RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI TAHUN 2013 – 2018
PEMERINTAH PROVINSI BALI DENPASAR 2014
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur angayu bagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Stategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018, telah dapat disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.
Rencana Strategis ini
disusun berpedoman pada Undang
Undang Nomor : 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Rencana Strategis ini merupakan Dokumen Perencanaan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Strategis Tahunan serta Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Povinsi Bali.
Semoga Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dan dijabarkan sebagaimana mestinya
Denpasar,
Januari 2014
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI
IDA BAGUS MADE PARWATA, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198510 1 003
DAFTAR
ISI Halaman
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Bab I
Bab II
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
1
B. Maksud dan Tujuan
3
C. Landasan Hukum
4
D. Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya
5
E. Sistematika Penulisan
6
GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI 1. Struktur Organisasi dan Tupoksi
Bab III
8 8
2. Capaian Kinerja Saat ini
10
3. Permasalahan dan Kendala
18
ISU – ISU STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI
22
3.1. Isu – isu Strategis
22
3.2. Analisis Lingkungan Internal – Eksternal
22
(SWOT)
Bab IV
VISI DAN MISI BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI BALI
27
A. Review Terhadap Visi dan Misi Daerah
27
B. Rumusan Visi dan Misi Badan Penanaman
27
Modal dan Perizinan Provinsi Bali
1. Visi
27
2. Misi
29
C. Tujuan, Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja 1. Tujuan
30
2. Sasaran Strategis
31
3. Indikator kinerja
32
D. Strategi dan Arah Kebijakan
Bab V
Bab VI
30
36
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
38
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
39
5.2. Pagu Pendanaan Indikatif
45
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
50
TUJUAN DAN SASARAN
Bab VII
PENUTUP
Lampiran-Lampiran
54
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen
dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan
dibidang
penanaman
modal,
maupun
peraturan
pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanam modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor. Kondisi ini kurang mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selama ini kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor, selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan penanaman modal, juga tidak diimbangi dengan tersedianya sarana prasarana pendukung serta kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal. Selain itu juga pelayanan penanaman modal kepada investor juga
sangat terkait dengan belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanamkan modalnya. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali merupakan unsur
pendukung
tugas
Gubernur, dipimpin
oleh
Kepala
Badan
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali, Pemerintah
Provinsi Bali
telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2013 - 2018, salah satu misinya adalah mewujudkan Bali yang sejahtera, sukerta lahir dan bathin. Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat hidup dalam suasana sejahtera,
sehat lahir dan bathin.
Dalam upaya mewujudkan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali tahun 2013 - 2018.
1. Pengertian Renstra adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2013 – 2018, merupakan dokumen
perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Bali. Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menjadi tolak ukur kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.
2. Ruang Lingkup a. Tinjauan dari aspek sumber dana Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali mencakup semua program/kegiatan Badan yang dibiayai dari APBD Pemerintah Provinsi Bali. b. Tinjauan dari aspek waktu Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2018 sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2013 – 2018.
B.
Maksud Dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 adalah : 1. Sebagai
acuan
dalam
pelaksanaan
program/kegiatan
Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. 2. Sebagai tolok ukur dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan. 3. Menggambarkan tentang kondisi penanaman modal di daerah secara umum serta Pelayanan Perizinan, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.
Tujuan disusunnya Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 adalah : 1. Untuk
memudahkan
pencapaian
hasil
atas
pelaksanaan
program/kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. 2. Untuk memudahkan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. 3. Sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan Visi dan Misi.
C.
Landasan Hukum
Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali disusun mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan; 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 5. Undang Undang
Republik Indonesia Nomor
: 23
Tahun 2014,
tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 - 2025; 8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang RPJM Nasional Tahun 2010 - 2014; 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 6 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025; 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali; 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali;
D.
Hubungan Renstra Dengan Dokumen Lainnya
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, dokumen perencanaan terdiri
dari
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
(RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD),
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategi Kementerian-Lembaga (Renstra K-L), Rencana Kerja Kementrian-Lembaga (Renja K-L), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan digambarkan sebagai berikut : RPJM
RPJP
RKP
RENSTRA K-L
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENSTRA BPMP
E.
RENJA K - L
RENJA SKPD
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renstra Badan Penanam Modal Dan
Perizinan Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :
Bab. I
Pendahuluan A. Latar Belakang, B. Maksud dan Tujuan, C. Landasan Hukum, D. Hubungan Renstra dengan Dokumentasi Perencanaan lainnya dan, E. Sistematika Penulisan.
Bab. II
Gambaran Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 1. Struktur Organisasi dan Tupoksi. 2. Capaian Kinerja Saat Ini. 3. Permasalahan dan Kendala.
Bab. III
Isu – isu strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 3.1. Isu – isu Strategis. 3.2. Analisis Lingkungan Internal – Eksternal (SWOT).
Bab. IV
Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali A. Review Terhadap Visi dan Misi Daerah. B. Rumusan Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. C. Tujuan, Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja. D. Strategi dan Arah Kebijakan.
Bab. V
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif 5.1. Program dan Kegiatan 5.2. Pendanaan Indikatif
Bab. VI
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
Bab. VII Penutup
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI
Kondisi Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. Kondisi pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dapat digambarkan mulai dari Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Capaian Indikator Pelayanan, serta Kendala dan Permasalahan yang ada saat ini, yaitu :
1. Struktur Organisasi dan Tupoksi. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin seorang Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali terdiri atas : a. Kepala Badan b. Sekretaris, membawahi : -
Sub Bagian Kepegawaian;
-
Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
-
Sub Bagian Umum.
c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal, membawahi : -
Sub Bidang Pengkajian;
-
Sub Bidang Pengembangan;
d. Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahi : -
Sub Bidang Promosi;
-
Sub Bidang Kerjasama.
e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan, membawahi : -
Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
-
Sub Bidang Pembinaan dan Pelaporan;
f. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu. -
Tim Teknis
Secara keseluruhan, struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali terlihat pada bagan berikut ini :
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEU DAN SUNPROG.
BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
SUB BIDANG PENGKAJIAN
SUB BIDANG PROMOSI
SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SATU PINTU
TIM TEKNIS
SUB BIDANG PENGEMBANGAN
SUB BIDANG KERJASAMA
SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Susunan Kepegawaian pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, antara lain terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II A, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III A, 9 (sembilan) orang Pejabat Eselon IV A, 1 orang Staf Golongan IV, 32 (tiga puluh dua) orang Staf Golongan III, 12 (dua belas) orang Staf Golongan II, 1 (satu) orang Staf Golongan I, dan 10 (sepuluh) orang Tenaga Kontrak.
Sedangkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 4 Tahun 2011, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal, yang lebih lanjut dijabarkan melalui fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan Perizinan, b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan Perizinan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan Perizinan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Capaian Kinerja Saat Ini. Capaian Kinerja yang direncanakan dalam Renstra Lima Tahun diukur dari beberapa indikator yaitu : Tingkat Realisasi PMA dan PMDN terhadap Rencana, Kontribusi PMA dan PMDN terhadap total investasi Daerah Bali, Realisasi PMA dan PMDN dilihat dari Lokasi dan Sektor serta Jumlah Tenaga Kerja Terserap atas pelaksanaan PMA dan PMDN.
a. Pencapaian Rencana dan Realisasi PMA dan PMDN. Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan investasi yang besar. Investasi yang besar memerlukan mobilitas sumber - sumber pembiayaan investasi secara terencana dan terpadu. Memperhatikan
kemampuan
Pemerintah
Provinsi
Bali
dalam
membiayai pembangunan sangat terbatas, maka pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan ekonomi melalui kegiatan investasi.
Selama kurun waktu tahun 2008 - 2013
penanaman modal di Provinsi Bali mengalami peningkatan seperti yang disajikan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1.
Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA dan PMDN Di Provinsi Bali Tahun 2008 - 2013. Rencana
No.
PMDN
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah
PMA
PMDN
PMA
Nilai Investasi (Juta Rp.)
P
10 9 3.773 4.900 5.233 5.304
1.185.133 10.655.865 2.852.993 7.294.115 9.434.303 5.148.151
232 262 83 40 261 246
9.075.110 4.304.029 2.503.801 6.966.171 7.598.500 6.805.163
2 6 3.772 4.910 5.738 5.314
28.991 50.838 2.651.362 7.314.479 7.606.361 7.793.144
54 96 75 165 295 457
735.068 2.098.161 4.210.160 4.386.969 4.478.765 3.634.973
19.229
36.570.560
1.124
29.654.274
19.742
25.445.175
1.142
19.544.096
P
1 2 3 4 5 6
Realisasi
Nilai Investasi ( Juta Rp.)
Nilai Investasi (Juta Rp.)
P
P
Nilai Investasi (Juta Rp.)
Sumber : BPMP Provinsi Bali
Dalam periode 2008 sampai dengan 2013, total Rencana proyek
PMA
mencapai
1.124
proyek
dengan
nilai
investasi
Rp. 29.654.274.000.000,- sedangkan jumlah Rencana proyek PMDN mencapai
19.229
proyek
dengan
nilai
investasi
Rp 36.570.560.000.000,-. dan Realisasi proyek PMA sebanyak 1.142 Buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 19.544.096.000.000,- atau
65,90 % dari rencana investasi, sedangkan Realisasi proyek PMDN sebanyak
Rp.
19.742
Buah
dengan
nilai
investasi
sebesar
Rp. 25.445.175.000.000,- atau 69,57 % dari rencana investasi. Dalam lima tahun kedepan (2013-2018) kondisi ini diharapkan akan menjadi lebih baik. Atas dasar trend pertumbuhan selama lima tahun sebelumnya, maka rata-rata pertumbuhan investasi dalam lima tahun kedepan (2013-2018) diprediksi rata-rata mencapai Rp 12,21 triliun per tahun, dengan asumsi semua indikator penentu investasi berjalan normal.
b. Kontribusi PMA dan PMDN Terhadap Total Investasi Daerah Peranan PMA dan PMDN terhadap total investasi Daerah Bali tahun
2008
–
2013
mencapai
34,83
Rp. 44.989.271.000.000,- dari Total
persen
atau
sebesar
Investasi Daerah Bali yang
mencapai Rp. 129.137.872.880.000,- seperti ditunjukkan pada tabel 2.2. s/d 2.4. dibawah ini :
Tabel 2.2. Kontribusi PMA Terhadap Total Investasi Daerah Bali Tahun 2008 - 2013 NO
TAHUN
TOTAL INVESTASI BALI
1
2008
11.321.272.720.000
735.068.000.000
% REALISASI PMA THD INVESTASI BALI 6,49
2
2009
13.971.712.710.000
2.098.161.000.000
15,02
3
2010
18.220.244.590.000
4.210.160.000.000
23,11
4
2011
22.598.442.170.000
4.386.969.000.000
19,41
5
2012
28.586.200.690.000
4.478.765.000.000
15,67
6
2013
34.440.000.000.000
3.634.973.000.000
10,55
129.137.872.880.000
19.544.096.000.000
15,13
Jumlah
TOTAL REALISASI PMA
Tabel 2.3. Kontribusi PMDN Terhadap Total Investasi Daerah Bali Tahun 2008 - 2013 NO
TAHUN
TOTAL INVESTASI BALI
TOTAL REALISASI PMDN
% REALISASI PMDN THD INVESTASI BALI
1
2008
11.321.272.720.000
28.991.000.000
0,26
2
2009
13.971.712.710.000
50.838.000.000
0,36
3
2010
18.220.244.590.000
2.651.362.000.000
14,55
4
2011
22.598.442.170.000
7.314.479.000.000
32,37
5
2012
28.586.200.690.000
7.606.361.000.000
26,61
6
2013
34.440.000.000.000
7.793.144.000.000
22,62
Jumlah
129.137.872.880.000
25.445.175.000.000
19,70
Sumber : BPS & BPMP Provinsi Bali
Tabel 2.4. Kontribusi PMDN dan PMA Terhadap Total Investasi Daerah Bali Tahun 2008 - 2013 NO
TAHUN
TOTAL INVESTASI BALI
TOTAL REALISASI PMDN-PMA
1
2008
11.321.272.720.000
764.059.000.000
% REALISASI PMDN THD INVESTASI BALI 6,75
2
2009
13.971.712.710.000
2.148.999.000.000
15,38
3
2010
18.220.244.590.000
6.861.522.000.000
37,66
4
2011
22.598.442.170.000
11.701.448.000.000
51,78
5
2012
28.586.200.690.000
12.085.126.000.000
42,28
6
2013
34.440.000.000.000
11.428.117.000.000
33,18
Jumlah
129.137.872.880.000
44.989.271.000.000
34,83
Sumber : BPS & BPMP Provinsi Bali
Kedepan (2014 - 2018) kontribusi PMA dan PMDN terhadap Total Investasi daerah diharapkan terus mengalami peningkatan. c. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Dilihat dari Lokasi. Usaha-usaha untuk pemerataan pertumbuhan investasi antar wilayah sudah mulai menunjukkan hasil, tahun 2003 s/d 2007 yang lalu secara keseluruhan realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali masih terpusat di Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten
Gianyar, Sedangkan tahun 2008 s/d 2013 investasi sudah mulai tumbuh di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan, sebagaimana tertuang pada tabel 2.5. s/d 2.7. dibawah ini :
Tabel 2.5. Perkembangan Realisasi PMA Dilihat dari Lokasi Tahun 2008 – 2013
NO
LOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Badung Denpasar Buleleng Tabanan Gianyar Karangasem Klungkung Jembrana Bangli Total PMA Total PMA / PMDN
p 648 208 53 37 102 69 8 9 8 1.142 20.882
NILAI INVESTASI PMA (Rp) 14.992.945.000.000 552.209.000.000 2.213.570.000.000 654.438.000.000 404.995.000.000 672.584.000.000 9.156.000.000 37.996.000.000 6.203.000.000 19.544.096. 000.000 44.989.271.000.000
%
33,32 1,22 4,92 1,45 0,90 1,49 0,02 0,08 0,01 43,44
Tabel 2.6. Perkembangan Realisasi PMDN Dilihat dari Lokasi Tahun 2008 – 2013
NO
LOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Badung Denpasar Buleleng Tabanan Gianyar Karangasem Klungkung Jembrana Bangli Total PMDN Total PMA / PMDN
p 2.044 5.310 2.769 4.236 1.798 1.290 588 859 846 19.740 20.882
NILAI INVESTASI PMDN (Rp) 8.088.880.000.000 9.920.540.000.000 971.640.000.000 2.652.580.000.000 2.410.260.000.000 283.760.000.000 515.820.000.000 491.075.000.000 110.620.000.000 25.445.175.000.000 44.989.271.000.000
%
17,97 22,05 2,15 5,89 5,35 0,63 1,14 1,09 0,24 56,55
Tabel 2.7. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Dilihat dari Lokasi 2008 – 2013 NO
LOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kabupaten Badung Kota Denpasar Kabupaten Buleleng Kabupaten Tabanan Kabupaten Gianyar Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung Kabupaten Jembrana Kabupaten Bangli Total (Provinsi Bali) Sumber : BPMP Provinsi Bali
p 2.692 5.518 2.822 4.273 1.900 1.359 596 868 854 20.882
NILAI INVESTASI PMA / PMDN (Rp) 23.081.825.000.000 10.472.749.000.000 3.185.210.000.000 3.307.018.000.000 2.815.255.000.000 956.344.000.000 524.976.000.000 529.071.000.000 116.823.000.000 44.989.271.000.000
% 51,30 23,27 7,07 7,35 6,25 2,12 1,16 1,17 0,25 100
Dilihat dari negara asal investasi dalam lima tahun terakhir 10 besar negara yang merealisasikan investasinya berturut-turut sesuai dengan besar investasi adalah gabungan negara, British Virgin island, Singapura, Inggris, Korea selatan, Belanda, Prancis, Australia, Jepang dan Amerika Serikat sebagaimana tertuang pada tabel 2.8 di bawah ini.
Tabel 2.8. Perkembangan Realisasi PMA Dilihat dari Negara Asal Investasi 2008 – 2013 ( 10 Besar ) NO
NEGARA
1 Gabungan Negara 2 British Virgin Island 3 Singapura 4 Inggris 5 Korea Selatan 6 Belanda 7 Perancis 8 Australia 9 Jepang 10 USA Sumber : BPMP Provinsi Bali
NILAI INVESTASI (Rp) 6.855.654.818.600 2.747.634.440.900 2.569.933.329.200 1.636.509.056.300 543.949.650.700 283.574.783.400 255.730.593.800 236.359.651.600 148.990.583.500 94.506.383.600
Dengan adanya krisis finansial global yang dialami negaranegara besar, maka kedepan strategi promosi investasi lebih diarahkan pada negara-negara yang tidak terkena krisis.
d. Perkembangan Investasi Dilihat dari Sektor. Tampak Penanaman Modal banyak yang bergerak di sektor tersier khususnya pada Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Jasa Lainnya meliputi Jasa Wisata Tirta, Jasa Konsultansi di Bidang Manajemen dan Biro Perjalanan Wisata, seperti tampak pada tabel 2.9. s/d 3.2. dibawah ini :
Tabel 2.9. Perkembangan Realisasi PMA Dilihat dari Sektor Tahun 2008 – 2013 NILAI INVESTASI
NO
SEKTOR
1
PRIMER
22
80.000.000.000
0,17
2
SEKUNDER
96
964.000.000.000
2,14
3
TERSIER
1024
18.500.000.000.000
41,12
1.142
19.544.096. 000.000
43,44
20.882
44.989.271.000.000
Total PMA Total PMA /PMDN
P
PMA (Rp)
%
Tabel 3.1. Perkembangan Realisasi PMDN Dilihat dari Sektor Tahun 2008 – 2013
NO
SEKTOR
NILAI INVESTASI PMDN (Rp)
p
%
1
PRIMER
116
97.360.000.000
0,21
2
SEKUNDER
684
506.270.000.000
1,12
3
TERSIER
18.444
24.841.545.000.000
55,21
19.244 20.882
25.445.175.000.000 44.989.271.000.000
56,55
Total PMDN Total PMA /PMDN Sumber : BPMP Provinsi Bali
Tabel 3.2. Perkembangan Realisasai PMA Berdasarkan Sektor Tahun 2008 - 2013 No.
SEKTOR/ BID.USAHA
dan
PMDN
NILAI INVESTASI (Dlm Rp.)
P
PMA (Rp.)
P
PMDN (Rp.)
Jumlah
%
1.
PRIMER
22
80.000.000.000
116
97.360.000.000
177.360.000.000
0,39
2.
SEKUNDER
96
964.000.000.000
684
506.270.000.000
1.470.270.000.000
3,26
3.
TERSIER
1024
18.500.000.000.000
18.444
24.841.545.000.000
43.341.545.000.000
96,33
TOTAL
1.142
19.544.096. 000.000
19.244
25.445.175.000.000
44.989.271.000.000
100.00
Sumber : BPMP Provinsi Bali
e. Jumlah Tenaga Kerja Terserap Dalam PMA dan PMDN. Jumlah rencana penggunaan tenaga kerja (TKI -TKA) sebanyak 164.545 orang dengan realisasi pemanfaatan (TKI -TKA) sebanyak 154.054 orang atau sebesar 93,62 persen dari total rencana. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 152.667 orang atau sebesar 99,09 persen dan Tenaga Kerja Asing sebanyak 1.387 orang atau sebesar 0,90 persen, seperti ditunjukkan pada table 3.3. dibawah ini :
Tabel 3.3.
Rencana dan Realisasi penggunaan Tenaga Kerja PMA & PMDN Tahun 2008 - 2013 RENCANA
REALISASI
NO
TAHUN
1
2008
9.885
331
3.048
8
2
2009
24.108
436
3.466
9
3
2010
20.631
79
22.746
114
4
2011
41.478
28
41.528
589
5
2012
40.200
3
40.250
27
6
2013
26.957
409
41.629
640
JUMLAH
163.259
1.286
152.667
1.387
TKI
TKA
TKI
TKA
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Lokal yang digunakan pada kegiatan penanaman modal di Bali baik PMA maupun PMDN adalah cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja asing yang hanya mencapai 0,90 persen.
3. Permasalahan dan Kendala Permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaksanaan Penanaman Modal adalah : a. Belum terwujudnya pemerataan investasi antar kabupaten/kota dan antar sektor. b. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan promosi baik di dalam maupun di luar negeri. c. Kurangnya Informasi Tentang potensi dan peluang pengembangan investasi. d. Kurangnya kesadaran investor untuk memenuhi kewajiban dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Kesulitan untuk memantau perkembangan perusahaan disebabkan karena masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya.
4.
Permasalahan tersebut tidak terlepas dari kendala-kendala seperti: a. Kendala Dibidang Infrastruktur. -
Akses Jalan Kondisi
geomorfhologi
Bali
yang
terdiri
dari
kawasan
pegunungan dibagian tengah, daerah pantai yang sempit dibagian utara dan timur laut telah memberi ciri terhadap jaringan jalan arteri yang berhubungan dengan kota-kota utama di Bali melalui jalur utara selatan menyebrangi gunung dan jalur melingkar
menyusuri
pantai.
Kawasan
pegunungan
dan
perbukitan di Bali hampir menguasai 80 % dari seluruh daratan pulau. Kondisi ini mengakibatkan tidak seluruh jaringan jalan bisa dilalui oleh kendaraan muatan berat. Keterbatasan itu menjadikan sebagaian besar muatan eksport Bali dikirim ke Surabaya untuk dikapalkan. -
Pelabuhan, Sarana dan Fasilitasnya. Pelabuhan Benoa memiliki kapasitas terbatas dalam melayani produk untuk eksport. Kapasitas pelabuhan kontainernya dan ketersediaan fasilitas pergudangan masih terbatas. Pelabuhan Benoa mengalami sedimentasi terus menerus, sehingga
meningkatkan
beban
pemeliharaan.
Pelabuhan
Celukan Bawang (Buleleng) saat ini digunakan terbatas untuk pengangkutan bahan konsumsi antar pulau dan pelabuhan bongkar muat barang. Fasilitasnya masih terbatas dibandingkan dengan Pelabuhan Benoa dan belum memiliki sarana untuk kegiatan eksport.
Meskipun lokasinya strategis pada jalur
pelayaran internasional di utara laut Jawa, Pelabuhan Celukan
Bawang relatif lebih jauh dicapai dari sentra produksi Bali yang umumnya berada dibagian selatan.
-
Air Minum Tidak seluruh kawasan di Bali memiliki akses kesumber air baku, termasuk kawasan Pulau Nusa Penida. Hanya sumber baku dari air tanah yang kemungkinan bisa dikembangkan untuk daerah tersebut. Kawasan yang lebih berkembang dibagian daratan dan lereng dibarat daya dan tengah memiliki sumber air yang memadai dari banyak sungai yang mengalir sepanjang jalan. Apabila kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri ke daerah-daerah yang kurang sesuai dengan budidaya pertanian, maka sumber baku air untuk komsumsi perlu dikembangkan.
b. Kendala Dalam Pengembangan Industri. -
Ketersediaan Lahan Total luas areal Bali relatif kecil (5.632 km2) untuk menampung jumlah penduduk + 3,9 juta jiwa, dengan sebagian adalah kawasan marginal dan kawasan yang dilindungi. Ketersediaan lahan yang luas untuk industri besar atau hutan tanaman industri, relatif sulit, karena sebagian besar terbagi dalam lahanlahan kecil milik masyarakat. Kondisi ini menimbulkan hambatan yang cukup berarti dalam mengembangkan investasi yang membutuhkan lahan luas;
-
Bahan Baku Dengan wilayah yang terbatas, Provinsi Bali juga memiliki sumber daya alam yang terbatas. Oleh karenanya hampir seluruh bahan baku untuk kebutuhan industri pengolahan di Provinsi Bali, di datangkan dari luar Provinsi Bali.
c. Hambatan Lain. -
Regulasi dan Undang-undang Kurang konsistennya kebijakan Pusat, banyak memunculkan ketidak jelasan di kalangan investor, sekaligus memunculkan ketidak pastian hukum di dalam melakukan investasi;
-
Database / Informasi ♦
Kurang lengkapnya informasi tentang potensi dan peluang pengembangan investasi.
♦ Kurangnya informasi / database aktual tentang kondisi sosial ekonomi dan penggunaan lahan, kondisi tanah dan rencana tata guna lahan yang tidak konsisten. ♦ Peta dan data yang ada belum diupdate dan kurang realistis, termasuk dalam hal ini peta dan data tentang rencana pemanfaatan ruang dan aktualisasinya. -
Insentif Pemerintah Provinsi / Kabupaten belum menyediakan insentif khusus untuk investor, untuk sementara masih mengikuti petunjuk dan insentif yang diberikan pusat.
-
Pungutan / Retribusi Dengan adanya kewenangan Otonomi Daerah, maka setiap Kabupaten / Kota punya dorongan kuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Orientasi jangka pendek tersebut mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah Bali untuk menarik minat investor.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI
3.1. Isu – isu Strategis. Isu-isu utama yang berkembang dalam pembangunan investasi di Provinsi Bali pada umumnya sama dan dipengaruhi oleh Isu-isu Strategis Nasional. Isu-isu Strategis dimaksud adalah : 1. Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor. 2. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota. 3. Belum memadainya informasi potensi investasi di masingmasing Kabupaten/Kota. 3.2. Analisis Lingkungan Internal – Eksternal (SWOT) Untuk menentukan Strategi Organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja dari suatu Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal.
1. Lingkungan Internal Faktor-faktor Lingkungan Internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari dalam organisasi itu sendiri : a. Kekuatan (Strength) Faktor-faktor Strategis Internal yang dapat menjadi sumber kekuatan antara lain : - Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal. - Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- Adanya Peraturan Perundang – undangan yang mendukung kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan. - Adanya Struktur Organisasi yang jelas. b. Kelemahan ( Weakneses) Disamping Kekuatan sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanaman
Modal Provinsi
Bali juga
memiliki kelemahan-
kelemahan internal yaitu : - Terbatasnya jumlah dan kompetensi pegawai. - Belum memadainya pemahaman Visi dan Misi oleh pegawai. - Budaya Kerja yang masih output oriented, belum kepada out come oriented. - Terbatasnya dukungan dana dari APBD dan APBN.
2. Lingkungan Eksternal Sebagai Destinasi Wisata yang didukung oleh Kebudayaan yang unik dengan Sumber Daya Alam yang cukup memadai, Provinsi Bali masih dianggap layak untuk sebuah iklim Investasi. Beberapa fakta pendukung menunjukkan bahwa Bali merupakan daerah yang cukup
aman,
dengan
pertumbuhan
ekonomi
yang
senantiasa
meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, begitu pula Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin membaik dan berada diatas rata-rata IPM Nasional, sumber daya manusia dan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan tingkat ketrampilan yang relatif tinggi. Begitu pula penyebaran industri kecil dan menengah di berbagai Kabupaten/Kota semakin menguatkan Provinsi Bali
merupakan
Provinsi yang prosfektif sebagai daerah tujuan investasi. Namun demikian berfluktuasinya investasi di Bali tidak terlepas dari pengaruh Lingkungan
ekternal
yang
di
identifikasi
(Opportunities) dan Ancaman (Threats) yaitu :
menjadi
Peluang
a. Peluang (Opportunities) -
Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu destinasi wisata, Bali memiliki Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan udara.
-
Terkenalnya nama Bali (sebagai Brand Name), sebagai daerah tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi jual beli hasil produksi.
-
Perilaku
masyarakat
diskriminatif
Bali
terhadap
yang
orang
kooperatif,
lain
dengan
yang tidak
tidak melihat
perbedaan suku, agama dan asal negara. -
Pelaksanaan
Otonomi
Daerah,
memberikan
kewenangan
kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara porfesional. -
Globalisasi Perdagangan Bebas, merupakan peluang yang sangat besar bagi rakyat
Bali untuk bisa mengisi pasar
sekaligus sebagai peluang untuk meningkatkan lapangan kerja. -
Mobilitas Teknologi Informasi, merupakan sarana yang ampuh untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.
b. Ancaman/Tantangan (Threats). -
Penerapan Otonomi Daerah, ternyata tidak selalu memberikan keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
ternyata
menimbulkan
adanya ketidak pastian hukum berinvestasi. -
Insentif Investasi yang tidak Kompetitif, untuk meningkatkan investasi, Bali sampai saat ini belum memberikan Insentif kepada para Investor.
-
Pembangunan
wilayah
yang
tidak
seimbang,
Ketidak
seimbangan Pembangunan, antar Kabupaten/Kota di Bali
berpotensi
menimbulkan
berbagai
masalah
sosial
dan
kerusakan lingkungan Bali. -
Terbatasnya Lahan, Total Area Bali yang relatif Kecil (5.632 KM2) dengan jumlah penduduk 3,4 juta jiwa serta sebagian besar Kawasan adalah Kawasan Marjinal Kesuburannya dan Kawasan yang di lindungi.
-
Tingkat Persaingan antar Provinsi,
pelimpahan Kewenangan
yang lebih luas dari Pemerintah Pusat, memberikan harapan bagi Pemerintah Daerah untuk menggali secara lebih besar sumber–sumber
pendapatan.
Hal
ini
tidak
menutup
Kemungkinan akan terjadinya persaingan antar daerah.
3.
Strategi SWOT Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas
maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Provinsi Bali masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi
Diversifikasi
Konsentris,
adalah
strategi
dengan
meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul. Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi Competitive Position sangat kuat seperti Bali, dengan gambaran asumsi sebagai berikut : 1.
Dengan dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan investasi daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta dukungan
mobilitas teknologi informasi
dengan
landasan hukum yang kuat maka Visi dan Misi Organisasi akan dapat dicapai.
2.
Dengan pelaksanaan otonomi daerah serta ditunjang birokrasi
yang
baik
dengan
semangat
kerja
pelayanan
dan
tingkat
profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai ditunjang oleh prilaku masyarakat Bali yang tidak diskriminatif terhadap pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Penanaman Modal di Provinsi Bali.
3.
Dengan Otonomi Daerah, insentif investasi yang bersaing serta didukung oleh profesionalisme staf yang memadai, pembangunan infrastruktur wilayah yang dilakukan secara seimbang yang disertai dukungan komitmen pimpinan, akan dapat meningkatkan minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan sektor.
4.
Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perizinan yang konsisten di tambah oleh adanya pemahaman staf terhadap Visi dan Misi lembaga akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan terhadap publik.
BAB IV VISI DAN MISI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI
A.
Review Terhadap Visi dan Misi Daerah Review terhadap Visi dan Misi Daerah dimaksudkan, agar dalam
menetapkan Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dapat mendukung terlaksananya Visi dan Misi Provinsi Bali di bidang penanaman modal dan Perizinan. Visi dan Misi Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018. Visi : Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. Misi : 1. Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju
dan Modern.
2. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta
Bebas dari berbagai Ancaman.
3. Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir dan Bathin.
B.
Rumusan Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 1.
Visi Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan mengacu visi Povinsi Bali Tahun 2013 - 2018 serta potensi, kondisi objektif daerah, peluang investasi
serta
permasalahan
yang
berkembang,
maka
dirumuskan Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sebagai berikut :
”TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL YANG BERKELANJUTAN DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG BERKUALITAS MENUJU BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI
DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN TRI HITA
KARANA” Konsep Tri Hita Karana telah menjadi landasan bagi rakyat
Bali
dalam
pelaksanaan
Kehidupan
Sosial
Kemasyarakatan di Bali, dalam wadah Desa Pekraman. Implementasi Desa Pekraman di Bali telah mampu menjadikan manusia Bali hidup secara utuh, dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungannya. Secara Fisik penataan ruang, Desa Pekraman
menetapkan
konsep apa yang disebut dengan Tri Mandala yaitu utama mandala yang diimplementasi sebagai ruang dan tempat bagi anggota masyarakat dalam berhubungan dengan Tuhan, Madya mandala yang diimplementasikan
sebagai ruang dan tempat
bagi anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesama manusia, dan Nista mandala yaitu diimplementasikan sebagai ruang
dan
tempat
bagi
anggota
masyarakat
dalam
hubungannya dengan lingkungan hidup. Dalam tatanan berpikir dan bertindak, Tri Hita Karana telah menjadi prinsip dasar bagi masyarakat Bali, oleh karena itu, dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, Tri Hita Karana termanifestasi dalam bentuk materiil dan inmateriil. Demikian juga, dalam pelaksanaan pembangunan, Konsep Tri Hita Karana
merupakan
landasan
inti
dari
semua
sektor
pembangunan di Bali termasuk pembangunan Penanaman Modal. Konsekuensi logis dari konsep ini adalah bahwa setiap bentuk investasi di Bali tetap menjaga nilai-nilai dan hubungan transendental dengan Sang Pencipta, mendatangkan manfaat
ekonomi
bagi
peningkatan
ekonomi
bagi
kesejahteraan
masyarakat dan akrab dengan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan yang mesti dilaksanakan adalah bahwa Penanaman Modal idealnya diabdikan pada kepentingan ekonomi rakyat, yakni segala atribut yang menyertai Penanaman Modal seperti penggunaan teknologi,
penambahan
pengetahuan,
peningkatan
keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen,
sedemikian
rupa
harus
dimanfaatkan
bagi
pemberdayaan ekonomi rakyat.
2.
Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dari isu – isu strategis tersebut diatas, maka Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 adalah : a. Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor. b. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. c. Mewujudkan
pelayanan
publik
cepat,
efektif,
efesien,
transparan dan akuntabel.
Misi Pertama menunjukkan adanya suatu keinginan untuk meningkatkan Investasi yang melibatkan sebesar-besarnya peran aktif masyarakat setempat sehingga mampu memberikan kontribusi bukan hanya dalam konteks nilai ekonomis namun juga sosial, budaya dan spiritual. Dalam hal ini akan terwujud pemberdayaan masyarakat dengan segala kompetensi yang dimiliki dan juga mampu meningkatkan nilai tambah potensi
Sumber Daya Alam yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kesinambungan.
Misi kedua, menunjukkan adanya suatu keinginan untuk meningkatkan
investasi
dengan
melakukan
promosi
dan
kerjasama investasi yang sebanyak-banyaknya baik skala nasional maupun internasional sehingga jumlah investasi akan semakin meningkat.
Misi ketiga, menunjukkan adanya suatu keinginan untuk meningkatkan
pelayanan
kepada
investor
yang
akan
menanamkan modalnya didaerah dengan mengacu kepada prinsip pelayanan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Tabel 4.1. Keterkaitan Visi dan Misi BPMP Provinsi Bali Visi
Misi
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL YANG BERKELANJUTAN DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG BERKUALITAS MENUJU BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA
1. Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor. 2. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. 3. Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
C.
Tujuan, Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja
1. Tujuan. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi BPMP Provinsi Bali serta didasarkan pada visi, misi dan isu – isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut : a. Terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi bali b. Terwujudnya kepatuhan para investor terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Tabel 4.2. Keterkaitan Misi dan Tujuan BPMP Provinsi Bali Misi
Tujuan
1. Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor.
1. Terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi bali
1.
Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.
2. Terwujudnya kepatuhan para investor terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.
Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
2. Sasaran Strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran ditetapkan sebagai berikut : a. Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN; b. Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi c. Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
3. Indikator Kinerja. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan, berdasarkan hal tersebut dirumuskan Indikator kinerja sasaran sebagai berikut : a. Persentase peningkatan nilai investasi; b. Persentase
hasil
pemetaan
potensi
investasi
yang
ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota; c. Persentase
peningkatan
investor
yang
mengajukan
permohonan penanaman modal di Provinsi Bali; d. Persentase Penurunan kasus pelanggaran oleh investor; e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); f. Persentase dokumen perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu. g. Peta Potensi investasi di Provinsi Bali h. Data perkembangan penanaman modal di Provinsi Bali i.
Jumlah Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali
j.
Laporan hasil promosi investasi
k. Jumlah kerjasama antara usaha mikro,kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN) l.
Laporan hasil pemantauan
m. Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu. n. Jumlah SDM yang mendapat Bimtek o. Jumlah pengaduan/keluhan masyarakat p. Laporan evaluasi perizinan dan non perizinan q. Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna r. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu s. Persentase penyelesaian administrasi keuangan yang tepat waktu t. Nilai evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) u. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
Tabel 4.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPMP Provinsi Bali Visi BPMP Provinsi Bali :
Misi 1. Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor.
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL YANG BERKELANJUTAN DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG BERKUALITAS MENUJU BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 1. Terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali
1.1 Meningkatnya 1.1 Persentase nilai investasi di peningkatan Nilai Provinsi Bali investasi. baik PMA maupun 1.2.Persentase hasil PMDN. pemetaan potensi investasi yang 1.2 Meningkatnya ditindaklanjuti inovasi dan oleh
strategi Kabupaten/Kota promosi yang informatif 1.3. Persentase berorientasi peningkatan pada efektifitas, investor yang efesiensi dan mengajukan kualitas serta permohonan menciptakan penanaman pelayanan modal di Provinsi prima guna Bali. peningkatan investasi 1.4. Peta potensi investasi di Provinsi Bali 1.5 Data perkembangan penanaman modal di Provinsi Bali 1.6. Jumlah Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali 1.7. Laporan hasil promosi Investasi 1.8 Jumlah kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN)
2. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Terwujudnya kepatuhan para investor terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
2.
Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundangundangan
2.1.Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor 2.2.Laporan hasil pemantauan
yang berlaku. 2.3.Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu 3. Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
3.
Meningkatnya 3.1 Indeks kualitas Kepuasan pelayanan Masyarakat (IKM) perizinan dan non perizinan yang cepat, 3.2 Persentase efektif, dokumen efisien, perizinan dan tranparan dan Non Perizinan akuntabel yang diselesaikan tepat waktu 3.3 Jumlah SDM yang mendapat Bimtek 3.4 Jumlah pengaduan/keluhan masyarakat 3.5 Laporan evaluasi perizinan dan non perizinan 3.6 Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna 3.7 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu 3.8 Persentase penyelesaian administrasi keuangan yang tepat waktu 3.9 Nilai evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 3.10 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
D.
Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.4. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan BPMP Provinsi Bali Misi I :
Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor.
Tujuan
Sasaran
Strategi
Terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali
1.1 Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN. 1.2 Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi
Misi II :
Membangun iklim penanaman modal yang berdaya
Sinergitas lintas sektor dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pemerataan investasi pada wilayah-wilayah yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi.
Arah Kebijakan Mendorong peningkatan nilai investasi di Provinsi Bali.
saing. Tujuan Terwujudnya kepatuhan para investor terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
Misi III :
Tujuan Terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Sasaran Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Strategi Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi.
Arah Kebijakan Memacu pertumbuhan investor untuk berinvestasi.
Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Sasaran
Strategi
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, tranparan dan akuntabel
Peningkatan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan.
Arah Kebijakan Mendorong persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu.
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Penetapan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan misi Renstra BPMP Provinsi Bali seperti tertuang dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Misi I :
Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor.
Tujuan
Sasaran
Terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali
1.3 Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN.
Indikator Sasaran 1.1 Persentase peningkatan Nilai investasi. 1.2.Persentase hasil pemetaan potensi investasi yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota 1.3. Peta potensi investasi di Provinsi Bali 1.4 Data 0perkembangan penanaman modal di Provinsi Bali
1.2Meningkatnya 1.5 Persentase inovasi dan peningkatan strategi investor yang promosi yang mengajukan
Strategi
Arah Kebijakan
Program
Kegiatan
Sinergitas lintas sektor dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pemerataan investasi pada wilayah-wilayah yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi.
Mendorong peningkatan nilai investasi di Provinsi Bali.
1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
- Penyusunan
2. Pengkajian dan perencanaan penanaman modal.
-
sistem informasi penanaman modal di daerah.
Pengkajian dan perencanaan penanaman modal.
informatif permohonan berorientasi penanaman modal pada di Provinsi Bali. efektifitas, efesiensi dan 1.6. Jumlah Investor kualitas serta yang mengajukan menciptakan permohonan pelayanan penanaman modal prima guna di Provinsi Bali peningkatan investasi 1.7. Laporan hasil promosi Investasi 1.8 Jumlah kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan pengusaha sedang dan besar (PMA dan PMDN)
3. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
-
Promosi penanaman modal di Dalam Negeri
-
Pelaksanaan promosi di Luar Negeri.
-
Forum kerjasama di bidang penanaman modal.
Misi II : Tujuan
Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
Kegiatan
Terwujudnya
Meningkatnya
kepatuhan
Persentase
Peningkatan
Memacu
Mengendalikan
jumlah
penurunan kasus
daya saing
pertumbuhan
pelaksanaan
para
investor yang
pelanggaran oleh
dan daya
investor
penanaman
investor
memahami
investor
tarik
untuk
modal.
terhadap
peraturan
investasi.
berinvestasi.
peraturan
perundang-
perundang-
undangan
undangan
yang berlaku.
yang berlaku
-
-
Laporan hasil pemantauan
-
Persentase LKPM
-
Pembinaan konsultasi/koordinasi dan pelaporan.
-
Monitoring dan koordinasi penanaman modal.
yang disampaikan tepat waktu
Misi III : Tujuan
Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah
Program
Kegiatan
Kebijakan Terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, tranparan dan akuntabel
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase dokumen perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu. -
Jumlah SDM yang mendapat Bimtek
-
Jumlah Pengaduan/Keluhan Masyarakat
-
Laporan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan
-
Persentase penyelesaian program
Peningkatan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan.
Mendorong persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu.
1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM - Belanja Jasa Konsultansi ISO 9001 - 2015. - Bintek Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE)
2. Peningkatan kualitas dan penyebar luasan informasi.
- Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
3. Publikasi melalui media cetak/elektronik.
- Peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengurusan perizinan.dan non perizinan
4. Mengkoordinasi kan dan mendorong peran swasta dalam pembangunan
- Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan. - Koordinasi dan Konsultasi pelayanan perizinan
administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna -
-
Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu Persentase penyelesaian administrasi keuangan yang tepat waktu
dan nonperizinan - Pemantauan, Sinkronisasi dan Implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan 5. Pelayanan Administrasi perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. . - Penyediaan alat tulis kantor. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan . - Penyediaan makanan dan minuman. - Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah - Upacara keagamaan
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tabel 5.2. Pagu Pendanaan Indikatif
No 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
Indikator Kinerja
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan alat tulis kantor.
- Jumlah alat tulis kantor yang tersedia.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor . - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. - Penyediaan makanan dan minuman.
Pagu Pendanaan Indikatif Tahun (dalam ribuan Rp.) 2014
2015
2016
2017
2018
180.000
198.000
220.000
240.000
260.000
205.000
225.000
250.000
275.000
300.000
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan
25.000
28.000
37.000
38.000
40.000
- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan untuk BPMP Prov. Bali.
5.500
6.000
10.500
17.500
20.000
- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan.
15.500
17.000
18.500
20.000
22.000
- Jumlah makanan dan
No
Program
Kegiatan
Pagu Pendanaan Indikatif Tahun (dalam ribuan Rp.)
Indikator Kinerja 2014
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
2015
2016
2017
2018
20.000
22.000
25.000
27.000
30.000
- Jumlah perjalanan dinas luar daerah
317.000
350.000
385.000
420.000
465.000
- Sarana dan prasaranan upacara agama di kantor BPMP Prov. Bali
71.000
80.000
86.000
95.000
105.000
minuman untuk keperluan rapat dan tamu-tamu
- Upacara keagamaan.
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
393.000
435.000
510.000
525.000
580.000
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala.
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
- Pemeliharaan rutin/berkala
- Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala.
300.000
330.000
365.000
400.000
445.000
- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
160.000
170.000
190.000
220.000
250.000
gedung kantor - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
No
3.
Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kegiatan
Pagu Pendanaan Indikatif Tahun (dalam ribuan Rp.)
Indikator Kinerja
- Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM.
- Jumlah SDM yang terdidik
- Belanja Jasa Konsultansi ISO 9001 2015.
- Dokumen ISO
- Bintek Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE)
- Jumlah terdidiknya petugas
2014
2015
2016
2017
2018
200.000
230.000
260.000
290.000
320.000
dan terlatih. -
-
70.000
90.000
110.000
-
-
I25.000
130.000
140.000
9001-2015,
SPIPISE
No
4.
5.
6.
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Publikasi Melalui Media Cetak / Elektronik.
- Peningkatan pemahaman
Peningkatan Kualitas dan Penyebar luasan Informasi.
- Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
- Jumlah brosur perizinan dan
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- Promosi penanaman modal.di dalam negeri
- Jumlah pelaksanaan promosi investasi di dalam negeri
masyarakat dalam pengurusan perizinan.dan non perizinan
Pagu Pendanaan Indikatif Tahun (dalam ribuan Rp.)
- Jumlah perangkat media
2014
2015
2016
2017
2018
135.000
155.000
175.000
190.000
205.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
850.000
900.000
950.000
1.000.000
1.050.000
450.000
1.100.000
1.700.000
2.200.000
3.200.000
415.500
430.500
450.450
575.845
cetak/elektronik sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
nonperizinan sebagai media informasi bagi masyarakat.
- Jumlah sarana promosi yang didistribusikan ke investor/masyarakat.
- Pelaksanaan promosi luar negeri . - Forum kerjasama di bidang penanaman modal.
- Jumlah pelaksanaan promosi investai luar negeri.
- Jumlah forum matchmaking / kemitrausahaan antara
405.000
No
Program
Kegiatan
Pagu Pendanaan Indikatif Tahun (dalam ribuan Rp.)
Indikator Kinerja 2014
2015
200.000
250.000
500.000
550.000
2016
2017
2018
300.000
350.000
400.000
usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan perusahaan sedang dan besar(PMA dan PMDN).
- Laporan pelaksanaan matchmaking - Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan matchmaking 7.
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah.
- Jumlah data tentang perkembangan penanaman modal. - Jumlah database penanaman modal dan perizinan.
8.
Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal.
-
Pengkajian dan perencanaan penanaman modal.
- Jumlah data peta potensi investasi di Provinsi Bali. - Jumlah layanan informasi tentang bidang usaha penanaman modal. - Jumlah kajian investasi yang dilaksanakan
600.000
650.000
700.000
No
9.
10.
Program
Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal.
Mengkoordinasikan dan Mendorong Peran Swasta Dalam Pembangunan.
Kegiatan
-
Pembinaan konsultasi/koordinasi dan pelaporan.
-
Monitoring dan koordinasi penanaman modal.
-
Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
-
-
Koordinasi dan konsultasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
Pemantuan, Sinkronisasi dan Implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan
Pagu Pendanaan Indikatif Tahun (dalam ribuan Rp.)
Indikator Kinerja 2014
2015
2016
2017
2018
75.000
85.000
100.000
115.000
135.000
100.000
110.000
125.000
135.000
150.000
100.000
110.000
110.000
120.000
120.000
- Jumlah koordinasi dan konsultasi terkait peraturan perundang-undangan perizinan dan nonperizinan
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
- Jumlah permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan
-
125.000
135.000
140.000
145.000
- Jumlah PMA dan PMDN yang mendapat bimbingan penanaman modal - Jumlah PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya. - Jumlah realisasi investasi - Jumlah PMA/PMDN yang mendapat sosialisasi penanaman modal - Jumlah penanam modal yang dipantau, dimonitor dan di evaluasi di Prov. Bali - Jumlah LKPM yang disampaikan tepat waktu -. Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang - undangan - Jumlah izin dan non izin yang dilayani.
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Selanjutnya indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam waktu 5 (lima) tahun adalah seperti tabel dibawah ini. Tabel 6.1. Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah No. 1.
Tujuan Terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali.
Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN.
2014
Target Kinerja Tahun 2015 2016 2017
2018
%
10,96
15,58
19,30
24,10
30,06
%
9,32
13,24
16,40
20,48
25,55
- Peta potensi investasi di Provinsi Bali
Dokumen
1
1
1
1
1
- Data perkembangan penanaman modal di Provinsi Bali
Dokumen
1
1
1
1
1
Indikator Kinerja - Persentase peningkatan investasi.
Satuan
nilai
- Persentase hasil pemetaan potensi investasi yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota.
1.2 Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi
2.
Terwujudnya kepatuhan para
Meningkatnya jumlah investor yang
- Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi bali
%
13,43
16,70
20
23,29
26,58
- Jumlah Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali
Orang
4.180
5.200
6.225
7.250
8.275
- Laporan hasil promosi investasi
Dokumen
1
1
1
1
1
- Jumlah kerjasama antara usaha mikro, kecil,menengah dan koperasi (UMKMK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan Perusahaan Sedang dan Besar (PMA dan PMDN)
Dokumen
5
10
15
20
25
- Persentase penurunan kasus pelanggaran
%
19
18
15
12
9
3.
investor terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.
memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, tranparan dan akuntabel.
oleh investor - Laporan hasil pemantauan
Dokumen
5
5
5
5
5
- Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu
%
81
82
85
88
91
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Skor
82
85
85
86
86
%
95
95
95
95
95
Orang
4
6
6
6
6
%
0
0
0
0
0
- Laporan rekapitulasi perizinan dan non perizinan
Dokumen
4
4
4
4
4
- Persentase penyelesaian program administrasi
%
95
95
95
95
95
- Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu. - Jumlah SDM yang mendapat Bimtek - Jumlah pengaduan/keluhan masyarakat
perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna - Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu
%
90
90
92
93
94
- Persentase penyelesaian administrasi keuangan yang tepat waktu
%
90
90
91
92
93
- Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Skor
80
80
81
82
85
- Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
%
95
95
95
95
95
BAB VII PENUTUP Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadapan Ida Shang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2013 2018 dapat diselesaikan. Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan upaya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang penanaman modal yang semakin kompleks. Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu 2013 -2018. Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya. Semoga kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sampai dengan tahun 2018 dapat lebih terarah dan terukur. Penilaian akhir Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018 dengan menilai pencapaian indikator keberhasilan Renstra. Harapan kami, renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018, termasuk didalamnya tahapan pencapaian kegiatan untuk setiap tahun anggaran memiliki nilai operasional bagi perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan di Provinsi Bali. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini ijinkan kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018 ini dapat dilaksanakan
dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap jajaran terkait di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. Penerapan nilai-nilai dan komitmen yang dijunjung tinggi oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali diharapkan dapat memberi semangat aparat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dalam melaksanakan Renstra ini.
