PUTUSAN Nomor: 002/I/KI-Kepri-PS /2014
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 002/I/KI-Kepri-PS /2014 yang diajukan oleh: Nama
: Nampat Silangit
Alamat
: Batuaji Permai Blok C / 63 Rt. 002 Rw. 004 Sungai Lekop Sagulung Batam
Untuk selanjutnya disebut sebagai ......................................................
Pemohon
Terhadap
Nama
: Yayasan Komputer Batam
Alamat
: Jl. Letjend R. Soeprapto, Tembesi Batam.
selanjutnya disebut sebagai ..............................................................
Termohon,
Panitera Pengganti telah mengirim undangan sidang pada tanggal 22 Januari 2014 untuk persidangan pertama pada tanggal 28 Januari 2014 namun pihak Termohon tidak hadir, akan tetapi Termohon ada mengirim surat ke Komisi Informasi Tertanggal 24 Januari 2014 ( Bukti T-1 ), dan pada persidangan kedua pada tanggal 4 Pebruari 2014 panitera pengganti telah mengirim undangan sidang pada tanggal 29 Januari 2014, namun pihak Termohon tidak mau menerima surat undangan dari Komisi Informasi dengan alasan kantor masih libur, dan Termohon tidak hadir tanpa alasan, sebagaimana diatur dalam pasal 31 Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik, “ Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komsioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.”. Maka Majelis Komisioner in caso melanjutkan pemeriksaan dan memutus sengketa
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah membaca surat Termohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
1
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 13 Januari 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor: 002/I/KI-Kepri-PS /2014;
Kronologi
[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 2 Nopember 2013 kepada Termohon yang diterima Termohon pada tanggal 4 Nopember 2013; Adapun informasi yang diminta Pemohon adalah : 1. Dana hibah Luar Negeri Tahun 2009-2013. 2. Dana hibah dari Menteri Pendidikan atau melalui Dirjen Dikti Tahun 2009-2013 3. Dana hibah dari Gubernur Propinsi Kepulauan Riau/DPRD Prop Kepri 2009-2013 4. Dana hibah dari Pemerintahan Kota Batam/DPRD Batam Tahun 2009-2013 5. Dana hibah dari Otorita Batam/BP Kawasan Tahun 2009-2013 6. Dana hibah dari BUMN dan BUMD Tahun 2009-2013 7. Dana hibah dari pihak swasta Tahun 2009-2013
[2.3] Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi dari Pemohon;
[2.4] Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 25 Nopember 2013 kepada Ketua Yayasan /BPH Yayasan Komputer Batam atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang ditujukan kepada Ketua STMIK Putra Batam yang diterima pada tanggal 26 Nopember 2013
[2.5] Termohon juga tidak menanggapi keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 13 Januari 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Ketua Yayasan/BPH Yayasan Komputer Batam perihal surat keberatan Pemohon tanggal 26 Nopember 2013.
2
Petitum
[2.7] Pemohon meminta Komisi Informasi bisa menindak lanjuti permohonan sengketa informasi.
B. Alat Bukti
Keterangan Pemohon
[2.8] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa benar Pada tanggal 2 Nopember 2013 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat kepada Ketua STMIK Putera Batam dan atas permohonan informasi tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban 2. Bahwa benar Pada tanggal 25 Nopember 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada Ketua Yayasan/BPH Yayasan Komputer Batam, karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh Ketua STMIK Putera Batam. 3. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2013 Pemohon menerima surat dari Termohon namun Pemohon tidak puas atas jawaban dari Termohon dan jawaban surat termohon oleh Pemohon dianggap telah melewati batas waktu 10 hari dari di terimanya surat permohonan informasi oleh Termohon serta telah dikirimnya surat keberatan Pemohon. 4. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. 5. Bahwa Pemohon ingin memastikan apakah Termohon ada menerima bantuan dana hibah oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan informasi publik.
Surat-Surat Pemohon
[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti P-1
Salinan surat Permintaan Informasi tertanggal 2 Nopember 2013 Kepada Ketua STMIK Putera Batam
Bukti P-2
Salinan surat Pengajuan Keberatan Informasi tertanggal 25 Nopember 2013, Kepada Ketua Yayasan/BPH Yayasan Komputer Batam
.
3
Keterangan Termohon
[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon tidak hadir, namun Termohon mengirimkan surat kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 24 Januari 2014.
Bukti T-1
Surat Termohon Nomor : 01/YKB/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014 dari Yayasan Komputer Batam di tandatangani oleh Ketua BPH Yayasan Komputer Batam Hartono Tjuatja Yang isinya adalah : 1. Kami tidak memiliki sengketa dengan Sdr Nampat Silangit, maka kami mempertanyakan urgensi tentang undangan sidang pada hari selasa, tanggal 28 Januari 2014 KIP Provinsi Kepulauan Riau. 2. Surat pribadi dari Sdr. Nampat Silangit Tanggal 02 November 2013 sudah kami balas pada tanggal 26 November 2013. (Foto kopi surat balasan dan tanda terima surat terlampir). Bahkan yang bersangkutan setelah terima surat lalu ditampilkan ke media online Buruh Today (Copy berita terlampir). 3. Surat balasan kami tidak dilampirkan oleh Nampat Silangit kepada KIP Provinsi Kepulauan Riau dan menyesatkan, yang bisa kami anggap pencemaran nama baik, karena seolah olah surat dia kami abaikan. 4. Mengenai dana Hibah yang kami dapat selalu kami publikasikan secara
terbuka
dan
transparan
di
website
kami
:
www.upbatam.ac.id dan www.puterabatam.ac.id di kolom prestasi. Dan dapat kami sampaikan juga semua proses pelelangan kami ikuti sesuai aturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden RI. No. 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, 5. Surat
Sdr.
Nampat
Silangit
juga
tidak
menuliskan
keperluan/kepentingan data yang diminta, dan dalam catatan kami dia adalah bekas mahasiswa Universitas Putera Batam. 6. Informasi yang diminta oleh Sdr Nampat Silangit tidak jelas dan terkesan hanya menebak-nebak dana hibah yang pernah kami terima.
Bukti T-2
Surat Termohon Nomor : 003/STMIK/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014 dari STMIK Putera Batam di tandatangani oleh Ketua STMIK Putera Batam Hendi Sama, S. Kom.,MM.
4
Yang isinya adalah : 1. Kami tidak memiliki sengketa dengan Sdr Nampat Silangit, maka kami mempertanyakan urgensi tentang undangan sidang pada hari selasa, tanggal 28 Januari 2014 KIP Provinsi Kepulauan Riau. 2. Surat pribadi dari Sdr. Nampat Silangit Tanggal 02 November 2013 sudah kami bahas pada tanggal 26 November 2013. (Foto kopi surat balasan dan tanda terima surat terlampir). Bahkan yang bersangkutan setelah terima surat lalu ditampilkan ke media online Buruh Today (Copy berita terlampir). 3. Surat balasan kami tidak dilampirkan oleh Nampat Silangit kepada KIP Provinsi Kepulauan Riau dan menyesatkan, yang bisa kami anggap pencemaran nama baik, karena seolah olah surat dia kami abaikan. 4. Mengenai dana Hibah yang kami dapat selalu kami publikasikan secara
terbuka
dan
transparan
di
website
kami
:
www.upbatam.ac.id dan www.puterabatam.ac.id di kolom prestasi. Dan dapat kami sampaikan juga semua proses pelelangan kami ikuti sesuai aturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden RI. No. 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, 5. Surat
Sdr.
Nampat
Silangit
juga
tidak
menuliskan
keperluan/kepentingan data yang diminta, dan dalam catatan kami dia adalah bekas mahasiswa Universitas Putera Batam. 6. Informasi yang diminta oleh Sdr Nampat Silangit tidak jelas dan terkesan hanya menebak-nebak dana hibah yang pernah kami terima
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; 2. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
5
3. Kedudukan hukum (legal standing)Pemohon 4. Kedudukan hukum (legal standing)Termohon
Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP, juncto Pasal 6 ayat (2) Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.
[3.4] Menimbang bahwa Yayasan Komputer Batam yang menjadi objek pemeriksaan berkedudukan di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu di jalan Letjend R. Soeprapto, Kampus Putera Batam, Muka Kuning Batam Provinsi Kepulauan Riau.
[3.5] Bahwa karena Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kota Batam dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
[3.6] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
B. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi pemohon pada tanggal 4 Nopember 2013 dan keberatan atas permohonan informasi publik yang di tujukan kepada Ketua Yayasan/BPH Yayasan Komputer Batam pada tanggal 26 Nopember 2013 2. Bahwa sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan a quo dari Termohon, maka pada tanggal 13 Januari 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. 6
[3.9] Menimbang berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).” Pasal 13 Perki PPSIP menyebutkan : Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP dan Perki No.1 Tahun 2013.
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 7, dan Pasal 11 ayat (1)
Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon
Informasi Publik adalah warga Negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi publik.
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia atau perorangan yang memiliki identitas
KTP Nomor 2171111811689001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam. 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon sebagaimana
tersebut pada [2.2]; 3. Karena tidak ditanggapi oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada
Termohon sebagaimana tersebut [2.4]; 4. Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon. 5. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada
Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 13 Januari 2014. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.11] dan [3.12] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
7
D. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
[3.15] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
[3.16] Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 16 UU KIP disebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri”.
[.3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] sampai dengan [3.16] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Badan Publik. . E.
Pokok Permohonan
[3.18] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pemohon ingin mengetahui apakah Termohon menerima dana hibah sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa: “(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (2) Setiap Orang berhak: c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.
8
[3.20] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
[3.21] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik Wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu 3. “Kondisi keuangan , aset, pendapatan dan rekening Bank seseorang
Bahwa menurut Pemohon dengan adanya informasi yang akan diberikan oleh Termohon, Pemohon akan mendapatkan kepastian dari adanya dana hibah yang diperoleh oleh Termohon.
F. Pendapat Majelis
[3.22] Menimbang bahwa Majelis Komisioner setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat ( vide bukti P-1 s.d P-2 dan T-1 s.d T-2 ).
[3.23] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ,Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi tugas pokok nya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau dalam negeri.
[3.24] Menimbang bunyi pasal 16 butir d UU No 14 Tahun 2008: Informasi yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah dalam Undang-undang ini adalah Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.
[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Komisioner menilai bahwa permohonan pemohon beralasan menurut Undang-Undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan permohonan a quo termasuk informasi yang bersifat terbuka untuk publik.
9
4. KESIMPULAN
Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
[4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa a quo.
[4.2] Pemohon sudah memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.
[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. . [4.4] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.
[4.5].....Dalil dalil pemohon beralasan menurut hukum ; Berdasarkan Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[5.1] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon berupa : 1. Dana hibah Luar Negeri Tahun 2009-2013. 2. Dana hibah dari Menteri Pendidikan atau melalui Dirjen Dikti Tahun 2009-2013 3. Dana hibah dari Gubernur Propinsi Kepulauan Riau/DPRD Prop Kepri 2009-2013 4. Dana hibah dari Pemerintahan Kota Batam/DPRD Batam Tahun 2009-2013 5. Dana hibah dari Otorita Batam/BP Kawasan Tahun 2009-2013 6. Dana hibah dari BUMN dan BUMD Tahun 2009-2013 7. Dana hibah dari pihak swasta Tahun 2009-2013
adalah Informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon
[5.2]
Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu James F. Papilaya selaku Ketua merangkap Anggota, Liesminidiningsih dan Haryanto masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;
Ketua Majelis
dto.
(James F. Papilaya)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
dto.
dto.
(Liesminidiningsih)
(Haryanto)
Panitera Pengganti
dto.
( Imamuddin Attas )
11
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Tanjungpinang, Pebruari 2014 Panitera
dto
( Eniwati )
12
