2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. IDENTITAS

PUTUSAN Nomor : 05/PTS/KIP-SU/III/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. IDENTITAS [1.1]

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 115/KIP-SU/S/XII/2015 yang diajukan oleh :

Nama

: Drs. Ramli Puteh

Alamat

: Jalan Melur V Nomor: 08 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama : Musriadi, SH., M.Kn., M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Alamat : Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution P. Masyhur Medan Yang diwakili oleh: 1. Nama

: Aswin Tampubolon, SH., M.Hum

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa , Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan 2. Nama

: Haris Syahbana Pasaribu, SH

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Medan 3. Nama

: Rotua Noviyanti, SH

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan 4. Nama

: Sabirin, SH

Jabatan : Analisis Permasalahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan 5. Nama

: Robert Silalahi

Jabatan : Analisis Permasalahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan 6. Nama

: Husnen

Jabatan : Analisis Permasalahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan Selanjutnya disebut sebagai Termohon 1

[1.2]

Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Desember 2015, dengan registrasi sengketa nomor: 115/KIPSU/S/XII/2015. Kronologi [2.2]

1. 2. 3.

4.

5.

6.

Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon tertanggal 3 November 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 3 November 2015. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: Surat permohonan hak milik atas tanah dan surat permohonan pengukuran. Surat asal usul tanah (Alas Hak) Gambar ukur hasil pengukuran yang dibuat petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Medan yang ditandatangai oleh Pihak yang berwenang termasuk para Pemilik tanah batas. Risalah panitia pemeriksaan tanah A yang ditandatangai oleh Pejabat yang berwenang di Kantor Pertanahan Kota Medan dan Lurah Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Peta bidang tanah untuk lokasi lingkungan X Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 6170 tanggal 8 Desember 2010.

[2.3] Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 19 November 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 19 November 2015. [2.4]

Termohon menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan Pemohon tertanggal 10 Desember 2015.

[2.5] Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi, maka melalui surat tertanggal 11 Desember 2015 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.6]

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis dari Termohon atas surat permohonan informasi. 2

Tujuan permohonan informasi Publik [2.7] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah: 1. Untuk melihat apa dasar penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 6170 yang seluas 85 m2 termasuk Badan Jalan Melur V. 2. Untuk melihat apakah prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 6170. Petitum [2.8]

Adapun petitum Pemohon adalah Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada persidangan tanggal 13 Januari 2016, 27 Januari 2016 dan 16 Februari 2016, Pemohon menyampaikan keterangan melalui jawaban tertulis yang menyatakan bahwa: Latar belakang Pemohon meminta data tanah dan data proses Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 6170 adalah sebagai berikut: Pada tanggal 9 Juli 2001 Pemohon membeli tanah yang telah Bersertifikat Hak Milik atas tanah No. 1549 atas nama Drs. Eddy Siswanto, Ak. Pegawai Bank BNI 1946 Jakarta. Dalam sertifikat tersebut disebutkan batas tanah itu sebelah timur berbatas dengan Jalan Bunga Melur V sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tanggal 8 Juli 1997 pasal 3 yang menyebutkan pendaftaraan tanah bertujuan: a. Untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan diri sebagai pemegang hak yang bersangkutan. b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Berdasarkan pasal 3 di atas berarti tanah yang Pemohon beli telah mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum serta telah terdaftar dalam administrasi Pertanahan Kota Medan. Tetapi dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 6170 tanggal 8 Desember 2010 atas Badan Jalan Bunga Melur V yang menjadi batas tanah Sertifikat No. 1549 tanggal 20 Agustus 1998 yang mengakibatkan Jalan Bunga Melur V yang berada disebelah timur tanah yang Bersertifikat Hak Milik No. 1549 tersebut sekarang menjadi tidak ada lagi. Jalan Bunga Melur V tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 1060/648/2347/13.03/08 tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan adalah jalan terdaftar pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dengan lebar jalan 7 m2 dan ada rencana perluasan 3 m2 sehingga nantinya lebarnya menjadi 10 m2. 3

Dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 6170 yang sebahagian dari tanah tersebut merupakan Tanah Badan Bunga Melur V, maka timbul tanda tanya dimana kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap sebidang tanah yang telah didaftarkan dan ditertibkan Sertifikat No. 1549 tanggal 20 Agustus 1998 sebagai tanda bukti kepemilikannya? Disamping itu kalau dilihat dari tata cara proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat atas tanah dengan prosedurnya yang mengandung unsur pengawasan yang sangat ketat, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 6170 tidak akan bisa terjadi karena : 1. Untuk melakukan pendaftaran tanah, Pemohon harus mengisi formulir permohonan pengukuran terhadap tanah yang dimohon haknya dan mengisi formulir permohonan hak atas tanah yang disediakan oleh Kantor Pertanahan dengan melampirkan: - Surat-surat tanah sebagai alas hak - Fotocopy KTP - Khusus untuk permohonan pengukuran tanah harus dilampirkan juga surat pernyataan yang isinya antara lain mengenai persetujuan dari Pemilik tanah yang berbatasan dan sket lokasi tanah yang akan diukur. 2. Setelah formulir permohonan tersebut diisi dan diterima Petugas Kantor Pertanahan, Petugas Kantor Pertanahan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data antara yang tertera dalam formulir permohonan dengan data dari surat-surat yang dilampirkan.Tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 6170 tanggal 8 Desember 2010, sesuai dengan gambar situasi tanah yang dibuat oleh Notaris Erikson Napitupulu, SH tanggal 3 Juni 2008, letaknya di Desa Tanjung Sari Pasar III, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan tanah yang tertera dalam formulir permohonan, letaknya di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Karena perbedaan keterangan letak tanah tersebut Petugas Kantor Pertanahan Kota Medan seharusnya mengembalikan permohonan tersebut kepada Pemohon untuk disajikan data yang lebih lengkap. Tetapi ini tidak dilakukan. 3. Data sket tanah yang dilampirkan dalam formulir permohonan pengukuran, oleh Petugas Kantor Pertanahan harus dicek dengan peta bidang tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Begitu dicek akan diketahui bahwa sebahagian dari tanah yang dimohon pengukuran tersebut adalah Badan Jalan Bunga Melur V. Karena itu Petugas Kantor Pertanahan harus menolak permohonan pengukuran. Tetapi ini tidak dilakukan. 4. Faktanya, petugas ukur tidak melakukan pengecekan dengan peta bidang tanah yang ada, tetapi petugas ukur langsung melakukan pengukuran ke lokasi tanah. Setelah melakukan pengukuran petugas ukur membuat gambar ukur terhadap tanah tersebut. Gambar ukur atas tanah tersebut harus ditandatangani oleh para pihak termasuk Pemilik tanah batas. Kemudian gambar ukur atas tanah tersebut diplotkan dalam peta bidang tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Begitu diplot tidak ada tempat, karena sebagian besar dari tanah yang diukur tersebut adalah tanah Badan Jalan Bunga Melur V. Tetapi ini tidak dilakukan. 5. Kemudian setelah proses pengukuran selesai, sebelum diterbitkan SK pemberian hak atas tanah yang dimohon tersebut, Panitia Pemeriksaan Tanah A melakukan pemeriksaan atas tanah tersebut baik letak fisik, surat-surat asal usul tanah dan menganalisanya. Setelah tidak ada masalah menurut Panitia Pemeriksaan Tanah 4

A, maka Panitia Pemeriksaan Tanah A membuat risalah dan menandatanganinya secara bersama. 6. Dalam susunan Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut termasuk Lurah dimana tempat/lokasi tanah yang dimohon dalam hal ini Lurah Kelurahan Tanjung Sari. Terhadap risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut, Pemohon telah melakukan konfirmasi kepada mantan Lurah Tanjung Sari periode itu yaitu Drs. Laurentius, beliau mengatakan tidak pernah menandatangani risalah pemeriksaan tanah A untuk tanah tersebut. Jadi kalau dilaksanakan dengan prosedur di atas maka Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 6170 tidak akan bisa diterbitkan. Tetapi kenapa Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 6170 tersebut dapat diterbitkan pasti ada faktor x nya. Keyakinan Pemohon ada faktor x dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah No.6170 kini mencapai 90 %, setelah Pemohon menyurati beberapa kali Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk meminta data proses penerbitan sertifikat tersebut, tetapi ditolak dengan alasan tidak dapat diberikan karena rahasia. Padahal berdasarkan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah”. Kemudian menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam pasal : 104 ayat (1) Disebutkan pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. ayat (2) Disebutkan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 105 ayat (1) Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan menteri. ayat (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk. 106 ayat (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Pasal 107, cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah : a. b. c. d.

Kesalahan prosedur Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan Kesalahan subjek hak Kesalahan objek hak 5

e. f. g. h. i.

Kesalahan jenis hak Kesalahan perhitungan luas Terdapat tumpang tindih hak atas tanah Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Jadi walaupun Pemohon telah berkali-kali menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, tidak ada jawaban atau tindakan yang mengacu kepada peraturan di atas. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan melalui bawahannya secara lisan mengatakan bahwa kedua sertifikat tersebut adalah sah dan benar. Pernyataan seperti ini sebenarnya pernyataan konyol, karena jika kedua sertifikat tersebut diproses sesuai prosedur, maka tidak akan menimbulkan masalah seperti sekarang. Permasalahan yang timbul sekarang karena proses penerbitan sertifikat No. 6170 tanggal 8 Desember 2010 bukan dilakukan dengan prosedur yang lazim, tetapi prosedur yang melatarbelakangi faktor x. Jadi oleh karena itu Pemohon dari pihak yang dirugikan sangat perlu data yang Pemohon mohonkan pada Termohon.

Surat-surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut: Bukti P-1

Fotokopi KTP Pemohon.

Bukti P-2

Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 03 November 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 03 November 2015.

Bukti P-3

Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 19 November 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 19 November 2015.

Bukti P-4

Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 Desember 2015.

Bukti P-5

Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1549 tertanggal 9 Juli 2001 atas nama Drs. Eddy Siswanto, Ak yang sudah beralih kepemilikan sertifikat hak milik tersebut kepada Drs. Ramli Puteh.

Bukti P-6

Salinan jawaban tertulis Pemohon tertanggal 27 Januari 2016 kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera yang isinya mengenai “Latar Belakang Pemohon meminta data tanah dan data proses sertifikasi hak milik atas tanah Nomor: 6170”.

6

Keterangan Termohon [2.11] 1. 2.

3.

4.

1)

2)

3)

4)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 13 Januari 2016 Termohon menyampaikan keterangan bahwa: Termohon telah menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan Pemohon tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon kepada Termohon, Termohon telah menindaklanjuti dengan mengadakan Mediasi sebanyak dua kali di Kantor Pertanahan Kota Medan. Bahwa terkait keinginan Pemohon untuk melihat Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 6170, Termohon sudah memperlihatkannya kepada Pemohon. Namun Termohon berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menurut Termohon pada dasarnya yang berhak untuk mendapatkan warkah adalah instansi yang memerlukan dalam hal pelaksanaan tugas yang bersangkutan misalnya Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan. Selain itu, menurut Termohon yang berhak mendapatkan warkah adalah Pemegang Hak yang bersangkutan berdasarkan izin Kepala Kantor Wilayah Pertanahan. Oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon hanya berhak untuk melihat Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 6170 saja, tanpa bisa mendapatkan salinan sertifikat hak milik tersebut. Menurut Termohon, Termohon tidak dapat memberikan permohonan informasi Pemohon dengan alasan hukum berdasarkan Pasal 192 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa: Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai Kantor Pertanahan setempat sebagai penanggung-jawab. Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan. Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

Surat-surat Termohon [2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

,

7

Bukti T-1

Bukti T-2

Salinan surat jawaban/tanggapan tertulis Nomor: 1585/12-71300/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Perihal: Penyampaian Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi dari Musriadi, SH., M.Kn., M.Hum sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan kepada Drs Ramli Puteh . Salinan surat tugas Nomor: 16/St-12.71/I/2015 tertanggal 11 Januari 2016 dari Musriadi, SH., M.Kn., MHum sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan kepada: 1. Aswin Tampubolon, SH., M.Hum sebagai Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan. 2. Haris Syahbana Pasaribu, SH sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Medan. 3. Rotua Noviyanti, SH sebagai Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan. 4. Sabirin, SH sebagai Analisis Permasalahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan. 5. Robert Silalahi sebagai Analisis Permasalahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan. 6. Husnen sebagai Analisis Permasalahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1]

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada persidangan tanggal 13 Januari 2016, 27 Januari 2016 dan 16 Februari 2016, Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon sebagai pihak yang dirugikan merasa sangat perlu mendapatkan data permohonan informasi a quo yang Pemohon mohonkan kepada Termohon tersebut guna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Pemohon.

Kesimpulan Termohon [3.2]

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada persidangan tanggal 13 Januari 2016 Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa, Termohon tidak dapat memberikan permohonan informasi kepada Pemohon dengan alasan bahwa yang berhak mendapatkan warkah adalah instansi yang memerlukan dan Pemegang hak yang bersangkutan dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan.

8

4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; 3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara; [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara; [4.5] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan yang diberikan oleh Termohon, sehingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi informasi Provinsi Sumatera Utara; [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon ,,,,,,,,,,,

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat 9

(2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon; [4.8] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan: (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271213012530001 atas nama Ramli Puteh; [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui: 1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1). 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2). 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3). 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4). [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi a quo. 3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini; [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Medan, Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU KIP unsur ““Badan Publik yang mempuyai tugas berkaitan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 10

sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”, telah terpenuhi sehingga Termohon merupakan badan Publik dalam sengketa informasi a quo, di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara; [4.13] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kantor Pertanahan Kota Medan yang salah satu fungsinya adalah melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan dan juga melakukan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan; ,,,,,,,,,,,

[4.14]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] sampai dengan paragraf [4.13], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [4.15] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 juncto Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013; [4.16] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa: 1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 03 November 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 03 November 2015. 2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 19 November 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 19 November 2015. 3. Termohon menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan Pemohon tertanggal 10 Desember 2015. 4. Karena Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi, maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Sumatera Utara pada tanggal 11 Desember 2015. [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). 5. FAKTA HUKUM [5.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). 11

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan pada Keterangan Pemohon, Pemohon ingin melihat apa dasar penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 6170 yang seluas 85 m2 termasuk Badan Jalan Melur V dan ingin melihat bagaimana prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 6170. Oleh karena itu, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat Pemohon berhak melihat dan mengetahui informasi a quo tersebut. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c UU KIP menyebutkan bahwa: “(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik. c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; [5.3] Berdasarkan fakta hukum, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Badan Publik yang melakukan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan bisa menyelesaikan sengketa pertanahan dan memberikan kepastian hukum dalam masalah pertanahan. Oleh karena itu, Termohon wajib menyediakan perangkat hukum tertulis yang jelas, lengkap dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan perangkat hukum yang tertulis, jelas dan lengkap maka dapat menjawab permohonan informasi a quo Pemohon. Badan Publik wajib menyediakan permohonan informasi a quo di bawah kewenangannya. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU KIP menyebutkan bahwa: “(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan”. [5.4]

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat alasan Termohon tidak bisa memberikan permohonan informasi a quo Pemohon, dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Majelis Komisioner berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, berlaku asas Peraturan Perundang-Undangan Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah (sesuai asas hierarki). Oleh karena itu Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lex Superior) kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri 12

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah (Legi Inferiori), sehingga peraturan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan penerapan kepentingannya daripada peraturan yang lebih rendah. [5.5] Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyarankan kepada Termohon, apabila Termohon tidak bisa memberikan permohonan informasi a quo Pemohon, maka Termohon membuat uji konsekuensi dengan membuat alasan-alasan hukum yang kuat yang menjadi dasar penolakan Termohon untuk memberikan permohonan informasi a quo Pemohon. Namun, Termohon sama sekali tidak memberikan hasil uji konsekuensi tersebut kepada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sampai sengketa informasi a quo berakhir dan selesai dengan sebuah putusan ajudikasi nonlitigasi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan seharusnya Termohon memberikan hasil uji konsekuensi kepada Komisi informasi Provinsi Sumatera Utara dan dapat membuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, alasan dan argumen hukum yang kuat bahwa informasi a quo yang dimohonkan Pemohon tidak bisa diberikan. Uji konsekuensi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi a quo termasuk informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Adapun dasar hukum tentang uji konsekuensi yang diatur dalam UU KIP adalah sebagai berikut: Pasal 19 UU KIP yang menyebutkan bahwa: “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”. [5.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyatakan bahwa “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID”. Oleh karena itu, Pemohon yang merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan yang diberikan Termohon, berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [5.7]

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa: “(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

13

[5.8] Pasal 11 UU KIP junto Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik. [5.9] Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik. [5.10] Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik. [5.11] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.10] Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon sesuai dengan prosedur pemohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERKI PPSIP dan PERKI SLIP.

6. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh berkesimpulan:

uraian

dan

fakta

hukum

di

atas,

Majelis

Komisioner

[6.1]

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo.

[6.2]

Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi a quo.

[6.3]

Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.

[6.4]

Permohonan Pemohon sesuai batas penyelesaian sengketa informasi a quo.

[6.5]

Berdasarkan fakta hukum, permohonan informasi publik Pemohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

waktu

pengajuan

permohonan

7. AMAR PUTUSAN Memutuskan [7.1]

Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008.

[7.2]

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[7.3]

Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

14

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Syahyan, S.Ag selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon. Ketua Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

(Drs. Robinson Simbolon) Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si) Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Medan, 11 Maret 2016 Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si PEMBINA/IV-a NIP. 19620309 198102 2 001

15