AN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN U M U M PROVINSI BANTEN Nomor : 075 /Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2016 TENTANG NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBU SIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 KETUA KOMISI PEMILIHAN U M U M PROVINSI Menimbang
Mengingat
:
:
BANTEN
a.
bahwa dalam rangkaian melaksanakan maksud d a n keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2 0 1 6 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan, d a n Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan G u b e r n u r dan W a k i l Gubernur Tahun 2015;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan U m u m Provinsi Banten tentang Norma Standar, Prosedur, K e b u t u h a n Pengadaan Perlengkapan P e m u n g u t a n Suara, Alat Kelengkapan Tps Lainnya, D a n Pendistribusian Perlengkapan D a l a m Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur T a h u n 2017; *»
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 T a h u n 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 182, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4010);
2.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 4 T a h u n 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 6 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 5 T a h u n 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan U m u m (lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 1 Nomor 101, T a m b a h a n Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 0 T a h u n 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 T a h u n 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lemabaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 130, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 6.
Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 05 T a h u n 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan U m u m , Komisi Pemilihan U m u m Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 01 T a h u n 2010;
7.
Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 06 T a h u n 2008 tentang S u s u n a n Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan U m u m , Sekretariat Komisi Pemilihan U m u m Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan U m u m Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 22 T a h u n 2008;
8.
Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 3 T a h u n 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9.
Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 11 T a h u n 2016 Tentang Perubahan Komisi Pemibhan U m u m Nomor 06 T a h u n 2015 tentang N o r m a Standar, Prosedur, k e b u t u h a n Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10.
P e r a t u r a n K o m i s i P e m i l i h a n U m u m N o m o r 14 T a h u n 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Tahun 10 T a h u n 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota D a n W a k i l Walikota (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 6 N o m o r 1389)
11.
P e r a t u r a n K o m i s i P e m i b h a n U m u m N o m o r 15 T a h u n 2 0 1 6 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 15 T a h u n 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati d a n / a t a u Walikota d a n W a k i l W a l i k o t a (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 6 N o m o r 1391)
12.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017;
13.
Keputusan Komisi Pemilihan U m u m Provinsi Banten Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-015/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017;
:
Berita Acara Rapat Pleno K o m i s i Pemilihan U m u m Provinsi B a n t e n Tanggal 098/BA/XII/2016 tentang N o r m a Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan T P S Lainnya, d a n Pendistribusian Perlengkapan D a l a m Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2017 MEMUTUSKAN:
:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN U M U M PROVINSI BANTEN TENTANG NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN T P S LAINNYA, D A N PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017;
:
Menetapkan N o r m a Standar, Prosedur, K e b u t u h a n Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS Lainnya, Dan Pendistribusian Perlengkapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur D a n Wakil Gubernur Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang m e r u p a k a n bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
:
Menetapkan alat kelangkapan TPS lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten T a h u n 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang m e r u p a k a n bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
:
Menetapkan Alokasi K e b u t u h a n Logistik Pemilihan G u b e r n u r D a n Wakil Gubernur Banten T a h u n 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang m e r u p a k a n bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
:
Keputusan ini berlaku m u l a i tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Serang pada tanggal
0 8 Desember
KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI BANTEN ttd AGUS uai dengan aslinya U PROVINSI BANTEN knis dan H u p m a s
SUPRIYATNA
2016 UMUM
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN U M U M PROVINSI BANTEN Nomor 075 /Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2016 Tentang NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN T P S LAINNYA, D A N PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN T P S LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2 0 1 7
ii
DAFTAR ISI DAFTAR ISI
ii
BAB I
1
PENDAHULUAN A.
Pendahuluan
1
B.
Pengertian
1
C. P r i n s i p P e n g a d a a n P e m i l i h a n B A B II
B A B III BAB IV
BAB V
D. Dasar H u k u m JENIS STANDAR DAN KETENTUAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KETENTUAN PENUTUP
2 2
4 7
9 12
1
BAB I PENDAHULUAN A.
Pendahuluan Pemilihan Gubernur dan W a k i l Gubernur m e r u p a k a n bagian dari pelaksanaan demokrasi d i Indonesia. K P U Provinsi Banten sebagai salah satu badan penyelenggara Pemilu yang berwenang u n t u k menjalankan dan menyelenggarakan proses pemilihan G u b e r n u r d a n W a k i l G u b e r n u r B a n t e n T a h u n 2017, serta berkewajiban u n t u k m e m p e r s i a p k a n segala sesuatunya u n t u k memperlancar proses tersebut. Salah s a t u n y a adalah mengelola logistik keperluan P e m i l u yang tepat jenis, tepat j u m l a h , tepat kualitas, tepat t u j u a n d a n tepat penganggaran. Pengelolaan logistik P e m i l u y a n g tepat m e m i l i k i peran sentral d a n strategis d a l a m m e n e n t u k a n keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, d i m a n a proses-proses yang terjadi adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan d a n pendistribusian. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 6 Tahun 2015, KPU Provinsi Banten memandang perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, D a n Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur D a n Wakil Gubernur Provinsi Banten T a h u n 2017. Keputusan ini m e r u p a k a n p a n d u a n bagi penyelenggara d a l a m m e l a k s a n a k a n Tahapan Pengadaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten T a h u n 2017 secara langsung, u m u m , bebas, rahasia, serta j u j u r d a n adil;
B.
Pengertian 1.
Pemilihan Gubernur d a n Wakil Gubernur Provinsi Banten T a h u n 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi B a n t e n secara langsung d a n demokratis.
2.
Komisi Pemilihan U m u m Provinsi Banten, selanjutnya disebut KPU Provinsi Banten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3.
Komisi Pemilihan U m u m Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kab/Kota, adalah lembaga pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Pemilihan yang diberikan tugas sebagai pelaksana Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4.
Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota u n t u k menyelenggarakan Pemilihan d i tingkat Kecamatan atau n a m a lain.
5.
Panita P e m u n g u t a n Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh K P U Kab/Kota u n t u k menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS u n t u k melaksanakan pemungutan suara d i tempat pemungutan suara.
7.
N o r m a adalah a t u r a n atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan u n t u k pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
8.
Standar adalah a t u r a n a t a u ketentuan yang dipakai sebagai tatanan u n t u k pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
9.
Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah m e m e n u h i syarat d a n ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
2
10. T e m p a t Pemungutan Suara, selanjutnya dilaksanakannya pemungutan suara. 11. K P U Provinsi penyelenggaraan 12. P e r l e n g k a p a n berupa: a. b. c.
disingkat
Banten d a n K P U Kab/Kota u n t u k Pemilihan. penyelenggaraan
Pemilihan
T P S , adalah
menyediakan
sebagaimana
tempat
perlengkapan
dimaksud
d i atas,
perlengkapan pemungutan suara; dukungan perlengkapan lainnya; dan b a h a n sosiahsasi dan kampanye.
13. H a r i a d a l a h h a r i k a l e n d e r . C.
Prinsip Pengadaan Pemilihan Penyediaan perlengkapan prinsip sebagai b e r i k u t : a. T e p a t J u m l a h ; b. T e p a t J e n i s ; c. T e p a t S a s a r a n ; d. T e p a t W a k t u ; e. T e p a t K u a l i t a s ; D a n f. Efisien
D.
penyelenggaraan
Pemilihan dilaksanakan
berdasarkan
Dasar Hukum 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 182, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4010);
2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan U m u m (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 T a h u n 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 T a h u n 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lemabaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 130, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4.
Peraturan Presiden Nomor 0 4 T a h u n 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 5 4 T a h u n 2010 tentang Pengadaan Barang Pemerintah.
5.
Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 0 5T a h u n 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan U m u m , Komisi Pemilihan U m u m Provinsi, Komisi Pemilihan U m u m Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 04 Tahun 2010;
6.
Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 0 6 T a h u n 2008 tentang Susunan Organisasi d a nTata Kerja Sekretariat Jenderal K o m i s i Pemilihan U m u m , Sekretariat Komisi Pemilihan U m u m Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan U m u m Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 22 T a h u n 2008.
7.
Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 11 T a h u n 2016 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 6 T a h u n 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, K e b u t u h a n Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan W a k i l Gubernur, Bupati D a n W a k i l Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
atas Jasa
3
8.
Peraturan Komisi Kedua Peraturan Tahapan Program Gubernur, Bupati
Pemilihan U m u m Nomor 07 T a h u n 2016 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan U m u m Nomor 3 T a h u n 2016 tentang dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4
BAB I I J E N I S , STANDAR DAN KETENTUAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN A. J e n i s P e r l e n g k a p a n P e n y e l e n g g a r a a n P e m i l i h a n 1. Perlengkapan p e m u n g u t a n s u a r a terdiri atas: a.
kotak suara
b.
surat suara;
c.
tinta
d.
bilik p e m u n g u t a n
e.
segel
f.
alat u n t u k memberi tanda pilihan;
g.
suara
TPS
2. D u k u n g a n perlengkapan lainnya, terdiri atas : a.
sampul kertas;
b.
tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
c.
karet pengiket
d.
lem/perekat;
e.
suara;
kantong plastik;
f.
ballpoint;
g.
gembok;
h.
spidol;
i.
formulir d a n sertifikat;
j.
stiker nomor kotak suara;
k.
tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
1.
alat bantu tunanetra;
m.
daftar pasangan calon; d a n
n.
S a l i n a n D a f t a r P e m i l i h Tetap (DPT) d a n D a f t a r P e m i l i h Tetap
Tambahan
(DPTb) B.
Ketentuan mengenai b a h a n sosiahsasi d a n kampanye sebagaimana d i m a k s u d sesuai dengan Keputusan K P U Provinsi Banten yang mengatur tentang dan kampanye
C.
sosiahsasi
Pemilihan.
Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan 1.
diatas
Suara
Kotak Suara a.
Kotak Suara yang dimaksud digunakan pada pelaksanaan suara dalam
pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur
pemungutan
Banten
Tahun
2017; b.
Kotak
Suara
yang
digunakan
dalam
pemungutan
suara
Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 berjumlah
Pemilihan 1 (satu)
b u a h p a d a setiap TPS; c.
Kotak
Suara yang
penghitungan
digunakan
untuk menyimpan
rekapitulasi
suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur d i tingkat
k e c a m a t a n b e r j u m l a h 3 (tiga) b u a h ;
5
d.
Kotak Suara sebagaimana
d i m a k s u d pada h u r u f c diberi stiker identitas
atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan u n t u k Pemilihan
Gubernur
dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017; e.
Kotak Suara sebagaimana
dimaksud pada h u r u f a dapat
menggunakan
kotak suara yang digunakan pada Pemilihan U m u m atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang m a s i h dalam kondisi baik. 2.
Surat Suara a.
Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten T a h u n 2017.
b.
Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten
Tahun
2017, terdiri atas: 1)
surat suara untuk Pemilihan; dan
2)
surat suara u n t u k pemungutan suara ulang.
c. S u r a t s u a r a s e b a g a i m a n a
d i m a k s u d p a d a h u r u f b a n g k a 2)
digunakan
u n t u k pemungutan suara ulang. d. S u r a t s u a r a m e m u a t n o m o r u r u t , foto, d a n n a m a P a s a n g a n
Calon.
e. D e s a i n s u r a t s u a r a d i b u a t d e n g a n k e t e n t u a n s e b a g a i b e r i k u t : 1)
latar belakang foto pada k o l o m pasangan calon b e r w a r n a m e r a h putih;
2)
foto pasangan calon d i b u a t
3)
tidak memakai ornamen, gambar
berpasangan; atau tulisan selain yang
pada pakaian yang dikenakan Pasangan 4)
tidak
memakai
ornamen,
berdasarkan peraturan 5)
gambar
melekat
Calon; atau
tulisan
yang
dilarang
perundang-undangan;
format surat suara dibuat dengan m e m p e r h a t i h a n posisi lipatan yang tidak mengenai dan
nama
nomor urut Pasangan
Pasangan
Calon yang
Calon, Foto Pasangan
dapat
Calon,
mengakibatkan
kerusakan
surat suara diatas
ditetapkan
surat suara. f.
Ketentuan
lebih lanjut
tentang
desain
dengan Keputusan KPU Provinsi Banten; g.
S u r a t suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal a t a u horisontal;
h. 3.
B a h a n surat suara menggunakan kertas H V S warna putih;
Tinta a.
Pemilih yang telah m e m b e r i k a n suara di TPS diberi tanda k h u s u s oleh KPPS yaitu tinta.
b.
J u m l a h t i n t a y a n g d i s e d i a k a n d i setiap T P S p a l i n g b a n y a k 2 (dua) botol.
c.
T i n t a h a r u s n y a m a n d a n a m a n bagi p e m a k a i n y a , t i d a k m e n i m b u l k a n efek iritasi d a n alergi pada
kulit, dibuktikan dengan
Pengawasan Obat dan Makanan.
sertifikat dari
Badan
6
d.
Tinta yang digunakan h a r u s m e m i l i k i setifikat u j i komposisi b a h a n b a k u dari laboratorium m i l i k pemerintah, perguruan tinggi negeri a t a u
swasta
yang terakreditasi. e.
Tinta h a r u s mendapatkan sertifikat halal dari Majelis U l a m a Indonesia.
f.
Tinta harus memiliki daya
tahan/lekat paling kurang selama
2 4 (dua
p u l u h empat) j a m . 4.
Bilik Pemungutan Suara a.
Bilik
pemungutan
suara
sebagaimana
dimaksud
digunakan
pada
pelaksanaan pemungutan suara. b.
Bilik
pemungutan
suara
disediakan
pada
setiap
T P S sebanyak
2
(dua) b u a h . c.
Bilik pemungutan
suara menggunakan
bilik pemungutan
suara
yang
digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang m a s i h dalam kondisi baik. d.
Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana KPU Provinsi Banten dapat mengadakan
5.
dimaksud tidak mencukupi,
bilik pemungutan suara
standar dan kebutuhan masing- masing KPU
Kabupaten/Kota
Segel
d a n kotak
sesuai
Segel a.
digunakan
u n t u k menyegel
sampul
suara
sebagai
pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan. b . S e g e l d i b u a t m e n g g u n a k a n brittle paper ( p e c a h t e l u r ) . c. U k u r a n s e g e l s e b a g a i m a h u r u f (a) a d a l a h : ± 5 x 6 c m 6.
Alat u n t u k memberi tanda pilihan a. A l a t u n t u k m e m b e r i t a n d a p i l i h a n a d a l a h a l a t c o b l o s u n t u k m e m b e r i t a n d a satu kali pada surat suara dengan cara
mencoblos.
b. A l a t u n t u k m e m b e r i t a n d a p i l i h a n d i s e d i a k a n 1 (satu) set p a d a setiap b i l i k pemungutan suara di TPS terdiri dari:
7.
1)
P a k u u n t u k mencoblos;
2)
Bantalan/alas coblos; d a n
3)
Tali pengikat alat coblos.
T e m p a t P e m u n g u t a n S u a r a (TPS) a.
TPS dibuat u n t u k pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
b. T P S h a r u s m e m b e r i k a n k e m u d a h a n a k s e s b a g i p e n y a n d a n g c.
disabilitas.
J u m l a h , lokasi, bentuk, d a ntata letak T P S ditetapkan K P U Provinsi Banten dan K P U Kab / Kota.
7
BAB I I I STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA 1.
Sampul kertas a. S a m p u l k e r t a s d i g u n a k a n u n t u k m e m u a t : 1) surat suara; 2) berita acara p e m u n g u t a n d a n penghitungan suara d a n sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara d i PPK, K P U Kab/Kota, dan KPU Provinsi Banten; dan 4) kunci gembok kotak suara. b. S a m p u l k e r t a s b e r b e n t u k s a m p u l b i a s a d a n s a m p u l d a l a m b e n t u k k u b u s a t a u kantong.
2.
Tanda Pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi a. T a n d a p e n g e n a l K P P S , p e t u g a s k e t e r t i b a n d a n s a k s i m e m u a t : 1) Judul pemilihan; 2) Logo K P U d a n logo D a e r a h Provinsi B a n t e n ; a) Jabatan b) K o l o m n a m a K P P S ; c) K o l o m n o m o r T P S ; d) K o l o m n a m a d e s a a t a u s e b u t a n l a i n / k e l u r a h a n ; e) K o l o m k e c a m a t a n ; f) Kolom kabupaten/kota/ provinsi; g) K o l o m n a m a d a n t a n d a t a n g a n k e t u a K P P S . h) T a n d a p e n g e n a l d i b u a t d e n g a n b a h a n k e r t a s k a r t o n a t a u
sejenisnya.
3.
Formulir dan sertifikat a. F o r m u l i r d a n s e r t i f i k a t d i g u n a k a n d a l a m p e l a k s a n a a n pemungutan d a n penghitungan suara d iTPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, K P U Kabupaten/ Kota d a n K P U Provinsi; b. F o r m u l i r d a n s e r t i f i k a t d i b u a t d e n g a n k e t e n t u a n s e b a g a i b e r i k u t : 1) m e n g g u n a k a n b a h a n k e r t a s H V S w a r n a p u t i h ; 2) d i c e t a k h i t a m p u t i h s a t u m u k a . c. F o r m u l i r d a n s e r t i f i k a t y a n g d i g u n a k a n u n t u k m e n c a t a t h a s i l p e r o l e h a n s u a r a pasangan calon terdiri dari formulir: 1) B e r i t a a c a r a p e m u n g u t a n d a n p e n g h i t u n g a n s u a r a d i T P S ; 2) S e r t i f i k a t H a s i l d a n R i n c i a n P e n g h i t u n g a n P e r o l e h a n S u a r a d i T P S ; 3) L a m p i r a n S e r t i f i k a t H a s i l d a n R i n c i a n P e n g h i t u n g a n P e r o l e h a n S u a r a d i T P S yang merupakan catatan hasil penghitungan dan perolehan suara sah; 4) M o d e l P i a n o y a n g m e r u p a k a n c a t a t a n h a s i l p e n g h i t u n g a n p e r o l e h a n s u a r a d i TPS d . F o r m u l i r d a n s e r t i f i k a t d i b e r i t a n d a k h u s u s b e r u p a hologram d a n d a p a t d i t a m b a h dengan tanda khusus lainnya; e. T a n d a k h u s u s l a i n n y a d i t e t a p k a n d e n g a n K e p u t u s a n K P U P r o v i n s i B a n t e n .
4.
Stiker Nomor Kotak Suara a. S t i k e r n o m o r k o t a k s u a r a d i p a s a n g p a d a setiap k o t a k s u a r a ; b. S t i k e r n o m o r k o t a k s u a r a d i p a s a n g p a d a s e t i a p k o t a k s u a r a s e b a n y a k 1 (satu) buah; c. S t i k e r n o m o r k o t a k s u a r a m e m u a t : 1) t u l i s a n P e m i l i h a n G u b e r n u r d a n W a k i l G u b e r n u r P r o v i n s i B a n t e n T a h u n 2017;
8
d.
5.
2) nomor kotak suara; 3) nomor TPS; 4) n a m a PPS; 5) n a m a PPK; 6) n a m a KPU Kab/Kota; 7) n a m a KPU Provinsi Banten Stiker n o m o r kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS; 2) berbentuk empat persegi panjang; 3) s e b a n y a k 1 (satu) u n t u k setiap k o t a k s u a r a .
Alat B a n t u Tunanetra a. A l a t b a n t u t u n a n e t r a d i s e d i a k a n u n t u k m e m b a n t u P e m i l i h t u n a n e t r a p a d a pemungutan suara. b . A l a t b a n t u t u n a n e t r a b e r t u l i s k a n h u r u f braille a t a u b e n t u k l a i n . c. A l a t b a n t u t u n a n e t r a d i b u a t d e n g a n k e t e n t u a n s e b a g a i b e r i k u t : 1) m e n g g u n a k a n b a h a n art carton; 2) b e r b e n t u k p e r s e g i p a n j a n g ; 3) s e b a n y a k 1 ( s a t u ) l e m b a r / b u k u u n t u k s e t i a p T P S .
saat
6.
Daftar Pasangan Calon a. D a f t a r p a s a n g a n c a l o n d i b u a t u n t u k m e m b e r i k a n i n f o r m a s i k e p a d a m a s y a r a k a t tentang Pasangan Calon; b. D a f t a r P a s a n g a n C a l o n d i s e d i a k a n s e b a n y a k 1 (satu) l e m b a r p a d a s e t i a p T P S u n t u k setiap Jenis Pemilihan. c. D a f t a r P a s a n g a n C a l o n d i b u a t d e n g a n k e t e n t u a n s e b a g a i b e r i k u t : 1) m e n g g u n a k a n k e r t a s H V S b e r w a r n a P u t i h ; 2) b e r b e n t u k e m p a t p e r s e g i p a n j a n g ; 3) s e b a n y a k 1 (satu) l e m b a r u n t u k s e t i a p T P S .
7.
Indeks Kebutuhan Jenis, indeks k e b u t u h a n d a n spesifikasi teknis Perlengkapan P e m u n g u t a n S u a r a d a n D u k u n g a n Alat Kelengkapan TPS Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur d a nWakil Gubernur Banten Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran I I yang m e r u p a k a n bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
9
BAB IV PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 1.
2.
Pengadaan a. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat K P U Provinsi Banten d a n / atau Sekretariat K P U Kab / Kota; b. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, Sekretariat KPU Provinsi Banten dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada Sekretariat KPU Kab/Kota; c. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat; d. P e n g a d a a n barang/jasa u n t u k keperluan P e m i l i h a n y a n g d i l a k s a n a k a n secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi Banten berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota; e. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah; f. Pengadaan S u r a t S u a r a dicetak sama dengan j u m l a h Pemilih yang tercantum d i d a l a m D a f t a r P e m i l i h T e t a p (DPT) d i t a m b a h c a d a n g a n s e b a n y a k 2 , 5 % (dua k o m a l i m a persen) d a r i j u m l a h D a f t a r P e m i l i h Tetap (DPT) disetiap TPS; g. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda k h u s u s . Pengamanan Pencetakan a. K P U Provinsi Banten m e l a k u k a n pengamanan dalam proses pencetakan surat suara; b. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi: 1) perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari j u m l a h yang ditetapkan oleh K P U Provinsi B a n t e n d a n wajib menjaga kerahasiaan, k e a m a a n serta keutuhan surat suara; 2) pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara digudang percetakan, d i l a k u k a n bersama oleh penyedia dan K P U Provinsi Banten berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. K P U P r o v i n s i B a n t e n m e n g a m a n k a n d e s a i n d e n g a n softcopy master s u r a t suara yang digunakan u n t u k mencetak surat suara sebelum d a n setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya; d. Personil a t a u petugas dari K P U Provinsi B a n t e n bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi distribusi surat suara; e. K P U Provinsi Banten mengawasi pencetakan surat suara u n t u k menjaga kualitas cetakan surat suara; f. K P U Provinsi Banten m e m a n t a u pencetakan formulir dan sertifikat u n t u k menjaga kualitas cetakan formulir d a n sertifikat; g. Personil atau petugas dari KPU Provinsi Banten bersama dengan penyedia barang/jasa menandatangani berita acara hasil produksi d a n distribusi formulir d a n sertifikat; h. K P U Provinsi B a n t e n m e m a n t a u pencetakan segel u n t u k menjaga k u a l i t a s c e t a k a n segel;
10
i. j. k.
Personil atau petugas dari K P U Provinsi B a n t e n bersama dengan penyedia jasa m e n a n d a t a n g a n i berita a c a r a h a s i l p r o d u k s i d a n d i s t r i b u s i segel; K P U Provinsi Banten m e m a n t a u proses produksi tinta u n t u k menjaga kualitas tinta; Personil a t a u petugas dari K P U Provinsi B a n t e n bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.
Pengepakan a. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan d i m a s u k k a n ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke K P U Ptovinsi Banten atau K P U Kab/Kota; b. pada bagian luar boks diberi label n a m a K P U Provinsi B a n t e n a t a u K P U Kab/Kota t u j u a n pengiriman, j u m l a h lembar surat suara d a n n o m o r boks. Pendistribusian a. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi Banten; b. Sekretariat KPU Provinsi Banten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Banten kepada Sekretariat K P U Kab / Kota; c. Sekretariat KPU Kab/Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan G u b e r n u r d a n W a k i l G u b e r n u r Provinsi B a n t e n kepada PPK, PPS dan KPPS; d. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemengutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi Banten u n t u k Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu; e. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Banten; f. Pendistribusian dilaksanakan oleh penyedia layanan distribusi yang dinyatakan m a m p u d a n telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh K P U Provinsi Banten; g. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan m a m p u dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi Banten; h. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Provinsi Banten bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Provinsi Banten berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan; i. KPU Provinsi Banten memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan W a k i l Gubernur ke K P U Kab / Kota; j. KPU Kab/Kota memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS d a n KPPS; k. K P U Provinsi Banten dan K P U Kab/Kota dapat berkerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara a. K P U Kab/Kota bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang a k a n didistribusikan sampai ke TPS;
11
b.
c. d.
e.
f. g.
Pensortiran dan pengepakan perlengkapan p e m u n g u t a n suara dilakukan oleh KPU Kab / Kota dengan memerhatikan : 1) f a k t o r k e a m a n a n ; 2) l o k a s i ; 3) t e m p a t y a n g m e m a d a i . KPU Kab/Kota menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang m e m a b a m i pekerjaan pensortiran dan pengepakan pemungutan suara; K P U Kab/Kota dalam merekrut personil u n t u k m e l a k u k a n pekerjaan perlu memerhatikan : 1) k e m a m p u a n m e m b a c a d a n m e n u l i s ; 2) u s i a ; 3) j e n i s b a r a n g y a n g d i s o r t i r ; d a n 4) j u m l a h p e r s o n i l d a n a l o k a s i w a k t u k e r j a y a n g t e r s e d i a . dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kab/Kota berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan aparat keamanan; KPU Provinsi Banten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi j u m l a h bebutuhan; P e m u s n a h a n surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia se t e m p a t , Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten / Kota.
12
BAB V KETENTUAN PENUTUP
D e n g a n diterbitkannya K e p u t u s a n ini, sebagai p e d o m a n bagi K P U Provinsi B a n t e n d a n K P U Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan W a k i l Gubernur Provinsi Banten T a h u n 2017, khususnya untuk Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan. K e p u t u s a n berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan k e t e n t u a n apabila d i k e m u d i a n h a r i terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Serang pada tanggal
08 Desember
KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI BANTEN ttd Salinan sesuai dengan aslinya SEKRE PROVINSI BANTEN Kepala^ eknis dan H u p m a s
AGUS
SUPRIYATNA
2016 UMUM
1
L A M P I R A N I IK E P U T U S A N K O M I S I P E M I L I H A N U M U M PROVINSI BANTEN Nomor 0 7 5/Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2016 Tentang NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN T P S LAINNYA, D A N PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 ALAT KELENGKAPAN T P S LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2 0 1 7 a. K e l o m p o k P e n y e l e n g g a r a P e m u n g u t a n S u a r a NO
JENIS
UKURAN
BENTUK
BAHAN
PERUNTUKAN
JUMLAH
1.
Karet Pengikat Suara
2.
Lem atau eereKai Kertas
± 50 cc
o.
lvaniong Plastik Besar
oo Y A O Cm o z A HZ m n
4.
Kantong Plastik Kecil
22 X 36 C m atau dapat disesuaikan
Transparan / Hitam
Plastik
TPS, untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan
5.
Kantong Plastik Transpara n/Hitam Besar Khusus Daerah Perairan
A O
Transparan
Plastik
Untuk Pengaman Kotak Suara beserta isi didlamnya
1 buah perkotak dengan disesuaikan jumlah TPS di daerah perairan
6.
Ball Point
Kecil
Ball Point
TPS
5 Buah TPS
Per
7.
Spidol Kecil
Kecil
Spidol
TPS
3 buah TPS
per
8.
Spidol Besar
Besar
Spidol
TPS, u n t u k tally Penghitungan Suara
1 buah TPS
per
9.
Gembok dan anak kunci
Kecil
Logam
1 b u a h setiap kotak di TPS, untuk gembok kotak suara
1 b u a h per kotak per TPS apabila serentak 2 b u a h per TPS
10.
Alat pemberi tanda pilihan
Panjang ± 10 c m
Paku
Logam
TPS
1 buah/ bilik
11.
B a n talari Paku
25x15x4 c m
Persegi
Buasa atau spon atau sejenisnya
TPS
1 buah/ bilik
atau dapat disesuaikan
V 1A A OU A iUU
Karet Gelang
Karet
TPS untuk mengikat Surat Suara
40 Buah/ TPS
Botol atau i uoe
Perekat Kertas
TPS
1 Botol/ 1 PS
Transparan / Hitam
riaStlK
DI
i ro, u n t u k l e m p a t sampul surat serta sampul untuk berita acara dan sertifikat
1
r\ I , f 1
1T
C m
K,
i n k
CATATA N
/
i Duan/ TPS
1
buab/TPS
Tidak Karat
2
12.
Tali Pengikat alat pemberi tanda pilihan
± 10
13.
Tanda Pengenal KPPS
1 1 x 1 7
14.
Tanda Pengenal Saksi
11 x 17
cm
15.
Tanda Pengenal Petugas Keamanan
11 x 17
16.
Tanda Pengenal Pemantau
17.
Stiker Kotak Suara
b. P a n i t i a P e m i l i h a n NO 1.
JENIS
cm
Tali
Banang Kasur
TPS
Persegi
Kertas Art Carton 160 gr/m2
Pertugas
Persegi
Kertas Art Carton 160 gr/m2
Saksi
cm
Persegi
Kertas Art Carton 160 gr/m2
Pertugas Keamanan
1 buah/ Pertugas Keamanan
11 x 17
cm
Persegi
Kertas Art Carton 160 gr/m2
Pemantau
1 buah/ Pertugas Pemantau
22 x 18
cm
Persegi
Stiker
TPS
1 buah / kotak suara
cm
1 buah/ bilik
KPPS
1 S.
buah/ V_J
(.4 1 1 /
Pertugas KPPS Calon
1 buah/ Saksi
Kecamatan UKURAN
Lem atau perekat kertas Kantong Plastik Besar
32 X 42 C m atau dapat disesuaikan
3.
Ball
4.
BENTUK
BAHAN
PERUNTUKAN
JUMLAH
Botol atau Tube
Perekat Kertas
PPK
1
Transfaran / Hitam
Plastik
PPK, 1 B u a h Per PPS tempat Salinana Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan
1 Buah PPS
Per
Kecil
Bal
PPK untuk Rekapitulasi ditingkat PPK
8 buah PPK
per
Spidol Kecil
Kecil
Spidol
PPK u n t u k Rekapitulasi ditingkat PPK
5 buah PPK
per
5.
Spidol Besar
Besar
Spidol
PPK u n t u k rekapitulasi d i tingkat PPK pengisian Formulir model Piano
2 Buah PPK
per
6.
Gembok dan Anak Kunci
Kecil
Logam
3 B u a h setiap kotak di PPK pada saat rekapitulasi tingkat PPK
3 b u a h per kotak per PPK
7.
Stiker Kotak Suara
2 2 x 18
Stiker
PPK
1 buah / kotak suara
2.
Point
cm
Persegi
point
Botol/PPK
CATATA N
Kabupaten / Kota NO
1.
2.
Jenis Karet Pengikat Suara Kantong Plastik Besar
TTl
UKuran
32 X 42 C m atau dapat disesuaikan
Bentuk Karet Gelang
Bahan Karet
Transparan / Hitam
Plastik
Peruntukan TPS untuk Mengikat Suarat Suara TPS, untuk tempat alat kelengkapan TPS yang akan digunakan distribusi turun
Jumlah 40 Buah/ TPS 1 buah TPS
Catatan
per
Ditetapkan d i Serang pada tanggal
0 8
Desember 2 0 1 6
KETUA KOMISI PEMILIHAN U M U M PROVINSI BANTEN ttd
AGUS SUPRIYATNA Salinan sesuai dengan aslinya S E K R E ^ ^ ^ ^ I J PROVINSI BANTEN K e p a ^ r & a g T a r i PftflftHta T e k n i s d a n H u p m a s
LAMPIRAN m KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN Nomor 0 7 5 /Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2 0 1 6 Tentang NORMA STANDAR, P R O S E D U R , KEBUTUHAN PENGADAAN P E R L E N G K A P A N PEMUNGUTAN SUARA, A L A T K E L E N G K A P A N T P S LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN P E R L E N G K A P A N DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2 0 1 7
A L O K A S I K E B U T U H A N L O G I S T I K P E M I L I H A N G U B E R N U R DAN W A K I L G U B E R N U R B A N T E N TAHUN
2017
NO A. T I N G K A T 1 2 3
Kotak Surat
Suara Suara
Bilik Suara Tinta
5
Segel
6
Alat Coblos Bantalan/Alas Sampul:
8
17.005 7
9 4 1
31
Coblos
S a m p u l Model C (Sampul Berita Acara d a n Sertifikat)
Sampul Surat Suara
9 10 11 12 13 14
Surat Suara (Sampul Surat Suara Tidak S u r a t S u a r a ( S a m p u l S u r a t S u a r a Sah) Anak Kunci DPT dan DPTB
Tanda Pengenal Tanda Pengenal
KPPS Petugas
Tanda Pengenal Karet Pengikat
Saksi
Lem/Perekat Kantong Plsatik
15
Ballpoint
16 17
Gembok Spidol (besar)
18
S p i d o l (kecil) Formulir :
19
(Sampul Surat Suara Tidak
Model
Sah)
C.2-KWK
Model Model Model
C.3-KWK C.4-KWK C.5-KWK
33
0 8 0 0 8 0
buah botol
4
9 6 0
Jl d V "C f * Un m U 1 crK
3 3
0 8 0
3 3
0 8 0
bush buah
bush bush bush
3 3
0 8 0
3 3
0 8 0
3 3 0
8 0 0
16.540
bush bush hush
49.620
bush
99
94f)
set
1 39
39fl
1 39
39f>
set set
i f. t;zin s e t i
3 3 nan s e t r,3 4 n n s e t 3 3
0 8 0
16.540 7.734.485 16.540
21 22
Alat B a n t u T u n a
Netra
Daftar Pasangan
Calon
16.540
23
Hologram
Formulir : Model D-KWK Model D. 1-KWK
Model D.2-KWK C. T I N G K A T P P K 1 2
Kotak Segel
3
Sampul:
Suara
hush bush
82.700 16.540 16.540
16.540 16.540
1
biinh bush
115.780
Besar
Suara
24 Buku Panduan KPPS 25 Sarana Pengumuman/ Papan/ 26 Salinan DPT dan DPTb B. T I N G K A T P P S
buah buah
bush bush
16.540
Model C.6-KWK Model C.7-KWK Stiker Nomor Kotak
buah
16.540 16.540
Ketertiban
Model C.l-KWK Lampiran Model C. 1-KWK Model C.l-KWK Piano
20
KETERANGAN
b u aIJcXlh 1ivP iHl lI V*£IT*
3 3
16.540 16.540 16.540 33 080
Terpakai)
C-KWK
Model
tns
66.160
Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos) Sampul Sampul Sampul Sampul
SATUAN
TPS
4
7
INDEKS KEBUTUHAN
JENIS LOGISTIK
Sejenisnya
49.620 115.780 16.540
set set set set lembar buah buah
82.700
keping buah buah Set
3.102 33.080 49.620
set set set
465 17.780
buah keping
1 Set = 2 1
Lembar
NO
JENIS LOGISTIK
Sampul D A Sampul Anak Kunci Sampul Kubus Formulir : 4 Model DAA-KWK Model DAA-KWK Piano Model DA-KWK Model DA. 1-KWK Model DA. 1-KWK Piano Model DA.2-KWK Model DA.3-KWK Model DA.4-KWK Model DA.5-KWK Model DA.6-KWK Model DA.7-KWK 5 Label Kotak di Tingkat Kecamatan 6 Lem/Perekat 7 Ballpoint 8 Spidol 9 Gembok D. T I N G K A T K A B U P A T E N / K O T A 1 Segel Sampul: 2 Sampul Model D B Sampul Surat Suara Formulir : 3 Model D B - K W K Model DB. 1-KWK Model DB.2-KWK Model DB.3-KWK Model DB.4-KWK Model DB.5-KWK Model DB.6-KWK Model DB.7-KWK Model DB.8-KWK 4 Karet Pengikat 5 Kantong Plasatik Besar 6 Kantong Plasatik Kecil 7 Kantong Plastik Kotak Suara
I n DJ&rVO A A D U 1 UHAJ1
SATUAN
1.706 465 155
buah buah buah
1.551 1.551 620 775 155 310 3.102 310 155 2.171 155 465 155 1.240 310 465
set set set set set set set set set set set lembar buah buah buah buah
82.708
keping
8 33.080
buah buah
40 24 16 16 16 8 179 8 8 330.800 16.540 16.540 16.540
set set sot set set set set set set bua bua bua bua
KETERANGAN
1 Set = 8 Lembar 1 Set = 4 Lembar
h h h h
Ditetapkan d i Serang pada tanggal
0 8 Desember
2 0 1 6
K E T U A K O M I S I P E M I L I H A N UMUM P R O V I N S I BANTEN
