PUTUSAN
Nomor: 006/II/KI-Kepri-PS /2014
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 006/II/KI-Kepri-PS /2014 yang diajukan oleh:
Nama
: Zaki Setiawan
Alamat
: Perum GMP Blok I No. 20 Rt. 004 Rw.002 Duriangkang Kec. Sungai Beduk Kota Batam
Untuk selanjutnya disebut sebagai ............................................................... Pemohon
Terhadap Nama
: Pemerintah Kota Batam
Alamat
:Jl. Engku Putri No. 1 Batam
Untuk selanjutnya disebut sebagai.................................................................Termohon,
yang dalam persidangan pada tanggal 18 Pebruari 2014 dihadiri oleh Yulidasril, A.T.D., M. Si, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 04/PPID-SK/ Kominfo-IP/II/2014 tertanggal 10 Pebruari 2014. Pada sidang tanggal 18 Pebruari 2014 para pihak sepakat untuk dilaksanakan Mediasi. Kemudian pada tanggal
26 Pebruari 2014 Mediasi ke-2
dilanjutkan di ruang sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam yang dihadiri oleh Yulidasril, A.T.D., M. Si berdasarkan Surat Kuasa Nomor :04/PPID-SK/ Kominfo-IP/II/2014 tertanggal 10 Pebruari 2014, yang didampingi oleh 1. Demi Hasfinul Nasution, SH., M. Si dan Amirli, SH berdasarkan surat kuasa Nomor : ST.01/HK/II/2014, tertanggal 25 Pebruari 2014. 2. Effi Rianto, SE dan Padlinsono, SE., M. Si berdasarkan surat kuasa nomor : 140/SK/PMP-KUKM/II/2014 tertanggal 21 Pebruari 2014. Namun pada Mediasi yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak mencapai kesepakatan mediasi. Pihak Termohon hanya bersedia memberikan salinan dokumen rencana kegiatan anggaran tahun anggaran 2013 di Dinas PMP-KUKM Kota Batam (permohonan informasi point 3). Sementara 2 (dua) item permohonan informasi lainnya,
1
yakni salinan dokumen pemohon dana bergulir pada tahun anggaran 2012 dan 2013, dan salinan dokumen penerima dana bergulir , baik jumlah dan alamat lengkap penerima pada tahun anggaran 2011 dan 2012 (permohonan informasi pada point 1 dan 2) dinilai informasi yang dikecualikan. Proses mediasi tidak berhasil dan/atau gagal serta para pihak bersedia untuk menyelesaikan sengketa informasi melalui mekanisme Ajudikasi (sebagaimana tertuang dalam pernyataan mediasi gagal).
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah mendengar dan membaca laporan Mediator; Telah memeriksa dan membaca bukti surat Pemohon; Telah memeriksa dan membaca bukti surat Termohon Telah mendengar keterangan saksi -saksi Telah mendengar dan/atau membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 21 Januari 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor: 006/II/KI-Kepri-PS/2014;
Kronologi
[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 28 Oktober 2013 kepada Termohon yang diterima Termohon pada tanggal 28 Oktober 2013; Adapun informasi yang diminta Pemohon adalah : 1. Salinan dokumen pemohon dana bergulir pada tahun anggaran 2012 dan 2013. 2. Salinan dokumen penerima dana bergulir , baik jumlah dan alamat lengkap penerima pada tahun anggaran 2011 dan 2012. 3. Salinan dokumen rencana kegiatan anggaran tahun anggaran 2013 di Dinas PMP-K UKM Kota Batam.
[2.3] Termohon memberikan tanggapan dan jawaban atas permohonan informasi dari Pemohon.
2
[2.4] Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 22 Nopember 2013 kepada Walikota Batam selaku atasan PPID Pemko Batam atas tidak dipenuhinya permintaan informasi ataupun ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
[2.5] Termohon juga tidak menanggapi keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 27 Januari 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari atasan PPID Pemko Batam perihal surat keberatan Pemohon tanggal 22 Nopember 2013.
Petitum
[2.7] Pemohon meminta Komisi Informasi untuk menyelesaikan
permohonan sengketa
informasia quo
B. Alat Bukti
Keterangan Pemohon
[2.8] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan secara lisan dan tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2013 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat kepada PPID Pemko Batam. 2. Bahwa benar Termohon pada tanggal 12 Nopember 2013 mengirim surat jawaban kepada Pemohon. 3. Bahwa benar Pada tanggal 22 Nopember 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Pemko Batam, atas tidak dipenuhinya permintaan informasi ataupun ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. 4. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
3
5. Bahwa salinan dokumen pemohon dana bergulir pada tahun anggaran 2012, 2013. Dan Salinan dokumen penerima dana bergulir , baik jumlah dan alamat lengkap penerima pada tahun anggaran 2011 dan 2012 yang dimaksud pemohon adalah salinan daftar pemohon dana bergulir pada tahun anggaran 2012, 2013. Dan Salinan daftar penerima dana bergulir , baik jumlah dan alamat lengkap penerima pada tahun anggaran 2011 dan 2012. 6. Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai perundang-undangan. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi, guna meningkatkan kualitas partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik yang tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. 7. Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini” serta ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik”. 8. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri No 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Badan Layan Umum Daerah mengatur bahwa “ Badan Layana Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas “. 9. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Batam nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas PMPK-UKM Kota Batam mengatur bahwa ” Sumber dana pinjaman dana bergulir adalah dari APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam rangka pemberdayaan Ekonimi Kerakyatan”. 10. Jelas bahwa sumber dana pinjaman dana bergulir adalah dari APBD, dan Dinas PMPKUKM Kota Batam ataupun BLUD dana bergulir merupakan badan publik yang mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintahah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagaian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar Negeri.
4
11. Pasal 7 (1) UU nomor 14 tahun 2008 mengatur bahwa “ Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya Kepada Pemohon informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”. 12. Alasan Termohon yang tidak bisa memberikan salinan dokumen pemohon dana bergulir pada tahun anggaran 2012 dan 2013, serta salinan dokumen penerima dana bergulir, baik jumlah dan alamat lengkap penerima pada tahun anggaran 2011 dan 2012 dikarenakan adanya pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 yang mengatur bahwa “ Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga”,sebagaimana dinyatakan dalam mediasi kedua, saya nilai tidak relevan. Dimana dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa “Pelaku usaha jasa keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan: (b) pernyataan bahwa pelaku usaha jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan”. 13. Sehingga, Termohon seharusnya dapat menunjukkan pernyataan sebagai pelaku usaha jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan sebagaimana di atur dalam pasal 20 huruf (b) peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013. Sementara dalam mediasi, tidak ada pernyataan tersebut, sehingga pengelolaan dana bergulir Kota Batam melalui UPT BLUD di dinas PMPK-UKM belum/ tidak bisa disebut sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan karena tidak ada penyataan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 14. Termohon juga tidak relevan meminta pemohon agar dapat memberikan legal opinion yang menyebutkan bahwa Dana Bergulir yang dikelola Dina PMPK UKM melaui BLUD tidak termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pasal 45 ayat (1) UU nomor 14 tahun 2008 yang mengatur bahwa “Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 35 ayat (1) huruf a” dan pasal 45 ayat (2) UU nomor 14 tahun 2008 yang mengatur bahwa “Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik menhajukan permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g”. Sehingga jelas bahwa justru Termohon yang seharusnya membuktikan apakah dua salinan yang belum diserahkan kepada pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2008.
5
Surat-Surat Pemohon
[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti P-1
Salinan surat Permintaan Informasi tertanggal 28 Oktober 2013 Kepada PPID Pemko Batam
Bukti P-2
Salinan surat Pengajuan Keberatan Informasi tertanggal 22 Nopember 2013, Kepada atasan PPID Pemerintah Kota Batam.
Bukti P-3
Surat Keterangan Pemohon atas sengketa Informasi Publik Nomor sengketa : 006 / II/ Ki-Kepri-PS/ 2014
Bukti P-4
Surat Kesimpulan Pemohon atas Sengketa Informasi Publik
Keterangan Termohon
[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Bahwa Termohon belum pernah melakukan uji konsekuensi terhadap 2 (dua) permohonan pemohon. 2. Anggaran dana bergulir ada di Bagian Keuangan Pemko Batam khususnya di bagian pembiayaan. 3. Bahwa penyaluran dana bergulir dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh UPT. UKM yaitu : a. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan. b. Tim UPT. UKM melakukan verifikasi persyaratan dan dilanjutkan dengan melakukan survei ke lapangan. c. Jika dianggap layak maka UPT. UKM akan menghubungi pemohon. d. UPT. UKM melakukan akad kredit dengan pemohon e. UPT. UKM menyerahkan berkas-berkas permohonan pemohon yang sudah lolos Verifikasi kepada pihak bank f. UPT. UKM menyerahkan Bilyat Giro ( BG ) kepada pemohon untuk selanjutnya bisa dicairkan di Bank Riau. 4. Bahwa Termohon menyampaikan UPT. UKM bekerja dengan kehati-hatian mengingat secara fungsional dan operasional UPT. UKM melakukan fungsi kredit sebagaimana perbankan. 5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan :
6
“ (1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) ...... (3) Informasi publik yang tidak boleh diberikan badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. ...... b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf H angka 3 dan 4 dan huruf j, dinyatakan bahwa : “ Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapat Informasi Publik, kecuali : a s/d g ....... h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi , yaitu : 1. ...... 2....... 3. kondisi keuangan aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.” i.
...................
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 7. Bahwa pasal 31 undang-undnag nomor 21 tahuun 2011 tentang otoritas jasa keuangan memerintahkan kepada otoritas jasa keuangan (OJK) untuk membuat peraturan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, yaitu ; “ ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan pertaturan OJK.” Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka OJK membuat peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. a.
Pasal 1 angka 1 peraturan OJK sebagaiaman dimaksud diatas menyatakan : Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksud dengan : Pelaku Usaha Jasa Keuangan Adalah Bank Umum, Bank Perkeriditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan
Asuransi,
Perusahaan
Reasuransi,
Lembaga
Pembiayaan,
Perusahaan Gadai, Dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun secara syariah.
7
b.
Pasal 1 angka 15 peraturan OJK diatas, menyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
c. Pasal 31 ayat (1) disebutkan : Pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/ atau inforamsi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. 8. Bahwa pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiyaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung darai masyarakat. 9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan menengah diatur : Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan pendanaan, yang aspek pendanaan tersebut antara lain dinyatakan dalam pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut : a.
...........,
b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah ; c.
..........; dan
d.
..........
Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah melakukan upaya (pasal 22) :
a.
Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b.
Pengembangan lembaga modal ventura;
c.
Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; Sedangkan pengertian pembiayaan dijelaskan dalam Ketentuan Umum dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 1 angka 11: Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyrakat melalui bank, koperasasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir (UPT-PDB ) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan usaha Kecil Menengah Kota Batam yang menjalankan fungsi pembiayaan. Pembentukan UPT ini merupakan tindak lanjut dari Undang-
8
Undang Nomor 20 Tahun 2008, khususnya pasal 18 huruf b, berupa pembentukan lembaga pembiayaan non badan usaha oleh pemerintah kota batam dalam rangka pembinaan permodalaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam, dalam Pasal 1 angka 9 yaitu : Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir, yang selanjutnya disingkat UPT PDB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas PMPUKM Kota Batam yang menerapkan PPK BLUD dalam memberikan jasa pelayanan berupa modal usaha dalam bentuk kredit usaha koperasi, usaha mikro dan lembaga keuangan mikro. Pada pasal 4 Peraturan Walikota diatas diatur tugas dari UPT PDB, diantaranya adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir dan melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir, UPT PDB tidak menyerahkan secara tunai (langsung) dana pinjaman kepada debiturnya (peminjam), akan tetapi melalui perbankan, dimana satu rangkap dari dokumen milik debitur (peminjam) diserahkan sebagai kelengkapan administrasi bagi bank yang akan melalukukan pencairan/transfer oeh karena itu, dalam konteks ini dokumen debitur (peminjam) tersebut telah menjadi dokumen perbankan, sesuai dengan ketentuan pasal 40 undangundang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, diatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. Kewajiban ini berlaku pula bagi pihak terafiliasi, dimana dalam konteks ini UPT PDB merupakan pihak terafiliasi bagi Bank yang menyalurkan kredit/pinjaman yang disediakan atau diberikan UPT PDB.
Analisis Hukum
11.1. UPT PDB merupakan suatu lembaga pembiayaan non badan usaha, yang meskipun tidak berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud oleh Peraturan OJK, namun secara fungsional melakukan fungsi-fungsi atau kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 4 angka 4
9
Perwako di atas, maka dalam melaksankan administrasi pengelolaan dan bergulir UPT PDB harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang dalam hal ini termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan. 11.2. Mengingat secara fungsional, UPT PDB merupakan lembaga pembiayaan, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK diatas, UPT PDB adalah termasuk pelaku usaha jasa keuangan yang harus tunduk atau mengikuti ketentuan Undang-udang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa berdasarkan atas Undang-undang tentang OJK diatas, maka UPT PDB dilarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga sebagaimana disebut dalam ketentuan ini, menurut termohon termasuk diantaranya adalah Pemohon. 11.3. Sebagai Konsumen dari UPT PDB, maka Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro yang mendapat pinjaman modal harus mendapat perlindungan hukum atas kerahasiaan pribadi dan kemungkinan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sejalan dengan maksud atau kendungan makna yang diinginkan oleh ketentuan pasal 17 huruf H Undang-undnag Nomor 14 Tahun 2008, karena keterangan/data yang diminta oleh pemohon merupakan keterangan/data yang berisi tentang informasi mengenai kondisi keuangan, pendapatan dan rekening bank debitur (peminjam) UPT PDB (angka 3 huruf H pasal 17) . Disamping itu juga didalam dokumen yang diminta terdapat data/keterangan mengenai hasil evaluasi terhadap kemampuan (kapabilitas) debitur (peminjam) untuk mengembalikan atau mengangsur pinjaman (analisa kelayakan peminjam) sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 pasal 17 huruf H diatas. Pelanggaran terhadap ketentuann ini, akan menyebabkan pejabat UPT PDB dapat terancam pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008. 11.4. Bahwa mengingat dokumen yang diminta oleh pemohon telah menjadi bagian dari dokumen/data perbankan sebagaimana dijelaskan pada angka 5 diatas, maka UPT PDB sebagai pihak terafiliasi dengan Bank yang melakukan pencairan pinjaman dana bergulir, juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data/keterangan mengenai debiturnya (peminjam). Dalam hal UPT PDB melanggar ketentuan ini maka sebgai pihak terafilisi, terancam tuntutan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurangkurangnya
Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sebagaiman diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
10
Surat-Surat Termohon
[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti T-1
Salinan surat jawaban Termohon terhadap permohonan Informasi
Bukti T-2
Salinan surat Jawaban Termohon terhadap sengketa Informasi Publik Nomor sengketa : 006 / II/ Ki-Kepri-PS/ 2014
Bukti T-2
Surat kesimpulan Sengketa Informasi tertanggal 12 Maret 2014
Pemeriksaan Saksi
[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi.
[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Komisioner mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:
1. Yudi Kurnain, Lahir di Talang Ubi 29 Januari 1970 alamat : RT. 04 RW. 02 Taman Duta Mas Blok C 13 No. 3 Baloi Permai Batam, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam (Ketua Komisi II) yang menerangkan sebagai berikut:
a. Bahwa teknis penganggaran untuk UKM disesuaikan dengan keuangan daerah dan di Poskan melalui Dinas PMP-KUKM Kota Batam. b. Bahwa saksi pernah melihat laporan realisasi penggunaan dana UKM yang disampaikan secara global oleh pihak Dinas PMP-KUKM. c. Bahwa tujuan utama dana UKM adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mencari keuntungan. d. Bahwa cara kerja UPT. UKM sama dengan perbankan, namun tujuannya bukan mencari keuntungan (komersil), sebab suku bunganya lebih rendah. e. Bahwa jaminan yang diberikan oleh pemohon dana bergulir hanya sebagai pengikat, bukan bersifat penjaminan sebagaimana peraturan diperbankan. f. Bahwa dana UKM yang bersumber dari APBD bersifat terbuka dan pelaksanaannya harus on the track,tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun termasuk anggota dewan. g. Bahwa dengan data yang terbuka bisa menjadi contoh kepada Dinas PMP-KUKM lainnya.
11
2. Drs. Joko Sutriyo, Lahir di Jakarta 20 Mei 1966 Alamat: Jl. Pramuka Sei Harapan Rt. 03 Rw. 01 Sungai Harapan Sekupang. Pekerjaan PNS pada Dinas UKM, Kabid Koperasi Dinas UKM dan Koperasi Provinsi Kepri, yang menerangkan sebagai berikut:
a. Bahwa pada pelaksanaan penyaluran dana UKM di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan secara terbuka. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya overlap. Artinya upaya pencegahan distribusi dana bergulir secara doble atau ganda. b. Bahwa pelaksanaan seleksi pada pemohon dana UKM dilakukan oleh tim lapangan dan Tim Survey yang hasilnya akan dibuat rekomendasi oleh Kepala Dinas UKM dan Koperasi Provinsi Kepri untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Dana Bergulir oleh Gubernur Kepri.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon
[3.1] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menerima kesimpulan dari Pemohon tertanggal 18 Maret 2014 adalah sebagai berikut:
1. Saya bukan pelaku UKM atau koperasi, dan bukan pinjaman atau penerima dana bergulir, sehingga tidak perlu di khawatirkan dapat melakukan persaingan usaha tidak sehat. 2. Sumber dana bergulir berasal dari APBD. Sumber dana bergulir adalah APBD, dan Dinas PMPK-UKM Kota Batam ataupun BLUD dana bergulir merupakan Badan Publik yang mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintahah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagaian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
12
3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Batam nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas PMPK-UKM Kota Batam mengatur bahwa ” Sumber dana pinjaman dana bergulir adalah dari APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam rangka pemberdayaan Ekonimi Kerakyatan”. 4. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Badan Layana Umum Daerah mengatur bahwa “Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa
penyediaan
barang
dan/atau
jasa
yang
dijual
tanpa
mengutamakan mencari keuangan, dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas”. 5. BLUD dana bergulir bukan bank atau pelaku usaha jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Pasal 20 huruf (b) peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa “ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi dan/atau layanan : pernyataan bahwa pelaku usaha jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan”. 6. Termohon seharusnya dapat menunjukan pernyataan sebagai pelaku usaha jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 20 huruf (b) peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013. Semntara dalam mediasi, tidak ada pernyataan tersebut, sehingga pengelolaan dana bergulir kota Batam melalui UPT BLUD di Dinas PMPK-UKM belum/ tidak bisa disebut sebagai pelaku jasa keuangan, karena tidak ada pernyataan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. 7. BLUD dana bergulir bukan pelaku usaha jasa keuangan juga dikuatkan dalam jawban jawaban direktur pelayanan konsumen bidang edukasi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan melalui email konsumen @ojk.go.id yang dapat diakses disitus www.ojk.go.id
pernyataan yang saya kirimkan mengenai apakah yang dimaksud
dengan pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 termasuk BLUD dibawah SKPD yang diantaranya memiliki kewenangan untuk menyalurkan dana bergulir dari pemerintah keusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pernyataan ini saya ajukan melalui email saya
[email protected] pada 26 februari 2014 dan dijawab pada hari yang sama (terlampir)
13
Jawaban direktur pelayanan konsumen bidang edukasi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan “ sesuai dengan peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 mengenai penjelasan pasal 1 ayat 1 bahwa yang termasuk dalam definisi “ pelaku usaha jasa keuangan “ adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank Kustodien, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak/belum termasuk dalam definisi Pelaku Usaha Jasa Keuangan sehingga belum/tidak temasuk dalam lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK dan tindak tunduk terhdap POJK dimaksud”. Kesimpulan Termohon
[3.2] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menerima kesimpulan dari Termohon tertanggal 12 Maret 2014 adalah sebagai berikut: Setelah mengikuti proses pemeriksaan sengketa ini, mulai dari permohonan Pemohon, pemeriksaan Pemohon dan Termohon, pemeriksaan dokumen dan para Saksi Ahli, maka izinkanlah Termohon untuk menyampaikan kesimpulan atas sengketa informasi ini, untuk menjadi bahan pertimbangan majelis dalam mengambil keputusan, sebagai berikut: 1. Kami selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Kota Batam berpendapat, bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 6 ayat 3 yang memuat informasi yang dikecualikan atau dilarang untuk diberikan kepada publik, huruf b dan h, angka 3 dan 4 dinyatakan a. ……………. b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. c s/d g …………… h. informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membuka rahasia pribadi, yaitu; 1. …………… 2. …………… 3. kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.
14
2. Informasi yang diminta oleh Pemohon dapat digunakan oleh pihak tertentu keperluan usaha, yang berpotensi digunakan untuk persaingan usaha tidak sehat. Selain itu juga data data penerima pinjaman dana bergulir juga banyak yang bersifat pribadi dan menyangkut hak-hak pribadi mereka yang dilindungi oleh undang-undang, yakni ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pembiayaan di sektor keuangan.
3. Bahwa Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Dana Bergulir (UPT PDB) adalah suatu lembaga pembiayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2010 yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang mengamanatkan dan memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan sumber pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.UPT PDB termasuk pengertian lembaga keuangan bukan bank, terutama dilihat dari fungsi dan manejmen pengelolaannya, dan merupakan kewenangan, upaya dan inovasi daerah dalam rangka menumbuhkembangkan kelompok Koperasi dan UKM di Kota Batam. 4. UPT PDB merupakan suatu Lembaga pembiayaan non Badan Usaha, yang meskipun tidak berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud oleh Peraturan OJK, namun secara fungsional melakukan tugas/fungsi-fungsi atau kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu,sejalan dengan ketentuan Pasal 4 angka 4 Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tekis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam, maka dalam melaksanakan administrasi pengelolaan dana bergulir UPT PDB harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan. Adapun ketentuan peraturan perundangan yang mengtur tentang lembaga pembiayaan yang harus ditaati oleh UPT PBD dalam konteks perkara ini adalah : 4.1 Dalam kapasitas sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi lembaga pembiayaan, adalah larangan memberikan data dan/ atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga, sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
15
4.2 Dalam kapasitas sebagai pihak terafiliasi dengan bank, adalah Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Keterafiliasian UPT PDB terhadap bank adalah disebabkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir, UPT PDB
tidak menyerahkan secara tunai (langsung) dana pinjaman
kepada debiturnya, akan tetapi melalui perbankan, dimana satu rangkap dari dokumen milik debitur (peminjam diserahkan sebagai kelengkapan administrasi bagi bank yang akan melakukan
pencairan/transfer, sehingga dengan demikian dokume
debitur (peminjam) termasuk telah menjadi dokumen perbankan.
5. Dalam acara pemeriksaan para Saksi Ahli yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 bertempat di Gedung Bersama Pemko Batam, dari keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta, yang kami simpulkan sebagai berikut; a. Dari Saksi I, Bapak Yudi Zulkamain, dalam hal ini sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Batam menerangkan, bahwa pengelolaan dana bergulir Kota Batam diutamakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah, akan tetap pengelolaannya tetap dilaksanakan dengan manajmen yang baik, yaitu dengan pengelolaan BLUD yang menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan mudah. DPRD Kota Batam dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana bergulir tidak pernah meminta data detil dari para penerima pinjaman. Saksi juga menjelaskan, bahwa dalam pengelolaan dana bergulir, UPT PDB selaku pengelola menjalankannya dengan prinsip kehati-hatian layaknya bank. Olek karena itu ditinjau dari segi cara bekerjanya UPT PDB adalah sama dengan lembaga perbankan, namun berbeda dari segi sifat komersialitas dan kekakuannya dalam hal jaminan. Disamping itu juga dijelaskan bahwa sebagai DPRD, maka komisi yang Sdr saksi pimpin berhak/berwenang untuk mengetahui data-data tentang penggunaan dana APBD sebagai wujud fungsi pengawasan. b. Saksi II, Bapak Joko Satrio, selaku Kabit UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, menjelaskan bahwa UPT PDB, selaku unit pengelola dana bergulir di Kota Batam lebih maju jika dibandingkan dengan yang ada di provinsi Kepulauan Riau, yaitu lebih mandiri dan dapat menjalankan usaha dengan baik, meskipun tetap berorientasi pada kepentingan Koperasi dan UMKM itu sendiri.
16
Saksi juga menjelaskan, bahwa penggunaan dana bergulir di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan secara trasparan untuk kepentingan koordinasi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi Kepri, namun informasi detil para peneaima pinjaman tetap diinformasikan ke public. Penyampaiaan informasi calon penerima dana bergulir Provinsi Kepulauan Riau kepada kabupaten/kota dan perbankan di Provinsi kepri adalah dalam rangka mencegah terjadinya double pemberian pinjaman kredit ringan kepada pihak tertentu yang telah atau akan menerima pinjaman dana bergulir dari Provinsi Kepri. Disamping itu juga dijelaskan oleh Saksi bahwa ditijau dari segi tata cara bekerjanya, maka lembaga pengelola dana bergulir adalah sama atau mirip dengan perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)junctoPasal 5 huruf a; Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; 2. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum (legal standing)Pemohon 4. Kedudukan hukum (legal standing)Termohon
Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP, juncto Pasal 6 ayat (2) Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.
17
[4.4] Menimbang bahwa Pemerintah Kota Batam yang menjadi objek pemeriksaan berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu di Jalan Engku Putri Batam Provinsi Kepulauan Riau. [4.5] Bahwa karena Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kota Batam dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
[4.6] Menimbang atas pertimbangan paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
B. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22,Pasal 35,Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 13,Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi pemohon pada tanggal 28 Oktober 2013 dan keberatan atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada atasan PPID Pemerintah Kota Batam pada tanggal 22 Nopember 2013 2. Bahwa sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan a quo dari Termohon, maka pada tanggal 21 Januari 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
[4.9]Menimbang berdasarkan
Pasal 37 ayat (2) UU KIP “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”
18
Pasal 13 Perki PPSIP menyebutkan :
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [4.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP dan Perki No.1 Tahun 2013.
C.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12UU KIP juncto Pasal 1 angka 7, dan Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi publik.
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia atau perorangan yang memiliki identitas
KTP Nomor 2171071108759003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam. 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon sebagaimana
tersebut pada [2.2]; 3. Karena tidak ditanggapi oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada
Termohon sebagaimana tersebut [2.4]; 4. Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon. 5. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada
Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 21 Januari 2014.
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
D. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
19
[4.15] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan
[4.15]
tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Badan Publik. . E. Pokok Permohonan [4.17] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan Termohon tidak diberikannya permohonan Informasi Publik .
[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:
“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (2) Setiap Orang berhak: c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.
[4.19] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
[4.20] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP menyatakan bahwa:
“Setiap Badan Publik Wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu 3. “Kondisi keuangan , aset, pendapatan dan rekening Bank seseorang
Bahwa menurut Pemohon dengan adanya informasi yang akan diberikan oleh Termohon, menjadikan fungsi kontrol penggunaan APBD kepada publik.
20
F. Pendapat Majelis
[4.21] Menimbang bahwa Majelis Komisioner setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat ( vide bukti P-1 s.d P-3 dan T-1 s. d T-3).
[4.22] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ,Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi tugas pokok nya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau dalam negeri.
[4.23] Menimbang bahwa sebelum dilanjutkannya sidang adjudikasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Mediator dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
[4.24] Menimbang bahwa dalam proses mediasi tersebut terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon hanya untuk permintaan informasi point 3 (tiga). [4.25] Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. Sehingga Majelis hanya akan menyidangkan permintaan informasi pada point 1(satu) dan 2 (dua). [4.26] Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 17 Undang-Undang RI.Nomor. 14 Tahun 2008, Badan Publik juga wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai apakah menurut ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon dalam surat permintaan informasi tertanggal 28 Oktober 2013 tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. [4.27] Menimbang, bahwa Badan Publik diwajibkan untuk membuat pertimbangan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (4)Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Dan ayat (5)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
21
[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Perki No.1 tahun 2010 menyebutkan bahwa: “Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya”.
[4.29] Menimbang bahwa permintaan informasi point 1(satu) dan 2 (dua) sama sekali tidak berkaitan dengan kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.Kecuali informasi yang terkait identitas penerima dana bergulir berupa alamat lengkap, yang merupakan dokumen privat yang wajib dilindungi. Perlindungan hak privasi seseorang wajib dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan data pribadi
berupa pemerasan, pengancaman atau teror, serta tindakan-tindakan
kriminal lainnya yang mengancam keselamatan dan mengganggu kenyamanan seseorang.
[4.30] Menimbang keterangan pemohon bahwa salinan dokumen pemohon dana bergulir pada tahun anggaran 2012, 2013. Dan Salinan dokumen penerima dana bergulir , baik jumlah dan alamat lengkap penerima pada tahun anggaran 2011 dan 2012 yang dimaksud pemohon adalah salinan daftar pemohon dana bergulir pada tahun anggaran 2012, 2013. Dan Salinan daftar penerima dana bergulir , baik jumlah dan alamat lengkap penerima pada tahun anggaran 2011 dan 2012.
[4.31] Menimbang bahwa membuka informasi yang diminta oleh Pemohon akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum untuk masa yang akan datang karena bisa meminimalisir terjadinya tindakan diskriminasi dalam penyaluran dana bergulir UKM.
[4.32] Menimbang bahwa PPID Pemko Batam belum pernah melakukan uji konsekuensi tentang permintaan informasi point 1 (satu) dan 2(dua) sehingga alasan pengecualian Termohon untuk permohonan point 1 (satu) dan 2 (dua) tidak beralasan.
[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Komisioner
berpendapat bahwa kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan
mengikat dan informasi yang diminta oleh Pemohon pada point 1 (satu) dan 2 (dua) pada prinsipnya merupakan informasi yang terbuka.
22
5. KESIMPULAN
Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
[5.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa a quo.
[5.2] Pemohon sudah memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.
[5.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. . [5.4] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.
[5.5].....Dalil dalil pemohon beralasan menurut hukum ; Berdasarkan Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik
6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,
[6.1] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon berupa :
1. Salinan daftar pemohon dana bergulir pada tahun anggaran 2012 dan 2013. 2. Salinan daftar penerima dana bergulir, baik jumlah dan alamat lengkap penerima pada tahun anggaran 2011 dan 2012.
adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon dengan cara menghitamkan alamat lengkap penerima dana bergulir tersebut.
[6.2]
Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
23
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Arifuddin Jalil selaku Ketua merangkap Anggota, H. Budi Sufiyanto dan James F. Papilaya masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa Tanggal 01 April 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 02 April 2014 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Ketua Majelis
Dto.
(Arifuddin Jalil)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
Dto.
Dto.
(H. Budi Sufiyanto)
(James F. Papilaya)
Panitera Pengganti
Dto.
( Imamuddin Attas )
24
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Tanjungpinang, April 2014 Panitera
dto
( Eniwati )
25
