PUTUSAN Nomor : 28/PTS/KIP-SU/VIII/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. IDENTITAS [1.1]
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 45/KIP-SU/S/V/2016 yang diajukan oleh:
Nama
: Haidir Siregar
Alamat
: Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap Nama
: Direktur Utama RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat
: Jalan Negara Km. 58 Sei Rampah
Yang diwakili oleh: Nama Jabatan Nama Jabatan
: Farhan Zamzany, SH : Kasubbag Kelembagaan dan Tata Laksana (Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Publik PPID Kabupaten Serdang Bedagai) : Tengku Ahmad Yantazir Ersyal, SE : Kasie Penyusunan Program
Selanjutnya disebut sebagai Termohon
[1.2]
Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.
1
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 45/KIPSU/S/V/2016. Kronologi [2.2]
Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat No: 1st/MI/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa: 1. Fotokopi salinan realisasi pengadaan bahan habis pakai untuk perlengkapan Medis Tahun Anggaran 2014 beserta dokumen pendukungnya. 2. Fotokopi rincian realisasi pengadaan Makan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi a quo, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis melalui surat Nomor: 707/RSU.SS/III/2016, Perihal: Tanggapan Permohonan Informasi tertanggal 31 Maret 2016; [2.4] Karena Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis Termohon, maka Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat No: 24/K/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai. [2.5] Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 18 April 2016 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [2.6] Bahwa sengketa informasi a quo, telah disidangkan tanggal 18 Juli 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. ,
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7]
Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban atas surat permohonan informasi publik.
Tujuan permohonan informasi Publik [2.8]
Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
2
Petitum [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah : 1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon. 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohonkan secara berkala. 3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Juli 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon menyampaikan keterangan bahwa: 1. Pemohon sudah menerima jawaban/tanggapan secara tertulis melalui surat Nomor: 707/RSU.SS/III/2016, Perihal: Tanggapan Permohonan Informasi tertanggal 31 Maret 2016. Pemohon tidak puas atas jawaban/tanggapan tersebut dengan alasan bahwa dalam isi surat tersebut menyatakan bahwa Informasi a quo tidak dapat diberikan oleh Badan Publik dengan alasan informasi tersebut berkaitan dengan rahasia jabatan. 2. Pemohon menyatakan profesi Pemohon sebagai wiraswata yang bergerak di bidang penjualan farpum. 3. Pemohon mengakui, dalam memohon informasi kepada Termohon terjadi kesalahan prosedur. Sebab surat keberatan yang diajukan kepada Termohon, menjadi salah tujuan atau sasaran. Surat keberatan Pemohon mengatakan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Padahal surat permohonan informasi ditujukan kepada PPID RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, bukan kepada PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
Surat-surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut: Bukti P-1
Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2
Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 10 Februari 2016.
Bukti P-3
Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 24 Februari 2016 .
3
Bukti P-4
Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 April 2016.
Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Juli 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Termohon menyampaikan keterangan bahwa: 1. Pemohon sudah mengirim jawaban/tanggapan secara tertulis melalui surat Nomor: 707/RSU.SS/III/2016. Surat tersebut menyatakan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 terdapat beberapa Pasal yang menyebabkan Termohon tidak bisa memberikan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon. Pasal 6 UU KIP menyatakan: (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. 2. Termohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon memohonkan informasi hanya bersifat teoritis. Termohon merasa permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak tegas, sehingga sulit memahami apa manfaat informasi ini bagi Pemohon.
Surat-surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut: Bukti T-1 Surat Kuasa Nomor: 309/RSUD.SS/VII/2016 dari dr. H. Helminur Iskandar Sinaga M.Kes sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai kepada Farhan Zamzany, SH sebagai Kasubbag Kelembagaan dan Tata Laksana (Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Publik PPID Kabupaten Serdang Bedagai) dan Tengku Ahmad Yantazir Ersyal, SE sebagai Kasie Penyusunan Program untuk menghadiri pertemuan sidang ajudikasi nonlitigasi terkait sengketa informasi publik dan mempunyai wewenang penuh serta dapat mengambil keputusan dalam sidang ajudikasi nonlitigasi dan Mediasi. ,
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1]
Tidak ada kesimpulan dari Pemohon.
Kesimpulan Termohon [3.2]
Tidak ada kesimpulan dari Termohon.
4
4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; 3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara; [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a quo antara Haidir Siregar sebagai Pemohon terhadap Direktur Utama RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Termohon; [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]. [4.6] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan Pemohon tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis dari surat permohonan informasi; [4.7] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 April 2016 dengan Register Nomor : 45/KIP-SU/S/V/2016; 5
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon; ,,,,,,,,,,,,,
[4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan: (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1223021010920006 atas nama Haidir Siregar. [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui: 1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1) 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2) 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3) 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4). [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi a quo. 3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini; [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik 6
adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. [4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Sulaiman Kabupaten Kabupaten Serdang Bedagai [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo. 4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 juncto Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013; [4.18] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik kepada Termohon dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6]. [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). 5. FAKTA PERSIDANGAN [5.1]
[5.2]
[5.3]
Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon terbukti melakukan kecurangan dan manipulasi dokumen. Yakni, memasukan dokumen palsu dalam berkas sengketa. Melampirkan salinan permohonan informasi yang berbeda dari aslinya. Surat pemohon yang disampaikan Pemohon kepada Termohon, berbeda dengan salinan yang dilampirkan dalam berkas sengketa. Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon berdalih perbedaan dokumen yang disampaikan Pemohon kepada Termohon dengan yang dilampirkan dalam berkas sengketa informasi, terjadi karena surat permohonan kepada Termohon tidak diantar langsung oleh Pemohon, melainkan oleh teman Pemohon bernama Muslim. Akibatnya saat mendaftarkan sengketa ke KIP Sumut, Pemohon tidak memiliki salinannya. Berdasarkan fakta persidangan terungkap, surat keberatan yang diajukan Pemohon salah sasaran. Karena permohonan informasi ditujukan kepada PPID RSUD Sultan Sulaiman, sedangkan surat keberatan ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serdang Bedagai. 7
[5.4]
Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.3], Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat Pemohon tidak teliti dalam memohon informasi dan mengajukan surat keberatan. Dengan demikian, Pemohon dapat dikategorikan sebagai Pemohon yang tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh.
Berdasarkan seluruh berkesimpulan:
uraian
6. KESIMPULAN dan fakta hukum di
atas,
Majelis
Komisioner
[6.1]
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo.
[6.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.
[6.3]
Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.
[6.4]
Permohonan Pemohon sesuai batas penyelesaian sengketa informasi a quo.
[6.5]
Pemohon dapat dianggap sebagai Pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak serius dalam memohon informasi.
[7.1]
waktu
pengajuan
permohonan
7. AMAR PUTUSAN Memutuskan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan S.Ag, M.I.Kom, Ramdeswati Pohan, M.SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis
(Drs. Mayjen Simanungkalit) Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Drs. Robinson Simbolon)
(H. M. Syahyan, S.Ag)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Ramdeswati Pohan, M. SP)
(H. M. Zaki Abdullah) 8
Panitera
(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M. Si) Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Medan, 24 Agustus 2016 Petugas Kepaniteraan
Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si PEMBINA/IV-a NIP. 19620309 198102 2 001
9
