ASLI KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKU LU PUTUSAN Nomor : 85/IV/KIP-BKL.PSI/A/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU 1. IDENTITAS (1.1)
Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 85/IV/KIPBKL.PSI/2016 yang diajukan oleh: Nama Alamat
: Hendri : Jl. Lintas Barat Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama
: Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur
Alamat
: Jl. Kolonel Samsul Bahrun Padang Bintuhan
Dalam persidangan ajudikasi diwakili oleh: H. Asmawi, S.Ag selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaur dan Hellitza Okkie, S.Kom selaku Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Kabupaten kaur beralamat Jalan Kolonel Samsul Bahrun Padang Bintuhan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 027/408/DPPKAD-KK/2016 tertanggal 30 April 2016. Selanjutnya disebut sebagai Termohon
1
(1.2)
Telah membaca surat permohonan Pemohon Telah mendengar keterangan Termohon Telah memeriksa surat-surat dari Termohon 2. DUDUK PERKARA
Pendahuluan (2.1.) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2016 dengan registrasi Sengketa Nomor: 85/IV/KIP-BKL.PSI/2016 Kronologi (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik secara tertulis melalui surat tertanggal 01 Februari 2016 dengan tanda bukti terima surat oleh termohon tanggal 01 Februari 2016 yang ditujukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Dokumen DIPA/DPA DPPKAD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015 2. Dokumen SPJ Tahun 2015 3. Dokumen Perealisasian Tahun 2015 4. Dokumen LHP Tahun 2015 5. Dokumen Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2015 (2.3) Bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 01 Februari 2016 tidak ditanggapi oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan tertanggal 18 Februari 2016 dengan tanda bukti terima surat oleh termohon tanggal 18 Februari 2016 yang ditujukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. (2.4) Bahwa karena Termohon tidak menanggapi keberatan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 28 Maret 2016 dan terdaftar di
2
Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 04 April 2016 dengan registrasi sengketa Nomor :85/IV/KIP-BKL.PSI/2016. (2.5) Bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan persidangan pertama pada tanggal 25 April 2016 tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun kuasanya tanpa keterangan dan hanya dihadiri oleh kuasa dari Termohon. (2.6) Bahwa Sengketa Informasi Publik a quo dilanjutkan persidangan kedua pada tanggal 02 Mai 2016 dan tidak dihadiri oleh Pemohon maupun kuasanya tanpa keterangan, sementara Pemohon telah dipanggil melalui Panitera Pengganti setelah sidang ajudikasi pertama dengan surat nomor: 258/KIP-BKL/PN-PS/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 dan hanya dihadiri oleh kuasa dari Termohon. Alasan Permohonan (2.8) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu karena permintaan Informasi tidak ditanggapi oleh Termohon. Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik (2.9) Sebagai bahan untuk diinformasikan kepada Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Kaur, sebagai bentuk keikutsertaan membantu penyelenggaraan Negara agar dapat mengetahui penyelenggara Negara di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menjalankan isi dari UUD 1945 Pasal 28 F yang mengatur bahwa setiap warga
Negara
berhak
untuk
berkomunikasi,
memperoleh
informasi
dan
menyebarluaskan informasi. (2.10) Bahan acuan/pedoman dalam melaksanakan control social sebagaimana hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 dan sebagaimana yang telah diataur dalam aturan yang berlaku lainnya. (2.11) Sebagai acuan/pedoman dalam mengawal realisasi anggaran yang dilaksanakan di Kabuapten Kaur itu bersumber dari APBD/APBN (2.12) Sebagai bahan acuan untuk pemberitaan (bahan berita) yang tepat dan akurat serta berimbang agar dapat menjadi referensi bagi masyarakat Kabupaten Kaur.
3
Petitum (2.13) Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang besifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon. 3. PERTIMBANGAN HUKUM (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana yang tersebut diatas. (3.2) Menimbang bahwa pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat panggilan sidang dengan nomor surat: 256/KIP-BKL/PN-PS/IV/2016 tanggal 14 April 2016 untuk hadir pada persidangan tanggal 25 April 2016, dan surat panggilan sidang kedua dengan nomor surat: 258/KIP-BKL/PN-PS/IV/2016 tanggal 26 April 2016 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 02 Mai 2016. (3.3) Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2016 dan tanggal 02 Mai 2016 Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. (3.4) Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memeriksa melalui petugas kepaniteraan perihal ketidakhadiran pemohon dalam persidangan. (3.5) Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyeleseian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: “ Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.” (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraph (3.2) sampai (3.5), maka Majelis Komisioner menyatakan permohonan penyeleseian sengketa informasi yang diajukan pemohon selayaknya dinyatakan gugur, karena pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas. 4. AMAR PUTUSAN Menyatakan permohonan Pemohon dengan Sengketa Informasi Publik Nomor: 85/IV/KIP-BKL.PSI/2016 permohonan dinyatakan gugur.
4
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Emex Verzoni, SE selaku Ketua merangkap anggota, Ifsyanusi, S.Sos, M.Si sebagai anggota (1) dan Mirzan P. Hidayat, S.sos sebagai anggota (2), pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Shaumul Khamsi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.
Ketua Majelis
Emex Verzoni, SE Anggota Majelis
Anggota Majelis
Ifsyanusi, S.Sos, Msi
Mirzan P. Hidayat, S.sos Panitera Pengganti
(Shaumul Khamsi)
5
