PUTUSAN Nomor: 007/III/KI-KEPRI-PS/2014
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 007/III/KI-KEPRI-PS/2014 yang diajukan oleh:
Nama
: Suharsad
Alamat
: Taman Anugerah Ideal Blok C4 No. 01 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Terhadap
Nama
: Pemerintah Kota Batam
Alamat
: Jl. Engku Puteri No. 1, Batam Center, Batam.
Yang dalam persidangan diwakili oleh Maladi, NIP : 196202071985091001, Jabatan : Kasubbid Penerangan Masyarakat Badan Kominfo ( Bidang Pengelolaan Informasi PPID ) dan Amirli, SH, NIP: 196502202002171001, Jabatan: Staf Bagian Hukum ( Staf PPID ), Pegawai pada Pemko Batam yang beralamat di Jl. Engku Puteri No. 1, Batam Center, Batam., berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor :
/PPID-SK/KOMINFO-IP/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014
, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 25 Pebruari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 03 Maret dengan nomor register Nomor: 007/III/KI-KEPRI-PS/2014
1
Kronologi [2.2] Pada tanggal 09 Desember 2013 Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID atas tidak tersedianya Informasi Berkala sebagaimana yang diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 dengan rincian permohonan keberatan sebagai berikut: Laporan Berkala Pengelolaan Dana Pengembangan UKM, dana Hibah dan CSR yang di alokasikan untuk pemberdayaan dan penataan UKM Kota Batam 2012 s/d Juli 2013 [2.3] Sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan a quo oleh Termohon, maka pada tanggal 24 Pebruari 2014 yang diterima pada tanggal 25 Pebruari 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. [2.4] Pada tanggal 13 Maret 2014 diadakan Sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.5] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak ditanggapinya permohonan keberatan Pemohon.
Petitum [2.6] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.7]
Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa benar Pada tanggal 9 Desember 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Pemko Batam atas tidak tersedianya informasi berkala. 2. Bahwa benar Sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan a quo oleh Termohon, maka pada tanggal 24 Pebruari 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
Surat-Surat Pemohon [2.8]
Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti P-1
Salinan surat Pengajuan Keberatan Informasi tertanggal 9 Desember 2013, Kepada atasan PPID Pemko Batam
2
[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yakni mengabulkan permohonan Pemohon.
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2014 telah diminta informasinya dari pihak Termohon sebagai berikut: 1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan keberatan pemohon
pada tanggal 9
Desember 2013 yang ditujukan kepada atasan PPID 2. Bahwa benar termohon tidak menanggapi atas permohonan keberatan pemohon.
Surat-Surat Termohon [2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti T-1
Surat Kuasa/tugas Termohon nomor:
/PPID-SK/KOMINFO-IP/III/2014
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; 2. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum (legal standing)Pemohon 4. Kedudukan hukum (legal standing)Termohon Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP, juncto Pasal 6 ayat (2) Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.
3
[3.4] Menimbang bahwa Pemerintah Kota Batam yang menjadi objek pemeriksaan berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu di jalan Engku Putri No. 1, Batam Center, Batam Provinsi Kepulauan Riau.
[3.5]
Bahwa karena Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kota Batam dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
[3.6] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
B. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan keberatan informasi pemohon pada tanggal 9 Desember 2013 yang di tujukan kepada Walikota Batam pada tanggal 9 Desember 2013 2. Bahwa sehubungan tidak ditanggapinya permohonan keberatan atas permohonan a quo oleh Termohon, maka pada tanggal 24 Pebruari 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. [3.9] Menimbang berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).” Pasal 13 Perki PPSIP menyebutkan : Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
4
[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP dan Perki No.1 Tahun 2013.
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 7, dan Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi publik.
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia atau perorangan yang memiliki identitas
KTP Nomor 2171102707689002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam. 2. Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan atas tidak tersedianya informasi
berkala oleh Termohon sebagaimana tersebut pada [2.2]; 3. Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon. 4. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada
Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 Pebruari 2014.
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.11] dan [3.12] tersebut
Majelis
berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
D. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang
menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
Provinsi Kepulauan Riau. [3.15] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
5
[3.16]
Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 16 UU KIP disebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri”.
[.3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] sampai dengan [3.16] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Badan Publik.
E. Pokok Permohonan [3.18] Menimbang bahwa pokok permohonan keberatan Pemohon adalah pemohon ingin mengetahui Laporan Berkala Pengelolaan Dana Pengembangan UKM, dana Hibah dan CSR yang di alokasikan untuk pemberdayaan dan penataan UKM Kota Batam 2012 s/d Juli 2013 [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
4. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [4.2] Pemohon tidak memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [4.4] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku Termohon dalam perkara a quo.
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[5.1] Menyatakan menolak permohonan sengketa informasi Pemohon; [5.2] Memerintahkan Pemerintah Kota Batam untuk mengumumkan informasi berkala sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga pasal 11 Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu James F. Papilaya selaku Ketua merangkap Anggota, Arifuddin Jalil dan, Hj. Liesminidiningsih., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis 13 Maret 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Maret 2014 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh
Dody Ade Fratama sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.
Ketua Majelis
dto. (James F. Papilaya)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
dto.
dto.
(Arifuddin Jalil )
(Hj. Liesminidiningsih)
Panitera Pengganti
dto. (Dody Ade Fratama)
7
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Tanjungpinang, 13 Maret 2014 Panitera Pengganti dto. (Dody Ade Fratama)
8
