PUTUSAN Nomor: 001/I/KI_Kepri-PS-M-A/2012
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 001/I/KI_KepriPS-M-A/2012 yang diajukan oleh:
Nama
: Jasirullah Mohammad Kasyim
Alamat
: Tiban Koperasi Blok K No.31 Rt 005/ Rw 006 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang, Kota Batam
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Terhadap
Nama
: Kantor Pertanahan Kota Batam
Alamat
: Jl. Jaksa Agung R Soeprapto Sekupang Batam
selanjutnya disebut sebagai Termohon, di dalam persidangan pada tanggal 02 Februari 2012 diwakili oleh M. THAMZIL, SH., MH berdasarkan Surat Tugas Nomor: 12 /ST21.71/II/2012 tertanggal 01 Februari 2012.
1
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah mendengar dan/atau membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal
29
November 2011, dengan registrasi Sengketa Nomor: 001/I/KI_Kepri-PS-M-A/2012;
Kronologi [2.2] Pada tanggal 30 September 2011, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagai berikut : 1. Aturan Perundang-Undangan (UU/PP/Kepres/Keputusan Menteri/Keputusan Kepala BPN) tentang Tata Cara, Prosedur Dan PersyaratanPendaftaran Tanah untuk Memperoleh Sertipikat Hak Milik/HGB/HGU/Hak Pakai, yang diberlakukan pada tahun 1994. 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. 3. Daftar Isian 208, 301, 302, 307 yang berhubungan dengan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. 4. Surat Ukur Tanggal 15-04-1994 no. 236 / 1994 yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi 2
Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. 5. Peta Bidang Tanah yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 Nib Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. 6. Warkah yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166
Desa/Kelurahan
Belakang
Padang
Kecamatan
Belakang
Padang
Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. 7. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” berkenaan dengan Permohonan Pendaftaran Tanah yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan
Belakang
Padang
Kecamatan
Belakang
Padang
Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. 8. Surat Keterangan Bebas Penguasaan Masyarakat Dari Kepala Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kotamadya Batam yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 Nib Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. 9. Bukti Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan kepada Bpk. M. Kasyim Syukur Sebagai Pemilik Tanah. 10. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditangani oleh Bpk. M. Kasyim Syukur sebagai Pemilik Tanah. 11. Dokumentasi/Photo pada saat serahterima Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan dan Penandatanganan Pelepasan Hak Atas Tanah Bpk. M. Kasyim Syukur. 12. Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju, Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Akta Perubahan (apabila ada perubahan).
3
13. Akta Notaris Nomor : 29 Tanggal 14-09-2001 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Batam Island Marina, Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Akta Perubahan (apabila ada perubahan). 14. Surat Keterangan Kantor Lelang Negara Jakarta Nomor : S-1710/WP.03/KL06/2001 Tanggal 25 Oktober 2001. 15. Risalah Lelang Kantor Lelang Negara Jakarta Nomor : 500 / 2001 Tanggal 25-102001;
[2.3] Pada tanggal 16 Oktober 2011 Termohon memberikan jawaban sebagai berikut: 1. Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat j dijelaskan “ informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang”; 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 192 ayat 3 dijelaskan “ dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan”.
[2.4] Atas jawaban dari Termohon, Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 17 Oktober 2011 dan meminta Termohon memberikan informasi yang diminta Pemohon;
[2.4] Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 29 November 2011 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.5] Agar mendapat kejelasan tentang informasi kepemilikan tanah yang didapat oleh Pemohon berdasarkan Akta Jual Beli pada tahun 1987, kemudian terbit Sertipikat atas nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju yang kemudian beralih ke Perseroan Terbatas Batam Island Marina.
Petitum [2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan. 4
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.7] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon tidak menambahkan keterangan apapun selain dari yang sudah tertulis dalam surat permohonan informasi ke Kantor Pertanahan Kota Batam.
Surat-Surat Pemohon [2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-1
Akta Jual Beli Nomor : 85/CBP/1987
Bukti P-2
Gambar Situasi Nomor : 60/1991
Bukti P-3
Berita Acara Pembagian Warisan Nomor : 02/BA.Pdt/2004/PA.BTM
Bukti P-4
Surat Nikah Nomor : 204/1969
Bukti P-5
Kartu Keluarga Nomor : 0318.046/01.P/6523
Bukti P-6
Kutipan Akta Kematian Nomor : 166/KM-CS-BTM/2011
Bukti P-7
Kutipan Akta Kematian Nomor : 167/KM-CS-BTM/2011
Bukti P-8
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171032008700009
Bukti P-9
Kartu Keluarga Nomor : 2171032707070031
Bukti P-10
Akte Kelahiran Nomor : Lima/Temb.PN/1986
Bukti P-11
Ijazah Nomor : 02 oc ou 0136299
Bukti P-12
Surat Permohonan Informasi Kepada PPID Kantor Pertanahan Batam Tanggal 30 September 2011 Beserta Tanda Terima
Bukti P-13
Surat Keberatan Kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Tanggal 17 Oktober 2011 Beserta Tanda Terima
Bukti P-14
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Tanggal 29 November 2011 Beserta Bukti Pengiriman
[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 5
2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa semua dokumen yang menjadi syarat untuk mendapatkan dokumen, maka dokumen tersebut wajib disimpan di Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 34. 2. Bahwa orang-orang atau instansi yang tidak berkepentingan tidak bisa meminta data dan dokumentasi yang sudah masuk ke Kantor Pertanahan. 3. Bahwa ada juga informasi yang diminta ke Termohon tidak ada pada Termohon seperti Bukti Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan kepada Bapak M Kasyim Syukur. Karena hal itu bukan urusan Kantor Pertanahan melainkan urusan pihak yang berkepentingan dalam pendaftaran tanah dengan masyarakat setempat. 4. Bahwa Termohon juga menyatakan ada beberapa dokumen lain yang tidak dalam penguasaan Termohon seperti Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Akta Notaris dan Risalah Lelang dari Perseroan yang memiliki sertipikat, tetapi setelah ditanya lagi oleh Majelis Komisioner Termohon menjawab idealnya atau harusnya dokumen tersebut ada dikantor Termohon akan tetapi Termohon belum melihat dokumen dimaksud atau juga memang tidak di Kantor Termohon karena penertiban sertipikat dalam sengketa a quo terjadi pada tahun 1994 yang saat itu masih tergabung dalam Provinsi Riau. 5. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang tidak berkepentingan sehingga tidak bisa diberikan salinan atau petikan dokumen yang diminta oleh Pemohon. 6. Bahwa Sertipikat bisa dibatalkan sepanjang Pemohon bisa membuktikan sebaliknya melalui jalur hukum. 7. Bahwa Termohon pernah berkirim surat ke atasan Termohon dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk minta izin memberikan permintaan Pemohon. Akan tetapi pihak kanwil tidak memberikan jawaban. 8. Bahwa semua dokumen yang diminta oleh Pemohon bisa dibuka untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. 6
Pemeriksaan Saksi [2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu: 1. Sabtu Bin Dandan yang menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Alm. M Kasyim Syukur (bapak dari Pemohon) memiliki tanah di Pulau Manis dari hasil jual beli dengan M Thoyib seluas ± 4 Ha. b. Bahwa tanah yang dimiliki oleh M Kasyim Syukur belum dibebaskan oleh pihak manapun. c. Bahwa surat-surat yang pernah saksi lihat adalah alas hak, surat ukur dari BPN, surat jual beli atas nama M Thoyib kepada M Kasyim Syukur. d. Bahwa surat-surat tersebut diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi. e. Bahwa surat ukur yang dilihat bukan atas nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju tapi surat ukur yang dimiliki oleh Pemohon. 2. M Kasim yang menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa saksi yang ikut memasang patok lahan Pemohon. b. Bahwa saksi tidak kenal dengan sepadan lahan Pemohon. c. Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah milik Pemohon. 3. Burhanuddin a. Bahwa saksi terlibat memasang patok lahan Pemohon dengan jumlah empat (4) buah. b. Bahwa pada waktu memasang patok tidak ada perwakilan pemerintah yang ikut.
[2.12] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun bukti dan dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; 1. Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Komisi Informasi menerima kesimpulan dari Pemohon pada tanggal 16 Februari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon merupakan pemilik tanah dan ahli waris yang sah terhadap sebidang tanah dengan luas ± 4 (empat) hektar yang terletak di Pulau Manis Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang-Kota Batam. 2. Bahwa Termohon telah menerbitkan sertipikat HGB Nomor 166 atas nama PT. Bahtera Cermat Maju yang kemudian beralih kepada PT. Batam Island Marina dan sebagian tanah yang tercantum dalam sertipikat tersebut merupakan tanah milik Pemohon. 3. Bahwa akibat tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut, Pemohon telah dilaporkan oleh PT. Batam Island Marina kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penyerobotan tanah dan pelmasuan surat. 4. Bahwa untuk membuktikan proses, prosedur, persyaratan dan dokumen yang dijadikan dasar penertiban sertipikat tersebut apakah telah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi dan Data kepada Termohon pada tanggal 30 September 2011. 5. Bahwa melalui Surat Nomor 785/100-2/X/2011 tertanggal 06 Oktober 2011 Termohon menjawab surat Pemohon yang pada intinya permintaan informasi Pemohon belum dapat dikabulkan. 6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Pemohon menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Termohon. 7. Bahwa karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan yang diajukan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, maka pada tanggal 29 November 2011 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. 8. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
8
9. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan langsung atas dibukanya informasi yang diminta oleh Pemohon karena berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah harta warisan yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan Akta Otentik Berita Acara Pembagian Warisan Nomor : 02/BA.Pdt.P/2004/PA.BTM yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Batam. 10. Bahwa Termohon tidak membuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa apa yang diminta oleh Pemohon merupakan Rahasia Negara yang apabila dibuka akan mengancam pertahanan, keamanan dan kedaulatan Negara. 11. Bahwa Termohon telah menyatakan di dalam persidangan bahwa alas an menyatakan informasi yang diminta merupakan Rahasia Negara adala interpretasi Termohon saja, tidak dan bukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 12. Bahwa penolakan termohon terhadap permintaan informasi yang telah Pemohon ajukan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
[3.2] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.9].
Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 Termohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Permintaan Informasi Pemohon dengan Termohon adalah berkaitan dengan Sengketa Tanah yang terjadi antara Jasirullah M Kasyim yang menurut keterangannya merupakan ahli waris dari M Kasyim Syukur dengan PT. Batam Island Marina atas sebidang tanah yang terletak di Pulau Manis Belakang Padang karena tanah yang mereka miliki belum pernah diberikan Ganti Rugi oleh pihak perusahaan yang pada saat ini menguasai tanah. 2. Bahwa bukti kepemilikan tanah yang dikuasai oleh PT. Batam Island Marina adalah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 166/ Belakang Padang dengan luas tanah 93.142 M², sedangkan Pihak Ahli Waris memiliki dasar penguasaan: Surat Keterangan Tanah an. Dandan Baki, Akta Jual Beli Nomor : 85/CEP/1987, tanggal 28 September 1987 4.452 M², dan Gambar Situasi an. M Kasyim Syukur dengan luas
9
37.570 M² (sebagaimana yang telah diperlihatkan Pemohon kepada Majelis Komisioner dan Termohon). 3. Bahwa proses adjudikasi Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menurut keterangannya mengetahui tanah Alm. yang sekarang terletak dalam lokasi tanah yang dikuasai oleh PT. Batam Island Marina seluas lebih kurang 4 hektar. 4. Pemohon tidak menguasai tanahnya secara fisik sehingga tidak mengetahui secara pasti posisi letak tanahnya di lapangan. 5. Bahwa setiap Badan Hukum Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, namun tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada seseorang maupun Badan Hukum, pengecualian ini sebagaimana diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada butir j yang menyatakan bahwa termasuk informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undangundang. 6. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah, namun dalam ayat (2) menyebutkan bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugasnya. 7. Bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 187 ayat (1)” Informasi data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau tertulis yang diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. (SKPT) bukan dalam bentuk fotocopy sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dan itupun hanya bisa diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Berkepentingan disini dimaksudkan adalah pihak yang memerlukan informasi terhadap tanah dalam rangka untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud. 8. Bahwa tanah yang sudah terdaftar dan memiliki sertipikat hak atas tanah mempunyai Kepastian Hukum dalam arti setiap orang maupun lembaga harus meyakini bahwa data-data sertipikat itu benar selama belum ada pembuktian sebaliknya (Asas Kepastian Hukum Hak Atas Tanah). 10
9. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon terkait dengan peraturan perundangundangan dan proses serta persyaratan pelayanan pertanahan dapat dengan mudah diakses melalui internet maupun dapat dilihat langsung di Kantor Pertanahan Kota Batam. Namun informasi yang menyangkut dengan kepemilikan tanah dari Badan Hukum yakni PT. Batam Island Marina yang secara hukum adalah pemegang hak atas tanah dan Pemohon tidak ada hubungan dengan perusahaan dan juga bukan instansi Pemerintah yang menjalankan tugas tertentu yang dibenarkan dalam peraturan perundangan tentu saja tidak bisa diberikan. 10. Bahwa Sengketa Informasi antara Pemohon dan Termohon terkait masalah pemilikan dan penguasaan tanah yang diakui oleh Pemohon belum mendapat ganti rugi oleh perusahaan yang menguasai tanah saat ini oleh sebab itu sebaiknya dialkukan mediasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan bisa ditempuh melalui jalur hukum ke Pengadilan Negeri.
[3.4] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.12]
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf a juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
11
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP.
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota selama Komisi Informasi di kabupaten/kota tersebut belum terbentuk;
[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di Batam.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan 12
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah individu, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 2171032008700009: (Bukti P-8); 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 30 September 2011. (Bukti P-12); 3. Karena tanggapan Pemohon tidak sesuai dengan permintaan Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon Nomor Surat tertanggal 17 Oktober 2011. (Bukti P-13); 4. Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 29 November 2011 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (Bukti P-14);
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
C. Pokok Permohonan [4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
13
c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.
D. Pendapat Majelis [4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
1. Apakah
Aturan
Menteri/Keputusan
Perundang-Undangan Kepala
PersyaratanPendaftaran
BPN)
Tanah
tentang untuk
(UU/PP/Kepres/Keputusan Tata
Cara,
Memperoleh
Prosedur Sertipikat
Dan Hak
Milik/HGB/HGU/Hak Pakai, yang diberlakukan pada tahun 1994 Merupakan Informasi Yang Dikecualikan?
[4.14] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik hanyalah berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
[4.15] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.” [4.16] Menimbang bahwa setiap peraturan perundang-udangan yang dibuat adalah untuk diketahui oleh publik dan diundangkan dalam lembaran Negara atau lembaran daerah,
[4.17] Menimbang bahwa dalam persidangan maupun dalam kesimpulannya Termohon juga sudah mengakui informasi yang diminta Pemohon tentang Aturan Perundang-Undangan (UU/PP/Kepres/Keputusan Menteri/Keputusan Kepala BPN) tentang Tata Cara, Prosedur Dan PersyaratanPendaftaran Tanah untuk Memperoleh Sertipikat Hak Milik/HGB/HGU/Hak Pakai, yang diberlakukan pada tahun 1994 bukanlah informasi yang dikecualikan. 14
[4.18] Menimbang bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Aturan Perundang-Undangan (UU/PP/Kepres/Keputusan Menteri/Keputusan Kepala BPN) tentang Tata Cara, Prosedur Dan PersyaratanPendaftaran Tanah untuk Memperoleh Sertipikat Hak Milik/HGB/HGU/Hak Pakai, yang diberlakukan pada tahun 1994 adalah informasi yang dikecualikan.
[4.19] Menimbang keterangan pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.18], Majelis berpendapat
bahwa
Aturan
Perundang-Undangan
(UU/PP/Kepres/Keputusan
Menteri/Keputusan Kepala BPN) tentang Tata Cara, Prosedur Dan PersyaratanPendaftaran Tanah untuk Memperoleh Sertipikat Hak Milik/HGB/HGU/Hak Pakai, yang diberlakukan pada tahun 1994 bukanlah merupakan Informasi Yang Dikecualikan sehingga wajib terbuka dan dapat diakses oleh publik.
2. Apakah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju Merupakan Informasi Yang Dikecualikan?
[4.20] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ketentuan Impor Garam pada pokoknya menyatakan bahwa Kartu Kendali Impor berisi laporan tentang pelaksanaan importasi garam kepada Direktur Jendral cq Direktur Impor Departemen Perdagangan.
3. Apakah Permohonan Pemohon yang terdapat dalam point 3 sampai dengan point 8 Merupakan Informasi Yang Dikecualikan?
[4.21] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
15
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.
[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa : “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”. Pasal 3 huruf b PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa: “Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar” Pasal 4 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa: “Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum”. [4.23] Menimbang bahwa Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa : “Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak berkepentingan secara visual atau secara tertulis”. [4.24] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b point 1 PERKI No.1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa : “Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan,keputusan atau kebijakan tersebut”. Pasal 13 ayat (1) huruf b point 3 PERKI No.1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa : “Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut”. 16
Pasal 13 ayat (1) huruf b point 4 PERKI No.1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa : “Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut”. Pasal 13 ayat (1) huruf g PERKI No.1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa : “Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan / atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan”.
9. Apakah Bukti Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan kepada Bpk. M. Kasyim Syukur Sebagai Pemilik Tanah Merupakan Informasi Yang Dikecualikan?
[4.23] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan bahwa Bukti Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan tidak ada pada Termohon karena masalah ganti rugi merupakan urusan antara pihak yang mendaftarkan tanah dengan masyarakat setempat. [4.24] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa: “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.. Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP menyebutkan bahwa: “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau Didokumentasikan”.
10. Apakah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditangani oleh Bpk. M. Kasyim Syukur sebagai Pemilik Tanah Merupakan Informasi Yang Dikecualikan?
[4.24] Menimbang tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa kartu kendali impor adalah informasi yang dikecualikan. 11. Apakah Dokumentasi/Photo pada saat serahterima Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan dan Penandatanganan Pelepasan Hak Atas Tanah Bpk. M. Kasyim Syukur Merupakan Informasi Yang Dikecualikan?
[4.23] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan bahwa Dokumentasi/Photo pada saat serah terima Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan dan Penandatanganan Pelepasan Hak Atas Tanah tidak ada pada Termohon karena masalah ganti rugi merupakan urusan antara pihak yang mendaftarkan tanah dengan masyarakat setempat. [4.24] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa: 17
“Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.. Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP menyebutkan bahwa: “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau Didokumentasikan”.
12. Apakah Permohonan Pemohon yang terdapat dalam point 12 sampai dengan point 15 Merupakan Informasi Yang Dikecualikan? [4.21] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini”.
[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa : “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”. Pasal 3 huruf b PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa: “Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar” Pasal 4 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa: “Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum”.
18
[4.23] Menimbang bahwa Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa : “Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak berkepentingan secara visual atau secara tertulis”. [4.24] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b point 1 PERKI No.1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa : “Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan,keputusan atau kebijakan tersebut”. Pasal 13 ayat (1) huruf b point 3 PERKI No.1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa : “Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut”. Pasal 13 ayat (1) huruf b point 4 PERKI No.1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa : “Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut”. Pasal 13 ayat (1) huruf g PERKI No.1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa : “Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan / atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan”.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
19
[6.2] Menyatakan bahwa: 1. Informasi yang diminta Pemohon berupa: a. Aturan Perundang-Undangan (UU/PP/Kepres/Keputusan Menteri/Keputusan Kepala BPN) tentang Tata Cara, Prosedur Dan PersyaratanPendaftaran Tanah untuk Memperoleh Sertipikat Hak Milik/HGB/HGU/Hak Pakai, yang diberlakukan pada tahun 1994. b. Daftar Isian 208, 301, 302, 307 yang berhubungan dengan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. c. Surat Ukur Tanggal 15-04-1994 no. 236 / 1994 yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. d. Peta Bidang Tanah yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 Nib Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. e. Warkah yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. f. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” berkenaan dengan Permohonan Pendaftaran Tanah yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. 20
g. Surat Keterangan Bebas Penguasaan Masyarakat Dari Kepala Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kotamadya Batam yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan
Belakang
Padang
Kecamatan
Belakang
Padang
Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 Nib Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. h. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditangani oleh Bpk. M. Kasyim Syukur sebagai Pemilik Tanah. i. Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju, Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Akta Perubahan (apabila ada perubahan). j. Akta Notaris Nomor : 29 Tanggal 14-09-2001 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Batam Island Marina, Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Akta Perubahan (apabila ada perubahan). k. Surat
Keterangan
Kantor
Lelang
Negara
Jakarta
Nomor
:
S-
1710/WP.03/KL06/2001 Tanggal 25 Oktober 2001. l. Risalah Lelang Kantor Lelang Negara Jakarta Nomor : 500 / 2001 Tanggal 25-10-2001; adalah informasi yang bersifat terbuka; m. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166 Desa/Kelurahan Belakang Padang Kecamatan Belakang Padang Kabupaten/Kotamadya Daerah Kota Batam Propinsi Riau, Kode Blanko Sertipikat AS 786892 : 05.07.01.01.3.00166 NIB Letak Tanah Pulau Manis, atas Nama Perseroan Terbatas Bahtera Cermat Maju. n. Bukti Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan kepada Bpk. M. Kasyim Syukur Sebagai Pemilik Tanah. o. Dokumentasi/Photo pada saat serahterima Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan dan Penandatanganan Pelepasan Hak Atas Tanah Bpk. M. Kasyim Syukur.
[6.3] Memerintahkan untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon. 21
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Arifuddin Jalil, S.Ag selaku Ketua merangkap Anggota, James F Papilaya, SH., MA, H. Budi Sufiyanto, A.Md, Hariyanto, S.Pd., MH dan Hj. Liesminidiningsih, SH masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Eniwati sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Ketua Majelis
dto
(Arifuddin Jalil, S.Ag)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
dto
dto
(James F Papilaya, SH., MA)
(H. Budi Sufiyanto, A.Md)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
Dto
dto (Hariyanto, S.Pd., MH)
(Hj. Liesminidiningsih, SH)
Petugas Kepaniteraan
dto (Dra. Hj. Eniwati)
22
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Batam, 28 Februari 2012 Petugas Kepaniteraan
dto
(Dra. Hj. Eniwati)
23
