2015 KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKU LU

ASLI

PUTUSAN Nomor : 72/XI/KIP-BKL.PSI/A/2015 KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 72/XI/KIP-BKL.PSI/2015 yang diajukan oleh: Nama

: Wibowo Susilo

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Jl. Hibrida Ujung No.01 Rt.II Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Yang dikuasakan kepada : Nama

: Zetriansyah, SH

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Jl. Kenangan I Rt. 1 No. 14 Keluranhan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Yang selanjutnya disebut Pemohon Terhadap PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Alamat: Jl. Hibrida XI No. 81 Kota Bengkulu Yang dikuasakan kepada: 1. Nama

: Made Sudarmawan, SH.MH

Jabatan

: KA. Kejaksaan Negeri Bengkulu selaku Pengacara Negara

Alamat

: Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kota Bengkulu d

Dengan surat kuasa Nomor : 695/444/PDAM/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015. Yang selanjutnya dikuasakan lagi kepada : 2. Nama

: Fauzan, SH.MH

Jabatan

: Jaksa Pengacara Negara

Alamat

: Jl. Soekarno – Hatta No. 01 Kel Anggut Atas.

3. Nama

: Irudn Desvi Putra, SH.MH

Jabatan


Alamat


4. Nama

: Yudi Syahrudin, SH

Jabatan


Alamat


5. Nama

: Herwinda Martina, SH.MH

Jabatan


Alamat


6. Nama

: Citra Apriyadi, SH.MH

Jabatan


Alamat


7. Nama

: Jasa Alex P. Hutahuruk, SH

Jabatan


Alamat


8. Nama

: Dewi Suzana Julianti, SH

Jabatan


Alamat


Melalui Surat Kuasa Khusus Subtitusi Nomor : SK- 02/N-7.10/GS/01/2016, tanggal 11 Januari 2016. yang selanjutnya disebut Termohon Telah membaca surat permohonan Pemohon Telah mendengar keterangan Pemohon Telah membaca surat-surat Pemohon Telah mendengar keterangan Pemohon Telah memeriksa surat-surat Termohon

1. DUDUK PERKARA (1.1)

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 November 2015 dengan registrasi Sengketa Nomor: 72/XI/KIPBKL.PSI/2015 A. Kronologi (1.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, dengan Nomor Surat : 06/ Pribadi/ IX/2015 tertanggal 07 September 2015 .Adapun informasi yang diminta adalah 1. Salinan Dokumen Laporan Keuangan (pemasukan dan pengeluaran) PDAM Kota Bengkulu Tirta Dharma Tahun 2013 dan 2014. 2. Salinan Dokumen Laporan Keuangan PDAM Kota Bengkulu Tirta Dharma yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu Tahun 2013 dan 2014. 3. Salinan Dokumen Laporan Realisasi DANA csr ( cokprate social responsibility) PDAM Kota Bengkulu Tirta Dharma Tahun 2013 dan 2014. 4. Salinan Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara (LHKPN) Direktur PDAM Kota Bengkulu Tirta Dharma yang terakhir dilaporkan ke KPK. Bahwa surat permohonan Informasi Pemohon tertanggal 22 September 2015, tidak ditanggapi sebagaimana yang diharapkan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor : 08/PK/Pribadi/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada Direktur PDAM Kota Bengkulu Tirta Dharma Bahwa Termohon tidak menanggapi pernyataan keberatan Pemohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 09 November 2015 dengan Nomor Surat : 06/pribadi/XI/2015 dan telah terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 16 November 2015, dengan Register Sengketa Informasi Nomor : 72/XI/KIP-BKL.PSI/2015.

B. Alasan Permohon Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, karena Permohonan Informasi Publik dari Pemohon dan pernyataan keberatannya tidak ditanggapi oleh termohonnya. C. Alasan Permohonan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik 1. Memenuhi hak untuk mengakses Informasi Publik sebagaimana diatur Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Sebagai bahan yang akan dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diketahui Publik. 3. Sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan ( pengetahuan ) dan keilmuan. 4. Dan tujuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik. D. Petitum Menyatakan demi Hukum Informasi yang terbuka oleh Pemohon merupakan Informasi yang terbuka untuk Umum, wajib disediakan setiap saat serta dapat diberikan kepada Pemohon. 2. Fakta Hukum Persidangan (2.1) Menimbang bahwa persidangan perkara a quo dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu, persidangan pertama pada hari Senin, tanggal 30 November 2015, persidangan kedua pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 , persidangan Ketiga pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, persidangan ke empat pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 Dari persidangan perkara a quo Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut : 1. Benar bahwa pada persidangan pertama hari Senin tanggal 30 November 2015 Pemohon Hadir dan Termohon tidak hadir tanpa pemberitahuan dalam persidangan. 2. Benar bahwa pada persidangan kedua hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 , Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan dan Termohon hadir dikuasakan kepada I Made Sudarmawan , SH, MH. 3. Benar bahwa pada persidangan ketiga hari Senin tanggal 21 Desember 2015, Pemohon hadir dan Termohon hadir dikuasakan I Made Sudarmawan , SH, MH dengan Nomor Surat 695/444/PDAM/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 . 4. Benar bahwa pada persidangan ke empat hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa pemberitahuan.

3. PENDAPAT MAJELIS (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 huruf c, Pasal 36, dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik

selanjutnya disebut UU KIP juncto Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik selanjutnya disebut PERKI No.1 tahun 2013 tentang PPSIP. (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok sengketa, berdasarkan Pasal 36 ayat 1 PERKI No.1 Tahun 2013 tentang PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1.

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk memeriksa dan memutuskan permohonan a quo.

2.

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

3.

Kedudukan hukum(legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi.

4.

Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(3.3) Terhadap keempat hal sebagaimana pada paragraph (3.2), Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut : A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 dan angka 7, pasal 23, pasal 26 ayat 1 huruf a, dan ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan pasal 38 ayat 1,

UU KIP yang pada pokoknya

mengatur Komisi Informasi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi. (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 PERKI No.1 tahun 2013 tentang PPSIP dinyatakan : Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna

Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3, UU KIP junto pasal 6 ayat 2 dan ayat 4, PERKI No.1 Tahun 2013 tentang PPSIP dinyatakan : Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk. (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum Pasal 1 ayat (1) (2) dan (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2), dapat disimpulkan bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah Badan Publik yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bengkulu, yang dipimpin oleh seorang Direksi yang diangkat Walikota Bengkulu. (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (3.4) sampai dengan paragraph (3.7) Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Bengkulu mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat 1 huruf e, Pasal 36 ayat 1, dan Pasal 37, UU KIP junto pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomo 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat 1 huruf e PERKI No.1 tahun 2010 tentang SLIP junto pasal 1 angka 7, dan pasal 5 huruf a, PERKI No.1 tahun 2013 tentang PPSIP, yang pada pokoknya pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada termohon. (3.10) Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyeleseian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraph (1.2) atau paragraf Kronologis.

(3.11) Menimbang bahwa Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1 PERKI No.1 tahun 2013 tentang PPSIP, sebagai tanda bukti identitas pada formulir isian permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 November 2015. (3.12) Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1771021811840005 atas nama Wibowo Susilo selaku Pemohon , pada persidangan pertama hari Senin tanggal 30 November 2015. (3.13) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.9) sampai dengan paragraph (3.12) karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedududkan hukum

(legal standing) dalam sengketa a quo. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Termohon (3.14) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 PERKI No 1 tahun 2013 tentang PPSIP, menyatakan bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. (3.15) Menimbang bahwa uaraian pada paragraf (3.7) berlaku secara mutatis mutandis pada kedudukan hukum (legal standing) Termohon dalam sengketa a quo. (3.16) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 PERKI No.1 tahun 2010 tentang SLIP, yang menyatakan bahwa Direktur PDAM Kota Bengkulu merupakan pimpinan yang bertanggungjawab dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik. (3.17) Menimbang bahwa berdasarkan paragraph (3.14) sampai dengan paragraph (3.16) maka Majelis berpendapat bahwa Direktur PDAM Kota Bengkulu memenuhi syarat (legal satnding) untuk dijadikan sebagai Termohon dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyeleseian Sengketa Informasi (3.18) Menimbang bahwa surat permohonan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan ke pada Termohon, karena tidak ditanggapinya surat Pemohon maka Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraph (1.2) atau paragraph Kronologis. (3.19) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan para Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 UU KIP junto pasal 23, pasal 30, dan pasal 34 PERKI No.1 tahun 2010 tentang SLIP junto pasal 5, dan pasal 13, PERKI No.1 tahun 2013 tentang PPSIP. (3.20) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.19) sampai dengan paragraf (3.20) dan setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan oleh UU KIP, PERKI No.1 Tahun 2010 tentang SLIP dan PERKI No.1 Tahun 2013 tentang PPSIP dalam sengketa a quo. E. Pokok Sengketa (3.21) Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa a quo diuraikan dalam paragraph (1.2) angka 1 sampai 4 atau paragraph Kronologis. (3.22) Sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana diuraikan pada paragraph (3.22) diatas, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut : 1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah agar dapat memenuhi hak untuk mengakses Informasi Publik sebagaimana diatur UU KIP, dan agar dapat dipublikasikan, meningkatkan wawasan pengetahuan keilmuan Pemohon adalah suatu hal yang wajar. 2. Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 Desember 2015 Pukul 13.30 wib dengan panggilan sidang Nomor Surat: 179/KIP.BKL/PN-PS/XII/2015, Termohon hadir dan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan.

3. Menimbang bahwa Surat Pemohon tanggal 25 Februari 2016, Pukul 14.00 telah dilakukan persidangan dengan Nomor Surat panggilan sidang : 230/KIP.BKL/PNPS/II/2016, Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa pemberitahuan. (3.23) Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyeleseian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: “ Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.” (3.24) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Komisioner menyatakan permohonan penyeleseian sengketa informasi yang diajukan pemohon selayaknya dinyatakan gugur, karena pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas. 4. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan telah menjadi fakta hukum terhadap sengketa a quo , Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa : 1.

Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

2.

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.

3.

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a

quo. 4.

Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP, PERKI No.1 tahun 2010 tentang SLIP dan PERKI No.1 tahun 2013 tentang PPSIP.

5.

Permohonan Pemohon dinyatakan gugur berdasarkan PERKI No.1 tahun 2013 tentang PPSIP

AMAR PUTUSAN Menyatakan permohonan Pemohon dengan Sengketa informasi Publik Nomor : 72/XI/KIP-BKL.PSI/2015 dinyatakan “ Gugur “. Demikian Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Firmansyah selaku Ketua Merangkap Anggota, Emex Verzoni sebagai Anggota (1) dan Ifsyanusi Anggota (2), pada hari Selasa Tangga 4 April 2016 dan diucapakan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Tanggal 12 April 2016 oleh Majelis Komisisoner yang Nama Namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Yuliana Sari sebagai Panitera Pengganti dan sidang

dihadiri Pemohon dan

Termohon. Ketua Majelis

Firmansyah Anggota Majelis

Anggota Majelis

Emex Verzoni

Ifsyanusi Panitera Pengganti

Yuliana Sari

2015 KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

Recommend Documents