LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016
i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaiana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masingmasing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance,
yaitu
terwujudnya
transparansi
dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Tahun 2015 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali di tahun selanjutnya serta dapat mendorong
peningkatan
kinerja
para
penyelenggara
pemerintahan
daerah
dalam
mewujudkan visi - misi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya kepada kita semua, Amin. Boyolali,
Pebruari 2016
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI
EL. RUSDIJANTI HL, SH Pembina Utama Muda NIP. 19600530 198802 2 002 ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Gambaran Organisasi
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1
Perencanaan Strategis Organisasi
2.2
Perjanjian Kinerja
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1
Capaian Kinerja Organisasi
3.2
Realisasi Anggaran
PENUTUP 4.1
Simpulan
4.2
Saran
DAFTAR LAMPIRAN A
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
B
Piagam Penghargaan
c
Rencana Strategis
D
Indikator Kinerja Utama
E
Rencana Kinerja Tahunan
F
Penetapan Kinerja
G
Pengukuran Kinerja
iii
LAMPIRAN
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2015, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali,
wajib menyusun LKjIP. Selain itu,
informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali,mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan . Visi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali 2011-2015 adalah “Unggul Dalam Kualitas, Santun
Dalam Pelayanan “: Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2015 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali melaksanakan 6 (enam) program dengan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.804.455.000,00 (satu milyar delapan ratus empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 5 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 5 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100,75%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja lebih dari 100% sehingga dikategorikan sangat baik, dan 3 (tiga) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 100% sehingga dikategorikan baik. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran : 1.
Sasaran “Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap ” capaian kinerjanya 98,97%;
2.
Sasaran “Meningkatnya pengendalian tata ruang” capaian kinerjanya 104,72%;
3.
Sasaran “Tersedianya sarana prasarana dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri dan perdagangan” capaian kinerjanya 100,07%;
4.
Sasaran “Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal” capaian kinerjanya 100%;
5.
Sasaran “Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah” capaian kinerjanya 100%;
Secara keseluruhan, capaian kinerja dari sasaran strategis sebesar 100,75% (kategori sangat baik). Sedangkan pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 1.804.455,00 terealisasi Rp. 1.487.909.958,00 dengan penyerapan sebesar 82,46% atau efisiensi sebesar 17,54%. Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali maka meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pelayanan prima serta pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online. . Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu lebih baik dan akuntabel
antara lain melakukan re-orientasi
terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta
berorientasi kepada hasil (result oriented governement).
Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masingmasing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2015 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain
yaitu
Indikator Kinerja Utama (IKU),
RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu ) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu; 3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu antara lain : 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2.
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
3.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015;
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;
6.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015.
1.2.
Gambaran Organisasi Gambaran umum Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. 1.2.1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Sedangkan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (sesuai Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali), adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
daerah
di bidang
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; d. penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.2.2
Struktur Organisasi Organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Boyolali dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali terdiri dari : 1. Kepala. 2. Sekretariat terdiri dari: LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Pengaduan. 3. Bidang Penanaman Modal terdiri dari: a. Subbidang Pengendalian; dan b. Subbidang Promosi dan Kerjasama. 4. Bidang Pelayanan Perizinan Investasi. 5. Bidang Pelayanan Perizinan Non Investasi. 6. Kelompok Jabatan Fungsional. . Gambar struktur organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali sebagaimana Lampiran I.
1.2.3
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Aspek-aspek strategis Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Boyolali diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2011-2015, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali, yaitu : 1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah; 2. Tersedianya informasi peluang usaha unggulan; 3. Meningkatkan citra Kabupaten Boyolali sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan mendorong minat calon investor untuk berinvestasi di KabupatenBoyolali; 4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam meningkatkan pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; 5. Menyusunan dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi; 2. Keterbatasan kemampuan SDM
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.
Perencanaan Strategis Organisasi Visi dan misi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut: a.
Visi Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011–2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah “Unggul Dalam Kualitas, Santun Dalam Pelayanan “.Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya pelayanan perizinan yang baik meliputi mudah, murah, transparan dan akuntabel. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan kualitas yang baik dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di lingkungan Kabupaten Boyolali serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator pelayanan perizinan dan penanaman modal.
b.
Misi Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat khususnya pelayanan perizinan. Misi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 2. Meningkatkan citra aparatur
pemerintah dengan memberikan pelayanan mudah,
cepat,transparan, murah dan memberikan kepastian hukum.. Misi ini menjamin penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan dan penanaman modal dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, sehingga ada upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Selain itu
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
dan
penanaman
modal
harus
dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik kepada semua pihak sesuai peraturan perundangundangan. 3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang pelayanan umum Misi ini merupakan upaya BPMP2T mendukung visi dan misi Kabupaten Boyolali 2011-2015 yang menitikberatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan investasi di daerah yang diharapkan dapat menggerakan dan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2015
meningkatkan
perekonomian
masyarakat
Kabupaten
Boyolali secara
keseluruhan.
Dukungan tersebut berupa penyiapan SDM yang professional dalam hal pelayanan perizinan dan penanaman modal. SDM sebagai pelaksana pelayanan perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalismenya guna mendukung semua tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kemampuan dan profesionalisme yang berkualitas merupakan syarat terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik 4. Meningkatkan iklim kondusif kepada investor/ penanam modal Misi ini menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah merupakan upaya untuk mendukung Visi Misi Bupati yang lebih Pro investasi
Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai sasaran strategis : 1. Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap; 2. Meningkatnya pengendalian tata ruang; 3. Tersedianya sarana prasarana dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi sektor industry dan perdagangan; 4. Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal; 5. Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah;
Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 15 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2015
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali 2011-2015 dengan mengambil target tahun 2015.
2.2.
Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015. Perjanjian Kinerja meliputi 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut : 1. Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap; 2. Meningkatnya pengendalian tata ruang; 3. Tersedianya sarana prasarana dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi sektor industry dan perdagangan; 4. Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal; 5. Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah;
Berikut Perjanjian Kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Tahun 2015 :
. Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja BPMP2T Kab Boyolali Tahun 2015
No 1
1
Sasaran Strategis 2
Indikator kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran
Koordinator
4
5
6
7
3
Meningkat nya Realisasi Persentase Investasi peningkatan nilai Secara realisasi investasi Bertahap Cakupan usaha perdagangan dan usaha industri yang telah memiliki SIUP
1. Program 29 %
Peningkatan
Iklim
Investasi
Dan
Realisasi Investasi. 28
a) Penyederhanaan Prosedur Perizinan
Dan
Peningkatan Pelayanan
Cakupan usaha 0,5 perdagangan dan usaha industri yang telah memiliki SIUI
Penanaman Modal b) Pengembangan Sistem
Persentase 100 % pelayanan terpadu satu pintu / one stop service yang memenuhi standar waktu pelayanan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2015
376.145.750 Bidang Pelayanan Perizinan Investasi Dan Bidang Pelayanan Perizinan Non Investasi
Informasi
Penanaman Modal
326.147.350 Subbagian Humas , Informasi dan Pengaduan
No 1
Sasaran Strategis 2
Indikator kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran
Koordinator
4
5
6
7
3
yang ditetapkan SOP
telah dalam
c) Kajian
Kebijakan
49.880.500
Penanaman
2
Meningkat nya Pengenda lian Tata Ruang
Persentase pelayanan terpadu satu pintu / one stop service yang memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP
100 %
Tersedianya pusat informasi investasi
100 %
Rasio Bangunan/rumah ber IMB
Modal
d) Monitoring, Evaluasi
65.599.000 Dan
Pelaporan
3,6
3 Tersedianya sarana prasarana dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri dan perdagangan
Meningkatnya mutu pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan usaha
82 Skor
817.772.600
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2015
No 1
Sasaran Strategis 2
Indikator kinerja 3
Target
Program / Kegiatan
Anggaran
Koordinator
4
5
6
7
2. Program Meningkat nya Realisasi Investasi Secara Bertahap
Kepesertaan promosi investasi baik regional maupun nasional
2 kali
Peningkatan Promosi
Dan
Bidang Penanaman Modal
Kerjasama Investasi: 100 %
Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
a)
Penyelenggaraan
174.240.000
Pameran Investasi; b)
Peningkatan
27.397.500
Kegiatan Pemantauan, Pembinaan
dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal c)
Koordinasi
23.684.000
Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal. d)
Peningkatan
22.649.000
fasilitasi Terwujudnya kerjasama strategis
antara
usaha besar dan Usaha
Kecil
Menengah
247.970.500
Jumlah
1.065.743.100
Sumber : BPMP2T Kab Boyolali, 2015 Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.845.500.000,00 yang selangkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja BPMP2T Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Perubahan (terlampir). LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2015
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan kewajiban Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen
Penetapan Kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Tahun 2015. a.
Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
b.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2015, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1.
Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus : Capaian Indikator Kinerja
2.
=
Realisasi Rencana
X 100%
Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus : Capaian Indikator Kinerja
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
=
Rencana – (Realisasi-Rencana) Rencana
X 100%
Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a.
Lebih dari 100 %
= Sangat Baik (A)
b.
76% sampai 100%
= Baik (B)
c.
56% sampai 75 %
= Cukup (C)
d.
Kurang dari 55 %
= Kurang (K)
Capaian kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2015 disajikan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.
A.
Sasaran 1
: Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator kinerja 1 1 Persentase peningkatan
Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun Tahun tahun Tahun gori 2015 2015 2011 2012 2013 2015 2015 2015 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 persen 26 26 19,5 21,4 63 59,9 29 24,6 84,82 B
nilai realisasi investasi
2 Cakupan usaha
27
27
14,16
22,48
30,3
36,2
28
42,1
150
A
1
1
0,1
0,2
0,25
0,28
0,5
0,29
58
C
persen
100
100
100
100
100
100
100
100
100
B
persen
100
100
100
100
100
100
100
100
100
B
kali
10
10
2
2
3
2
2
perdagangan dan usaha industri yang telah memiliki SIUP
3 Cakupan usaha perdagangan dan usaha industri yang telah memiliki SIUI 4 Persentase pelayanan terpadu satu pintu / one stop service yang memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP 5 Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 6. Kepesertaan promosi investasi baik regional maupun nasional
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
2
100
B
Indikator kinerja 1 7 Tersedianya pusat
Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun Tahun tahun Tahun gori 2015 2015 2011 2012 2013 2015 2015 2015 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B
informasi investasi
Rata – rata
98,97
Sumber : Analisis BPMP2T Kab. Boyolali, 2016
Capaian kinerja meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 96,68 % (kategori baik) terdiri dari 5 (lima) indikator kategori baik (71,42 %), 1 (satu) indikator kategori sangat baik (14,28%) dan 1 (satu) indikator kategori cukup (14,28) . Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator
1.
Persentase peningkatan nilai realisasi investasi. a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan terjadinya peningkatan realisasi investasi pada tahun 2015, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya iklim investasi yang kondusif DI Kabupaten Boyolali. Berikut tabel peningkatan realisasi peningkatan investasi di Kabupaten Boyolali.
Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi s/d Tahun 2015
Tahun
2010
Jumlah Akumulasi Investor Jumlah Masuk Investor
Nilai Realisasi Investasi per Tahun (Rp)
Akumulasi Jumlah Investasi (Rp)
Prosentase tiap tahun 12,8
768 860
1.857 2.717
153.452.340.100 252.495.440.608
1.294.848.410.750 1.547.189.705.358
2012
1.057
3.774
331.754.000.000
1.878.943.705.358
21,44
2013
939
4.713
1.198.474.387.600
3.087.408.092.958
63,78
2014
807
5.520
1.850.394.000.000
4.927.802.092.958
59,9
2015
941
6.461
1.213.545.000.000.
6.141.347.092.958
24,6
2011
19,5
Keterangan : Kurs Dollar 12.000 rupiah. Sumber data : BPMP2T
Dilihat dari capaian target RPJMD pada tahun 2015 maka capaian target RPJMD sampai dengan tahun 2015 maka peningkatannya mencapai 474 %, dari kondisi investasi semula di tahun 2010 sebesar Rp 1.294.848.410.750 meningkat pesat di tahun 2015 menjadi Rp 6.141.347.092.958.Hal ini disebabkan oleh iklim investasi yang kondusif yang terjadi di Kabupaten Boyolali, yaitu adanya regulasi yang menunjang investasi dan persyaratan perizinan yang mudah, sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya di Boyolali.
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
B
b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
c. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Boyolali yang dilakukan di beberapa perusahaan, selain itu juga melakukan koordinasi penanaman modal dengan dunia usaha dan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Boyolali.
2.
Cakupan usaha perdagangan dan usaha industri yang telah memiliki SIUP a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh adanya sosialisasi tentang perizinan SIUP, serta adanya kemudahan dalam mengurus izin SIUP agar lebih efisien, efektif, mudah,transparan dan akuntabel, Sosialisasi dilakukan di Radio dan di website BPMP2T.Selain itu sosialisasi diadakan di kecamatan. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target c. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini yaitu melakukan pemrosesan terhadap permohonan izin SIUP sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, yaitu selama 3 hari, setelah berkas komplet dan benar.
3.
Cakupan usaha perdagangan dan usaha industri yang telah memiliki SIUI. a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh adanya sosialisasi tentang perizinan SIUP, serta adanya kemudahan dalam mengurus izin SIUP agar lebih efisien, efektif, mudah,transparan dan akuntabel, Sosialisasi dilakukan di Radio dan di website BPMP2T.Selain itu sosialisasi diadakan di kecamatan, tetapi ada beberapa masalah yang terkait dengan target RPJMD yaitu untuk indikator ini belum bisa mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kurangnya
kesadaran pelaku dunia usaha untuk mengurus perizinan SIUI.
Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah selalu memberikan sosialisasi tentang perizinan SIUI. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target c. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini yaitu melakukan pemrosesan terhadap permohonan izin SIUI sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, yaitu selama 3 hari, setelah berkas lengkap dan benar. LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
4.
Persentase pelayanan terpadu satu pintu / one stop service yang memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP. a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan karena pelayanan perizinan yang ada di BPMP2T diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam SOP. Perizinan yang memerlukan cek lokasi standar waktu yang ditetapkan dalam SOP yaitu 7 hari, sedangkan Perizinan yang tidak memerlukan cek lokasi standar waktu yang ditetapkan dalam SOP yaitu 3 hari, setelah berkas permohonan lengkap dan benar..Manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat akan memperoleh perizinan dengan cepat dan mudah. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target. c. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan team teknis
SKPD terkait sesuai dengan permohonan yang diajukan, kemudian
mengadakan cek lokasi perizinan. Perizinan diselesaikan di BPMP2T sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan.
5.
Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan telah dilakukan penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu, yaitu penerapan SPIPISE pada Izin Usaha Dan Izin Prinsip di atas 500 Juta, sesuai dengan Perka BKPM. . b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah : Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target, yaitu menggunakan sarana internet untuk melaksanakan capaian target c. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan melakukan melakukan pelatihan SDM yang ada untuk menerapkan SPIPISE.
6.
Kepesertaan promosi investasi baik regional maupun nasional a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan telah dilaksanakan promosi investasi baik regional maupun nasional sebanyak 2 kali, yaitu pameran AITIS di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Mei 2015, pameran CJIBF di Surakarta pada tanggal 20-21 Oktober 2015. Manfaat dari promosi investasi tersebut yaitu
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
untuk meningkatkan investor di Boyolali dari luar daerah, terjalinnya kerja sama promosi dan potensi investasi antar daerah. b. Efisiensi sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk
aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target c. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun ada hal yang perlu dievaluasi yaitu meningkatkan koordinasi dengan UMKM untuk diajak turut serta dalam promosi investasi.
7.
Tersedianya pusat informasi investasi a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan telah adanya informasi investasi berupa peluang investasi di Kab Boyolali yang tercetak di leaflet yang dibagikan dalam setiap mengikuti promosi investasi.Selain itu informasi investasi juga ada di website BPMP2T.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target c. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan melakukan koordinasi yang terkait dengan investasi, kaitannya dengan tata ruang wilayah.
B.
Sasaran 2
: Meningkatnya pengendalian tata ruang
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator kinerja 1 1 Rasio bangunan /
Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori 2015 2015 2011 2012 2013 2015 2015 2015 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 persen
3
3
0,49
1,01
3,25
3,48
3,6
3,77
104,72
A
104,72
A
rumah ber IMB
Rata – rata
Sumber : Analisis BPMP2T Kab. Boyolali, 2016
Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 104,72 % (kategori sangat baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator : 1. Rasio bangunan / rumah ber IMB
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dicapai dengan memproses ijin IMB yang ada. Berkas permohonan IMB yang benar dan lengkap diproses sesuai dengan SOP, sehingga ijin IMB bisa diterbitkan. b. Efisiensi sumber daya yang dilakukan adalah dengan : - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
c. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan melakukan cek lokasi permohonan IMB serta memproses ijin IMB. .
C.
Sasaran 3
: Tersedianya sarana prasarana dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri dan perdagangan
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori 2015 2015 2011 2012 2013 2015 2015 2015 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indikator kinerja 1 1 Meningkatnya mutu
Skor
90
90
91,28
72,43
80,55
81,51
82
82,06
100,07
A
100,07
A
pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan usaha
Rata – rata
Sumber : Analisis BPMP2T Kab. Boyolali, 2016
Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100% (kategori baik) . Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 :
1.
Meningkatnya mutu pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan usaha. a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini karena keberhasilan BPMP2T dalam meningkatkan mutu pelayanan yang ada, mulai dari sarana dan prasarana serta SDM yang ada. Dengan adanya aplikasi pelayanan perizinan maka pelayanan akan dapat optimal, serta dengan fasilitas gedung yang semakin baik menambah pelayanan yang ada. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target. c. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan telah dilakukannya penilaian IKM di
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
BPMP2T. Sehingga dapat diketahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPMP2T yang pada ujungnya untuk meningkatkan mutu pelayanan yang ada di BPMP2T. Penilaian IKM yang ada digunakan sebagai bagian evaluasi bagi BPMP2T..
Sasaran 4
:
Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang
optimal Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Indikator kinerja 1
Realisa Target Target Realisasi Realisasi Realisasi si Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori 2015 2015 2011 2012 2013 2015 2015 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tercukupinya sarana
persen
100
-
100
100
100
100
100
100
100
B
pelayanan administrasi perkantoran 2 Tercukupinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor
persen
100
-
100
100
100
100
100
100
100
B
Rata – rata
100
Sumber : Analisis BPMP2T Kab. Boyolali, 2016 Capaian kinerja meliputi 1 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 per indikator : 1.
Tercukupinya sarana pelayanan administrasi perkantoran a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan telah dilaksanakan sarana administrasi perkantoran seperti tersedianya ATK, Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik, Cetak dan penggandaan,serta terselenggaranya rapat-rapat koordinasi. b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara menggunakan anggaran yang ada untuk aktifitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target. c. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
2.
Tercukupinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara menggunakan anggaran yang ada untuk aktifitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target.Sementara dalam pelaksanaan kegiatan ini dalam hal pengadaan barang mengandalkan pihak ketiga; c. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
B
D.
Sasaran 5
: Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Indikator kinerja
Realisasi Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Tahun Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun 2014 Tahun tahun Tahun gori 2015 2015 2011 2012 2013 2015 2015 2015
1
2
1 Terwujudnya sumber
3
persen
100
4
5 -
100
6 100
7
8
9
10
11
12
100
100
100
100
100
B
100
B
daya manusia yang berdaya saing
Rata – rata
Sumber : Analisis BPMP2T Kab. Boyolali, 2016
Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 % (kategori Baik) terdiri dari, 1 (satu) indicator. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 5 per indikator : 1.
Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan telah dilaksanakan beberapa pelatihan yang diselenggarakan di BPMP2T, diantaranya pelatihan investasi , pelatihan penanaman modal dan SPM Penanaman Modal,yang diselenggarakan di BPMP2T, dengan narasumber dari BPMD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu untuk meningkatkan sumber daya saing SDM yang ada telah dikirim beberapa karyawan BPMP2T untuk mengikuti pelatihan PTSP yang diselenggarakan BKPM Pusat di Jakarta. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target. c. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan yang ada bisa terlaksana karena adanya kooerdinasi yang baik antara BPMP2T dengan BPMD Provinsi Jawa Tengah dan dengan BKPM Pusat.Koordinasi dengan instansi vertical sangat diperlukan dalam meningkatkan SDM di bidang penanaman modal. Berdasar uraian tersebut diatas, capaian kinerja sasaran 1 “Meningkatnya
pengendalian tata ruang” paling tinggi yaitu sebesar 125,6 % . Berikut capaian kinerja per sasaran :
Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran Capaian No.
Sasaran
Kinerja 2015 (%)
1.
Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap
2.
Meningkatnya pengendalian tata ruang
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
98,97 104,72
Tingkat Keberhasilan Baik Sangat Baik
Capaian No.
Sasaran
Kinerja 2015 (%)
3.
Tersedianya sarana prasarana dan terciptanya iklim
Tingkat Keberhasilan
100,07
Sangat Baik
100
Baik
100
Baik
usaha yang kondusif bagi sektor industri dan perdagangan 4.
Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal
5.
Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah
Sumber : Analisis BPMP2T Kabupaten Boyolali, 2016.
Ada beberapa indikator kinerja yang perlu mendapat perhatian dan apresiasi, yaitu indikator yang capaian kinerjanya baik dan yang sangat baik, sebagai berikut :
Tabel 3.8. Capaian Kinerja yang Sangat Baik di atas 100% No
Indikator
Target
realisasi
Capaian
Keterangan
1
Cakupan usaha perdagangan dan usaha industri yang telah memiliki SIUP
Satuan
28
42,1
150
2
Rasio bangunan / rumah ber IMB
3,6
3,77 %
104,72
3
Meningkatnya mutu pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan usaha
82
82,06
Cakupan usaha perdagangan yang telah memiliki SIUP yaitu jumlah Usaha perdagangan yang telah mempunyai SIUP dibagi jumlah usaha perdagangan pada tahun 2015, yaitu 4427 / 10500 = 42,1 % Rasio bangunan / Rumah ber IMB pada tahun 2015 yaitu jumlah rumah ber IMB sampai 2015 / jumlah rumah permanen di Kab Boyolali tahun 2015 yaitu 4038 / 107.095 = 3,77 % Dari penilaian IKM yang dibagikan terhadap pemohon didapat nilai IKM pada tahun 2015 sebesar 82,06 sedangkan target yang ditetapkan sebesar 82, jadi capaiannya sebesar 100, 07 %. Dari penilaian IKM bisa dijadikan acuan untuk menentukan mutu pelayanan perizinan yang ada di BPMP2T
Skor
100,07
Tabel 3.9 Capaian Kinerja yang Baik ( 75% - 100 ) No
Indikator
1
Persentase peningkatan nilai realisasi investasi
2
Persentase pelayanan terpadu satu pintu / one stop service yang memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
Satuan
Target
realisasi
Capaian
Keterangan
Persen
29
24,6
84,82
Adanya peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.213.545.000.000, sedangkan nilai investasi pada tahun 2014 sebesar Rp 4.927.802.092.958, jadi ada peningkatan sebesar 24,6 % Telah terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
persen
100
100
100
No
Indikator
Satuan
Target
3
Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepesertaan promosi investasi baik regional maupun nasional
persen
100
kali
2
5
Tersedianya pusat informasi investasi
persen
100
100
100
6
Tercukupinya sarana pelayanan administrasi perkantoran
persen
100
100
100
Telah tercukupinya sarana administrasi perkantoran yaitu berupa ATK, Cetak dan penggandaan, makan minum rapat, serta rapat koordinasi
7
Tercukupinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor
persen
100
100
100
Telah tercukupinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, yaitu berupa kegiatan pemeliharaan kantor serta adanya pengadaan barang kantor.
8
Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing
persen
100
100
100
Adanya pelatihan- pelatihan investasi yang dilaksanakan di BPMP2T berkoordinasi dengan BPMD Provinsi Jawa Tengah.
4
realisasi 100
Capaian 100
Keterangan Telah diterapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)yaitu untuk ijin Izin Usaha dan Izin Prinsip di atas 500 juta rupiah.
2
100
Telah dilaksanakan promosi investasi baik regional maupun nasional sebanyak 2 kali yaitu pameran AITIS di Jakarta pada tanggal 13 s/d 15 Mei 2015, pameran CJIBF pada tanggal 20 – 21 Oktober 2015 di Solo. Adanya pusat informasi investasi yaitu berupa informasi potensi investasi di Kabupaten Boyolali yang ada di website BPMP2T dan leaflet yang dibagikan saat pameran.
Tabel 3.10 Capaian Kinerja yang Cukup ( 56% - 75 ) No
Indikator
1
Cakupan usaha perdagangan dan usaha industri yang telah memiliki SIUI
Satuan
Target
realisasi
Capaian
Keterangan
0,5
0,29
58
Usaha Industri yang telah mempunyai Ijin SIUI dibagi jumlah industry yang ada di Boyolali Tahun 2015 yaitu 1788 / 6050 = 0,29
Selain keberhasilan yang ditunjukkan dengan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja, ada keberhasilan lain yang dapat menunjukkan keberhasilan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali yaitu dengan diperolehnya penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, yaitu termasuk dalam
nominasi TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik. Hal ini menunjukkan kinerja BPMP2T LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
dalam hal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah diakui oleh Pusat.Selain itu sebagai SKPD pendapatan dalam hal memenuhi target pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp 4.700.000.000 bisa tercapai sebesar Rp 4.970.512.700 Pendapatan BPMP2T diperoleh dari hasil retribusi IMB dan HO. 3.2
Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran BPMP2T Kabupaten Boyolalai pada tahun 2015
sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 1.804.455.000,00 terealisasi Rp. 1.487.909.958,00 dengan penyerapan sebesar 82,46 % atau terjadi efisiensi anggaran sebesar 17,54 %.
Tabel 3.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran No
Sasaran Strategis
Program / Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
1
Meningkatnya realisasi
investasi
secara bertahap Meningkatnya pengendalian tata ruang
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal Kajian Kebijakan Penanaman Modal
326.147.350
298.348.950
91
376.145.750
310.551.050
83
49.880.500
47.535.000
95
65.599.000
59.694.000
91
27.397.500
18.328.750
67
174.240.000
132.813.066
76
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
23.684.000
4.725.000
20
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
22.649.000
9.196.750
41
2.025.000
1.366.470
67
Penyediaan. Jasa Kom, Sumber daya air dan listrik
99.200.000
75.814.154
76
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
43.240.000
43.200.000
99
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 2
Tersedianya prasarana
sarana dan
terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi sektor 3
4
industri dan perdagangan
Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal Penyelenggaraan Pameran Investasi
Penyediaan Jasa Surat menyurat 5
Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
No
Sasaran Strategis
Program / Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
22.400.000
14.453.000
65
23.826.250
23.569.100
99
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Telepon
23.052.500
19.560.200
85
3.404.650
3.292.000
97
Penyediaan peralatan rumah tangga Peny bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
19.626.500 3.580.000
15.684.400 2.959.300
80 83
26.090.000
20.223.600
78
Rapat Koord. Dan Konsultasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
150.720.000
134.572.000
89
105.825.000
103.291.500
62.130.450 78.727.450
56.937.000 40.138.368
92 51
39.948.100
30.664.500
77
29.520.000
19.168.300
65
4.248.000
1.314.500
31
307.000
301.000
98
534.000
0
0
307.000
208.000
68
1.804.455.000
1.487.909.958
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran JUMLAH
98
82,46
Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung BPMP2T Bulan Desember 2015.
LKjIP BPMP2T Kabupaten Boyolali 2015
BAB IV PENUTUP
1.1.
Simpulan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015. Pada tahun 2015, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Dari 5 (lima) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penatapan Kinerja Perubahan (Perjanjian Kinerja) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Tahun 2015 dan Renstra BPMP2T, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : a.
Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik)
: 3 (tiga) indikator (25%);
b.
Capaian 75% sampai 100% (Baik)
: 8 (delapan) indikator (66,6%);
c.
Capaian 56% sampai 75% (Cukup)
:
1 (satu) indikator (8,4%);
Secara keseluruhan capaian kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebesar 100,75 % dengan kategori sangat baik. Sedangkan pembiayaaan program/ kegiatan untuk mewujudkan target kinerja dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 terealisasi 82,46% atau efisiensi sebesar 17,54%.
1.2.
Saran
Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali, yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : a.
meningkatkan kualitas SDM dalam hal PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
b.
meningkatkan pelayanan prima dalam hal PTSP;
c.
meningkatan pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online.
Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel
ada beberapa yang perlu
ditindaklanjuti, antara lain : a.
melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
b.
meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2015
c.
memanfaatkan
hasil
evaluasi
kinerja
sebagai
bahan
perbaikan
pelaksanaan
program/kegiatan; d.
memberdayakan sumber daya yang ada di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu secara menyeluruh, efektif, dan efesien;
e.
menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/ Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.
Boyolali,
Pebruari 2016
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI
El.RUSDIJANTI. HL,SH Pembina Utama Muda NIP. 19600530 198802 2 002
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2015
