2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. IDENTITAS

PUTUSAN Nomor: 48/PTS/KIP-SU/XII/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. IDENTITAS [1.1]

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 66/KIP-SU/S/VIII/2016 yang diajukan oleh:

Nama

: State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara

Alamat

: Jalan Caman Raya Nomor: 7 Jatibening Bekasi

Yang diwakili oleh: 1. Nama Jabatan 2. Nama Jabatan

: : : :

Holmes Pane Anggota PKN Wilayah Langkat Patar Sihotang, SH, MH Penasehat PKN

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama

: Bupati Kabupaten Deli Serdang

Alamat

: Jalan Negara Nomor: 1 Lubuk Pakam

Yang diwakili oleh: 3. Nama Jabatan 4. Nama Jabatan 5. Nama Jabatan

: Dra. Hj. Wastianna Harahap : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang : Drs. H. Misran Sihaloho, M.Si : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang : H. Edwin Nasution, SH : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Deli Serdang

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/4281 tertanggal 2 November 2016 untuk mewakili Pemberi Kuasa pada sidang ajudikasi nonlitigasi terkait Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 66/KIP-SU/S/VIII/2016 antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai Termohon 1

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1]

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Agustus 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 66/KIPSU/S/VIII/2016.

Kronologi [2.2]

Pemohon atas nama State Finance Watch Pemantau Keuangan Negara menyampaikan permohonan informasi tertanggal 9 Mei 2016 kepada PPID / Humas Kabupaten Deli Serdang. Surat bernomor: 03/PI/PKN/V/2016 tersebut ditandatangani oleh Iskandar, SH selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara tanpa ada tanda tangan Rahmad Hidayat sebagai Sekretaris Pemantau Keuangan Negara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan berupa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Surat Perintah Kerja (SPK) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Spesifikasi pekerjaan Gambar Daftar kuantitas dan harga Bill of Quantity (BQ) Daftar penerima barang Dokumen kontrak dengan penyedia jasa konsultan dan pengawasan pembangunan Dokumen kontrak lainnya Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pada Kegiatan / Paket pengadaan SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2014 1. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS

: Alat praktik dan peraga siswa Dhi. pengadaan alat peraga IPA dan olahraga SMP Negeri dan Swasta : Pengadaan Barang : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang : Rp 3.380.000.000,00 : Rp 3.380.000.000,00

Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran

: PT. GARDU : Jl. H. Ten I No. 33 Pulo Gadung – Jakarta Timur : 31.688.127.5-003.000 : Rp 3.193.095.400,00 2

2. Nama Lelang : Pembangunan sarana kolam renang Kategori : Pekerjaan Konstruksi Satker : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Pagu : Rp 4.000.000.000,00 HPS : Rp 4.000.000.000,00 Nama Pemenang : PT. Victory Utama Mandiri Alamat : Jl. Sisingamangaraja Gg. Kasih No. 42 Medan – Sumatera Utara NPWP : 02.201.203.3-122.000 Harga Penawaran : Rp 3.844.128.000,00 3. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS

: Pembangunan USB SMK dhi. SMKN Tanjung Morawa : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang : Rp 2.500.000.000,00 : Rp 2.500.000.000,00

Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 4. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS

: Pembangunan lanjutan gedung SMK Negeri dhi. SMKN Pantai Labu : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang : Rp 750.000.000,00 : Rp 750.000.000,00

Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 5. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS

Kategori Satker Pagu HPS

: CV. Sinta Nuriah : Dusun XIV Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan – Medan : 01.842.236.0-125.000 : Rp 656.757.000,00

: Pembangunan ruang kelas baru SMP dhi SMP Negeri 4 Pantai Labu : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang : Rp 330.000.000,00 : Rp 330.000.000,00

Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 6. Nama Lelang

: CV. Duta Utama Sumatra : Jl. Palem Mas No. 33 Medan – Sumatera Utara : 01.758.376.6-123.000 : Rp 2.489.461.000,00

: CV. Yudha Pratama : Jl. Gurilla Gg. Melati No. 7 Medan – Sumatera Utara : 03.322.934.5-113.000 : Rp 307.560.000,00

: Alat praktik dan peraga siswa Dhi. Pengadaan alat olahraga SMK Negeri dan Swasta : Pengadaan Barang : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang : Rp 1.720.000.000,00 : Rp 1.720.000.000,00 3

Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 7. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS

: Alat paktik dan peraga siswa Dhi. Pengadaan peralatan laboratorium sains SMK Negeri dan Swasta : Pengadaan barang : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang : Rp 1.700.000.000,00 : Rp 1.700.000.000,00

Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 8. Nama Lelang

Kategori Satker Pagu HPS

Kategori Satker Pagu HPS

: CV. Ghema Nusantara : Jl. Jambangan Baru Selatan Kav. 5 No. 3 – Surabaya : 66.009.422.8-609.000 : Rp 8.791.925.200,00

: Pembangunan ruang kelas baru SD dhi. SDN 101780 Batang Kuis : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang : Rp 330.000.000,00 : Rp 330.000.000,00

Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 10. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS

: CV. Tri Kembar Utama : Jl. Sekeloa Timur No. 90 Kel. Sekeloa Kec. Coblong – Bandung : 02.065.289.7-423.000 : Rp 1.615.499.000,00

: Alat praktik dan peraga Siswa Dhi. Pengadaan peralatan pendidikan Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya dan Ketrampilan SD Negeri dan Swasta : Pengadaan barang : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang : Rp 9.080.680.000,00 : Rp 9.080.680.000,00

Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran 9. Nama Lelang

: CV. Joehanda : Jl. Mahkamah No. 64 B Kel. Mesjid Kec. Medan Kota : 01.597.691.3-122.000 : Rp 1.667.626.000,00

: CV. Ancabell : Jl. Darmosari Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa : 02.180.305.1-125.000 : Rp 328.034.000,00

: Pembangunan ruang kelas baru SMP dhi. SMPN 1 Beringin : Pekerjaan Konstruksi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang : Rp 330.000.000,00 : Rp 330.000.000,00

Nama Pemenang Alamat

NPWP Harga Penawaran

: CV. Aurora : Jl. Darmosari Dusun I RW 000/ RT 000 No. 71 Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa – Kab. Deli Serdang Sumatera Utara : 02.849.148.8-125.000 : Rp 328.233.000,00 4

11. Nama Lelang Kategori Satker Pagu HPS

: Alat praktik dan peraga siswa Dhi. Pengadaan alat olahraga dan kesenian SMA Negeri dan Swasta : Pengadaan barang : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang : Rp 1.160.000.000,00 : Rp 1.160.000.000,00

Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran

: CV. Persada Jaya : Perumtas III H 5/24 Grabagan, Tulangan - Kab. Sidoarjo Jawa Timur : 31.775.540.3-603.000 : Rp 1.102.272.600,00

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon tidak ditanggapi Termohon. [2.4] Pemohon melalui surat Nomor: 03/SK PI/DELI/PKN/VI/2016 atas nama State Finance Watch Pemantau Keuangan Negara mengirim surat keberatan tanggal 10 Juni 2016 kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang. [2.5] Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 5 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [2.6] Bahwa sengketa informasi a quo, telah disidangkan pada: a. Persidangan tanggal 27 September 2016 dihadiri Kuasa Pemohon atas nama Holmes Pane dan Patar Sihotang, SH, MH dan Termohon Tidak Hadir. b. Persidangan tanggal 28 November 2016, Kuasa Pemohon atas nama Holmes Pane Hadir dan Termohon Hadir. c. Persidangan tanggal 20 Desember 2016, Pemohon Tidak Hadir dan Termohon Hadir. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon tidak ditanggapi Termohon. Tujuan permohonan informasi Publik [2.8] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah sebagai kontrol sosial. Petitum [2.9]

Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan. 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

5

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2016 dan persidangan tanggal 28 November 2016 Kuasa Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon sudah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 9 Mei 2016 dan surat keberatan tertanggal 10 Juni 2016 kepada Termohon. 2. Bahwa Pemohon akan memberikan surat keterangan tertulis atau pernyataan tertulis pada persidangan selanjutnya bahwa Iskandar SH dan Rahmad Hidayat sebagai Ketua dan sekretaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, menyetujui dan mengetahui bahwa Patar Sihotang, SH, MH sebagai Penasehat PKN dan Holmes Pane sebagai anggota PKN Wilayah Langkat telah memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 3. Bahwa Patar Sihotang, SH, MH sebagai Penasehat Pemantau Keuangan Negara memiliki tugas memberikan nasehat kepada Pengurus Pemantau Keuangan Negara sesuai dengan AD/ART. 4. Bahwa Struktur Organisasi PKN sesuai dengan AD/ART adalah terdiri dari Penasehat, Pengurus dan Pengawas. 5. Bahwa mekanisme pengambilan suatu putusan dalam PKN dilakukan antara ketua, sekretaris, bendahara dengan melakukan suatu rapat internal. 6. Bahwa Pemohon menyatakan memohon informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. 7. Bahwa benar surat permohonan dan surat keberatan hanya ditandatangani Iskandar, SH selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara. Surat-surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut: Bukti P-1

Fotokopi KTP atas nama Holmes Pane dan Iskandar, SH.

Bukti P-2

Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID / Humas Kabupaten Deli Serdang tertanggal 9 Mei 2016

Bukti P-3

Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 10 Juni 2016.

Bukti P-4

Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Agustus 2016.

Bukti P-5

Formulir permohonan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Deli Serdang (PPID Kabupaten Deli Serdang) Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Deli Serdang.

6

Bukti P-6

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.

Bukti P-7

Daftar Putusan Sidang Ajudikasi Komisi Informasi sebagai Pemohon Pemantau Keuangan Negara.

Bukti P-8

Salinan surat nomor: 03/KI-MDN/DS/PKN/VIII/2016 tertanggal 5 Agustus 2016 Perihal: Gugatan Sengketa Informasi Publik dari Iskandar, SH sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Bukti P-9

Salinan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2016 dari Iskandar SH sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara kepada Holmes Pane sebagai anggota PKN Wilayah Langkat untuk mengikuti sidang ajudikasi non litigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 66/KIP-SU/S/VIII/2016.

Bukti P-10

Salinan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2016 dari Iskandar SH sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara kepada Patar Sihotang, SH, MH sebagai Penasehat Pemantau Keuangan Negara untuk mengikuti sidang ajudikasi non litigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 66/KIP-SU/S/VIII/2016.

Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 28 November dan 20 Desember 2016, Kuasa Termohon menyampaikan keterangan: 1. Bahwa Termohon bingung dengan surat permohonan dan surat keberatan yang diajukan Pemohon, karena berkas-berkas ditandatangani Iskandar, SH selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, namun menggunakan kop surat State Finance Watch Pemantau Keuangan Negara. 2. Pemohon tidak melampirkan SK Kemenkumham tentang Pemantau Keuangan Negara, juga tidak ada fotokopi KTP Pemohon didalam surat permohonan informasi Pemohon. 3. Bahwa pernah terjadi kebakaran dikantor Termohon, sehingga ada beberapa berkas-berkas yang terbakar, salah satunya merupakan hal yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga Termohon tidak bisa memiliki dokumen tersebut lagi. 4. Bahwa ada informasi yang bisa diberikan dan ada informasi yang tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. Surat-surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

7

Bukti T-1

Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4281 tertanggal 2 November 2016 dari H. Ashari Tambunan sebagai Bupati Deli Serdang kepada Dra. Hj. Wastianna Harahap sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang, Drs. H. Misran Sihaloho, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang, H. Edwin Nasution, SH sebagai Kepala Bagian Hukum Setdakab. Deli Serdang untuk mewakili Pemberi Kuasa pada sidang ajudikasi nonlitigasi terkait Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 66/KIP-SU/S/VIII/2016 antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Tidak ada kesimpulan dari Pemohon Kesimpulan Termohon [3.2]

Tidak ada kesimpulan dari Termohon 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; 3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 8

ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara; [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a quo antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon; [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]; [4.6] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan bahwa tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon; [4.7]

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Agustus 2016 dengan Register Nomor: 66/KIP-SU/S/VIII/2016;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon; [4.10] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu : 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 9

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. Pemohon merupakan Badan Hukum yang anggaran dasar nya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia atas nama Pemantau Keuangan Negara. [4.11] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Iskandar, SH mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara. Namun SK Kemenkumham yang dilampirkan dalam kelengkapan administrasi Pemohon bukan atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara, tetapi atas nama Badan lain yaitu Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. [4.12] Menimbang bahwa dalam permohonan informasi dan Penyelesaian sengketa informasi, Pemohon menggunakan kop surat yang berbeda dengan kelengkapan dokumen yang disahkan oleh SK Kemenkumham, karena dalam surat permohonan informasi dan surat keberatan, Pemohon menggunakan kop surat atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara. Sedangkan dalam SK Kemenkumham tertera nama lain yaitu Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Kuasa Termohon tidak bisa membuktikan bahwa State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara adalah Badan Hukum yang sama dengan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. [4.13] Menimbang dalam AD/ART PKN dijelaskan bahwa semua surat- surat harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Faktanya, bahwa dalam surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon hanya ada tanda tangan Iskandar, SH selaku Ketua PKN tanpa ada tanda tangan Rahmad Hidayat selaku Sekretaris PKN. Majelis Komisioner sudah meminta kepada Kuasa Pemohon untuk membuat surat pernyataan dari Rahmad Hidayat selaku Sekretaris PKN, bahwa Rahmad Hidayat tidak keberatan ada surat-surat keluar yang hanya ditandatangani oleh Ketua tanpa Sekretaris. Namun Kuasa Pemohon yang hadir dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak mampu memenuhi permintaan dari Majelis Komisioner. [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.13], Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi a quo. 3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

10

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”; [4.17] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Bupati Kabupaten Deli Serdang; [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo. 4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [4.19] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 juncto Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013; [4.20] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa: 1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada PPID / Humas Kabupaten Deli Serdang tertanggal 9 Mei 2016. 2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 10 Juni 2016. 3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Agustus 2016. [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.20] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). 5. FAKTA PERSIDANGAN [5.1]

Berdasarkan fakta persidangan, Kuasa Pemohon berjanji akan memberikan surat keterangan dari Sekretaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yakni Rahmad Hidayat, yang menerangkan persetujuan atas surat-surat keluar hanya ditandatangani Iskandar, SH sebagai Ketua Umum. Kuasa Pemohon juga berjanji akan memberikan copy KTP Rahmad Hidayat dan menyerahkannya 11

kepada Majelis, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai Sekretaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. Namun, Kuasa Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menghadirkan Iskandar, SH sebagai Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Rahmad Hidayat sebagai Sekretaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara pada persidangan ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, Kuasa Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan fotokopi KTP Rahmad Hidayat sebagai Sekretaris. [5.2]

Berdasarkan fakta persidangan, Kuasa Pemohon mengakui surat-surat keluar seharusnya ditandatangani bersama-sama antara Iskandar, SH dan Rahmad Hidayat sebagai Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, sebagaimana pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam AD/ART Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 November 2015 ditandatangani Iskandar, SH (Ketua Umum) dan Rahmat Hidayat, SE (Sekretaris Umum). Dalam AD/ART tersebut dijelaskan, wewenang Sekretaris adalah: a. Mewakili ketua Pengurus dalam berurusan dengan pihak ketiga. b. Bersama Ketua Pengurus menandatangani surat-surat, baik yang bersifat internal maupun yang berhubungan dengan pihak ketiga (eksternal).

[5.3]

Berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa Kuasa Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan surat pernyataan tertulis atau surat keterangan tertulis bahwa Rahmad Hidayat sebagai Sekretaris mengetahui atau menyetujui bahwa Iskandar, SH sebagai Ketua telah memohon informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa Kuasa Pemohon tidak bisa memberikan keterangan dari instansi yang berwenang tentang keabsahan atau kebenaran salah satu dari tiga nama lembaga yang diwakili oleh Kuasa Pemohon. Hal ini dikarenakan Pemohon dalam memohon informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam fotokopi surat permohonan informasi dan surat keberatannya mencantumkan nama tiga kop surat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut diantaranya ada surat yang mengatasnamakan State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara, kemudian kop surat yang mengatasnamakan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan kop surat Pemantau Keuangan Negara. Pemohon tidak bisa meyakinkan/menjelaskan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tentang keabsahan salah satu dari tiga lembaga tersebut. [5.5] Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [5.1] sampai dengan [5.4], diketahui bahwa Legal Standing Pemohon atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tidak lengkap dan Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk melengkapi Legal Standing Pemohon atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. 12

6. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh berkesimpulan:

uraian

dan

fakta

hukum

di

atas,

Majelis

Komisioner

[6.1]

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo.

[6.2]

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.

[6.3]

Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.

[6.4]

Permohonan Pemohon sesuai batas penyelesaian sengketa informasi a quo.

[6.5]

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tidak lengkap.

waktu

pengajuan

permohonan

7. AMAR PUTUSAN Memutuskan [7.1]

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom, Ramdeswati Pohan, M.SP, dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

(H. M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

(H. M. Zaki Abdullah) Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si) 13

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Medan, 20 Desember 2016 Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si PEMBINA/IV-a NIP. 19620309 198102 2 001

14