ASLI
PUTUSAN No: 88/IV/KIP-BKL.PSI/A.M/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU Menimbang Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, kedudukan hukum (legal
standing) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonaan penyelesaian sengketa informasi. Menimbang Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus pekara a quo. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam pekara a quo. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi termohon dalam pekara a quo, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi. Menimbang Bahwa Majelis Komisioner Komisi Provinsi Bengkulu telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak. Menimbang Bahwa pada hari Selasa , 26 April 2016 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bengkulu bertempat di jalan Indra Giri Nomor 8 Padang Harapan Kota Bengkulu antara : Hendri
:
Beralamat
Desa
Linau
Kecamatan
Maje
Kabupaten Kaur Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon
Terhadap Badan Lingkungan Hidup
:
Beralamat
Jln.Kol.Samsul
Bahrun
Kebersihan dan Tata Kota
Kempas
yang
Kabupaten Kaur
H.Asmawi,S.Ag,MH dengan No Surat Kuasa :
dikuasakan
Padang Kepada
078/41/BLHKDTK/KK/2016 Tertanggal 25 April 2016 selanjutnya di sebut Termohon
Menimbang Bahwa pada Mediasi tanggal 26 April 2016, para pihak telah sepakat untuk berdamai dan kesepakatan perdamaiaan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Berita Acara Mediasi tertanggal 26 April 2016 yang di tanda tanggani oleh kedua belah pihak dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Emex Verzoni,SE selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dengan hasil kesepakatan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon bisa menerima alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon dalam menangapi perkara Aquo . 2. Bahwa Termohon bersedia memberikan Dokumen UKL/UPL PT Dua Putra Perkasa di Desa Linau 3. Jika ada Dokumen yang kurang maka Pemohon bisa mendatangi Dinas Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Tata kota Kabupaten Kaur 4. Dengan kesepakatan ini para pihak menyatakan tidak meneruskan lagi upaya hukum Permohonan Sengketa Informasi dengan Perkara Nomor : 88/IV/KIPBKL.PSI/2016 pada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Menimbang Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa : Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :
(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan. (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner. Berdasarkan fakta-fakta a quo, Majelis Komisioner Memutus ; Memerintahkan
Pemohon
dan
Termohon
untuk
menjalankan
kewajibannya
sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan Mediasi Demikian diputuskan pada Hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 oleh Majelis Komisioner Mirzan P.Hidayat ,S.Sos yaitu selaku ketua merangkap anggota, Firmansyah, SE dan Ifsyanusi,S.Sos.M.Si masing-masing sebagai Anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di damping oleh Yosiva Maryanti,S.Sos sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.
Ketua Majelis
Mirzan P.Hidayat,S.Sos Anggota Majelis
Anggota Majelis
Firmansyah, SE
Ifsyanusi,S.Sos.M.Si Panitera Pengganti
Yosiva Maryanti,S.Sos
ASLI
PUTUSAN No: 82/III/KIP-BKL.PSI/A.M/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, kedudukan hukum (legal standing) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonaan penyelesaian sengketa informasi. Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus pekara a quo. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam pekara a quo. Termohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk menjadi termohon dalam pekara a quo, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi. Menimbang Majelis Komisioner Komisi membaca kesepakatan para pihak.
Provinsi Bengkulu telah menerima dan
Menimbang bahwa pada hari Rabu , 15 September 2015 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bengkulu bertempat di jalan Indra Giri Nomor 8 Padang Harapan Kota Bengkulu antara : Hendri
:
Beralamat
Desa
Linau
Kecamatan
Maje
Kabupaten Kaur Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon
Terhadap Dinas Perindustrian,
: Beralamat
Jalan Komplek Pondok Pusaka di
Perdagangaan, Koprasi dan
Kuasakan Kepada Dr. Ir. Dhanus Suryaman,
UKM Kabupaten Kaur
M.Eng, Jabatan Sekretaris Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kaur , Harles Feferman, SE Jabatan
Kepala
Bidang
Perdagangaan
Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kaur dan Renra Agung, SSTP, MPSSp Jabatan Kepala Sub
Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kaur dengan No Surat Kuasa : 800/144/DPPKUKM/KK/2015 Tertanggal 20 Agustus 2015 selanjutnya di sebut Termohon
Menimbang bahwa pada Mediasi tanggal 15 September 2015, para pihak telah sepakat untuk
berdamai
dan
kesepakatan
perdamaiaan
tersebut
dituangkan
dalam
Kesepakatan Perdamaian Berita Acara Mediasi tertanggal 15 September 2015 yang di tanda tanggani oleh kedua belah pihak dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Ifsyanusi,S.Sos. M.Si selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
5. Bahwa Pemohon bisa menerima alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon dalam menangapi perkara Aquo . 6. Bahwa Termohon memberikan foto copy ringkasan DPA Tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangaan, Koprasi Dan UKM Kabupaten Kaur
kepada
Pemohon.
7. Dengan kesepakatan ini para pihak menyatakan tidak meneruskan lagi upaya hukum Permohonan Sengketa Informasi dengan perkara Nomor : 59/IX/KIPBKL.PSI/2015 pada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Menimbang Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa : Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa : (3) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan. (4) Kesepakatan Mediasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner. Berdasarkan fakta-fakta a quo, Majelis Komisioner Memutus ; Memerintahkan
Pemohon
dan
Termohon
untuk
sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan Mediasi
menjalankan
kewajibannya
Demikian diputuskan pada hari Rabu Tanggal 30 September 2015 oleh Majelis Komisioner Tri Susanti ,SH yaitu selaku ketua merangkap anggota, Firmansyah, SE dan Emex Verzoni, SE masing-masing sebagai Anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di damping oleh Yuliana Sari, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.
Ketua Majelis
Tri Susanti ,SH Anggota Majelis
Anggota Majelis
Firmansyah, SE
Emex Verzoni, SE Panitera Pengganti
Yuliana Sari, SH
