LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA TAHUN 2016

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Jl. Pemuda No. 2 Salatiga

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016 dapat tersusun. LKjIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016 bertujuan memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan

bagi

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

dan

Penanaman Modal Kota Salatiga untuk meningkatkan kinerja. LKjIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016 ini dapat dijadikan pedoman yang berarti.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA,

PRIYONO SOEDHARTO, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19570704 198603 1 010


DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 1.1. Dasar Pembentukan .............................................................. 1 1.2. Landasan Hukum.................................................................. 1 1.3. Gambaran Umum Organisasi ................................................ 2 1.4. Sumber Daya Manusia .......................................................... 4 1.5. Isu Strategis .......................................................................... 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................. 6 2.1. Perencanaan Strategis ........................................................... 6 2.1.1. Pernyataan Visi ........................................................... 6 2.1.2. Pernyataan Misi ........................................................... 7 2.1.3. Tujuan dan Sasaran .................................................... 9 2.1.4. Strategi dan Kebijakan .............................................. 10 2.1.5. Program dan Kegiatan ............................................... 12 2.2. Ikhtisar Penetapan Kinerja .................................................. 14 2.2.1. Indikator Kinerja Utama ............................................ 14 2.2.2. Perjanjian Kinerja ...................................................... 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 16 3.1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................. 17 3.2. Realisasi Anggaran.............................................................. 24 BAB IVPENUTUP ................................................................................... 25 LAMPIRAN


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016 menyajikan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016 yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai. Analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Dari 5 indikator kinerja yang dapat diukur kinerjanya, sebanyak 3 indikator kinerja (60%) telah mencapai target, dan sebanyak 2 indikator kinerja (40%) tidak mencapai target sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga, dilakukan berbagai upaya perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan, antara lain : 1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu; 2. Peningkatan menunjang

kapasitas

sumber

keberhasilan

daya

manusia

pelaksanaan

aparatur

guna

keseluruhan

proses

penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu; 3. Penataan

dan

penyelenggaraan

penyempurnaan pelayanan

sistem

perizinan

aplikasi secara

dan

data

terpadu,

base

dengan

melakukan update sistem aplikasi; 4. Perbaikan sistem pengendalian internal pelayanan perizinan, dengan melakukan penerapan ISO; 5. Peningkatan

koordinasi

maupun vertikal;

dan

konsultasi

baik

secara

horizontal


6. Peningkatan fungsi-fungsi sumber daya manusia sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset;


BAB I PENDAHULUAN 1.1. DASAR PEMBENTUKAN Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kota

Salatiga,

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga, dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai

penyelenggara

Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu

(PTSP)

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, sedangkan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang penanaman modal yang pengelolaannya terintegrasi dengan BKPM dan PDPPM menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE). Oleh karena itu sesuai Peraturan Daerah tersebut diatas, dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.


1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016 dilandasi dasar hukum sebagai berikut: 1. Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

RI

Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. 7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. 1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Susunan organisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga, sebagai berikut: a. Kepala Badan; b. Sekretariat yang membawahi:  Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2


 Subbagian Keuangan; dan  Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perizinan yang membawahi:  Subbidang Perizinan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;  Subbidang Perizinan Perhubungan, Komunikasi Informatika dan Pariwisata. d. Bidang Perizinan Tertentu yang membawahi:  Subbidang Perizinan Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan;  Subbidang Perizinan Tata Ruang dan Pekerjaan Umum e. Bidang Penanaman Modal yang membawahi:  Subbidang Promosi, Informasi dan Kerjasama Penanaman Modal;  Subbidang

Pengembangan

dan

Pengendalian

Penanaman

Modal; f.

Bidang Pelayanan dan Pengaduan yang membawahi:  Subbidang Pengawasan dan Pengaduan  Subbidang Pelayanan Administrasi Perizinan Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal, yang menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;

3


b. Pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

urusan

Pemerintahan Daerah bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan, perizinan tertentu, pelayanan pengaduan dan penanaman modal; d. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan badan; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.4. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga per 31 Desember 2016 berjumlah 38 orang yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, sebagai berikut: a. Berdasarkan Golongan I II III IV

Golongan a b 2 15 4 1 Total

c 1 3 1

d 4 7 -

Jumlah 5 27 6 38

b. Berdasarkan Jabatan No. Jabatan 1 Eselon II 2 Eselon III 3 Eselon IV 5 Staf Total

Jumlah 1 5 9 23 38

c. Berdasarkan Pendidikan No. Pendidikan 1 S-3 2 S-2 3 S1/DIV 4 D III 5 SLTA 6 SLTP 7 SD Total

Jumlah 5 22 5 5 1 38 4


1.5. ISU STRATEGIS Permasalahan pelayanan perizinan terpadu merupakan “gap expectation” antara kinerja pelayanan perizinan terpadu yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal

pada

umumnya

timbul

dari

kekuatan

yang

belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang

yang

tidak

dimanfaatkan,

dan

ancaman

yang

tidak

diantisipasi. Perumusan permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pelayanan

perizinan

terpadu

dan

penanaman

modal

yang

teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Walikota. Permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif 2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (pelaku usaha) 3. Peningkatan tata kelola pelayanan perizinan 4. Peningkatan kualitas pegawai 5. Peningkatan dalam penerapan sistem teknologi informasi 6. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi 7. Pengembangan sarana dan prasarana

5


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 2.1.1. PERNYATAAN VISI Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga adalah: “TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM RANGKA MENDUKUNG RAMAH INVESTASI” Visi tersebut mengandung makna yang sangat mendalam, yakni: 1. Pelayanan: adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pelayanan administrasi yang disediakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 2. Perizinan: adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha; 3. Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu:

adalah

kegiatan

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat; 4. Iklim Investasi: adalah semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang, yang bisa memengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi; 5. Iklim Investasi yang baik adalah iklim investasi yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan tidak hanya bagi badan usaha saja.

6


2.1.2. PERNYATAAN MISI Misi yang dirumuskan dalam usaha mencapai Visi yaitu: 1. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Prinsip-prinsip Good Governance; 2. Meningkatkan Kegiatan Investasi. Penjelasan

makna

masing-masing

Misi

adalah

sebagai

berikut: a. Misi Pertama Hal ini mengandung maksud melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota

Salatiga

melaksanakan

menegaskan prinsip

komitmennya

penyelenggaraan

untuk

Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagai berikut: 1) Kesederhanaan,

prosedur

pelayanan

harus

dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit,

mudah

dipahami

dan

mudah

teknis

maupun

dilaksanakan; 2) Kejelasan dan kepastian dalam hal : a) Prosedur/tata cara pelayanan; b) Persyaratan,

baik

persyaratan

persyaratan administratif; c) Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab; d) Rincian biaya/tarif pelayanan termasuk tata cara pembayarannya. 3) Kepastian waktu, pemrosesan permohonan perizinan dan non-perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memerhatikan skala usaha pemohon; 4) Kepastian hukum, proses, biaya dan waktu wajib mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum

7


yang menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemiliknya; 5) Kemudahan akses, ditunjukkan dengan:  Ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat;  Layanan aparat yang responsif; 6) Kenyamanan, PTSP harus memiliki ruang pelayanan dan sarana pelayanan lainnya yang memadai sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pemohon. 7) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan:  Setiap petugas pelayanan memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik dalam hal tutur kata, raut muka maupun bahasa tubuh;  Setiap

petugas

memberikan

pelayanan

sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan; Petugas penilai teknis memberikan penilaian secara objektif

keputusan

berdasarkan

pandangan

keahliannya tersebut, secara jujur dan bertanggung jawab termasuk memberikan rekomendasi apakah izin yang dimohon dapat disetujui atau harus ditolak. b. Misi Kedua Hal ini mengandung maksud bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi sebagai langkah tindak lanjut percepatan penerapan standar pelayanan minimal di bidang penanaman modal yang merupakan salah satu kebijakan

prioritas

nasional

yang

perlu

mendapat

perhatian dan ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui kegiatan: a. Kebijakan penanaman modal; b. Kerjasama penanaman modal; 8


c. Promosi penanaman modal; d. Pelayanan penanaman modal; e. Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal; f.

Penyebarluasan,

pendidikan

dan

pelatihan

penanaman modal. Berdasarkan pelayanan

situasi,

perizinan

kondisi

terpadu

dan

satu

permasalahan

pintu

(PTSP)

dan

penanaman modal diatas dan sesuai dengan visi, misi dan program

Walikota

dan

Wakil

Walikota

Salatiga

yang

diselaraskan dengan prioritas peningkatan pelayanan PTSP dan penanaman modal, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu: 1. Belum tersusunnya dokumen perencanaan di bidang penanaman modal; 2. Belum tersedianya sistem informasi bagi penenam modal dalam mengambil keputusan investasi yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah; 3. Kurang optimalnya penerapan sistem teknologi informasi pelayanan perizinan terpadu; 4. Kurang

optimalnya

kualitas

SDM

dalam

bidang

manajemen perizinan; 5. Kurang optimalnya tata kelola PTSP; 6. Kurang optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan; 7. Kurang

optimalnya

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat (pelaku usaha); 8. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.

9


2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan

permasalahan,

dan

menangani

isu

strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai, yaitu: 1. Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan investasi; 2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan publik; 3. Menyelenggarakan PTSP yang akuntabel. Pernyataan

tujuan

tersebut

diterjemahkan

kedalam

sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Meningkatkan daya saing daerah. 2. Meningkatnya promosi peluang investasi. 3. Terjaminnya keamanan berusaha. 4. Meningkatnya pelayanan penanaman modal. 5. Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan PTSP. 6. Meningkatnya kinerja PTSP. 7. Meningkatnya profesionalisme PTSP. 8. Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan PTSP. 10


2.1.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk

mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan program-program yang dituangkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011-2016, maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif. 2. Meningkatkan upaya kegiatan promosi dan kerjasama investasi. 3. Meningkatkan kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah,

pengendalian

penanaman

modal,

dan

meningkatkan kualitas SDM. 4. Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan bidang penanaman modal. 5. Meningkatkan upaya kemudahan ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat. 6. Meningkatkan

tata

kelola

pelayanan

PTSP

melalui

pembinaan penyelenggaraan PTSP. 7. Meningkatkan kinerja pelayanan PTSP. 8. Optimalisasi akuntabilitas penyelenggara PTSP. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan pula, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota

Salatiga

merumuskan

beberapa

kebijakan

pada

Tahun 2011-2016, antara lain: 1. Penyusunan dokumen perencanaan bidang penanaman modal. 2. Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal.

11


3. Pengembangan sistem informasi penanaman modal. 4. Melakukan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi. 5. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah. 6. Koordinasi

antar

lembaga

dalam

pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/PMA. 7. Peningkatan

koordinasi

dan

kerjasama

di

bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. 8. Penyelenggaraan pameran investasi. 9. Pengembangan potensi unggulan daerah. 10. Peningkatan

kegiatan

pemantauan,

pembinaan

dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal. 11. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan penanaman modal. 12. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal. 13. Meningkatkan kegiatan pengelolaan data dan syatem informasi penanaman modal. 14. Pengembangan

aplikasi

sistem

informasi

pelayanan

perizinan terpadu. 15. Sosialisasi

penyelenggaraan

pelayanan

terpadu

satu

pintu. 16. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan. 17. Penerapan ISO. 18. Melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 2.1.5. PROGRAM DAN KEGIATAN 1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN UMUM 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 11 kegiatan, yaitu: 12


a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. c. Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional. d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. e. Penyediaan Alat Tulis Kantor. f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. i. Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-undangan. j. Penyediaan Makanan dan Minuman. k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 8 kegiatan, yaitu: a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. d. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/

Operasional. e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. f. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Gedung

Kantor. g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

13


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan, yaitu: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 7 kegiatan, yaitu: a. Peningkatan

Fasilitas

Terwujudnya

Kerjasama

Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah. b. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah. c. Koordinasi

antar

Lembaga

dalam

Pengendalian

Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN. d. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha. e. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. f. Peningkatan

Kualitas

SDM

Guna

Peningkatan

Pelayanan Investasi. g. Penyelenggaraan Pameran Investasi. 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi terdiri dari 3 kegiatan, yaitu: a. Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur. b. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal. 3) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 5 kegiatan, yaitu: a. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. b. Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. 14


c. Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelayanan

Perizinan Terpadu. d. Penerapan ISO. 2.2. IKHTISAR PENETAPAN KINERJA 2.2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk: 1. Menetapkan kinerja tahunan. 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran. 3. Menyusun dokumen penetapan kinerja. 4. Menyusun laporan kinerja pemerintah daerah. 5. Menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban. 6. Menyusun

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah. 7. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja. 8. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu: 1. Prosentase pelaku usaha yang mengisi LKPM. 2. Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP dibidang penanaman modal.

15


3. Prosentase implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 4. Lama proses perizinan. 5. Prosentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan. 6. Penerapan ISO. 7. Cakupan pelayanan perizinan yang sesuai dengan SOP. Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga, yaitu melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal. 2.2.2. PERJANJIAN KINERJA Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu. Tujuan penetapan kinerja, antara lain: a. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; c. sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; e. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga telah menyusun penetapan kinerja Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

16


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Indikator

kinerja

kegiatan

adalah

ukuran

kualitatif

dan

kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja

menjadi

dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran. Pada bagian ini akan diuraikan

capaian

kinerja

utama

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016 sebagai berikut : Sasaran 1 : Terjaminnya Keamanan Berusaha Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah pelaku usaha yang mengisi LKPM a. Target dan Realisasi Tahun 2016 Target jumlah pelaku usaha yang mengisi LKPM tahun 2016 sebesar 60% dapat tercapai sebesar 72,5%. Yaitu dari 40 pelaku usaha yang mempunyai izin usaha penanaman modal, sebanyak 29 pelaku usaha yang mengisi LKPM. b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu. Capaian kinerja tahun 2015 sebesar 77,5% dibandingkan dengan

capaian

tahun

2016

sebesar

72,5%,

sehingga

mengalami penurunan sebesar 5%. c. Perbandingan realisasi kinerja dengan perencanaan jangka menengah. Rencana kinerja jangka menengah pelaku usaha yang mengisi LKPM adalah 100%. Target pada tahun 2016 adalah 60% dapat tercapai sebesar 72,5% bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 77,5%. Apabila realisasi dibandingkan

17


dengan rencana jangka menengah maka capaiannya sebesar 72,5%. d. Membandingkan dengan capaian target nasional e. Penyebab kegagalan capaian kinerja tahun 2016 Indikator ini tidak tercapai karena masih ada pelaku usaha yang mempunyai izin usaha penanaman modal tidak mengisi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). f.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini sebesar 15,42% yaitu dengan capaian sebesar Rp. 9.799.100,- dari anggaran sebesar Rp. 11.585.000,-

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Program/kegiatan Peningkatan

kinerja

Promosi

ini

dan

didukung

Kerjasama

oleh

Program

Investasi

dengan

Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kesimpulan Sasaran 1 : 1. Capaian kinerja tahun 2016 dari Indikator Kinerja Utama jumlah pelaku usaha yang mengisi LKPM masuk dalam kategori berhasil. 2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama jumlah pelaku usaha yang mengisi LKPM masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal Indikator Kinerja Utama 1. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal a. Target dan Realisasi Tahun 2016 Target

terselenggaranya

pelayanan

perizinan

dan

non

perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang

18


penanaman modal tahun 2016 sebesar 100% dapat tercapai 67%. b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu. Capaian kinerja Tahun 2015 sebesar 100% dibandingkan dengan

capaian

Tahun

2016

sebesar

67%,

mengalami

penurunan yaitu sebesar 33%. c. Perbandingan realisasi kinerja dengan perencanaan jangka menengah. Rencana kinerja jangka menengah pada tahun 2016 untuk indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman

modal

dibandingkan

ini

dengan

sebesar rencana

100%. jangka

Apabila

realisasi

menengah

maka

capaiannya sebesar 67%. d. Membandingkan dengan capaian target nasional Untuk target nasional sebesar 100%, sesuai dengan capaian target pada tahun 2016 yaitu dari target 6 jenis perizinan dan non perizinan dapat dilayani sebanyak 4 jenis pelayanan. e. Penyebab kegagalan capaian kinerja tahun 2016 Indikator

ini

tidak

tercapai

karena

masih

kurangnya

pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan. f.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya Efisiensi atas penggunaan sumber daya dilakukan dengan meminimalkan biaya penyelesaian perizinan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian indikator layanan perizinan bidang penanaman modal tidak sesuai target, karena masih belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan proses perizinan. 2. Terimplementasikannya

sistem

pelayanan

informasi

dan

perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) 19


a. Target dan Realisasi Tahun 2016 Target terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada Tahun 2016 sebesar 100% hanya terealisasi sebesar 75%, jadi target tidak tercapai. b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun yang lalu Capaian kinerja tahun 2015 sebesar 25% dibandingkan dengan

capaian

tahun

2016

sebesar

75%,

sehingga

mengalami peningkatan sebesar 50%. c. Perbandingan realisasi kinerja dengan perencanaan jangka menengah. Pada dokumen Renstra, indikator ini pada tahun 2016 ditarget sebesar 100%, sedangkan realisasinya hanya sebesar 75%, sehingga tidak tercapai sesuai target. d. Membandingkan dengan capaian target nasional Target nasional Tahun 2016 sebesar 100%, yaitu sebanyak 4 perizinan yang dapat dilayani dengan menggunakan SPIPISE, tapi hanya terealisasi 3 perizinan. e. Penyebab kegagalan capaian kinerja tahun 2016 Pada tahun 2016 hanya terealisasi sebanyak 3 perizinan yang dapat

dilayani

menggunakan

SPIPISE

karena

mash

kurangnya pemahaman calon pemohon ijin. f.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya Sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan diantaranya

dengan

efisiensi

SDM

dalam

alur

proses

perizinan menggunakan SPIPISE. g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Kesimpulan Sasaran 2 : 1. Capaian kinerja tahun 2016 dari Indikator Kinerja Utama terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang 20


penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal dan terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) masuk dalam kategori berhasil. 2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari

Indikator

Kinerja

Utama

terselenggaranya

pelayanan

perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal dan terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Perizinan Daerah yang Mendukung Kegiatan Penanaman Modal Indikator Kinerja Utama 1. Lama Proses perizinan a. Target dan Realisasi Tahun 2016 Realisasi indikator lama proses perizinan pada tahun 2016 tercapai 100%, waktu yang dicapai untuk menyelesaikan perizinan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu Pada tahun 2015 capaian indikator ini sebesar 100%, sama dengan capaian tahun 2016. c. Perbandingan realisasi kinerja dengan perencanaan jangka menengah. Rencana kinerja jangka menengah lama proses perizinan tahun 2016 tercapai 100% tepat waktu, dan realisasi dari target ini adalah sebesar 100% pada tahun 2016. d. Membandingkan dengan capaian target nasional Target nasional Tahun 2016 sebesar 100%, permohonan perizinan dapat dilayani di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga tepat waktu sesuai dengan SOP.

21


e. Penyebab keberhasilan capaian kinerja tahun 2016 Penyebab perizinan

keberhasilan adalah

capaian

indikator

konsisitensi

terhadap

lama

proses

SOP

yang

diberlakukan terhadap setiap tahap pada masing-masing perizinan. f.


g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Program/kegiatan

kinerja

ini

didukung

oleh

Program

Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Kegiatan yaitu : - Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan - Sosialiasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 2. Prosentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan a. Target dan Realisasi Tahun 2016 Capaian target prosentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan tahun 2016 sebesar 100% dapat tercapai 100%. b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu Prosentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan pada tahun 2015 realisasi penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan sebesar 84,62% sedangkan capaian target tahun 2016 yaitu 100% dan dapat terealisasi 100%. c. Perbandingan realisasi kinerja dengan perencanaan jangka menengah Rencana kinerja jangka menengah prosentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan pada tahun 2016 sebesar 100% sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar 100%.

22


d. Membandingkan dengan capaian target nasional Target nasional tahun 2016 sebesar 100%, yaitu pengaduan perizinan dapat dilayani di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga dan dapat terealisasi, dengan terselesaikannya setiap pengaduan yang masuk. Sedangkan yang tercapai adalah sebesar 100% pada Tahun 2016. e. Penyebab keberhasilan capaian kinerja Tahun 2016 Pengaduan yang masuk ke BPPT PM, baik yang berhubungan langsung dengan perizinan atau pelayanan dapat diselesaikan dengan baik, hal ini didorong keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. f.



kinerja

ini

didukung

oleh

Program

Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan Terpadu. 3. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PTSP a. Target dan realisasi tahun 2016 Target terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PTSP pada Tahun 2016 tercapai 100% dari target 100% b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu Indikator terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PTSP capaian kinerja Tahun 2015

23


sebesar 100% dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 sebesar 100% . c. Perbandingan realisasi kinerja dengan perencanaan jangka menengah Target renstra pada Tahun 2016 untuk indikator ini sebesar 100% dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 tetap sebesar 100%. d. Membandingkan dengan capaian target nasional e. Penyebab keberhasilan capaian kinerja Tahun 2016 Penyebab

keberhasilan

capaian

indikator

ini

adalah

pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. f.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini sebesar 15,51% yaitu dengan capaian sebesar Rp. 20.891.750,00 dari anggaran sebesar Rp. 24.727.000,-


kinerja

ini

didukung

oleh

Program

Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kesimpulan Sasaran 3 : 1. Capaian kinerja tahun 2016 dari Indikator Kinerja Utama : Lama Proses

perizinan,

prosentase

penyelesaiannya

pengaduan

pelayanan perizinan, dan terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PTSP masuk dalam kategori berhasil. 2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama Lama Proses perizinan, prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan perizinan, penerapan ISO 24


dan terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PTSP masuk dalam kategori berhasil. 3.2. REALISASI ANGGARAN Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga pada Tahun 2016 melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan alokasi anggaran Belanja Langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.394.508.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 1.261.941.751,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 90,49% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 132.566.249,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 9,51%.

25


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban serta bahan evaluasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Masih terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Ke depan komitmen pelaksana kegiatan dan kerjasama dari segenap elemen yang terlibat diperlukan untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA,

PRIYONO SOEDHARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19570704 198603 1 010

26


Lampiran 1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1) 1.

(2) Terjaminnya keamanan berusaha Meningkatnya pelayanan penanaman modal

(3) Jumlah pelaku usaha yang mengisi LKPM Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Lama proses perizinan Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PTSP

(4) 60 %

2.

3.

Meningkatnya pelayanan perizinan daerah yang mendukung kegiatan penanaman modal

100 %

100 %

100 % 100 %

27


Lampiran 2

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

%

(1) Terjaminnya keamanan berusaha Meningkatnya pelayanan penanaman modal

(2) Prosentase pelaku usaha yang mengisi LKPM Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Lama proses perizinan

(3)

(4)

(5)

60%

72.5%

120%

100%

67%

67%

100%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PTSP

28


Lampiran 3

FORMULIR KEGIATAN PENDUKUNG DAN ANGGARAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

No

Sasaran Strategis

1

Terjaminnya keamanan berusaha

2

Meningkatnya pelayanan penanaman modal

Program dan Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN

Indikator Kinerja Utama

Anggaran Tahun 2015 Target

Realisasi

Prosentase pelaku usaha yang mengisi LKPM

20.000

16.071

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

-

-

%


80.36 11.585

-

-

Realisasi

%

9.799

84,58

-

-


No 2

3

Sasaran Strategis

Program dan Kegiatan

Meningkatnya pelayanan penanaman modal


Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu - Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan - Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Indikator Kinerja Utama Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Lama proses perizinan

Anggaran Tahun 2015

Anggaran Tahun 2016

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

313.234

229.572

241.098

90,53

73.29 266.332

30


No

Sasaran Strategis

Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan Terpadu

Indikator Kinerja Utama Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PTSP


Realisasi

30.000

24.811

%


82.71 24.727

Realisasi

%

20.891

84,49

31


Lampiran 4

JENIS LAYANAN PERIZINAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA TAHUN 2016 No

Jenis Perizinan

Lama Proses (hari)

1. 2.

BIDANG PENDIDIKAN Izin Penyelenggaraan Kursus dan Sanggar Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

3 3

3. 4. 5.

BIDANG KESEHATAN Izin Apotek Izin Pengobatan Tradisional Izin Penyelenggaraan Optikal

7 7 7

6. 7. 8.

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Gangguan Izin Pembuangan Limbah Cair Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

7 5 5

9. 10. 11. 12.

BIDANG PEKERJAAN UMUM Izin Mendirikan Bangunan Izin Penggunaan Bangunan Izin Usaha Jasa Konstruksi Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

7 7 7 7

13. 14. 15. 16. 17.

BIDANG PENATAAN RUANG Izin Lokasi Izin Penggunaan Lapangan Pancasila Izin Reklame Penetapan Lokasi Keterangan Rencana Kota

7 7 7 7 7

18. 19. 20. 21.

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Izin Pendirian Kantor Cabang Dan Loket Pelayanan Operator Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Untuk Kantor Agen Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Izin Studio Radio/Televisi

7 7 7 7


No 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Jenis Perizinan Izin Usaha Warnet Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa BIDANG PARIWISATA Izin Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah Izin Penyelenggaraan Gedung Pertemuan Tanda Daftar Usaha SPA, Salon Kecantikan dan Tata Rias Pengantin Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Tanda Daftar Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata Tanda Daftar Usaha Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Lama Proses (hari) 7 7

1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

BIDANG PERDAGANGAN Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Izin Usaha Toko Modern Izin Usaha Perdagangan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tanda Daftar Gudang Tanda Daftar Perusahaan

7 5 5 5 3 5 5 3

43. 44. 45.

BIDANG PERINDUSTRIAN Izin Perluasan Industri Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri

7 7 5

46. 47.

BIDANG KETENAGAKERJAAN Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Izin Pemasangan Instalasi Penyalur Petir

6 5

48. 49. 50. 51.

BIDANG PENANAMAN MODAL Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

3 3 3 3 33


No 52. 53. 54. 55.

Jenis Perizinan Izin Izin Izin Izin

Usaha Usaha Usaha Usaha

Penanaman Modal Penggabungan Penanaman Modal Perluasan Penanaman Modal Perubahan Penanaman Modal

Lama Proses (hari) 3 3 3 3

34


Lampiran 5 DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 NO I. 1

2

3

4

PROGRAM/KEGIATAN

TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2.662.000,Penyediaan Jasa Surat Input Menyurat Output Terkirimnya surat-surat dan tertib administrasi keuangan Tersedianya materai 6000 Tersedianya materai 3000 Outcome Lancarnya pelayanan administrasi suratmenyurat dan penatausahaan keuangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Input Rp 64.300.000,Sumber Daya Air dan Listrik Output Terbayarnya tagihan rekening telepon, air dan listrik Outcome Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Input Rp 7.700.000,dan Perizinan Kendaraan Output Terlaksananya tertib perizinan kendaraan dinas/ Dinas/Operasional operasional Outcome Terlaksananya tertib perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Input Rp 34.000.000,Kantor Output Terbayarnya honor penjaga malam, petugas kebersihan dan tenaga harian lepas Outcome Terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor

TARGET

1 tahun 80 lbr 120 lbr 12 bulan

3 jenis 12 bulan 1 tahun 1 tahun

4 orang 12 bulan


NO 5

6

PROGRAM/KEGIATAN Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Input Output Outcome Input Output Outcome

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input Output Outcome

8

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Input Output

Outcome

TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR Rp 44.953.000,Terlaksananya pembelian alat tulis kantor Meningkatnya tugas kedinasan dan pelayanan publik Rp 31.462.000,Terbayarnya barang cetakan dan biaya penggandaan Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan dan fotocopy dokumen Rp 2.640.000,Terbayarnya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Terwujudnya penyediaan komponen peralatan listrik dan kelancaran administrasi perkantoran Rp 2.640.000,Tersedianya peralatan rumah tangga di kantor Terwujudnya kebersihan dan kerapian ruangan kantor Rp 3.850.000,Terbayarnya biaya langganan surat kabar Tersedianya peraturan perundang-undangan/ referensi pustaka Meningkatnya pengetahuan, informasi dan wawasan SDM pegawai BPPT & PM serta peningkatan pelayanan publik

TARGET 82 jenis 12 bulan

23 jenis 1 tahun

12 jenis 12 bulan

31 jenis 12 bulan

12 bulan 1 paket 12 bulan

36


NO 10

11

II. 12

13

14

15

TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR Penyediaan Makanan dan Input Rp 4.200.000,Minuman Output Terbayarnya pembelian snack rapat/tamu dan jamuan makan tamu Outcome Terpenuhinya jamuan snack rapat/tamu dan jamuan makan tamu Rapat-rapat Koordinasi dan Input Rp 223.850.000,dan Konsultasi ke Luar Daerah Output Terselenggaranya koordinasi dan optimalisasi kerjasama antar daerah dalam investasi Outcome Terwujudnya peningkatan kinerja BPPT dan PM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Input Rp 51.500.000,Gedung Kantor Output Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Outcome Terwujudnya kelancaran penyimpanan arsip Pengadaan Peralatan Gedung Input Rp 45.500.000,Kantor Output Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Outcome Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Pemeliharaan Rutin/Berkala Input Rp 33.000.000,Gedung Kantor Output Pengecatan gedung kantor Outcome Terpeliharanya bangunan gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Input Rp 93.900.000,Kendaraan Dinas/Operasional Output Terbayarnya biaya servis, suku cadang, Pembelian BBM dan pelumas Outcome Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional PROGRAM/KEGIATAN

TARGET 3 jenis 12 bulan

Regional, Nasional 12 bulan

7 jenis 1 tahun 4 jenis 1 tahun 1 paket 1 tahun 5 mobil, 2 genset 1 tahun

37


NO 16

17

PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Input Output Outcome Input Output

TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR Rp 7.700.000,Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor Meningkatnya kelancaran pelayanan publik Rp 13.990.000,Terbayarnya biaya servis dan pemeliharaan peralatan gedung kantor Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Rp 3.300.000,Terlaksananya pemeliharaan mebelair kantor Meningkatnya kenyamanan pelayanan publik

Outcome 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input Mebelair Output Outcome II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19 Pengadaan Pakaian Dinas Input Rp 35.550.000,Beserta Perlengkapannya Output Tersedianya pakaian dinas harian Outcome Meningkatnya disiplin PNS III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 20 Penyusunan Laporan Capaian Input Rp 13.000.000,Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Output Tersusunnya buku laporan capaian kinerja Kinerja SKPD Outcome Meningkatnya pelaporan realisasi kinerja IV. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 21 Peningkatan Fasilitas Input Rp 22.339.000,Terwujudnya Kerjasama Output Terselenggaranya fasilitasi pemerintah dalam Strategis antara Usaha Besar rangka kemitraan antara UMKM tingkat kota dan Usaha Kecil Menengah dengan provinsi/nasional Outcome Terselenggaranya fasilitasi pemerintah dalam rangka kemitraan antara UMKM tingkat kota dengan provinsi/nasional

TARGET 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan

90 stel 1 tahun

7 dokumen 1 tahun

1 kegiatan

1 kegiatan

38


NO 22

TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Input Output

Outcome 23

24

25

Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/ PMA Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Input Output

Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Input Output

Outcome Input Output

Outcome

Outcome

Rp 79.307.000,Tersusunnya Buku Profil Potensi Unggulan Investasi Tersusunnya Buku Profil Perusahaan PMA/PMDN Tersusunnya leaflet Tersusunnya booklet Tersusunnya CD Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha yang tersedia Rp 22.992.000,Terselenggaranya Rakor Investasi Terselenggaranya Sosialisasi Peta Zona Industri Terselenggaranya rakor investasi Rp 22.179.000,Terlaksananya workshop Terlaksananya pengembangan investasi dan pembahasan peluang investasi Tergali dan tersosialisasinya potensi-potensi unggulan investasi Kota Salatiga Rp 11.585.000,Terlaksananya kegiatan pemantauan, bimbingan dan pelaksanaan Penanaman Modal Terselenggarakannya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

TARGET 140 buku 240 buku 300 leaflet 500 booklet 100 CD 2 sektor/ bid usaha 3 kali 3 kali 12 bulan 50 orang 1 kegiatan 1 dokumen

1 kali per tahun 1 kali per tahun

39


NO 26

PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Input Output

Outcome 27

Penyelenggaraan Pameran Investasi


V. 28

29

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Penyusunan Kebijakan Investasi Input bagi Pembangunan Fasilitas Output Infrastruktur Outcome Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR Rp 14.902.000,Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Terkoordinasi dan terkendalinya pelaksanaan investasi di Kota Salatiga Rp 109.906.000,Terselenggarannya pameran investasi regional/ nasional Tercapainya penyebaran informasi dan potensi Investasi Kota Salatiga Realisasi Investasi Rp 49.483.000,Tersusunnya kajian strategi pengembangan penanaman modal berbasis sektor unggulan Terciptanya iklim usaha yg kondusif bagi penanam modal

Input Rp 19.270.000,Output Terwujudnya database penanaman modal Outcome Tersedianya informasi data perusahaan VI. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu 30 Pembinaan Penyelenggaraan Input Rp 205.383.000,Pelayanan Perizinan Output Terselenggaranya pelayanan perizinan dan pemeriksaan lapangan Outcome Meningkatnya pelayanan perizinan

TARGET 1 kegiatan

60 pelaku usaha 3 kali 1 tahun

1 dokumen 1 tahun

1 kegiatan 1 data

58 jenis perizinan 12 bulan

40


NO 31

PROGRAM/KEGIATAN Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Input Output

Outcome

32

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan

Input Output

Outcome 33

Penerapan ISO


TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR Rp 60.949.000,Terlaksananya sosialisasi PTSP Tersusunnya leaflet PTSP Tersusunnya buku SKM Perizinan Tersebarluaskannya informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat Tercetaknya leaflet PTSP Tercetaknya buku SKM Perizinan Rp 24.727.000,Peningkatan kinerja PTSP Terselesaikannya pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelayanan pengaduan Rp 31.789.000,Surveilance sertifikasi ISO 9001:2008 Terimplementasikannya Prosedur Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sesuai standar ISO 9001:2008

TARGET 1 kali 4.500 exp 50 buku 180 orang 4.500 exp 50 buku 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1 paket 1 tahun

41

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA TAHUN 2016

Recommend Documents