KOMISI INFORMASI PROVINSI PAPUA
RENCANA STRATEGIS
KOMISI INFORMASI PROVINSI TAHUN 2014-2018
JAYAPURA, 2014
1
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkatkarunia dan anugerah-Nya kepada kita semua penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Informasi Provinsi Papua tahun 2014-2018 dapat dirampungkan.Saya atas nama Komisi Informasi Provinsi Papua mengucapkan terima kasih atas fasilitasi Penyusunan Renstra tahun 2014-2018 yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Australian melalui program Australian Indonesian Partnership for Desentralization (AIPD). Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kami sampaikan juga kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua beserta jajarannya dan SKPD yang mempunyai fungsi tentang keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah secara aktif dan responsif berkontribusi sejak proses persiapan, penulisan, sampai finalisasi Renstra ini. Ucapan terimakasih secara khusus diberikan kepada Manjaer Program AIPD Provinsi Papua atas kontribusi dan fasilitasi dalam proses penyusunan Renstra KI ini. Renstra ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Papua, tentang arah dan tujuan kemana lembaga Komisi Informasi akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai sampai tahun 2018 mendatang serta bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Selain itu Renstra ini merupakandokumen yang menjembatani antara Tugas, Fungsi dan Kewenangan Komisi Informasi sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Visi “PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 20132018.Dimana setiap tahunnya Renstra KI Provinsi Papua akan dievaluasi terkait dengan berbagai perubahan isu strategis yang mengemuka dan dituangkan kedalam dokumen Rencana kerja (renja) tahunan Komisi Informasi. Renstra ini disusun dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan komisi informasi Papua sampai dengan tahun 2018, oleh karena itu Renstra ini juga telah menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur kinerja Komisi Informasi. Sehingga setiap saat kami siap diawasi dan dievaluasi oleh seluruh stakeholders di Provinsi Papua.
Jayapura, Oktober 2014 Ketua Komisi Informasi,
Petrus Yoram Mambai
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1 1.1
Latar Belakang ................................................................................................. 1
1.2
Landasan Hukum ............................................................................................. 2
1.3
Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 3
1.4
Sistematika Penulisan ...................................................................................... 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI PAPUA .................. 5 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................................. 6 2.2. Sumber Daya KIP ........................................................................................... 14 2.3. Kinerja Pelayanan KIP .................................................................................... 16 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KIP ................................ 16 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............................ 19 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KIP ..... 20 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala berdasarkan RPJMD....................................................................................... 22 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................................... 23 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....... 24 4.1
Visi dan Misi ................................................................................................... 24
4.2
Tujuan dan Sasaran........................................................................................ 26
4.3
Strategi dan Kebijakan ................................................................................... 32
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................................ 39 5.1
Gambaran Umum Program dan Kegiatan ...................................................... 39
5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif ...... 40
BAB VIINDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI INFORMASI ....................................... 44
ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL Gambar 2.1 Struktur Organisasi Komisi Informasi saat ini........................................ 8 Gambar 2.2 Struktur Organisasi Komisi Informasi yang diinginkan .......................... 9 Tabel 2.1 Komisioner Informasi Provinsi Papua periode 2014-2018 ....................... 14 Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Sekretariat KI Provinsi Papua ....................................... 15 Tabel 3.1 Daftar PPID di lingkungan Pemda Provinsi Papua tahun 2014 ................ 21 Tabel 4.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran ..................................................... 29 Tabel 4.2 Strategi dan Jangka Waktu Pelaksanaannya ........................................... 32 Tabel 3.2 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ..................... 36 Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Prioritas tahun 2014-2018 .................................. 41
iii
BAB I PENDAHULUAN Bagian ini mengemukakan latar belakang secara umum, landasan hukum, maksud dan tujuan serta si stemati ka penyusunan Renstra Komisi Informasi Provinsi Papua
1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi,
yang
mengamanatkan
perlunya
dibentuk
Komisi
Informasi
ProvinsiPapua(KI), maka pada tanggal 18 Juni 2014 telah dilantik KIPapua, yang bertugas dan berfungsi menjalankan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Dengan keberadaan Komisi Informasi Provinsi Papua yang merupakan suatu lembagabaru diharapkan akan ikut berperan mewujudkan good gevernance sebagai citra dari penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari eksklusifisme, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua.Oleh karena itu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Papua diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dan pembangunan nasional, maka pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewenangan KI patut diselaraskan dengan visi, Provinsi Papua yaitu “Papua Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera” yang tertuang dalam Perdasi Nomor 14 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018, yang juga mempunyai tujuan dan sasaran yang memberikan ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam konteks tersebut, operasional kewenangan KI Papua selayaknya juga harus dituangkan dalam satu perencanaan yang terarah serta terukur yang dalam perspektif tata perencanaan Nasional dan Daerahyang disebut dengan Dokumen Renstra. Rencana Strategis (Renstra) KI Provinsi Papua yang menjadi acuan bagi KIPapua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel.
1
Rencana Strategis KI adalah pendekatan dan cara untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan bersama oleh Komisi Informasi dengan melibatkan stekeholders terkait, yang selanjutnya dijabarkan beberapa tujuan (objective) sehingga mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan dalam organisasi yang sifatnya garis besar, medium to long range, dan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan comprehensive dalam perumusan strategi; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana suatu organisasi akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Selanjutnya Renstra KI Provinsi Papua merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan Dokumen yang menjembatani antara Tugas, Fungsi dan Kewenangan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Visi “PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018. Renstra KI Provinsi Papua juga perlu dievaluasi setiap tahunnya terkait dengan berbagai perubahan isu strategis yang mengemuka dan dituangkan kedalam dokumen Renja Tahunan KI.
1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang merupakan mandat bagi Komisi Informasi Provinsi Papua, yaitu : 1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomro 14 tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018.
2
4. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. 5. Peraturan Gubernur Papua Nomor 820/22 tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Papua tahun 2014-2018. 6. Renstra Komisi Informasi Pusat.
1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud dari di susunnya Renstra KI adalah meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan KI Papua sampai dengan tahun 2018.
b. Tujuan 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Jajaran KIP Papua dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas dalam bidang tugas dan wewenangnya. 2. Mempermudah pengendalian program serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renstra KI Provinsi Papua, sebagai berikut: BAB
1.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB
2.
GAMBARAN PELAYANAN KIP PROVINSI PAPUA 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya KIP 2.3. Kinerja Pelayanan KIP 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KI
3
BAB
3
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KIP 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala berdasarkan RPJMD 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB
4
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran 4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB
5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB
6
INDIKATOR KINERJA UTAMA KI
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI PAPUA Bagian ini mengemukakan Tugas, Fungsi dan Organisasi Komisi Informasi, Sumber Daya Personil dan Peralatan yang dimiliki Komisi Informasi dalam rangka menyelenggarakan pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayan an yang diselenggarakan oleh KI
Komisi Informasi Provinsi Papua baru terbentuk pada tahun 2014, berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua nomor 820/22 tahun 2014 tentang Pengangkatan Komisi Informasi Provinsi Papua periode 2014-2018.Sehingga gambaran pelayanan lembaga komisi informasi masih terbatas, analisis gambaran pelayanan KI sangat penting dalam rangka menunjukkan peran KI dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;dukungan sumberdaya KI dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya;hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi; serta tantangan dan peluang pelayanan KI sampai dengan tahun 2018 kedepan. Sebagaimana tugas dan kewenangan Komisi Informasi yang diatur dalam pasal 23 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu ; “Komisi Informasi adalah Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis, standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi serta komitmen Komisi Informasi Pusat dengan misi ; “memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik”. Secara singkat sejarah terbetuknya Komisi Informasi Provinsi Papua, yaitu mulai difasilitasi pembentukannya oleh Komisi Informasi Pusat bersama-sama Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2013, yang proses seleksinya berdasarkan pasal 30 dan 32 undang-undang nomor 14 tahun 2008, dimana akhirnya DPR Papua
5
pada bulan Desember 2013 berhasil meloloskan 5 (lima) orang calon komisioner dari 10 (sepuluh) orang yang diusulkan oleh tim seleksi, danmengusulkannya kepada Gubernur Papua untuk ditetapkan. Maka pada tanggal 21 Januari2014 Gubernur Papua telah menandatangani Surat Keputusannya bernomor 820/22/tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Papua periode 2014-2018. Selanjutnya dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), keanggotaan Komisi Informasi Papua dikukuhkan oleh Gubernur Papua secara resmi pada tanggal 18 Juni tahun 2014 yang ditandai dengan pernyataan dan penandatanganan janji jabatan. Untuk mengawali kerja Komisi Informasi Papua, maka amanat pasal 25 ayat (5) undang-undang nomor 14 tahun 2008 patut dipenuhi, yaitu ”Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi seorang wakil ketua merangkap anggota,sehingga tanggal 20 Juni 2014 berhasil terlaksana suatu musyawarah (Rapat Pleno I) dan telah memilih dan menetapkan susunan keanggotaan Komisi Informasi Papua periode 2014 - 2018, yaitu Petrus Yoram Mambai (sebagai Ketua merangkap Anggota), Hans Nelson Paiki (sebagai Wakil Ketua merangkap anggota), Armin Thalib (sebagai anggota), Joel Betuel Agaki Wanda (sebagai anggota), Andriany Wally (sebagai anggota).
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi a.
Tugas dan Fungsi Sebagaimana Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, maka tugas utama dari Komisi Informasi adalah: 1. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik 3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Layaknya suatu organisasi, maka Komisi Informasi Provinsi Papua yang dimandati fungsi, tugas dan wewenang oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang
6
Keterbukaan Informasi Publik untuk mengentas eksklusifitas badan publik, dari tendensi badan publik penguasa menjadi publik pelayan, ke depan akan menjadi penopang dalam implementasi kebijakan Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Rakyat Papua (Gerbang Mas Hasrat Papua). Dengan demikian Fungsi Komisi Informasi sebagai Lembaga Mandiri untuk menjalankan undang-undang 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya selain menyusun petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang saat ini menjadi pekerjaan prioritas dari Komisi Informasi Pusat sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Komisi Informasi Pusat nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
b.
Uraian Tugas Komsi Informasi
I. Ketua (merangkap anggota)
:
1. Bertanggungjawab secara umum, baik keluar maupun ke dalam ; 2. Bersama-sama anggota lainnya memimpin Raker: 3. Menandatangani surat yang sifatnya ekternal; 4. Memimpin Rapat Pleno. II. Wakil Ketua (merangkap anggota) : 1. Bertanggungjawab secara internal organisasi KI; 2. Bersama-sama anggota lainnya memimpin Raker: 3. Menandatangani surat-surat yang sifatnya internal; III. Anggota
:
1. Bertangungjawab khusus secara rutin dan ketat terhadap pengendalian Bidang program dan teknis pelaksaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program ; 2. Memimpin rapat kerja, rapat pleno, rapat harian dan sidang mediasi dan ajudikasi nonlitigasi sesuai mandat ; 3. Bertanggungjawab dalam pengendalian zona terbuka masing-masing ; 4. Mengikuti Rapat harian, rapat pleno, dan rapat kerja ; 5. Mengikuti pertemuan yang digelar KI Pusat ; 6. Mengikuti pertemuan dengan pemerintah ataupun lembaga lainnya, atas undangan dan mandat/penugasan.
7
Berdasarkan uraian tugas tersebut diatas, dilakukan pembagian kewenangan untuk masing-masing komisioner, yaitu :
Bidang pemetaan dan pengkajian keterbukaan informasi Dikoorinir oleh : Anggota Hans Nelson Paiki
Bidang Kelembagaan dan Fungsionalisasi PPID Dikoordinir oleh : Anggota Andriani Wally
Bidang Penanganan Sengketa Informasi Dikoordinir oleh: Anggota Armin Thalib
Bidang Sosialisasi dan Edukasi Dikoordinir oleh : Joel B.A.Wanda
c.
Struktur Organisasi Berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Papua maka struktur organisasi saat ini adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Komisi Informasi saat ini GUBERNUR
DPRP
KETUA KI
ATASAN PPID
PPID WAKIL
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
STAF
PANITERA STAF AHLI
SECURITY
SOPIR
CLEANING SERVICE
JURU PARKIR
8
Namun sebagaimana yang diamanatkan undang-undang bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga yang mandiri, maka stuktur organisasi/lembaga Komisi Informasi Provinsi Papua akan dikembangkan kedepan sebagaimana gambar struktur organisasi yang tergambar di bawah ini. Gambar 2.2 Struktur Organisasi Komisi Informasi yang diinginkan
GUBERNUR
KOMISI INFORMASI
DPRP
KOORDINATOR SEKRETARIAT
HUMAS
ADMINISTRASI / PSI
UMUM/ KEUANGAN
Struktur yang tergambar diatas merupakan salah satu pra kondisi atau dasar yang harus diwujudkan oleh Komisi Informasi dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan pelayananan keterbukaan informasi publik di Provinsi Papua. Adapun uraian tugas dari struktur tersebut, yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Kesekretariatan Komisi Informasi Papua yang mandiri, adalah sebagai berikut: I.
KOORDINATOR SEKRETARIAT : 1. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan mengkoordinir dan mengorganisir pelaksanaan tugas Bagian Administrasi, Bagian Umum, Bagian Humas dan Bagian Keuangan dan tugas lain yang diperintahkan Pimpinan dan Anggota KI Papua. 2. Uraian Tugas : a.
Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan KI Papua
b.
Mengkomunikasikan pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan KI Papua dengan Pimpinan dan Angkota KI Papua
9
c.
Menjadi Penghubung antara KI Papua dengan Dinas Kominfo Provinsi Papua
d.
Membuat Jadwal/Agenda Kerja KI Papua
e.
Membuat Notulensi Rapat-rapat KI Papua
f.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan dan Anggota KI Papua
II.
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 1. Tugas pokok : a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan serta kepegawaian KI Papua. b. Melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta penyusunan Program dan angaran. 2. Uraian Tugas : Sub Umum : a.
Melaksanakan tugas surat menyurat KI papua
b. Membuat agenda surat Masuk dan Surat keluar KI Papua c.
Membuat agenda surat peraturan, Keputusan, Surat Edaran KI Papua
d. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar e.
mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar
f.
mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas
g.
mendistribusikan naskah dinas
h. mengelolah arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip i.
Menyusun Agenda Kerja KI Papua
j.
Menyiapkan daftar Badan Publik
k.
Memberikan layanan administrasi pimpinan dan anggota KI Papua
l.
Mengumpulkan
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan
teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang terkait dengan urusan surat menyurat KI Papua.
10
m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diperintahkan Pimpinan dan Anggota KI papua n. Membuat absensi Komisioner dan kesekretariatan o. tugas-tugas kepegawaian. Sub Keuangan: a. Mengumpulkan
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan
teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan
dengan
pelaksanaan
administrasi
keuangan
dan
penyusunan program dan anggaran. b. Mengonsep
surat-surat
yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan
administrasi keuangan KI Papua c. Menyiapkan surat-surat yang terkait dengan pertanggung jawaban seluruh pelaksanaan kegiatan KI Papua. d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan perbendaharaan. e. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan yang berlaku f. Menyusun laporan akuntansi dan lakip. g. Menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari auditor sesuai dengan permasalahannya. h. Menyusun usulan Program dan Anggaran KI Papua. i.
Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksaan program dan anggaran
j.
Mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan pemimjaman arsip untuk menunjang pelaksanan tugas KI Papua
k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diperintahkan Pimpinan dan Anggota KI papua.
III. BAGIAN ADMINSTRASI PSI 1. Tugas pokok : Melaksanakan urusan rumah tanga dan kepaniteraan (kegiatan SPI) serta urusan Umum lainya KI Papua. 2. Uraian Tugas :
11
a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk
teknis
serta
bahan-bahan
lain yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas perlengkapan dan rumah tangga KI Papua. b. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan berhubungan
petunjuk dengan
teknis
serta
pelaksanaan
bahan-bahan
tugas
lain yang
kepaniteraan
dalam
penyelesaian sengketa informasi publik. c. Menginventarisir kebutuhan barang/perlengkapan operasional KI Papua. d. Mengonsep naskah pemesanan banrang/ perlengkapan operasional KI Papua e. Menerima dan Memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang; f. Menyimpan barang ketempat penyimpanan g. Mendistribusikan barang/perlengkapan sesuai peruntukannya h. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang; i.
Membuat daftar inventaris Kantor KI Papua
j.
Menyiapakan kebutuhan ruangan dan Perlengkapan Kantor
k. Meniapkan kebutuhan Mobeleur Kantor l.
Meniapkan kebutuhan ruangan rapat.
m. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas pengaman kantor n. Menyiapkan Pengamanan KI Papua o. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebersihan kantor, ruang kerja dan halaman kantor dengan petugas kebersihan. p. Pelayanan Tugas-tugas Kepaniteraan KI Papua q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diperintahkan Pimpinan dan Anggota KI papua.
12
IV. BAGIAN HUMAS 1. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan kehumasan dan kegiatan ASE KI Papua 2. Uraian Tugas : a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kehumasan dan kegiatan ASE KI Papua. b. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluaannya. c. Menyusun laporan (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) Kegiatan KI Papua d. Mengelola sistem informasi KI papua e. Mengelola Web site KI papua f. Mengelola penerbitan majalah/bulletin KI Papua g. Mengelola pembuatan Liplet/Buklet KI Papua h. Mengelola pembuatan dan pemasangan Iklan/Baleho/Spanduk dan sejenisnya KI papua i. Memfasilitasi kerjasama KI Papua dengan Mas
Media cetak dan
elektronik j. Memfasilitasi kerjasama KI Papua dengan Lembaga Lain k. Mempublikasikan ke Mas Media program dan dan pelaksanan Program/Kegiatan KI Papua l. Memfasilitasi KI Papua dalam Audensi/Kunjungan Komisioner KI papua dengan Pihak Stakeholders m. Memfasilitas seluruh Pelaksanaan Program dan Kegiatan KI Papua n. Mendokumentasikan, membuat laporan setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan KI Papua o. Membuat Press Relise Kegiatan KI Papua p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diperintahkan Pimpinan dan Anggota KI papua.
13
2.2. Sumber Daya KIP a. Sumberda Daya Manusia Dalam rangka menunjang kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Papua dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan handal sesuai dengan kompetensi keilmuan, khususnya dari disiplinilmu-ilmu terkait bidang kerja sehingga diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas yang diembannya, mengingat tantangan pelayanan Komisi Informasi periode pertama ini akan sangat besar, mulai dari penguatan kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik sampai dengan Penyelesaian sengketa informasi ditambah lagi cakupan pelayanan di 29 kabupaten dan kota.Oleh karena itu dukungan SDM dianggap sangat pentingbaik dari sisi dari kuantitas maupun kualitas, dalam mendukung beban kerja dalam pelayanan KI Papua ke depan. Komisioner sendiri berjumlah 5 orang anggota sesuai amanat UU/14 tahun 2008, sehingga diperlukan SDM pendukung yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya, adapun komisioner dan SDM yang saat ini tersedia dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 dibawah ini. Tabel 2.1 Komisioner Informasi Provinsi Papua periode 2014-2018 No
Nama
Komisioner
1
Petrus Yoram Mambai
Ketua merangkap anggota
2
Hans Nelson Paiki
3
Armin Thalib
Anggota
4
Joel Betuel Agaki Wanda
Anggota
5
Andriany Wally
Anggota
Wakil Ketua merangkap anggota
Sedangkan sekretariat Komisi Informasi, belum terbentuk secara defenitif sehingga semua pegawai masih diperbantukan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua sebanyak 4 (empat) orang dan 2 pegawai tidak tetap atau honorer yang direkrut untuk menutup kekurangan tenaga yang dibutuhkan. Untuk itu prioritas utama yang harus dilakukan adalah pembentukan sekretariat KI Papua dan penguatan kelembagaannya. Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang nomor
14
14tahun 2008, pasal 29 menegaskan bahwa Komisi Informasi dalam menjalankan Fungsi dan Wewenang, didukung oleh pemerintah melalui sekretariat komisi, dalam hal :
dukungan administrasi ;
dukungan keuangan ;
dukungan pejabat dan staf sekretariat ;
NO 1
2
Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Sekretariat KI Provinsi Papua Pegawai dan Status Job Jumlah PNS (masih diperbantukan)
Non-PNS (kontrak)
Total
Staf Administrasi
1
Staf Keuangan
1
Staf Humas
1
Staf Umum
1
Operator Komputer
1
Staf Umum
1 7
b. Sarana Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KI Provinsi Papua. Sejauh ini ketersedaian sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh KI Provinsi Papua dapat dikatakan belum memadai dan masih jauh dari cukup. Gambaran sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh KI Provinsi Papua adalah saat ini masih memakai salah satu ruangan dari dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjadi tempat kerja (kantor sementara) Komisi Informasi Papua, diruangan inilah seluruh aktivitas keterbukaan informasi, sambil menunggu perhatian lebih lanjut dari Pemda dalam memfasilitasi Komisi Informasi Provinsi Papua.
15
2.3. Kinerja Pelayanan KIP Kinerja pelayanan Komisi Informasi Papua sesuai Tugas Pokok dan Fungsi saat ini belum terlihat, mengingat Komisioner baru terbentuk. Namun saat ini KI telah mengembangkan beberapa indikator kinerja yang dapat menggambarkan kinerja dari Komisi Informasi ke depan. Inilah yang disebut Inidkator Kinerja Utama KIP Papua periode 2014-2018. Adapun Indikator kinerja dimaksud, yaitu : 1. Prosentase Penyelesaian Sengketa Informasi 2. Jumlah Rekomendasi pembentukan PPID di Badan Publik ditingkat Provinsi ( SKPD dan Non SKPD ) 3. Jumlah Rekomendasi pembentukan PPID di Badan Publik diitingkat Kabupaten / Kota ( SKPD ) 4. Presentase PPID yang fungsional dalam menyediakan layanan informasi di lingkungan pemda provinsi Papua 5. Prosentase PPID yang Fungsional dalam menyediakan pelayanan informasi di lingkungan pemda Kabupaten / Kota se Papua 6. Prosentase SOP tentang layanan Informasi yang fungsional di Lingkungan Pemda Provinsi Papua 7. Prosentase SOP tentang layanan Informasi yang fungsional di Lingkungan Pemda Kabupaten / Kota se Papua 8. Prosentase SOP/ SLIP tentang layanan Informasi yang fungsional di Lingkungan Badan Publik Non Pemerintah 9. Presentase peningkatan jumlah pengakses informasi ke PPID/tahun.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KIP Komisi Informasi Provinsi Papua sebagai Lembaga Independen dihadapkan padatantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang untuk memastikan terlaksananya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung perwujudan Visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
16
Tantangan Tantangan lima tahun kedepan dalam pelayanan KIP Papua adalah sebagai berikut : 1.
Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi
2.
Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi (KI) yang mandiri dan kredibel
3.
Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik
4.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi
Peluang Peluang yang dapat mendukung dalam rangka peningkatan pelayanan KIP Papua, adalah : 1.
Adanya kedudukan dan kewenangan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik untuk menjalankan Undang-undang tersebut;
2.
Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3.
Perkembangan teknologi informasi, sehingga semakin mudah masyrakat atau publik dapat mengakses informasi terkait penyelengaraan pemerintahn dan pembangunan;
4.
Kuatnya dukungan dan keinginan Publik pada Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah,
dimana
secara
eksternal
masyarakatjuga
melakukan
pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan cara mengakses informasi publik, seperti pembagian dana otsus dan pengelolaan dana Otsus; 5.
Dukungan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Perdasi Nomor 14 tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018.
6.
Komitmen Konkrit Pemerintah Provinsi Papua untuk menjalankan prinsip clean goverment menuju good goverment. Atau dengan kata lain tekad 17
Gubernur untuk mengurangi peluang korupsi yang selama ini memanfaatkan isolasi informasi publik.
18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan KI dan penentuan isu-isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan Komisi Informasi Provinsi Papua
Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Papua, dalam hal ini sebagai salah satu lembaga negara yang dilimpahi wewenang menyelesaikan perbedaan persepsi antara penyedia informasi publik dan pengguna informasi publik, di daerah ini masih tergolong baru, karena dilihat dari dua aspek yaitu : 1. Secara interen Komisi Informasi memulai menata sumberdaya, (b) maupun berupaya menyesuaikan dengan kondisi eksternal terutama langggam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua saat ini. 2. Aspek yang kedua ini berhubungan erat dengan kesungguhan pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berikut Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dua aspek yang dimaksudkan masih perlu dikelola secara tajam, proporsional, prosedural, santun, efisien sehingga terjalin hubungan mutualisme (saling membutuhkan) antara 3 (tiga) kelompok kepentingan, yaitu (a) pengguna informasi yakni publik/masyarakat/lembaga; (b) penyedia layanan informasi publik yakni badan dan/atau pimpinan badan publik; (c) komisi informasi publik, dalam membangun suatu Landasan Keterbukaan Informasi (LKI) di Papua ke depan. Untuk mencapai apa yang diharapkan dari Komisi Informasi Provinsi Papua, telah diidentifikasi permasalahan atau bottleneckyang harus dapat diselesaikan.
19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KIP Dalam rangka pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Komisi Informasitelah diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala pelayanan Komisi Informasi Papua, yaitu : 1. Komisi Informasi belum di dukung kelembagaan kesekretariatan yang kuat dalam mendukung kegiatan administrasi umum kesekretariatan dan kepaniteraan, dimana belum adanya landasan pembentukan sekretariat dan personil; 2. Pendanaan yang masih terbatas dan belum mandiri dalam pengelolaan, yang masih dibawah koordinasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi; 3. Masih belum memadainya keberadaan ruang kerja, sarana dan prasarana kerja, dimana ruang kerja masih memakai salah satu ruangan dari dinas Komunikasi dan Informasi Prov Papua dan sarana pendukung masih sangat terbatas seperti komputer, meja, kursi dan lain sebagainya; 4. Masih lemahnya dukungan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai tugas, fungsi dan wewenang KI, seperti tenaga asistensi atau tenaga ahli untuk membantu tugas-tugas komisioner; 5. Keterbatasan kapabilitas dan kapasitas dari komisioner, khususnya pelayanan PSI baik secara mediasi maupun ajudikasi; 6. Belum memadainya instrumen kerja, seperti pedoman, Petunjuk Teknis dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang dibutuhkan; 7. Belum siapnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan utamanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjalankan Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah provinsi Papua demikian pula di Kabupaten dan Kota, seperti belum fungsionalnya PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya, belum adanya SOP atau SLIP, kurangnya pemahaman Kepala SKPD tentang UU Nomor 14 tahun 2008.
20
8. Belum adanya kesamaan gerak dan persepi tentang Keterbukaan Informasi Publik di Papua, khususnya antara pengguna informasi publik (perorangan atau lembaga) dan penyedia informasi publik (badan publik). Tabel 3.1 Daftar PPID di lingkungan Pemda Provinsi Papua tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nama Instansi Pemerintah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sekretariat DPR Papua Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sosial dan Pemukiman Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Dinas Pendapatan Daerah Dinas Olahraga dan Pemuda Inspektorat Provinsi Papua Bappeda Provinsi Papua Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Badan Pengelola Lingkungan Hidup Badan Pengelola Perbatasan dan
No. SK Pembentukan PPID
Keterangan
21
32 33 34 35 36 37 38
Kerjasama Luar Negeri Badan Pengelola Keuangan Daerah Badan Penghubung Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Satpol Pamong Praja
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala berdasarkan RPJMD Masa bakti Komisi Informasi Papua untuk periode pertama adalah tahun 2014 sampai dengan 2018, apabila dilihat dari peride waktunya sangatlah strategis karena sesuai dengan periode pelaksanan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 14 tahun 2013tentang RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018. Sesuai visi RPJMD, Papua Bangkit, mandiri dan sejahtera, yang dituangkan kedalam 5 (lima) misi, maka misi ke 2 (dua) “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus” Tujuan 2 (dua): Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel. Yang selanjutnya dari tujuan tersebut terdapat 5 (lima)sasaran yang mendukung pelaksanaan Tugas dan kewenangan KI yaitu : 1. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur; 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi; 4. Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN; 5. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik.
22
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas KI, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan strategis antara lain dimaksudkan agar layanan Organisasi khususnya Komisi Informasi Papuasenantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu
strategis
berdasarkan
tugas
dan
fungsi
serta
kewenanganKIPadalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaankarena dampaknya yangsignifikan bagi KIdimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi Papua, adalah: 1. Lemahnya Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Papua dalam rangkaimplementasi keterbukaan informasi publik. 2. Minimnya pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Keterbukaan Informasi Publik. 3. Rendahnya pemahaman Badan Publik Non Pemerintah terhadap keterbukaan Informasi Publik. 4. Rendahnya akses dan pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik serta pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik.
23
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bagian ini mengemukakan Visi dam Misi Komisi Informasi Provinsi Papua, kemudian tujuan dan sasaran terkait dengan visi dan misi yang akan dicapai serta stra tegi dan kebijakan terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang melingkupi Tugas, Fungsi dan Kewenangan
4.1 Visi dan Misi a. Visi Pada hakekatnya visi organisasi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan yang diinginkan (inspiring view of the future) disusun berdasarkan realitas secara rasional dan objektif. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi dan pelaku kepentingan(stakeholders). Dalam konsep kehidupan berorganisasi, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi pada umumnya dan organisasi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik dan fokus. Dengan memperhatikan Visi Pemerintah Provinsi Papua serta masalah dan isu strategis Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Papua, maka visi Komisi Informasi Provinsi Papua periode 2014-2018 adalah : “TERWUJUDNYA BUDAYA KRITIS, KOREKTIF DAN OBYEKTIFITAS INFORMASI PUBLIK UNTUK MENSINERGIKAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN KEBUTUHAN RAKYAT PAPUA” Lebih lanjut, visi Komisi Informasi Provinsi Papua tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Budaya Kritis, Korektif Obyektifitas Informasi Publik : Suatu kondisi terwujudnya Kelembagaan Keterbukaan informasi publik dimana pengguna
24
informasi sadar akan haknyayang merupakan potensi utama untuk mengkritisi dan mengawal badan publik menujupenyelenggaraan negara yang bersih serta didukung penyediaan informasi publik oleh Badan Publik berada pada keakuratan dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan terjamin aksesnya ke pengguna informasi. Mensinergikan Rencana Pembangunan dengan Kebutuhan Rakyat Papua
:
Bahwa terwujudnya perencanaan pembangunan yang obyektif, realistis, transparan, terukur dan akuntabel yang lahir dari budaya kritis, korektif dan objektifitas sehingga sejalan dengan tuntutan masyarakat di Papua.
b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan maka setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang membawa organisasi kepada suatu fokus kerja. Untuk mencapai visi tersebut, maka komisi informasi mengemban misi sebagai berikut: 1. Membangun Kelembagaan Komisi InformasiYang Kredibel. 2. Mendorong Pemahaman Masyarakat dan Badan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik. 3. Mempercepat Implementasi Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik. 4. Melaksanakan penegakan Penyelesaian Sengketa Informasi. 5. Membangun Kerjasama Antar Lembaga
yang Bersifat Lokal dan
Nasional. Penjelasan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut: 1. Membangun kelembagaan Komisi Informasi yang kredibel. Misi ini dimaksudkan untuk membangun kelembagaan KI yang kuat, handal dan dipercaya oleh publik dalam memfasilitasi keterbukaan informasi. Dengan terbangunnya KI yang kuat dan dipercaya, merupakan potensi dan modal dasar dalam mewujudkan budaya keterbukaan informasi publik. 2. Mendorong Pemahaman Masyarakat dan Badan Publik terhadap keterbukaan Informasi Publik.
25
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan badan publik tentang keterbukaan informasi. Dalam rangka terwujudnya budaya keterbukaan informasi publik maka diperlukan kondisi yang memungkinkan (enabling condition) bagi masyarakat dan badan publik untuk dapat memahami dan menyadari akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. 3. Mempercepat implementasi layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Publik. Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan Implementasi Layanan Informasi dan Dokumentasi di badan Publik sehingga PPID dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik. Dinamika dan tuntutan masyarakat saat ini yang ingin terlibat dalam proses pembangunan menuntut badan publik juga dituntut untuk profesional dan akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi melalui keterbukaan informasi. 4. Melaksanakan penegakan PSI Misi ini dimaksudkan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa Informasi (PSI) Publik secara Profesional yang ditandai dengan terlaksananya pelayanan Administrasi Pengaduan PSI dan terlaksananya pelayanan PSI secara sederhana, biaya ringan, tepat waktu dan tepat proses. Dengan melaksanakan penegakan PSI secara profesional akan berdampak pada semakin terbukanya akses terhadap informasi dan menumbuhkan kepercayaan kepada pengguna informasi dan penyedia informasi tentang keterbukaan informasi itu sendiri. 5. Membangun kerjasama antar lembaga yang bersifat Lokal dan Nasional Misi ini dimaksudkan untuk membangunkerjasama yang konkrit antar lembaga baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menunjang pelaksanaan putusan PSI dan keterbukaan informasi publik.
4.2 Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi, maka tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan (goals) adalah pernyataan umum tentang “ke arah
26
mana” suatu organisasi dalam hal ini Komisi Informasi Publik Provinsi Papua akan berada di masa depan. Tujuan dan sasaran Misi 1 Sesuai dengan misi pertamaMembangun kelembagaan KI yang kredibel, maka terdapat 1 (satu) tujuan dan 7 sasaran pokok yang akan dicapai, sebagai berikut: Tujuan : Menjadikan lembaga KI Papua yang kredibel Peningkatan keterbukaan informasi public di Provinsi Papua dibutuhkan sebuah organisasi KI yang mampu melaksanakan amanat dari UU/14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan menjawab tuntutan Publik tentang transparansi dan akuntabilitas bagi badan public. Terdapat 7 sasaran untuk pencapain tujuan ini, yaitu : Sasaran 1 : Terlaksananya peningkatan kapasitas Komisioner dan Mediator pembantu Sasaran 2 : Tersedianya regulasi kelembagaan KI Papua Sasaran 3 : Tersedianya SDM kesekretariatan dan kepaniteraan yang memadai Sasaran 4 : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Sasaran 5 : Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur sekretariat KI Sasaran 6 : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai Sasaran 7 : Terlaksananya laporan capaian kinerja keuangan yang transparan san akuntabel Tujuan dan sasaran Misi 2 Sesuai dengan misi keduaMendorong Pemahaman Masyarakat dan Badan Publik terhadap keterbukaan Informasi Publik, maka terdapat 1 (satu) tujuan dan 1sasaran pokok yang akan dicapai, sebagai berikut: Tujuan :
Meningkatkan pemahaman masyarakat dan Badan Publik terhadap keterbukaan Informasi Publik
Selanjutnya terdapat 1 sasaran untuk mewujudkan tujuan ini yaitu: Sasaran 1 : Meningkatnya permohonan /permintaan Informasi Publik di Badan Publik
27
Tujuan dan sasaran Misi 3 Sesuai dengan misi ketiga Mempercepat implementasi layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Publik, maka terdapat 1 (satu) tujuan dan 3 sasaran pokok yang akan dicapai, sebagai berikut: Tujuan : Mengoptimalkan Implementasi Layanan Informasi dan Dokumentasi di badan Publik Terdapat 3 sasaran untuk mencapai tujuan ini, yaitu : Sasaran 1 : Tersedianya Regulasi pembentukan PPID di Badan Publik Sasaran 2 : Terlaksananya tugas dan fungsi PPID di Badan Publik Sasaran 3 : Tersedianya Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan Informasi di Badan Publik
Tujuan dan sasaran Misi 4 Sesuai dengan misi keempat Melaksanakan penegakan PSI, maka terdapat 1 (satu) tujuan dan 2 sasaran pokok yang akan dicapai, sebagai berikut: Tujuan : Melaksanakan PSI secara professional Terdapat 2 sasaran pokok untuk mewujudkan tujuan ini, yaitu : Sasaran 1 : Terlaksananya pelayanan Administrasi Pengaduan PSI Sasaran 2 : Terlaksananya pelayanan
PSI secara sederhana, biaya ringan, tepat
waktu dan tepat proses
Tujuan dan sasaran Misi 5 Sesuai dengan misi kelima Membangun kerjasama antar lembaga yang bersifat Lokal dan nasional, maka terdapat 1 (satu) tujuan dan 1 sasaran pokok yang akan dicapai, sebagai berikut: Tujuan : Peningkatan kerjasama yang konkrit dalam menunjang pelaksanaan putusan PSI Terdapat 1 sasaran untuk mencapai tujuan ini yaitu : Sasaran : Adanya kesepahaman dengan lembaga tertentu dengan KI tentang pentingnya peran publik dalam mengakses infomasi publik
28
Tabel 4.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Misi I. Membangun kelembagaan KI yang kredibel No
1
Tujuan
Menjadikan lembaga Papua yang kredibel
Sasaran
KI
Terlaksananya peningkatan kapasitas Komisioner dan Mediator pembantu
Tersedianya regulasi kelembagaan KI Papua Tersedianya SDM kesekretariatan dan kepaniteraan yang memadai Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur sekretariat KI Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai Terlaksananya laporan capaian kinerja keuangan yang transparan san akuntabel
Indikator Sasaran
Prosentase komisioner yang telah mengikuti pelatihan PSI Jumlah mediator pembantu Prosentase penetapan Regulasi tentang kelembagaan KI Prosentase Aparat Sekretariat KI dan Panitera yang terlatih Prosentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran Tingkat Kehadiran Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel
Satuan
Target 2015
2016
2017
2018
100
100
100
100
%
50
100
100
100
%
75
100
100
100
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
%
20
50
100
dokumen
100
100
100
100
10
10
%
Orang
Misi II. Mendorong Pemahaman Masyarakat dan Badan Publik terhadap keterbukaan Informasi Publik 2
Meningkatkan pemahaman masyarakat dan Badan Publik terhadap keterbukaan Informasi Publik
Meningkatnya permohonan /permintaan Informasi Publik di Badan Publik
Persentase peningkatan Pengakses Informasi Publik ke Badan Publik
%
5
5
29
Misi III. Mempercepat implementasi layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Publik 3
Mengoptimalkan Implementasi Layanan Informasi dan Dokumentasi di badan Publik
Tersedianya Regulasi pembentukan PPID di Badan Publik
Terlaksananya tugas dan fungsi PPID di Badan Publik
Tersedianya Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan Informasi di Badan Publik
Jumlah Rekomendasi pembentukan PPID di Badan Publik ditingkat Provinsi (SKPD dan Non SKPD) Jumlah Rekomendasi pembentukan PPID di Badan Publik diitingkat Kabupaten / Kota ( SKPD ) Presentase PPID yg fungsional dalam menyediakan layanan informasi di lingkungan pemda provinsi Papua Prosentase PPID yg Fungsional dalam menyediakan pelayanan informasi di 14 Kabupaten / Kota se Papua Prosentase SOP ttg layanan Informasi yang fungsional di Lingkungan Pemda Provinsi Papua Prosentase SOP ttg layanan Informasi yang fungsional di 14 Kabupaten / Kota Jumlah SOP layanan Informasi yang fungsional di Lingkungan Badan Publik Non Pemerintah
Surat
54
10
10
10
Surat
5
8
8
8
%
100
-
-
-
%
21
50
79
100
%
100
-
-
-
%
21
50
79
100
PPID
2
4
8
10
Misi IV. Melaksanakan penegakan PSI 4
Melaksanakan PSI secara professional
Terlaksananya pelayanan Administrasi Pengaduan PSI
Prosentase jumlah aduan SI yang memenuhi syarat
%
30
Terlaksananya pelayanan PSI secara sederhana, biaya ringan, tepat waktu dan tepat proses
Prosentase Penyelesaian Sengketa Informasi dari total register Prosentase putusan yang berlaku tetap Tingkat kepuasan pemohon terhadap pelayanan PSI
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
%
90
90
90
90
-
-
-
Misi V. Membangun kerjasama antar lembaga yang bersifat Lokal dan nasional 5
Peningkatan kerjasama yang konkrit dalam menunjang pelaksanaan putusan PSI
Adanya kesepahaman dengan lembaga tertentu dengan KI tentang pentingnya peran publik dalam mengakses infomasi publik
Jumlah Lembaga
MOU
antar
MoU
3
31
4.3 Strategi dan Kebijakan a.
Strategi Strategi adalah cara-cara atau langkah yang diperhitungkan secara
matanguntuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana suatu organisasi menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran. Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan
yang telahditetapkan melalui
pencapaian sasaran-sasaran dari tujuan strategis tersebut. Tiapstrategi menjelaskan komponen-komponen dari visi dan misi yang hendak di capai. Strategi pelaksanaan Komisi Informasi Provinsi Papua tahun 20142018, dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut: Tabel 4.2 Strategi dan Jangka Waktu Pelaksanaannya STRATEGI
2014
2015
2016
2017
SASARAN
2018
Terlaksananya peningkatan kapasitas Komisioner dan Mediator pembantu 2. Tersedianya regulasi kelembagaan KI Papua 3. Tersedianya SDM kesekretariatan dan kepaniteraan yang memadai 4. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 5. Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur sekretariat KI 6. Terlaksananya laporan capaian kinerja keuangan yang transparan san akuntabel 1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan badan Publik terhadap keterbukaan Infomasi Publik 1.
STRATEGI 1 :
Penguatan Kelembagaan KI Papua
STRATEGI 2 :
Peningkatan Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik dan Masyarakat.
32
Meningkatnya permohonan /permintaan Informasi Publik di Badan Publik 3. Meningkatnya Publikasi Informasi Publik oleh badan publik 2.
1.
2.
3.
STRATEGI 3 :
Peningkatan Pengendalian Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik
4.
5.
Tersedianya Regulasi pembentukan PPID di Badan Publik Terlaksananya tugas dan fungsi PPID di Badan Publik Tersedianya Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan Informasi di Badan Publik Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Infornasi Publik di Badan Publik Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Dukungan anggaran untuk Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik
1. Terlaksananya pelayanan Administrasi Pengaduan PSI 2. Terlaksananya pelayanan PSI secara sederhana, biaya ringan, tepat waktu dan tepat proses
STRATEGI 4 :
Menjadikan asas cepat, sederhana, biaya ringan, tepat waktu sebagai pola dalam menyelesaikan PSI
Terwujudnya kerjasama yang konkrit dalam menunjang pelaksanaan putusan PSI
STRATEGI 5 :
Penandatanganan Kesepahaman dalam bentuk MOU
Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan maksud dari masing-masing strategi, yaitu: Strategi I : Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Papua Strategi penguatan Kelembagaan Komisi Informasi dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas komisi informasi, tersedianya regulasi tentang kelembagaan Komisi
Informasi
yang
didukung
SDM
kesekretariatan dan
kepaniteraan yang memadai melalui terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan disiplin aparatur sekretariat KI serta laporan capaian kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel.
33
Diharapkan dengan strategi penguatan kelembagaan KI Papua maka tercipta lembaga Komisi Informasi yang kredibel dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam keterbukaan informasi publik di Provinsi Papua. Strategi II : Peningkatan Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik dan Masyarakat. Strategi Peningkatan Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik dan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka terwujudnya Pemahaman Masyarakat dan badan Publik terhadap keterbukaan Infomasi Publik, sehingga meningkatnya permohonan /permintaan Informasi Publik di Badan Publik dan Publikasi Informasi Publik oleh badan publik. Diharapkan dengan strategi ini pemahaman masyarakat dan badan publik tentang keterbukaan informasi publik semakin baik. Strategi III : Peningkatan Pengendalian Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik Strategi Peningkatan Pengendalian Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik dilaksanakan dalam rangka Tersedianya Regulasi pembentukan PPID di Badan Publik, Terlaksananya tugas dan fungsi PPID di Badan Publik, Tersedianya Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan Informasi di Badan Publik, Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Infornasi Publik di Badan Publik serta Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Dukungan anggaran untuk Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik. Diharapkan dengan strategi ini akan tercipta layanan informasi dan dokumentasi di badan publik. Strategi IV : Menjadikan asas cepat, sederhana, biaya ringan, tepat waktu sebagai pola dalam menyelesaikan PSI Strategi menjadikan asas cepat, sederhana, biaya ringan, tepat waktu sebagai pola dalam menyelesaikan PSI dilaksanakan dalam rangka terlaksananya pelayanan Administrasi Pengaduan PSI dan pelayanan PSI secara sederhana, biaya ringan, tepat waktu dan tepat proses. Diharapkan dengan strategi ini akan tercipta penyelesaian sengketa Informasi Publik secara Profesional sehingga Komisi Informasi menjadi lembaga yang dipercaya baik itu pengguna informasi maupun badan publik sebagai penyedia informasi publik.
34
Strategi V : Penandatanganan Kesepahaman dalam bentuk MOU Strategi penandatanganan kesepahaman dalam bentuk MOU dilaksanakan dalam rangka terwujudnya kerjasama yang konkrit dalam menunjang pelaksanaan putusanPSI. Diharapkan dengan strategi ini akan tercipta kerjasama yang konkrit dengan berbagai lembaga dalam menunjang pelaksanaan putusan PSI. b.
Kebijakan Perumusan kebijakan bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk
menerjemahkan
strategi
ke
dalam
rencana
program-program.
Kebijakan
memberikan arah perumusan rencana program prioritas yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Komisi Informasi dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis. Strategi I : Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Papua Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi ini adalah : a. Pengembangan Regulasi dan kebijakan kelembagaan KI Papua, difokuskan pada penyusunan kelambagaan Ki dan SOP b. Peningkatan Dukungan Sarana Prasarana, difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Informasi. c. Peningkatan Kompetensi Komisi Informasi, difokuskan pada peningkatan kapasitas komisioner dan mediator pembantu, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pelayanan administrai perkantoran, peningkatan disiplin aparatur dan pengembangan sistem pelaporan kinerja keuangan. Strategi II : Peningkatan Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik dan Masyarakat. Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi ini adalah : Peningkatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik, yang difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat dan badan public tentang keterbukaan informasi publik melalui sosialisasi dan advokasi.
35
Strategi III : Peningkatan Pengendalian Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi ini adalah : Pengembangan Sistem pengendalian Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik, yang difokuskan pada advokasi ke badan public dan penguatan monitoring serta evaluasi. Strategi IV : Menjadikan asas cepat, sederhana, biaya ringan, tepat waktu sebagai pola dalam menyelesaikan PSI Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi ini adalah : Penyelesaian Sengketa Informasi dengan didukung
klasifikasi aduan PSI,
melaksanakan PSI sesuai aturan, kualifikasi PSI dan menentukan pola pengkajian hasi PSI, yang difokuskan pada Pendalaman Materi Hukum Acara PSI, Pembuatan sistem Kemputerisasi PSI, Penataan Dokumentasi dan Publikasi Hasil Putusan PSI serta penyiapan regulasi tentang PSI. Strategi V : Penandatanganan Kesepahaman dalam bentuk MOU Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi ini adalah : Melakukan Klasifikasi Lembaga yang kredibel yang berhubungan dengan PSI dan memastikan aspek-aspek kesepahaman, yang difokuskan pada : workshop penjajakan kerjasama dan diskusi public hasil PSI yang melibatkan Kepolisian, PTUN, PN dan KPK. Tabel 3.2 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi I Membangun kelembagaan KI yang kredibel Tujuan Menjadikan lembaga KI Papua yang kredibel
Sasaran Tersedianya Komisioner Komisi Informasi yang Kompeten. Tersedianya regulasi kelembagaan Kesekretariatan KI Papua Tersedianya Sumber daya kesekretariatan dan kepaniteraan KI yang Kompeten dan
Strategi
Penguatan Kelembagaan KI Papua
Kebijakan Pengembangan Regulasi dan kebijakan kelembagaan KI Papua Peningkatan Dukungan Sarana Prasarana
36
Handal
Tersedianya Sarana dan Peningkatan Prasarana yang Kompetensi Komisi memadai. Informasi Tersedianya SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Misi II Mendorong Pemahaman Masyarakat dan Badan Publik terhadap keterbukaan Informasi Publik Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan badan Publik terhadap Meningkatkan Peningkatan keterbukaan Infomasi pemahaman Pemahaman Peningkatan masyarakat dan Publik Keterbukaan Kelembagaan Badan Publik Meningkatnya Informasi Publik Keterbukaan terhadap permohonan bagi Badan Informasi Publik keterbukaan /permintaan Informasi Publik dan Informasi Publik Publik di Badan Publik Masyarakat. Meningkatnya Publikasi Informasi Publik oleh badan publik Misi III Mempercepat implementasi layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Publik Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tersedianya Regulasi pembentukan PPID di Badan Publik Terlaksananya tugas dan fungsi PPID di Badan Pulbik Mengoptimalka Tersedianya Daftar Peningkatan Pengembangan n Implementasi Informasi Publik dan Pengendalian Sistem pengendalian SOP Pelayanan Layanan Pelayanan Pelayanan Informasi Informasi di Badan Informasi dan Informasi Publik Publik di Badan Dokumentasi di Publik di Badan Publik Publik badan Publik Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Infornasi Publik di Badan Publik Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Dukungan anggaran
37
untuk Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik Misi IV Melaksanakan Penegakan PSI Tujuan Melaksanakan Penyelesaian sengketa Informasi Publik secara Profesional
Sasaran Strategi Terlaksananya Menjadikan asas pelayanan Administrasi cepat, Pengaduan PSI sederhana, biaya ringan, Terlaksananya tepat waktu pelayanan PSI secara sebagai pola sederhana, biaya dalam ringan, tepat waktu dan menyelesaikan tepat proses PSI
Kebijakan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan didukung klasifikasi aduan PSI, melaksanakan PSI sesuai aturan, kualifikasi PSI dan menentukan pola pengkajian hasi PSI
Misi V Membangun kerjasama antar lembaga yang bersifat Lokal dan nasional Tujuan Terwujudnya kerjasama yang konkrit dalam menunjang pelaksanaan putusan PSI
Sasaran Adanya kesepahaman dengan lembaga tertentu dengan KI tentang pentingnya peran publik dalam mengakses infomasi publik
Strategi Penandatangan an Kesepahaman dalam bentuk MOU
Kebijakan Melakukan Klasifikasi Lembaga yang kredibel yang berhubungan dengan PSI dan memastikan aspekaspek kesepahaman
38
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bagian ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Papua beserta Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
5.1 Gambaran Umum Program dan Kegiatan Visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnyaharus dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun, maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada : pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluarkan jangka menengah serta perencanaan dan pengangguran terpadu; kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Dalam rangka mengoprasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan
39
Secara keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Papua dalam periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Program Penguatan Kapasitas Komisioner 2. Program Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan KI 3. Program Adminsitrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan 7. Program Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi 8. Program Penyelesaian Sengketa Informasi 9. Program Kerjasama Keterbukaan Informasi Publik
5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Uraian program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif selanjutnya ditampilkan pada tabel 5.1. berikut ini
40
Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Prioritas tahun 2014-2018 Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1
2
Menjadikan Terlaksananya lembaga KI Papua peningkatan yang kredibel kapasitas Komisioner dan Mediator pembantu
3 Jumlah komisioner yang telah mengikuti pelatihan PSI Jumlah mediator pembantu
4
I
1 2 3
Pelatihan Mediator dan Mediator Pembantu yang bersertifikat Pelatihan Ajudikasi non Litigasi Gaji/Honor Komisioner /Staf
Tunjangan Lauk Pauk
6
7
Tersedianya regulasi kelembagaan Kesekretariatan KI Papua
Prosentase penetapan Regulasi tentang kelembagaan KI
II
1 2 Tersedianya SDM Prosentase Kesekretariatan Aparat dan Kepaniteraan Sekretariat KI yang memadai dan Panitera
III
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kunjungan Belajar Ke Komisi Informasi terkemuka FGD tentang pemahaman prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik Konsultasi/Koordinasi Rakernis Rakornis/Rapat pimpinan/Rapat Gugus Tugas Ke Komisi Informasi Pusat/ Komisi Informasi Provinsi Lainnya
988,000.00
Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah Komisioner yg mendapatkan honor
3,727,000.00
2017
3,407,000.00
0
-
-
5 org
200,000.00
2 org
0
-
-
5 Org
200,000.00
-
0
5 org/tahun
80,000.00 -
3,407,000.00
2 org -
Kondisi Kinerja pada akhir Renstra
2018
80,000.00 -
3,367,000.00
1 org -
40,000.00 -
400,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
200,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
4,160,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
5 org/tahun
1,040,000.00
5 org/tahun
1,040,000.00
5 org/tahun
1,040,000.00
5 org/tahun
1,040,000.00
5 org/tahun
1 org Ketua
218,000.00
1 org Ketua
218,000.00
1 org Ketua
218,000.00
1 org Ketua
218,000.00
1 org Ketua
123,000.00
1 org Wakil
211,000.00
1 org Wakil
211,000.00
1 org Wakil
211,000.00
1 org Wakil
211,000.00
1 org Wakil
3 org Anggota
357,000.00
3 org Anggota
611,000.00
3 org Anggota
611,000.00
3 org Anggota
611,000.00
3 org Anggota
611,000.00
3 org Anggota
5 org/tahun
Jumlah kunjungan
0
2 kali
Jumlah FGD
0
Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi
0
38,500.00 135,000.00
-
2 kali
-
207,500.00
5 org/tahun
66,000.00
5 org/tahun
66,000.00
5 org/tahun
66,000.00
5 org/tahun
66,000.00
5 org/tahun
302,500.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
1 kali
43,500.00
1 kali
43,500.00
1 kali
43,500.00
1 kali
43,500.00
6 kali
309,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
1 kali
100,000.00
1 kali
100,000.00
1 kali
100,000.00
1 kali
100,000.00
4 kali
400,000.00
Subbag Administrasi PSI
Jayapura
10 kali
1,037,500.00
10 kali
1,037,500.00
10 kali
1,037,500.00
10 kali
1,037,500.00
42 kali
4,357,500.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
Subbag Tata Usaha
Jayapura
100,000.00
Jumlah regulasi/ SOP
0
5 Regulasi
Jumlah yang mengikuti pelatihan
0
-
Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
100,000.00
20
5 org
127,000.00
0
Lokasi
19
10 org
1 org Wakil
Jumlah Komisioner yg mendapatkan tunjangan
Unit Kerja Penanggungjawab
14,896,000.00
1 org Ketua
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan KI
Penyusunan Regulasi Pendukung/SOP Pelatihan Teknis Kapaniteraan KI
2016
120,000.00
6 Regulasi
-
120,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220,000.00
10 Regulasi
220,000.00
-
36,720.00
780,000.00
890,000.00
870,000.00
870,000.00
960,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat KI
Jumlah yang terlatih
0
-
-
2 Org
40,000.00
2 org
40,000.00
2 org
40,000.00
2 Org
40,000.00
8 Org
160,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
2
Pelatihan Teknis Kepaniteraan KI
Jumlah yang terlatih
0
-
-
2 Org
40,000.00
2 org
40,000.00
2 org
40,000.00
2 Org
40,000.00
8 Org
160,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
Jumlah yang terlatih
0
-
-
5 Org
100,000.00
5 org
100,000.00
5 org
100,000.00
5 org
100,000.00
400,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
0
-
-
6 Org
60,000.00
2 org
20,000.00
80,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
9 Org
540,000.00
160,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
Subbag Tata Usaha
Jayapura
4
Prosentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran
Rp
2015
1
3
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target
2014
Penguatan Kapasitas Komisioner
4 5
5
Rp (000)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan Rekrutmen Tenaga Ahli dan assisten Ahli KI Papua
5
Honorrarium Staf Tenaga Ahli, Assisten Ahli dan staff Administrasi non PNS
IV
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 4 5 6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan barang cetakan dan dokumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (sekretariat)
8
Rapat rapat koordinasi dalam daerah (sekretariat)
9 10 11
Penyediaan jasa pengamanan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor
Jumlah tenaga ahli dan asisten ahli Jumlah Honorarium tenaga ahli dan asisten ahli serta Staf Non PNS
0
3 Org
0
75 surat
36,720.00
105,750.00
Jumlah surat Tersedianya jasa Komunikasi, Air dan Listrik Jumlah Peralatan Rumah Tangga Jumlah Petugas Kebersihan Jumlah barang cetakan dan dokumen Jumlah buku dan bahan bacaan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jaumlah rapat koordinasi dalam daerah Tersedinya jasa pengamanan kantor
750.00
11 Org
977,500.00
250 Surat
2,500.00 210,000.00
690,000.00
-
11 org
1,244,000.00
300 Surat 12 bulan
3,000.00
690,000.00
-
12 bulan
0
-
-
40 unit
75,000.00
20 unit
50,000.00
20 unit
50,000.00
0
-
-
2 Org
60,000.00
3 org
90,000.00
3 org
90,000.00
50,000.00
1000 dokumen
60,000.00
2000 dokumen
0
20 buku
5,000.00
70 buku
36,000.00
30 buku
150,000.00 25,000.00
12 bulan
4,000.00
-
500 dokumen
-
11 org
1,245,000.00
400 Surat
0
0
282,000.00
-
2000 dokumen 30 buku
282,000.00
150,000.00 25,000.00
-
690,000.00
-
11 Org
1,246,000.00
500 Surat 12 bulan
5,000.00
4,712,500.00
1500 surat
14,500.00
282,000.00
12 bulan
1,056,000.00
20 unit
50,000.00
100 unit
225,000.00
3 org
90,000.00
3 orag
330,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
7500 dokumen
510,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
180 buku
111,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
2000 dokumen 30 buku
150,000.00 25,000.00
0
-
-
12 pertemuan
156,000.00
12 pertemuan
156,000.00
12 pertemuan
156,000.00
12 pertemuan
156,000.00
48 pertemuan
624,000.00
Subbag Tata Usaha
Luar Prov.Papua
0
-
-
12 pertemuan
156,000.00
12 pertemuan
156,000.00
12 pertemuan
156,000.00
12 pertemuan
156,000.00
48 pertemuan
624,000.00
Subbag Tata Usaha
Luar Jayapura
0
-
-
2 org
4 org
120,000.00
4 org
120,000.00
4 org
120,000.00
4 orang
420,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
18 triwulan
750,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
48,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
Jumlah ATK
0
Jumlah kunjungan
0
2 triwulan
50,000.00 -
-
60,000.00
4 triwulan
150,000.00
4 triwulan
200,000.00
4 triwulan
200,000.00
4 triwulan
200,000.00
12 bulan
12,000.00
12 bulan
12,000.00
12 bulan
12,000.00
12 bulan
12,000.00
48 kunjungan
41
Indikator Tujuan
Sasaran
Terlaksananya Peningkatan Disiplin aparatur
Indikator Sasaran Tingkat Kehadiran Aparatur
Program dan Kegiatan
(outcome) dan Kegiatan (output)
Prosentase pemenuhan sarana prasarana
Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah pakaian dinas
0
2
Pakaian Sipil Lengkap
Jumlah pakaian dinas
0
3
Pengadaan Pakaian Batik
Jumlah pakaian
0
Jumlah mesin absensi
0
VI
1 2 3 4
Pengadaan mesin absensi
Tersusunnya Laporan Keuangan
Sewa Gedung Kantor Komisi Informasi Papua Pembangunan/pengadaan Gedung Kantor KI Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5
Pengadaan Peralatan Kantor
6
Pengadaan Mobileur
7
Pengadaan Kendaraan Roda Dua
8
Transport/BBM
9
Pemeliharan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharan rutin/berkala mobeleur Peningkatan Pengembangan VII Sistem Pelaporan Kinerja laporan Keungan Penyusunan Laporan Capaian 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja KI Papua (LAKIP) Penyusunan Laporan Keuangan 2 Semesteran/Prognosis
3 4 5 6 Meningkatkan pemahaman masyarakat dan Badan Publik terhadap
Meningkatnya permohonan /permintaan Informasi Publik di Badan Publik
Persentase peningkatan Pengakses Informasi Publik ke
VIII
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10
Rp (000) 2014 Target
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12 buah -
Pembuatan Spot Reklame
2016 Rp
target
2017 Rp
47,250.00
target
38,500.00
target
Rp
38,500.00
target
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi
Rp
38,500.00
162,750.00
20 pasang
13,000.00
20 pasang
13,000.00
20 pasang
13,000.00
20 pasang
13,000.00
80 pasang
52,000.00
-
7 pasang
10,500.00
10 pasang
15,000.00
10 pasang
15,000.00
10 pasang
15,000.00
37 pasang
55,500.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
25 buah
8,750.00
30 buah
10,500.00
30 buah
10,500.00
30 buah
10,500.00
127 buah
40,250.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
1 unit
15,000.00
1 unit
15,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
-
-
-
11,403,000.00
-
-
1,407,000.00
1 unit
-
-
942,000.00
0
-
-
1 unit
250,000.00
Jumlah gedung kantor
0
-
-
1 unit
10,000,000.00
300,000.00
0
-
-
5 unit
420,000.00
5 unit
420,000.00
5 unit
420,000.00
5 unit
0
-
-
20 unit
250,000.00
10 unit
125,000.00
5 unit
75,000.00
0
-
-
30 unit
250,000.00
20 unit
200,000.00
10 unit
-
-
-
882,000.00
Jumlah gedung kantor
Jumlah kedaraan roda 4 Jumlah perlengkapan kantor Jumlah peralatan kanor
Kondisi Kinerja pada akhir Renstra
2018 Rp
-
5,000.00
14,634,000.00
-
-
-
-
1 unit
550,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
-
-
-
-
1 unit
10,000,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
420,000.00
5 unit
1,680,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
5 unit
75,000.00
40 unit
525,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
100,000.00
10 unit
100,000.00
70 unit
650,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
Jumlah mobileur
0
-
-
15 unit
100,000.00
30 unit
100,000.00
30 unit
100,000.00
30 unit
100,000.00
75 unit
400,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
Jumlah Kendaraan Roda 2
0
-
-
1 unit
25,000.00
4 unit
100,000.00
1 unit
25,000.00
1 unit
25,000.00
7 unit
175,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
Jumlah BBM
0
-
-
6 org
108,000.00
9 org
162,000.00
9 org
162,000.00
9 org
162,000.00
9 org
594,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
Jumlah perlengkapan kantor yang di perbaiki
0
-
-
-
-
-
-
10 unit
30,000.00
-
-
10 unit
30,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
Jumlah Mobileur yang diperbaiki
0
-
-
-
-
-
-
10 unit
30,000.00
-
-
10 unit
30,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
130,000.00 Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
0
-
0
0
1 dokumen
0
-
0
1 dokumen
0
-
Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi
Pengadaan dan pengelolaan website KI Pembuatan liefleat/brosur
target
5,000.00
Penyusunan Dokumen Rencana Jumlah Dokumen DPA Tahunan Pembuatan laporan pelaksanaan Jumlah Dokumen tugas KI (bulanan, Laporan pelaksanaan triwulan,semester/tahunan) tugas KI Audit dana hiba oleh akuntan Tersedianya Hasil Publik Audit Akuntan Publik
Sosialisasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informai publik dan peraturan pelaksanaannya di lingkungan badan publik tingkat Provinsi Sosialisasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informai publik dan peraturan pelaksanaannya di lingkungan badan publik tingkat Kabupaten Kota FGD tentang Keterbukaan Informasi Publik di Papua Peringatan Hari Hak untuk tahu sedunia tanggal 28 September Peringatan Lahirnya UU KIP tanggal 30 April Publikasi Keterbukaan Informasi Publik di mas media cetak dan elektronik Penerbitan majalah/bullutin KI
2015 Rp
Peningkatan Sarana dan Prasarana
10 Tesedianya Laporan Capaian Kinerja Keungan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
V
5 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai
Kinerja Program
220,000.00
220,000.00
220,000.00
220,000.00
880,000.00
-
4 dokumen
20,000.00
4 dokumen
20,000.00
4 dokumen
20,000.00
4 dokumen
20,000.00
16 dokumen
80,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
-
4 dokumen
20,000.00
4 dokumen
20,000.00
4 dokumen
20,000.00
4 dokumen
20,000.00
16 dokumen
80,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
1 dokumen
20,000.00
1 dokumen
20,000.00
1 dokumen
20,000.00
1 dokumen
20,000.00
5 dokumen
80,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
2 dokumen
40,000.00
2 dokumen
40,000.00
2 dokumen
40,000.00
2 dokumen
40,000.00
8 dokumen
160,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
1 dokumen
120,000.00
1 dokumen
120,000.00
1 dokumen
120,000.00
1 dokumen
120,000.00
5 dokumen
480,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
Subbag Tata Usaha
Jayapura
10,000.00 120,000.00 -
-
38,600.00
-
-
1,596,420.00
-
-
1,618,500.00
-
-
1,556,000.00
-
-
1,081,000.00
5,851,920.00
Jumlah Badan Publik tersosialisasi
0
10 BP
25,000.00
48 BP
48,000.00
10 BP
25,000.00
10 BP
25,000.00
Jumlah Badan Publik tersosialisasi
0
1 BP
3,600.00
10 BP
312,500.00
10 BP
312,500.00
8 BP
250,000.00
2 pertemuan
450,000.00
2 pertemuan
450,000.00
2 pertemuan
450,000.00
2 pertemuan
450,000.00
8 pertemuan
5 event
100,000.00
5 event
100,000.00
5 event
100,000.00
5 event
100,000.00
23 event
-
-
10 BP
25,000.00
-
-
-
88 BP
123,000.00
Subbag Tata Usaha
Jayapura
29 BP
875,000.00
Subbag Humas
Luar Jayapura
1,800,000.00
Subbag Humas
Luar Jayapura
400,000.00
Subbag Humas
Luar Jayapura
Subbag Humas
Luar Jayapura
Jumlah FGD
0
Jumlah event
0
3 event
Jumlah Peserta yang hadir
0
1 event
-
-
jumlah Publikasi
0
4 publikasi
-
9 publikasi
354,920.00
10 publikasi
400,000.00
10 publikasi
400,000.00
5 publikasi
200,000.00
34 publikasi
1,354,920.00
Subbag Humas
Luar Jayapura
jumlah dokumen majalah
0
-
4 dokumen
200,000.00
4 dokumen
200,000.00
4 dokumen
200,000.00
4 dokumen
200,000.00
16 dokumen
800,000.00
Subbag Humas
Luar Jayapura
tersedianya website
0
-
1 web
100,000.00
1 web
100,000.00
1 web
100,000.00
1 web
100,000.00
1 web
400,000.00
Subbag Humas
Luar Jayapura
jumlah liefleat/brosur
0
-
4 jenis
6,000.00
4 jenis
6,000.00
4 jenis
6,000.00
4 jenis
6,000.00
16 jenis
24,000.00
Subbag Humas
Luar Jayapura
Jumlah Spot Reklame yang terbangun
0
-
1 unit
25,000.00
1 unit
25,000.00
1 unit
25,000.00
3 unit
75,000.00
Subbag Humas
Luar Jayapura
10,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Mengoptimalkan Implementasi Layanan Informasi dan Dokumentasi di badan Publik
Tersedianya Regulasi pembentukan PPID di Badan Publik
Jumlah Rekomendasi pembentukan PPID di Penguatan Kelembagaan Badan Publik ditingkat IX Keterbukaan Informasi Provinsi ( SKPD dan Non SKPD ) Jumlah Rekomendasi pembentukan PPID di Advokasi pembentukan PPID Badan Publik diitingkat Badan publik tingkat Provinsi Kabupaten / Kota ( SKPD) Terlaksananya Presentase PPID yg tugas dan fungsi fungsional dalam Advokasi pembentukan PPID PPID di Badan menyediakan layanan 1 Badan publik tingkat Kabupaten Pulbik informasi di tingkat Kota provinsi Papua Prosentase PPID yg Fungsional dalam Monitoring dan evaluasi menyediakan pelayanan 2 fungisionalisasi PPID badan informasi di lingkungan publik tingkat provinsi pemda Kabupaten / Kota se Papua Tesedianya Daftar Prosentase SOP ttg Informasi Publik layanan Informasi yang Monitoring dan evaluasi dan SOP fungsional di 3 fungisionalisasi PPID badan Pelayanan Lingkungan Pemda publik tingkat kbupaten kota Informasi di Provinsi Papua Badan Publik Prosentase SOP ttg layanan Informasi yang Monitoring dan evaluasi fungsional di 4 fungisionalisasi PPID badan Lingkungan Pemda publik Non Pemerintah Kabupaten / Kota se Papua Prosentase SOP/ SLIP layanan Informasi yang fungsional di Lingkungan Badan Publik Non Pemerintah Melaksanakan PSI Terlaksananya Prosentase jumlah Penyelesaian Sengketa secara pelayanan aduan SI yang memenuhi Iinformasi (PSI) X profesional Administrasi syarat Pengaduan PSI Prosentase jumlah aduan SI yang memenuhi syarat Pendalaman Materi Hukum 1 Acara PSI Pembuatan sistem Aplikasi 2 Administrasi PSI Terlaksananya Prosentase Penyelesaian pelayanan PSI Sengketa Informasi dari secara total register sederhana, biaya ringan, tepat Prosentase putusan Melaksanakan simulasi PSI 1 waktu dan tepat yang berlaku tetap bertingkat proses Tingkat kepuasan Study Nasional KI Prudensi pemohon terhadap 2 Paska Sengketa Informasi pelayanan PSI Prosentase kepatuhan pelaksanaan Hasil Putusan yg berlaku tetap oleh Badan publik
3
4
5 6 Peningkatan kerjasama yang konkrit dalam menunjang pelaksanaan putusan PSI
Adanya Jumlah MOU antar kesepahaman Lembaga dengan lembaga tertentu dengan KI tentang pentingnya peran publik dalam mengakses infomasi publik
Penataan Dokumentasi dan Publikasi Hasil Putusan PSI
PSI di Jayapura PSI di Luar Jayapura Analisis / Kajian thdp Substansi Perkara Dukungan dan Partisipasi KI Provinsi untuk menyusun Perki
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Rp (000) 2014 Target
2015 Rp
0
target
-
2016 Rp
target
2017 Rp
329,250.00
target
366,000.00
0
-
-
48 PPID
72,000.00
Jumlah PPID yang diadvokasi
0
-
-
5 PPID
156,250.00
Jumlah PPID Terkunjungi
0
-
-
48 PPID
48,000.00
48 PPID
48,000.00
48 PPID
48,000.00
Jumlah PPID Terkunjungi
0
-
-
48 PPID
48,000.00
48 PPID
48,000.00
48 PPID
Jumlah PPID Terkunjungi
0
-
-
2 PPID
5,000.00
2 PPID
5,000.00
2 PPID
0
-
-
10 Pengaduan
1,000.00
0
-
-
1 sistem
10,000.00
15,000.00
8.00
250,000.00
target
366,000.00
Jumlah PPID yang diadvokasi
10 PPID
10 PPID
8.00
Kondisi Kinerja pada akhir Renstra
2018 Rp
15,000.00
Rp
target
366,000.00
Lokasi
1,427,250.00
15,000.00
78 PPID
117,000.00
Subbag Humas
Jayapura
250,000.00
29 PPID
906,250.00
Subbag Humas
Luar Jayaypura
48 PPID
48,000.00
48 PPID
192,000.00
Subbag Humas
Jayapura
48,000.00
48 PPID
48,000.00
48 PPID
192,000.00
Subbag Humas
Jayapura
5,000.00
2 PPID
5,000.00
8 PPID
20,000.00
Subbag Humas
Jayapura
1 sistem
15,000.00
2 Sistem
Subbag Tata Usaha
Jayapura
250,000.00
10 PPID
Unit Kerja Penanggungjawab
Rp
8.00
0
Jumlah pengaduan sengketa Tebangunnya sistem aplikasi
Jumlah Pelaksanaan simulasi
0
-
4 kali
-
Jumlah Kunjungan
0
-
2 kali
-
Jumlah dokumen publikasi Jumlah Pelaksanaan PSI Jumlah Pelaksanaan PSI Jumlah Kajian Jumlah Komisioner yang terlibat
0
-
10 dokumen
5,000.00
0
-
-
10 sengketa
139,000.00
0
-
-
2 sengketa
164,000.00
0
-
0
-
-
-
2 orang
-
Program Kerjasama XI Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
1 2
3
Penandatangan MOU dengan Kepolisian, PTUN, PN dan BPK tentang Kewajiban Pelaksanaan Putusan PSI Work Shop penjajakan Kerjasama
Jumlah MOU Jumlah Work Shop
Pembentukan Desk KI Kabupaten dan Kota
Jumlah Kunjungan sesuai Desk
3 dokumen 1 pertemuan
2 Desk
2 desk
75,000.00 75,000.00
6,500.00
43
BAB VI INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI INFORMASI Bagian ini memaparkan Indikator Kinerja Utama Komisi Informasi sebagai alat pengukuran kinerja pencapaian tugas dan kewenangan Komisi Informasi sampai dengan tahun 2018
Sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat memberkan contoh kepada seluruh lembaga publik tentang keterbukaan informasi salah satunya adalah target kinerja Komisi Informasi melalui penetapan kinerja melalui indikator kinerja utama Komisi Informasi sampai dengan tahun 2018. Diharapkan dengan keterbukaan indicator kinerja utama ini, seluruh masyarakat dan stakeholders Lembaga komisi iniformasi dapat mengawasi dan mengevaluasi implementasi tugas dan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Papua. Indikator Kinerja Utama Komisi Informasi mengacu pada tujuan dan sasaran dari Renstra tahun 2014-2018. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Komisi Informasi tahun 2014-2018
No 1
2
3
Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi dari Total Register Jumlah Rekomendasi pembentukan PPID di Badan Publik ditingkat Provinsi ( SKPD dan Non SKPD ) Jumlah
Target Capaian setia tahun
Kondisi Kinerja awal renstra
2015
2016
2017
2018
-
100
100
100
100
54
10
10
10
-
44
4
5
6
7
8
Rekomendasi pembentukan PPID di Badan Publik diitingkat Kabupaten / Kota ( SKPD ) Persentase PPID yang fungsional dalam menyediakan layanan informasi di lingkungan pemda provinsi Papua Persentase PPID yang Fungsional dalam menyediakan pelayanan informasi di lingkungan pemda Kabupaten / Kota se Papua Persentase SOP tentang layanan Informasi yang fungsional di Lingkungan Pemda Provinsi Papua Persentase SOP tentang layanan Informasi yang fungsional di Lingkungan Pemda Kabupaten / Kota se Papua Persentase SOP tentang layanan Informasi yang fungsional di Lingkungan Badan Publik Non Pemerintah
5
8
8
8
100
100
100
100
21
50
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
90
90
90
45
9
Persentase peningkatan jumlah pengakses informasi ke PPID/tahun
46
