PEMERINTAH PROVINSI BALI RENCANA STRATEGIS TAHUN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018

BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI 2015

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………… 1.2. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………….. 1.3. Landasan Hukum …………………………………………………………………………………….. 1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya ……………………………………………..

1 2 2 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ……………………………………………………… 2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD ……………………………………………

5 7

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ……………………………………………………………………… 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Tahun 2013-2018 ……………………………………………………………… 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………………………………………………

11 11

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi ……………………………………………………………………………………………. 4.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran …………………………………………………….. 4.3. Strategi dan Kebijakan ……………………………………………………………………...........

12 13 18

8

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan ………………………………………………………………… 21 5.2. Pagu Indikatif ………………………………………………………………………………………….. 23 5.4. Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran ……………………………………… 27 LAMPIRAN RENSTRA ………………………………………………………………………………………. 29 LAMPIRAN SK IKU 2013-2018 …………………………………………………………………………. 36

ii

RENCANA STRATEGIS BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Bali bersama para pemangku

kepentingan

sesuai

peran

dan

kewenangan masing-masing,

menyusun RPJMD Tahun 2013-2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah; yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Bali. Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Renstra Biro Keuangan Setda Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan, yang harus

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Penyusunan Rencana Strategis Biro Keuangan Setda Provinsi Bali melalui proses yang transparan, demokratis, dan partisipatif.

1


1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud Maksud penyusunan Renstra Biro Keuangan Setda Provinsi Bali Tahun 20132018 adalah untuk mensinergikan dinamika keuangan daerah yang berkembang di pemerintahan dan masyarakat, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Bali Mandara Jilid II. 1.2.2 Tujuan Rencana Strategis Biro Keuangan Setda Provinsi Bali Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut: a. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2013-2018, yang disertai dengan program prioritas Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dengan berpedoman pada RPJMD 2013-2018; b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2013- 2018. c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Bali periode Renstra yang lalu.

1.3 Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2


e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

f.

g.

h.

i.

j.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi , dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2009-2014, yang berpedoman pada RPJPN Tahun 2005-2025, sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007, terdapat sebelas Proritas Nasional meliputi : (i) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (ii) Pendidikan; (iii) Kesehatan; (iv) Energi; (v) Ketahanan Pangan; (vi) Infrastruktur; (vii) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (viii) Energi; (ix) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (x) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konfik; (xi) Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi. Reformasi birokrasi dan tata kelola juga menjadi program prioritas dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2014 yang dijabarkan dalam misi 1 yaitu Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju, dan Modern, dengan sasaran untuk mewujudkan keperintahan yang baik (Good Governance). Sebagai penjabaran dari RPJMN Tahun 2009-2014, Kementerian Keuangan menyusun visi dan misi, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014. Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang 3


Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Visi ini dijabarkan dalam beberapa 4 misi, yaitu misi fiskal, misi kekayaan negara, misi pasar modal dan Lembaga Keuangan, serta misi penguatan kelembagaan. Dalam misi fiskal, Kementerian Keuangan ingin mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent), dan bertanggungjawab. Sedangkan misi penguatan kelembagaan adalah

(i) membangun

dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat, (ii) membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggungjawab, (iii) membangun dan mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya. Penyusunan Renstra Biro Keuangan diharapkan sejalan serta mampu menjabarkan visi dan misi Kementerian Keuangan disesuaikan dengan dinamika kebijakan keuangan yang berkembang disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur Bali. Bagan 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan

RPJP

RPJM

RKP

RENJA K - L

RENSTRA K - L

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENSTRA BPMP

RENJA SKPD

4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.1.1 Tugas dan Fungsi Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali bertugas : “Membantu Gubernur Bali dalam menentukan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Sedangkan fungsi Biro Keuangan Setda Provinsi Bali adalah sebagai berikut : a. Merumuskan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Melaksanakan

pengelolaan

dan

mengkoordinasikan

pelayanan

adminstrasi

keuangan kepada SKPD. c.

Melaksanakan Evaluasi Ranperda tentang APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.

2.1.2 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Biro Keuangan Setda Provinsi Baliterdiri dari : 1. Kepala Biro; 2. Bagian Anggaran; 3. Bagian Perbendaharaan; 4. Bagian Fasilitasi, Evaluasi, dan Transfer Kabupaten/Kota; 5. Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Adapun struktur organisasi Biro Keuangan Setda Provinsi Bali adalah sesuai Gambar dibawah :

5


Bagan 2.1. Struktur Organisasi Biro Keuangan Setda Provinsi Bali KEPALA BIRO KEUANGAN

JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN ANGGARAN

BAGIAN PERBENDAHARAAN

BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

BAGIAN FASILITASI, EVALUASI, DAN TRANSFER KAB/KOTA

SUBBBAG ANGGARAN I

SUBBBAG PERBENDAHARAAN I

SUBBAG PELAPORAN DAN KAS DAERAH

SUBBAG KEUANGAN BTL DAN PEMBIAYAAN

SUBBBAG ANGGARAN II

SUBBBAG PERBENDAHARAAN II

SUBBAG AKUNTANSI BTL DAN PEMBIAYAAN

SUBBAG FASILITASI, EVALUASI, DAN TRANSFER

SUBBBAG PERBENDAHARAAN BELANJA PEGAWAI

SUBBAG AKUNTANSI BELANJA LANGSUNG

SUBBAG TATA USAHA BIRO

SUBBBAG ANGGARAN IIII

6


2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Bali selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut : a. Tantangan 1. Belum optimalnya penyediaan instrumen penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel. 2. Waktu pencairan anggaran kegiatan seringkali tidak sesuai perencanaan. 3. Belum optimalnya koordinasi dengan kabupaten/kota. 4. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan. 5. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset. 6. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.

b. Peluang 1. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 2. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan yang mampu dikembangkan. 3. Adanya website sebagai media informasi publik.

7


BAB III ISU - ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Biro Keuangan Setda Provinsi Bali sebagai salah satu instansi di Pemerintah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi, dan pelaporan. 3.1.1 Kondisi Sekarang Data target APBD tahun 2008-2013, sebagai berikut : Tabel 3.1 Target APBD tahun 2008-2013 (dalam ribuan) Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan Daerah 1.388.534.527 1.661.108.445 1.938.657.385 2.395.242.073 3.398.346.627 3.763.503.621

Belanja Daerah 1.663.141.617 2.011.270.070 2.386.056.543 2.973.589.154 4.102.658.268 4.562.576.195

Pembiayaan Daerah 274.607.089 444.208.450 447.399.157 578.347.080 704.311.640 799.072.573

Data target tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1 Target APBD tahun 2008-2013 (dalam ribuan)

8


Sedangkan data realisasi APBD tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 Realisasi APBD tahun 2008-2013 (dalam ribuan) Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan Daerah 1.667.388.444 1.905.128.257 2.237.707.339 2.662.219.521 3.633.133.585 4.109.377.804

Belanja Daerah 1.465.983.087 1.810.946.336 1.985.850.056 2.537.727.689 3.562.732.996 3.868.740.441

Pembiayaan Daerah 266.703.093 444.270.950 452.527.870 578.347.080 787.311.640 799.072.573

Data target tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2 Realisasi APBD tahun 2008-2013 (dalam ribuan)

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali bersumber dari Anggaran Pemerintah Provinsi Bali dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dalam periode Tahun 2008-2013 terdapat beberapa kebijakan penting yang diambil dalam penganggaran Pemerintah Daerah; Pertama Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Kedua Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Ketiga Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Keempat alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan 9


(transparansi).

Kelima

dipertanggungjawabkan

pengelolaan sesuai

belanja

dengan

harus

di

administrasikan

perundang-undangan

yang

dan

berlaku

(akuntabilitas).

3.1.2 Potensi Potensi yang dimiliki oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Bali sebagai berikut : 1. Adanya dukungan dana yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Keuangan Setda Provinsi Bali. 2. Adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

3.1.3 Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Biro Keuangan Setda Provinsi Bali sesuai tugas dan fungsi pelayanan, antara lain sebagai berikut : 1. Belum optimalnya penggunaan instrumen ( ASB dan

SPM)

perencanaan

penganggaran dalam penyusunan anggaran. 2. Pemahaman penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan di masingmasing SKPD belum optimal. 3. Pencairan

anggaran

tidak

sesuai

dengan aliran

kas

sehingga

terjadi

penumpukan anggaran di triwulan IV. 4. Belum ada kaderisasi SDM. 5. Kapasitas SDM petugas pengelola keuangan daerah belum optimal. 6. Masih terdapat kesalahan input data dalam SIPKD. 7. Jaringan internet yang belum lancar/trouble di SKPD. 8. Data kepegawaian yang tidak valid sebagai dasar penghitungan gaji. 9. Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki. 10. Adanya Mutasi PNS SDM pengelola keuangan. 11. Pemahaman SDM pengelolaan keuangan terhadap regulasi pengelolaan keuangan belum memadai. 12. Penguasaan SDM pengelola keuangan terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah masih kurang memadai.

10


3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Tahun 2013-2018 Visi : “BALI MANDARA (Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera)” Misi

:

Misi

1 Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju, dan Modern

Misi 2

Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari berbagai Ancaman

Misi 3

Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir dan Bathin

Berdasarkan tupoksinya, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali menjalankan Misi 1 : Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju, dan Modern. Misi pertama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik, dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa. Salah

satu

sasaran

dalam

misi

pertama

ini

adalah

“Terwujudnya

Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)”. Biro Keuangan Setda Provinsi Bali berperan dalam mewujudkan sasaran dalam misi ini dalam hal ikut serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan kebijakan dan program pembangunan daerah dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian,

dan

persaingan,

yaitu

mengupayakan efektifitas dan efisiensi, serta transparansi dalam penggalian dan pengelolaan sumber-sumber dana bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. 3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis Berdasarkan pembahasan diatas, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali menentukan 2 isu strategis, yaitu : 1. Belum Optimalnya

waktu penerbitan/penyampaian dokumen keuangan daerah

sesuai ketentuan yang berlaku 2. Belum waktu Evaluasi Ranperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota mengenai APBD sesuai ketentuan yang berlaku

11

RENCANA STRATEGIS BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi 4.1.1 Visi

Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Biro Keuangan Setda Provinsi Bali adalah “TERWUJUDNYA

PENGELOLAAN

KEUANGAN

YANG

TRANSPARAN

DAN

AKUNTABEL”. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan

perundang-undangan.

Pelaksanaan

transparansi

diwujudkan

dengan

pengelolaan penerimaan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dilakukan dengan mekanisme APBD. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pelaksanaan akuntabilitas dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada praktek terbaik nasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. 4.1.2 Misi Misi

adalah

upaya

yang

harus

dilaksanakan

oleh

seluruh

perangkat

organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali telah menetapkan Misi yaitu : “MENGEMBANGKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH “. Misi mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dimaknai bahwa

setiap

pengelolaan

keuangan daerah

harus

mampu

meningkatkan

kemampuan SDM, berikut sarana dan prasarana serta sistem yang mendukung pengelolaan

keuangan

daerah

yang

lebih transparan

dan

akuntabel

dari

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pengawasan (pengendalian), serta penyusunan regulasi yang terbaru sesuai perkembangan regulasi di tingkat pusat.

12


Penetapan misi harus menjabarkan secara spesifik visi yang telah ditetapkan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berikut disampaikan keterkaitan antara visi dan misi yang ditetapkan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Bali. Tabel 4.1. Keterkaitan Visi dan Misi Biro Keuangan Setda Provinsi Bali VISI

MISI

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN

MENGEMBANGKAN KAPASITAS

KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

AKUNTABEL

4.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Cascading Kinerja 4.2.1. Tujuan Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali menetapkan 1 tujuan, yaitu: Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang ingin diwujudkan

dalam

visi dijabarkan dengan

usaha mengembangkan

kapasitas

pengelolaan keuangan daerah. Tujuan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan tersebut difokuskan dengan usaha yang kontinyu meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan daerah meliputi penerbitan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan Keputusan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dokumen lain yang menjadi unggulan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali adalah

penyusunan

Pertanggungjawaban

Rancangan Pelaksanaan),

Perda

APBD

Evaluasi

(Induk,

Perubahan,

Rancangan

Perda

dan dan

Ranperbup/Ranperwali Kabupaten/Kota, serta penerbitan SP2D tepat waktu maksimal 2 hari setelah SPM diterima. Pengelolaan administrasi keuangan daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien akan memperlancar program pembangunan Bali Mandara Jilid

13


II, sehingga pelayanan dapat diberikan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

4.2.2. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Yang selanjutnnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, ditentukan 2 sasaran untuk mencapai tujuan dalam 5 tahun ke depan, yaitu: 1. Optimalnya waktu penyusunan Ranperda (APBD dan APBD Perubahan) Provinsi Bali sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Optimalnya waktu Evaluasi Ranperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota mengenai APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam

rangka

mendukung

terwujudnya

good

governance

dalam

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam undang-undang ini, terdapat penambahan asas baru dalam pengelolaan keuangan negara, meliputi : akuntabilitas berorientasi

pada

hasil;

profesionalitas;

proporsionalitas;

keterbukaan

dalam

pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

4.2.3. Indikator Tujuan dan Sasaran Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, perlu ditetapkan indikator jangka menengah dan jangka pendek untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

14


Tabel 4.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Biro Keuangan Setda Provinsi Bali Uraian 1

Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku

Tujuan Indikator

Target

Uraian

Sasaran Indikator

Persentase penerbitan/penyampaian dokumen keuangan daerah tepat waktu

100%

Optimalnya waktu penyusunan Ranperda (APBD dan APBD Perubahan) Provinsi Bali sesuai ketentuan yang berlaku


Persentase penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali mengenai tepat waktu

100%

Optimalnya waktu Evaluasi Ranperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota mengenai APBD sesuai ketentuan yang berlaku


Penanggung Jawab 2014 20%

Target 2015 2016 2017 20% 20% 20%

2018 20%

20%

20%

20%

20%

20%

- Bagian Anggaran - Bagian Perbendaharaan - Bagian Akuntansi dan Pelaporan

- Bagian Evaluasi, Fasilitasi, dan Transfer

15


Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dapat diperhatikan pada tabel berikut: Tabel 4.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MISI : MENGEMBANGKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


Optimalnya waktu penerbitan/penyampaian dokumen keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku




D. Cascading Kinerja Cascading

adalah

proses

penjabaran

dan

penyelarasan Sasaran

Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. IKU Biro Keuangan merupakan indikator bagi eselon II. IKU tersebut selanjutnya dijabarkan oleh level eselon III. Dalam tahapan ini para pegawai eselon III menyusun indikator kinerja yang relevan, dengan bersumber pada tupoksi jabatan dan IKU atasannya atau IKU eselon II. Dengan kata lain, para pegawai eselon III harus membuat indikator kinerja yang menjawab kebutuhan tupoksi-nya, dan sekaligus indikator kinerja yang mampu membantu atasannya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Proses cascading indikator kinerja eselon III ke pejabat eselon IV juga mengikuti alur seperti diatas. Yakni para pegawai eselon IV harus menyusun indikator kinerja yang bersumber pada tupoksinya, dan juga yang ikut membantu pencapaian target kinerja atasannya. Berikut disampaikan cascading kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Bali :

16


17


4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui strategi yang tepat. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis. Untuk menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun suatu strategi atau langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan strategi ini perlu diperhatikan faktor-faktor dalam lingkungan strategis yang juga sering disebut sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors). Faktor-faktor kunci ini meliputi potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan kendala yang dihadapi termasuk sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Dalam analisis SWOT faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis terhadap faktor internal dan eksternal dengan menggunakan Analisis SWOT dapat dilihat seperti tabel dibawah ini : Tabel 4.3 Analisis Internal dan Eksternal pada Biro Keuangan Setda Provinsi Bali Internal KEKUATAN (STRENGHTS) Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel

KELEMAHAN (WEAKNESSES) Staf pengelola Keuangan belum optimal dalam pengoperasian aplikasi

Eksternal PELUANG (OPPORTUNITIES) Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan masih bisa dikembangkan

ANCAMAN (THREATS) Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sering berubah

18


Tabel 4.4. Analisis SWOT

OPPORTUNITIES – O Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan masih bisa dikembangkan THREATS- T Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sering berubah

STRENGHTS ( S ) Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel STRATEGI S – O Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien

WEAKNESSES (W) Staf pengelola Keuangan belum optimal dalam pengoperasian aplikasi

STRATEGI S – T Perencanaan penganggaran daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku

STRATEGI W – T - Perbaikan manajemen pengendalian internal (SPI) - Pemutakhiran regulasi - Sosialisasi

STRATEGI W – O - Verifikasi, klasifikasi dan Penilaian kapasitas SDM - Pelatihan SDM melalui diklat-diklat

Berdasarkan analisis SWOT diatas, strategi yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional kelembagaan agar proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah penyusunan strategi, langkah selanjutnya adalah penetapan kebijakan. Kebijakan

merupakan

arah/tindakan

yang

harus

dipedomani

SKPD,

dalam

melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. Kebijakan yang dilakukan adalah mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut disampaikan keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan pada Biro Keuangan Setda Provinsi Bali

19


Tabel 4.5. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali MISI : MENGEMBANGKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tujuan


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional kelembagaan agar proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah


20


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pencapain tujuan dan sasaran Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dituangkan dalam program dan kegiatan. Selanjutnya untuk mengukur kinerja program dan kegiatan tersebut, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali menentukan indikator kinerja yang meliputi keluaran (output) dan hasil (outcome). Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali menganggarkan dana yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dalam 5 tahun kedepan.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dijabarkan dalam tabel berikut :

21


22


5.2. Pagu Indikatif Berikut disampaikan pagu indikatif program dan kegiatan untuk jangka menengah sebagai berikut :

23


24


25


26

RENCANA STRATEGIS BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI 5.3. Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja. Indikator Kinerja menjadi ukuranan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka menengah. Adapun indikator kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Bali Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

27


Tabel 5.3 Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah

No

1

Tujuan


Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2013)

Target Capaian Setiap Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD



%

0

20%

20%

20%

20%

20%

100%



%

0

20%

20%

20%

20%

20%

100%

28

RENSTRA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI PERIODE 2013 - 2018 VISI

: :TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

MISI

:: MENGEMBANGKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tujuan

Sasaran/Capaian Program

Target

Kegiatan Kebijakan

Uraian 1

2

1 Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku

Indikator Tujuan

Target

Uraian

Indikator

3

4

5

6

Persentase penerbitan/penyam paian dokumen keuangan daerah tepat waktu

100%

Persentase penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranper wali mengenai tepat waktu

100%

1 Optimalnya waktu 1 Persentase penerbitan/penyampaian penerbitan/penyampaian dokumen keuangan daerah dokumen keuangan sesuai ketentuan yang daerah tepat waktu berlaku

2 Optimalnya waktu Evaluasi Ranperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota mengenai APBD sesuai ketentuan yang berlaku

2 Persentase penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali mengenai tepat waktu

Program

Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

%

%

7

8

9

10

11

20

20

20

20

20 mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah

20

20

20

20

20

12

13

Uraian

Indikator Kinerja Keluaran

14

15

1 Program peningkatan dan 1 Penyusunan rancangan peraturan pengembangan daerah tentang APBD pengelolaan keuangan Penyusunan rancangan peraturan daerah 2 daerah tentang perubahan APBD 3 Pengelolaan belanja daerah dan penerbitan SP2D Perbendaharaan 1

Persentase penyampaian Ranperda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri tepat waktu Persentase penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri tepat waktu Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

Pengelolaan belanja daerah dan 4 penerbitan SP2D Perbendaharaan 2

Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

5 Pengelolaan belanja pegawai dan penerbitan SP2D

Persentase SP2D Belanja Pegawai (Gaji) yang diterbitkan tepat waktu

Penyusunan laporan Pemerintah 6 Provinsi Bali

Jumlah laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan yang disusun

7 Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali

Persentase laporan yang disampaikan tepat waktu

Peningkatan Sistem Informasi 8 pengelola keuangan daerah

Persentase laporan keuangan SKPD dan SKPKD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2 Program Pembinaan dan 1 Evaluasi rancangan peraturan daerah fasilitasi pengelolaan tentang APBD dan Rancangan keuangan kabupaten/kota Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD kab/kota

Jumlah rancangan Keputusan Gubernur

2 Evaluasi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota


3 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota


29

PEMERINTAH PROVINSI BALI RENCANA STRATEGIS TAHUN

Recommend Documents