nt e
n PUTUSAN
si
Nomor: 002/V/KI-BANTEN-PS-M-A/2012
Ba
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan
Pr
[1.1]
ov
1. IDENTITAS
in
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 04/I/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan
i
oleh: : Suhendar
Alamat
: Jl. Raya Puspitek Gg. Masjid Desa Setu RT.017 RW.04
as
Nama
rm
Tangerang Selatan, Banten
In
fo
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap
Ko mi si
Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang Selatan Alamat
: Jl. Raya Siliwangi No. 1 Pamulang – Kota Tangerang Selatan, Banten
Diwakili oleh H. Azhar Syam’un Rakhmansyah, A.P., M.Si., Ade Iriana, S.H., Hdi Luthfie Acfas, S.H., dan Taufik Ismail, SSTP. sebagai Termohon
Halaman- 1 - dari 50
n
Telah membaca surat permohonan Pemohon Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon
Ba
Telah mendengar keterangan Saksi Ahli dari Pemohon dan Termohon
nt e
[1.2]
Telah memeriksa keterangan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik
in
si
Indonesia Perwakilan Provinsi Banten
ov
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Pr
A. Pendahuluan
Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 6 Januari
i
2012, dan selanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 04/I/REG-KI-
Pada tanggal 24 Oktober 2011, Pemohon menyampaikan permohonan informasi
fo
[2.2]
rm
Kronologi
as
BANTEN/2012.
secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah:
In
1. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangsel tentang: 1) SOTK;
2) Penyelenggaraan Perhubungan;
Ko mi si
3) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 4) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 5) Ijin Gangguan (HO); 6) Administrasi Kependudukan; 7) Urusan Pemerintahan;
Halaman- 2 - dari 50
n nt e
8) Perubahan APBD 2010; 9) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010;
2. Peraturan Kepala Daerah (PERWAL) Kota Tangsel tentang: 1) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010;
Ba
10) Perubahan APBD 2011.
si
2) Penjabaran Perubahan APBD 2010; 3) APBD 2010;
in
4) Penjabaran APBD 2011;
ov
5) Penjabaran Perubahan APBD 2011;
6) Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
Pr
7) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga; 8) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan;
9) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2010;
as
i
10) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2011; 11) Pembebasan Biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) SD, SLTP, dan SLTA.
rm
3. Lain- lain tentang:
1) Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat
fo
Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
In
2) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
Ko mi si
3) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (hotspot) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
4) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangsel (www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010;
Halaman- 3 - dari 50
n
Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010;
nt e
5) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan
Ba
6) Surat Keputusan Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010
tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010; Kerjasama
(MOU)
Badan
Kepegawaian
Daerah
dengan
UI
No:
si
7) Surat
1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010 dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun
in
Anggaran 2010;
ov
8) Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010;
Pr
9) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi Bidang Olahraga Tahun Anggaran 2010; 10) Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD
as
i
Kota Tangsel Tahun 2010;
11) Daftar Identitas Diri dan Riwayat Pendidikan CPNSD Kota Tangsel Tahun
rm
Anggaran 2010;
12) Surat Kerjasama Pemkot Tangsel tentang Bantuan Hibah POLRI dan TNI Tahun
13) Surat
fo
Anggaran 2010;
Kerjasama
Pemkot
Tangsel
dengan
Lembaga
Pusat
Pengkajian
In
Kepemimpinan dan Etika No. 030/SPK.LP2KEP/X/2010 Tahun Anggaran 2010; 14) Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Badan Diklat Pemprov Banten No.:
Ko mi si
893/064/Diklat/2010 Tahun Anggaran 2010; 15) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011;
16) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
Halaman- 4 - dari 50
n
nt e
17) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
Ba
18) Surat Perjanjian Kontrak No: 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27
Agustus 2010, SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.50BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan
si
Dana No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran
in
2010;
ov
19) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
Pr
20) Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-
as
i
BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang
rm
pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010; 21) Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sample) Dinas
fo
Kesehatan Tahun Anggaran 2010; 22) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Software
In
Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010; 23) MOU Dinkes Tangsel dengan RSU Tangerang No: 440/Dinkes/2010 Tahun
Ko mi si
Anggaran 2010; 24) MOU Dinkes Tangsel dengan RS Eka Hospital tentang Pelayanan JAMKESDA No: 440/1985.A.Dinkes/VII/2010 Tahun Anggaran 2010;
25) MOU Dinkes Tangsel dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESDA Tahun Anggaran 2010;
Halaman- 5 - dari 50
n
Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
nt e
26) Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga Pekerjaan
Ba
27) Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2010;
28) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Jasa
si
Konsultasi Pembuatan Website DISHUBKOMINFO Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010;
in
29) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan
ov
Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010; 30) Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PA-Dikestangsel/VIII/
Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
Pr
2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus 2010 Dinas
31) Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan
as
i
Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010; 32) Surat Perjanjian Kontrak No: 810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010
rm
tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
fo
33) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011;
[2.3]
In
34) DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011.
Pada tanggal 17 Nopember 2011, Pemohon mengajukan keberatan kepada Walikota
Tangerang Selatan melelui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku
Ko mi si
atasan PPID dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi dan tidak dipenuhi.
[2.4]
Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada
Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 6 Januari 2012.
Halaman- 6 - dari 50
n
Pada tanggal 18 Januari 2012, dilakukan Mediasi pertama, terdapat beberapa hal
nt e
[2.5]
yang disepakati oleh para pihak, yakni:
Ba
a. Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangsel tentang:
si
1) SOTK; 2) Penyelanggaraan Perhubungan;
in
3) Penyelanggaraan Ketenagakerjaan;
ov
4) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 5) Ijin Gangguan (HO);
7) Urusan Pemerintahan; 8) Perubahan APBD 2010;
Pr
6) Administrasi Kependudukan;
as
i
9) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010; 10) Perubahan APBD 2011.
rm
2. Peraturan Kepala Daerah (PERWAL) Kota Tangsel tentang: 1) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010;
fo
2) Penjabaran Perubahan APBD 2010; 3) APBD 2010;
In
4) Penjabaran APBD 2011; 5) Penjabaran Perubahan APBD 2011;
Ko mi si
6) Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan; 7) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga; 8) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan; 9) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2010; 10) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2011;
Halaman- 7 - dari 50
n
nt e
11) Pembebasan Biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) SD, SLTP, dan SLTA.
Ba
b. Pihak Termohon meminta waktu selama 8 (delapan) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi pemohon pada huruf a di atas terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012;
si
c. Belum terjadi kesepakatan untuk pemberian sisa dokumen informasi lainnya;
in
d. Dilakukan mediasi kedua untuk memenuhi dan/atau membicarakan lebih lanjut permintaan informasi pada huruf c tersebut di atas pada tanggal 8 Februari 2012.
Pada tanggal 8 Februari 2012, dilakukan Mediasi Kedua, dan berdasarkan
ov
[2.6]
Pr
pernyataan Pemohon, permohonan informasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011 dinyatakan dicabut, namun untuk permohonan informasi lainnya belum tercapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan
i
gagal karena kesepakatan belum tercapai dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
as
31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian
rm
Sengketa Informasi Publik terhitung tanggal 18 Januari 2012.
[2.7]
fo
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Permintaan informasi tidak ditanggapi dan tidak dipenuhi, sehingga hal tersebut
In
merugikan hak kontitusional Pemohon serta lebih jauh adalah pihak Termohon tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Ko mi si
Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya.
Petitum [2.8]
Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:
1. Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
Halaman- 8 - dari 50
n
nt e
2. Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana
yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai
Ba
permohonan.
3. Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang
si
dimohonkan.
in
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon
Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Februari 2012, Pemohon
ov
[2.9]
Pr
menyatakan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan upaya kepanjangan tangan dari pihak manapun dengan maksud merongrong kewibawaan
i
Pemerintah Kota Tangerang Selatan ataupun menyerang kewibawaan pejabat dan/atau
as
upaya untuk menjatuhkan pejabat tertentu, tetapi sebagai bahan kajian ilmiah, publikasi dan pengawasan masyarakat kepada badan publik;
rm
2. Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
fo
Informasi Publik menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh informasi; 3. Bahwa jauh sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
In
Informasi Publik disahkan dan efektif berlaku, hak Pemohon sudah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Ko mi si
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2012, Pemohon menyatakan keterangan bahwa terkait beberapa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon memiliki kesamaan dan/atau kesesuaian dengan sengketa informasi yang telah diperiksa dan diputus oleh Komisi Informasi Pusat, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai yurisprudensi sebagai pertimbangan Majelis Komisioner, antara lain: Halaman- 9 - dari 50
2. Putusan Nomor 006/VII/KIP-PS-M-A/2010, tertanggal 15 November 2010;
n
Ba
3. Putusan Nomor 113/IV/KIP-PS-M-A/2011, tertanggal 5 Oktober 2011;
nt e
1. Putusan Nomor 63/XII/KIP-PS-M-A/2010, tertanggal 4 Oktober 2011;
4. Putusan Nomor 65/XII/KIP-PS-M-A/2010, tertanggal 16 Desember 2011; 5. Putusan Nomor 112/IV/KIP-PS-M-A/2011, tertanggal 30 Januari 2012;
si
6. Putusan Nomor 298/VII/KIP-PS-M-A/2011, tertanggal 2 Maret 2012; dan
in
7. Putusan Nomor 253/VII/KIP-PS-M-A/2011, tertanggal 8 Maret 2012.
[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 April 2012, Pemohon
ov
menyatakan keterangan bahwa terkait dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan pada sumber sebagai berikut:
Pr
1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penjabat Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, tertanggal 28 Maret 2011;
i
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
as
Kota Tangereng Selatan Tahun 2010 mengenai:
Mei 2011;
rm
a. LHP atas Laporan Keuangan Nomor 09/LHP/XVIII.SRG/05/2011, tertanggal 27
fo
b. LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 09a/LHP/XVIII.SRG/05/2011, tertanggal 27 Mei 2011; atas
Kepatuhan
Terhadap
Peraturan
Perundang-undangan
Nomor
In
c. LHP
09b/LHP/XVIII.SRG/05/2011, tertanggal 27 Mei 2011; 3. Informasi/dokumen berdasarkan lain-lain:
Ko mi si
a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
b. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Defintif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
Halaman- 10 - dari 50
n
nt e
c. Pengumuman Nomor 813/Kep.3200-BKD/2010 tentang Penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Ba
Tahun Anggaran 2010.
Surat-Surat Pemohon
si
[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3603362808820004
Bukti P-2
Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon, tertanggal 24 Oktober 2011
Bukti P-3
Salinan Surat Keberatan atas Permohonan Informasi, tertanggal 17 November 2011
Bukti P-4
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 6 Januari 2011
Bukti P-5
Keterangan Pemohon, tertanggal 29 Februari 2012
Bukti P-6
Keterangan Pemohon dalam Sidang Ajudikasi Pembuktian, tertanggal 21 Maret 2012
Bukti P-7
Pembuktian, tertanggal 11 April 2012
Bukti P-8
Kesimpulan Akhir, tertanggal 7 Mei 2012
as
i
Pr
ov
in
Bukti P-1
rm
[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:
fo
1. Primer
a. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka,
In
sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon; b. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi
Ko mi si
sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajibmenanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
c. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;
Halaman- 11 - dari 50
n
nt e
d. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi yang dimohonkan Pemohon segera sejak putusan dibacakan serta memerintahkan Termohon untuk
Ba
membuat pernyataan permohonan maaf melalui 3 (tiga) surat kabar lokal dan 1 (satu) surat kabar nasional atas setiap hari kelalaian menjalankan putusan. 2. Subsider
si
Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-
in
adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon
ov
[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Februari 2012, Termohon
Pr
menyatakan alasan tidak diberikannya dokumen sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik
i
berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
as
2. Bahwa alasan permintaan Informasi Publik yang diajukan Pemohon yang dimohonkan atas nama pribadi tersebut belum jelas, hanya disebutkan oleh Pemohon bahwa tujuan
rm
penggunaan informasi untuk kajian ilmiah, penelitian dan bahan publikasi/sosialisasi;
fo
3. Bahwa seharusnya Pemohon menjelaskan dalam rangka apa meminta informasi berbagai macam jenis dokumen dengan melampirkan proposal dan bentuk penelitian
tersebut;
In
ilmiah yang sedang dilakukan serta informasi apa yang sedang dicari untuk penelitian
Ko mi si
4. Bahwa seharusnya Pemohon juga menjelaskan hal-hal sebagai berikut: - Apakah Pemohon seorang yang bertugas dari Lembaga Riset atau Media yang bertugas melakukan diseminasi/penyebarluasan Informasi?
- Media apa yang dipergunakan/dipakai untuk melakukan publikasi? - Dalam rangka kegiatan apa publikasi/sosialisasi tersebut, apakah sedang melakukan penyuluhan/penerangan hukum?
Halaman- 12 - dari 50
n nt e
- Apakah diantara beberapa tujuan tersebut berkaitan satu sama lain?
5. Bahwa dengan banyak dan beragamnya dokumen yang diminta oleh Pemohon, mohon
Ba
agar Pemohon dapat menjelaskan relevansi dari masing-masing dokumen tersebut.
[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2012, Termohon
si
menyatakan keterangan bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon masih tetap dipertanyakan karena tidak dapat membuktikan terkait dengan permasalahan yang
in
dikemukakan oleh pihak Termohon pada sidang pemeriksaan.
ov
[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 April 2012, Termohon menyatakan keterangan terkait kedudukan dokumen yang disengketakan, yaitu:
Pr
1. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
as
i
2. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan
rm
tidak dalam penguasaan Termohon;
3. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
fo
Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (hotspot) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
In
4. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan
dan
Pemeliharaan
Website
Kota
Tangsel
Ko mi si
(www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
5. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
Halaman- 13 - dari 50
n
nt e
6. Dokumen mengenai Surat Keputusan Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11
Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul
Ba
Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010 ada dan dalam penguasaan Termohon;
7. Dokumen mengenai Surat Kerjasama (MOU) Badan Kepegawaian Daerah dengan UI No: 1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010 dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun
si
Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon; 8. Dokumen mengenai Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang
in
Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010 tidak
ov
ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
9. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Pr
Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi Bidang Olahraga Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon; 10. Dokumen mengenai Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan
as
i
Pengangkatan CPNSD Kota Tangsel Tahun 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
rm
11. Dokumen mengenai Daftar Identitas Diri dan Riwayat Pendidikan CPNSD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
fo
12. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel tentang Bantuan Hibah POLRI dan TNI Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
In
13. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan dan Etika No. 030/SPK.LP2KEP/X/2010 Tahun Anggaran
Ko mi si
2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon; 14. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Badan Diklat Pemprov Banten No.: 893/064/Diklat/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
15. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon; Halaman- 14 - dari 50
n
nt e
16. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan
Ba
tidak dalam penguasaan Termohon;
17. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak
18. Dokumen
mengenai
Surat
Perjanjian
si
ada dan tidak dalam penguasaan Termohon; Kontrak
No:
027/01.2.50-
in
KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 ada dan dalam penguasaan
ov
Termohon, namun SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.50BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana
Pr
No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena nomenklatur nomor surat benar, tetapi
as
i
nomenklatur perihal salah;
19. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
rm
pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon; mengenai
Surat
fo
20. Dokumen
Perjanjian
Kontrak
No.
027/01.2.51-
KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-
In
SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus
Ko mi si
2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
21. Dokumen mengenai Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sample) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
Halaman- 15 - dari 50
n
nt e
22. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Software Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010 tidak ada
23. Dokumen
mengenai
MOU
Dinkes
Tangsel
dengan
RSU
Ba
dan tidak dalam penguasaan Termohon;
Tangerang
No:
440/Dinkes/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan
si
Termohon karena nomenklatur MOU tidak pernah ada, yang ada adalah perjanjian kerjasama;
in
24. Dokumen mengenai MOU Dinkes Tangsel dengan RS Eka Hospital tentang Pelayanan
ov
JAMKESDA No: 440/1985.A.Dinkes/VII/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
Pr
25. Dokumen mengenai MOU Dinkes Tangsel dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESDA Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
as
i
26. Dokumen mengenai Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009 tidak ada
rm
dan tidak dalam penguasaan Termohon;
27. Dokumen mengenai Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan
fo
Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
In
28. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Website DISHUBKOMINFO Kota Tangsel Tahun
Ko mi si
Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon; 29. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
30. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PADikestangsel/VIII/ 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus Halaman- 16 - dari 50
n
nt e
2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
Ba
31. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
si
32. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Kontrak No: 810/004/KONTRAK-Dinkes/PMLNB/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada
in
Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan
ov
Termohon;
33. Dokumen mengenai DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran
Pr
2011 ada dan dalam penguasaan Termohon.
Surat-Surat Termohon
i
[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Surat Kuasa Nomor 090/229-Hum/Setda/2012, tertanggal 28 Februari 2012
Bukti P-2
Surat Kuasa Nomor 800/332-Hum/Setda/2012, tertanggal 20 Maret 2012
Bukti P-3
Surat Kuasa Nomor 800/426-Huk/Setda/2012, tertanggal 10 April 2012
Bukti P-4
Surat Nomor 045/96-Hum/2012, perihal Dokumen yang dikuasai dan Tidak Dikuasai, tertanggal 10 April 2012
Bukti P-5
Jawaban dalam Perkara Sengketa Informasi Register Sengketa Nomor: 04/I/Reg-KI-Banten/2012, tertanggal 18 April 2012
In
fo
rm
as
Bukti P-1
[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
Ko mi si
Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:
1. Primer
a. Menerima seluruh jawaban Termohon, b. Menolak seluruh permohonan Pemohon,
Halaman- 17 - dari 50
n nt e
c. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepenuhnya. 2. Subsider
Ba
Mohon putusan yang seadil-adilnya.
Keterangan Saksi Ahli
si
[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2012, Komisi Informasi Provinsi Banten telah mendatangkan Saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Dedy
in
Ramanta selaku Program Manager Sekolah Demokrasi Tangerang Selatan dan Saksi Ahli yang diajukan oleh Termohon, yaitu Prof. H. AS Natabaya, S.H., L.L.M. selaku Pakar
ov
Hukum Tata Negara.
Pr
[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Ahli Dedy Ramanta pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen anggaran, dokumen APBD dan dokumen terkait dengan
i
MOU, dokumen penerimaan PNS, serta data hasil uji laboratorium terhadap kualitas air
as
sungai dan air limbah apabila dibuka akan mendorong perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap upaya pembangunan
rm
daerah.
fo
[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Ahli Prof. H. AS Natabaya, S.H., L.L.M. pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon terkait dengan
In
alasan permohonan informasi tidak jelas, apakah sebagai individu atau lembaga. Jika tujuan permohonan adalah kajian ilmiah, maka Pemohon harus mempunyai proposal yang diajukan utuk melaksanakan kajian dan/atau penelitian tersebut, sehingga dapat
Ko mi si
disimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk beracara di dalam persidangan.
Halaman- 18 - dari 50
n nt e
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Ba
Kesimpulan Pemohon
[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:
si
1. Sidang ajudikasi telah keluar dari ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi
in
Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 2. Termohon maupun saksi ahli Termohon tidak dapat membuktikan alasan pembenar
ov
secara hukum untuk tidak memberikan informasi/dokumen yang dimohon Pemohon, dengan demikian informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka
Pr
sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon, mengingat hak atas informasi atau right to know merupakan hak fundamental yang menjadi dasar bagi pemenuhan
i
hak-hak lainnya. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu
as
pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas
rm
wilayah;
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi dan tidak memenuhi
fo
permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib
In
menanggapi dan memenuhi permohonan informasi sesuai permohonan, sebab Hak atas informasi tidak tergolong dalam nonderogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun).
Ko mi si
4. Menyatakan Termohon telah salah dan/atau melakukan pembohongan publik atas pernyataannya sendiri saat Mediasi ke-2 (dua) dengan sidang ajudikasi pembuktian, serta pembohongan publik atas membantah dan tidak mengakui isi dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penjabat Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 tertanggal 28 Maret 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan
Halaman- 19 - dari 50
n
nt e
Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten tanggal 27 Mei 2011,
memohon agar memuatnya dalam amar putusan dan/atau setidak-tidaknya dalam
Ba
konsideran putusan;
5. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi yang dimohon Pemohon segera sejak putusan dibacakan serta memerintahkan Termohon untuk membuat
nasional atas setiap hari kelalaian menjalankan putusan;
si
pernyataan permohonan maaf melalui 3 (tiga) surat kabar lokal dan 1 (atau) surat kabar
in
6. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-
ov
adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta relevansinya atas hasil pemeriksaan selama sidang ajudikasi ini, dengan pertimbangan
Pr
bahwa substansi UU KIP ini adalah untuk membangun akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan maupun proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu
as
i
keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kesimpulan Termohon
Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada
rm
[3.2]
fo
pokoknya sebagai berikut:
1. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima)
In
serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Hibah,
Ko mi si
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
2. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan
Halaman- 20 - dari 50
n
nt e
Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
Ba
3. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (hotspot) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi
si
Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastuktur Jaringan LAN (Hotspot) Pemerintah Kota Tangerang
in
SelatanTahun Anggaran 2010;
Pengembangan
dan
Pemeliharaan
ov
4. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Website
Kota
Tangsel
Pr
(www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangerang
as
i
Selatan (www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010; 5. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
rm
Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena dokumen tersebut belum ditemukan;
fo
6. Dokumen mengenai Surat Keputusan Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul
In
Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 446/Kep.506-Huk/2010
Ko mi si
Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Dewan Kemakmuran Masjid dalam Rangka Kegiatan Idul Adha 1431 Hijriyah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;
7. Dokumen mengenai Surat Kerjasama (MOU) Badan Kepegawaian Daerah dengan UI No: 1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010 dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Halaman- 21 - dari 50
n
nt e
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Universitas
Indonesia Jakarta tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah
Ba
Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 NOMOR: 800/3167-BKD/2010 dan NOMOR: 199b/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010;
8. Dokumen mengenai Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang
si
Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah PENGUMUMAN Nomor:
in
813/540-Huk/2010 tentang Daftar Nama Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi
Tangerang SelatanTahun Anggaran 2010;
ov
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum Pemerintah Kota
Pr
9. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi Bidang Olahraga Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan
as
i
Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Dinas Pemuda dan
rm
Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010; 10. Dokumen mengenai Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan
fo
Pengangkatan CPNSD Kota Tangsel Tahun 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor:
In
813/Kep.539-Huk/2010 tentang Daftar Nama Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum Pemerintah Kota
Ko mi si
Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010; 11. Dokumen mengenai Daftar Identitas Diri dan Riwayat Pendidikan CPNSD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Daftar Riwayat Hidup CPNSD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
Halaman- 22 - dari 50
n
nt e
12. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel tentang Bantuan Hibah POLRI
dan TNI Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon
Ba
karena yang ada adalah Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang
Selatan dengan Kepolisian Resor Kota Tangerang tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Kepolisian Resor Kota Tangerang dalam Rangka Pengamanan Pemilukada Kota Selatan
Tahun
Anggaran
2010
Nomor:
978.4/3541.a-
si
Tangerang
Kesbangpolinmas/Setda/2010 dan Nomor: B/2175A/X/2010/Resta Tng, Naskah
in
Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Kepolisian Resor
ov
Metro Jakarta Selatan tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan dalam Rangka Pengamanan Pemilukada Kota Tangerang Selatan
Pr
Tahun Anggaran 2010 Nomor: 978.4/3542.a-Kesbangpolinmas/Setda/2010 dan Nomor: B/3012/X/2010/JS, serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan KomandoDistrik Militer 0506 Tangerang tentang Pemberian Bantuan
as
i
Hibah kepada KomandoDistrik Militer 0506 Tangerang Dalam Rangka Pengamanan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor; 978.4/3543.a-
rm
Kesbangpolinmas/Setda/2010 dan Nomor B/885/X/2010; 13. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Lembaga Pusat
fo
Pengkajian Kepemimpinan dan Etika No. 030/SPK.LP2KEP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah
In
Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan tentang
Ko mi si
Kerjasama Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 890/2914/BKD/2010 dan Nomor: 030/SPK.LP2KEP/X/2010;
14. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Badan Diklat Pemprov Banten No.: 893/064/Diklat/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Perjanjian Kerjasama Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Halaman- 23 - dari 50
n
Pelatihan
Provinsi
Banten
Nomor:
nt e
2010 antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Badan Pendidikan dan 800/2202-BKD/2010
dan
Ba
893/064/Diklat/2010;
Nomor:
15. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada
si
adalah Laporan Realisasi Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 dan Laporan Realisasi
in
Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Pemerintah Kota Tangerang
ov
Selatan Tahun Anggaran 2011;
16. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Pr
Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan SMS Centre Pengaduan
as
i
Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010; 17. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
rm
Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi
fo
Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010; mengenai
In
18. Dokumen
Surat
Perjanjian
Kontrak
No:
027/01.2.50-
KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK, Berita Acara Serah
Ko mi si
Terima Pekerjaan No: 027/01.2.50-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPEN/2010 tertanggal
27
Agustus
2010,
SPMK
Halaman- 24 - dari 50
Nomor:
027/01.2.50-
n
nt e
SPMK/PIL/PPBJ/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/01.2.50-BASTP/DISPEND/2010 tertanggal 31 Agustus
Ba
2010, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6
September 2010 tentang Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang
si
Selatan Tahun Anggaran 2010; 19. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
in
pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan
Keuangan
serta
Laporan
ov
tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Pertanggungjawaban
Belanja
Modal
Pengadaan
20. Dokumen
mengenai
Pr
UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010; Surat
Perjanjian
Kontrak
No.
027/01.2.51-
KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-
as
i
SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus
rm
2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran
fo
2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Surat Perjanjian /Kontrak Nomor: 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27 2010,
SPMK
In
Agustus
Nomor:
027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPEND/2010
tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/01.2.51-
Ko mi si
BASTP/DISPEND/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
21. Dokumen mengenai Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sample) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Halaman- 25 - dari 50
n
nt e
Termohon karena yang ada adalah Uji Petik Kualitas Air Minum Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebanyak 50 Depot yang dilakukan sebanyak 2 kali pengujian;
Ba
22. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Software Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010 tidak ada
dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan
si
Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Jasa Konsultan Software Aplikasi Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat pada Dinas Kesehatan
in
Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: 810/004-SPJB/PML-
23. Dokumen
mengenai
MOU
ov
SIKK/PA/Dinkes/X/2010; Dinkes
Tangsel
dengan
RSU
Tangerang
No:
Pr
440/Dinkes/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena nomenklatur MOU tidak pernah ada, yang ada adalah perjanjian kerjasama karena yang ada adalah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota
as
i
Tangerang Selatan dengan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Tahun
2010
Nomor:
440/9429/TU/VII/2010
dan
Nomor:
rm
(JAMKESDA)
440/1723.A/Dinkes/VII/2010;
fo
24. Dokumen mengenai MOU Dinkes Tangsel dengan RS Eka Hospital tentang Pelayanan JAMKESDA No: 440/1985.A.Dinkes/VII/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan
In
tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Tangerang Selatan dengan PT. Pelita Reliance International Hospital
Ko mi si
tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) Tahun 2010 Nomor: 187/IKS/MKT/8/2010 dan Nomor: 440/1985.A/Dinkes/VII/2010;
25. Dokumen mengenai MOU Dinkes Tangsel dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESDA Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Perjanjian Kerjasama Halaman- 26 - dari 50
n
nt e
Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta dengan Dinas Kesehatan Tangerang
Selatan tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah
Tahun
2010
Nomor:
KS.00.04.1.00059
dan
Nomor:
Ba
Masyarakat
441/0024.C/Dinkes/I/2010;
26. Dokumen mengenai Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga
si
Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Surat Tanda Setoran
in
(STS) Nomor: 08 tentang Pengembalian Temuan BPKRI atas Pekerjaan Pengadaan
Cabang BSD No. Rekening 00068032020001;
ov
Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 95.084.649,09 pada Bank Jabar
Pr
27. Dokumen mengenai Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang
as
i
Selatan tidak memiliki Sungai dan Limbah Industri; 28. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
rm
Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Website DISHUBKOMINFO Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada
fo
adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultan Software Aplikasi (Pembuatan Website) Kegiatan Perencanaan
In
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
Ko mi si
29. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahun Anggaran 2010;
Halaman- 27 - dari 50
n
nt e
30. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PADikestangsel/VIII/ 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus
Termohon karena
yang
ada
Ba
2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan adalah Surat Perizinan Pemborongan Nomor:
810/113/SPP.K/PA-dinkestangsel/VII/2010
antara
Pengguna
Anggaran
Dinas
si
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan PT. Trias Jaya Perkasa untuk Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan RSUD
in
Tahun Anggaran 2010;
ov
31. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada
Pr
dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
as
i
32. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Kontrak No: 810/004/KONTRAK-Dinkes/PMLNB/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada
Termohon
karena
rm
Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan yang
ada
adalah
Perjanjian
Kontrak
Kerja
Nomor:
fo
810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dengan CV. Sembilan Tiga Jaya untuk
In
Pekerjaan Pengadaan Komputer Note Book; 33. Dokumen mengenai DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran
Ko mi si
2011 ada dan di SKPD masing-masing.
Halaman- 28 - dari 50
n
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan
Ba
[4.1]
nt e
4. PERTIMBANGAN HUKUM
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
si
Publik juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi
Menimbang bahwa memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan
ov
[4.2]
in
Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Pr
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
i
3. Tujuan Permohonan Informasi Publik;
as
4. Proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Banten.
rm
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:
[4.3]
fo
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27
In
ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan
Ko mi si
Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4]
Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan Permohonan Penyelesaian
sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi Halaman- 29 - dari 50
n
nt e
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto
Ba
Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b
Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
[4.5]
si
Informasi Publik.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4.4], Majelis
in
Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan
[4.6]
ov
menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
Pr
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang
pada pokoknya
mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang
as
i
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat kota, yang
rm
[4.7]
[4.8]
fo
berkedudukan di Provinsi Banten.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] Majelis
In
Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
Ko mi si
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.9]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan
huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
Halaman- 30 - dari 50
n
nt e
2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor
Ba
2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada
pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi
in
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
si
Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
1. Pemohon adalah individu Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda
ov
Penduduk 3603362808820004 dengan alamat Jl. Raya Puspitek Gg. Masjid Desa Setu RT.017 RW.04 Kota Tangerang Selatan Banten (Bukti P-1);
Pr
2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon tertanggal 24 Oktober 2011. (Bukti P-2);
i
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 17 November 2011.
as
(Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada
rm
Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 6 Januari 2011. (Bukti P-4).
fo
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] dan paragraf [4.10] Majelis
standing).
In
Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
C. Tujuan Permohonan Informasi Publik
Ko mi si
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 juncto Dasar Pertimbangan huruf b, c dan d, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 3 angka 4 dan angka 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Halaman- 31 - dari 50
n
nt e
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang pada pokoknya Pemohon berhak memperoleh informasi publik.
Ba
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, pemohon telah mencantumkan tujuan permohonannya
si
(Bukti P-2).
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] dan paragraf [4.13] Majelis
in
Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh
ov
Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pr
D. Proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Banten [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi
i
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada
as
pokoknya menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja dan jangka waktu proses penyelesaian sengketa
rm
dihitung sejak perkara diregister.
fo
[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta proses penyelesaian sengketa, permohonan
In
diregistrasi pada tanggal 6 Januari 2012 dan dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2012.
Ko mi si
[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.15] dan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi Banten tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Halaman- 32 - dari 50
n nt e
E. Pokok Permohonan
[4.18] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban
Ba
tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon,
si
karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
in
a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan
ov
dalam duduk perkara;
b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana
Pr
diuraikan dalam duduk perkara;
c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
as
i
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi
F. Pendapat Majelis
rm
yang dimaksud pada paragraf [2.2];
fo
[4.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
In
1. Dokumen Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pejabat Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010
Ko mi si
[4.20] Menimbang bahwa dalam proses persidangan Pemohon memberikan pembuktian keberadaan dokumen yang dimohon berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pejabat Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, antara lain: 1. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (hotspot) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
Halaman- 33 - dari 50
n
Pemeliharaan
Website
Kota
Tangsel
nt e
2. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan (www.tangerangselatankota.go.id)
Ba
Anggaran 2010;
Tahun
3. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010; Kerjasama
(MOU)
Badan
Kepegawaian
Daerah
dengan
UI
No:
si
4. Surat
1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010 dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun
in
Anggaran 2010;
ov
5. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi Bidang Olahraga Tahun Anggaran 2010;
Pr
6. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pejabat Walikota Tangerang Selatan Tahun
as
i
Anggaran 2010 juncto Pengumuman Nomor: 813/Kep.3200-BKD/2010 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum Pemerintah Kota
rm
Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
fo
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 7. Surat Kerjasama Pemkot Tangsel tentang Bantuan Hibah POLRI dan TNI Tahun
In
Anggaran 2010;
8. Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan
Ko mi si
dan Etika No. 030/SPK.LP2KEP/X/2010 Tahun Anggaran 2010; 9. Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Badan Diklat Pemprov Banten No.: 893/064/Diklat/2010 Tahun Anggaran 2010;
10. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
Halaman- 34 - dari 50
n
nt e
11. Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sample) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
Ba
12. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Software Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010;
13. MOU Dinkes Tangsel dengan RSU Tangerang No: 440/Dinkes/2010 Tahun Anggaran
si
2010;
440/1985.A.Dinkes/VII/2010 Tahun Anggaran 2010;
in
14. MOU Dinkes Tangsel dengan RS Eka Hospital tentang Pelayanan JAMKESDA No:
ov
15. MOU Dinkes Tangsel dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESDA Tahun Anggaran 2010;
Pr
16. Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2010;
17. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Jasa Konsultasi
as
i
Pembuatan Website DISHUBKOMINFO Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010; 18. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan
rm
Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
fo
[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
In
menyatakan bahwa:
” Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.”
Ko mi si
[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa: ” Yang dimaksud dengan bersifat aktif adalah aktif menggali kebenaran materiil berdasarkan bukti yang ada.”
Halaman- 35 - dari 50
n
nt e
[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pejabat
Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 yang telah diperiksa oleh Majelis
Ba
Komisioner.
[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam
si
persidangan dan surat jawaban tertulis yang diberikan oleh Termohon sebagaimana terdapat pada paragraf [2.14] dan paragraf [3.2].
in
[4.25] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.24], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik yang dimohon
ov
oleh Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak mungkin Majelis
Pr
Komisioner mengabulkan permohonan yang tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon.
2. Dokumen Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan
i
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangereng Selatan Tahun 2010
as
[4.26] Menimbang bahwa dalam proses persidangan Pemohon memberikan pembuktian keberadaan dokumen yang dimohon berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
rm
RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangereng Selatan Tahun 2010, antara lain:
fo
1. Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat
2010;
In
Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran
2. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa
Ko mi si
(Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010; 3. Surat Keputusan Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010;
4. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010; Halaman- 36 - dari 50
n
nt e
5. Surat Perjanjian Kontrak No: 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27
Agustus 2010, SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.50-
Ba
BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana
No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
si
6. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
in
7. Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27
ov
Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-
Pr
BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
as
i
8. Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
rm
9. Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PA-Dikestangsel/VIII/ 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus 2010 Dinas
fo
Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
10. Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan
11. Surat
In
Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010; Perjanjian
Kontrak
No:
810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010
Ko mi si
tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010.
[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
Halaman- 37 - dari 50
n nt e
” Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.”
[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi
Ba
Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
si
” Yang dimaksud dengan bersifat aktif adalah aktif menggali kebenaran materiil berdasarkan bukti yang ada.”
in
[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangereng Selatan Tahun 2010 yang telah
ov
diperiksa oleh Majelis Komisioner.
Pemeriksa
Keuangan
Republik
Pr
[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tertulis yang diberikan oleh Badan Indonesia
Perwakilan
Provinsi
Banten
Nomor:
160/S/XVIII.SRG/04/2012 tertanggal 27 April 2012 yang pada pokoknya menyebutkan
as
i
bahwa dokumen sumber yang menjadi objek ajudikasi non litigasi seperti tertera dalam jawaban para pihak, tetap ada pada entitas (dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang
rm
Selatan) dan merupakan milik dari entitas yang bersangkutan. BPK RI hanya meng-copy
fo
sesuai aslinya semata-mata untuk keperluan bukti audit dalam pemeriksaan.
[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam
In
persidangan sebagaimana terdapat pada paragraf [2.14], dokumen yang ada dan dikuasai oleh Termohon, antara lain: 1. Surat Keputusan Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010
Ko mi si
tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010; dan
2. Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010.
Halaman- 38 - dari 50
n
nt e
[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam persidangan dan surat jawaban tertulis yang diberikan oleh Termohon sebagaimana terdapat
Ba
pada paragraf [2.14] dan paragraf [3.2].
[4.32] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.26] sampai dengan paragraf
si
[4.31], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik yang dimohon oleh Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak mungkin Majelis
in
Komisioner mengabulkan permohonan yang tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon, antara lain:
ov
1. Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran
Pr
2010;
2. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa
i
(Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
as
3. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010; Berita
Acara
Serah
rm
4. SPMK,
Terima
Pekerjaan
No:
027/01.2.50-
fo
BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan
In
Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010; 5. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
Ko mi si
6. Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana
Halaman- 39 - dari 50
n
nt e
No: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
Ba
7. Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
8. Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PA-Dikestangsel/VIII/
si
2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus 2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
in
9. Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan
10. Surat
Perjanjian
Kontrak
No:
ov
Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010
Pr
tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010.
i
3. Dokumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pegawai
Negeri
Sipil,
as
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Lampiran
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
rm
170/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Defintif Bantuan
fo
Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, dan Pengumuman Nomor 813/Kep.3200-BKD/2010 tentang
In
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010
Ko mi si
[4.33] Menimbang bahwa dalam proses persidangan Pemohon memberikan pembuktian keberadaan dokumen yang dimohon berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Defintif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011,
Halaman- 40 - dari 50
n
nt e
dan Pengumuman Nomor 813/Kep.3200-BKD/2010 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun
Ba
Anggaran 2010, antara lain:
1. Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010;
si
2. Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD Kota Tangsel Tahun 2010;
in
3. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011;
ov
4. DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011.
[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi
Pr
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
as
i
” Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.”
[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi
menyatakan bahwa:
rm
Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
fo
” Yang dimaksud dengan bersifat aktif adalah aktif menggali kebenaran materiil berdasarkan bukti yang ada.”
In
[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam persidangan sebagaimana terdapat pada paragraf [2.14], dokumen yang ada dan dikuasai
Ko mi si
oleh Termohon adalah DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011.
[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam persidangan dan surat jawaban tertulis yang diberikan oleh Termohon sebagaimana terdapat pada paragraf [2.14] dan paragraf [3.2].
Halaman- 41 - dari 50
n nt e
[4.38] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.33] sampai dengan paragraf [4.37], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik yang dimohon
Ba
oleh Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak mungkin Majelis Komisioner mengabulkan permohonan yang tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon,
si
antara lain:
1. Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang Daftar Kelulusan Tes
in
Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010;
2. Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD Kota
ov
Tangsel Tahun 2010;
Pr
3. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011;
4. Tuntutan Pemohon untuk Memerintahkan Termohon Membuat Pernyataan Permohonan Maaf Melalui 3 (Tiga) Surat Kabar Lokal dan 1 (Satu) Surat Kabar
as
i
Nasional atas Setiap Hari Kelalaian Menjalankan Putusan [4.39] Menimbang bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar
rm
memberikan putusan memerintahkan Termohon untuk membuat pernyataan permohonan maaf melalui 3 (tiga) surat kabar lokal dan 1 (satu) surat kabar nasional atas setiap hari
fo
kelalaian menjalankan putusan.
In
[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Ko mi si
yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ketentuan bagi Majelis Komisioner untuk membuat putusan selain yang diatur dalam ketentuan tersebut.
[4.41] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.34], Majelis Komisioner berpendapat bahwa tuntutan Pemohon untuk memerintahkan Termohon membuat pernyataan permohonan maaf melalui 3 (tiga) surat kabar lokal dan 1 (satu) surat kabar nasional atas setiap hari kelalaian menjalankan putusan tidak dapat diterima. Halaman- 42 - dari 50
n nt e
5. KESIMPULAN
[5.1]
Ba
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan
[5.2]
si
memutus perkara a quo.
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
Permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan
ov
[5.3]
in
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara a quo.
[5.4]
Pr
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi
Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.
as
[5.5]
i
Banten tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
rm
6. AMAR PUTUSAN
fo
Memutuskan,
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
[6.2]
Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi
In
[6.1]
(nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan
Ko mi si
Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.3]
Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi
dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Halaman- 43 - dari 50
n
nt e
Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi
Ba
[6.4]
dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (hotspot)
si
Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Menyatakan bahwa informasi yang diminta Data Rincian Realisasi dan Surat
in
[6.5]
ov
Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangsel (www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena
Pr
Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi
i
[6.6]
as
dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi
Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Keputusan
fo
[6.7]
rm
sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian
In
Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010 adalah informasi yang bersifat terbuka;
Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Kerjasama
Ko mi si
[6.8]
(MOU) Badan Kepegawaian Daerah dengan UI No: 1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010 dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Halaman- 44 - dari 50
n nt e
[6.9]
Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Keputusan
Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik
Ba
peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
si
[6.10] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi
in
Bidang Olahraga Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan
ov
Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.11] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Keputusan
Pr
Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD Kota Tangsel Tahun 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak
as
i
ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.12] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Daftar Identitas Diri
rm
dan Riwayat Pendidikan CPNSD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak
fo
dikuasai oleh Termohon;
In
[6.13] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Kerjasama Pemkot Tangsel tentang Bantuan Hibah POLRI dan TNI Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan
Ko mi si
tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.14] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan dan Etika No. 030/SPK.LP2KEP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon; Halaman- 45 - dari 50
n
nt e
[6.15] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Kerjasama
Pemkot Tangsel dengan Badan Diklat Pemprov Banten No.: 893/064/Diklat/2010 Tahun
Ba
Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
si
[6.16] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011 tidak dapat diterima, karena
in
Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh
ov
Termohon;
[6.17] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi
Pr
dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud
i
Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
as
[6.18] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas
rm
Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi
fo
sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.19] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian
In
Kontrak No: 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 adalah informasi yang bersifat terbuka, sedangkan SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Ko mi si
No: 027/01.2.50-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Halaman- 46 - dari 50
n
nt e
[6.20] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan
dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Ba
Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana
si
[6.21] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK
in
No: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31
ov
Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran
tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Pr
2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon
as
i
[6.22] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sample) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran
rm
2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon
fo
tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.23] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi
In
dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Software Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana
Ko mi si
dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.24] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa MOU Dinkes Tangsel dengan RSU Tangerang No: 440/Dinkes/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Halaman- 47 - dari 50
n
nt e
[6.25] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa MOU Dinkes Tangsel dengan RS Eka Hospital tentang Pelayanan JAMKESDA No: 440/1985.A.Dinkes/VII/2010
dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Ba
Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana
si
[6.26] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa MOU Dinkes Tangsel dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta
in
JAMKESDA Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi
ov
sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.27] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti Setoran dan
Pr
Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi
i
sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
as
[6.28] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun
rm
Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud
fo
Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.29] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi
In
dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Website DISHUBKOMINFO Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena
Ko mi si
Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.30] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada
Halaman- 48 - dari 50
n
nt e
Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
Ba
[6.31] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PA-Dikestangsel/VIII/ 2010 tertanggal 13
si
Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus 2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon
in
tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
ov
[6.32] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas
Pr
Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
i
[6.33] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian
as
Kontrak No: 810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak
rm
dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada
fo
dan tidak dikuasai oleh Termohon;
[6.34] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa DPA-SKPD
terbuka;
In
Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011 adalah informasi yang bersifat
Ko mi si
[6.36] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.7], paragraf [6.19] berupa berupa Surat Perjanjian Kontrak No: 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, dan paragraf [6.34] dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;
Halaman- 49 - dari 50
Halaman- 50 - dari 50
Ko mi si i
as
rm
fo
In
si
in
ov
Pr
n
nt e
Ba