PUTUSAN Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS /2016
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 001/I/KI-Kepri-PS /2016 yang diajukan oleh:
Nama
: DPP Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH)
Alamat
: Jalan Jatinegara Barat No. 181-A Kel. Balimester Kec. Jatinegara Jakarta 13310
Untuk selanjutnya disebut sebagai ............................................................... Pemohon Dalam persidangan diwakili oleh: 1. Agus Riyanto, SH, jabatan
Sekretaris AMPUH, berdasarkan
Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00613.60.10.2014 Tentang Pengesahan dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan AMPUH, serta Keputusan DPP Aliansi Pemerhati Lingkungan Hidup Nomor: AMPUH-055.SKDPP.0413 Tentang Struktur Dewan Pimpinan Pusat Jakarta. 2. Budiman Sitompul, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang AMPUH Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Jabatan Ketua Umum AMPUH Rolas Budiman Sitanjak, SH., MH Terhadap Nama
:
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
Alama
:
Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Batam Center Pulau Batam
Untuk selanjutnya disebut sebagai....................................................................Termohon
Dalam persidangan diwakili oleh: 1. Drs. Sulasmono, Jabatan Kasubdit Humas 2. Azwar, SH, Jabatan Kabag Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum 3. Santo Prastowo, SH, Jabatan Staf Bagian Hukum dan Organisasi 4. Lusy Novita Jabatan Kepala Seksi Limbah B3
1
5. Vitria Kusuma Ningrum, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Berdasarkan surat perintah Nomor 25/KA/2/2016 tertanggal 4 Pebruari 2016 yang di tandatangani
oleh
Mustofa
Widjaja
Kepala
Badan
Pengusahaan
Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam..
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa dan membaca bukti-bukti Termohon;
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 30 Desember 2015 dengan registrasi Sengketa Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2016;
Kronologi
[2.2] Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi kepada Dinas Air dan Air Limbah BP. Batam Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2015; Adapun informasi yang diminta Pemohon adalah : Informasi secara tertulis siapakah yang bertanggungjawab atas kepemilikan limbah B3 jenis karbit yang kami maksud dalam surat permohonan Nomor : 115/AMPUH/SKSP/IX/2015 yang masih berada di dalam KPLI Kabil Kota Batam.
[2.3] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Dinas Air dan Air Limbah BP. Batam yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2015.
[2.4] Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tato Wahju Hardjanto mengirim surat kepada Pemohon dengan nomor surat : B/5852/A4.3/11/2015 pada tanggal 16 Nopember 2015, yang diterima Pemohon pada tanggal 19 November 2015. Salinan surat Nomor B/5852/A4.3/11/2015 tersebut diserahkan dalam persidangan.
2
[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 30 Desember 2015.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.6] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik atas perkara a quo sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan limbah di Kota Batam.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena Termohon tidak memberikan jawaban sebagaimana permohonan Pemohon
yang
dimohonkan. Petitum [2.8]
Pemohon meminta Komisi Informasi untuk menyelesaikan
permohonan sengketa
informasi a quo.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 5,18 dan 24 Februari 2016, Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut: 1.
Bahwa sebelum menyerahkan surat permohonan informasi, Pemohon menanyakan kepada salah seorang pegawai BP Batam terkait pejabat yang menangani pengelolaan air dan limbah.
2.
Bahwa Pemohon mendapat informasi dari pegawai di Kantor BP. Batam bahwa surat ditujukan kepada Dinas Air dan Limbah.
3.
Bahwa surat diterima oleh staf Kantor Pengelolaa Air dan Limbah BP. Batam.
4.
Bahwa sebelum mengajukan surat permohonan informasi, Pemohon tidak mengetahui kalau BP. Batam sudah mempunyai PPID.
5.
Bahwa surat diterima oleh saudara Endang dan penerima surat langsung memberikan cap dan tandatangan.
6.
Bahwa Pemohon menerima surat jawaban dari Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP. Batam pada tanggal 19 November 2015.
3
Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti P-1
Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00613.60.10.2014 dan lampirannya
Bukti P-2
Surat kuasa khusus Budiman Sitompul tertanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Rolas Budiman Sitanjak, SH., MH Ketua AMPUH
Bukti P-3
Salinan surat Permohonan Informasi kepada PPID berikut tanda terimanya.
Bukti P-4
Salinan surat Keberatan kepada Atasan PPID berikut tanda terimanya.
Bukti P-5
Salinan Surat Jawaban Permohonan Informasi, Surat Keberatan dan tanda terima dari Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP. Batam
Bukti P-6
Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
Keterangan Termohon
[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5,18 dan 24 Februari 2016, Termohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut: 1. Bahwa Permohonan informasi di BP. Batam dilaksanakan dengan sistem 1 (satu) pintu yakni melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) BP. Batam. 2. Bahwa untuk memperoleh informasi publik di BP. Batam harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. 3. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi dengan cara menyalahi prosedur, dan menyarankan kepada Pemohon untuk dilakukan pengajuan permohonan ulang ke PPID BP Batam. 4. Bahwa sesuai struktur organisasi, BP. Batam tidak memiliki nomenklatur Dinas Air dan Air Limbah BP. Batam. Namun struktur organisasi yang ada yakni Kantor Pengelolaan Air dan Limbah. 5. Bahwa kesalahan nomenklatur surat Pemohon dimaklumi dan surat tersebut diperlakukan sebagai surat biasa bukan surat permohonan informasi publik.
4
6. Bahwa permohonan informasi Pemohon tidak sesuai dengan tata cara atau mekanisme memperoleh informasi publik, Termohon tidak bersedia memberikan keterangan yang terkait dengan materi permohonan informasi publik. 7. Bahwa Termohon kenal dengan saudara Endang sebagai staf di Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP. Batam. 8. Bahwa sosialisasi tentang PPID pernah dilakukan di internal BP. Batam yang diikuti pejabat Eselon II. 9. Bahwa di BP. Batam tidak mempunyai PPID Pembantu. 10. Bahwa SOP surat di BP. Batam diterima di bagian Tata Usaha terus dilampirkan lembar disposisi untuk kemudian dilanjutkan ke pejabat Eselon II. 11. Bahwa Pemohon informasi publik bisa mengetahui tata cara memperoleh informasi publik melalui Website BP. Batam dan papan informasi di PPID BP Batam.
[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2016 Termohon memberikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :
1. PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK
TIDAK
DILAKUKAN BERDASARKAN
KETENTUAN YANG BERLAKU SEBAGAIMANA YANG DIATUR DI DALAM PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Bahwa adapun permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana yang telah diamanahkan pada pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Bahwa sudah sepantasnya Pemohon mengetahui tentang tata cara dalam mengajukan permohonan informasi publik kepada Badan Publik adalah melalui Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID), hal ini juga telah di atur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Bahwa Termohon selaku Badan Publik juga telah menginformasikan struktur organisasi yang ada serta alur informasi publik melalui PPID sebagaimana tercantum di dalam website resmi Termohon. Sehingga sudah sepantasnya Pemohon tidak melakukan kesalahan dalam penulisan nama serta alur permohonan informasi publik.
2. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON TIDAK JELAS
Bahwa di dalam surat Pemohon Nomor 115/AMPUH/SK-SP/IX/2015 adalah tidak jelas dikarenakan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
5
Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik juga telah menyebutkan : Pasal 22 “Seluruh informasi publik yang berada pada badan publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik” Pasal 23 (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon : a. mengisi formulis permohonan, dan b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan. (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat: a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik diregistrasi: b. Nama: c. Alamat: d. Pekerjaan: e. Nomor telepon/e-mail: f. Rincian Informasi yang dibutuhkan: g. Tujuan Penggunaan Informasi: h. Cara Memperoleh Informasi, dan i. Cara mendapatkan salinan informasi. Bahwa dengan tidak dipenuhinya tata cara dan ketentuan prosedur dalam memperoleh informasi publik oleh Pemohon, maka sudah sepantasnya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon yang di atur di dalam Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjadi tidak berlaku. Karena di dalam pemberlakuan suatu Peraturan tidak hanya bisa di ambil secara pasal per pasal, namun secara keseluruhan peraturan tersebut. 3. PERMOHONAN DIAJUKAN
PENYELESAIAN
OLEH
PEMOHON
SENGKETA KEPADA
INFORMASI
KOMISI
PUBLIK
INFORMASI
YANG
PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TIDAK BERALASAN DAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU.
Bahwa pemohon telah salah dalam pengajuan keberatan atas permohonan informasi, sebagaimana surat Pemohon Nomor 119/DPP/AMPUH/SK-S.Keb/X/2013 tertanggal 18 Oktober 2015 dengan menyebutkan bahwa Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Air dan Air Limbah Badan Pengusahaan Batam.
6
Bahwa seharusnya apabila Pemohon mengikuti tata cara serta prosedur yang berlaku didalam permohonan informasi publik, maka Pemohon sudah semestinya mengetahui bahwa Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam. Bahwa adapun Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 18 Oketober 2015 dengan suart Nomor 119/DPP/AMPUH/SK-S.Keb/X/2013 dan surat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 30 Oktober 2015 untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon terkait permohonan informasi publik pada tanggal 17 November 2015 tertanda cap pos dengan Nomor Surat B/5852/A4.3/11/2015 Tertanggal 16 November 2015. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Termohon melalui panitera atas pengajuan permohonan sengketa informasi yang di ajukan oleh Pemohon jika Pemohon telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, hal ini juga telah melewati tenggang waktu sebagaimana telah di amanahkan di dalam pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak : a.
Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon: atau
b.
Berakhir jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja untuk atasan PPID dalam
memberikan tanggapan tertulis. Bahwa adapun Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 30 Desember 2015. Secara jelas dan nyata jika dihitung 14 (empat belas) hari kerja maka pengajuan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemohon telah melewati batas tenggang waktu sebagaimana telah diamanahkan di pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan hal sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Komisioner mengeluarkan Putusan Sela pada hari sidang pertama sebagaimana yang diamanahkan pada pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Penyelesaian sengketa informasi publik yang menyatakan: “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”
7
Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini selaku Termohon meminta kepada Mejelis Komisioner yang Terhormat berkenan memutuskan untuk:
Menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon tidak dapat di terima.
Surat-Surat Termohon
[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti T-1
Surat perintah nomor : 25 / KA/ 2 / 2016 tertanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Ketua BP Batam Mustofa Widjaja
Bukti T-2
Salinan Struktur Organisasi BP. Batam
Bukti T-3
Salinan Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Bukti T-4
Salinan Diagram Alur Penerimaan Surat- Masuk dan Surat Keluar Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam
Bukti T-5
Salinan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Kesimpulan Pemohon [2.14] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan
Kesimpulan Termohon [2.15] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5
Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
8
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.
Kewenangan Absolut
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 22 UU KIP: Ayat (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Ayat (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan maeri informasi yang akan diberikan; e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Ayat (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Pasal 26 Ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 36 UU KIP (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
10
Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan informasi, pengajuan keberatan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] hingga paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni: a. Adanya pengajuan surat permohonan informasi, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi; b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tahapan pengajuan permohonan informasi dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana dalam uraian dalam paragraf [2.2] sampai [2.4] berbeda dengan fakta persidangan sebagaimana pada paragraf [2.9] sampai [2.12] sehingga sengketa a quo
tidak memenuhi mekansime tahapan permohonan informasi dan
pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sehingga sengketa a quo tidak berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa a quo adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam Bagian B dan C.
11
Kewenangan Relatif [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 26 ayat (3) UU KIP Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Pasal 27 ayat (3) UU KIP Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Pasal 6 ayat (4) Perki No.1 Tahun 2013 Dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hirarkis. [3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang ruang lingkup kerjanya di Kota Batam dan berkedudukan di Kota Batam, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Batam Center Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau.
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.12] sampai dengan paragraf [3.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik kabupaten/kota.
[3.16] Menimbang bahwa Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo berada di dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
[3.17] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.16] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
12
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah perseorangan, pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang KIP.
[3.19] Menimbang ketentuan sebagai berikut : Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonaan sebagai berikut : a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu : 1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara indonesia. 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
[3.20]
Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: Pemohon merupakan Badan Hukum yang memiliki identitas Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.18] dan [3.20] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi [3.22] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
13
[3.23] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah: “ Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari
atasan
langsung
pejabat
yang
bersangkutan
yang
ditunjuk
dan/atau
bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik”.
[3.24] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : “ Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan–keterangan dan bukti-bukti Termohon pada paragraf [2.11] sampai dengan paragraf [2.13] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Badan Publik.
D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[3.27] Menimbang keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti P-5 sebagaimana pada paragraf [2.9] sampai [2.12] bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi publik tidak memenuhi tata cara dan mekanisme memperoleh informasi publik sebagaimana pada Pasal 22 UU KIP, juncto Pasal 23 Perki Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Majelis Komisioner memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP).
F. Pokok Permohonan [3.28] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah: Informasi secara tertulis tentang siapakah yang bertanggungjawab atas kepemilikan limbah B3 jenis karbit yang kami maksud dalam surat permohonan Nomor : 115/AMPUH/SK-SP/IX/2015 yang masih berada di dalam KPLI Kabil Kota Batam.
14
[3.29] Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi publik tidak memenuhi tata cara dan mekanisme memperoleh informasi publik sebagaimana pada Pasal 22 UU KIP, juncto Pasal 23 Perki Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Majelis memandang tidak perlu melanjutkan pertimbangan Pokok Permohonan. G. Pendapat Majelis [3.30] Menimbang bahwa Majelis setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat (vide bukti P-1 s/d P-6 dan T-1 sampai T-5).
[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 18 dan 24 Februari 2016, Pemohon tidak cermat dalam mengajukan permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Dinas Air dan Air Limbah BP Batam, Cq Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pengajuan keberatan yang ditujukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Air dan Air Limbah, BP Batam. Padahal sesuai dengan Struktur Organisasi BP Batam, nomenklatur yang dimaksudkan adalah Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sebagaimana pada bukti T-2 dan T-3.
[3.32] Menimbang keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti P-5 bahwa Pemohon mengenyampingkan jawaban surat permohonan informasi dan surat keberatan, yang meminta kepada Pemohon agar mengajukan permohonan informasi pada unit Direktorat Promosi dan Humas BP Batam. Arahan untuk melakukan koordinasi pada bagian Promosi dan Humas BP Batam sudah tepat karena PPID BP Batam berada di bagian Promosi dan Humas BP Batam tersebut, sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.
[3.33] Menimbang Pasal 22 UU KIP, juncto Pasal 23 Perki Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya mengatur mekanisme permohonan informasi publik, dan pengajuan keberatan melalui PPID Badan Publik.
[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
15
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam permohonan adalah Badan hukum. 3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu; 1.Surat
permohonan,
formulir
permohonan,
tanda
terima
atau
tanda
pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan atau 2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi. c. keberatan kepada Badan Publik yaitu: 1. surat tanggapan tetulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID, atau 2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima. 3. dokumen lainnya bila dipandang perlu.
[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur
Penyelesdaian
Sengketa
Informasi
Publik
menyebutkan
bahwa
ketidaklengkapan persyaratan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana pada paragraf [3.34], maka permohonan ditolak atau tidak diregister. Majelis berpendapat bahwa lampiran dokumen permohonan penyelesaian sengketa informasi berupa Bukti P-3 dan P-4 tidak dapat diterima, sehingga dinyatakan tidak lengkap karena belum memenuhi mekanisme permohonan informasi publik, serta pengajuan keberatan.
[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait bukti-bukti Pemohon dan Termohon dalam ajudikasi nonlitigasi dan berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.35], Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon sepatutnya dinyatakan ditolak dan tidak mempertimbangkan pokok perkara.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
[4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa a quo.
16
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.
[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.
[4.4] Permohonan Pemohon terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo tidak memenuhi mekanisme dan tata cara memperoleh informasi publik.
5. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,
[5.1] Menyatakan menolak permohonan Pemohon.
17
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Arifuddin Jalil selaku Ketua merangkap Anggota, Liesminidiningsih dan Jazuli masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu Tanggal 2 Maret 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 3 Maret 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Ketua Majelis
( Arifuddin Jalil )
Anggota Majelis
Anggota Majelis
( Liesminidiningsih )
( Jazuli )
Panitera Pengganti
( Imamuddin Attas )
18
Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Tanjungpinang, 3 Maret 2016 Panitera Pengganti
(Imamuddin Attas)
19
