PUTUSAN Nomor: 014/VII/KI-KEPRI-PS/2014
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 014/VII/KI-KEPRI-PS/2014 yang diajukan oleh:
Nama
:
Rishi Karnandi
Alamat
:
Anggrek Mas I Blok G No. 36 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Terhadap
Nama
:
Kantor Pertanahan Kota Batam
Alamat
:
Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Sekupang, Batam.
Yang dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2014 diwakili oleh 1. Novlinda, SH NIP. 19611112 198302 2 001, Penata Tk. I/ III d, Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara 2. Habiburahman Al Rasyid, S. Kom, NIP. 19830602 200903 1 002, Pengatur Tingkat I/ III b, Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara, Keduanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Batam yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Batam, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 252/ST-21.71/X2014, tertanggal, 13 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Subandi, S. Sos. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pada persidangan Tanggal 23 Oktober 2014 diwakili oleh 1. Subandi, S. Sos, NIP. 19610524 198603 1 005, Penata Tk. I/IIId, Jabatan : Kepala Sub Tata Usaha. 2. Habiburahman Al Rasyid, S. Kom, NIP. 19830602 200903 1 002, Pengatur Tingkat I/ III b, Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara, Keduanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Batam yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Batam, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 264/ST-21.71/X2014, tertanggal, 23 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh H. Iria Darmaja, SH, MH. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam. selanjutnya disebut sebagai Termohon.
1
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti Termohon;
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima pada tanggal 11 Juli 2014 dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Juli 2014 dengan register Nomor: 014/VII/KI-KEPRI-PS/2014
Kronologi
[2.2] Pada tanggal 02 Mei 2014 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Batam. [2.3] Permohonan yang diminta adalah : 1. Salinan/ Photo copy Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Otorita Batam/ BP Batam di lokasi Tanjung Gundap sesuai dengan peta terlampir 2. Dokumen pendukung terbitnya sertifikat HPL tersebut.
[2.4] Sehubungan dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon, maka pada tanggal 23 Mei 2014 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
(atasan PPID) atas tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon.
[2.5] Pada tanggal 13 Mei 2014 Termohon mengirim surat kepada Pemohon perihal Permohonan Informasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Dr. Ir. Muhammad Irdan , M. Eng. Sc. [2.6] Pada tanggal 11 Juli 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena surat permohonan informasi Pemohon tidak ditanggapi oleh PPID Kantor Pertanahan Kota Batam. Surat permohonan informasi Pemohon tersebut ditanggapi oleh Atasan PPID
2
Kantor Pertanahan Kota Batam setelah melewati batas waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan (Surat Permohonan Informasi tanggal 2 Mei 2014, Surat Atasan PPID tertanggal 13 Mei 2014, namun Pemohon menerima tanggal 6 Juni 2014). Surat keberatan kepada atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Batam tidak ditanggapi oleh atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Batam.
Petitum [2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9]
Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2014 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon. 2. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2014, Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Batam. 3. Bahwa benar Pemohon menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Batam perihal Permohonan Informasi tertanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Muhammad Irdan , M. Eng. Sc. 4. Bahwa sehubungan dengan tidak diberikannya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka pada tanggal 11 Juli 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. 5. Mengenai keterkaitan antara Pemohon dengan lahan yang dimohonkan, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon adalah mewakili pemilik tanah sebagaimana surat kuasa yang diberikan pemilik tanah kepada Pemohon, yang mana pemberi kuasa adalah mertua dari Pemohon. 6. Mengenai penguasaan lahan, Pemohon menjelaskan bahwa lahan tersebut dibeli dari masyarakat pada tahun 2007 dengan surat Alas Hak. Kemudian Pemohon membuatkan akta jual beli di Notaris pada tahun 2008. Selama menguasai lahan tersebut Pemohon memperkerjakan orang untuk mengurus atau merawat dan menanam tanaman di lahan tersebut seperti pohon mangga dan lain-lain. Hingga ahirnya tahun 2013, salah satu perusahaan melakukan aktivitas di lahan yang dimohonkan Pemohon, yang menurut pengakuan pihak perusahaan telah memegang sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL). 7. Selama menguasai lahan tersebut Pemohon belum pernah menerima ganti rugi dari siapapun.
3
8. Pemohon pada intinya meminta kepada Termohon untuk membuat surat pernyataan bahwa tanah sebagaimana peta terlampir (yang dimohonkan) belum diterbitkan sertifikat HPL, jika lahan yang dimaksud belum diterbitkan sertifikat HPL.
Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti P-1
Salinan surat Pengajuan Permohonan Informasi tertanggal 02 Mei 2014, Kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Batam.
Bukti P-2
Salinan surat pengajuan Keberatan tertanggal 23 Mei 2014 kepada atasan PPID.
Bukti P-3
Salinan dokumen penguasaan lahan/ Surat Alas Hak
Bukti P-4
Salinan surat kuasa dari pemilik lahan kepada Pemohon
Keterangan Termohon
[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Oktober 2014 Termohon menyampaikan keterangan lisan dan tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan Informasi Pemohon tertanggal 02 Mei 2014 yang ditujukan kepada PPID. 2. Bahwa benar Termohon menerima surat Keberatan Informasi Pemohon tertanggal 23 Mei 2014 yang ditujukan kepada atasan PPID. 3. Bahwa benar Termohon mengirim surat kepada Pemohon dengan Nomor: 250.1/21.21.300/V/2014 perihal Permohonan Informasi tertanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Muhammad Irdan , M. Eng. Sc. 4. HPL adalah aset pemerintah yang diberikan pengelolaannya oleh BP. Batam. 5. Syarat-syarat sertifikat HPL adalah : a. Lahan tersebut sudah bebas dari kepemilikan ( sudah ganti rugi ) b. Mengajukan permohonan c. Surat Ukur d. Peta bidang tanah,................dst. 6. Berdasarkan analisa Termohon terhadap permohonan Pemohon disampaikan bahwa : a. Bahwa permohonan (Rishi Karnandi) tidak memiliki legal standing dalam mengajukan informasi yang dimohon, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4
Pasal 34 Ayat (2) : “Data fisik dan yuridis yang tercantum dan daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.” Ayat (3) : “Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.” Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 191 Ayat (1) : “Data fisik dan yuridis yang tercantum dan daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan
pelaksanaan
tugasnya
dengan
mengajukan
permintaan
yang
menyebutkan keperluan tersebut.” Ayat (2) : “Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan.” b. Bahwa Berdasarkan peraturan tersebut diatas dapat disimpulkan pada surat Pemohon tertanggal 2 Mei 2014 Pemohon adalah selaku pribadi/perorangan, bukan instansi Pemerintah yang mempunyai kewenangan terhadap permohonan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama sebagaimana untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, jelas bahwasannya Pemohon tidak memiliki legal standing untuk meminta data-data yang dimohonkan oleh Pemohon dalam suratnya tertanggal 2 Mei 2014 kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Batam. c. Bahwa didalam surat Rishi Karnandi tertanggal 2 Mei 2014 perihal permohonan informasi, disampaikan 2 (dua) hal permohonan informasi yang dimohonkan oleh Rishi Karnandi, yaitu 1. Salinan/photocopy Sertipikat Pengelolaan Lahan Otorita Batam/BP Batam dilokasi Tanjung Gundap sesuai dengan Peta terlampir 2. Dokumen Pendukung terbitnya Sertipikat HPL tersebut. d. Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut perlu diketahui pada permohonan poin 1 (satu), salinan/photocopy sertipikat Hak Pengelolaan Lahan, perlu diketahui definisi sertipikat berdasarkan : Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (1) : “Sertipikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
5
Serta Pasal 31 Ayat (3) : “Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut Kantor Pertanahan Kota Batam tidak pernah menyimpan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan, dan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut telah diserahkan kepada pemegang haknya yaitu BP Batam, namun data-data dan informasi yang disimpan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam terkait hak pengelolaan lahan atas nama BP Batam berupa buku tanah, surat ukur, dan warkah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tentang
pendaftaran tanah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 19 : “Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. ”Poin 17 : “Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.” Peratuaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 Poin 12 : “Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.” Serta dalam poin ke-2 (dua) Pemohon juga telah memohonkan warkah yang tersimpan di Kantor Kota Batam. e. Bahwa berdasarkan fakta diatas perlu kami jelaskan bahwasannya telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bab IV Kategori Informasi Publik pasal 12 ayat (4) Informasi yang dikecualiakan meliputi: Poin i “Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya;” dan juga dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, pasal 9 Ayat (1) : “Informasi kasus pertanahan digolongkan atas : 1. Informasi rahasia; 2. Informasi terbatas; dan 3. Informasi terbuka untuk umum.”
6
Ayat (2) : “Informasi rahasia sebagaimna dimaksuda pada (1) huruf a antara lain : 1. Informasi yang termasuk dalam kategori rahasia negara; 2. Informasi yang termasuk klasifikasi rahasia berdasarkan peraturan perundangundangan; 3. Dokumen atau Warkah Pertanahan; 4. Keterangan lain yang ditentukan sebagai informasi rahasia oleh Kepala BPN RI. Berdasarkan peraturan tersebut sangat jelas informasi apa yang dimohonkan oleh pemohon dikategori dalam informasi yang dikecualikan dan informasi rahasia. f. Bahwa berdasarkan fakta diatas maka menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkunngan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia: Pasal 13 : “Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal : 1. Menjalankan tugasnya membutuhkan inforamsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan 2. Bersifat kasuistis. ”Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Bagian Ketiga, Pelayanan Informasi Kasus Pertanahan Pasal 10 ayat (1) “Informasi Rahasia hanya dapat diberikan kepada lembaga publik tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya setelah terlebih dahulu memperoleh izin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.” Jelaslah berdasarkan fakta-fakta yang ada, bahwasanya apa-apa yang dimohonkan oleh Pemohon selaku perorangan tidak dapat dikabulkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, adapun keberatan yang disampaikan oleh pemohon
adalah
dalil
yang
mengada-ada,
dan
tidak
layak
untuk
dipertimbangkan. 7. Bahwa benar dipersidangan tanggal 23 Oktober 2014 Termohon menyampaikan bahwa Sertifikat HPL untuk lokasi tanah di Tanjung Gundap sebagaimana yang dimohonkan Pemohon ( Peta Terlampir ) belum diterbitkan, dan masih (proses) dalam tahap permohonan. 8. Bahwa Termohon menyampaikan bila ada sengketa terhadap tanah yang dimohonkan sertifikat HPL, maka proses yang dilakukan terhadap pengajuan sertifikat HPL ditunda hingga tidak ada sengketa lagi terhadap lokasi yang dimohonkan.
7
Surat-Surat Termohon [2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti T-1
Surat Kuasa/tugas Termohon Nomor: 252/ST-21.71/X/2014
Bukti T-2
Surat Kuasa/tugas Termohon Nomor: 264/ST-21.71/X/2014
Bukti T-3
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Bukti T-4
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Bukti T-5
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2013, Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Bukti T-6
Analisa kasus sengketa informasi
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; 2. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 4. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP,
juncto
Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.
8
[3.4] Menimbang bahwa Kantor Pertanahan Kota Batam yang menjadi objek pemeriksaan berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu di Jalan Jaksa Agung R, Soeprapto, Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau. [3.5] Bahwa karena Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kota Batam dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. [3.6] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
B. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon tertanggal 2 Mei 2014 yang di tujukan kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Batam. 2. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan informasi Pemohon tertanggal 23 Mei 2014 yang ditujukan kepada atasan PPID. 3. Bahwa benar Pemohon menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Batam perihal permohonan informasi tertanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Muhammad Irdan , M. Eng. Sc. 4. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 11 Juli 2014. [3.9] Menimbang berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).” Pasal 13 Perki PPSIP menyebutkan : Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
9
[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP dan Perki No.1 Tahun 2013.
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 7, dan Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik.
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia atau perorangan yang memiliki
identitas KTP Nomor 2171100809809003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam. 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi sebagaimana tersebut pada [2.2]; 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada atasan PPID, sebagaimana tersebut pada
[2.4] 4. Atasan PPID mengirim surat kepada
Pemohon perihal permohonan informasi
sebagaimana tersebut pada [2.5]. 5. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada
Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana tersebut pada [2.6] [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.11] dan [3.12] tersebut
Majelis
berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
D. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang
menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
Provinsi Kepulauan Riau.
[3.15] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
10
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] dan [3.15] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Badan Publik.
E. Pokok Permohonan [3.17] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah: 1. Salinan/ Photo copy Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Otorita Batam/ BP Batam dilokasi Tanjung Gundap sesuai dengan peta terlampir 2. Dokumen pendukung terbitnya sertifikat HPL tersebut. F. Pendapat Majelis
[3.18] Menimbang bahwa Majelis Komisioner setelah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, bukti-bukti surat ( vide bukti P-1 sampai P-4 dan T-1 sampai T-6 ).
[3.19] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.20] Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor. 14 Tahun 2008, Badan Publik juga wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai apakah menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon dalam surat keberatan tertanggal 23 Mei 2014 tersebut termasuk dalam kategori informasi dan/atau dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
11
[3.21]
Menimbang bahwa salinan dokumen dan Informasi Publik yang dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi dan salinan dokumen yang dikuasai atau berada di bawah wewenang Badan Publik terkait.
[3.22]
Menimbang keterangan Termohon pada paragraf [2.11] angka 6 (enam), Majelis berpendapat bahwa telah terjadi kesimpangsiuran dan ketidakcermatan Termohon dalam memberikan analisa atau pandangan hukum terhadap jawaban permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon. Dalam persidangan dengan agenda pembuktian, Termohon juga menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi rahasia atau tidak bisa diakses oleh Pemohon, sedangkan dalam keterangan lainnya sebagaimana dalam paragraf [2.11] angka 7 (tujuh) Termohon juga menyatakan salinan dokumen sertipikat HPL yang diminta belum diterbitkan sehingga tidak dapat dibawa dan/atau dihadirkan pada persidangan pembuktian lanjutan tepatnya tanggal 23 Oktober 2014, sebagaimana permintaan Majelis Komisioner.
[3.23]
Menimbang Pasal 6 ayat 3 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum terdokumentasikan. Badan Publik hanya wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut.
[3.24]
Menimbang keterangan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2014 bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon yakni sertipikat HPL (sebagaimana dalam peta terlampir) belum diterbitkan dan/atau belum terdokumentasikan, maka majelis berpendapat bahwa salinan dokumen tersebut belum dikuasai oleh Termohon. 4. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
[4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [4.2] Pemohon memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [4.4] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku Termohon dalam perkara a quo. [4.5] Termohon tidak menguasai salinan dokumen sertifikat HPL, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.
12
5. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,
[5.1] Menyatakan bahwa Salinan / Photo copy Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Otorita Batam/ BP Batam di lokasi Tanjung Gundap sesuai dengan peta terlampir, serta dokumen pendukung
terbitnya
sertifikat
HPL
tersebut
tidak
dikuasai
dan/atau
belum
terdokumentasikan oleh Termohon.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Arifuddin Jalil selaku Ketua merangkap Anggota, Jazuli dan Fery M Manalu, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 10 November 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 11 November 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh
Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Termohon dan Pemohon.
Ketua Majelis
Dto (Arifuddin Jalil)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
Dto
Dto
(Jazuli)
(Fery M Manalu)
Panitera Pengganti
(Imamuddin Attas)
13
14
