LAPORAN KINERJA BADAN Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA BADAN Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu TAHUN 2014

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Tahun 2013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kepada Bupati Garut dan kepada publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Garut. Sesuai dengan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2014 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Stratejik (RENSTRA) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 2012-2014 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Perubahan

Tahun 2014 ditetapkan 4 sasaran dengan 6 indikator sasaran yang akan

diwujudkan dalam tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1.

Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

2.

Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

3.

Jumlah investor baru, jumlah realisasi investasi

4.

Capaian nilai IKM

5.

Prosentase penyelesaian perizinan

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut pada tahun 2014 sebagai berikut : 1.

Capaian jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK mencapai 100% dari target yang ditetapkan dan sama dengan capaian tahun sebelumnya

2.

Capaian jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan mencapai 100% dari target yang ditetapkan dan sama dengan capaian tahun sebelumnya

3.

Capaian jumlah investor baru mencapai 235% dari target tahun 2014 dan mengalami penurunan sebesar 17,54% dari capaian tahun 2013.

4.

Capaian jumlah realisasi investasi pada tahun 2014 mencapai 356% dari target tahun 2014

5.

Capaian nilai IKM mencapai 101% dari target tahun 2014 dan mengalami peningkatan sebesar 15,69% dari capaian tahun 2013


6.

Capaian prosentase penyelesaian perizinan sebesar 100% dari total pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan SOP dan sama dengan capaian tahun sebelumnya

Hasil penghitungan efisiensi diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai katageri efisian. Keberhasilan capain kinerja tahun 2014 di dukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a. Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah b. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi c. Penyelenggaraan pameran investasi d. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal b. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal c. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah d. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal e. Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah a. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi Sementara itu, total anggaran untuk mewujudkan kinerja BPMPT tahun 2014 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah di tetapkan adalah sebesar Rp. 1.840.717.950 dengan realisasi sebesar Rp. 1.804.381.147. Langkah-langkah yang akan dilakukan BPMPT dalam upaya meningkatkan kinerjanya di masa mendatang adalah : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPMPT 2. Meningkatkan kompetensi aparatur BPMPT sesuai dengan bidangnya 3. Melakukan penataan regulasi investasi daerah


4. Meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis dan dunia usaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dan strategis 5. Melakukan pementaan investasi daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena dengan rakhmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan “Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut Tahun 2014”. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban Kantor Penanaman Modal terhadap kinerja Tahun 2014. Laporan ini

merupakan bentuk

transparansi Kantor Penanaman Modal dalam melaksanakan tupoksi yang telah diamanatkan. Laporan ini menyajikan Kebijakan Penanaman Modal, Rencana Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kerja dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) telah berhasil di capai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan LAPKIN ini dan kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, kami harapkan saran dan kritik membangun dari semua pihak untuk perbaikan laporan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami mohon ampunan atas segala kekhilapan dan kekurangan yang telah kami lakukan.

Garut, ...... Januari 2014 Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut,

H. BURDAN ALI JUNJUNAN SH. M.Si. NIP. 19601201 198603 1 016

i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

: ...................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

: ...................................................................................

iv

DAFTAR ISI

: ...................................................................................

ii

DAFTAR TABEL

: ...................................................................................

DAFTAR GAMBAR

: ...................................................................................

BAB 1

: PENDAHULUAN ..................................................

1

1. Gambaran Singkat Organisasi ............................

1

2. Aspek Strategis yang Berpengaruh ....................

2

3. Tugas Pokok dan Fungsi .................................... BAB II

BAB III

: PERENCANAAN STRATEJIK ...........................

6

1. Visi dan Misi ........................................................

6

2. Tujuan dan Sasaran ..............................................

7

3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .....................

8

1) Kebijakan .........................................................

8

2) Program ...........................................................

8

4. Rencana Kinerja ...................................................

9

: AKUNTABILITAS KINERJA .............................

13

1. Kerangka Pengukuran Kinerja .............................

13

2. Pencapaian Kinerja dan Analisis Kinerja ............. 16

BAB IV

3. Akuntabilitas Keuangan .......................................

25

: PENUTUP ...............................................................

27

1. Hambatan/Kendala ii

dan

Permasalahan

yang


dihadapi ...............................................................

27

2. Strategi Pemecahan Masalah ................................ 27 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) Tahun 2010

2.

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2010

iii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3

Rencana Anggaran Tahun 2010

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2010

Tabel 3.2

Daftar Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang Masuk ke Kabupaten Garut pada Tahun 2010 Berdasarkan Izin Prinsip BKPM, SP Bupati, Rekom KPM dan Permohonan Investor

Tabel 3.3

Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Kantor Penanaman Modal Tahun Anggaran 2010

Tabel 3.4

Akuntabilitas Keuangan Kantor Penanaman Modal Tahun Anggaran 2010

iv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

v

Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau biasa disebut good governance dalam suatu negara merupakan issue yang paling mengemuka dalam tata kelola pemerintahan dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Salah satu perwujudan good governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip good governance. United Nations Development Program (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik good governance yang salah satunya adalah accountability (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan good governance dalam Acuan Umum Penerapan good governance pada Sektor Publlik oleh Lembaga Administrasi Negera Republik Indonesia (2005). Akuntabilitas sangatlah penting dalam mencapai good governance. Salah satu bentuk akuntabilitas

pemerintahan

diwujudkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Birokrasi Republik Indonesia

dalam

penyusunan

pelaporan

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

tentang

kinerja.

dan Reformasi Petunjuk Teknis

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)secara memadai hasil analisis terhadappengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good governance. 25


Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut sebagai entitas pelaporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja BPMPT yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. BPMPT Kabupaten Garut menyusun laporan kinerja tahun 2014 bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009 – 2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2014, Renstra BPMPT tahun 2009-2014, Renja BPMPT 2014 dan mengacu Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun laporan kinerja BPMPT Tahun 2014 berisi ikhtisar pencapaian sasaran kinerja investasi dan perizinan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, laporan kinerja BPMPT Kabupaten Garut yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan

penanaman

modal

dan

pelayanan

perizinan

telah

disusun

dan

dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 Gambaran Umum BPMPT 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kewenangan BPMPT didasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 551 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8) adalah 25


membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati, maka secara terinci tupoksi tersebut sebagai berikut : A. Kepala Badan 1) Memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang meliputi kesekretariatan, promosi dan pengembangan investasi, pengendalian investasi, perizinan dan non perizinan serta kelompok jabatan fungsional; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan umum badan serta pengawasan

dan

kesekretariatan,

pengendalian

promosi

dan

pelaksanaan pengembangan

tugas

yang

investasi,

meliputi

pengendalian

investasi, perizinan dan non perizinan serta kelompok jabatan fungsional dengan berpedoman pada kebijakan umum daerah; b. penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana badan; c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan; dan d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. B. Sekretariat 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program kegiatan untuk pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi : 25


a. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan badan; b. pengkoordinasian dalam penyusunan program/rencana kerja badan; c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas badan; d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, perlengkapan/aset, rumah tangga dinas dan mengkoordinasikan administrasi keuangan serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretaris membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, perlengkapan/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaiannya. b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: (1) penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan; (2) pengkoordinasian urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, perlengkapan/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian; (3) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait; (4) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan (5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 25


2) Sub Bagian Keuangan; a) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan. b) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: (1) penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung; (2) pelaksanaan dan pengelolaan teknis administrasi keuangan dinas; (3) pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dinas; (4) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan (5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan badan b) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: (1) pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; (2) pengkoordinasian pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; (3) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait; (4) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan (5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 25


C. Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi 1) Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional dalam lingkup promosi dan pengembangan investasi yang meliputi analisis pengembangan investasi serta promosi dan kerjasama investasi; 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian promosi dan pengembangan investasi; b. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian promosi dan pengembangan investasi; c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi, membawahkan : 1) Sub Bidang Analisis Pengembangan Investasi. a. Sub Bidang Analisis Pengembangan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan teknis operasional pembinaan di lingkup analisis pengembangan investasi. b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Analisis Pengembangan Investasi mempunyai fungsi : (1) pengumpulan dan pengolahan bahan dalam menyusun dan melaksanakan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian Analisis Pengembangan Investasi; (2) penyiapan dan pelaksanaan bahan pembinaan, pengembangan serta pengendalian Analisis Pengembangan Investasi.

25


(3) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan (4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 2) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi. a. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan teknis operasional pembinaan di lingkuppromosi dan kerjasama investasi. b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi : (1) pengumpulan dan pengolahan bahan dalam menyusun dan melaksanakan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian Promosi dan Kerjasama Investasi; (2) penyiapan dan pelaksanaan bahan pembinaan, pengembangan serta pengendalian Promosi dan Kerjasama Investasi; (3) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan (4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. D. Bidang Pengendalian Investasi 1) Bidang Pengendalian Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional dalam lingkup pengendalian investasi yang meliputi Data dan Pengembangan Teknologi Informasi serta monitoring dan pembinaan; 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Investasi mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian Investasi;

25


b. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian Investasi; c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bidang Pengendalian Investasi, membawahkan : 1) Sub Bidang Data dan Pengembangan Teknologi Informasi; a) Sub Bidang Data dan Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan teknis operasional pembinaan dalam lingkup data dan pengembangan teknologi informasi. b) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang

Data

dan

Pengembangan

Teknologi

Informasi

mempunyai

fungsi : (1) pengumpulan dan pengolahan bahan dalam menyusun dan melaksanakan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian data dan pengembangan teknologi informasi; (2) penyiapan dan pelaksanaan bahan pembinaan, pengembangan serta pengendalian data dan pengembangan teknologi informasi; (3) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan (4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 2) Sub Bidang Monitoring dan Pembinaan a) Sub Bidang Monitoring dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan teknis operasional pembinaan dalam lingkup monitoring dan pembinaan; b) Dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub

Bidang Monitoring dan Pembinaan mempunyai fungsi : 25


(1) pengumpulan dan pengolahan bahan dalam menyusun dan melaksanakan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian monitoring dan pembinaan; (2) penyiapan dan pelaksanaan bahan pembinaan, pengembangan serta pengendalian monitoring dan pembinaan; (3) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan (4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi E. Bidang Perizinan dan Non Perizinan 1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional pembinaan,

pengawasan

serta

mengendalikan

dan

mengevaluasi

penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian perizinan dan non perizinan; b) penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian perizinan dan non perizinan; c) penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, mengkoordinasikan : 1) Tim Teknis a) Tim Teknis mempunyai tugas pokok memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan pada Kepala Badan. b) Tim Teknis secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan dan secara teknis 25


administratif bertanggungjawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan F. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. 2) Kelompok Jabatan Fungsional, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan BPMPT. 5) Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya. 6) Jenjang dan jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 2. Struktur Organisasi Sementara itu, struktur organisasi BPMPT Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPMPT

25


3. Sumber Daya Aparatur Adapun aparatur BPMPT sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut : Tabel 1.1 Aparatur BPMPT Kabupaten Garut Tingkat Pendidikan

Pangkat/G ol

S2

S1

Diploma

SMA

SMP

SD

IV

6

1

-

-

-

-

7

III

-

18

1

6

-

-

25

II

-

-

3

12

-

-

15

I

-

-

-

-

-

-

-

TKK

-

4

3

5

-

-

12

SUKWAN

-

1

1

1

-

-

3

Jumlah Pegawai

Jumlah

63

1.3 Isu Strategis yang Berpengaruh Beberapa isu strategis

yang di hadapi BPMPT dan sangat berpengaruh terhadap

pencapaian kinerja adalah : a. Keterbatasan SDM dan realatif rendahnya kemampuan serta intregritas SDM b. Belum adanya kesepahaman dalam penyelenggaraan Pelayanan Perijinan antara BPMPT dengan SKPD teknis c. Iklim investasi yang kurang kondusif d. Jaminan dan kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tidak jelas e. Infrastruktur daerah penunjang investasi yang kurang mendukung BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Stratejik 1. Visi dan Misi a. Visi 25


Dengan melihat salah satu poin dan visi Kabupaten Garut yaitu Mandiri dalam Ekonomi dan misi ke-2 yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah serta dengan

mempertimbangakan kekuatan, peluang, kelemahan dan

tantangan yang ada serta

maka visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Kabupaten Garut adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Garut Sebagai Tujuan Investasi Utama di Jawa Barat” Penjabaran Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut tersebut adalah : - Terwujudnya mengandung arti suatu kondisi yang diinginkan yaitu sebagai tujuan investasi utama di Jawa Barat. - Garut sebagai tujuan investasi di Jawa Barat mengandung arti bahwa Kabupaten Garut harus menjadi pusat daya tarik investasi bagi investor sehingga menjadi tujuan utama investor untuk menanamkan modalnya. b. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi harus menunjukan secara jelas mengenai hal yang hendak dicapai oleh organisasi. Misi harus secara eksplisit mengandung hal yang harus dilakukan untuk mencapainya. Untuk mencapai “Terwujudnya Garut Sebagai Tujuan Investasi Utama di Jawa Barat”, BPMPT menetapkan misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan daya tarik investasi daerah 2) Menyelenggarakan pelayanan prima perizinan Adapun makna misi BPMPT tersebut adalah : - Meningkatkan daya tarik investasi daerah mengandung arti bahwa BPMPT Kabupaten Garut harus berupaya meningkatkan kemampuan menarik (memikat) perhatian daerah terhadap investor - Menyelenggarakan pelayanan prima perizinan mengandung arti bahwa BPMPT harus menyelanggarakan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (pemohon izin) 2. Tujuan

25


Tujuan merupakan visi yang lebih membumi dalam artian bisa diukur dan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan BPMPT Kabupaten Garut adalah : a. Terciptanya iklim investasi yang kondusif b. Meningkatnya profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan 3. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut adalah 1. Terlaksananya fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 2. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 3. Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Garut 4. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

4. Kebijakan Kebijakan sebagai strategi upaya pencpaian sasaran yaitu sebagai berikut : a. Inventarisasi potensi daerah; b. Peningkatan jaminan kepastian hukum dan; c. Peningkatan promosi investasi; d. Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi pemerintah dan dunia usaha 5.

Program Penyusunan program dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas peningkatan investasi investasi yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut selama lima tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian misi organisasi serta mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014. Rencana program kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk Tahun 2013 terdiri dari 3 (tiga) program yaitu: a.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

b.

Program peningkatan iklim dan realisasi investasi

c.

Program penyiapan potensi, sarana dan prasarana daerah

25


2.2 Perjanjian Kinerja Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014. Penetapan kinerja ini merupakan merupakan perjanjian kinerja anatara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2014. Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah, penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur BPMPT karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja BPMPT tahun 2011 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2009-2014, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, dokumen rencana strategis BPMPT tahun 2012-2014, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPMPT Tahun 2014 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014, serta DPA BPMPT Tahun 2014. Adapun penetapan kinerja yang disajikan dibawah ini adalah penetapan kinerja perubahan BPMPT tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran BPMPT Tahun 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

25


Terlaksananya fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)


1 Kali

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan


1 Bidang Usaha

Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Garut

Jumlah investor baru

20 investor baru

Jumlah realisasi investasi

Rp. 235 Milyar

Meningkatnya

kualitas

Capaian nilai IKM

69,00

Prosentase

100%

pelayanan perizinan penyelesaian

perizinan

Sesuai dengan perjanjian kinerja, anggaran untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut sebesar Rp. 1.840.717.950,- yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas/utama (rincian program/kegiatan dan anggaran terlampir). Selain itu, diluar perjanjian kinerja yang telah ditetapkan terdapat anggaran untuk membiayai program/kegiatan administrasi umum sebagai pendukung pecapaian target kinerja. Adapun jumlah anggaran tersebut sebesar Rp. 2.075.523.868.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan keawjiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang 25


telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik BPMPT Kabupaten Garut selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Garut melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja BPMPT yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2014 maupun Rencana Kerja/Kinerja BPMPT Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPMPT Kabupaten Garut. 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Pengukuran realisasi kinerja tahun tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Indikator kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut adalah jumlah fasilitasi kerjasama strategis antar usaha besar dengan usaha kecil menengah, jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, jumlah investor baru, jumlah realisasi investasi, capaian nilai IKM dan prosentase penyelesaian perizinan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari Subbid Data dan Informasi Bidang Pengendalian BPMPT sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sebagai berikut : a) Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM). Sunber ini digunakan untuk menentukan jumlah investor baru yang masuk ke Kabupaten Garut dengan kriteria

25


investasi lebih dari sama dengan Rp. 500.000.000,-. Banyaknya jumlah SPPM yang diterbitkan berarti menunjukan banyaknya investor baru; b) Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT). Sunber ini fungsinya sama dengan SPPM yaitu untuk menentukan jumlah investor baru yang masuk ke Kabupaten Garut dengan kriteria investasi lebih dari sama dengan Rp. 1.000.000.000,-. Banyaknya jumlah IPPT yang diterbitkan berarti menunjukan banyaknya investor baru; c) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sumber ini digunakan untuk mengetahui nilai realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Garut baik perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun perusahaan penanaman modal asing. Pengukuran dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan) bagi perusahaan yang baru mendapat izin prinsip atau tahap pembangunan dan 6 (enam) bulan sekali (semesteran) bagi perusahaan yang telah melaksanakan produksi komersil. d) Laporan triwulanan dan capaian kinerja. Digunakan untuk mendapatkan data capaian kinerja dari setiap indikator yang telah ditetapkan. e) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Digunakan untuk mengetahui capaian nilai kepuasan masyarakat Berdasarkan kelima sumber diatas diperoleh hasil pengukuran kinerja sebagai berikut: Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

6

1 Kali

1 Kali

100%

1 Bidang

1 Bidang

100%

Usaha

Usaha

Terlaksananya

Jumlah

fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

fasilitasi

Tersedianya informasi Jumlah informasi peluang usaha peluang usaha sektor/bidang usaha sektor/bidang usaha

25


unggulan

unggulan

Meningkatnya


20 investor

47

baru

investor

Rp. 235

Rp.

Milyar

837.02

investasi daerah Jumlah

realisasi

investasi

235%

356%

Milyar Meningkatnya kualitas Capaian nilai IKM

69,00

69,95

101%

100%

100%

100%

pelayanan perizinan Prosentase penyelesaian perizinan

Penjelasan 1) Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 1 kali, mencapai 100% dari target yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 kali 2) Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2014 sebanyak 1 bidang usaha, mencapai 100% dari target yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 bidang usaha. Adapun bidang usaha tersebut adalah industry/pengolahan kopi Garut 3) Jumlah investor baru Jumlah investor baru pada tahun 2014 sebanyak 47 perusahaan, mencapai 235% dari target tahun 2014 sebanyak 20 perusahaan. Sub sektor perumahan dan ketenaga listrikan berkontribusi paling besar terhadap indikator kinerja jumlah investor

baru.

Sub

sektor

perumahan

berkontribusi

sebesar

60%

dan

ketenagalistrikan sebesar 17%. 4) Jumlah realisasi investasi Jumlah realisasi investasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 837.02 Milyar, mencapai 356% dari target tahun 2014 sebesar Rp. 235 milyar. Sub sektor tanaman pangan/perkebunan

dan ketenaga listrikan berkontribusi paling besar terhadap

25


indikator kinerja jumlah realisasi investasi tahun 2014. Sub sektor tanaman pangan/perkebunan berkontribusi sebesar 14% dan ketenagalistrikan sebesar 43%. 5) Capaian nilai IKM Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2014 diperoleh informasi capaian nilai IKM tahun 2014 sebesar 69,95 atau masuk ke dalam kategori kinerja baik, dan mencapai 101% dari target tahun 2014 yaitu sebesar 69,00. 6) Prosentase penyelesaian perizinan Prosentase penyelesaian perizinan (izin yang diterbitkan) pada tahun 2014 sebesar 100% dari total pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai SOP sebanyak 11.065 pemohon, mencapai 100% dari target yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebesar 100%. 2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014, Tahun 213 dan Beberapa Tahun Sebelumnya Sementara itu, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014, tahun 213 dan beberapa tahun sebelumnya disajikan pada table di bawah ini : Tabel 3.2 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014, tahun 213 dan beberapa tahun sebelumnya Indikator

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

n/a

-

1 Kali

1 Kali

1 Kali

n/a

-

1 Bidang

1 Bidang

1 Bidang

Usaha

Usaha

Usaha

25


Indikator

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014


n/a

15

20

57

47

Investor

Investor

Investor

Investor

Jumlah realisasi investasi Capaian nilai IKM

n/a

481,10

504,79

723,49

837,020

milyar

milyar

milyar

milyar

n/a

66,78

67,58

70,40

69,95

Prosentase penyelesaian perizinan

n/a

100%

100%

100%

100%

Penjelasan a) Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK Jumlah

fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK

pada tahun 2014 sebanyak 1 kali.

Apabila capaian kinerja tahun 2014

dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak mengalami penurunan atau pun kenaikan, yaitu tetap hanya dilaksanakan 1 kali. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2012 pun tetap sama hanya 1 kali. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami peningkatan, yaitu dari tidak dilaksakan menjadi dilaksanakan sebanyak 1 kali. b) Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2014 sebanyak 1 bidang usaha.

Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan

dengan capaian tahun 2013 tidak mengalami penurunan atau pun kenaikan, yaitu tetap hanya 1 bidang usaha. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2012 pun tetap sama hanya 1 bidang usaha. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami peningkatan, yaitu dari tidak ada menjadi ada, yaitu sebanyak 1 bidang usaha. Adapun informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan tahun 2014 adalah industry/pengolahan kopi, tahun 2013: pakan ternak dan tahun 2012: pasta tomat c) Jumlah investor baru Jumlah investor baru pada tahun 2014 sebanyak 47 investor baru. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2014 25


mengalami penurunan sebesar 17,54%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 135%. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 213,33%. d) Jumlah realisasi investasi Jumlah realisasi investasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 837.02 milyar. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 15,69%. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar

65,82%. Bahkan jika

dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 73,98% e) Capaian nilai IKM Capaian nilai pada tahun 2014 sebesar 69,95. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,64%. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3,39%. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 4,53% f) Prosentase penyelesaian perizinan Prosentase penyelesaian perizinan (perizinan yang diterbitkan) yang memenuhi persyaratan sesuai SOP pada tahun 2014 sebesar 100%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak mengalami penurunan atau pun kenaikan, yaitu tetap 100%. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2011 pun tetap sama, yaitu 100%. Perbedaannya hanya pada jumlah perizinan yang diterbitkan, dimana tahun 2014 sebanyak 11.065 perizinan, tahun 2013 sebanyak 5.326 perzinan dan tahun 2012 sebanyak 8.266 perizinan. 2. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah Selanjutnya, terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dan target akhir renstra BPMPT disajikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dan target jangka menengah

Indikator Kinerja

Realisasi sd 2014

25

Target Akhir Renstra SKPD


Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja

Realisasi sd 2014


3 Kali

3 Kali


3 Bidang usaha

3 Bidang Usaha


139 Investor baru

85 Investor baru


2.546,40 Trilyun

1.065 Milyar

Capaian nilai IKM

69,95

69,00

Prosentase

100%

100%

penyelesaian

SKPD

perizinan

Penjelasan a) Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK sampai dengan tahun 2014 sebanyak 3 kali, jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebanyak 3 kali, realisasi sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 100% b) Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 3 bidang usaha, jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebanyak 3 bidang usaha, realisasi sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 100%

c) Jumlah investor baru

25


Jumlah investor baru sampai dengan tahun 2014 sebanyak 139 investor baru, jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebanyak 85 investor baru, realisasi sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 163,53%. d) Jumlah realisasi investasi Jumlah investor baru sampai dengan tahun 2014 sebanyak 2.546,40 trilyun, jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebanyak 1.065 milyar, realisasi sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 239,10%. e) Capaian nilai IKM Capaian nilai pada tahun 2014 sebesar 69,95, jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebesar 69,00 milyar, capaian nilai IKM tahun 2014 mencapai 101%. f) Prosentase penyelesaian perizinan Prosentase penyelesaian perizinan (perizinan yang diterbitkan) yang memenuhi persyaratan sesuai SOP pada tahun 2014 sebesar 100%, telah sesuai dengan target akhir renstra BPMPT yaitu 100% penyelesaian perizinan yang memenuhi persyaratan sesuai SOP. 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut bahwa Indikator SPM dan target SPM tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 3.4 SPM Nasional No 1.

Jenis Pelayanan/Indikator SPM Kebijakan penanaman modal Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

2.

Target

1 Bidang Usaha

Kerjasama penanaman modal

25


Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi

1 Kali

(UMKMK) 3.

Promosi penanaman modal Terselenggaranya promosi peluang penananman modal

1 Kali

kabupaten/kota 4.

Pelayanan penanaman modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian

100%

bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP),

Surat

Izin

Usaha

Perdagangan

(SIUP),

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/Kota. 5.

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan

1 Kali

Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha 6.

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan

100%

Informasi dan Perizinan Investasi Ssecara Elektronik (SPIPISE) 7.

Penyebarluasan,

pendidikan

dan

pelatihan

kebijakan

penanaman

penanaman modal Terselenggaranya

sosialisasi

1 kali

modal kepada masyarakat dunia usaha.

Dari 7 indikator SPM tersebut di atas, sebanyak 2 SPM yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dan Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK dijadikan langsung sebagai indikator kinerja BPMPT. Sementara itu, 5 indikator SPM lainya walaupun tidak menjadi 25


indikator kinerja secara langsung, akan tetapi indikator tersebut setiap tahunnya selalu dilaksanakan oleh BPMPT. Hal tersebut terlihat dari program/kegiatan yang dilaksanakan. Adapun perbandingan realisasi kinerja BPMPT dengan SPM nasional sebagai berikut : Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan SPM nasional

No

Indikator Kinerja/Indikator SPM

Target

Realisasi

Nasional

Tahun 2014

Tahun 2014 1.

Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan

1 Kali

1 Kali

1 Bidang

1 Bidang

Usaha

Usaha

antara usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 2.

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

Penjelasan 1) Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 1 kali, mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 kali 2) Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2014 sebanyak 1 bidang usaha, mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 bidang usaha. Sementara itu, terkait dengan indikator SPM lainya yang tidak dijadikan secara langsung sebagai indikator kinerja BPMPT tetapi dilaksanakan oleh BPMPT disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 25


Pelaksanaan Indikator SPM yang tidak menjadi indikator kinerja BPMPT Target No

Jenis Pelayanan/Indikator SPM

Nasional Tahun 2014

1.

Realisasi Tahun 2014

Promosi penanaman modal Terselenggaranya

promosi

peluang

1 Kali

9 Kali

100%

67%

1 Kali

1 Kali

100%

-

penananman modal kabupaten/kota 2.

Pelayanan penanaman modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Penanaman

(PTSP) Modal

di :

Bidang

Pendaftaran

Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri,

Tanda

Daftar

Perusahaan

(TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),

Perpanjangan

Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/Kota. 3.

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha

4.

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Ssecara Elektronik 25


Target No

Jenis Pelayanan/Indikator SPM

Nasional Tahun 2014

Realisasi Tahun 2014

(SPIPISE) 5.

Penyebarluasan,

pendidikan

dan

pelatihan penanaman modal Terselenggaranya sosialisasi kebijakan

1 kali

2 Kali

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

Penjelasan 1) Terselenggaranya promosi peluang penananman modal kabupaten/kota Indikator terselenggaranya promosi peluang penananman modal kabupaten/kota pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 9 kali, mencapai 900% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 kali. Indikator SPM ini mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah investor baru. Adapun bentuk kegiatannya dilaksanakan melelalui penyelenggaraan pameran investasi 2) Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal sebanyak 6 perizinan (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/Kota) , mencapai 67% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 100%. 2 perizinan yaitu

Pendaftaran

Penanaman

Modal

Dalam

Negeri

Perpanjangan

Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tidak dilaksanakan. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dilaksanakan karena berdasarkan dengan Perka BKPMRI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPMRI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan

25


Penanaman Modal

ditiadakan. Sementara itu, IMTA tidak dilaksakan karena

payung hukum daerah berupa perda belum tersedia. 3) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk 80 perusahaan, mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 kali. Indikator SPM ini mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi. Adapun bentuk kegiatannya dilaksanakan melelalui peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi 4) Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan

Informasi dan Perizinan

Investasi Ssecara Elektronik (SPIPISE) Indikator

terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan

Informasi dan

Perizinan Investasi Ssecara Elektronik (SPIPISE) pada tahun 2014 belum dilaksanakan karena keterbatasan kapasitas jaringan internet dan sarana/prasarana pendukung lainnya. 5) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Indikator

terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk 160 perusahaan, mencapai 200% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 1 kali. Indikator SPM ini mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi. Adapun bentuk kegiatannya dilaksanakan melelalui kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal daerah 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja BPMPT tahun 2014, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja BPMPT tahun 2014 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa indikator kinerja capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, walaupun melampaui target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya kurang dari tahun sebelumnya. 25


Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja BPMPT adalah: a. Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro

Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang dilaksanakan sebanyak 1 kali atau mencapai 100% dari target tahun 2014. Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1) Dukungan anggaran untuk kegiatan peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah 2) Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur BPMPT dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 3) Koordinasi dan komunikasi intensif dengan dinas instansi terkait dan organisasi pengusaha, seperti : KADIN, HIPMI dll. 4) Kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan para pengusaha besar yang ada di Kabupaten Garut b. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2014 sebanyak 1 bidang usaha, atau mencapai 100% dari target tahun 2014. Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1) Dukungan anggaran untuk kegiatan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi 2) Komitmen pimpinan dan aparatur BPMPT dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 3) Dukungan dan kerjasama yang baik dari dinas/instansi teknis dalam menyediakan bahan untuk penyusunan bidang usaha unggulan daerah c. Jumlah investor baru Capaian kinerja jumlah investor baru pada tahun 2014 sebanyak 47 perusahaan, mencapai 235% dari target tahun 2014 sebanyak 20 perusahaan. Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1) Keunggulan potensi dan peluang investasi yang dimiliki Kabupaten Garut 2) Promosi potensi dan peluang investasi yang dilakukan secara intensif 25


3) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan 4) Rendahnya UMR Garut 5) Dukungan anggaran untuk kegiatan promosi investasi 6) Komitmen pimpinan dan aparatur BPMPT dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Akan tetapi, walaupun melampaui target yang telah ditetapkan, capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 17,54%. Penurunan ini disebabkan oleh semakin sedikitnya peluang investasi bidang usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTM) yang selama ini menjadi primadona investasi di Kabupaten Garut. Hampir seluruh potensi PLTMH telah dikuasai oleh investor. Tahun 2014 jumlah investor baru bidang usaha PLTM yang masuk ke Kabupaten Garut hanya 8 investor atau 17% dari total jumlah investor baru. Adapun alternatif solusi yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki penurunan capaian kinerja terbut sebagai berikut: 1) Melakukan inventarisasi potensi/peluang investasi lainya di luar PLTM 2) Menawarkan potensi atau peluang investasi lainya diluar PLTMH, terutama sektor industri/pengolahan 3) Mengusulkan revisi Perda RT/RW terkait pembatasan industri d. Jumlah realisasi invetasi Jumlah realisasi investasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 837.02 milyar, mencapai 356% dari target tahun 2014 sebesar Rp. 235 milyar. Mengalami peningkatan sebesar 15,69%. dari capaian tahun 2013. Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi secara intensif 2) Mulai kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Garut 3) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan 4) Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Garut 5) Dukungan anggaran untuk kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi 6) Komitmen Kepala Daerah terhadap peningkatan investasi 7) Komitmen pimpinan dan aparatur BPMPT dalam mencapai target kinerja yang 25


telah ditetapkan g) Capaian nilai IKM Capaian nilai pada tahun 2014 sebesar 69,95, mencapai 101% dari target tahun 2014 yaitu sebesar 69,00. Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh faktorfaktor sebagai berikut : 1) Meningkatnya kompetensi penyelenggara pelayanan perizinan 2) Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan pelayanan perizinan 3) Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung 4) Dukungan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan, survey kepuasan masyarakat dan peningkatan SDM pelayanan 5) Komitmen Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan 6) Komitmen pimpinan dan aparatur pelayanan BPMPT dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Akan tetapi, apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,64%. Penurunan capaian nilai IKM tahun 2014 dari capaian tahun 2013 terkait beberapa hal sebagai berikut : 1) Tahun 2013 BPMPT hanya melayani 17 perizinan, sedangkan tahun 2014 sesuai dengan Perbup Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Perizinan BPMPT melayani 128 perizinan 2) Jenis perizinan yang dilakukan survey pada tahun 2013 sebanyak 12 Sedangkan tahun 2014 sebanyak 22 jenis perizinan 3) Perubahan indikator penilaian pelayanan dari 14 indikator menjadi 9 indikator. Tahun 2013 pelaksanaan survey kepuasan masyarakat menggunakan 14 indikator penilaian yang sifatnya sudah operasional dengan mengacu kepada kepada Kep. Men. Pan. Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004. Sementara itu, tahun 2014 menggunakan 9 indikator penilaian yang sifatnya masih global dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan karena 25


indikator penilaian tersebut masih global, dilakukan operasionalisasi indikator menjadi 25 indikator. Akibatnya, ada beberapa indikator yang tahun 2013 tidak di ukur, tahun 2014 dilakukan pengukuran Adapun alternatif solusi yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki penurunan capaian kinerja terbut sebagai berikut: 1) Menindaklanjuti hasil survey dengan melakukan perbaikan atas temuan kekurangan pelaksanaan pelayanan perizinan 2) Melakukan revisi SOP perizinan 3) Rotasi pegawai perizinan 4) Merubah mekanisme penyelenggaraan perizinan dari model proses ke model alur 5) Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk membangun kesepahaman bersama terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penyelesaian masalah perizinan h. Prosentase penyelesaian perizinan Prosentase penyelesaian perizinan (perizinan yang diterbitkan) yang memenuhi persyaratan sesuai SOP pada tahun 2014 sebesar 100%, mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Sama halnya seperti IKM, keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1) Meningkatnya kompetensi penyelenggara pelayanan perizinan 2) Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung 3) Dukungan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan, survey kepuasan masyarakat dan peningkatan SDM pelayanan 4) Komitmen Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan 5) Komitmen pimpinan dan aparatur pelayanan BPMPT dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Analisis efisiensi dilakukan dengan memperbandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh

25


suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan per unit yang lebih kecil dari target. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output, sedangkan efektivitas ditandai dengan berfungsinya seluruh keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila tingkat capaian masing-masing di atas 100,00%. Penghitungan efisiensi menggunakan rumus Unit Cost Output (UCO) sebagai berikut : Rencana UCO =

Re ncana ...Input Re ncana ...Output

Rencana UCO =

Re alisasi ..Input Re alisasi ...Output

Efisiensi UCO =

Re ncana  (Re alisasi  Re ncana) X 100% Re ncana

Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi di atas, diperoleh informasi bahwa sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi menunjukan efisiensi.

7.

Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Terdapat sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 menunjang langsung terhadap pencapaian kinerja. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

25


Tabel 3.7 Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja No 1.

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara Peningkatan Promosi usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil, dan Kerjasama Investasi Menengah dan Koperasi (UMKMK) - Peningkatan fasilitasi terwujudnya strategis

kerjasama

antar

usaha

besar dan usaha kecil menengah 2.

Jumlah informasi peluang sektor/bidang usaha unggulan

usaha Penyiapan

potensi

sumberdaya, sarana dan prasana daerah -

Kajian potensi sumber daya

yang

terkait

dengan investasi 3.

Program

Peningkatan

Promosi dan Kerjasama


Investasi - Penyelenggaraan pameran investasi

4.


Peningkatan

Promosi

dan Kerjasama Investasi - Peningkatan

kegiatan

pemantauan, pembinaan

dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal Peningkatan

Iklim

Investasi dan Realisasi

25


No

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Investasi - Penyusunan Cetak Biru (Master

Plan)

pengembangan penanaman modal - Penyusunan informasi

sistem penanaman

modal di daerah -

Sosialisasi

peraturan

perundang-undangan terkait

penanaman

modal 5.

Capaian

nilai

IKM

dan

penyelesaian perizinan

prosentase Peningkatan

Promosi

dan Kerjasama Investasi - Peningkatan

kualitas

SDM guna pengingkatan pelayanan investasi Peningkatan Investasi

Iklim

dan

Realisasi

Investasi - Pengembangan informasi

sistem

penanaman

modal - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan

pelayanan

penanaman modal - Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan 25


No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Penunjang Keberhasilan - Penyusunan

Kepuasan

Indeks Masyarakat

(IKM)

3.2 Realisasi Anggaran Total anggaran untuk mewujudkan kinerja BPMPT tahun 2014 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah di tetapkan adalah sebesar Rp. 1.840.717.950 dengan realisasi sebesar Rp. 1.804.381.147. Adapun rencian realisasi anggaran tersebut sebagai berikut : Tabel : 3.8 Realisasi Anggaran Realisasi

No

Program/Kegiatan

Anggran

1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Kegiatan Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah - Kegiatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi - Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi - Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

918.603.853

905.100.550

98,5%

75.000.000

75.000.000

100%

99.938.100

99.938.100

100%

563.000.000

561.594.000

99,8%

180.665.753

168.568.450

93,3%

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Penyusunan Cetak Biru ( Master Plan) Pengembangan

773.464.510

751.080.597

97,1%

198.650.000

198.391.500

99,9%

2.

25

Anggaran

%


No

Program/Kegiatan

-

-

-

-

-

-

Anggran

Penanaman Modal Kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Penanaman Modal Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah - Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Anggaran

%

52.907.500

52.627.500

99,5%

63.590.050

63.590.050

100%

198.650.413

196.475.000

98,9%

105.611.000

87.341.000

82,7%

58.365.447

56.965.447

97,6%

95.690.100

95.690.100

100%

148.650.000

148.200.000

99,7%

148.650.000

148.200.000

99,7%

Diluar anggaran tersebut, terdapat anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan administrasi umum sebagai pendukung pencapaian kinerja tahun 2014. Dari jumlah yang anggaran sebesar Rp. 2.088.425.837, terealisasi sebesar Rp. 2.075.523.868.

25


BAB IV PENUTUP

1.4

Kesimpulan Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja (LAPKIN) BPMPT Kabupaten Garut tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara umum BPMPT telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak tiga indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan tiga indikator kinerja lainnya melampaui target. Indikator kinerja yang capaiannya sesuai dengan target adalah : 1. Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK 2. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 3. Prosentase penyelesaian perizinan Sementara itu, indikator kinerja yang capaiannya melampaui target adalah : 1. Jumlah investor baru 2. Jumlah realisasi investasi 3. Capaian nilai IKM Dari tiga indikator yang capaiannya melampaui target, terdapat dua indikator yang capaiannya mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya, yaitu : 1. Jumlah investor baru 2. Capaian nilai IKM Selanjutnya jika dihubungkan dengan target akhir renstra SKPD, terdapat tiga indikator yang sesuai dengan target akhir renstra, yaitu jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK, jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dan prosentase penyelesaian perizinan. Sementara itu, tiga indikator lainnyamelampaui target akhir renstra.

25


1.5

Langkah-langkah yg akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi Langkah-langkah yang akan dilakukan BPMPT dalam upaya meningkatkan kinerjanya di masa mendatang adalah : 1.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPMPT

2.

Meningkatkan kompetensi aparatur BPMPT sesuai dengan bidangnya

3.

Melakukan penataan regulasi investasi daerah

4.

Meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis dan dunia usaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dan strategis

5.

Melakukan pementaan investasi daerah

25


26

25

LAPORAN KINERJA BADAN Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu TAHUN 2014

Recommend Documents