PUTUSAN Nomor: 002/V/KI_Kepri-PS-M-A/2012
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 002/V/KI_Kepri-PS-M-A/2012 yang diajukan oleh:
Nama
: Nurmala
Alamat
: Tanjung Kemudi / Tanjung Pinggir ( sebelah kiri Jalan menuju KTM Resort / Ramako BTM )RT. 04 / RW. 01 Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Terhadap
Nama
: Badan Pengusahaan Kawasan Batam
Alamat
:Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam
selanjutnya disebut sebagai Termohon, di dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2012 diwakili oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 41 Tahun 2012 tertanggal 16 Maret 2012
1
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah mendengar dan/atau membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 Februari 2012, dengan registrasi Sengketa Nomor: 002/V/KI_Kepri-PS-M-A/2012;
Kronologi [2.2] Pada tanggal 22 Desember 2011, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagai berikut : 1. Surat Permohonan Alokasi Lahan PT. Gloria Batam Abadi Kepada OPDIPB 2. KTP Direktur PT. Gloria Batam Abadi 3. Akta Pendirian PT. Gloria Abadi Batam 4. Pengesahan Akta Pendirian PT. Gloria Batam Abadi 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Gloria Batam Abadi 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur PT. Gloria Batam Abadi 7. Surat Keterangan Domisili PT. Gloria Batam Abadi 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Gloria Batam Abadi 9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Gloria Batam Abadi 10. Izin Prinsip (IP) PT. Gloria Batam Abadi 11. Gambar Penetapan Lokasi (PL) PT. Gloria Batam Abadi 12. Surat Keputusan Ketua OPDIPB tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan OPDIPB kepada PT. Gloria Batam Abadi 13. Surat Perjanjian PT. Gloria Batam Abadi dengan OPDIPB tentang Pengaolakasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah yang atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah Hak Pengelolaan OPDIPB 2
14. Faktur Tagihan Biaya UWTO PT. Gloria Batam Abadi 15. Faktur Pembayaran UWTO PT. Gloria Batam Abadi 16. Fatwa Planologi PT. Gloria Batam Abadi 17. Sertifikat HGB/HGU/Hak pakai PT. Gloria Batam Abadi 18. Surat Permohonan PT. Gloria Batam Abadi Nomor : 04/STMP-LHN/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 hal bantuan Penertiban Lokasi di Tanjung Pinggir Sekupang yang ditunjukan kepada OPDIPB/Direktorat Pengamanan Otorita Batam 19. Surat Keputusan Ketua OPDIPB Nomor : 01/KPTS/KA/L/IV/2003 20. Daftar Nama Pemilik Tanah beserta jumlah Ganti Rugi Tanah, Ganti Rugi Tanaman dan Ganti Rugi Bangunan yang diterima Pemilik Tanah sesuai dengan luas tanah yang tercantum di Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 2 Desa/Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993 21. Bukti Tanda Terima (Kwintasi) Uang Ganti Rugi Tanah, Ganti Rugi Tanaman dan Ganti Rugi Bangunan masing-masing Pemilik Tanah sesuai dengan luas tanah yang tercantum di Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 2 Desa/ Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993; [2.3] Pada tanggal 16 Januari 2012 Termohon memberikan jawaban bahwa Saudara Pemohon tidak menyebutkan: 1. Alasan/atau untuk kepentingan apa dan; 2. Siapa yang mempergunakannya; 3. Sesuai dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 4 ayat (3) yaitu setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut dan Pasal 5 ayat (2) yaitu Pengguna Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [2.4] Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 11 Januari 2012 dan meminta Termohon memberikan informasi yang diminta Pemohon; [2.5] Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 29 Februari 2012 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. [2.6] Atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan upaya Mediasi tetapi hanya sebagian dari permohonan Pemohonan yang dapat diselesaikan secara mediasi yaitu permohonan pada point 1 sampai dengan point 19, sedangkan point 20 dan 21 3
dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan sehingga Pemohon meminta diselesaikan melalui sidang adjudikasi. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Agar mendapat kejelasan tentang informasi kepemilikan tanah dan besaran ganti rugi yang pernah diterima oleh pihak Pemohon yang berada dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 2 Desa/Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993, dimana tanah tersebut berada dalam penguasaan Pemohon berdasarkan Soerat Grant Tanah. Petitum [2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menambahkan keterangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis untuk membatalkan kesepakatan mediasi yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya dan menyidangkan semua permohonan informasi Pemohon kepada Termohon dari point 1 sampai dengan point 21. [2.10] Menimbang bahwa atas permintaan dari Pemohon tersebut, akan ditanggapi dalam Pertimbangan Hukum putusan sengketa ini.
Surat-Surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-1
Soerat Grant Tanah yang berlokasi di Tandjoeng Pinggir diterbitkan oleh Kepala Pedjabat Pendaftaran Tanah Bintan-To
Bukti P-2
Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/29/IX/1983
Bukti P-3
KTP Nomor : 2171116811660001
Bukti P-4
Kartu Keluarga Nomor : 2171111604080003
Bukti P-5
Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 209/505/004/VIII/2010
Bukti P-6
Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 2102-KM19102010-0001
Bukti P-7
Surat Pernyataan Nasrun Bin M Suti
4
Bukti P-8
Surat Pernyataan Mehrab Bin Zakaria
Bukti P-9
Surat Pernyataan Dachlan Bin Aman
Bukti P-10
Surat Pernyataan Minah Binti Abdullah
Bukti P-11
Surat Pernyataan Abdurrahman Bin Usman
Bukti P-12
Surat Permohonan Informasi
Bukti P-13
Surat Keberatan atas diabaikannya Permohonan Informasi
Bukti P-14
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Bukti P-15
Surat Permohonan Kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
Bukti P-16
Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon dalam mengalokasikan lahan kepada pihak ketiga (dalam hal ini PT. Gloria Batam Abadi telah sesuai dengan prosedural yang berlaku. 2. Bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan permohonan dari Termohon. 3. Bahwa pada tahun 1993 pembebasan lahan dilakukan oleh Tim PDPL. 4. Bahwa Tim PDPL bertugas memverifikasi daftar penggantian pokok tanaman. 5. Bahwa Termohon memiliki data-data terhadap penduduk yang menguasai/menduduki lahan-lahan kosong diwilayah kerja Termohon.
5
6. Bahwa bukti-bukti pembayaran penggantian kerugian disimpan oleh bagian keuangan Termohon. 7. Bahwa arsip yang sudah berumur 5 (lima) tahun atau lebih disimpan dibagian logistik Sekupang. 8. Bahwa Rt/Rw dan/atau pihak kelurahan dilibatkan sebagai saksi ketika terjadi pembebasan lahan. 9. Bahwa 2 (dua) item yang diminta Pemohon yakni point 20 dan point 21, Termohon tidak bisa memberikan, karena berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon bahwa kedua point tersebut termasuk informasi yang bersifat privasi dan besaran ganti kerugian berbeda-beda untuk setiap penerima ganti rugi. 10. Bahwa Permohonan Pemohon menjadi multi tafsir 11. Termohon sudah pernah memberikan data point 20 dan 21 kepada Pemohon pada tanggal 20 Mei 2011 khususnya data atas nama Saman Muhammad orang tua Pemohon. Surat-surat Termohon [2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-1
Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Bukti T-2
Bukti Kas Pembayaran Ganti Rugi
Bukti T-3
Daftar Inventarisasi Tanaman dan Bangunan serta besaran ganti rugi atas nama Saman Muhammad tertanggal 18 Maret 1974
Bukti T-4
Surat Pernyataan dari Saman Muhammad pada bulan Maret 1974
Bukti T-4
Buku Tanah Hak Pengelolaan No.2 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 1993
Bukti T-5
Berita Acara Serah Terima tertanggal 20 Mei 2011
Bukti T-6
Berita Acara Rapat Tertanggal 31 Mei 2011
Bukti T-7
Berita Acara Serah Terima tertanggal 31 Mei 2011
Pemeriksaan Saksi [2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi
6
[2.16] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan saksi, dan dari seluruh dalil-dalil dan bukti yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; 1. Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1]
Menimbang bahwa Majelis Komisioner menerima kesimpulan dari Pemohon tertanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2. Bahwa Perdamaian atau kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada saat mediasi cacat hukum karena bertentangan dengan tata cara dan hukum acara mediasi, yaitu bersandarkan pada : Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 menyebutkan: “Dalam hal Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan, mediator meminta Termohon untuk membuat surat pernyataan bahwa informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dan menetapkan dalam Penetapan Mediator bahwa mediator tidak berwenang untuk menangani sengketa ini serta menyampaikannya kepada Ketua Komisi Informasi agar ditunjuk Ketua dan Anggota Majelis Komisioner untuk melakukan untuk melakukan proses adjudikasi”. 3. Bahwa Termohon tidak mengerti dan tidak paham peraturan perundang-undangan tentang pembebasan tanah sehingga menyamakan kwitansi/tanda terima ganti rugi tanaman dan bangunan seolah-olah telah termasuk ganti rugi tanah..
7
4. Bahwa Termohon tidak mampu membuktikan bahwa orang tua Pemohon (Saman Muhammad) telah menerima ganti rugi tanah sebagaimana yang diterima oleh Mehrab bin Zakaria (copy kwitansi/tanda terima terlampir). 5. Bahwa Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon melalui surat nomor: B/065/A3.4/5/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatngani oleh Direktur Pengamanan Badan Pengusahaan Batam Cecep Rusmana yang intinya menawarkan ganti rugi pembebasan lahan atas nama ahli waris Bapak Saman Muhammad, hal ini menguatkan Kesimpulan Pemohon pada angka 4 diatas . 6. Bahwa selaku ahli waris Saman Muhammad, Pemohon mempunyai kepentingan langsung agar informasi yang diminta dibuka dan diserahkan kepada Pemohon agar ditemukan kebenaran dan keadilan yang selama ini tersandera oleh kekuasaan yang otoriter.. [3.2] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.10].
Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang bahwa Termohon mengirimkan Kesimpulan kepada Majelis Komisioner berdasarkan surat tertanggal 5 Juni 2012 yang isinya sebagai berikut: 1. Bahwa kewajiban kami (Termohon) terhadap permohonan informasi telah kami (Termohon) penuhi sesuai dengan kesepakatan mediasi. 2. Bahwa informasi pada point 20 dan 21 tidak dapat kami (Termohon) berikan dikarenakan sesuai dengan Pasal 17, huruf h angka 3 pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. 3. Bahwa proses keluarnya sertipikat Hak Pengelolaan nomor 02 Desa/Kelurahan Sekupang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelumnya dilakukan proses pengukuran dimana lokasi tersebut terlebih dahulu harus sudah bebas dari penguasaan lahan oleh penduduk (clear and clean). [3.4] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.12]
8
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1]
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf a juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2]
Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau [4.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP,Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4]
Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak dipenuhinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP.
[4.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.6]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur
bahwa
Komisi
Informasi
Provinsi
Kepulauan
Riau
berwenang
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota selama Komisi Informasi di kabupaten/kota tersebut belum terbentuk;
9
[4.7]
Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di Batam.
[4.8]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.9]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8,Pasal 30 ayat (1) huruf c,Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 huruf b Perki PPSIP,yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah individu, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 2171116811660001: (Bukti P-3); 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 22 Desember 2011.(Bukti P-12); 3. Karena tanggapan Pemohon tidak sesuai dengan permintaan Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon Nomor Surat tertanggal 11 Januari 2012. (Bukti P-13); 4. Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 29 Februari 2012 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau(Bukti P-14); [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan. C. Pokok Permohonan [4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
10
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; d. Pada proses Mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan untuk permohonan informasi point 1 sampai dengan point 19, namun untuk point 20 dan 21 tidak tercapai kesepakatan, sehingga untuk kedua point tersebut Pemohon menempuh proses Adjudikasi sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya. D. Pendapat Majelis [4.13] Menimbang bahwa sebelum dilaksanakannya sidang adjudikasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Mediator dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. [4.14] Menimbang bahwa dalam proses mediasi tersebut terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk permintaan informasi point 1 sampai dengan point 19. [4.15] Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. Dan berdasarkan Undang-Undang keperdataan bahwa kesepakatan para pihak merupakan undangundang bagi para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis tidak berwenang untuk membatalkan atau mengenyampingkan hasil kesepakatan mediasi yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon sehingga Majelis hanya akan menyidangkan permintaan informasi pada point 20 dan 21. [4.16] Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 17 UndangUndang RI.Nomor. 14 Tahun 2008, Badan Publik juga wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah 11
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai apakah menurut ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon dalam surat permintaan informasi tertanggal 22 Desember 2011 tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. [4.17]Menimbang, bahwa secara substansi informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah masuk kategori informasi terbuka, sesuai Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. [4.18]Menimbang, bahwa Badan Publik diwajibkan untuk membuat pertimbangan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
RI No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
Dan ayat (5) Pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. [4.19]Menimbang, bahwa ketentuan tentang pertimbangan tertulis tersebut adalah untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, bukan untuk menolak memberikan informasi publik. Penolakan harus berdasarkan ketentuan pasal 2 tentang asas dan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana yang diatur pada pasal 17 UndangUndang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (5) hanyalah untuk menentukan teknis yang tepat dalam penyampaian informasi, bukan untuk menolak pemberian informasi. [4.20] Menimbang, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang melakukan uji konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. [4.21] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik hanyalah berdasarkan Pasal 17 UU KIP. 12
[4.22] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.” [4.23] Menimbang bahwa setiap peraturan perundang-udangan yang dibuat adalah untuk diketahui oleh publik dan diundangkan dalam lembaran Negara atau lembaran daerah, [4.24] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. . daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. [4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Perki No.1 tahun 2010 menyebutkan bahwa: “Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya”. [4.26] Menimbang bahwa uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID BP Kawasan Batam yang menyatakan permintaan informasi point 20 dan 21 merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah keliru. [4.27] Menimbang bahwa permintaan informasi point 20 dan 21 sama sekali tidak berkaitan dengan kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. [4.28] Menimbang bahwa membuka informasi yang diminta oleh Pemohon akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum untuk masa yang akan datang karena bisa meminimalisir terjadinya tindakan diskriminasi dalam pembayaran ganti rugi dan/atau sagu hati kepada masyarakat. 13
[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat dan informasi yang diminta oleh Pemohon pada point 20 dan 21 merupakan informasi yang terbuka.
5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1]
Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
[5.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
[5.3]
Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1]
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
[6.2]
Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon pada point 20 dan 21 merupakan Informasi yang terbuka:
[6.3]
Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
14
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Arifuddin Jalil, S.Ag selaku Ketua merangkap Anggota, James F Papilaya, SH., MA, H. Budi Sufiyanto, A.Md, Hariyanto, S.Pd., MH dan Hj. Liesminidiningsih, SH masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indra Mahyuzi, SH sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; Ketua Majelis
dto
(Arifuddin Jalil, S.Ag)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
dto
dto
(James F Papilaya, SH., MA)
(H. Budi Sufiyanto, A.Md)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
dto
dto
(Hariyanto, S.Pd., MH)
(Hj. Liesminidiningsih, SH)
Petugas Kepaniteraan
dto
(Indra Mahyuzi, SH)
15
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Batam, 14 Juni 2012 Petugas Kepaniteraan
dto
(Indra Mahyuzi, SH)
\
16
