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan,

serta

pengolahan basis data Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; - menyusun dan melaksanakan program kerja serta rencana kegiatan Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja badan;

Lakip-BKD 2014 Page 21  

7.2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana

kerja

Subbidang

pendidikan

dan

pelatihan

teknis

dan

fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; - penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; - pengumpulan dan pengolahan data Subbidang

pendidikan dan

pelatihan teknis dan fungsional; Uraian tugas Kepala Subbidang pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional adalah sebagai berikut: - menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Subbidang pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; - menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan,

serta

pengolahan basis data Subbidang pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; - menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan; Kelompok Jabatan Fungsional - Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. - Kelompok

Jabatan

Fungsional

sebagaimana

dimaksud

dalam

melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Lakip-BKD 2014 Page 22  

Adapun penjelasan tentang komposisi pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut adalah sebagai berikut : Jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Garut

periode 31 Desember 2014 sebanyak 56 orang, terdiri dari pejabat struktural sebanyak 20 orang, pejabat fungsional umum (pelaksana) sebanyak 27 orang, 8 orang tenaga kerja kontrak dan 1 orang tenaga sukarelawan. Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut : - Eselon II.b sebanyak 1 orang - Eselon III.a sebanyak 1 orang - Eselon III.b sebanyak 5 orang - Eselon IV.a sebanyak 13 orang Sedangkan keadaan pegawai berdasarkan Unit kerja, tingkat pendidikan, pangkat golongan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 1.1 JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BKD BERDASARKA UNIT KERJA

NO.

Sesuai Bidang Penugasan

Pegawai L

P

Jumlah

Pegawai Negeri Sipil 1

Sekretariat

9

8

17

2

Bid. Data dan Informasi Pegawai

6

3

9

3

Bidang Mutasi

7

3

10

4

Bidang Pengembangan Karier

6

-

6

5

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin

2

5

7

6

Bid. Pendidikan dan Pelatihan

3

4

7

33

23

56

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak 1

Sekretariat

3

1

4

2

Bid. Data dan Informasi Pegawai

-

-

-

3

Bidang Mutasi

1

1

2

Lakip-BKD 2014 Page 23  

4

Bidang Pengembangan Karier

1

-

1

5

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin

-

1

1

6

Bid. Pendidikan dan Pelatihan

-

-

-

5

3

8

Jumlah Sukwan 1

Sekretariat

1 Total

9

Tabel 1.2 KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN NO.

PENDIDIKAN

1

PEGAWAI

JUMLAH

L

P

SD

-

-

2

SLTP

-

-

-

3

SLTA

5

1

6

4

D1

-

-

-

5

D3

1

-

1

6

D4

-

-

-

7

S1

20

16

36

8

S2

9

3

12

Jumlah

35

21

56

TKK dan Sukwan 1

SLTA

1

1

2

2

D1/D3

1

1

2

3

S1

3

-

3

4

S2

-

-

-

5

2

7

Lakip-BKD 2014 Page 24  

Kondisi pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat berdasarkan golongan adalah sebagai berikut : Tabel 1.3. KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN NO.

JUMLAH

PANGKAT

L

P

Jumlah

1

Pembina Utama Muda, IV/c

1

-

1

2

Pembina Tingkat 1, IV/b

1

-

1

3

Pembina, IV/a

4

-

4

4

Penata Tingkat 1, III/d

5

4

9

5

Penata, III/c

5

1

6

6

Penata Muda Tingkat 1, III/b

4

9

13

7

Penata Muda, III/a

10

8

18

8

Pengatur Tingkat 1, II/d

1

-

1

9

Pengatur, II/c

-

-

-

10

Pengatur Muda Tingkat 1, II/b

2

-

2

11

Pengatur Muda, II/a

2

-

2

35

21

56

TOTAL

1.5. ASPEK STRATEGIS Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Garut ditetapkan melalui Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Periode Tahun 2014-2019 yaitu : “Mewujudkan Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”. Upaya pelaksanaan untuk mewujudkan visi tersebut, diterjemahkan dalam empat rumusan Misi Kabupaten Garut yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas,

terjangkau,

prima

untuk

mewujudkan

kehidupan

masyarakat bermartabat dan agamis. Lakip-BKD 2014 Page 25  

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. 3. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. 4. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur. Prioritas

yang

berkaitan

dengan

tugas

pokok

dan

fungsi

Badan

Kepegawaian dan Diklat adalah Misi keempat yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur” selain itu, Badan Kepegwaian dan Diklat Kabupaten Garut mendukung keseluruhan Misi

Kabupaten

Garut

dalam

upaya

peningkatan

kualitas

hidup

masyarakat. Berkaitan dengan pencapaian Misi Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, strategi dan kebijakan BKD untuk tahun 2014-2019 difokuskan pada tiga aspek, yaitu : 1. Mewujudkan PNS yang professional, disiplin, kreatif dan inovatif; 2. Mewujudkan pelayanan bidang kepegawaian yang komprehensif dan akuntabel; 3. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja (Merit Sistem). 1.6. SISTEMATIKA LAKIP 2014 Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2014, dapat diikhtisarkan sebagai berikutini : Ikhtisar Eksekutif, Menyajikan pencapaian sasaran strategis, kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah - langkah yang akan dilakukan ununtuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif menanggulangi kendala yang mungkin terjadi. Lakip-BKD 2014 Page 26  

Bab I – Pendahuluan, MenyajikansecararingkastugaspokokdanfungsisertastrukturorganisasiBadan KepegawaiandanDiklat. Bab II – PerencanaandanPerjanjianKinerja, Menyajikanvisi,

misi,

tujuan,

sasaran,

kebijakan,

program

sertamenyajikanperjanjiankinerja

yang

menyangkutpenetapankinerjapencapaian target indicatorsasaran yang menjadiprioritassertaanggaranuntukmelaksanakankegiatantersebut. Bab III – AkuntabilitasKinerja, Menyajikanakuntabilitaskinerja

yang

meliputi

:

pencapaiansasaranBadanKepegawaiandanDiklat, evaluasidananalisacapaiankinerja, danrealisasitahun

2013,

pembandinganantara

pembandinganantararealisasitahun

target 2013

denganrealisasitahun 2014 danpembandinganantararealisasitahun 2014 denganrencana

5

tahunsertainformasikeuangan

yang

terkaitdenganpencapaiansasaran. Bab IV – Penutup, Menyajikan kesimpulanatas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran – lampiran

Lakip-BKD 2014 Page 27  

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1.PERENCANAAN KERJA Langkah awal yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi/instansi khususnya Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut adalah Perencanaan startejik, agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, maupun nasional. Melalui pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, akan lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan urusan kepegawaian yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada periode tahun 2014-2019. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BKD Kabupaten Garut senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk yang lainnya.

A. VISI DAN MISI Secara teoritik, perumusan rencana kerja harus diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi.

Oleh karenanya perumusan

Lakip-BKD 2014 Page 28  

masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh dihindari dalam rangka terjaganya korelasi yang positif antara visi, misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Visi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Garut

merupakan

bagian

dari

Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang tergabung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Garut harus sejalan dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pembangunan Nasional. Adapun Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, adalah : Jawa Barat maju dan sejahtera untuk semua”. Sedangkan MISI Provinsi Jawa Barat Terdiri dari : 1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing 2. Membangun Perekonomian yang kokoh dan berkeadilan 3. Meningkatkan

kinerja

Pemerintahan, profesioanlisme

aparatur

dan

perluasan partisipasi publik. 4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastuktur strategis yang berkelanjutan 5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olahraga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal. Secara vertikal, visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari pada visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut Yaitu :“Mewujudkan Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”. Sedangkan Misi dari Pemerintah Kabupaten Garut adalah : 1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis. 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. 3. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.

Lakip-BKD 2014 Page 29  

4. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur. Adapun Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : Bermartabat

:

Memiliki wibawa, harga diri serta diperhitungkan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Nyaman

:

Memiliki suasana yang tenang dan damai, sehingga setiap program pembangunan bisa dilaksanakan dengan optimal dan kondusif.

Sejahtera

:

Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya.

Sebagai penjabaran atas makna visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut, maka Badan Kepegawian dan Diklat Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,

permasalahan,

dimensional,

Badan

tantangan Kepegawaian

dan

peluang

dan

Diklat

yang

ada

secara

Kabupaten

Garut

menetapkan visi untuk periode Tahun 2014-2019 sebagai berikut : “Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Sejahtera” Penjabaran dari Visi tersebut adalah : Aparatur Sipil :

Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi dan

Negara

perwakilan. Profesional

:

Memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi dibidangnya, memiliki daya saing secara sportif serta menjungjung tinggi etika profesi

Sejahtera

:

Suatu kondisi di mana orang-orangnya dalam keadaan aman, nyaman, makmur, dalam keadaan sehat dan damai, kemudahan

dalam mendapatkan pelayanan

Lakip-BKD 2014 Page 30  

untuk memenuhi kebutuhannya,

selamat (terlepas dari

segala macam gangguan), bebas dari segala kesukaran

Misi merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan tujuan organisasi/instansi pemerintah dalam bentuk produk dan pelayanan, nilainilai yang dianut serta cita-cita dimasa yang akan datang. Oleh karenanya Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut periode Tahun 2014-2019 sebagai berikut : 1. Mewujudkan PNS yang profesional, disiplin, kreatif dan inovatif; 2. Mewujudkan pelayanan bidang kepegawaian yang komprehensif dan akuntabel; 3. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja (Merit Sistem). Adapun maksud dari Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, adalah : Misi 1

Mewujudkan PNS

Aparatur

yang senantiasa

professional,

Sipil

Negara

menjaga

dalam sikap

bekerja

profesional

harus dan

menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran,

disiplin, kreatif kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan dan inovatif;

pribadi, memiliki kemampuan, dia juga harus memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki integritas, kredibilitas

dan

kapabilitas

bagus

yang

diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi bagi penyelenggaraan negara Misi 2

Mewujudkan

Pelayanan yang diberikan harus memberikan

pelayanan

kepuasan

bidang

sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang

kepegawaian

profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai

yang

moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya

komprehensif

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,

dan

utamanya dalam memberikan pelayanan prima

akuntabel

kepada publik dengan sepenuh hati dan rasa

yang

dirasakan

oleh

masyarakat

tanggungjawab.

Lakip-BKD 2014 Page 31  

Misi 3

Meningkatkan

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin

kesejahteraan

kesejahteraan aparatur, dalam Undang-Undang

aparatur

sipil ini

ditegaskan

bahwa

aparatur

berhak

negara

memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai

berdasarkan

dengan beban kerja, tanggung jawab, dan

kinerja

(Merit resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan social, yang artinya sistem

Sistem).

pemberian kesejahteraan aparatur didasarkan pada

beban

kerja,

tanggung-jawab,

kompleksitas pekerjaan yang menjamin keadilan internal dan eksternal.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran Tujuan Secara substantif, tujuan merupakan penjabaran atas implementasi dirumuskannya

misi

sebuah

organisasi/instansi

pemerintah,

yang

menunjukkan arah strategis serta memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka mencapai tujuan dari Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Garut,

setelah

mempertimbangkan

faktor-faktor

kunci

keberhasilan, maka disusun sejumlah tujuan sebagai berikut : 1. Mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas, kompeten dan disiplin 2. Mewujudkan pelayanan bidang kepegawaian yang komprehensif dan akuntabel 3. Mewujudkan aparatur yang sejahtera Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sasaran tersebut dikembangkan mencakup konsep ruang

Lakip-BKD 2014 Page 32  

lingkup, arah, kepastias dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun. Oleh karenanya, sasaran yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut pada periode Tahun 2014 -2019 adalah : 1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur 2. Meningkatnya pembinaan disiplin dan etos kerja pegawai 3. Terwujudnya informasi dan data kepegawaian yang sinergis dan akuntabel 4. Meningkatnya

pengelolaan

administrasi

kepegawaian

yang

transparan dan berkelanjutan 5. Meningkatnya layanan kesejahteraan pegawai secara baik, efektif dan efisien. Indikator Sasaran Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran harus bersifat “SMART”, artinya bahwa Tujuan dan Sasaran harus Spesifik, dapat diukur( Measurable), Dapat dicapai ( Atainable), dapat dilaksanakan (Realible) dalam waktu tertentu (Time Bound).Untuk Tujuan waktunya lima tahun. Tujuan merupakan penjabaran dari Misi dan dari Tujuan dijabarkan kedalam Sasaran. Agar Tujuan lebih konsisten maka pada saat penjabaran dari Misi menggunakan Metode “SWOT”. Dengan metode “SWOT” kita dapat melihat diri kita baik dari sisi Internal diri kita (Orgnisasi) maupun ekstenal. Untuk internal berkaitan dengan Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weaks),khususnya berkiatan dengan 5 “M” yaitu Manusianya (Men), Methode, Material, Mesin,Money. Sedangkan untuk eksternal berkaitan dengan Kesempatan (Oportunity) dan ancaman(Threat). Untuk dapat mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran maka harus dilengkapi indikator. Tujuan dan Sasaran harus menggambarkan urusan yang menjadi tanggung jawab. karena sasaran merupakan penjabaran dari Visi-Misi-Tujuan-sasaran. Untuk mencapai sasaran, maka dipilih Program/Kegiatan

yang

tepat.

Adapun

Indikator

sasaran

Badan

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut untuk mewujudkan visi dan Misinya adalah, sebagai berikut.

Lakip-BKD 2014 Page 33  

1. Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan 2. Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional 3. Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas 4. Prosentase pegawai yang mencapai SKP di atas 75 % 5. Prosentase CPNS yang lulus Diklat Prajabatan 6. Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan disiplin 7. Penurunan jumlah pegawai yang melanggar disiplin 8. Prosentase Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 9. Prosentase penataan dan penyusunan naskah kepegawaian 10.

Jumlah SKPD yang mendapat sosialisasi bidang kepegawaian

11.

Prosentase peraturan perundangan yang disosialisasikan

12.

Rasio usulan formasi CPNS yang terisi

13.

Rasio NIP CPNS yang selesai tepat waktu

14.

Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diselesaikan

15.

Prosentase pegawai pensiun yang tepat waktu

16.

Jumlah penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan karir jabatan

17.

Prosentase jabatan kosong yang terisi

18.

Rasio calon praja yang diterima

19.

Rasio usulan Karpeg, Karis dan Karsu, Serta Bapertarum yang diselesaikan

20.

Meningkatnya survey indeks kepuasan masyarakat

C. Strategi dan kebijakan (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) : Strategi

merupakan

cara

yang

dipilih

dan

terkonsep

untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategic yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan untuk menjalankan berbagai program sesuai tugas dan fungsi satun unit kerja.

Strategi Badan Kepegawaian dan Diklat

dalam upaya turut serta Mewujudkan visi, Misi, tujuan dan sasaran strategic Pemerintah Kabupaten Garut, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, maka telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategic Badan Kepegawaian dan Diklat Periode Tahun 2014-2019.

Lakip-BKD 2014 Page 34  

Perumusan

kebijakan

pembangunan

bidang

kepegawaian

mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Periode Tahun 2014-2019, yang tercatat dalam misi ke-4 yakni “Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Profesional Dan Amanah Serta Membangun Kehidupan Sosial Politik Yang Demokratis Dan Berbudaya Luhur”, serta berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2000, dikelompokkan ke dalam urusan wajib, yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian. Dalam

upaya

mengimplementasikan

pembangunan

bidang

kepegawaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, strategi yang dijalankan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 2. Menanamkan

nilai-nilai

organisasi

(budaya

kerja/etos

kerja,

akuntabilitas kerja, disiplin); 3. Mewujudkan informasi kepegawaian yang akurat untuk meningkatkan kinerja kepegawaian guna mewujudkan tata kepemerintahan yang baik; 4. Pengaturan dan implementasi kebijakan manajemen kepegawaian yang

mendorong

peningkatan

pelayanan

aparatur

kepada

masyarakat; 5. Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan system penghargaan yang adil dan rasional, sehingga mampu menumbuhkan motivasi untuk dapat memacu peningkatan kinerja guna terwujudnya aparatur yang bersih dari KKN. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam

pengembangan

ataupun

pelaksanaan

berbagai

program dan kegiatan, guna memperlancar keterpaduan pencapaian dan perwujudan sasaran, tujuan, Misi dan visi satuan unit kerja pemerintah. Kebijakan disusun berdas arkan faktor lingkungan strategis,

Lakip-BKD 2014 Page 35  

untuk dapat ditemukan plihan-pilihan strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilan (key success factors). Untuk sinergitas dan implementasi pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dirumuskan kebijakan atau langkahlangkah strategi yang berpedoman pada RPJMD, sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi; 2. Meningkatkan kedisiplinan, budaya kerja/etos kerja, akuntabilitas kerja melalui pembinaan dan pengembangan aparatur; 3. Optimalisasi teknologi informasi dalam meningkatkan manajemen kepegawaian guna mewujudkan tata keperintahan yang baik; 4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 5. Mendorong/memberikan motivasi untuk memacu pegawai agar berkinerja terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan. Secara umum matriks misi, tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Lakip-BKD 2014 Page 36  

Tabel 2.1. Matriks Misi, Tujuan dan Sasaran BKD Kabupaten Garut Tujuan

Sasaran

Kebijakan

Program dan Kegiatan

Mewujudkan

Meningkatkan

Peningkatan

Program

aparatur sipil

kapasitas dan

kualitas sumber

Pendidikan

negara yang

kompetensi

daya aparatur

Kedinasan

berkualitas,

sumber daya

untuk

kompeten dan

aparatur

meningkatkan

disiplin

Indikator Kinerja Program (Out Come)

Indikator Kinerja Kegiatan (output)

kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi Diklat Penjenjangan

Prosentase

Terselenggaranya

Struktural

pejabat struktural

Diklat penjenjangan

yang mengikuti

striktural

Diklat kepemimpinan Diklat Teknis

Prosentase

Terselenggaranya

Fungsional

pegawai yang

Diklat Teknis

mengikuti Diklat

Fungsional

Teknis Fungsional Peningkatan

Prosentase

Terselenggaranya

Lakip-BKD 2014 Page 37  

keterampilan dan

pegawai yang

Ujian Penyesuaian

profesionalisme

lulus ujian

Ijasah dan Ujian Dinas

kenaikan pangkat dan ujian dinas Kegiatan Penilaian Prosentase

Terselenggaranya

Kinerja Pegawai

pegawai yang

penilaian kinerja

Kab. Garut

mencapai SKP

pegawai

diatas 75% Bimbingan Teknis

Jumlah pegawai

Terselenggaranya

Kepegawaian

yang mengikuti

bimbingan teknis

Bimbingan Teknis Kegiatan

Jumlah pegawai

Terselenggaranya

Peningkatan

yang mengikuti

pemberian bantuan

kualifikasi

pendidikan

tugas belajar

Pendidikan

lanjutan

Lanjutan Pegawai Diklat Prajabatan

Prosentase CPNS yang lulus Diklat

Terselenggaranya Diklat Prajabatan

Prajabatan Meningkatkan

Meningkatkn

Optimalisasi disiplin Jumlah SKPD yang

Terselenggaranya

pembinaan

kedisiplinan,

Pegawai

pembinaan pegawai

disiplin dan etos

budaya kerja/etos

pembinaan

kerja pegawai

kerja, akuntabilitas

disiplin.

mendapatkan

Lakip-BKD 2014 Page 38  

kerja melalui pembinaan dan pengembangan aparatur Proses

Penurunan jumlah

Terselenggaranya

Penanganan

pegawai yang

penanganan kasus-

Kasus-kasus Disiplin

melanggar disiplin

kasus disiplin

Pemberian

Jumlah pegawai

Terselenggaranya

Penghargaan

yang

pemberian

Pegawai Bagi PNS

mendapatkan

penghargaan kepada

Yang Berprestasi

penghargaan

pegawai yang

atas prestasi dan

berprestasi

PNS

pengabdian Updating data

Terselenggaranya

Mewujudkan

Terwujudnya

Optimalisasi

Pengembangan/

pelayanan

informasi dan

teknologi informasi

Pengelolaan Sistem base pegawai

pengembangan

bidang

data

dalam

Informasi

SIMPEG

kepegawaian

kepegawaian

meningkatkanman

Kepegawaian

yang

yang sinergis

ajemekepegawaia

(SIMPEG) Daerah

komprehensif

dan akuntabel

n guna

dan akuntabel

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

Lakip-BKD 2014 Page 39  

Penataan Naskah

entase naskah

Terselenggaranya

Pegawai

pegawai yang

penyusunan

Berdasarkan

disusun

naskah kepegawaian

Identitas Penyusunan

Jumlah dokumen

Terselenggaranya

laporan Capaian

perencanaan dan

penyusunan

Kinerja dan

pelaporan kinerja,

dokumen laporan

Keuangan

keuangan dan

kinerja

asset yang disusun Koordinasi bidang

Jumlah rapat

Terselenggaranya

Kepegawaian

koordinasi yang

koordinasi

dilaksanakan

kepegawaian

Meningkatkan

Meningkatkan

Seleksi Penerimaan Rasio formasi CPNS

Terselenggaranya

pengelolaan

pelayanan

CPNS

yang terisi

seleksi CPNS

administrasi

kepada

kepegawaian

masyarakat

Penyusunan

Jumlah dokumen

Terselenggaranya

Dokumen Analisis

bezzeting

penyusunan dokumen

yang transparan dan berkelanjutan

Formasi Pegawai

bezzeting

(AFP)

Lakip-BKD 2014 Page 40  

Pemberkasan bagi

Rasio NIP CPNS

CPNS yang lulus

yang selesai tepat

seleksi

waktu

Penataan Sistem

Prosentase usulan

Terselenggaranya pengajuan NIP. Terselenggaranya

Administrasi

kenaikan pangkat

proses kenaikan

Kenaikan angkat

yang diselesaikan

pangkat dan peningkatan status

Otomatis PNS

dari CPNS menjadi PNS Pemulangan

Prosentase

Terselenggaranya

Pegawai Yang

pegawai yang

proses pemberkasan

Pensiun

pensiun tepat

pension

waktu Penempatan pegawai

Prosentase

Terselenggaranya

jabatan kosong

proses rotasi, mutasi

yang terisi

dan pelantikan pejabat structural

Pemberian

Rasio calon praja

Kelancaran proses

Bantuan

yang diterima

penerimaan Praja

Penyelenggaraan

IPDN

Penerimaan Praja IPDN

Lakip-BKD 2014 Page 41  

Mewujudkan

Meningkatkan

Mendorong/memb

Proses

Rasio PNS usulan

Terselenggaranya

aparatur yang

layanan

erikan motivasi

Penyelesaian

Karpeg, Karis dan

proses pengajuan

sejahtera

kesejahteraan

untuk memacu

Administrasi

Karsu dan

Karpeg, Karis/Karsu,

pegawai

pegawai agar

Kepegawaian

Bapertarum yang

Taperum dan Taspen

secara baik,

berkinerja terbaik

efektif dan

dalam

efisien

meningkatkan

diselesaikan

kesejahteran Meningkatnya

Terselenggaranya

Indeks survey

peningkatan survey

kepuasan

kepuasan masyarakat

masyarakat

Lakip-BKD 2014 Page 42  

2.1.

PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA Pembuatan perjanjian kerja berdasarkan kepada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan

dari

kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya,

sehingga

terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja 1. Sebagai

wujud

nyata

komitmen

antara

penerima

dan

pemberi

amanahuntuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Lakip-BKD 2014 Page 43  

Penetapan kinerja Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad serta janji untuk dapat mewujudkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan khusus dari penetapan kinerja organisasi/instansi pemerintah antara lain adalah : 1. Untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur; 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; Badan

Kepegawaian

dan

Diklat

Kabupaten

Garut

telah

membuat

penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra BKD Kabupaten Garut serta RPJMD Tahun 2014-2019. Oleh karenanya indikator – indikator kinerja serta target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Renstra BKD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, sebagai data pembanding program dan kegiatan juga anggaran kami tampilkan Penetapan kinerja tahun 2013 dan tahun 2014, sebagai berikut :

Lakip-BKD 2014 Page 44  

Tabel 2.2. PENETAPAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN GARUT TAHUN 2013

SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

PROGRAM / KEGIATAN

3

4 Program Pelayanan

Meningkatkan

Meningkatnya

98

kualitas sumber

aparatur yang

Administrasi

daya aparatur yang

memiliki kompetensi

Perkantoran

berkualifikasi sesuai

kepemiminan sesuai

dengan kebutuhan

dengan jenjang

organisas

jabatan struktural Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa

ANGGARAN 5 405.310.975

2.250.000 22.800.000

komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan

Meningkatnya

500

kualitas sumber

aparatur yang

pemeliharaan dan

daya aparatur yang

memiliki kompetensi

perizinan kendaraan

berkualifikasi sesuai

kepemiminan sesuai

dinas/operasional

dengan kebutuhan

dengan jenjang

organisasi

jabatan struktural 250

Penyediaan jasa

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

16.500.000

6.125.0750

32.142.400

Penyediaan barang cetakan dan

42.980.000

penggandaan Terciptanyan formasi/badzeting pegawai SOPD sesuai dengan kebutuhan organisasi

Terciptanya formasi/badzeting pegawai bagi SOPD sesuai dengan

11.500

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.650.000

kebutuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

29.000.000

perundang-undangan

Lakip-BKD 2014 Page 45  

Terciptanya

Terciptanya

Penyedianan makan

penempatan

penempatan

dan minum

maupun mutasi

maupun mutasi

pegwai sesuai

pegawai sesuai

kompetensi tugas

kompetensi tugas

jabatan

jabatan

26.700.000

Rapat-rapta koordinasi dan konsultasi keluar

181.563.500

daerah Penempatan pegawai menurut

Penyediaan jasa 650

jabatan (orang)

pendukung tenaga

41.600.000

teknis/Adminsitrasi

Penempatan pegawai sesuai

650

stastusnya (orang) Program peningkatan sarana dan prasarana

320.432.150

aparatur Terciptanya

Meningkatnya

produktivitas,

prestasi kerja dan

efektivitas dan

pengabdaian PNS

efesiensi kerja

pada negara

3000

Pengadaan perlengkapan

Pengadaan peralatan kantor

87.657.150

101.710.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

95.865.000

kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

35.200.000

operasional Program peningkatan Disiplin Meningkatnya kualitas

Terwujudnya sistem

Penadaan pakain

informasi data

pengelolaan

pegawai (SIMPEG)

manajemen dan

berbasis teknologi

penatausahaan

informasi

69.712.500 28.462.500

dinas beserta kelengkapannya

kepegawaian yang terpadu Meningkatnya

Meningkatnya

70%

Pengadaan pakian

41.250.000

Lakip-BKD 2014 Page 46  

akurasi data sumber

pelayanan bidang

daya aparatur

kepegawaian secara

melalui

trasnparan dan

pengembangan

onlline

khusus hari-hari tertentu

dan pemanfaatan system informasi kepegawaian (SIMPEG) Program pasilitas pinah/purna tugas PNS Meningkatnya

Meningkatnya

jaringan sytem

aksesbilitas

informasi

manjaemen

kepegawaian

kepegawaian

dilingkungan

daerah

90%

Pemulangan pegawai

149.365450 41.250.000

yang pensiun

pemerintah kabupaten garut Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan

34.134.000

capaian klinerja dan keuangan Meningkatnya moral

Meningkatnya

90%

dan etika PNS

penanganan kasus

capaian kinerja dan

dalam bekerja

Disiplin aparatur

ikhtisar dan rencana

maupun

Penyususnan laporan

34.134.000

kerja SKDP

dilingkungan masyarakat Menurunnya jumlah

Penurunan kasus

kasus kedisiplinan

disiplin

0.04% Program Pendidikan dan Kedinasan

2.022.428.600

Meningkatnya Meningkatnya pelayananpegawai dibidang kesehatan, jasmani, dan rohani

motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai.

800

Diklat Teknis pungsional

524.637.650

Pemberian dana bagi yang pensiun (orang) Pendidikan dan perjenjangan strktural

1.476.005.650

Lakip-BKD 2014 Page 47  

Peningkatan Ketrampilan dan

21.785.300

Propesionalisme

Program peningkatan kapasitas sumber daya

132.000.000

aparatur Pemberian

60

Bimbingan teknis

penghargaan masa

implementasi praturan

kerja 10, 20 dan 30

perundang-unangan

32.000.000

tahun serta guru terpencil Pemberian

Peningkatan kualitas

penghargaan bagi

sumber daya peawai

pegawai yang

100.000.000

berprestasi (oang) Program Pembinaan dan pengembangan

2.127.003.250

aparatur Seleksi Penerimaan CPNS Penempatan PNS

805.242.100 110.320.700

Penataan sistem admiistrasi keniakan pangkat otomatis PNS

152.418.400

dan alih status dari CPNS ke PNS Pembangunan/penge mbangan sistem

123.609.800

informasi kepegawaian Proses penanganan kasus-kasus disiplin

106.986.900

Pemberian bantuan penyelenggaraan

7.500.000

penerimaan praja IPDN Proses penyelesaian administrasi kenaikan

55.593.000

pangkat Penataan naskah berdasarkan identitas

29.847.000

Lakip-BKD 2014 Page 48  

Pemberian bantua n tugas belajar dan

68.000.000

ikatan dinas Penyusunan dokument analis formasi Analisis Budaya kerja pegawai Koordinasi bidang kepegawaian

26.714.300 193.847.900

283.450.000

Penyusunan administrasi dan pemberkasan bagi PNS

122.644.950

yang telah lulus seleksi Pengembangan karier jabatan fungsional

40.828.200

Lakip-BKD 2014 Page 49  

Tabel 2.2.1 PENETAPAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

SKPD Tahun Anggaran

: BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KAB. GARUT : 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatnya

2 Prosentasi pejabat

kapasitas dan

struktural yang

Administrasi

Kompetensi sumber

mengikuti Diklat

Perkantoran

daya aparatur

Kepemimpinan Prsentasi pegawai

TARGET 3 16%

0,79%

yang mengikuti

PROGRAM /KEGIATAN 4 Program Pelayanan

Penyediaan jasa surat

ANGGARAN 5 139.379.750

5.040.000

menyurat

Diklat Teknis Fungsional Prosentasi pegwai

80%

Penyediaan jasa

yang lulus ujian

komunikasi, sumber

kenaikan pangkat

daya air dan listrik

30.240.000

dan ujian dinas Prosentasi pegawai

75%

Penyediaan jasa

yang mencapai

Pemeliharaan dan

SKP

perizinan Kendaraan

6.084.000

Dinas/Opersional Prosentasi CPNS

95%

yang lulus Diklat

Penyediaan jasa

6.261.750

kebersihan kantor

Prajabatan Meningkatnya

Jumlah SKPD yang

pembinaan Disiplin

mendapatkan

dan etos kerja

pembinaan disiplin

pegawai

35 SKPD, 42

Penyediaan Alat Tulis

50.000.000

Kantor

Kecama tan

Penrunnan Jumlah

0,79%

pelanggar disiplin

Penyediaan barang

41.745.000

cetakan dan penggandaan

Terwujudnya

Prosentsi

informasi dan data

pemutakhiran

komponen Instalasi

kepegwaian yang

sistem informasi

listrik/penerangan

sinergis dan

manajemen

Bangunan kantor

akunabel

kepegwaian

85%

Penyediaan

13.670.000

Lakip-BKD 2014 Page 50  

Prosentasi

80%

Penyediaan bahan

penataan dan

bacaan dan peraturan

penyusunan naskah

perundang-undangan

25.000.000

kepegawaian Jumlah SKPD yang mendapatkan sosialiasi bidang

35 SKPD, 42

Penyediaan makanan

30.240.000

dan minuman

Kecama

kepegawaian

tan

Prosentasi

90%

Rapat-rapat kordinasi

peraturan

dan konsultasi ke luar

perundangan yang

daerah

120.972.000

disosialisasikan Meningkatnya

Rasio usulan CPNS

pengelolaan

yang terisi

90%

Penyedianya jasa

41.600.000

pendukung tenaga

administrasi

teknis/Administrasi

kepegwaian yang

Rasio NIP CPNS

transparan dan

yang selesai tepat

berkelanjutan

waktu Posentasi usulan

90%

Penyediaan SK bagi CPNS

85%

Program peningkatan

kenaikan pangkat

sarana dan prasaran

yang diselesaikan

Aparatur

Prosentasi pegawai

95%

Pengadaan

yang pensiun tepat

perlengkapan gedung

waktu

kantor

Jumlah

90%

Pemeliharaan

penempatan

rutin/berkala gedung

jabatan sesuai

kantor

131.610.766

35.000.000

55.170.766

kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karier pegawai Prosentasi jabatan

90%

kosong yang terisi

Pemelliharaan rutin

41.440.000

berkala kendaraan dinas/operasional

Rasio calon praja

1%

IPDN yang diterima Meningkatnya

Rasio usulan

layanan

karpeg, karis, karsu

kesejahteraan

dan bapertarum

pegawai secara

yang diselesaikan

65%

Program Peningkatan

274.745.000

Disiplin Aparatur

Lakip-BKD 2014 Page 51  

baik, efektip dan

Meningkatnya

Baik

Pengadaan pakaian

efesien

indeks survey

dinas beserta

kepuasan

kelengkapannya

19.500.000

masyarakat Pengadaan pakaian

37.500.000

khusus hari-hari tertentu Optimalisasi Disiplin

217.745.000

Pegawai Program fasilitas

75.800.000

pinad/purna tugas PNS Pemulangan pegawai

75.800.000

yang pensiun Program Peningkatan

24.000.000

kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis

20.000.000

implementasi peaturan perunang-undangan Pelatihan dan

4.000.000

Bimbingan teknis SIPKD Bagi operator Program peningkatan

180.298.400

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyususnan laporan

39.240.000

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan standar

141.058.400

operasiona prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) Program peningkatan

16.659.750

perencanaan SKPD Penyusunan Dokument

16.659.750

perencanaan SKPD Program Pendidikan

2.029.250.964

Kedinasan

Lakip-BKD 2014 Page 52  

Pendidikan dan

360.185.464

pelatihan teknis Pendidikan

1.647.132.300

Perjenjangan struktural Peningkatan dan

21.933.200

keterampilan propesional Program Peningkatan

1.178.134.521

kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan

1.178.134.521

pelatiahan prajabatan bagi calon CPNS daerah Program pembinaan

886.410.724

dan pengembangan aparatur Seleksi Penerimaan

194.617.900

calon CPNS Penempatan pegawai

98.357.450

negeri sipil Penataan sistem

93.901.300

administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS dan alih status dari CPNS ke PNS Pembanguna/penemb

59.337.000

angan sistem informasi kepegwaian daerah Proses penanganan

70.105.000

kasus-kasus disiplin PNS Pemberian bantuan

51.400.000

tugas belajar dan ikatan dinas Pemberian bantuan

29.755.974

penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Proses Penyelesaian

32.134.500

administrasi kepegawaian

Lakip-BKD 2014 Page 53  

Penyusunan dokumen

33.332.450

analisis formasi Penataan naskah

33.983.150

administrasi kepegawaian Penyusunan

65.000.000

administrasi dan pemberkasan bagi CPNS yang telah lulus seleksi Pengembangan karier

38.915.000

jabatan fungsional umum Monitoring jabatan

42.187.500

pegawai negeri sipil Verivikasi jabatan

43.383.500

pegawai negeri sipil

Lakip-BKD 2014 Page 54  

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan

secara

berkala

(triwulan)

dan

tahunan

Pengukuran

Pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berusaha menerapkan sistem manajemen stratejik secara optimal, sehingga semua program dan kegiatan yang direncanakan, juga dimaksimalkan untuk dijalankan dan direalisasikan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran stratejiknya. Akuntabilitas menggambarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran ataupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan

sesuai

dengan

program

dan

kebijakan

yang

ditetapkan. Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan indikator sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantItatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolak ukur kinerja kebijakan BKD Kabupaten Garut berdasarkan Rencana Stratejik BKD Tahun 2014-2019, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja dimaksud, digunakan instrument standart pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja yaitu :

Lakip-BKD 2014 Page 55  

86 - 100 %

=

Sangat baik/sangat berhasil ;

71 - 85 %

=

Baik/berhasil ;

56 - 70 %

=

Kurang baik/kurang berhasil ;

0 - 55 %

=

Sangat kurang baik/tidak berhasil.

Standar pengukuran kinerja tersebut digunakan dasar dalam menganalisa terhadap penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut. 3.2 Evaluasi Kinerja Untuk mengetahui tingkat capaian hasil kinerja sasaran, program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut tahun anggaran 2014, berikut disampaikan hasil evaluasi kinerja sasaran, program dan kegiatan baik secara menyeluruh ataupun khusus kelompok Indikator Kegiatan Utama (IKU) dari capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut tahun 2014. a. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Garut Tahun 2013 dan 2014 secara menyeluruh. Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2013 dan2014, sesuai hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan, program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan, dapat disampaikan sebagai berikut :

Lakip-BKD 2014 Page 56  

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja, Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013 dan 2014

2013 No

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/

Satuan

KEGIATAN

2014

Target

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Renstra -1

500

215

43

0,70%

0,83%

84

0.7%

98

150

151

16,0%

12,9%

366

146,4

360

234

154

-

2

100

2

2

100

-

Mengembangkan kompetensi dan kinerja sumber daya aparatur yang professional dan akuntabel a. Pendidikan Kedinasan 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Orang

2. Pendidikan Penjenjangan Struktural

Orang

3. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

Orang

4. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas b. Peningkatan Kapasitas aparatur

Orang

250 2

16% 124

Lakip-BKD 2014 Page 57  

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Orang

2. Peningkatan kualitas SDM Meningkatkan koordinasi dalam upaya penyusunan formasi, penempatan, pemetaan dan pemerataan sumber daya aparatur sesuai dengan kompetensi a. Pembinaan dan Pembinaan dan Pengembangan aparatur 1. Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2. Penempatan PNS

12

12

100

5

6

83%

-

70

70

100

-

-

-

-

11500

5802

198

10000

6867

146

90%

600

433

193

600

597

101

-

3000

3391

88

4000

2173

184

85%

2

2

100

2

2

100

1%

1

1

100

1

1

100

-

35/42

35/42

100

35/42

35/42

100

12 kali

3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS & Alih Status dari CPNS ke PNS 4. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 5. Penyusunan dokumen analisis formasi 6. Koordinasi bidang kepegawaian

SKPD

Lakip-BKD 2014 Page 58  

7. Penyusunan Administrasi dan Pemberkasan bagi CPNS yang telah Lulus

Dokumen

100%

20%

85

80%

85%

94

-

5000

5000

100

80%

85%

94

-

500

743

67

500

485

103

95%

1

1

100

1

1

100

85%

18988

18988

100

14771

18383

80

-

Seleksi 8. Pengembangan karir jabatan fungsional umum Fasilitasi purna tugas PNS 1. Fasilitasi purna tugas PNS c. Pemulangan PNS yang

orang

pensiun Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian yang terintegrasi a. Pembinaan dan Pengembangan aparatur 1. Pembangunan/Pengembang an Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Daerah 2. Penataan naskah pegawai berdasarkan identitas

Lakip-BKD 2014 Page 59  

b.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja

5

5

100

5

5

100

SKPD

5 dokumen

2. Penyusunan pelaporan asset

1

1

100

-

-

-

-

Surat

450

450

100

2283

2329

98

-

Pembayar an/BLN

12

12

100 

12

12

100 

-

Pembayar an/BLN

12

12

100 

12

12

100 

-

Pembayar an/BLN

12

12

100 

12

12

100 

-

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang valid, tepat waktu dan tepat sasaran a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasiona 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Lakip-BKD 2014 Page 60  

5. Penyediaan Alat Tulis Kanto 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis

32

32

100 

36

36

100

-

Lembar

1200

1200

100 

40000

40000

100 

-

Jenis

6

6

100 

5

5

100 

-

Media/Ikl an

45/10

45/10

100 

50

50

100 

-

Porsi

208

208

100 

756

756

100 

-

SPPD

143

143

100 

307

307

100 

-

orang

8

8

100 

8

8

100 

-

Unit

1

1

100 

1

1

100 

-

Unit

16

16

100 

20

20

100 

-

unit

5

5

100 

-

-

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 11. Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis / Administrasi b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor 3. Pengadaan peralatan kantor

-

Lakip-BKD 2014 Page 61  

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Ruangan

4

4

100 

1 Paket

1 Paket

100 

-

Unit

17

17

100 

19

19

100 

-

Jenis

10

10

100 

-

-

-

-

%

100

100

100

0,085

0,04

213

-

orang

1000

1024

98

800

790

101

-

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja Kantor Meningkatkan penerapan system reward dan punishment dalam pembinaan pegawai a. Pembinaan dan Pengembangan aparatur 1. Proses penanganan kasus-

kasus disiplin PNS Meningkatkan kesejahteraan pegawai a. Pembinaan dan Pengembangan aparatur 1. Proses Penyelesaian

Administrasi Kepegawaian

Lakip-BKD 2014 Page 62  

b. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Garut

Tahun 2014, khusus kelompok

kegiatan yang masuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Tabel 3.2 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja, Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013dan 2014 Yang Masuk Kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU)

No

1

2

3

Indikator Kinerja Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan structural Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Terpenuhinya kebutuhan formasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Capaian

Tahun 2013

Tahun 2014

Target Renstra

Target

Capaian

Target

Capaian

153%

98

150 orang

16,0%

12,9%

16.00 %

43%

500

215 orang

85%

99,5%

-

50,45%

11500

5802

95%

-

95%

Lakip-BKD 2014 Page 63  

4

5

6

7

8

9

10

Penempatan pegawai sesuai dengan noarmatif dan kompetensi Penempatan pegawai menurut jabatan (orang) Penempatan pegawai sesuai dengan statusnya (orang) Meningkatnya prestasi kerja dan pengabdian PNS pada Negara Kelancaran dan tertib proses administrasi PNS yang pensiun Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) berbasis teknologi informasi Meningkatnya pelayanan bidang kepegawaian secara transparan dan on-line Meningkatnya aksesibitas manajemen kepegawaian daerah

26%

46%

110%

149%

100%

600650

600 pegawai

3000

157 600 pegawai

276 pegawai

3391

500

600 pegawai

597 pegawai

600 pegawai

600 pegawai

597 pegawai

600 pegawai

95%

95%

-

95%

95%

95%

19.484 data pegawai

18.889 data pegawai

14.771 data pegawai

18.383 Data Pegawai

100%

80%

80%

90%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

18.000 data pegawai

80%

100%

Lakip-BKD 2014 Page 64  

11

12

Meningkatnya tingkat penanganan kasus disiplin aparatur

100%

Penurunan kasus disiplin

100%

90%

90%

90%

0,04%

0,085%

95%

0,035%

0,035%

95%

0,02%

Lakip-BKD 2014 Page 65  

3.3

Analisa Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi dan melaksanakan Misi organisasi kepada

pihak-yang

.Pengukuran

Kinerja

berwenang

menerima

digunakan

sebagai

pelaporan dasar

akuntabilitas

untuk

penelitian

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses

menjadi

keluaran

penting

dan

berpengaruh

terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran. Badan

Kepegawaian

dan

Diklat

Kabupaten

Garut

selaku

pengemban amanah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut

diatas memberikan gambaran

mengenai tingkat

pencapaian Kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 2 juli 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja. Nilai capaian Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut periode Tahun 2014 dapat dilihat dari kinerja capaian sasaran dan capaian kegiatan. Adapun nilai capaian kinerja baik capaian sasaran maupun indikator kinerja adalah sebagai berikut : Lakip-BKD 2014 Page 66  

TUJUAN 1

mewujudkan

aparatur

sipil

negara

yang

berkualitas, kompeten dan disiplin SASARAN

1. mewujudkan

aparatur

sipil

negara

yang

berkualitas, kompeten dan disiplin 2. meningkatnya pembinaan disiplin dan etos kerja pegawai INDIKATOR SASARAN

6. Prosentase pejabat structural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan 7. Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional 8. Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas 9. Prosentase pegawai yang mencapai SKP di atas 75 % 10. Prosentase CPNS yang lulus Diklat Prajabatan 11. Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan disiplin 12. Penurunan jumlah pegawai yang melanggar disiplin

Lakip-BKD 2014 Page 67  

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja

Capaian (%) 2013

2014

Realisasi

Target

Realisasi

Target Renstra Tahun ke-1

Target Akhir Periode RPJMD (2014-2019) 20%

1

Prosentase pejabat structural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

16,0%

16.00 %

12,9%

16.00 %

2

Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional

0,70%

0.70 %

0,83%

0.70 %

3

Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas

85%

85 %

90%

85 %

95%

4

Prosentase pegawai yang mencapai SKP di atas 75 %

-

75 %

100%

85%

95%

5

Prosentase CPNS yang lulus Diklat Prajabatan

100%

95 %

100%

75 %

95%

6

Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan disiplin

100%

100%

85%

100%

Penurunan jumlah pegawai yang melanggar disiplin

0,04%

0,085%

0.079 %

0,02%

7

32 SKPD, 42 Kec. 0.079 %

15%

Lakip-BKD 2014 Page 68  

Deskripsi/penjelasan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan. Persentase Pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan pada tahun 2014 sebesar 12,9% dari target tahun 2014 sebesar 16.00 %. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 13,01%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 20%, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 70%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut, Karena SDM Pegawai sangat berkualitas dan bermutu meskipun aspek anggaran sangat terbatas, dan kerjasama dengan pihak penyelenggara sangat terarah. Capaian/Deskripsi/penjelasan dari kegiatan : A. Kegiatan DIKLATPIM TK II Untuk Kegiatan Diklat kepemimpinan TK II tidak ada pengirman peserta tetapi untuk seleksi DIKLATPIM TK II diselenggarakan oleh lembaga Administrasi Negara RI dari Provinsi Kabupaten/Kota Se-Indonesia sedangkan Kabupaten Garut dipanggil oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional sebanyak 47 orang. Yang mendapat pemanggilan untuk mengikuti seleksi DIKLATPIM TK II sebanyak 14 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 4 orang, 1 orang tidak lulus dan 9 orang masih menunggu keputusan dari LAN RI. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Sesuai dengan ketentuan PP No. 101 tahun 2000 Diklatpim Tk. II bertujuan: a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap PNS untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatan eselon II secar profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya. Lakip-BKD 2014 Page 69  

b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai Pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. c.

Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. 2.

Sasaran Sasaran Diklatpim Tk. II adalah tersedianya PNS yang memiliki kompetensi dan standar kompetensi jabatan eselon II. Kompetensi Kompetensi jabatan PNS adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang PNS berupa nilai-nilai, sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemangku

jabatan

Pemerintahan struktural

dan

eselon

pembangunan, II

memerlukan

PNS

standar

kompetensi jabatan yang meliputi kompetensi dasar (integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama, fleksibilitas) dan sejumlah kompetensi bidang lainnya. Dengan memperhatikan keragaman bidang tugasnya. B. Kegiatan DIKLATPIM TK III Kegiatan Diklat Kepemimpinan TK III bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat, dan Pusat Pendidikan Administrasi Polri (Pusdikmin Polri). Dasar Hukum No. 119/1282/BKD/2014 dan 119 / 741 / Badikklatda/2014, dan No. 119/2043/BKD dan SPK/10/IX/2014. Bidang Kerjasama Fsilitasi Diklat Kepemimpinan TK III angkatan I Pemkab Garut. Jumlah

Pegawai, Kualifikasi

Pendidikan, Pangkat

Dan

Golongan

DIKLATPIM TK III sebanyak 30 orang. Jangka Waktu Kerjasama DIKLATPIM TK III. Selama 93 Hari. Dari tanggal 02 Juni s/d 21 Oktober 2014, dan tanggal 15 september s/d 26 Desember 2014. Lakip-BKD 2014 Page 70  

Hasil (Output) Terwujudnya kemampuan mensinergikan kualitas karakter kepemimpinan dan kemampuan melaksanakan manajemen stratejik, manajerial dan pemberdayaan secara terpadu dalam merumuskan dan menetapkan strategi, kegiatan dan program organisasi serta memimpin pencapaian dan pelaksanaannya. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan dilaksanakannya Diklat Kepimpinan Tingkat III adalah : 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untik dapat melaksanakan tugas jabatan struktural Eseion III secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika korps sesuai dengan kebutuhan instansi; 2. Menciptakan

aparatur

yang

mampu

berperan

sebagai

pembaharu dan perkat persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat; 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. 5.

2. Sasaran Sasaran Diklat Kepimpinan Tingkat III adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon III dan memiliki kemampuan dalam : 1. Terwujudnya penjabaran visi, misi dan strategi pembangunan nasional ke dalam program instansinya; 2. Memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya; 3. Melakukan

perencanaan,

pengawasan,

pengendalian

dan

evaluasi kinerja unit organisasinya serta merancang tindak lanjut yang diperlukan;

Lakip-BKD 2014 Page 71  

C. Kegiatan DIKLATPIM TK IV Kegiatan Diklat Kepemimpinan TK IV bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat, Pusat Pendidikan Administrasi Polri (Pusdikmin Polri) dasar hukum No.

119/1282/BKD/2014

dan

119/741/Badikklatda/2014

Dan

No.

119/2043/BKD dan SPK/10/IX/2014. Jumlah

Pegawai, Kualifikasi

Pendidikan, Pangkat

Dan

Golongan

DIKLATPIM TK IV sebanyak 30 orang, Jangka Waktu Kerjasama DIKLATPIM TK IV. Selama 97 Hari. Dari tanggal 02 Juni s/d 21 oktober 2014 , Dari tanggal 15 september s/d 26 desember 2014. Hasil (Output) Dari Kerjasama. Terwujudnya

kemampuan

mensinergikan

kualitas

karakter

kepemimpinan dan kemampuan melaksanakan manajemen stratejik, manajerial dan pemberdayaan secara terpadu dalam merumuskan dan menetapkan strategi, kegiatan dan program organisasi serta memimpin pencapaian dan pelaksanaannya. A.

Tujuan Tujuan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV adalah membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.

B.

Kompetensi Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat IV adalah kompetensi membuat

kepemimpinan perencanaan

operasional

kegiatan

yaitu

instansi

dan

kemampuan memimpin

keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan : 1.

Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas

dan

bertanggungjawab

dalam

memimpin

unit

instansinya; 2.

Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi;

Lakip-BKD 2014 Page 72  

3.

Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi;

4.

Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien;

5.

Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal

organisasi

dalam

implementasi

kegiatan

unit

instansinya. .2. Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional. Persentase Pejabat struktural yang mengikuti Diklat teknis fungsional pada tahun 2014 sebesar 0,83% dari target tahun 2014 sebesar 0,70 %. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 13%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 0,70% dan target akhir RPJMD sebesar 15%, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 0,83%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut, Karena SDM Pegawai sangat berkualitas, bermutu dan antusias dalam pelaksanaan kegiatannya, meskipun aspek anggaran sangat terbatas, dan kerjasama dengan pihak penyelenggara sangat terarah. Capaian/Deskripsi/penjelasan dari kegiatan : Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan Diklat Teknis Sekretaris Desa, yang di selenggarakan selama 12 hari dengan jumlah peserta 80 orang dari seluruh SKPD dan bertempat di Hotel Augusta Jl Cipanas kecamatan tarogong kaler kabupaten Garut. .3.

Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas. Persentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas pada tahun 2014 sebesar 90%, mencapai 85% dari target tahun 2014 rea sebesar 90%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 5%.

Lakip-BKD 2014 Page 73  

apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 95%, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 5%. Capaian/Deskripsi/penjelasan dari kegiatan : Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai

dorongan

kepada

Pegawai

Negeri

Sipil

untuk

lebih

meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. .4.

Prosentase pegawai yang mencapai SKP di atas 75 % Persentase pegawai pada tahun 2014 target sebesar 75% realisasi 100% Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak mengalami peningkatan dan penurunan dikarenankan SKP dimulai pada tahun 2014, apabila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 85% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 95%. Capaian/Deskripsi/penjelasan dari kegiatan : Latar Belakang 1. Mewujudkan pembinaan PNS berdasar sistem penilaian prestasi kerja dan sistem karier yang lebih baik 2. Sistem penilaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1979 memiliki kelemahan yaitu mengutamakan penilaian perilaku. (kesetiaan,

prestasi

kerja,

tanggung

jawab,

ketaatan,

kejujuran, kerjasama,prakarsa, kepemimpinan) Tujuan Menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. .5.

Prosentase CPNS yang lulus Diklat Prajabatan. Persentase CPNS yang lulus Diklat pada tahun 2014 target sebesar 95% realisasi 100%.

Lakip-BKD 2014 Page 74  

Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak mengalami peningkatan dan penurunan sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 75% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 95%. .6.

Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan disiplin Prosentasi Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan disiplin pada tahun 2014 target 32 SKPD, 42 Kecamatan realiasi 100%, Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak

mengalami

peningkatan

dan

penurunan

dan

apabila

dibandingkan dengan target renstra 85%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD 100%. Hal ini menunjukan adanya peningkatan dari terget renstra sebesar 15%. Hal ini sudah menjadi tekad dan janji juga kewajiaban seluruh pegawai BKD Kabupaten Garut. Capaian/Deskripsi/penjelasan dari kegiatan : Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama bertahun-tahun selalu menjadi sorotan

publik.

Hal

ini

tidak

dapat

dipungkiri

bahwa

dalam

kenyataannya, beberapa oknum PNS semakin membuat citra pelayan publik ini semakin terpuruk. penerapannya sesuai dengan prosedur dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ini merupakan sebuah peraturan tegas bagi para PNS yang sampai saat ini dalam penerapannya terus dioptimalkan. Sesuai dengan janjinya,

disiplin

PNS

merupakan

kesanggupan

untuk

mentaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan. .7.

Penurunan jumlah pegawai yang melanggar disiplin. Tingkat Penurunan jumlah pegawai yang melanggar disiplin pada tahun 2014 sebesar 0,085%, dari target tahun 2014 sebesar 0,070. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 0,083%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 20%.

Lakip-BKD 2014 Page 75  

Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,02%, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 0,0817. Faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut sering dilaksanakannya Sosialisasi, Pembinaan Pegawai

secara

berjenjang

dan

setiap

Aparatur

Sipil

negara

kebanyakan memahami tentang peraturan Disiplin. Capaian/Deskripsi/penjelasan dari kegiatan : Permasalahan

yang

sering

dijumpai

dalam

pelanggaran

yang

dilakukan oleh pegawai negeri, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Pelanggaran jam kerja/kehadiran. Pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh PNS adalah mangkir dari jam kerja. Sampai saat ini, kinerja PNS jika dilihat dari kehadiran (absensi), masih belum menyentuh substansi hasil kerja. 2. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Masih adanya PNS yang asal masuk kerja. Pagi masuk, absensi, saat pulang

dia

pulang.

Diantaranya

bayak

yang

menggunakan

waktunya untuk kegiatan yang bukan urusan dinas. 3. Pelanggaran keuangan. Pelanggaran

lain

yang

banyak

dilakukan

oleh

PNS

adalah

pelanggaran di bidang keuangan. Baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Dari yang jumlahnya sangat kecil sampai yang besar. Hal ini banyak dilakukan oleh PNS yang berhubungan langsung dengan keuangan. Ada yang ketahuan dan mendapat sanksi, ada yang baru ketahuan setelah bertahun-tahun. 4. Pelanggaran peraturan perkawinan. Pelanggaran terhadap peraturan perkawinan ini, yang terbanyak adalah kasus perselingkuhan antar PNS. Beberapa PNS ada yang melakukan perselingkuhan. Kemudian poligami yang dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Lakip-BKD 2014 Page 76  

TUJUAN 2

Mewujudkan pelayanan bidang kepegawaian yang komprehensif dan akuntabel

SASARAN

1. Terwujudnya informasi dan data kepegawaian yang sinergis dan akuntabel 2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang transparan dan berkelanjutan

INDIKATOR SASARAN

1. Prosentase Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 2. Prosentase penataan dan penyusunan naskah kepegawaian 3. Jumlah SKPD yang mendapat sosialisasi bidang kepegawaian 4. Prosentase peraturan perundangan yang disosialisasikan 5. Rasio usulan formasi CPNS yang terisi 6. Rasio NIP CPNS yang selesai tepat waktu 7. Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diselesaikan 8. Prosentase pegawai pensiun yang tepat waktu 9. Jumlah penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan karir jabatan 10. Prosentase jabatan kosong yang terisi 11. Rasio calon praja yang diterima

Lakip-BKD 2014 Page 77  

Pencapaian target kinerja atas sasaran Tahun 2014 adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4

Indikator Kinerja Prosentase Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Prosentase penataan dan penyusunan naskah kepegawaian Jumlah SKPD yang mendapat sosialisasi bidang kepegawaian Prosentase peraturan perundangan yang disosialisasikan

Target

Realisasi

14.771 data

18.383 Data

pegawai

Pegawai

80%

85%

35 SKPD  42 Kec.

35 SKPD 

90%

95%

42 Kec.

5

Rasio usulan formasi CPNS yang terisi

90%

95%

6

Rasio NIP CPNS yang selesai tepat waktu

90%

95%

85%

95%

95%

100%

90%

95%

90%

97%

1 orang

2 orang

7 8

Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diselesaikan Prosentase pegawai pensiun yang tepat waktu

%

Jumlah penempatan jabatan sesuai

9

kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan karir jabatan

10

Prosentase jabatan kosong yang terisi

11

Rasio calon praja yang diterima

100

1.

Prosentase Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

2.

Prosentase penataan dan penyusunan naskah kepegawaian

3.

Jumlah SKPD yang mendapat sosialisasi bidang kepegawaian

4.

Prosentase peraturan perundangan yang disosialisasikan

5.

Rasio usulan formasi CPNS yang terisi

6.

Rasio NIP CPNS yang selesai tepat waktu

7.

Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diselesaikan

8.

Prosentase pegawai pensiun yang tepat waktu

9.

Jumlah penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan karir jabatan

Lakip-BKD 2014 Page 78  

10.

Prosentase jabatan kosong yang terisi

11.

Rasio calon praja yang diterima.

TUJUAN 3

Mewujudkan aparatur yang sejahtera Meningkatnya layanan kesejahteraan pegawai secara

SASARAN

baik, efektif dan efisien INDIKATOR SASARAN

1. Rasio usulan Karpeg, Karis dan Karsu, Serta Bapertarum yang diselesaikan 2. Meningkatnya survey indeks kepuasan masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No 1

Indikator Kinerja

Target

Rasio usulan Karpeg, Karis dan Karsu, Serta

65%

Bapertarum yang diselesaikan

Realisasi 75%

% 100

1. Rasio usulan Karpeg, Karis dan Karsu, Serta Bapertarum yang diselesaikan Berdasarkan dari pengukuran kinerja maka dapat disimpulkan kategori capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut untuk setiap tujuan adalah sebagaimana pada table di bawah ini :

Lakip-BKD 2014 Page 79  

TABEL : 3.3 Capaian Kinerja BKD Kabupaten Garut Tahun 2014

No 1

2

3

4

5

6

3.4

Tujuan/Sasaran

Sangat Berhasil

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur Meningkatnya pembinaan disiplin dan etos kerja pegawai Terwujudnya informasi dan data kepegawaian yang sinergis dan akuntabel Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang transparan dan berkelanjutan Meningkatnya layanan kesejahteraan pegawai secara baik, efektif dan efisien Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang transparan dan berkelanjutan

Kategori Capaian Kurang Berhasil berhasil

Tidak Berhasil

114,%

76%

80%

100%

100%

80%

AKUNTABILITAS KEUANGAN Reformasi menegaskan

di bahwa

bidang rencana

perencanaaan kerja

dan

dan

anggaran

penganggaran yang

disusun

menggunakan tiga pendekatan, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja (PBK). Ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), dan hasil yang diharapkan (outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan dan instansi. Lakip-BKD 2014 Page 80  

Badan

Kepegawaian

dan

Diklat

Kabupaten

Garut

dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, telah berusaha menjalankan konsep manajemen

strategik

dan

secara

konsisten

untuk

mentaati

dan

melaksanakan semua ketentuan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu tahap manajemen strategik yang memang sangat penting dan harus dilakukan. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, selalu dibuat dan disampaikan kepada Bupati Garut selaku penanggung jawab umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan analisis efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, perlu disajikan pembiayaan yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2014 dan sebagai pembanding kami sajikan anggaran tahun 2013. Dalam rangka akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2013, pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 9.689.361.012 terealisasi sebesar Rp. 8.946.568.522

dan

atau 91%, dengan rincian sebagai

berikut : Plafon belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.818.974.087,00 (empat milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah), telah terealisasi Rp. 4.367.086.149,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh enam seratus empat puluh Sembilan rupiah) atau 90,06%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2014 pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 10.733.696.839 dan terealisasi sebesar Rp. 9.788.462.236atau 91.19%, dengan rincian sebagai berikut : Plafon belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.015.924.964 (lima milyar lima belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), telah terealisasi Rp. 4.373..747.775 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 91.19%.

Lakip-BKD 2014 Page 81  

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi APBD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2013 dan 2014

Tahun 2013 No.

Uraian Belanja

Anggaran

Realisasi

Tahun 2014

%

Anggaran

Realisasi

%

1

Belanja tidak langsung

4.818.974.087

4.367.086.149

90,06

5.015.924.964

4.373.747.775

87,20

2

Belanja langsung

4.870.386.925

4.579.482.443

94,02

5.717.771.875

5.414.714.461

94,70

9.689.361.012

8.946.568.522

91.00

10.733.696.839

9.788.462.236

91.19

Jumlah

Lakip-BKD 2014 Page 82  

Tabel 3.6 Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2013 dan 2014

No.

Rincian Belanja

Keuangan TH 2013 Anggaran

Keuangan TH 2014

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

2.254.650.585

2.168.175.080

96,16

3.330.261.069

2.999.085.880

90,84

Tunjangan Keluarga

247.930.971

237.431.782

95,77

258.178.017

244.739.844

94,79

Tunjangan Jabatan

205.545.000

187.540.000

91,24

201.450.200

193.140.000

95,87

3.015.000

2.545.000

84,41

6.297.600

6.240.000

99,09

Tunjangan Fungsional Umum

102.765.000

101.410.000

98,68

97.859.400

91.135.000

93,13

Tunjangan Beras

186.555.390

179.759.140

96,36

181.596.589

152.968.320

84,24

71.700.521

68.298.108

95,25

56671431

46051234

81,26

41.620

37.424

89,92

47.667

36.982

77,58

45.000.000

-

-

35.000.000

-

1.001.770.000

892.089.615

89,05

985.663.895

906.661.895

91,98

700.000.000

529.800.000

75,69

700.000.000

468.000.000

66,86

Gaji Pokok PNS

Tunjangan Jabatan Fungsional

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Uang Duka Wafat/Tewas TP berdasarkan beban kerja TP berdasarkan prestasi kerja

-

Lakip-BKD 2014 Page 83  

TABEL 3.7 REALISASI BELANJA LANGSUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN GARUT TAHUN 2013

Realisasi Keuangan No

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3

I

Target

Realisasi

% Capaian

6

7

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersusunnya naskah persuratan lingkup bidang kepegawaian Kelancaran dan terpenuhinya kegiatan kantor Terwujudnya sarana pendukung pelayanan operasional kinerja bidang kepegawaian Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Tersusunnya dokumen pencetakan dan penggandaan administrasi perkantoran Terwujudnya sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan perkantoran

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Bertambahnya pengetahuan dan wawasan pegawai

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terwujudnya sarana pendukung pelayanan prima bidang kepegawaian

2.250.000

2.250.000

97&

31.200000

27.916.325

100%

18.900.000

16.446.900

89%

8.125.075

16.446.900

87%

32.142.400

3.2142.400

100%

42.980.000

42.980.000

100%

5.950.000

5.950.000

100%

43.120.000

43.120.000

100%

26.700.000

26.700.000

100%

Lakip-BKD 2014 Page 84  

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terwujudnya sinergitas pembangunan bidang kepegawaian

11 Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis / Administrasi

Meningkatnya tenaga teknis yang terampil

II

181.563.500

181.563.500

100%

41.600.000

36.400.000

88%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

2 Pengadaan Peralatan Kantor

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja Kantor

Terselenggaranya pembelian kendaraan dinas roda empat Terwujudnya pengadaan barang modal dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan prima Terwujudnya pengadaan barang modal dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan prima Terwujudnya ruang kerja dan gedung kantor yang baik dan layak Tersedianya kendaraan operasional yang layak baik secara teknis maupun ekonomis Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kerja

III

168.672.582

167.860.000

100%

127.657.150

127.657.150

100%

101.710.000

101.710.000

100%

145.365.000

145.108.000

100%

42.280.000

42.280.000

100%

10.250.000

10.250.000

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Terwujudnya peningkatan tugastugas kedinasan bidang kepegawaian Terwujudnya peningkatan tugastugas kedinasan bidang kepegawaian

IV 1 Pemulangan pegawai pensiun

56.140.000

53.900.000

96%

69.000.000

69.000.000

100%

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS yang

Terwujudnya pengelolaan administrasi mutasi sesuai target

149.365.450

148.402.450

99%

Lakip-BKD 2014 Page 85  

V

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Peningatan Kualitas Sumber Daya Pegawai

Terwujudnya kemampuan pegawai dala pelaksanaan tugas dan fungsinya Terselenggaranya kegiatan pelatihan motivasi bagi pegawai /ESQ

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja instansi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawab kan Tersusunnya laporan asset

24.000.000

24.000.000

100%

100.000.000

99.722.600

100%

45.654.000

45.408.500

99%

10.000.000

9.908.800

99%

513.509.568

513.509.568

100%

1.476.005.650

1.433.802.700

97%

21.785.300

21.785.300

100%

260.142.100

196.780.500

76%

112038700

61002.700

54%

152.418.400

152.326.400

100%

123.609.800

121.735.800

98%

VI

2 Penyusunan pelaporan asset VII

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 2 Pendidikan Penjenjangan Struktural 3 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme VIII

Meningkatnya tenaga teknis yang terampil Meningkatnya tenaga teknis yang terampil Terlengkapinya persyaratan kenaikan pangkat

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Terwujudnya caloncalon PNS yang profesional

2 Penempatan PNS

Terwujudnya pegawai yang dapat mengisi formasi yang tersedia

3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS & Alih Status dari CPNS ke PNS 4 Pembangunan/Peng embangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Daerah

Terwujudnya pelayanan kepegawaian secara prima Terwujudnya SIMPEG berbasis teknologi informasi

Lakip-BKD 2014 Page 86  

5 Proses penanganan kasus-kasus disiplin PNS

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

6 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 7 Proses Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

8 Penyusunan Dokumen Formasi

Analisis

9 Penataan naskah pengawai berdasarkan identitas

10 Koordinasi bidang kepegawaian

11 Penyusunan Administrasi dan Pemberkasan bagi CPNS yang telah Lulus Seleksi Pengembangan karir jabatan fungsional umum

Terwujudnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugas fungsi berdasarkan peraturan perundangundangan Terselenggaranya proses ijin belajar dan pembiayaan tugas belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur yang profesional Terwujudnya kesejahteraan pegawai dan keluarganya secara berkeadilan Terpenuhinya formasi dan jabatan sesuai dengan standar dan kualifikasi Tersedianya data dokumen kepegawaian

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi bidang kepegawaian Terselenggaranya proses pemberkasan bagi CPNS yang telah lulus seleksiI Terselenggaranya penempatan jabatan fungsional umum

89.989.400

87.889.400

98%

68.000.000

68.000.000

100%

7.500.000

6.970.500

93%

55.593.000

55.592.400

100%

26.714.300

17.711.100

66%

29.847.000

29.847.000

100%

283.450.000

283.450.000

100%

122.644.950

36.281.800

30%

42.513.600

23.996.600

56%

Lakip-BKD 2014 Page 87  

TABEL 3.7.1 REALISASI BELANJA LANGSUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN GARUT TAHUN 2014 Realisasi Keuangan No

Program /Kegiatan

1 I

2

Indikator Kinerja

3

% Target

Realisasi

Capaian

4

5

5.049.000

5.049.000

100%

36.000.000

28.193.812

78%

6=5/4*%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lancarnya pengelolaan administrasi perkantoran

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Tersedianya penerangan yang bisa membantu kelancaran pekerjaan

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya kelancaran mobilitas pelayanan kepegawaian

6.084.000

5.290.900

87%

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya kenyamanan dalam melaksanan Tupoksi

7.636.750

7.616.000

100%

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Lancarnya penyelenggaraan administrasi perkantoran

50.000.000

50.000.000

100%

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lancarnya pengelolaan kepegawaian

46.475.000

46.475.000

100%

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya kelancaran kinerja kepegawaian

13.670.000

13.202.000

97%

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi pegawai

42.800.000

42.800.000

100%

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

31.290.000

31.290.000

100%

10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Meningkatnya koordinasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepegawaian

148.041.000

42.800.000

29%

Lakip-BKD 2014 Page 88  

Meningkatnya kinerja tenaga teknis/ administrasi

36.400.000

133.809.000

368%

1

Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

Meningkatnya kelancaraan penyelenggaraan kinerja dan pelayanan

35.000.000

35.000.000

100%

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terwujudnya kelancaran dalam penyelenggaraan pelayanan

77.462.366

72.110.000

93%

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Tersedianya kendaraan operasional yang layak baik secara teknis maupun ekonomis

41.440.000

41.440.000

100%

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Meningkatnya semangat jiwa korsa aparatur

31.500.000

31.500.000

100%

2

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Meningkatnya semangat jiwa korsa aparatur

81.750.000

81.750.000

100%

3

Optimalisasi Disiplin Pegawai

Meningkatnya disiplin aparatur

211.425.000

207.940.000

98%

IV

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

1

Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Kelancaran dan tertib administrasi proses PNS yang pensiun

75.800.000

72.916.000

96%

V

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Meningkatnya implementasi pegawai terhadap peraturan perundangan

24.000.000

16.950.000

71%

11

Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis /Administrasi

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lakip-BKD 2014 Page 89  

2

Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD Bagi Operator

VI

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

VII

Program Peningkatan Perencanaan SKPD

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

VIII

Program Pendidikan Kedinasan

Meningkatnya kemampuan pegawai dalam penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan

1

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur dalam melaksanakan Tupoksi

2

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Meningkatnya kualitas pejabat struktural

3

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

IX

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

4.000.000

4.000.000

100%

45.802.700

45.802.700

100%

4.790.250

359.577.464

4.790.250

100%

359.577.464

100%

1.647.132.300

1.557.681.840

95%

Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur

21.933.200

21.918.200

100%

Meningkatnya kemampuan dan pemahaman aparatur dalam melaksanakan tugasnya

1.156.804.521

1.156.804.521

100%

Lakip-BKD 2014 Page 90  

X

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Seleksi Penerimaan Calon PNS

2

Terwujudnya caloncalon PNS yang profesional

344.617.900

267.419.400

78%

Terwujudnya pegawai Penempatan Pegawai yang dapat mengisi Negeri Sipil formasi yang tersedia

98.357.550

96.497.050

98%

3

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dan Alih Status dari CPNS ke PNS

93.901.300

93.535.300

100%

4

Pembangunan/Penge Terwujudnya SIMPEG mbangan Sistem berbasis teknologi Informasi informasi Kepegawaian Daerah

33.992.900

33.488.300

99%

Terwujudnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugas fungsi berdasarkan peraturan perundangundangan

70.105.000

70.105.000

100%

51.400.000

51.400.000

100%

25.635.974

86%

Terwujudnya pelayanan kepegawaian secara prima

5

Proses Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS

6

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Meningkatnya tenaga teknis yang terampil sesuai kebutuhan organisasi

7

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Meningkatnya kelancaran penerimaan Calon Praja IPDN

8

Proses Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

Terwujudnya kesejahteraan pegawai dan keluarganya secara berkeadilan

124.611.000

97.842.000

79%

9

Penyusunan Dokumen Analisis Formasi Pegawai

Terpenuhinya formasi dan jabatan sesuai dengan standar dan kualifikasi

33.332.450

29.270.450

88%

10

Penataan Naskah Pegawai Berdasarkan Identitas

Meningkatnya penataan naskah pegawai dan dokumen kepegawaian

32.983.150

27.858.150

84%

29.755.974

Lakip-BKD 2014 Page 91  

11

Penyusunan Administrasi dan Pemberkasan bagi CPNS yang telah Lulus Seleksi

Terwujudnya peningkatan staus CPNS menjadi PNS

91.344.100

89.029.850

97%

12

Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Umum

Terwujudnya Aparatur yang berwibawa

38.915.000

13.162.000

34%

13

Seleksi Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemda Kabupaten Garut

Terpenuhinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemda Kabupaten Garut

85.517.000

73.537.000

116%

Lakip-BKD 2014 Page 92  

BAB IV PENUTUP

1.1

KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut tahun 2014 ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja serta realisasi penggunaan dana tahun 2014 dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Diklat telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan

harapan

masyarakat

ataupun

aparatur

melalui

program

dan

kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja sasarannya. Evaluasi pelaksanaan kegiatankegiatan ini akan dijadikan sebagai bahan refensi untuk peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat kedepan. Namun secara keseluruhannya Badan Kepegawaian dan Diklat telah berupaya melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menggunakan menerapkan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan,63mencapai sasaran strategis serta indikator kinerja yang direncanakan rata-rata disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus mencapai 100% sehingga dana yang masih tersisa dari anggaran yang direncanakan dapat dikembalikan ke kas daerah. Komitmen dan dedikasi yang kuat mulai dari unsur pimpinan sampai level staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan telah dibuktikan dengan pelaksanaan setiap kegiatan secara maksimal dalam upaya mencapai target yang telah direncanakan. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah berusaha menjalankan konsep manajemen strategik dan secara konsisten untuk mentaati dan melaksanakan semua Lakip-BKD 2014 Page 93  

ketentuan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu tahap manajemen strategik yang memang sangat penting dan harus dilakukan. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, selalu dibuat dan disampaikan kepada Bupati Garut selaku penanggung jawab umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut. Sesuai hasil evaluasi dan analisa kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2014 sebagaimana pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut : 1.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun

2014,

yang

berkaitan

dengan

tugas

dan

fungsi

secara

menyeluruh, maupun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang masuk kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) besaran capaiannya sama yaitu mencapai 91,29% dan sesuai dengan pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka kinerja ini dapat dikatakan masuk kategori sangat berhasil. 2.

Capaian kinerja keuangan secara menyeluruh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2014, tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja mencapai 91.19% Sedang khusus kelompok belanja tidak langsung tingkat realisasi penyerapan anggaran belanjanya mencapai 87.20%, dan kelompok belanja langsung tingkat realisasi penyerapannya mencapai 94,70%, Kondisi kinerja keuangan tersebut, sesuai pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka capaian kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2014 juga dapat dikatakan masuk kategori sangat berhasil.

Meskipun secara umum kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, telah dapat dikatakan sangat berhasil, namun demikian ditingkat indikator kegiatan yang ada di BKD Kabupaten Garut belum semua kegiatan dapat mencapai target yang telah tetapkan. Ada satu kegiatan yang kurang atau tidak berhasil diantaranya sebagai berikut : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerahyang plafon anggarannya sebesar Rp. 120.972.000,00 (seratus dua puluh juta sembilan Lakip-BKD 2014 Page 94  

ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), terealisasi Rp. 42.800.000(empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau 29% masuk kategori kurang berhasil. Hal ini terjadi, disebabkan alokasi anggaran dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang dianggap lebih penting dan segera, sementara target capaian dari kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah dianggap sudah cukup dan representatif. Berdasarkan

uraian

yang

telah

dikemukakan

pada

bab-bab

sebelumnya,maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian, yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan

bidang

kepegawaian

di

Kabupaten

Garut

melalui

kewenangan dalam bidang Perencanaan dan Pengelolaan Administrasi Pegawai, Pembinaan Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Dalam melaksanakan tugas, BKD Kabupaten Garut berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang. 2. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2014 disusun dalam upaya menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis periode tahun 2014. Upaya ini dimaksudkan sebagai wujud dukungan terhadap sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas aparat Badan Kepawaian Dan Diklat Kabupaten Garut dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut. 3. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran BKD Kabupaten Garut dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan amanah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan aktif seluruh komponen aparatur pemerintah, masyarakat serta pihak

Lakip-BKD 2014 Page 95  

lainnya sebagai bagian integral dalam upaya suksesi pelaksanaan reformasi birokrasi menuju good governance dan clean goverment. 4. Dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, melalui pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2014, secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan efisien, efektif dan sesuai harapan. A.

SARAN Dari uraian capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Garut tahun 2014 serta perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2013, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah berupaya dengan baik. Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai faktor utama dalam perbaikan kinerja kedepan khususnya yang bersifat internal SKPD. Namun untuk faktor penghambat yang bersifat eksternal SKPD akan dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk koordinasi yang bersifat intens dan perlu ditempuh langkah-langkah konkrit sebagai upaya perubahan menuju perbaikan, diantaranya : 1. Komitmen dan dukungan semua pihak sangat diperlukan sebagai upaya memperteguh pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. 2. Diperlukan terobosan baru dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran,agar menjadi lebih efektif, berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga benar-benar mencerminkan kebutuhan organisasi. 3. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan, guna pencapaian

target

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan,agar

dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat serta kemampuan sumber daya yang tersedia dan

kemampuan

yang

ada,

termasuk

berbagai

faktor

yang

mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah Lakip-BKD 2014 Page 96  

percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran serta perkembangan masalah-masalah aktual di bidang kepegawaian. 4. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dapat dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target

indikator

yang

telah

ditetapkan

harus

dilakukan

dengan

melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta pihak lainnya. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2013 disusun dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran, sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

akan

keberhasilan

maupun

kegagalan dari Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai lembaga teknis di Kabupaten Garut dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat pula diharapkan terwujudnya peningkatan akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Garut guna tercapainya tujuan, visi dan misi Badan Kepegawaian dan Diklat dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Kabupaten Garut. Sehingga proses penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menuju tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) dapat terlaksana secara baik dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Garut,

Pebruari 2015

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut

H. Asep Sulaeman F, SH, M.Si NIP. 196004091986031010 H. Asep Sulaeman Faruk, SH, M.Si

Lakip-BKD 2014 Page 97  

TABEL 1.1 JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BKD BERDASARKA UNIT KERJA

PER, 31 DESEMBER 2014

NO.

Sesuai Bidang Penugasan

Pegawai L

P

Jumlah

Pegawai Negeri Sipil 1

Sekretariat

9

8

17

2

Bid. Data dan Informasi Pegawai

6

3

9

3

Bidang Mutasi

7

3

10

4

Bidang Pengembangan Karier

6

-

6

5

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin

2

5

7

6

Bid. Pendidikan dan Pelatihan

3

4

7

33

23

56

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak 1

Sekretariat

3

1

4

2

Bid. Data dan Informasi Pegawai

-

-

-

3

Bidang Mutasi

1

1

2

4

Bidang Pengembangan Karier

1

-

1

5

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin

-

1

1

6

Bid. Pendidikan dan Pelatihan

-

-

-

5

3

8

Jumlah Sukwan 1

Sekretariat

1 Total

9

Data dari Sekretariat

Lampiran Lakip‐BKD 2014  

Page 1

Tabel 1.2 KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN BKD

PER, 31 DESEMBER 2014

NO.

PENDIDIKAN

1

PEGAWAI

JUMLAH

L

P

SD

-

-

2

SLTP

-

-

-

3

SLTA

5

1

6

4

D1

-

-

-

5

D3

1

-

1

6

D4

-

-

-

7

S1

20

16

36

8

S2

9

3

12

Jumlah

35

21

56

TKK dan Sukwan 1

SLTA

1

1

2

2

D1/D3

1

1

2

3

S1

3

-

3

4

S2

-

-

-

5

2

7

Data dari Sekretariat

Lampiran Lakip‐BKD 2014  

Page 2

Tabel 1.3. KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN DI LINGKUNGAN BKD

PER, 31 DESEMBER 2014

NO.

PANGKAT

JUMLAH L

P

Jumlah

1

Pembina Utama Muda, IV/c

1

-

1

2

Pembina Tingkat 1, IV/b

1

-

1

3

Pembina, IV/a

4

-

4

4

Penata Tingkat 1, III/d

5

4

9

5

Penata, III/c

5

1

6

6

Penata Muda Tingkat 1, III/b

4

9

13

7

Penata Muda, III/a

10

8

18

8

Pengatur Tingkat 1, II/d

1

-

1

9

Pengatur, II/c

-

-

-

10

Pengatur Muda Tingkat 1, II/b

2

-

2

11

Pengatur Muda, II/a

2

-

2

35

21

56

TOTAL

Data dari Sekretari

Lampiran Lakip‐BKD 2014  

Page 3

TABEL 1.4. JUMLAH SURAT MASUK, SURAT KELUAR DAN SKUMPTK DI LINGKUNGAN BKD

PER, 31 DESEMBER 2014

NO.

Nama Kegiatan

Jumlah

1

Surat Masuk

2283

Surat

2

Surat Keluar

3329

Surat

3

SKUMPTK

56

Orang

4

Jumlah Yang tidak melaksanakan SKUMPTK,

5

4

5

Jumlah Yang melaksanakan SKUMPTK

Jumlah Yang tidak melaksanakan SKUMPTK,

Jumlah Yang melaksanakan SKUMPTK

-

Laki-laki

-

Perempuan

34

Laki-laki

23

Perempuan

-

Kecamatan

-

SKPD

10

Kecamatan

30

SKPD

Data dari Sekretariat

Lampiran Lakip‐BKD 2014  

Page 4

TABEL 1.5. JUMLAH IJIN CUTI, PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT PER, 31 DESEMBER 2014 G

NO.

Nama Kegiatan Ijin Cuti

Jumlah 2013

2014

1

Cuti Tahunan

60

71

2

Cuti Besar

14

25

3

Cuti Bersalin

21

25

4

Cuti Alasan Penting

17

7

5

Cuti Sakit

3

-

Lampiran Lakip‐BKD 2014  

Page 5

TABEL 1.6. JUMLAH DISIPLIN PEGAWAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT PER, 31 DESEMBER 2014 Data dari Bidang Data NO.

Nama Kegiatan Hukuman Disiplin Berat

I 1 2 3 II 1 III IV

Jumlah 2013

2014

1

9

1

-

3

3

1

1

1

3

Hukuman Disiplin Sedang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pembebasan dari Jabatan Penurunan Kenaikan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Hukuman Disiplin Sedang Penundaan Kenaikan pangkat selama satu tahun Pemberhentian sementra dari jabatan negeri Pengangkatan dalam jabatan

1

Fungsional Guru Jumlah

Lampiran Lakip‐BKD 2014  

7

17

Page 6

TABEL 1.7. REKAVITULASI KENAIKAN PANGKAT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT PER, 31 DESEMBER 2014

Data dari Bidang Mutasi NO.

Nama Kegiatan Kenaikan Pangkat

Berdasarkan Jenis Kelamin L

P

Jumlah

1

Periode April

743

643

1.386

2

Periode Oktober

416

371

787

1.159

1.014

2.173

Jumlah

Lampiran Lakip‐BKD 2014  

Page 7

TABEL 1.8. REKAVITULASI PNS YANG MEMASUKI PENSIUN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT PER, 31 DESEMBER 2014

Data dari Bidang Mutasi NO.

Nama Kegiatan

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah

JENIS PENSIUN

L

P

1

Batas usia pensiun

185

156

341

2

Meninggal Dunia

14

41

55

3

Atas Permintaan Sendiri

27

62

485

226

259

485

Jumlah

Lampiran Lakip‐BKD 2014  

Page 8