2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. IDENTITAS

PUTUSAN Nomor: 44/PTS/KIP-SU/XII/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. IDENTITAS [1.1]

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 35/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh:

Nama

: Andi Khoirul Harahap

Alamat

: Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Desa Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu

Nama Alamat

: Ahmad Tarmizi : Gg. Sepakat Lingkungan Perdamean Desa Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Terhadap Nama

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara

Alamat

: Jl. Putri Hijau No. 4 Medan

Yang diwakili oleh: Nama Jabatan

: Mohamad Yunus Affan, SH, MH : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Nama Jabatan

: Juraini Sulaiman, SH, M.Hum : Kepala Bidang Pelayanan Hukum

Nama Jabatan

: Jawasmer, SH, M.Kn : Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU dan HKI

Nama Jabatan

: Dartimnov M. T. Harahap, SH : Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum

Berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 26 April 2016 untuk mewakili Ajub Suratman, Bc.IP, S.Pd, M.Si (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara) sebagai Pemberi Kuasa dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 35/KIP-SU/S/IV/2016 terhadap Andi Khoirul Harahap dan Ahmad Tarmizi pada sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai Termohon 1

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon; Telah mendengar keterangan Para Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon. 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 April 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 35/KIP-SU/S/IV/2016. Kronologi [2.2]

Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi tanggal 29 Februari 2016 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 29 Februari, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara u.p Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon adalah: 1. Rekapitulasi daftar Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, beserta alamat lengkap berdasarkan data yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. 2. Daftar alamat dan nama Kantor yang diberikan izin untuk menerima pendaftaran jaminan Fidusia, untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu dari Tahun 2013 s/d Tahun 2016. 3. Rekapitulasi jaminan Fidusia beserta benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dan alamat lengkap yang dimohonkan, pendaftaran jaminan Fidusianya yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari Tahun 2013 s/d Tahun 2016, disesuaikan dengan Perusahaan Pembiayaan. 4. Rekapitulasi daftar pembayaran biaya pendaftaran jaminan Fidusia untuk setiap permohonan pendaftaran jaminan Fidusia dari Tahun 2013 s/d Tahun 2016, disesuaikan berdasarkan Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan permohonan, yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 5. Rekapitulasi daftar Sertifikat jaminan Fidusia yang sudah diterbitkan yang terdaftar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, dari Tahun 2013 s/d Tahun 2016 disesuaikan berdasarkan Perusahaan Pembiayaan. 6. Rekapitulasi harga atau nilai benda yang dimohonkan Pendaftaran jaminan Fidusianya disesuaikan dengan nama Perusahaan Pembiayaan, yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari Tahun 2013 s/d Tahun 2016.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi a quo sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan, maka Para Pemohon mengajukan keberatan tanggal 17 Maret 2016 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia, tertanggal 17 maret 2016 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. 2

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi a quo sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon telah memberikan jawaban/tanggapan melalui surat Nomor: W2.UM.01.01-4197 tertanggal 30 Maret 2016. [2.5] Karena Para Pemohon merasa tidak puas atas surat jawaban/tanggapan secara tertulis terhadap surat keberatan yang diberikan Termohon, maka melalui surat tertanggal 12 April 2016, Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [2.6] Bahwa sengketa informasi a quo, telah disidangkan pada: a. Persidangan Pertama tanggal 28 April 2016, Para Pemohon dan Termohon Hadir. b. Persidangan Kedua tanggal 23 Juni 2016, Para Pemohon dan Termohon Hadir. c. Persidangan Ketiga tanggal 9 Agustus 2016, Hanya Pemohon atas nama Andi Khoirul Harahap hadir, Pemohon atas nama Ahmad Tarmizi Tidak Hadir serta Termohon Tidak Hadir. ,

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena tidak puas terhadap tanggapan/jawaban atas surat keberatan yang diberikan oleh Termohon. Tujuan permohonan informasi Publik [2.8] Para Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik antara lain: 1. Untuk disimpan, dimiliki dan dipelajari. 2. Untuk mengetahui jumlah Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar dan jumlah jaminan Fidusia yang terdaftar, beserta jumlah Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdaftar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu dari Tahun 2013 s/d Tahun 2016. 3. Untuk mengetahui jumlah seluruh jumlah pendaftaran jaminan Fidusia dan besaran nilai penjaminannya dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 4. Untuk mengetahui tempat pendaftaran yang menerima pendaftaran jaminan Fidusia untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu. 5. Untuk mengetahui jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pelayanan jasa hukum pendaftaran Jaminan Fidusia dari daerah Labuhanbatu. 6. Dipergunakan untuk menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum, apabila setelah informasi dipelajari berindikasi adanya perbuatan melanggar hukum. Petitum [2.9]

Adapun petitum Para Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon. 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan. 3

3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti Keterangan Para Pemohon [2.10] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 28 April 2016, 23 Juni 2016 dan 9 Agustus 2016, Para Pemohon menyampaikan keterangan: 1. Bahwa Para Pemohon sudah menerima surat jawaban secara tertulis atas surat Keberatan dari Termohon. Surat jawaban tersebut, menyatakan bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2013 sampai sekarang ini pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, Termohon tidak bisa memberikan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1 dan 2. 2. Bahwa sesuai dengan data yang diperoleh oleh Para Pemohon, masih ada beberapa data mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Termohon pada tahun 2013, karena Termohon melalui jawabannya telah memberikan data yang sifatnya global (terlampir) pada surat jawaban tertulis atas surat keberatan yang diberikan oleh Termohon. 3. Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Maka seharusnya ada kewajiban dari perusahaan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Menurut pemahaman Para Pemohon, karena apabila dalam salah satu contoh perusahaan pembiayaan (leasing) sepeda motor yang sudah melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan diberikan kebebasan dalam hal melakukan penarikan sepeda motor apabila terjadi wanprestasi, karena sudah ada perjanjian pengikatan diantara kedua belah pihak. 4. Bahwa Para Pemohon sudah mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Termohon. Para Pemohon juga sudah menerima jawaban secara tertulis atas surat keberatan yang dikirimkan oleh Termohon melalui surat secara tertulis Nomor: W2. UM.01.01-4197 tertanggal 30 Maret 2016. 5. Bahwa walaupun Termohon menyatakan sejak Bulan Maret Tahun 2013, tidak ada lagi pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, namun Para Pemohon memiliki data bahwa pendaftaran jaminan fidusia masih dilakukan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara.

4

Surat-surat Para Pemohon [2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut: Bukti P-1

Fotokopi KTP Para Pemohon.

Bukti P-2

Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara u.p Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tertanggal 29 Februari 2016. Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara tertanggal 17 Maret 2016.

Bukti P-3

Bukti P-4

Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 April 2016.

Bukti P-5

Salinan surat nomor: W2.UM.01.01-4197 tertanggal 30 Maret 2016 dari Termohon yang ditujukan kepada Para Pemohon, beserta lampirannya.

Bukti P-6

Surat Nomor: W2. U13 2862 HT. 04.10./IV/2016 tertanggal 20 April 2016 Perihal: Permohonan Bantuan Informasi terkait Eksekusi Objek Fidusia dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Tim Investigasi Aliansi Penyelamat Indonesia (API).

Bukti P-7

Surat Nomor: B/2831/IV/2016 tertanggal 5 April 2016 Perihal: Mengirimkan data Permohonan Pengamanan Eksekusi Jaminan fidusia beserta Objek Jaminan Fidusia ke Polres Labuhanbatu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhanbatu kepada Andi Khoirul Harahap.

Bukti P-8

Surat Perihal: Tanggapan atas keterangan dan penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara dalam Sidang Sengketa Informasi Terkait Fidusia Nomor Sengketa: 35/KIP-SU/S/IV/2016, tertanggal 11 Juli 2016 beserta lampirannya.

Bukti P-9

Fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor: W2.00159903.AH.05.01 Tahun 2014.

Bukti P-10


Bukti P-11


Bukti P-12


Bukti P-13

Fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor: W2.188892.AH.05.01 Tahun 2013. 5

Bukti P-14


Bukti P-15


Bukti P-16


Bukti P-17


Bukti P-18


Bukti P-19


Bukti P-20


Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 28 April 2016, Kuasa Termohon menyampaikan keterangan: 1. Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang memiliki tugas dalam hal pelantikan notaris, kegitan-kegiatan yang dilakukan oleh Notaris, misalnya tindakan dalam hal pendaftaran Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi dan masalah lain yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pendaftaran fidusia dilaksanakan di tempat dimana objek fidusia itu berada. 3. Bahwa mengenai tanda tangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia, tanda tangan tersebut memang merupakan spesimen tanda tangan elektronik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, yang terdapat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi begitu notaris selaku Kuasa orang perorangan atau Badan Hukum melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka secara otomatis notaris melakukan print-out dokumen-dokumen secara sendiri yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia. Tanda tangan elektronik yang terdapat di dalam sertifikat jaminan fidusia itu memang benar merupakan tanda tangan yang sah dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan bahwa pendaftaran jaminan fidusia harus dilaksanakan di tempat dimana objek fidusia itu berada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia. 4. Bahwa tidak ada suatu kewajiban dari perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan diri selaku perusahaan penerimaan pembayaran, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera. Menurut Kuasa Termohon, yang didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 6

Provinsi Sumatera Utara pada Bidang Pelayanan AHU diantaranya adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan untuk mendapatkan status sebagai sebuah Badan Hukum. 5. Bahwa sebelum tahun 2013, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan masih secara manual, namun dengan adanya upaya percepatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, dalam hal meningkatkan pelayanan terhadap publik dalam akses memberikan penyelesaian pembuatan sertifikat jaminan fidusia, maka pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektonik langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dibenarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 6. Bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1 dan 2, informasi tersebut tidak bisa diberikan Termohon, karena informasi tersebut bukan lagi menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2013. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor: 09 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, bahwa pendaftaran jaminan fidusia sejak tahun 2013 sudah dilakukan secara elektronik langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan bukan lagi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2013 pun sudah tidak bisa lagi mengakses informasi tentang masalah pendaftaran jaminan fidusia. 7. Bahwa yang bisa melakukan permohonan secara langsung untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah setiap orang ataupun Badan Hukum, dengan syarat harus ada suatu akta notaris yang dibuat oleh Notaris sebagai Kuasa dari orang perorangan atau Badan Hukum tersebut. 8. Bahwa Termohon sudah memberikan jawaban secara tertulis atas surat keberatan Para Pemohon dengan mengirimkan surat Nomor: W2. UM.01.01-4197 tertanggal 30 Maret 2016 yang diberikan kepada Para Pemohon. 9. Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. 10. Bahwa sekarang ini, tidak ada peraturan apapun yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan itu harus melakukan pendaftaran diri selaku perusahaan penerimaan pembiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara.

7

11. Bahwa apabila Para Pemohon ingin mengetahui secara jelas tentang keseluruhan informasi yang dimohonkan maka dapat menghubungi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Jakarta Selatan. 12. Bahwa Kuasa Termohon ingin menanyakan secara jelas apa sebenarnya tujuan Para Pemohon dalam memohonkan informasi kepada Termohon, agar apabila informasi sudah diberikan kepada Para pemohon, informasi tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan yang diatur di dalam UndangUndang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 13. Bahwa pengikatan jaminan fidusia antara orang perorangan dengan perusahaan pembiayaan dilaksanakan atas dasar kepercayaan. Jadi penerima jaminan fidusia adalah orang perorangan. Kemudian pengikatan jaminan fidusia antara dua pihak dilakukan dihadapan notaris. Sehingga itu adalah kepentingan pribadi orangperorangan tersebut. Jadi mengenai sengketa informasi a quo ini, Kuasa Termohon juga tidak bisa memberikan data secara serta merta kepada Para Pemohon mengenai pendaftaran jaminan fidusia dari orang perorangan. Hal ini dikarenakan sertifikat jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris. Hal itu juga harus dirahasiakan karena merupakan pembiayaan/hutang seseorang, kecuali timbul sengketa terhadap penjaminan itu mungkin Termohon akan melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian atas hal itu. 14. Bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] sebagaimana yang telah diberikan kepada Para Pemohon point 3, 4, 5 dan 6, Termohon hanya dapat memberikan data secara global (terlampir) kepada Para Pemohon.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 23 Juni 2016, Kuasa Termohon menyampaikan keterangan: Bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1 dan 2 bukan kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 3, 4, 5 dan 6, Kuasa Termohon hanya bisa memberikan data secara global dan Para Pemohon pun bisa melakukan pengaksesan mengenai data tersebut dalam website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada bagian Bidang Pelayanan AHU. Bahwa pendaftaran perusahaan pembiayaan bukan merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Bahwa pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, karena merupakan tanggung jawab dari Notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online, kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bahwa apabila Para Pemohon menginginkan sertifikat jaminan fidusia, maka dapat dimintakan kepada Notaris yang melakukan pendaftaran secara online kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bahwa fidusia adalah suatu jaminan atas dasar kepercayaan dimana barang yang dijaminkan tetap dikuasi oleh si Pemilik barang. Jadi hanya bukti kepemilikan barang saja diberikan kepada Kreditur. Tujuan fidusia adalah untuk membantu 8

perekonomian khususnya untuk membantu tingkat perekonomian bagi Usaha Kecil Menengah. 7. Bahwa sampai saat ini sertifikat jaminan fidusia masih ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. 8. Bahwa Sejak Bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan saat sekarang, pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi didaftarkan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Surat-surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut: Bukti T-1

Surat jawaban atas surat keberatan dengan Nomor: W2. UM.01.01-4197 tertanggal 30 Maret 2016 dari Termohon yang diberikan kepada Para Pemohon.

Bukti T-2

Surat Perintah Nomor: W2.UM.01.01-4866 tertanggal 25 April 2016 dari Edi Lauder Lbn. Gaol sebagai Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara kepada Juraini Sulaiman, SH., M.Hum., Jawasmer, SH., M.Kn., Dartimnov M.T Harahap, SH., dan Irfan Syahputra Nasution untuk membentuk tim yang akan melakukan telaahan, penghimpunan /penyajian data dan pendampingan sehubungan dengan adanya Laporan Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Andi Khoirul Harahap dan Ahmad Tarmizi dalam sengketa informasi publik Register Nomor : 35/KIP-SU/S/IV/2016.

Bukti T-3

Surat Kuasa Substitusi tertanggal 26 April 2016 dari Ajub Suratman, Bc.IP.,S.Pd.,M.Si., sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa kepada Mohamad Yunus Affan, SH., MH (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Juraini Sulaiman, SH., M.Hum., (Kepala Bidang Pelayanan Hukum), Jawasmer, SH., M.Kn., (Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU dan HKI) dan Dartimnov M.T Harahap, SH., (Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum) yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai Termohon dalam Sengketa Informasi Publik dengan nomor register sengketa: 35/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh Andi Khoirul Harahap dan Ahmad Tarmizi.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Para Pemohon [3.1] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 28 April 2016, 23 Juni 2016 dan dan 9 Agustus 2016 Para Pemohon belum menyampaikan kesimpulan apapun. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 April 2016 dan 23 Juni 2016, Termohon menyampaikan kesimpulan: 9

1. Bahwa pendaftaran perusahaan pembiayaan tidak merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI oleh karena itu data tersebut tidak ada. 2. Bahwa setiap orang atau badan hukum dapat mendaftarkan Jaminan fidusia tanpa harus diberikan ijin oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, Termohon tidak dapat mendata siapa saja dan badan hukum mana saja yang telah mendaftarkan jaminan fidusia. 3. Untuk permohonan informasi poin 3, 4, 5 dan 6, Termohon hanya dapat memberikan data secara global. 4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; 3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara; [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a quo antara Andi Khoirul Harahap dan Ahmad Tarmizi sebagai Para Pemohon terhadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon;

10

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]; [4.6] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan bahwa Para Pemohon merasa tidak puas atas jawaban/tanggapan Termohon secara tertulis atas surat keberatan; [4.7]

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 April 2016 dengan Register Nomor: 35/KIP-SU/S/IV/2016;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

,,,,,,,,,,,,,

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon; [4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan: (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1210021902780009 atas nama Andi Khoirul Harahap dan NIK: 1222042303720004 atas nama Ahmad Tarmizi; [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui: 1. Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1) 2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2) 3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)

11

4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P4). [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi a quo. 3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini; [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”; [4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara; [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo. ,

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Para Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 juncto Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013; [4.18] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa: 1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 29 Februari 2016. 2. Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 17 Maret 2016.

12

3. Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 April 2016. [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). 5. FAKTA PERSIDANGAN [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti dari Para Pemohon dan Termohon, maka untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], point 1 dan 2, diakui bukan merupakan kewenangan Termohon dan/atau tidak dalam penguasaan Termohon. Berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan saat ini, pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, untuk pendaftaran jaminan fidusia telah diubah menjadi sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online, yang dimohonkan oleh Notaris kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dikarenakan pendaftaran perusahaan pembiayaan tidak merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara kecuali hanya objek jaminan fidusia saja. Hal ini dibenarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1 dan 2 tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon, maka tidak ada kewajiban dari Termohon untuk memberikan informasi a quo kepada Para Pemohon. Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

13

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti dari Para Pemohon dan Termohon, maka untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], sebagaimana yang telah diberikan kepada Para Pemohon point 3, 4, 5 dan 6, Termohon dapat memberikan data secara global. Para Pemohon juga dapat melakukan pengaksesan informasi tersebut dalam website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan dan HAM Republik Indonesia. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. [5.3] Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [5.1] sampai dengan [5.2], diketahui bahwa informasi a quo yang dimohonkan Para Pemohon dimiliki dan dikuasai sebagian oleh Termohon. 6. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo. [6.2]

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.

[6.3]

Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.

[6.4]

Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.

[6.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa informasi a quo yang dimohonkan Para Pemohon dimiliki dan dikuasai sebagian oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] hanya terbatas untuk point 3, 4, 5 dan 6. 7. AMAR PUTUSAN Memutuskan [7.1]

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.

[7.2]

Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Para Pemohon, sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] hanya untuk point 3, 4, 5 dan 6 secara global dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

,,,,

14

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP selaku Ketua merangkap Anggota, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

(H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom) Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si) Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Medan, 06 Desember 2016 Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si Pembina/IV-a NIP. 19620309 198102 2 001

15

2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. IDENTITAS

Recommend Documents