PUTUSAN Nomor: 46/PTS/KIP-SU/XII/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
1. IDENTITAS [1.1]
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016 yang diajukan oleh:
Nama
: State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara
Alamat
: Jalan Caman Raya Nomor: 7 Jatibening Bekasi
Yang diwakili oleh: 1. Nama
: Holmes Pane
Jabatan
: Anggota PKN Wilayah Langkat
2. Nama
: Patar Sihotang, SH, MH
Jabatan
: Penasehat PKN
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama
: Bupati Kabupaten Deli Serdang
Alamat
: Jalan Negara Nomor: 1 Lubuk Pakam
Yang diwakili oleh: 1. Nama Jabatan
2. Nama Jabatan
3. Nama
: H. Khoirum Rijal, ST, MAP : Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang : Mahyulian, ST : Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang : H. Edwin Nasution, SH 1
Jabatan
: Kepala Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/4282 tertanggal 2 November 2016 untuk mewakili Pemberi Kuasa pada sidang ajudikasi nonlitigasi terkait Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016 antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai Termohon [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Agustus 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 65/KIPSU/S/VIII/2016.
Kronologi [2.2]
Pemohon atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara menyampaikan permohonan informasi tertanggal 9 Mei 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/Humas Kabupaten Deli Serdang. Surat bernomor: 02/PI/PKN/V/2016 tersebut ditandatangani oleh Iskandar, SH selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara tanpa ada tanda tangan Rahmad Hidayat sebagai Sekretaris Pemantau Keuangan Negara.
Adapun permohonan informasi yang dimohonkan berupa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Surat Perintah Kerja (SPK) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Spesifikasi pekerjaan Gambar Daftar kuantitas dan harga Bill of Quantity (BQ) Daftar penerima barang Dokumen kontrak dengan penyedia jasa konsultan dan pengawasan pembangunan Dokumen kontrak lainnya Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pada Kegiatan/Paket pengadaan pada SKPD Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Tahun Anggaran 2014:
2
1. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran
: Pembangunan Drainase Desa Sidomulio Kec. Biru-biru : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 600.000.000,00 : Rp 580.561.000,00 : CV.Tri Mitra Perkasa : Jl. Platina I Lk. XVI No. 76 Titi Papan Medan – Sumatera Utara : 02.637.593.1-112.000 : Rp 549.039.000,00
2. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran
: Pembangunan Drainase Kel. Cemara Kec. Lubuk Pakam : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 900.000.000,00 : Rp 884.833.000,00 : CV. Abdi Jaya : Jl. STM/ Persatuan No. 24 Medan – Sumatera Utara : 31.544.169.1-122.000 : Rp 850.005.000,00
3. Nama Lelang
: Pembuatan Sumur Bor di Desa Suka Mandi Hilir Kec. Pagar Merbau : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 750.000.000,00 : Rp 750.000.000,00 : CV. Mitra Tehnik : Jl. Bunga Terompet I No. 3 Medan – Sumatera Utara : 02.342.557.2-113.000 : Rp 725.469.000,00
Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 4. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran
: Pembuatan Sumur Bor di Desa Kubah Sentang Kec. Pantai Labu : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 750.000.000,00 : Rp 750.000.000,00 : CV. Descrist Bersatu : Jl. Rantang No. 36 Medan – Sumatera Utara : 31.364.856.0-124.000 : Rp 720.170.000,00
3
5. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran
: Pembuatan Sumur Bor di Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 800.000.000,00 : Rp 800.000.000,00 : CV. Viktor Jaya : Jl. Cangkir No. 62 Medan – Sumatera Utara : 02.430.264.8-124.000 : Rp 768.681.000,00
6. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran
: : : : : : : : :
7. Nama Lelang
: Pemasangan Tiang Lampu Listrik di Kec. Hamparan Perak : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 2.000.000.000,00 : Rp 1.985.000.000,00 : CV. Ramos Karya : Jl. Mongonsidi III No. 19Medan – Sumatera Utara : 01.457.302.6-121.000 : Rp 1.764.000.000,00
Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 8. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP 9. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang
Perpipaan Air Bersih di Desa Lau Rakit Kec. STM Hilir Pengadaan Konstruksi Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Rp 690.000.000,00 Rp 690.000.000,00 CV. Maha Karya Mulia Jl. Pimpinan No. 24 Kel. Sei Kera Hilir 1 Kec. Medan 31.346.905.8-113.000 Rp 662.439.000,00
: Perpipaan Air Bersih di Desa Liang Pematang Kec. STM Hulu : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 600.000.000,00 : Rp 501.554.000,00 : CV. Sekar Bhumi : Jl. STM Gg. Aman No. 15Medan – Sumatera Utara : 01.228.763.7-122.000 : Pembangunan Drainase Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 1.100.000.000,00 : Rp 1.078.045.000,00 : CV. Serba Guna 4
Alamat NPWP Harga Penawaran 10. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 11. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 12. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 13. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP
: Jl. Galang No. 158 Lubuk Pakam – Kab. Deli Serdang– Sumatera Utara : 02.030.577.7-125.000 : Rp 1.023.913.000,00 : Pembangunan Drainase Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 749.955.000,00 : Rp 749.955.000,00 : CV. Baik Budi : Jl. Perbatasan Dusun II Desa Bakaran Batu Lubuk Pakam – Deli : 01.867.415.0-125.000 : Rp 717.000.000,00 : Pembuatan Sumur Bor di Desa Suka Mandi Hilir Kec. Pagar Merbau : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 750.000.000,00 : Rp 750.000.000,00 : CV. Mitra Tehnik : Jl. Bunga Terompet I No. 3 Medan – Sumatera Utara : 02.342.557.2-113.000 : Rp 725.469.000,00 : Lanjutan Perpipaan dan Sambungan Rumah SPAM Hamparan Perak : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 999.993.000,00 : Rp 999.993.000,00 : PT. Eratama Putra Prakarsa : Dusun III Gg. Aman No. 99 Deli Tua Kab. Deli Serdang– Sumatera Utara : 01.487.697.3-125.000 : Rp 953.803.000,00 : Pembangunan Drainase Desa Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 1.000.000.000,00 : Rp 982.806.000,00 : CV. Galan : Jl. Teratai No. 42 D Medan – Sumatera Utara : 02.744.640.0-121.000 5
Harga Penawaran 14. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran
: Rp 950.154.000,00 : Perpipaan Air Bersih di Desa Lau Rakit Kec. STM Hilir : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan : Rp 690.000.000,00 : Rp 690.000.000,00 : CV. Maha Karya Mulia : Jl. Pimpinan No. 24 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan – Sumatera Utara : 31.346.905.8-113.000 : Rp 662.439.000,00
[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi a quo sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan. [2.4]
Pemohon melalui surat Nomor: 02/SK PI/DELI/PKN/VI/2016 atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara mengirim surat keberatan tanggal 10 Juni 2016 kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang.
[2.5] Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 5 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [2.6] Bahwa sengketa informasi a quo, telah disidangkan pada: a. Persidangan tanggal 27 September 2016, Pemohon atas nama Holmes Pane dan Patar Sihotang, SH, MH Hadir dan Termohon Tidak Hadir. b. Persidangan tanggal 28 November 2016, Pemohon atas nama Holmes Pane Hadir dan Termohon Hadir. c. Persidangan tanggal 19 Desember 2016, Pemohon dan Termohon Tidak Hadir. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon. Tujuan permohonan informasi Publik [2.8] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah sebagai kontrol sosial.
Petitum 6
[2.9]
Adapun petitum Pemohon adalah :
1. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan. 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2016, Pemohon menyampaikan keterangan: 1. Bahwa Pemohon selaku anggota State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara sudah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 9 Mei 2016 dan surat keberatan tertanggal 10 Juni 2016 kepada Termohon. 2. Bahwa Pemohon akan membuktikan dengan memberikan surat keterangan tertulis atau pernyataan tertulis pada persidangan selanjutnya bahwa Iskandar SH dan Rahmad Hidayat sebagai Ketua dan sekretaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, menyetujui dan mengetahui bahwa Patar Sihotang, SH, MH sebagai Penasehat PKN dan Holmes Pane sebagai anggota PKN Wilayah Langkat telah memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 3. Bahwa Pemohon atas nama Patar Sihotang, SH, MH sebagai Penasehat Pemantau Keuangan Negara memiliki tugas memberikan nasehat kepada Pengurus Pemantau Keuangan Negara sesuai dengan AD/ART. 4. Bahwa Struktur Organisasi PKN sesuai dengan AD/ART adalah terdiri dari Penasehat, Pengurus dan Pengawas. 5. Bahwa mekanisme pengambilan suatu putusan dalam PKN dilakukan antara ketua, sekretaris, bendahara dengan melakukan suatu rapat internal. 6. Bahwa Pemohon menyatakan memohon informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2016, Pemohon menyampaikan keterangan: a. Bahwa surat permohonan informasi publik yang diajukan/dimohonkan ke PPID/Humas Kab. Deli Serdang dan pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah dimohonkan oleh Iskandar, SH sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan bukan atas nama pribadi dari Iskandar, SH. b. Bahwa Rahmad Hidayat sebagai Sekretaris Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, telah menyetujui dan mengetahui dan tidak akan menuntut apabila ada surat-surat keluar tidak ditandatangani oleh Sekretaris Umum, dan sudah merupakan hasil rapat internal pengurus dengan pertimbangan kesibukan pekerjaan dan sering melaksanakan pekerjaan di luar kota. c. Bahwa State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara adalah sama dengan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara seperti yang dimaksud 7
pada SK MENKUMHAM AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015. Tidak dicatumkannya kata “Perkumpulan” karena pada Surat Keputusan tersebut tertulis disingkat dengan PKN, namun demikian Kuasa Pemohon menyatakan akan mengganti Kop Surat menjadi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. Surat-surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut: Bukti P-1
Fotokopi KTP Pemohon atas nama Holmes Pane dan Iskandar, SH.
Bukti P-2
Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 9 Mei 2016.
Bukti P-3
Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 10 Juni 2016.
Bukti P-4
Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Agustus 2016.
Bukti P-5
Formulir permohonan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Deli Serdang (PPID Kabupaten Deli Serdang) Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Deli Serdang.
Bukti P-6
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.
Bukti P-7
Daftar Putusan Sidang Ajudikasi Komisi Informasi sebagai Pemohon Pemantau Keuangan Negara.
Bukti P-8
Salinan surat nomor: 02/KI-MDN/DS/PKN/VIII/2016 tertanggal 5 Agustus 2016 Perihal: Gugatan Sengketa Informasi Publik dari Iskandar, SH sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti P-9
Salinan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2016 dari Iskandar SH sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara kepada Holmes Pane sebagai anggota PKN Wilayah Langkat untuk mengikuti sidang ajudikasi non litigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016.
8
Bukti P-10
Salinan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2016 dari Iskandar SH sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara kepada Patar Sihotang, SH, MH sebagai Penasehat Pemantau Keuangan Negara untuk mengikuti sidang ajudikasi non litigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016.
Bukti P-11
Salinan surat Nomor: 010/KI SUMUT/PKN/XI/2016 Perihal: Penjelasan dan Pernyataan dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti P-12
Legal Standing States Finances Watch Pemantau Keuangan Negara.
Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2016, Termohon menyampaikan keterangan: 1. Bahwa Termohon memberikan kuasa kepada Kuasa Termohon untuk menghadiri sidang ajudikasi sengketa informasi di Komisi Infromasi Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan sengketa informasi mengenai kegiatan/paket pengadaan pada SKPD Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Tahun Anggaran 2014. 2. Bahwa Termohon belum membaca surat permohonan informasi, namun mengetahui sebagian tentang kegiatan/paket pengadaan pada SKPD Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Tahun Anggaran 2014. 3. Bahwa belum ada orang-orang yang datang untuk menemui Kuasa Termohon atas nama PKN. 4. Bahwa belum ada orang-orang yang berkomunikasi via telepon kepada Kuasa Termohon atas nama PKN. Surat-surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut: Bukti T-1
Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4282 tertanggal 2 November 2016 dari H. Ashari Tambunan sebagai Bupati Deli Serdang kepada H. Khoirum Rijal, ST, MAP sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang, Mahyulian, ST sebagai Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dan H. Edwin Nasution, SH sebagai Kepala Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang untuk mewakili Pemberi Kuasa pada sidang ajudikasi nonlitigasi terkait Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016 antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
9
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1]
Tidak ada kesimpulan dari Pemohon
Kesimpulan Termohon [3.2]
Tidak ada kesimpulan dari Termohon 4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; 3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara; [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a quo antara 10
State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon; [4.5] Menimbang bahwa Pemohon atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]; [4.6] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan bahwa tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon; [4.7]
Menimbang bahwa Pemohon atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Agustus 2016 dengan Register Nomor: 65/KIP-SU/S/VIII/2016;
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon; [4.10] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Angka 2 Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu : 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. [4.11] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Iskandar, SH mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara. Namun SK Kemenkumham yang dilampirkan dalam kelengkapan administrasi Pemohon bukan atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara, tetapi atas nama Badan lain yaitu Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. [4.12] Menimbang bahwa dalam permohonan informasi dan Penyelesaian sengketa informasi, Pemohon menggunakan kop surat yang berbeda dengan 11
kelengkapan dokumen yang disahkan oleh SK Kemenkumham, karena dalam surat permohonan informasi dan surat keberatan, Pemohon menggunakan kop surat atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara. Sedangkan dalam SK Kemenkumham tertera nama lain yaitu Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Kuasa Termohon tidak bisa membuktikan bahwa State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara adalah Badan Hukum yang sama dengan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. [4.13]
Menimbang bahwa dalam dalam AD/ART PKN dijelaskan bahwa semua suratsurat harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Faktanya, bahwa dalam surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon hanya ada tanda tangan Iskandar, SH selaku Ketua PKN tanpa ada tanda tangan Rahmad Hidayat selaku Sekretaris PKN. Majelis Komisioner sudah meminta kepada Kuasa Pemohon untuk membuat surat pernyataan dari Rahmad Hidayat selaku Sekretaris PKN, bahwa Rahmad Hidayat tidak keberatan ada surat-surat keluar yang hanya ditandatangani oleh Ketua tanpa Sekretaris. Namun Kuasa Pemohon yang hadir dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak mampu memenuhi permintaan dari Majelis Komisioner.
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.13], Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi a quo. 3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini; [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”; [4.17]
Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Bupati Kabupaten Deli Serdang;
[4.18]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo. 12
4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [4.19] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 juncto Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013; [4.20]
Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa: 1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 9 Mei 2016. 2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 10 Juni 2016. 3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Agustus 2016.
[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.20] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).
5. FAKTA PERSIDANGAN [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa Kuasa Pemohon tidak bisa meyakinkan Majelis Komisioner bahwa State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara yang menjadi Badan Hukum yang memohonkan permohonan informasi kepada Badan Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah perkumpulan yang sama dengan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa dalam surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon hanya ada tanda tangan Iskandar, SH selaku Ketua PKN tanpa ada tanda tangan Rahmad Hidayat selaku Sekretaris PKN. Majelis Komisioner sudah meminta kepada Kuasa Pemohon untuk menghadirkan surat pernyataan dari Rahmad Hidayat selaku Sekretaris PKN, bahwa Rahmad Hidayat tidak keberatan ada surat-surat keluar yang hanya ditandatangani oleh Ketua tanpa Sekretaris. Namun Kuasa Pemohon yang hadir dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak mampu memenuhi permintaan dari Majelis Komisioner.
13
[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa Kuasa Pemohon tidak bisa memperlihatkan surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara sama dengan Pemantau Keuangan Negara atau juga sama dengan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagaimana yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemohon juga tidak bisa meyakinkan/menjelaskan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tentang kesamaan dari ketiga lembaga tersebut. [5.4] Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [5.1] sampai dengan [5.3], diketahui bahwa Legal Standing Pemohon atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tidak lengkap dan Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk melengkapi Legal Standing Pemohon atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.
Berdasarkan seluruh berkesimpulan:
uraian
5. KESIMPULAN dan fakta hukum di
atas,
Majelis
Komisioner
[6.1]
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo.
[6.2]
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.
[6.3]
Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.
[6.4]
Permohonan Pemohon sesuai batas penyelesaian sengketa informasi a quo.
waktu
pengajuan
permohonan
,
[6.5]
Legal Standing Pemohon atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tidak lengkap. 7. AMAR PUTUSAN Memutuskan
[7.1]
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom dan Ramdeswati Pohan, M.SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
14
Ketua Majelis
(H. M. Zaki Abdullah) Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Drs. Mayjen Simanungkalit) Anggota Majelis
(Drs. Robinson Simbolon) Anggota Majelis
(H.M. Syahyan, S.Ag)
(Ramdeswati Pohan, M. SP) Panitera
(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si) Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Medan, 19 Desember 2016 Petugas Kepaniteraan
Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si Pembina/IV-a NIP. 19620309 198102 2 001
15
