PUTUSAN Nomor: 009/III/KI-KEPRI-PS/2014
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 009/III/KI-KEPRI-PS/2014 yang diajukan oleh:
Nama
: Rishi Karnandi
Alamat
: Anggrek Mas I Blok G No. 36 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam
selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap
Nama
: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB)
Alamat
: Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Batam Centre, Batam.
Yang dalam persidangan diwakili oleh Yudi Haripurdaja, Jabatan : Kepala Seksi Humas dan Azwar, SH, Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan ORTALA. Keduanya pegawai pada Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Batam Centre, Batam, berdasarkan Surat perintah Nomor : 40/ KA/ IV/2014, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Mustofa Widjaja tertanggal, 16 April April 2014 , selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah membaca surat Keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
1
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 1 Maret 2014 yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 3 Maret 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 17 Maret dengan nomor register Nomor:
009/III/KI-KEPRI-
PS/2014
Kronologi
[2.2] Pada tanggal 02 Desember 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. [2.3] Permohonan yang diminta adalah : 1. Salinan/ Photo copy Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Otorita Batam/ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dilokasi Tanjung Gundap sesuai dengan peta terlampir beserta seluruh dokumen pendukung terbitnya sertifikat HPL tersebut. 2. Izin prinsip dan penetapan lokasi yang diterbitkan Otorita Batam/ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dilokasi tanah sesuai dengan peta terlampir. 3. Daftar nama dan alamat perusahaan yang menerima izin prinsip/alokasi lahan dilokasi tanah sesuai dengan peta terlampir. [2.4] Pada tanggal 30 Desember 2013 Termohon mengirim surat kepada Pemohon perihal Jawaban Permohonan Informasi yang ditandatangani oleh Direktur PTSP dan Humas, selaku PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Dwi Djoko Wiwoho . [2.5] Pada tanggal 9 Januari 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam selaku atasan PPID. [2.6] Pada tanggal 1 Maret 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Termohon tidak memberikan jawaban atas surat keberatan Pemohon.
2
Petitum [2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon. 2. Bahwa benar Pemohon menerima surat dari PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tertanggal 30 Desember 2013 Nomor : B/22058/A3.2/12/2013 Perihal jawaban permohonan informasi yang ditandatangani oleh PPID Dwi Djoko Wiwoho. 3. Bahwa benar Pada tanggal 9 januari 2014, Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. 4. Bahwa benar Sehubungan dengan tidak diberikannya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka pada tanggal 1 Maret 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. 5. Mengenai keterkaitannya antara Pemohon dengan lahan yang dimohonkan informasi. Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon adalah mewakili pemilik tanah sebagaimana surat kuasa yang diberikan pemilik tanah kepada pemohon, yang mana pemberi kuasa adalah mertua dari pemohon. 6. Mengenai penguasaan lahan pemohon dan apa yang telah dilakukan oleh pemohon selama menguasai lahan tersebut. Pemohon menjelaskan bahwa lahan tersebut dibeli dari masyarakat pada tahun 2007 dengan surat Alas Hak. Kemudian pemohon membuatkan akta jual beli di Notaris pada tahun 2008. Selama menguasai lahan tersebut pemohon memperkerjakan orang untuk mengurus/merawat dan menanam tanaman di lahan tersebut seperti pohon mangga dan lain-lain. Hingga ahirnya tahun 2013 masuk Perusahaan yang menurut pengakuannya memegang HPL. 7. Terhadap upaya dari pemohon untuk mendapatkan izin. Pemohon sudah berusaha untuk datang ke BP. Kawasan untuk menanyakan izin-izin mendapatkan legalitas. 8. Selama menguasai lahan tersebut pemohon belum pernah melepas atau menerima ganti rugi dari siapapun. 9. Pemohon menyampaikan bahwa selama menguasai lahan tersebut pernah ada pengukuran baik dari BP. Kawasan maupun dari pihak ke-3
3
Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti P-1
Salinan surat Pengajuan Permohonan Informasi tertanggal 02 Desember 2013, Kepada
PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Bukti P-2
Salinan surat pengajuan Keberatan tertanggal 9 Januari 2014 kepada atasan PPID.
[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yakni mengabulkan permohonan Pemohon.
Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan lisan dan tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan Informasi Pemohon tertanggal 2 Desember 2013 yang ditujukan kepada PPID. 2. Mengenai tata kelola dan standard perizinan di BP. Kawasan. Termohon menyampaikan bahwa : 2.1. Mengajukan permohonan ke Ketua BP. Kawasan yang di masukkan diloket yang ditentukan. 2.2. Berkas di kroscek apakah lahan yang dimohonkan sudah di alokasikan ke pihak lain atau belum. 2.3. Pihak BP. Kawasan berkordinasi dengan pihak lain untuk pengecekan seperti ke BPN. 2.4. Pihak BP. Kawasan memberitahukan kepada pemohon 2.5. Penerbitan Izin Prinsip (sifatnya masih umum) 2.6. Pembayaran uang jaminan dan WTO 2.7. Penerbitan PL 2.8. Surat perjanjian 3. Mengenai sudah adanya penguasaan lahan terhadap lahan di di lokasi Tanjung Gundap sesuai dengan peta terlampir. Termohon menyampaikan bahwa Termohon masih mau kordinasi dengan bagian Subdit pengadaan tanah.
4
4. Mengenai ada atau tidaknya pemberian ganti rugi terhadap lahan tersebut. Pihak Termohon menyampaikan bahwa istilah ganti rugi di BP. Kawasan adalah bukan ganti rugi terhadap tanah akan tetapi jika ada ganti rugi yangdimaksud adalah ganti rugi terhadap bangunan yang dikuasai dan tanaman, untuk tanah belum pernah ada. 5. Mengenai kepastian lokasi lahan tersebut termasuk wilayah lokasi BP. Kawasan. Termohon menyampaikan bahwa wilayah kerja BP. Kawasan termasuk Barelang. 6. Terhadap pernah tidaknya Termohon melakukan Uji Konsekuensi terhadap kasus ini sehingga termohon menyampaikan bahwa permohonan pemohon termasuk informasi yang dikecualikan. Termohon menyampaikan bahwa secara resmi belum pernah melakukan uji konsekuensi, namun terhadap permasalahan ini Termohon sudah melakukan konsultasi ke beberapa bagian yang ada di BP. Kawasan termasuk dengan Deputi Operasi, mengenai dampak bila informasi yang dimohonkan pemohon di berikan. 7. Mengenai adanya acuan hukum sebagai acuan pendukung. Termohon menyampaikan bahwa mengacu pada Putusan sengketa Nurmala yang sudah diputus oleh Komisi Informasi Prov. Kepri yang sudah inkrah mempunyai kekuatan hukum tetap. 8. Tentang isi izin Prinsip. Termohon menyampaikan IP memuat : Pengaju/Pemohon, Lokasi Wilayah. 9. Mengenai penguasaan terhadap tiga dokumen yang diminta Pemohon. Termohon menyampaikan bahwa pihaknya belum menguasai dokumen tersebut. 10. Bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut : Bahwa Termohon berkeberatan atas permohonan Pemohon dengan alasan : a.
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 1 Maret 2014, yang diajukan Pemohon adalah kabur atau tidak jelas. Bahwa pada paragraf 2 dari surat
Pemohon, dinyatakan bahwa adapun jawaban Permohonan Informasi dari PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tertanggal 30 Desember 2013 saya terima pada tanggal 10 Januari 2014. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengungkapkan kronologis tentang penerimaan surat jawaban Termohon tertanggal 30 Desember 2013 baru diterima pada tanggal 10 Januari 2014 dikarenakan Pemohon sedang melaksanakan ibadah Umroh. Sedangkan pada Paragraf 3 dari Surat Pemohon, dinyatakan bahwa mengingat jawaban permohonan informasi dari PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam telah lewat jangka waktu, dan keberatan kepada atasan PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tidak ditanggapi, maka
5
selaku Pemohon Informasi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa pernyataan dari Pemohon sebagaimana disebutkan diatas pada paragraf 3 sama sekali tidak beralasan, hal ini dikarenakan Termohon sama sekali tidak pernah menerima surat dari Pemohon terkait dengan keberatan kepada atasan PPID berdasarkan surat dari Pemohon tertanggal 09 Januari 2014 sehingga keberatan yang disampaikan oleh Pemohon
tidak dapat ditanggapi oleh
Termohon selaku atasan PPID BP Batam. Dengan tidak diterimanya surat tersebut,
maka pemohonan pengajuan
penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas. b.
Surat jawaban dari Termohon atas permohonan informasi dari Pemohon tidak melampaui atau tidak melewati jangka waktu yang telah ditetapkan. Bahwa Pemohon mengajukan
permohonan informasi kepada Termohon, melalui surat tanggal 2 Desember 2013, namun Pemohon baru mengisi formulir permohonan informasi pada tanggal 17 Desember 2013 sehingga Termohon baru memberikan tanggapan tertulis setelah formulir pemohonan informasi tersebut diterima dan dicatat oleh PPID. Dan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat Nomor :B/22058/A3:/12/2013 tertanggal 30 Desember 2013 yang menurut pengakuan dari Pemohon, baru diterima pada tanggal 10 Januari 2014 dikarenakan pemohon sedang menjalani Umroh. Sehingga jangka waktu penyampaian jawaban adalah 10 (sepuluh) hari kerja. Dengan demikian tidak melampaui jangka waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam passal 22 ayat (7) Undang-undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Ketrebukaan Informasi Publik. c.
Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Bahwa izin prinsip dan penetapan lokasi yang diterbitkan Otorita Batam/ BP Kawasan Batam merupakan informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu aset seseorang sebagaimana dikecualikan dalam pasal 17 huruf h angka 3 dari UU non 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena tanah dalam kesatuan dengan nilai ekonomis dan kepemilikannya adalah informasi mengenai aset seseorang; Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon untuk mendapatkan informasi publik kecuali: h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi , yaitu:
6
1. Riwayat anggota dan kondisi keluarga, 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang 3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening Bank seseorang 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Bahwa untuk mendapatkan copy izin dan penetapan lokasi yang diterbitkan Otorita Batam/BP Kawsan Batam, Pemohon harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang rahasianya diungkapkan, yakni penerima alokasi lahan atau pengungkapan informasi publik tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) dari UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 18 (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g dan huruf h antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan / atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
Bahwa sertifikat hak pengelolaan lahan Otorita Batam / BP Kawasan Batam termasuk dalam dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 192 Peratuaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bahwa penyelenggara kearsipan yang dilakukan oleh Termohon, salah satunya bertujuan untuk menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d dari UU RI Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Pasal 3 Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk : d. menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Bahwa fungsi dari kearsipan yang dilakukan termohon, salah satunya berfungsi untuk menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang berhak.
7
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah jelas-jelas terbukti bahwa Pemohon bukan merupakan pihak yang berhak atas informasi publik yang dimohonkan, yang telah dikecualikan dalam pasal 17 huruf h angka 3 dari UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, Termohon sebagaimana penyelenggara kearsipan sudah sepatutnya menolak atau keberatan dalam memberikan informasi publik
yang diminta oleh Pemohon. Dengan
demikian, permohonan pengajuan sengketa informasi publik dari Pemohon tidak beralasan dan seharusnya pula dinyatakan ditolak. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Termohon mohon kiranya Majelis Komisioner yang terhormat berkenan memutuskan untuk: 1. Mengabulkan alasan pengajuan keberatan Termohon 2. Menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon
Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti T-1
Surat Perintah Termohon nomor: 40/KA/IV/2014
Bukti T-2
Surat Keterangan Termohon atas Penyelesaian Sengketa Informasi Register Nomor : 009/III/KI-Kepri-PS/2014
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; 2. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 4. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
8
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP, juncto Pasal 6 ayat (2) Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Tingkat Provinsi. [3.4] Menimbang bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang menjadi objek pemeriksaan berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu di jalan Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Batam Centre, Batam Provinsi Kepulauan Riau. [3.5] Bahwa karena Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik di Kota Batam dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. [3.6] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
B. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon tertanggal 2 Desember 2013 yang ditujukan kepada PPID BP Batam. 2. Bahwa benar Termohon tidak menerima surat Keberatan Informasi
Pemohon
tertanggal 9 Januari 2014 yang ditujukan kepada atasan PPID. 3. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 1 Maret 2014. [3.9] Menimbang berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”
9
Pasal 13 Perki PPSIP menyebutkan : Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP dan Perki No.1 Tahun 2013. Pemohon belum pernah mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID, yang dibuktikan dengan penyampaian tanda terima pengajuan keberatan pada atasan PPID atau bukti pengiriman surat keberatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 7, dan Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik.
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia atau perorangan yang memiliki identitas KTP Nomor 2171100809809003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam. 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi sebagaimana tersebut pada [2.2]; 3. PPID mengirim surat kepada
Pemohon perihal jawaban permohonan Informasi
sebagaimana tersebut pada [2.4]. 4. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada atasan PPID, sebagaimana tersebut pada
[2.5] 5. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada
Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 1 Maret 2014 sebagaimana tersebut pada [2.6] [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.11] dan [3.12] tersebut
Majelis
berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
10
D. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang
menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
Provinsi Kepulauan Riau. [3.15] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
[3.16] Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 16 UU KIP disebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri”.
[.3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] sampai dengan [3.16] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Badan Publik.
E. Pokok Permohonan [3.18] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pemohon meminta 1. Salinan/ Photo copy Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Otorita Batam/ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dilokasi Tanjung Gundap sesuai dengan peta terlampir beserta seluruh dokumen pendukung terbitnya sertifikat HPL tersebut. 2. Izin prinsip dan penetapan lokasi yang diterbitkan Otorita Batam/ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dilokasi tanah sesuai dengan peta terlampir. 3. Daftar nama dan alamat perusahaan yang menerima izin prinsip/alokasi lahan dilokasi tanah sesuai dengan peta terlampir.
11
[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa: “(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (2) Setiap Orang berhak: c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.
F. Pendapat Majelis
[4.20] Menimbang bahwa Majelis Komisioner setelah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, bukti-bukti surat ( vide bukti P-1 s.d P-2 dan T-1 s. d T-2).
[4.21] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi tugas pokok nya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
[4.22] Menimbang bahwa sebelum dilanjutkannya sidang adjudikasi, Termohon telah menawarkan untuk Mediasi yang difasilitasi oleh Mediator dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, namun pihak Pemohon tidak setuju dan meminta Majelis Komisioner melanjutkan ke sidang Ajudikasi.
[4.23] Menimbang bahwa dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 “ Keberatan kepada Badan Publik, yaitu : Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian /pengajuan , tanda pengiriman atau tanda terima”. [4.24] Menimbang bahwa dalam proses Ajudikasi ditemukan fakta bahwa Termohon tidak pernah menerima surat keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID dan pihak Pemohon tidak mampu membuktikan tanda terima atau bukti pengiriman surat keberatan yang disampaikan kepada atasan PPID tersebut.
12
4. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
[4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [4.2] Pemohon tidak memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dikarenakan tidak jelasnya kapan penyampaian surat keberatan Pemohon kepada atasan PPID diterima oleh Termohon [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [4.4] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku Termohon dalam perkara a quo.
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[5.1] Menyatakan menolak permohonan sengketa informasi Pemohon;
13
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Haryanto selaku Ketua merangkap Anggota, Arifuddin Jalil dan, H. Budi Sufiyanto., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 30 April 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 April 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Ketua Majelis
dto (Haryanto)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
dto
dto
(Arifuddin Jalil)
(H. Budi Sufiyanto)
Panitera Pengganti
(Imamuddin Attas)
14
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Haryanto selaku Ketua merangkap Anggota, Arifuddin Jalil dan, H. Budi Sufiyanto., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 30 April 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 April 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Ketua Majelis
(Haryanto)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Arifuddin Jalil)
(H. Budi Sufiyanto)
Panitera Pengganti
(Imamuddin Attas)
15
