LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 dapat kami susun. Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping

itu

laporan

ini

merupakan

salah

satu

wujud

pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015. Kepada semua pihak dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali yang telah membantu kelancaran penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih sangat sederhana dan belum sempurna, sehubungan dengan itu kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran dan pendapat yang bersifat konstruktif

baik mengenai isi,

redaksi maupun perbaikan data angka-angkanya sehingga LKjIP ini dapat lebih baik dan sempurna. Demikian LKjIP

tahun 2015, kami susun untuk menjadikan periksa dan

guna seperlunya.

Boyolali,

Pebruari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

KARSINO, S.Sos, M.si Pembina Utama Muda NIP. 19621215 198503 1 013

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) – BKD Boyolali Tahun 2015

ii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL …………………………………………………..…………………......

i

KATA PENGANTAR ..………………………………………………..…………................

ii

DAFTAR ISI …………………………………………….……………….……....................

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF .……………………………………………………….................

vi

PENDAHULUAN ……………………………………………………........

1

1.1.

Latar Belakang ..........................................................................

1

1.2.

Gambaran Organisasi ...............................................................

3

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………..............

7

2.1.

Rencana Strategis Organisasi ...................................................

7

2.2.

Perjanjian Kinerja ......................................................................

10

BAB

BAB

BAB

BAB

I

II

III

IV

LAMPIRAN

AKUNTABILITAS KINERJA ….................................…………..............

12

3.1.

Capaian Kinerja .........................................................................

12

3.2.

Realisasi Anggaran ...................................................................

34

PENUTUP ............................................................................................

37

4.1.

Simpulan ………………….........................................................

37

4.2.

Saran .........................................................................................

37

A.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B.

Rencana Strategis (RENSTRA)

C.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

D.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

E.

Perjanjian Kinerja (JANKIN)

F.

Pengukuran Kinerja (PK)


iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 8 (delapan) program dengan 35 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 6 (enam) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja

sasaran

yang telah ditetapkan adalah 81,60 % sehingga capaian kinerja tahun 2015 dikategorikan berhasil. Untuk lebih jelasnya sasaran yang dimaksud adalah:

No.

Sasaran

1.

Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat

Nilai Capaian Kinerja 91,01

waktu 2.

Terwujudnya pengisian formasi yang sesuai dengan beban

33,33

tugas dimasing-masing SKPD 3.

Terwujudnya pegawai yang professional sesuai dengan

60,69

tugas pokok dan fungsinya 4.

Terwujudnya pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai

112,61

dengan tugas pokok dan fungsinya 5.

Terwujudnya pegawai yang berkualitas

97,36

6.

Terwujudnya PNS yang berdisiplin

93,75

Rata-rata

81,60

Keberhasilan sasaran tersebut secara umum didukung oleh : 1. Adanya komitmen bersama PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali untuk senantiasa mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali. 2. Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015, untuk pelaksanaan operasional kegiatan, walaupun terdapat beberapa kegiatan yang masih perlu tambahan dukungan dana. 3. Meningkatnya disiplin PNS yang ditandai dengan menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin/kepegawaian dalam tahun 2015. Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran adalah sebagai berikut : 1. Beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tergantung dari Kebijakan Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Kabupaten hanya bertindak sebagai pelaksana. 2. Perubahan jadwal kegiatan dari Pemerintah Pusat sehingga pemerintah kabupaten harus mengikuti perubahan jadwal tersebut. 3. Perubahan peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) – BKD Boyolali Tahun 2015

iv

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangberhasilan pencapaian sasaran yaitu : 1. Perencanaan dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. 2. Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait. Selama Tahun Anggaran 2015 di BKD Kabupaten Boyolali telah melakukan efisiensi anggaran. Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali telah menganggarkan pembiayaan kegiatannya sebesar Rp 9.741.300.000,- yang terdiri dari Belanja

Langsung Rp 5.813.930.000,- (Penyerapan dana Belanja

Langsung

Rp 4.774.595.140,-) dan Belanja Tidak Langsung Rp. 3.927.370.000,- (Penyerapan dana Belanja Tidak Langsung Rp 3.736.000.208,-) sehingga penyerapan seluruhnya sebesar Rp 8.510.595.348,- atau 87,36 %. Prosentase penggunaan anggaran sebagai berikut: URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

SELISIH

(Rp)

(Rp)

(Rp)

%

Belanja Tidak Langsung

3.927.370.000,-

3.736.000.208,-

191.369.792,-

95,12

Belanja Langsung

5.813.930.000,-

4.774.595.140,-

1.039.334.860,-

82,12

Jumlah

9.741.300.000,-

8.510.595.348,-

1.230.704.652,-

87,36


v

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik, dan dimaksudkan melalui penyusunan laporan ini dapat diketahui sejauhmana tingkat pencapaian kinerja selama satu tahun, permasalahan yang dihadapi serta upaya dan solusi serta tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan ketentuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2015 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 merupakan suatu bentuk media pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali berisi uraian evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 – 2015. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen peningkatan kinerja, baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali dan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas selama tahun 2015. Kegunaan penyusunan Laporan Akuntabilitas adalah : a. Melalui penyusunan laporan ini dapat dilihat sejauh mana pencapaian kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Boyolali. b. Sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali. c. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – BKD Boyolali Tahun 2015

1

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Kepegawaian Daerah antara lain : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Penetapan Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 20102015;

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;

6.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015


2

1.2. Gambaran Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali . Sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali, disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi : a.

Penyiapan penyusunan peraturan perundangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

b.

Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

c.

Penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

d.

Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

e.

Pelayanan

administrasi

kepegawaian

dalam

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; f.

Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

g.

Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan;

h.

Menyelenggarakan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

i.

Mengelola Sistem Informasi Kepegawaian daerah;

j.

Menyampaikan informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara. Sebagai data awal setiap SKPD perlu memiliki perencanaan kepegawaian,

melakukan analisis jabatan, mampu menyusun analisis jabatan dan perhitungan beban kerja sebagai dasar penyusunan formasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali terdiri dari :

1.

Kepala

2.

Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan. c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.


3

3.

Bidang Pengembangan, terdiri dari : a. Sub Bidang Formasi. b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

4.

Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun, terdiri dari : a. Sub Bidang Mutasi b. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun

5.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, terdiri dari : a. Sub Bidang Pembinaan b. Sub Bidang Kesejahteraan

6. Bidang Perundang-Undangan dan Informasi, terdiri dari : a. Sub Bidang Perundang-undangan b. Sub Bidang Informasi Demi kelancaran dan keberhasilan

pelaksanaan tugas, Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2015 didukung oleh 47 orang personil, yaitu: 1. Data kepegawaian berdasarkan Eselon Eselon No

Sekretariat/Bidang

Jumlah IIb

IIIa

IIIb

IVa

IVb

1.

Sekretariat

1

1

-

3

-

5

2.

Bid. Pengembangan

-

-

1

2

-

3

3.

Bid. Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun

-

1

2

-

3

4.

Bid. Pembinaan dan Kesejahteraan

-

-

1

2

-

3

5.

Bid. Perundang-undangan dan Informasi

-

-

1

2

-

3

1

1

4

11

-

17

Jumlah

2. Data Kepegawaian berdasarkan Golongan/Ruang Golongan /Ruang Sekretariat /Bidang

Id

IIa

IIb

IIc

IId

IIIa

IIIb

IIIc

IIId

IVa

IVb

IVc

PTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sekretariat

0

2

1

0

0

0

4

0

2

1

1

1

1

Bid. Pengembangan

0

0

1

0

1

0

3

1

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

5

1

2

0

0

0

0

Bid. Pembinaan dan Kesejahteraan

0

0

0

1

0

0

4

2

1

1

0

0

0

Bid. PerundangUndangan dan Informasi

0

0

0

0

0

4

1

1

1

1

0

0

0

0

2

3

1

1

4

17

5

8

4

1

1

1

Bid.Mutasi,KP dan Pensiun

Jumlah


4

3. Data Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin No

Sekretariat / Bidang

Jumlah L

P

1

Sekretariat

6

7

13

2

Bidang Pengembangan Pegawai

6

3

9

3

Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun

5

4

9

4

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

4

5

9

5

Bidang Perundang-Undangan dan Informasi

7

1

8

Jumlah

27

21

48

4. Data Kepegawaian berdasarkan Pendidikan Pendidikan No

Uraian

1

2

PTT

Jml

10

11

12

SD

SMP

SMA

D1

D3

D4

S1

S2

3

4

5

6

7

8

9

1

Kepala

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2

Sekretariat

-

2

2

-

1

-

5

1

1

12

3

Bidang Pengembangan

-

-

2

-

1

-

5

1

-

9

4

Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun

-

-

1

-

1

0

6

1

-

9

5

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

-

-

1

0

2

0

5

-

-

8

6

Bidang Perundangundangan dan Informasi

-

-

2

-

-

-

6

-

-

8

-

2

8

-

5

-

28

4

1

48

Jumlah


5

Sarana dan prasarana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten relatif terpenuhi, namun

untuk

Boyolali

peningkatan pelayanan manajemen Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten Boyolali, dengan jumlah PNS yang dilayani sejumlah 11.115 orang

(per 31

Desember 2015), dapat lebih cepat dan tepat, transparan dan profesional masih diperlukan adanya perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana yang ada, seperti sarana untuk memback up program SIMPEG, peralatan kantor dan penyediaan gedung untuk kegiatan bintek / diklat bagi pegawai, dan sebagainya. Secara garis besar kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : 1.

Bangunan Kantor :

luas tanah dan bangunan cukup memadai, dalam pemanfaatan

prasarana dan sarana yang ada masih diperlukan pembenahan-pembenahan dan penataan tempat agar tampak lebih rapi, nyaman, dan aman. Disamping itu aula / ruangan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk

pertemuan-pertemuan,

rapat-rapat, bintek dan lain sebagainya. 3.

Sarana kendaraan roda empat (mobil) pada 31 Desember 2015 ada 3 buah dengan perincian sebagai berikut:

4.

No 1 2 3

Jenis Kendaraan Toyota Kijang Inova Toyota Avanza KIA Carrens Jumlah Total

Jumlah 1 1 1

Keterangan Baik Baik Baik

3

Sarana kendaraan roda dua ada 8 (delapan) buah dengan perincian sebagai berikut: No

5.

Jenis Kendaraan

Jumlah

Keterangan

1

Suzuki Smash

1

Baik

2

Honda Supra Fit

2

Baik

3

Honda Win

1

Baik

4

Honda GL Max

2

Baik

5

Yamaha Crypton

1

Rusak Ringan

6

Honda Grand

1

Baik

Sarana komputer ada 31 unit (rusak 3) dengan 124 printer (rusak 6), 16 unit laptop dan 4 (empat) buah LCD.

6.

Sarana peralatan kantor/inventaris seperti mesin ketik, meja kursi, almari, filling cabinet, dll masih memadai. Guna meningkatkan disipliln PNS pada tahun 2015 menambah 1(satu) unit mesin absensi retina.


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Organisasi. Sebagai

unsur

pelaksana

Pemerintah

Kabupaten

Boyolai

dalam

bidang

kepegawaian serta adanya tuntutan peningkatan kinerja dan kualitas aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih

(clean

government), maka

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Boyolali

merumuskan visi dan misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan kepegawaian Tahun 2011 – 2015. Visi dan misi diperlukan sebagai pedoman/tujuan agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali dapat mengemban tugas pokok dan fungsi dengan baik dan bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. 2.1.1.

Visi Visi adalah pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana instansi /organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan hasil diskusi dan musyawarah bersama dengan seluruh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali telah diambil kesepakatan, bahwa visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali adalah : “ TERLAKSANANYA MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI YANG PROFESIONAL DAN AMANAH “ Pengertian manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan kegiatan dalam hal

kepegawaian

mulai

pada

proses

perencanaan

pegawai,

seleksi

dan

pengangkatan CPNS, pemindahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, peningkatan kinerja, peningkatan kesejahteraan, pembinaan karier hingga pemberhentian / pensiun PNS. Pengertian Profesional adalah pola kerja yang sesuai dengan bidang tugas, efektif, efisien, dan ada kesesuaian antara kuantitas serta kualitas hasil pekerjaan, termaktub didalamnya terdapat unsur mudah, cepat, adil dan transparan, serta menjunjung tinggi etika profesi. Amanah diartikan sebagai suatu kepercayaan dan tanggung jawab yang harus diemban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dilandasi dengan nilai-nilai spiritual dan moralitas yang tinggi. Secara implisit mencakup dimensi spiritual dan etika moral, yang dikandung maksud dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk senantiasa diilhami niat yang ikhlas, dan aktivitasnya dilandasi nilai-nilai keluhuran yang bersumber pada spirit pengabdian dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.1.2.

Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban / dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan,


agar organisasi dapat melaksanakan tugas 7

dengan baik. Melalui pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Adapun misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : a.

Peningkatan Kemampuan Profesionalisme dan Moralitas PNS Terwujudnya

PNS yang profesional dan mempunyai moralitas yang baik

merupakan harapan semua pihak. Profesionalisme dan moralitas sangat menentukan dan merupakansalah satu penunjang terselenggaranya roda pemerintahan secara efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. b.

Pengembangan Pegawai Sesuai dengan Kompetensi Diarahkan pada perencanaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan beban tugas dan kebutuhan organisasi. Pada proses penataan Pegawai Negeri Sipil agar dapat terlaksana lebih obyektif, terukur, adil, diperlukan analisis dan atau penerapan kompetensi pada setiap formasi atau jabatan.

c.

Peningkatan Pembinaan Pegawai Pada misi ini diarahkan : 1.

Penerapan reward and punishmen (hukuman dan penghargaan) yang berkeadilan

benar-benar dapat diterapkan secara impersonal, dalam arti

tidak membedakan pangkat, jabatan, gender, agama, dan atau sejenisnya.

d.

2.

Upaya-upaya peningkatan disiplin dan kinerja pegawai.

3.

Adanya upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Peningkatan Layanan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian bagi seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali. Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali dilakukan sesuai prosedur perundangan, cepat, tepat waktu, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan kepuasan semua pihak atau dengan kata lain dapat terciptanya pelayanan prima.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali telah menyusun rencana stratejik yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2011-2015. Penyusunan Rencana Strategis 2011 – 2015 memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan/atau persoalan-persoalan yang mungkin timbul pada proses pelaksanaan manajemen kepegawaian. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2015, untuk program dan kegiatan pendukungnya telah dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahun 2015, dan telah termuat pula pada Rencana Anggaran Kerja Perubahan APBD Tahun 2015.


8

2.1.3. Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program 2011 – 2015 TUJUAN

SASARAN

PROGRAM

1

2

3

1. Meningkatkan layanan adminsitrasi kepegawaian

Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat waktu

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2. Mewujudkan susunan pegawai yang rasional

Terwujudnya pengisian formasi sesuai dengan beban tugas dimasingmasing SKPD

1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3. Meningkatkan sistem pembinaan karier pegawai

Terwujudnya pegawai yang profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur

Terwujudnya pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1. Pendidikan Kedinasan


1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5. Meningkatkan disiplin PNS


1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2. Peningkatan Disiplin Aparatur


9

2.2. Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan Kepegawaian Daerah 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015. Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 adalah sebagai berikut : PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1. Terwujudnya pelayanan Jumlah PNS yang akan memasuki masa purna tugas yang kepegawaian yang cepat mengikuti pembekalan dan tepat waktu Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun Jumlah dokumen dan arsip kepegawaian yang diperbarui Jumlah PNS yang menerima Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu TASPEN Jumlah PNS yang disesuaikan kesesuaian masa kerjanya Jumlah LP2P dan LHKPN yang terkirim Jumlah SK Pensiun yang terbit tepat waktu Jumlah ijin perceraian dan Surat Keputusan Ijin Perceraian PNS yang terbit Jumlah penerbitan KPE Jumlah SKUMTK bagi PNS Kabupaten Boyolali yang tervalidasi Jumlah Proses penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja 2.

3.

Terwujudnya pengisian formasi yang sesuai dengan beban tugas dimasing-masing SKPD

Jumlah formasi pegawai yang tersusun Jumlah tenaga honorer kategori II yang tidak lulus ujian yang selesai prosesnya menjadi CPNS. Jumlah pelamar umum Formasi Tahun 2015 yang menjadi CPNS. Jumlah pelamar yang diangkat menjadi PPPK Tahun 2015 Terwujudnya pegawai Persentase jabatan struktural, fungsional dan staf yang yang profesional terisi sesuai dengan tugas Jumlah penerbitan SK Jabatan Fungsional pokok dan fungsinya Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya Jumlah PNS yang diperiksa kesehatannya Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu Jumlah SK Gaji Berkala yang terbit. Jumlah peserta yang lulus tes ujian dinas Jumlah PNS berprestasi yang menerima penghargaan.


Target 400 orang 7 dokumen 11.164 PNS 300 PNS 5 PNS 1 kegiatan 530 SK 25 SK 600 lbr 11.164 PNS 2 kali

100% 727 orang 100 orang 0 100% 250 SK 75,32%

8 PNS 1.800 PNS 11.164 PNS 80 orang 115 PNS

10

4.


5.


6.


Jumlah PNS yang mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV Persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat Kepemimpinan Jumlah PNS yang menguasai proses pengadaan barang dan jasa Jumlah aktivitas evaluasi alumni diklat Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan Jumlah PNS yang menguasai teknik penanganan masalah kepegawaian Jumlah bimbingan teknis di kantor BKD Boyolali Jumlah peserta yang lulus Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Jumlah PNS yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya Jumlah surat tugas belajar bagi PNS yang terbit Jumlah Surat Ijin Belajar bagi PNS yang terbit Persentase PNS yang berpendidikan S2 Jumlah Calon Praja IPDN yang terkirim ke kampus IPDN Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Administrasi Desa Berbasis TI dan Diklat penerapan akuntansi berbasis akrual Jumlah kasus kepegawaian PNS yang selesai prosesnya. Penyelesaian kasus kepegawaian

36 orang 96,01% 70 orang 1 kegiatan 282 orang 366 orang 8 kali 437 orang 90 orang 10 orang 100 orang 2,56% 4 orang 320 orang 30 kasus 80%

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.813.930.00000,- yang selangkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Perubahan (terlampir).


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali merupakan perwujudan

kewajiban

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Boyolali

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen

Penetapan Kinerja

Sekretariat Daerah Tahun 2015. a.

Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

b.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi

kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis antara lain Sasaran 1

:

Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat waktu

Sasaran 2

:

Terwujudnya

pengisian

formasi sesuai dengan

beban

tugas

dimasing-masing SKPD Sasaran 3

:

Terwujudnya pegawai yang profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sasaran 4

:


Sasaran 5

:


Sasaran 6

:



12

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

2.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. b. c. d.

Lebih dari 100 % 76% sampai 100% 56% sampai 75 % Kurang dari 55 % .

= = = =

Sangat Baik (A) Baik (B) Cukup (C) Kurang (K)

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015, didapatkan realisasi hasil kegiatan dari setiap sasaran sebagai berikut : 3.1.1. Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat waktu. Realisasi kinerja kegiatan untuk mencapai Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

No

1 1.

2.

3.

4.

Indikator Kinerja

2 Jumlah PNS yang akan memasuki masa purna tugas yang mengikuti pembekalan. Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun Jumlah dokumen dan arsip kepegawaian yang diperbaharui. Jumlah PNS yang menerima Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu TASPEN

Target Tahun 2015

Realisasi Tahun 2015

4 240 orang

5 400

6 400

Nilai Capaian Kinerja tahun 2015(%) 7 100

100%

7 dok.

7 dok

7 dok

100

100%

10.914 PNS

11.164

9.000 PNS

80,62

438

146

Target Renstra Tahun 2015


3 0

1000


171

P N S 300 PNS

13

5.

Jumlah PNS yang disesuaikan masa kerjanya

500

6.

Jumlah LP2P dan LHKPN yang terkirim

100%

1 keg

7.

Jumlah SK Pensiun yang terbit tepat waktu

100%

348 SK

Jumlah Ijin Perceraian dan Surat Keterangan perceraian PNS yang terbit Jumlah penerbitan KPE

25 SK

8. 9.

0

5

0

0

1 keg

100

520

98,11

18 SK

72.00

81

13,50

P N S 1 keg 530 S K

12 SK

25 S K

500

0

600 l b r

10.

Jumlah SKUMTK bagi PNS Kabupaten Boyolali yang tervalidasi.

0

11.042

11.

Jumlah proses penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja

-

6 kali

11.164

2 kali

11.164 PNS P N S

4 kali

100

200

Sumber: Analisis Badan Kepegawaian Daerah Kab. Boyolali, 2015 Capaian kinerja meliputi 11 (sebelas) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 91,69% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori kurang (< 55%), 1 (satu) indikator kategori cukup (56% - 75%), 6 (enam) indikator kategori baik (76% 100%), dan 2 (dua) indikator kategori sangat baik (>100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

Penjelasan : 1. Jumlah PNS yang akan memasuki masa purna tugas yang mengikuti pembekalan. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Nilai capaian kinerja sebesar 100%, pada tahun 2015 dilaksanakan Pembekalan Bagi PNS yang Memasuki Masa Purna Tugas sebanyak 4 kali dengan jumlah peserta sejumlah 400 orang. Tingginya minat peserta ditunjukkan oleh tingkat kehadiran yang tinggi. Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi dan mempersiapkan PNS secara psikologis sebelum memasuki masa pensiun, sehingga setelah pensiun PNS tetap percaya diri dan tetap berkarya. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 100%.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Persiapan kegiatan dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan, rata-rata calon peserta pembekalan sudah mengetahui akan dilaksankannya kegiatan tersebut sehingga setiap saat diadakan sosialisasi maupun diundang panitia mereka sudah siap.

c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Kegiatan ini dilaksanakan di indoor dan outdoor, setelah kegiatan didalam ruangan seharian penuh, keesokan harinya mereka diajak ketempat-tempat yang memberikan inspirasi bisnis setelah memasuki pensiun, contohnya ke peternakan sapi, budidaya jamur dan sebagainya.


14

2. Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun. Nilai capaian kinerja sebesar 100%, Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD pada tahun 2015 telah menyusun 7 dokumen, yaitu RKA, DPA, DPA Perubahan, LAKIP, LKPP-LKPJ, Laporan keuangan (LRA, Neraca, CALK), Rencana Kerja 2015. Pada tahun 2015 nilai capaian kinerjanya 100%. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Kegiatan ini adalah kegiatan rutin, sehingga data maupun pendukung lainnya bisa dipersiapkan lebih dini, SOP penyusunan dokumen juga sudah baku sehingga pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen ini sudah paham dan sudah siap. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Dengan adanya kantor baru yang representatif, semua aparatur di BKD bisa bekerja dengan lebih nyaman sehingga secara tidak langsung bisa meningkatkan kinerjanya. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Komunikasi antar bidang dilingkungan BKD Kab. Boyolali sangat efektif, sehingga pembaharuan data yang diperlukan sangat mudah dan cepat.

3. Jumlah dokumen dan arsip kepegawaian yang diperbaharui. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Nilai capaian kinerja tahun 2015 sebesar 80,62 %. , atau sebanyak 9.000 PNS dari target 11.164 PNS. Pada tahun 2015 jumlah PNS pemerintah Kabupaten Boyolali 11.164 orang, keseluruhan dokumen dan arsip kepegawaian telah ditata dan tersusun dengan baik, setiap perubahan data pegawai bisa dilaksanakan secara periodik. Dengan adanya SIMPEG proses apdate data bisa dilaksanakan secara cepat dan akurat. Pada Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat telah dilakukan PUPNS dan seluruh PNS di Kabupaten Boyolali telah terdaftar. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 99% b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Sistem update data yang sudah canggih dan didukung dengan pegawai yang mumpuni mempengaruhi sistem kerja yang efisien, segala permintaan data bisa diolah menurut kebutuhan. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Kerjasama yang baik antar bidang sangat mendukung proses ini, semua sistem sudah terintegrasi dalam SIMPEG, sehingga baik bidang Mutasi Kepangkatan dan Pensiun maupun Bidang Binkesra bisa berkontribusi dalam pembaharuan data.

4. Jumlah PNS yang menerima Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu TASPEN a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Proses penyelesaian Karis, karsu, Karpeg dan TASPEN PNS dari target 300 terealisir 438 (146%). PNS/CPNS mulai timbul kesadaran tentang pentingnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – BKD Boyolali Tahun 2015

15

kelengkapan administrasi kepegawaian sehingga banyak yang

melengkapi

identitas guna pengurusan pelayanan administrasi kepegawaian dikemudian hari. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 57%

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Fasilitasi BKD dalam proses penerbitan kartu ini dilakukan setiap tahun, sehingga jumlah PNS yang belum mempunyai kartu ini bisa diminimumkan. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Sekalipun BKD sudah memberikan sosialisasi akan pentingnya dokumen/ kartu tersebut, namun karena produk ini tidak berdampak langsung untuk PNS, mereka terkesan enggan untuk mengurus/ memproses. Sehingga perlu ditekankan kembali kepada PNS untuk mengurus kartu-kartu dimaksud

5. Jumlah PNS yang disesuaikan masa kerjanya. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan: Dari target 5 PNS yang mengajukan peninjauan masa kerja (PMK) pada tahun 2015 tidak ada PNS yang mengajukan PMK. Nilai capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 0%. Mereka sadar bahwa proses ini sangat sulit karena data yang disajikan harus lengkap. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Meskipun tidak ada PNS yang mengajukan PMK, namun demikian BKD tetap menyiapkan segala sesuatu yang menunjang kegiatan tersebut. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan PMK adalah aktivitas yang timbul apabila ada PNS yang mengajukan, informasi tentang kegiatan ini harus sampai ke semua PNS yang memiliki kesempatan/ memenuhi syarat, sehingga perlu koordinasi yang intens dengan SKPD.

6. Jumlah LP2P dan LHKPN yang terkirim. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Nilai capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100%, Pelaporan LP2P dan LHKPN telah dilaksanakan, dengan dengan sasaran PNS dan penyelenggara negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 100%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Dalam pengisian dan pengiriman LP2P dan LHKPN, PNS Pemkab Boyolali difasilitasi oleh BKD, dengan maksud agar mereka bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Adanya ketentuan bahwa PNS Golongan III/a dan Golongan III/b ke atas wajib menyampaikan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) setiap tahunnya( Keputuan Presiden RI Nomor 33 tahun 1986 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS Daerah) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – BKD Boyolali Tahun 2015

16

7. Jumlah SK Pensiun yang terbit tepat waktu a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Nilai capaian kinerja tahun 2015 sebesar 98,11 %. Pada tahun 2015 telah diselesaikan proses SK pensiun sebanyak 520 berkas dari target semula 530 SK, keseluruhannya berkas yang masuk selesai tepat waktu tidak ada yang terlambat. Tidak tercapainya target kinerja disebabkan pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil BUP PNS menjadi 58 tahun. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 65,66%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Dengan personil yang berpengalaman dan didukung oleh anggaran yang cukup, proses SK pensiun bisa selesai pada waktunya. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini BKN Kanreg Jogjakarta sangat menentukan dalam proses penerbitan SK Pensiun, jika terjadi kekurangan maupun kesalahan bisa dikomunikasikan secepatnya, sehingga tidak ada hambatan.

8. Jumlah Ijin Perceraian dan Surat Keterangan perceraian PNS yang terbit. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Ijin perceraian terbit ketika PNS sebagai penggugat dalam proses perceraian. Pada tahun 2015

telah diterbitkan Surat Keputusan Ijin Perceraian PNS

berjumlah 18 SK (72.00%) dari target 25 SK. Tidak setiap ajuan cerai PNS akan disetujui, tergantung dari alasan perceraian yang diajukan dan fakta dilapangan. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat (Bupati). Pada tahun 2014 telah diterbitkan Surat Keputusan Ijin Perceraian PNS berjumlah 12 SK (48.00%) dari target 25 SK b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Setiap

pengajuan

ijin

perceraian

akan

ditindaklanjuti

BKD

dengan

mempertemukan kedua belah pihak untuk dimintai keterangannya agar mendapatkan bukti, data dan fakta yang cukup untuk proses selanjutnya. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Segala upaya dilakukan agar proses cerai PNS yang diputuskan tidak merugikan kedua belah pihak (win win solution), sehingga proses pengumpulan data dan fakta sangat menentukan.


17

9.

Jumlah penerbitan KPE a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Penerbitan KPE dari target 600 lembar pada tahun 2015 teralisasi 81 lembar (14%) Penerbitan KPE adalah kebijakan dari BKN sehingga peran BKD hanya fasilitasi. Pada Tahun 2014 nilai capaian kinerjanya sebesar 0% b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Meskipun tidak ada KPE yang terbit, biaya operasional dalam proses ini tetap dikeluarkan karena berhubungan dengan biaya transportasi dalam koordinasi. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Penerbitan KPE akan dilaksanakan jika terdapat KPE yang hilang, rusak maupun belum terbit, sehingga laporan dari SKPD tentang PNS yang KPE nya hilang, rusak maupun belum terbit sangat dibutuhkan.

10. Jumlah SKUMTK bagi PNS Kabupaten Boyolali yang tervalidasi. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 telah dilakukan validasi dan penitisan ajuan berkas SKUMTK sejumlah 11.164 (100%) sesuai dengan target sejumlah 11.164 berkas. Pada tahun 2014 pencapaian kinerja sebesar 100%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Validasi SKUMTK

dilaksanakan oleh tim dari Bidang Pembinaan dan

kesejahteraan dan dibiayai dari APBD Kab. Boyolali Rp. 5.730.000,-. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara BKD mengirimkan formulir/ blanko pengisian SKUMTK ke SKPD untuk selanjutnya diisi oleh setiap PNS. Setelah dikumpulkan ke BKD baru akan dilakukan validasi.

11. Jumlah proses penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 telah dilaksanakan asistensi penyusunan SKP sebanyak 4 kali dari target 2 kali pelaksanaan (200%). Pada tahun 2014 pencapaian kinerja 120 % b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Asistensi Penyusunan SKP dilaksanakan oleh tim dari BKD dan dibiayai dari APBD Kab. Boyolali Rp. 20.866.800,-. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini, karena materi SKP sangat dibutuhkan oleh PNS.


18

3.1.2. Sasaran 2 : Terwujudnya pengisian formasi yang sesuai dengan beban tugas dimasing-masing SKPD. Realisasi kinerja kegiatan untuk mencapai Sasaran 2 adalah sebagai berikut :

No

1 1. 2.

3.

Indikator Kinerja

2

Persentase formasi pegawai yang tersusun Jumlah tenaga honorer kategori II yang tidak lulus ujian yang selesai prosesnya menjadi CPNS. Jumlah pelamar umum Formasi Tahun 2015 yang menjadi CPNS.



Target Tahun 2015


3 100%

4 100%

5 100%

6 100%


1 keg.

435 orang

727 orang

0

0

5 keg.

36 orang

100 orang

0

0

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan 33,33% (kategori kurang) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori kurang (< 55%), dan 1 (satu) indikator kategori baik (76% - 100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : Penjelasan : 1. Persentase formasi pegawai yang tersusun . a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Penyusunan formasi pegawai tahun 2015 telah dilaksanakan 100% dengan hasil kebutuhan pegawai sejumlah 14.770 formasi dan formasi yang ada sejumlah 11.085, sehingga terdapat kekurangan 3.685 formasi. Telah diusulkan tambahan formasi sejumlah 1.756, yang terdiri dari formasi guru sejumlah 809, formasi tenaga kesehatan sejumlah 270 dan formasi tenaga teknis dan administrasi sejumlah 308 dan Jabatan Fungsional Tertentu 369 formasi. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 100%. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin sehingga kesiapan data dan semua kebutuhan dalam proses penyusunan formasi bisa dicukupi sesuai kebutuhannya. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan didukung personil yang sudah berpengalaman, kegiatan ini bisa diselesaikan tepat waktu tanpa ada hambatan. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Kegiatan analisis beban kerja dan analisis jabatan adalah fariabel yang mendukung proses penyusunan formasi, ketika dua kegiatan dimaksud sudah dilaksanakan maka penyusunan formasi bisa lancar.


19

2. Jumlah tenaga honorer kategori II yang tidak lulus ujian yang selesai prosesnya menjadi CPNS. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Hasil Seleksi CPNS dari tenaga honorer K2 pada tahun 2015 dari target 727 Tenaga Honorer K2 yang masuk dalam data base nilai capaian kegiatan 0 %, hal ini disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat yaitu berdasar Surat Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015. Pada tahun 2014 nilai capaian kegiatan ini 99 %. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Dalam seleksi CPNS dari tenaga honorer K2 Pemkab Boyolali hanya sebagai fasilitator saja, semua kebijakan langsung dari pusat lewat pemerintah propinsi. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Pemkab Boyolali melakukan koordinasi yang intens baik dengan pemerintah pusat maupun propinsi sehingga pelaksanaan seleksi berjalan lancar. Status tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi CPNS tahun 2013 sampai saat ini belum jelas. Pemerintah Pusat sampai saat ini belum mengeluarkan kebijakan yang jelas tentang nasib tenaga honorer K2 yang tidak lolos dalam seleksi CPNS. Pemerintah Kabupaten Boyolali menunggu kebijakan pemerintah pusat tentang nasib tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi CPNS pada tahun 2015.

3. Jumlah pelamar umum Formasi Tahun 2015 yang menjadi CPNS. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 dilaksanakan seleksi CPNS dari pelamar umum, penyebab adanya kebijakan dari pemerintah pusat yaitu berdasar Surat Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015. Pada tahun 2014 nilai capaian 100 %. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Karena kegiatan seleksi CPNS dari pelamar umum tidak diselenggarakan, anggaran sebesar Rp. 161.587.000 tidak dipergunakan dan menjadi SILPA tahun anggaran 2016. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Dalam proses seleksi ini, Pemkab Boyolali selalu melakukan dengan pemerintah pusat maupun propinsi agar pelaksanaan seleksi berjalan lancar.


20

3.1.3. Sasaran 3 : Terwujudnya pegawai yang profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan realisasi : Realisasi kinerja kegiatan untuk mencapai Sasaran 3 adalah sebagai berikut :

No

1 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Target Renst ra Tahun 2015


Target Tahun 2015


2 Persentase jabatan struktural, fungsional dan staf yang terisi

3 100%

4 100%

5

100 %

6 100 %

Jumlah penerbitan SK Jabatan Fungsional Jumlah PNS yang diperiksa kesehatannya Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu Jumlah SK Gaji Berkala yang terbit.

250 SK 10 PNS 100%

Jumlah peserta yang lulus tes ujian dinas Jumlah PNS berprestasi yang menerima penghargaan.

Indikator Kinerja

Nilai Capaian Kinerja tahun 2014(% ) 7 100

% % 250 SK

250 SK

290 SK

116

6 orang

8 orang

3 orang

37,50

1800 PNS 11.164 PNS 80 orang

979 PNS

54,39

5.239 PNS 24 orang

46,93

100%

1.842 PNS 11.042 PNS 36 orang

100

0

115

46 orang

40

100%

30

Capaian kinerja meliputi 7(tujuh) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 60.69 % (kategori kurang) terdiri dari 5 (lima) indikator kategori kurang (< 55%), 1 (satu) indikator kategori baik (76% - 100%), dan 1 (satu)

indikator kategori sangat baik

(>100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : Penjelasan : 1. Persentase jabatan struktural, fungsional dan staf yang terisi. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Selama tahun 2015 telah dilaksanakan penataan pegawai 2 kali dengan prosentase pengisian jabatan struktural, fungsional dan staf 100%. Rincian penataan PNS adalah sebagai berikut :  Pengangkatan/penunjukan dalam jabatan struktural : 100 orang  Mutasi staf dalam Kabupaten Boyolali : 43 orang  Mutasi staf masuk Kabupaten Boyolali : 19 orang  Mutasi staf keluar Kabupaten Boyolali : 17 orang Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 100%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun BKD Kab. Boyolali. Pelantikan dan penngambilan sumpah pejabat struktural dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Boyolali, kemudian dalam penataan staf, PNS yang bersangkutan diundang ke BKD untuk mengambil SK dimaksud. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – BKD Boyolali Tahun 2015

21

Personil Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun BKD Kab. Boyolali sudah berpengalaman di bidang tersebut, sehingga semua kegiatan berjalan lancar.

2. Jumlah penerbitan SK Jabatan Fungsional. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 penerbitan SK impassing jabatan Fungsional dari target 250 SK terealisasi 290 SK (116%). Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 260%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: SK Jabatan Fungsional dilaksanakan tanpa biaya.. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah rutin, sehingga dengan personil yang sudah berpengalaman dan didukung oleh dana yang cukup.

3. Jumlah PNS yang diperiksa kesehatannya. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 dilaksanakan uji kesehatan/keudzuran jasmani untuk 3 orang PNS di RSU Pandan Arang Boyolali dari target 8 orang nilai capaian 37,50 %. Pengiriman ini didasarkan pantauan pada seluruh PNS Kabupaten Boyolali, ada 3 PNS yang perlu mengikuti tes kesehatan/keudzuran jasmani untuk mengetahui apakah yang bersangkutan masih dapat melaksanakan tugas jabatan sebagai PNS. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 50% b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Dalam penyusunan anggaran, selalu disediakan untuk uji kesehatan, BKD menerima laporan dari SKPD perihal PNS yang sakit dan tidak bisa bekerja sebagaimana

mestinya,

berdasarkan

laporan

tersebut

BKD

akan

menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan kesehatan PNS dimaksud di RSUD Pandanarang. Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai dasar proses selanjutnya. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Setiap bulan secara rutin SKPD mengirimkan laporan

jumlah pegawai,

sehingga tidak sulit untuk memantau keadaan PNS di SKPD.

4. Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 terealisasi proses penyelesaian kenaikan pangkat sejumlah 979 berkas dari target sejumlah 1.800 berkas (54,39%), keseluruhan SK Kenaikan Pangkat terbit tepat waktu (100%) terdiri dari Golongan I : 67, Golongan II : 415, Golongan III : 429, Golongan IV : 68 penyebab ketidakberhasilan PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu belum bisa memenuhi Angka Kredit. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 102,33%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Dengan didukung oleh anggaran dan personil yang memadai, proses penerbitan SK Kenaikan Pangkat bisa berjalan lancar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – BKD Boyolali Tahun 2015

22

c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Dengan Koordinasi yang baik dengan SKPD, maka pemenuhan semua persyaratan dalam proses kenaikan pangkat bisa berjalan lancar

5. Diterbitkannya SK Gaji Berkala dan Impassing Gaji tepat waktu a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 telah dilakukan Impassing Gaji kepada 11.164 PNS (100 %) dan SK Kenaikan Gaji Berkala 5.239 PNS dari target 11.164 PNS, adapun proses kenaikan gaji berkala telah diterbitkan SK Kenaikan Gaji Berkala sejumlah 5.239 SK Gaji Berkala dengan rincian : Golongan I : 85 SK, Golongan II : 857 SK, Golongan III : 2.095 SK, dan Golongan IV : 2.202 SK. Keseluruhannya dapat terbit tepat waktu tidak ada yang terlambat. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 100%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Kegiatan Impassing Gaji dan proses kenaikan gaji berkala didukung dengan sistem serta anggaran yang memadai, sehingga proses ini bisa berjalan lancar, c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Koordinasi yang baik antar SKPD terkait menentukan keberhasilan dalam proses kegiatan ini.

6. Kelulusan peserta ujian dinas a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pengiriman ujian dinas dari target 80 PNS terealisasi 24 PNS. Ujian Dinas dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Boyolali menginventarisir jumlah peserta dan mengirim peserta untuk mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah. Peserta ujian dinas yang dinyatakan lulus sejumlah 24 orang (30%) . Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 97,304. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Ujian dinas difasilitasi oleh Bidang Mutasi Kepangkatan dan Pensiun. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Ujian Dinas adalah kesempatan yang baik bagi PNS dalam proses kenaikan pangkat, oleh karena itu PNS disetiap SKPD pasti mempunyai perhatian yang tinggi.

7. Jumlah PNS berprestasi yang menerima penghargaan. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: pada tahun 2015 PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya ditargetkan 115 PNS tetapi hanya terealisasi 46 orang, sehingga nilai capaian kinerjanya 40%,. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 0%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Meskipun tidak ada penghargaan Satya Lencana Karya Satya

yang turun,

koordinasi dengan Sekretariat Negara tetap dijalankan untuk persiapan kegiatan yang akan datang, sehingga biaya operasional tetap dikerluarkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – BKD Boyolali Tahun 2015

23

c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Hal yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja adalah rendahnya minat PNS untuk diajukan menjadi nominasi penerima penghargaan.

3.1.4 Sasaran 4 : Terwujudnya pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan realisasi : Realisasi kinerja kegiatan untuk mencapai Sasaran 4 adalah sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja

1 1.

2 Jumlah PNS yang mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV Jumlah PNS yang menguasai proses pengadaan barang dan jasa Terevaluasinya alumni diklat Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundangUndangan Jumlah PNS yang menguasai teknik penanganan masalah kepegawaian Meningkatnya penguasaan peraturan kepegawaian oleh pegawai BKD Jumlah peserta yang lulus Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Jumlah PNS yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya

2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

Target Renstr a Tahun 2015

Realisas i Tahun 2014

Target Tahun 2015

Realisas i Tahun 2015

Nilai Capaian Kinerja tahun 2015(%)

3 20 orang

4 54 orang

5 36 orang

6 36 orang

7 100

70 orang 100% 200 orang

36 orang

70 orang

78 orang

111,43

1 keg 275 org

1 keg 282 orang

1 keg 282 orang

100 100

0

317 org

366 orang

366 orang

100

85%

85%

8 kali

6 kali

75

363 orang 100 orang

0

437 orang 90 orang

437 orang 193 orang

100

174 orang

214,44

Capaian kinerja meliputi 8(delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 112,61%, 1 (satu) indikator kategori cukup (56% - 75%), 5 (lima) indikator kategori baik (76% - 100%),dan 2(dua) indikator kategori sangat baik (>100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator Penjelasan : 1. Jumlah PNS yang mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan Target kinerja mengirim peserta Diklat Pim II, Diklat Pim III dan IV sejumlah 36 orang terealisasi 36 orang (100 %) dan keseluruhan peserta Diklat Pim dinyatakan lulus. Pada TA. 2014 Pemerintah Kabupaten Boyolali mengirim 54 peserta Diklat Pim dengan perincian peserta Diklat Pim II : 3 orang, peserta Diklat Pim III : 8 orang dan peserta Diklat Pim IV : 43 orang. Capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 138,46%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Pemkab Boyolali sangat serius dalam meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi memang membutuhkan dana yang besar untuk mencapai target RPMD. Untuk mengefektifkan fungsi aparatu serta efisiensi anggaran, bagi pejabat struktural yang telah mendekati batas usia pensiun (BUP) dan belum mengikuti diklat PIM, maka tidak usah dikirim dalam diklat dimaksud c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – BKD Boyolali Tahun 2015

24

Kegiatan Diklat PIM bekerjasama dengan Badan Diklat Regional III Yogyakarta dan kerjasama ini sudah berlangsung lama sehingga perencanaan sampai pelaksanaannya bisa relatif lancar.

2. Jumlah PNS yang menguasai proses pengadaan barang dan jasa. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pemkab Boyolali berkomitmen menyiapkan aparatur yang mampu dan siap melaksanakan pengadaan barang

dan jasa. Kegiatan ini dilakukan dengan

pengiriman peserta ke SMART Solution UNDIP Semarang sebagai penyedia jasa. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Pada Tahun Anggaran 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali telah mengirmkan 78 peserta untuk mengikuti penyegaran dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Target kinerja meningkatnya PNS yang menguasai pengadaan barang/jasa pemerintah sejumlah 70 orang terealisasi 78 orang (111%). Pada tahun 2014 target capaian kinerja 180 % c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Adanya himbauan dari BPK agar Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom) lebih meningkatkan pemahaman mekanisme pengadaan barang dan jasa, maka Pemkab Boyolali menyiapkan aparatur yang mampu dan siap melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

3. Jumlah aktivitas evaluasi alumni diklat. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan Evaluasi Alumni Diklat, capaian kinerjanya 100%. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 100%. Keberhasilan ini karena alumni diklat sangat antusias jika diundang dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, mereka mempunyai tanggungjawab atas keikutsertaan sebagai peserta diklat. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Bentuk kegiatan adalah BKD memfasilitasi pelaksanaan dengan mengundang peserta diklat bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, untuk melaksanakan evaluasi bersama pelaksanaan diklat yang telah dilakukan. Materi yang dibahas diantaranya mengenai kepuasan pelayanan, manfaat diklat serta peningkatan kinerja penyelenggaraan diklat. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Kegiatan ini difasilitasi BKD dan hasilnya sebagai bahan untuk membuat rumusan/ rekomendasi yang diklat yang akan datang.

4. Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan:


25

BKD Kabupaten Boyolali pada tahun 2015 telah melaksanakan 3 kali sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di Aula BKD berjumlah 282 orang dari target peserta sejumlah 282 orang Pencapaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 91,67%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan memfungsikan sarana dan prasaran yang dimililki oleh Kantor BKD Kabupaten Boyolali yaitu dengan memanfaatkan aula BKD sebagai tempat pelaksanaan diklat. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan SKPD sehingga pada tahun mendatang tingkat kehadiran peserta akan lebih meningkat.

5. Jumlah PNS yang menguasai teknik penanganan masalah. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Nilai capaian kinerja indikator peningkatan jumlah PNS yang menguasai penanganan masalah kepegawaian terealisasi 100 %,dari target peserta workshop 366 orang, hadir 366 orang.

Pada tahun 2014 capaian kinerjanya

94,34 %. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan memfungsikan sarana dan prasaran yang dimililki oleh Kantor BKD Kabupaten Boyolali yaitu dengan memanfaatkan aula BKD sebagai tempat pelaksanaan diklat. c.

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Untuk penyelenggaraan kegiatan ini, penentuan jadwal pelaksanaan dapat disusun lebih baik dengan berkoordinasi dengan SKPD.

6. Jumlah bimbingan teknis di kantor BKD Boyolali. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Nilai capaian kinerja tahun 2015 sebesar 75%,. Dalam pertemuan tersebut disampaikan hasil/materi dari pelaksanaan diklat, bintek, seminar atau konsultasi yang baru diikuti. Diharapkan informasi dan pengetahuan tersebut dapat ditranformasikan kepada pegawai yang lain, dengan demikian akan menambah dan meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan SDM aparatur BKD Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 94%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan melalui Pendidikan di Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 6 kali dari 8 kali yang direncanakan dengan memanfaatkan narasumber dan fasilitas yang ada di BKD. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan


26

Kegiatan ini sebagai media belajar/ sosialisasi kepada aparatur agar menguasai hal-hal tertentu.

8. Jumlah peserta yang lulus Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Nilai capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100 %. Pada tahun 2015 telah diselenggarakan Diklat Prajabatan Golongan CPNS Gol I, II dan III dari target peserta sejumlah 43 semua dinyatakan lulus (100%). Pada tahun 2014 tidak diselenggarakan Diklat Prajabatan . b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Diklat

Prajabatan

bekerjasama

dengan

diselenggarakan Badan

Diklat

Pemerintah Provinsi

Kabupaten

Jawa

Tengah.

Boyolali Lokasi

Penyelenggaraan Diklat ini di BBLKI Surakarta. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Tingginya antusias peserta menyebabkan kegiatan berjalan lancar, peserta berasal dari tenaga honorer dengan masa kerja yang sudah lama.

9. Jumlah PNS yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Nilai capaian kinerja tahun 2015 sebesar 214,44%. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pengiriman 193 peserta Diklat Teknis Tugas dan Fungsi dari target peserta sejumlah 90 PNS. Hal ini disebabkan adanya efisiensi dalam kontribusi pengiriman peserta diklat dan adanya peserta Diklat yang dibiayai oleh SKPD yang bersangkutan. Pengiriman peserta Diklat Teknis tugas dan fungsi bertujuan untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan PNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 355,10%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Setelah selesai mengikuti diklat, peserta diharapkan mengadakan sosialisasi kepada aparatur di SKPD nya atas materi/ ilmu yang didapat dari diklat. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Untuk menunjang kegiatan ini, maka disusun prioritas kebutuhan diklat dan melaksanakan seleksi kebutuhan diklat dari setiap SKPD.


27

3.1.5. Sasaran 5 : Terwujudnya pegawai yang berkualitas, dengan realisasi : Realisasi kinerja kegiatan untuk mencapai Sasaran ke-5 adalah sebagai berikut :

No

1 1. 2. 3. 4.

Indikator Kinerja

2 Jumlah surat tugas belajar bagi PNS yang terbit Jumlah Surat Ijin Belajar bagi PNS yang terbit Terkirimnya Calon Praja IPDN Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Administrasi Desa Berbasis TI dan Diklat penerapan akuntansi berbasis akrual



Target Tahun 2015


3 15 SK

4 6 SK

5 10 SK

6 7 SK


200 SK

132 SK

100 SK

221 SK

221

5 orang 40 orang

4 orang 160 orang

4 orang 320 orang

0 315 orang

0 98,44

Capaian kinerja meliputi 4(empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan 97,36 %, kategori kurang) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori kurang (< 55%), 1 (satu) indikator kategori cukup (56% - 75%),1 (satu) indikator kategori baik (76% - 100%),dan 1(satu) indikator kategori sangat baik (>100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

Penjelasan : 1. Jumlah surat tugas belajar bagi PNS yang terbit . a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 target penerbitan 10 Surat Keputusan Tugas Belajar, realisasinya 7 SK , realisasi kinerja pada tahun 2015 sebesar 70%. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Boyolali menerbitkan Surat keputusan tugas Belajar untuk 6 orang (60%) b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Tugas belajar adalah program yang sangat baik bagi PNS untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga program ini sangat ditunggu-tunggu oleh PNS yang memenuhi persyaratan. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Untuk memenuhi syarat administratif kepegawaian, PNS yang akan menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi memerlukan persetujuan dari Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, segala ketentuan harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan persetujuan dari Bupati.

2. Jumlah Surat Ijin Belajar bagi PNS yang terbit. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menerbitkan 221 Surat Keputusan Ijin Belajar dari target 100 SK. Realisasi Kineja pada tahun 2015 sebesar 221 %. Tingginya minat belajar PNS dipengaruhi oleh semangat PNS untuk meningkatkan kompetensinya. Pada tahun 2014 telah diterbitkan Surat Keputusan Ijin Belajar untuk 132 PNS nilai capaian 132 %.


28

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Proses penerbitan Ijin belajar bisa cepat ketika program studi yang diambil relevan dan menunjang tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan. c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Untuk memenuhi syarat administratif kepegawaian, PNS yang akan menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi memerlukan persetujuan dari Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, segala ketentuan harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan persetujuan dari Bupati. Pengajuan surat ijin belajar bagi yang belum lengkap untuk segera melengkapi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, untuk yang tidak memenuhi syarat diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Terkirimnya Calon Praja IPDN a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Target kinerja pada tahun 2015 untuk mengirim/ memfasilitasi 4 orang calon Praja IPDN tidak tercapai, dengan adanya Surat Edaran Mendagri nomor: 8921.1/5612/SJ tanggal 2 Oktober 2015 tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2015 bahwa semua calon peserta mendaftarkan sendiri langsung ke Kemendagri dengan sistem on line, sehingga tidak memerlukan fasilitasi dari tingkat kabupaten/ kota. pada tahun 2014 target 4 orang lolos seleksi dan diterima menjadi Praja IPDN tercapai 100%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Pemerintah Kabupaten Boyolali memfasilitasi penerimaan calon Praja IPDN dengan

menyebarluaskan

informasi

penerimaan

Calon

Prja

IPDN,

melaksanakan fasilitasi proses seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Antusias masyarakat untuk mendaftar dalam seleksi Calon Prja IPDN sangat tinggi, sehingga dengan mudah informasi bisa sampai ke masyarakat.

4. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Administrasi Desa Berbasis TI dan Diklat penerapan akuntansi berbasis akrual. a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 indikator ini tercapai 98,44%. Untuk menunjang idikator ini diselenggarakan tiga jenis diklat antara lain - Diklat Administrasi Desa Berbasis Teknologi Informasi. Jumlah peserta direncanakan 80 orang namun yang hadir 77 orang (97 %). - Diklat Penerapan Akuntansi berbasis akrual. Jumlah peserta direncanakan 200 orang dan yang hadir 198 orang (98 %). - Diklat Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial. Jumlah peserta direncanakan 40 orang dan yang hadir 40 orang (100 %). Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 100%.


29

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Diklat ini dimaksudkan agar setiap satuan kerja dapat memetakan kebutuhan diklat bagi personelnya sehinggga hasil pemetaan kebutuhan diklat disetiap satuan kerja dapat menjadi dasar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali dalam menyusun perencanaan Diklat

c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Dalam pelaksanaan UU Pemerintahan Desa

harus didukung aparatur yang

profesional dan mampu melaksanakan tugas sesuai ketentuan, sehingga dengan segala upaya Pemkab Boyolali menyiapkan aparatur dimaksud.

3.1.6. Sasaran 6 : Terwujudnya PNS yang berdisiplin, dengan realisasi : Realisasi kinerja kegiatan untuk mencapai Sasaran ke- 6 adalah sebagai berikut :

No

1 1.


Indikator Kinerja

2 Penyelesaian kasus kepegawaian

3 60 kasus


Target Tahun 2015


4 14 orang

5 16

6 15

Nilai Capaian Kinerja tahun 2015(%) 7 93,75

Capaian kinerja meliputi 1(satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 93,75%, dengan kategori baik (76% - 100. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : Penjelasan : 1. Terselesaikannya kasus-kasus PNS a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 terdapat 16 kasus pelanggaran disiplin/kasus kepegawaian yang masuk ke BKD Kabupaten Boyolali, dari 16 kasus yang masuk, 15 kasus sudah diselesaikan dan 1 kasus dalam proses penyelesaian. Pada Tahun 2015 capaian kinerja penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS sebesar 93.75%. Adapun rincian 15 kasus yang sudah selesai adalah :  Penjatuhan hukuman ringan kepada 4 PNS dengan rincian : Teguran Tertulis kepada 2 PNS dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 2 PNS.  Penjatuhan hukuman sedang kepada 1 PNS berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.  Penjatuhan hukuman berat kepada 7 PNS dengan rincian pembebasan dari jabatan untuk 3 PNS, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS untuk 2 PNS dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS untuk 2 PNS.  Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri untuk 2 PNS.  Penyelesaian penanganan 1 kasus diserahkan ditingkat Satuan Kerja. Pada tahun 2014 nilai capaian kinerjanya 68,18%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya: Untuk

menekan

terjadinya

kasus-kasus

kepegawaian

maka

dilakukan

sosialisasi peraturan kepegawaian dan Workshop penanganan masalah kepegawaian, disamping itu Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian kasus / pelanggaran disiplin PNS tergantung dari bobot pelanggaran, diperlukan pencermatan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku dan penangan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – BKD Boyolali Tahun 2015

30

memutuskan

kasus

dengan

kehati-hatian

agar

dibelakang

hari

tidak

menimbulkan permasalahan hukum.

c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan 

Pengawasan melekat pada setiap satuan kerja belum sepenuhnya berjalan optimal, SKPD belum sepenuhnya dapat mengantisipasi dan menindaklanjuti pelanggaran disiplin dilingkungannya.



Penanganan pelanggaran disiplin / kasus kepegawaian memerlukan waktu yang berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu, rata-rata nilai kinerja sasaran ini mengalami penurunan sebesar 18,38 % yaitu dari 99,98% menjadi 81,60%, nilai rata-rata capaian kinerja sasaran dalam kategori berhasil. Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam RENSTRA, sampai dengan tahun ini maka rata-rata kinerja sasaran mencapai katagori berhasil yaitu mencapai kinerja 86.31%. Keberhasilan tersebut didukung oleh: 1. Leadership dan sistem yang dibangun berjalan sinkron dan dapat diterjemahkan sampai kelevel terbawah. 2. Adanya komitmen bersama PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali untuk senantiasa bekerja dengan optimal agar dapat mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah. 3. Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 yang dapat mencover seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah walaupun ada beberapa kegiatan yang belum mendapat alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian masih ditemui beberapa permasalahan yaitu : 1. Beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tergantung dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah hanya sebagai pihak pelaksana. 2. Perubahan jadwal kegiatan/jadwal kegiatan yang tidak pasti, terutama kegiatan dari Pemerintah Pusat, sehingga jadwal yang telah disusun harus menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. 3. Perubahan peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan 4. Proses penyusunan anggaran pada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan realitas kebutuhan sehingga berdampak pada tidak maksimalnya realisasi penyerapan anggaran. Solusi / pemecahan masalah : 1. Perencanaan yang lebih fokus dengan berdasarkan pada kebutuhan riil sesuai dengan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan sesuai dengan pelaksanaan dan kebijakan pemerintah pusat. 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi yang lebin intens dengan pihak dan instansi terkait. 3. Koordinasi dengan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dalam penyusunan anggaran program / kegiatan sehingga penyusunan anggaran dalam setiap program/kegiatan dapat lebih akurat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan riil, sehingga setiap kegiatan jelas input, output dan outcomenya. Secara makro sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Boyolali, capaian indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Peresentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas


Target

Realisasi

%

75,32 %

76,44 %

101,49

31

yang menjadi tanggungjawabnya 2. 3. 4.

Persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat Kepemimpinan Persentase PNS yang berpendidikan S2 Penyelesaian kasus kepegawaian

96,01 %

82,58 %

86,01

2,56 %

2,91 %

113,67

90 %

93,75 %

104,16

Capaian indikator kinerja BKD Kabupaten Boyolali dalam RPJM Kabupaten Boyolali pada tahun 2015, dari 4 (empat) indikator terdapat 1 (satu) indikator yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat Kepemimpinan. Capaian indikator kinerja persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya tercapai 101,48%, dari target 75.32% terealisasi 76,44%. Pencapaian target ini dilakukan melalui kegiatan Penempatan PNS, Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS dan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada masalah / kendala yang dihadapi. Capaian indikator kinerja persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat Kepemimpinan tercapai 86,01%, dari target 99,01% hanya terealisasi 82,58%. Pencapaian indikator dilakukan melalui kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural, yaitu dengan mengirim pejabat untuk mengikuti Diklat Pim II, III dan IV ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Badan Diklat Provinsi DIY dan Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta. Kegagalan pencapaian target disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural bila dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diemban. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BKD Kabupaten Boyolali mengambil kebijakan sebagai berikut : a. Setiap tahun Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali selalu mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural sesuai dengan perencanaan yang ada dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2011 – 2015. b. Pejabat yang sudah mendekati Batas Usia Pensiun (BUP) dan belum mengikuti Diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki, untuk tidak dikirim mengikuti Diklat Kepemimpinan dimaksud. Hal ini ditempuh demi efisiensi penggunaan anggaran dan manfaat diklat bagi pemerintah Kabupaten Boyolali. Capaian indikator kinerja persentase PNS yang berpendidikan S2 tercapai 113,67%, dari target 2.56% terealisasi 2.91%. Pada tahun 2015 jumlah PNS Kabupaten Boyolali 10.914 orang, yang berpendidikan S2 sejumlah 313 orang. Pencapaian target ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar. Tercapainya target kinerja ini tidak terlepas dari tingginya minat PNS untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi guna peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan karier. Permasalahan yang dihadapi adalah ada sebagian PNS yang mengajukan Surat Ijin / Tugas Belajar belum/tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada PNS tentang persyaratan pengajuan ijin / tugas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – BKD Boyolali Tahun 2015

32

belajar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009, untuk yang belum lengkap agar segera melengkapi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan untuk yang tidak memenuhi syarat diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian kasus kepegawaian tercapai 104,16%, dari target penyelesaian kasus sebesar 90% terealisisr 93,75%. Tahun 2015 terdapat 16 kasus kepegawaian, sampai akhir tahun dapat diselesaikan 15 kasus (Sebanyak 15 kasus diselesaikan oleh BKD dan 1 kasus masih dalam proses penyelesaian. Kasus yang telah diselesaikan oleh BKD sejumlah 15 tersebut telah diputus dengan penjatuhan hukuman disiplin, dengan perincian :  Penjatuhan hukuman ringan kepada 4 PNS dengan rincian : Teguran Tertulis kepada 2 PNS dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 2 PNS.  Penjatuhan hukuman sedang kepada 1 PNS berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.  Penjatuhan hukuman berat kepada 7 PNS dengan rincian pembebasan dari jabatan untuk 3 PNS, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS untuk 2 PNS dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS untuk 2 PNS.  Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri untuk 2 PNS.  Penyelesaian penanganan 1 kasus diserahkan ditingkat Satuan Kerja. Permasalahan yang dihadapi adalah pengawasan melekat pada setiap SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal, SKPD belum sepenuhnya dapat mengantisipasi dan menindaklanjuti pelanggaran disiplin oleh PNS dilingkungannya.

3.2. Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 8 (delapan) program dengan 35 kegiatan untuk mencapai 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah alokasi anggaran untuk 36 kegiatan adalah sebesar

Rp.

9.741.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.510.595.348,- atau

sebesar 87,36%. Adapun alokasi anggaran dan realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan tahun 2015 adalah sebagai berikut :


33

Realisasi APBD Tahun 2015

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp)

REALISASI TAHUN 2014 (Rp)

%

Koordinator

Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat waktu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.700.000,-

3.208.960,-

86,73

Sekretariat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS - Pembekalan Bagi PNS yang akan Memasuki Masa Purna Tugas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

112.000.000,-

98.413.438,-

87,87

Sekretariat

52.260.000,-

48.719.000,-

93,22

Sekretariat

176.542.000,17.832.000,8.134.000,-

138.754.250,15.481.500,8.125.000,-

78,60 86,82 99.89

Sekretariat Sekretariat Sekretariat

220.093.000,42.418.000,2.580.000,-

208.189.000,35.003.000,2.572.500,-

94,59 82,52 99,71


147.801.000,337.835.000,87.638.000,-

85.829.244,219.486.500,78.091.509,-

58,07 64,97 89,11


20.151.000,-

19.948.500,-

99,00

Sekretariat

119.650.000,18.300.000,-

99.568.000,18.250.000,-

98,24 99,73

Sekretariat Sekretariat

217.740.000,-

207.121.000,-

95,12

Bid. Binkesra

3.716.000,-

3.588.000,-

96,58

Sekretariat

91.311.000,-

85.179.450,-

93,28

Bid. PI

- Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sasaran 2 : Terwujudnya pengisian formasi yang sesuai dengan beban tugas dimasing-masing SKPD Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur - Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah Sasaran 3 : Terwujudnya pegawai yang profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Penempatan PNS

159.557.000,-

140.281.188,-

87,92

Bid. Binkesra

322.323.000,-

41.682.778,-

12,93

Bid. Pengembangan

350.860.000,-

293.282.758,-

83,59

Bid. Mutasi KP & Pensiun

6.100.000,85.000.000,-

376.300,71.362.724,-

6,17 83,96

Bid. Binkesra

52.437.000,-

5.274.000,-

10,06

Bid. Binkesra

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyusunan Instrumen Analisis Jabtan PNS - Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS - Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi


34

ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp)

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN

REALISASI TAHUN 2014 (Rp)

%

Koordinator

Sasaran 4 : Terwujudnya pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Program Pendidikan Kedinasan - Pendidikan Penjenjangan Struktural

975.292.000,-

932.527.000,-

95,62

Bid. Pengembangan

- Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

200.880.000,-

195.885.000,-

97,51

Bid. Pengembangan

3.810.000,-

690.000,-

18,11

Bid. Pengembangan

59.210.000,940.000,-

23.029.500,100.000,-

38,89 10,64

Bid. PI Sekretariat

968.990.000,-

900.987.650,-

92,98

Bid. Pengembangan

351.256.000,-

297.277.991,-

84.63

Bid. Pengembangan

19.900.000,14.960.000,-

19.000.000,0

95,48 0

Bid. Pengembangan Bid. Pengembangan

491.214.000,-

400.668.500,-

81,57

Bid. Pengembangan

89.800.000,-

76.640.900,-

85,35

Bid. Binkesra

5.813.930.000,-

4.774.595.140,-

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Sasaran 5 : Terwujudnya Pegawai yang berkualitas Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar - Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN - Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Sasaran 6 : Terwujudnya PNS yang berdisiplin Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS JUMLAH TOTAL


82,12

35

BAB IV PENUTUP 4.1. Simpulan Pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015, baik yang dibiayai dengan anggaran belanja langsung maupun anggaran belanja tidak langsung APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan cukup lancar dan sukses. Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mendukung dan merealisasikan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali yaitu “ Terlaksananya Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Boyolali yang Profesional dan Amanah ”. Secara garis besar keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 dapat dikelompokan dalam 8 (delapan) program untuk mencapai 6 (enam) sasaran, pertama Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat waktu, kedua Terwujudnya pengisian formasi sesuai dengan beban tugas dimasing-masing SKPD, ketiga Terwujudnya pegawai yang profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, keempat Terwujudnya pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kelima Terwujudnya pegawai yang berkualitas dan keenam Terwujudnya PNS yang berdisiplin. Secara umum hasil pencapaian kinerja Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebesar 81,98 % termasuk dalam katagori berhasil.

4.2. Saran Untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali diperlukan upaya-upaya sebagai berikut : 1. Koordinasi yang lebih baik antar bidang dan sekretariat dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali untuk peningkatan kinerja sehingga mutu pelayanan bidang kepegawaian dapat ditingkatkan. 2. Perlu adanya persamaan persepsi antara SKPD dan Badan Kepegawaian Daerah menyangkut segala kebijakan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. 3. Optimalisasi fungsi tehnologi informasi yang telah dimiliki BKD untuk mendukung peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan kepegawaian. 4. Peningkatan kualitas perencanaan berkaitan dengan penyusunan anggaran agar lebih efisien dalam pendanaan setiap kegiatan. Strategi pemecahan masalah dan langkah antisipatif yang akan dilaksanakan adalah : 1. Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat tentang citra aparatur, terutama SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka perlu peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan disiplin, peningkatan etos kerja, peningkatan etika dan moralitas kerja aparatur dan penerapan atau pemanfaatan tehnologi informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali. 2. Peraturan-peraturan kepegawaian yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, peraturan yang terdapat muatan penafsiran yang subjektif maupun peraturanperaturan yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan baru, perlu dikaji ulang dan diperbaharui. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – BKD Boyolali Tahun 2015

36

3. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah, seyogyanya dialokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM yang lebih memadai. 4. Kegiatan

yang

pelaksanaannya

tergantung

kebijakan

Pemerintah

Pusat

perlu

melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat/provinsi sehingga dapat menghasilkan sinkronisasi kebijakan sehingga perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai jadwal untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal.

Demikian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 kami susun, semoga dalam penyusunan di tahun-tahun mendatang dapat lebih baik.


37

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Recommend Documents