KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMlSll'EMILIlIAN UMUM NOMOR 08 T AHUN 2010 TENTANG
l'ERUIJAHAN PERATURAN KOMISI I'EMILIHAN UMUM NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN PEHLENGKAPAN LAINNYA SEIJAGAI 1
IJARANG MILIK NEGARA DI KOMISI I'EMILII-IAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN .
UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KAIJUPATENjKOTA, DAN PANITIA PEMILUIAN LUAR NEGERl DALAM I'EMILlHAN UMUM KOMISI PEMILlIlAN UMUM,
Menimbang:
a.
bahwa berdasarkan perkernbangan keadaan berkenaan dengan lata cam pelaksannan pcnghapusan surat suara dan Iorrnulir ynng digunakan pada Peruilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 serta Pemilu Presidcn dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu diadakan perubahan lerhadap lata cam penghapusan perlengkapan pemungulan dan penghilungan suara serla dukungan perleugkapan lainnya sebagai barang milik Negara eli Kornisi Pcmilihan Umurn, Komisi Peruilihan Umum Provinsi, Komisi Kabupaten/ Kola,
dim
Panitia
Pemilihan
Pernilihan Urnurn
Luar
Negeri
dalarn
Pernilihan Umum; b.
bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Koruisi Pernilihan Umum lenlang Perubahan Peraturan Kornisi.Pernilihan
Umum Nomor 75 Tahun 2009 Tenlang Tala Cam Penghapusan Perlengkapan
Pemungutan
dan
Penghilungan
Suara
serla
Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagai Barang Milik Negara di
Komisi Pernilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pernilihan Umum Kabupatcri/ Kola, dan Pan ilia Pcrnilihan Luar Negeri dalarn Pernilihan Umuru.
Mengingat:
1.
Undang-Undang Rcpublik lndoncsia Nornor 17 Tahun 2003 lenlang Keuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tnmbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia NomOI' 4286);
2
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4389);
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pernilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pernilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50Tl); ~
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sarang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4855);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 ten tang Balai Lelang; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3
13. Peraturan Menleri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Negara; 14. Pcraturan Menleri Keuangan NomOI' .120/ PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang MiIik Negara; 15. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum NomOI' 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaterr/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pernilihan Umum NomOI' 04 Tahun 2010; 16. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum NomOI' 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat [enderal Komisi Pemilihan Urnum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupateri/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 17. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tenlang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendislribusian Perlengkapan Pcnyelenggaraan Pernilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009;
Memperhatikan
Keputusan Rapat Plena Komisi Pemilihan Umum tanggal 08 Maret 2010
MEMUTUsKAN : Menetapkan
PERATURAN KOMIsI PEMILIHAN UMUIVI TENTANG PERUBAHAN AT AS PERATURAN KPU NOMOR 75 TAll UN 2009 TENTANG TATA CARA PENGHAPUsAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN sUARA sERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA sEBAGAI BARANG MILIK NEGARA DI KOMIsI PEMILIHAN UMUM, KOMIsI PEMILIHAN UM UM PROVINsI, KOMIsI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM.
4
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kornisi Pernilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kornisi Pemilihan Umurn Kabupaterr/Kcta, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pernilihan Umum, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal4 (1) Kewenangan penghapusan barang perlengkapan dan dukungan Pemilu berada di tangan Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh Direktorat [enderal kekayaan Negara eq. Kantor Pelayanan kekayaan Negara Lelang (KPKNL). (2) Kornisi Pernilihan Umum menetapkan keputusan tentang jenis barang, jumlah barang yang berada di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (3) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Panitia Pernilihan Luar negeri mengajukan usul pelaksanaan pengahapusan kepada Kantor Pelayanan kekayaan Negara Lelang, sesuai wilayah kerjanya."
2. Ketentuan Pasa15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasa15 (1) KPU mendelegasikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan Zatau KPU Kabupaten/Kota untuk mengajukan usulan pelaksanaan pengahapusan surat suara dan Iormulir yang digunakan pada Pcmilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana di maksud dalam Pasal4 ayat (3). (2) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan proses administrasi yang berkaitan dengan persiapan pelelangan. (3) KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam wilayahnya masing-masing untuk menginventarisir jumlah surat suara dan fonnulir yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, serta tempatj lokasi barang-barang yang akan dihapuskan, apabila kegiatan penghapusan dilaksanakan KPU Provinsi."
5
3. Ketentuan Pasal o huruf d diubah. schingga bcrbuuyi scbagai bcrikut : "I'01s,,1 (, d. Pcnghapusan Barang Milik Dacruh unluk naskah clinas, alau surat suuru Jan
fonnulir yang diguuakan sebaf,aimalla dimaksud
huruf c,
tcrlebih dahulu
memperoleh persetujuan Kepaln AN[\!. "
4. Kelenluan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga bcrbunyi sebagai berikul: "Pasal v (2) [adwal Retensi Arsip yang digunakau adalah [adwal Rotonsi Arsip yang lclah
mernperoleh persetujuan Kepala ANEI. " 5. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 dilambah kclentuau bam menjadi Pasal 28 a, berbunyi
sebagai berikut: "Pasol 28 a Teknis pelaksanaan penghapusan kcpcrluan Pcmilu Anggola DPl\, D1'D, DPRD Provinsi dan DPED Kabupatcu/ Kola lnhun 2009 serta Pcmilu Presidcn dan Wakil Presiden tahun 2009, dialur lcbih lanjut dahlin pctunjuk leknis yang dikcluarkan Komisi Pemilihan Umurn, " 6. Diantara BAB Vll dan BAB IX, clitambah kclcnluan bam mcnjadi BAB VlIl Ketcnluan Pera lilian, berbuny i sebagai berikul : "/JA/J Vlll
1<.ETENTUAN PERALlIIAN
Pasal29 a
Dengan berlakunya Peraturan ini, scruua Kcputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang mellgaLur Pcdoman Tata Cara Penghapusan Perlengkapan PemunguLan dan PenghiLungan Suara serla Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagai Barang Milik Negara eli Kornisi Pcmilihan Umurn, Komisi Pemilihan Uruum Provinsi, Komisi Pernilihan Umum Kabupntcri/ Kota, dan Panilia Pernilihan Luar Ncgcri dalam
Pernilihan Umum letap bcrlaku sepanjang tidak berlcnlangan dengaH Peraluran
Pcrundang-undangan." I'asal II
UnLuk memudahkan pemaharnan tcrhadap Pcraluran ini, Pcraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2UU9 len tang Tala Car21 Pcnghapusan Perlcngkapan PemunguLan dan
PenghiLungan Suara scrla Dukungan Perlcngkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Ncgara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pcnulihan Umum Provinsi, Koruisi Pemilihan Urnum Kabupalen/ Kota, dan Panilia Pemilihan Luar Ncgeri Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana
diubah dengan Peraluran ini, disusun dalaru salu naskah.
6
Pasal III Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
10 IVI are t
2010
KETUA,
ltd
PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA
