PUTUSAN Nomor: 017/VIII/KI-Kepri-PS /2014
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 017/VIII/KI-Kepri-PS /2014 yang diajukan oleh:
Nama
: Nampat Silangit
Alamat
: Batuaji Permai Blok C / 63 RT. 002 RW. 004 Sungai Lekop Sagulung Batam
Untuk selanjutnya disebut sebagai ......................................................
Pemohon
Terhadap
Nama
: KPU BC Tipe B Kota Batam
Alamat
: Jl. Kuda Laut Batu Ampar Batam.
Yang dalam persidangan pertama di Aula Graha Kepri Batam tanggal 10 Oktober 2014 diwakili oleh Achmad Budi Laksana Nip. 19710624 199201 1 003, Penata / III c, Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan, berdasarkan surat tugas Nomor ST-532/KPU.02/BG.01/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Sarwo Edhy Teguh Widodo Jabatan Kabag Umum. Pada sidang tanggal 10 Oktober 2014 para pihak sepakat untuk dilaksanakan mediasi. Namun pada mediasi tanggal 10 Oktober 2014 tersebut tidak mencapai kesepakatan. Proses mediasi tidak berhasil dan/atau gagal serta para pihak bersedia untuk menyelesaikan sengketa informasi melalui mekanisme ajudikasi (sebagaimana tertuang dalam pernyataan mediasi gagal). Pada persidangan ajudikasi tanggal 15 Oktober 2014 yang dilaksanakan di ruang sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batam, Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam diwakili oleh 1. Achmad Budi Laksana NIP. 19710624 199201 1 003, Penata / IIIc, Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan. 2. Emi Ludiyanto, Nip. 19700517 199012 1 001, Penata Tingkat I/ III d, Jabatan : Kasi Kepatuhan I pada Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam keduanya pegawai pada Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai (BC) Tipe B Kota Batam yang beralamat di Jl. Kuda Laut
1
Batu Ampar Batam, berdasarkan surat tugas Nomor : ST-541/KPU.02/2014, tertanggal, 15 Oktober 2014 2014 yang ditandatangani oleh Sarwo Edhy Teguh Widodo sebagai Plh. Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah membaca pernyataan mediasi gagal; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah mendengar keterangan saksi ahli Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukri Termohon; Telah membaca kesimpulan Pemohon; Telah membaca kesimpulan Termohon;
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 27 Agustus 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan nomor register : 017/VIII/KI-KEPRI-PS/2014
Kronologi
[2.2] Pada tanggal 23 Juni 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai (BC) Tipe B Kota Batam. [2.3] Permohonan yang diminta adalah : 1.Mengenai tangkapan petugas BC Batam pada Minggu 25/05/2014 dari Kapal MV Phu An 289 di Pelabuhan CPU Kabil 2.000 ton gula pasir 2.Seluruh dokumen yang dimiliki kepemilikan gula untuk mendatangkan gula serta siapa pemiliknya dan bagaimana proses selanjutnya.
[2.4] Sehubungan dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon, maka pada
tanggal 07 Juli 2014 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala KPU BC Tipe B Batam atas tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon.
2
[2.5] Pada tanggal 27 Agustus 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. [2.6] Pada tanggal 10 Oktober 2014 diadakan Sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena tidak ditanggapinya permohonan keberatan kepada atasan PPID
Petitum [2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon
[2.9]
Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2014 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon. 2. Bahwa benar Pada tanggal 07 Juli 2014, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala KPU BC Tipe B Batam. 3. Bahwa benar sehubungan dengan tidak diberikannya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka pada tanggal 27 Agustus 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. 4. Pemohon menyampaikan permohonan informasi adalah merespon adanya keresahan masyarakat mengenai masuknya dan beredarnya gula ilegal. 5. Permohonan Pemohon adalah mengenai penangkapan kapal yang memuat gula pasir, serta seluruh dokumen yang dimiliki perusahaan yang mendatangkan (impor) gula pasir sebanyak 2000 ton dan proses selanjutnya, sebagaimana dalam [2.3] di atas.
Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
3
Bukti P-1
Salinan surat pengajuan permohonan informasi tertanggal 23 Juni 2014, Kepada Kasi P2/Penindakan dan Penyidikan KPU BC Batam.
Bukti P-2
Salinan surat pengajuan keberatan tertanggal 07 Juli 2014 kepada Kepala KPU BC Tipe B Batam.
Bukti P-3
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
Bukti P-4
Surat Kepada Ketua Komisi Informasi Kepri. Cq. Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan, tertanggal 16 Oktober 2014
Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaiakan keterangan lisan dan tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon tertanggal 23 Juni 2014 yang ditujukan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (Kasi P2) KPU BC Batam. 2. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 saudara Nampat Silangit mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang disampaikan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (Kasi P2) KPU BC Tipe B Batam mengenai tangkapan petugas Bea dan Cukai Batam pada Minggu, 25 Mei 2014 dari Kapal MV. Phu An 289 di Pelabuhan CPO Kabil bermuatan 2.000 ton gula pasir dan seluruh dokumen yang dimiliki kepemilikan gula untuk mendatangkan gula serta siapa pemiliknya dan bagaimana proses selanjutnya. 3. Bahwa telah dikirimkan jawaban permohonan informasi oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan sesuai yang diinginkan saudara Nampat Silangit dengan surat tertanggal 10 Juli 2014 dan dikirimkan ke alamat yang bersangkutan melalui jasa kiriman PT Pos Indonesia tertanggal 11 Juli 2014, namun surat yang dimaksud tidak sampai ke alamat yang disebutkan Pemohon dalam suratnya dan kembali ke KPU Bea dan Cukai (bukti surat, slip pengiriman dan surat kembali terlampir). 4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan informasi publik dengan disertai alasan permintaan tersebut dan Badan Publik berhak untuk menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Bahwa berdasarkan hukum, Termohon melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan layanan informasi publik adalah :
4
a.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
b.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementrian Keuangan, yang menyatakan Menteri Keuangan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementrian Keuangan merupakan pejabat eselon II yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik dan/atau kehumasan pada masingmasing unit eselon I.
c.
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 278/KMK.01/2012 tentang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Diktorat Jenderal Bea dan Cukai dijabat oleh Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai.
6. Berdasarkan hal tersebut diatas dan menunjuk permintaan Saudara Nampat Silangit pada butir 2 yang meminta seluruh dokumen yang dimiliki kepemilikan gula untuk mendatangkan gula serta siapa pemiliknya dan bagaimana proses selanjutnya, tidak dapat kami layani karena pemberian informasi di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan wewenang dari Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DJBC. 7. Bahwa benar tidak ada penangkapan terhadap Kapal MV. Phu An 289 dengan muatan 2.700 ton gula pasir, yang dilakukan Termohon adalah penyegelan terhadap muatan 2.700 ton gula pasir dari kapal MV. Phu An 289. 8. Benar bahwa data yang ada di Bea dan Cukai Tipe B Batam hanya manifes barang. 9. Benar bahwa fakta / kronologis pemasukan gula sebagaimana yang dimaksud Pemohon adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014, PT Batam Putra Tempatan (Agency Shipping / Agen Pelayaran) mengajukan pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) BC 1.0 Nomor 012599 tanggal 18 Mei 2014 atas sarana pengangkut MV Phu An 289 bendera Vietnan yang datang dari pelabuhan muat Bangkok tujuan bongkar Kabil Batam. 2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, PT Batam Putra Tempatan mengajukan pemberitahuan inward menifest BC 1.1 Nomor 012446 tanggal 19 Mei 2014 atas kedatangan saran pengangkut dengan data:
5
- Nama Kapal
: MV. Phu An 289
- Bendera
: Vietnam
- Isi Kotor
: GT 1.599
- Rencana Bongkar
: 20 s.d 26 Mei 2014
- Jenis barang
: White sugar
- Jumlah Barang
: 54.000 bags / 2.700.000 kgs
- B/L
: THID251 tanggal 14 Mei 2014
- Shipper
: The Thai Trading Coorporation Bangkok – Thailand
- Congsignee
: PT. Batam Putra Tempatan
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, PT Batam Putra Tempatan mengajukan permohonan ijin bongkar di luar kawasan pabean atau tempat lain yang tidak ditunjuk dengan surat nomor : 08/BPT-BTM/5/2014 tanggal 19 Mei 2014 perihal ijin bongkar di luar kawasan pabean (Pel. PTK Kabil, Batam) dilengkapi dengan : a. Rekomendasi penggunaan Terminal khusus untuk kegiatan bongkar muat yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 3786/KA-A2/03/2014 tanggal 27 Maret 2014. b. Surat ijin perpanjangan persetujuan pengoperasian sementara dermaga yang diterbitkan Kantor Pelabuhan Batam Nomor : PP.008/2/II/Kpl.Btm-14 tanggal 21 Maret 2014. a. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, KPU Bea Cukai Tipe B Batam menerbitkan persetujuan penimbunan barang impor di lokasi penimbunan barang impor milik importir sesuai surat Nomor : S-371/KPU.02/2014 tanggal 28 Mei 2014. b. KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam memberikan izin untuk melakukan kegiatan bongkar diluar kawasan pabean atau tempat lain yang tidak ditunjuk sesuai dengan surat Nomor : S-30/KPU.02/BD.03/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal tindak lanjut permohonan izin bongkar diluar kawasan yang ditunjuk. c. KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam menerbitkan surat tugas pengawasan kegiatan pembongkaran barang impor dimaksud dengan Surat Tugas Nomor : ST2359/KPU.02/BD.0502/2014 tanggal 28 Mei 2014. 4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2014, pembongkaran dan penimbunan di gudang 4 PT Peteka Karya Samudera selesai dan dilakukan penyegelan gudang sesuai Berita Acara Penyegelan nomor : BA-30/KPU.02/BD.05/2014 tanggal 01 Juni 2014 dengan data : - Jumlah dan jenis Barang
: 53.956 bags @ 50 kg = 2.697.800 kgs
- Kegiatan pembongkaran
: Dermaga PT Peteka Karya Samudera
- Lokasi Penimbunan
: Gudang 4 PT Peteka Karya Samudera Kabil.
5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2014 s/d sekarang (23 Juni 2014), tidak ditemukan pengurusan pemberitahuan pabean pemasukan barang tersebut diatas (PPFTZ-01 maupun pengurusan lainnya).
6
10. Berdasarkan
kronologis
diatas,
PT
Batam
Putra
Tempatan
telah
mengajukan
laporan/pemberitahuan kedatangan, pembongkaran dan penimbunan gula sesuai prosedur kepabeanan sehingga atas pemasukan gula menggunakan Kapal MV Phu An 289 bukan penyelundupan. 11. Berdasarkan ketentuan impor secara umum, PT Batam Putra Tempatan diberi kesempatan selama 60 (enam puluh) hari untuk menyelesaikan pemberitahuan impor barang (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang kuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara). 12. Tidak berkelebihan kiranya dapat disampaikan ketentuan terkait yang menjadi dasar hukum impor/pemasukan gula dari luar daerah pabean ke kawasan bebas Batam, sebagai berikut : a). Undang-Undang 17 Tahun 2006 Tentang Peubahan Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. b). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. c). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukkan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai. d). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 17 september 2004 tentang ketentuan impor gula sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/MDAG/PER/5/2008 Tanggal 29 Mei 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Republik
indonesia
Nomor
527/MPP/KEP/9/2004 Tanggal 17 September 2004 tentang ketentuan Impor Gula Surat-Surat Termohon [2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:
Bukti T-1
Surat tugas Termohon Nomor: ST-532/KPU.02/BG.01/2014
Bukti T-2
Surat tugas Termohon Nomor: ST-541/KPU.02/2014
Bukti T-3
Surat Keterangan dan Kesimpulan Termohon
Bukti T-4
Resi Pengiriman surat via POS kepada Pemohon
Bukti T-5
Tanda Bukti surat kembali ke pengirim
7
Keterangan Saksi
[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan saksi ahli yaitu : Tri Novianto Putra, KTP NIK : 2171030311609003, Tempat dan Tanggal Lahir : Malang 3 Nopember 1960, Alamat : Jl. Palapa II No. 28 RT. 002 RW. 002 Tanjung Pinggir Sekupang Batam, Agama Islam Jabatan : Direktur Lalu Lintas Barang BP. Batam di persidangan menyampaikan sebagai berikut: a. Tata Impor gula merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan, kecuali ada pelimpahan dari Kementerian Perdagangan seperti terjadi pada tahun 2011 dengan disebutkan jumlah koutanya. b. Setelah tahun 2011 hingga sampai saat ini pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memberikan izin impor gula belum dilakukan. c. Untuk memperoleh izin impor, perusahaan harus melaksanakan prosedur sebagai berikut : 1. Surat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2. Surat dari Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan 3. Pengajuan permohonan ke BP. Batam 4. Harus memiliki NPWP, TDP,SIUP,NIK,...dll. d. Khusus untuk impor gula syaratnya ditambah dengan : 1. Harus ada tanda daftar gula 2. Surat pernyataan keabsahan dokumen 3. Bukti pengalaman di bidang impor gula e. BP Batam mengeluarkan persetujuan impor untuk kemudian diajukan ke Bea dan Cukai Tipe B Batam. f. Perusahaan PT Batam Putra Tempatan belum pernah mengajukan izin impor gula ke BP Batam. g. Pengawasan lalu lintas barang di kawasan Batam merupakan kewenangan dari Bea dan Cukai Tipe B Batam.
3.
KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon
[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan fakta persidangan tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana keterangan pihak Termohon bahwa gula tersebut sudah direekspor, yang merupakan inisiatif pihak Termohon karena PT Batam Putra Tempatan tidak dapat melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan sudah diberikan waktu 60 hari dan tidak dapat melengkapi dokumen pemberitahuan impor barang.
8
Maka dengan demikian gula tersebut sepenuhnya adalah kewenangan KPU BC Batam dimana gula tersebut dapat disita untuk negara dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, ini justru direekspor ke negara asalnya. Oleh karena hal di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan agar pihak KPU BC Batam dapat memberikan dokumen yang saya ajukan; 1. Dokumen yang dipergunakan oleh KPU BC Batam untuk mereekspor gula tersebut dari dan asal negara, perusahaan asal gula tersebut didatangkan dan dikembalikan. 2. Yang bertanggungjawab atas biaya reeskpor dan bukti tanda bayarnya. 3. Nama kapal lengkap dengan dokumennya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Cq Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini; 1. Mengabulkan permohonan informasi untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diajukan. 3. Atau apabila Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Cq Ketua Majelis yang memeriksa, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.
Kesimpulan Termohon
[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Kedatangan MV. Phu An 289 telah sesuai ketentuan kepabeanan dengan mengajukan pemberitahuan pabean Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan BC 1.1. 2. Pembongkaran dan penimbunan barang impor asal Bangkok Thailand berupa Gula menggunakan Kapal MV Phu Ang 289 telah sesuai ketentuan kepabeanan dan diawasi petugas Bea dan Cukai Tipe Batam. 3. Barang impor berupa gula ditimbun di Gudang 4 PT Peteka Karya Samudera Kabil Batam sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut dan disegel dengan Berita Acara Penyegelan. 4. Barang Impor berupa gula termasuk barang larangan/pembatasan yang memerlukan perijinan instansi terkait dalam setiap pemasukannya ke dalam pabean Indonesia. 5. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62/PMK.04/2011,
PT
Batam
Putera
Tempatan
tidak
mengajukan
pemberitahuan impor barang dan tidak dapat memenuhi persyaratan impor gula. 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 10 tahun 2012, gula telah direekspor dengan Outward Manifet No. 019307 tanggal 01 Agustus 2014 sarana pengangkut Kapal MV Putri Asia.
9
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; 2. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 4. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon
Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP, juncto Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.
[4.4] Menimbang bahwa KPU BC Tipe B Kota Batam yang menjadi objek pemeriksaan berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu di Jalan Kuda Laut, Batu Ampar Batam Provinsi Kepulauan Riau.
[4.5]
Bahwa karena Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kota Batam dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
[4.6] Menimbang atas pertimbangan paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
10
B. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi pemohon tertanggal 23 Juni 2014 yang di\tujukan kepada Kasi P2/Penindakan dan Penyidikan KPU BC Batam. 2. Bahwa benar Termohon menerima surat Keberatan Informasi Pemohon tertanggal 07 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala KPU BC Tipe B Batam. 3. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 27 Agustus 2014. [4.9] Menimbang berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).” Pasal 13 Perki PPSIP menyebutkan : Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
[4.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP dan Perki No.1 Tahun 2013.
11
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 7, dan Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi publik.
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia atau perorangan yang memiliki identitas
pribadi berupa KTP Nomor 21711111811689001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam. 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi sebagaimana tersebut pada [2.2]; 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada atasan PPID, sebagaimana tersebut pada
[2.4] 4. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada
Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana tersebut pada [2.5] [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut
Majelis
berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
D. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang
menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi
Kepulauan Riau. [4.15] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
12
[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] dan [4.15] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Badan Publik.
E. Pokok Permohonan [4.17] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah: 1. Mengenai tangkapan petugas BC Batam pada Minggu, 25 Mei 2014 dari Kapal MV VUNG ANG 289 di Pelabuhan CPU Kabil 2.000 ton gula pasir 2. Seluruh dokumen yang dimiliki kepemilikan gula untuk mendatangkan gula serta siapa pemiliknya dan bagaimana proses selanjutnya
[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa: “(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (2) Setiap Orang berhak: c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.
F. Pendapat Majelis
[4.19] Menimbang bahwa Majelis Komisioner setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat ( vide bukti P-1 s/d P-4 dan T-1 s/d T-5).
[4.20] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
13
[4.21] Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 17 Undang-Undang RI.Nomor. 14 Tahun 2008, Badan Publik juga wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai apakah menurut ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon dalam surat keberatan tertanggal 16 Juni 2014 tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
[4.22]
Menimbang bahwa membuka informasi yang diminta oleh Pemohon akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum sebagai fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara yang transparan.
[4.23]
Menimbang bahwa salinan dokumen dan Informasi Publik yang dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi dan salinan dokumen yang dikuasai atau berada di bawah wewenang Badan Publik terkait.
[4.24]
Menimbang keterangan Termohon bahwa dokumen yang dimiliki oleh kepemilikan gula untuk mendatangkan gula di Batam tidak dikuasai, dan pemilik (PT Batam Putra Tempatan) gula sendiri tidak mampu menunjukkan dokumen pemberitahuan impor barang, seperti surat persetujuan impor gula sebagai syarat untuk memasukkan impor barang di daerah pabean Pulau Batam. Akibatnya, gula impor tersebut diperintahkan untuk direekspor dengan outward manifes No. 019307 tanggal 01 Agustus 2014 dengan sarana pengangkut kapal MV Putri Asia. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
[4.25]
Menimbang Pasal 6 ayat 3 poin e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum terdokumentasikan. Badan Publik hanya wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut.
[4.26]
Menimbang bahwa Majelis hanya memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima pada tanggal 27 Agustus 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan Nomor Register :
017/VIII/KI-KEPRI-PS/2014 dengan Pokok Permohonan
sebagaimana dalam paragraf [4.17].
14
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
[5.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik [5.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.4] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku Termohon dalam perkara a quo. [5.5] Termohon tidak menguasai salinan dokumen pemilik gula, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. [5.6]. Termohon mengetahui dan memahami keberadaan dan proses masuknya Kapal MV. Phu An 289 di Pelabuhan CPU Kabil, yang bermuatan 2.700 ton gula pasir, hingga proses reekspor gula tersebut.
[5.6] Permohonan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [2.3] tidak dapat dipenuhi karena tidak termasuk dalam Pokok Permohonan sebagaimana dalam paragraf [4.17].
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1] Menyatakan bahwa dokumen yang dimiliki oleh pemilik gula yakni PT Batam Putra Tempatan yang mendatangkan gula melalui Pelabuhan CPU Kabil, pada Minggu tanggal 25 Mei 2014 Batam tidak dikuasai oleh Termohon. [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan data dan informasi kepada Pemohon mengenai keberadaan Kapal MV. Phu An 289 di Pelabuhan CPU Kabil yang bermuatan 2.700 ton gula pasir pada Minggu, 25 Mei 2014, serta keterangan status gula impor tersebut hingga direekspor.
15
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Arifuddin Jalil selaku Ketua merangkap Anggota, Irwandy dan Ferry M Manalu masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 22 Oktober 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 24 Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh
Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Termohon dan Pemohon.
Ketua Majelis
( Arifuddin Jalil )
Anggota Majelis
Anggota Majelis
( Irwandy )
( Ferry M Manalu )
Panitera Pengganti
( Imamuddin Attas )
16
17
