PUTUSAN Nomor: 007/III/KI-Kepri-PS /2016
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 004/III/KI-Kepri-PS /2015 yang diajukan oleh:
Nama
: Nampat Silangit
Alamat
: Batu Aji Permai Blok C / 63 RT. 002 RW. 004 Sungai Lekop Sagulung Batam
Untuk selanjutnya disebut sebagai ............................................................................Pemohon
Terhadap
Nama
: Universitas Putera Batam
Alamat
: Jl. Letjend R. Soeprapto, Tembesi Batam.
Dalam persidangan pertama di ruang sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam tanggal 1 April 2015 Termohon tidak hadir. Pada persidangan ajudikasi kedua tanggal 8 April 2015 yang dilaksanakan di ruang sidang BPSK Batam, Termohon tidak hadir. Pada persidangan ketiga tanggal 23 April 2015 Termohon hadir diwakili oleh Drs. Hernowo, NIP. 19650115 199802 1 003, Jabatan Kasi Kurikulum Dikdas Dinas Pendidikan Kota Batam, berdasarkan surat kuasa nomor : 604/420.3.7/SEKR/IV/2015 tertanggal 22 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Yahya Jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai.....................................................................................Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah mendengar keterangan saksi Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti Termohon;
1
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 27 Pebruari 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 Maret 2015 dengan nomor register : 004/III/KI-KEPRI-PS/2015
Kronologi
[2.2] Pada tanggal 11 Desember 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Kepala Sekolah SMPN 27 Batam [2.3] Permohonan yang diminta adalah : 1. Salinan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) 2. Salinan surat pertangungjawaban (SPJ) terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan tahun 2011,2012,dan 2013 berikut kwitansi pembelanjaan dan berita acaranya.
[2.4] Sehubungan dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon, maka pada
tanggal 06 Januari 2015 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam atas tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon [2.5] Pada tanggal 27 Pebruari 2015 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. [2.6] Pada tanggal 1 April 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi yang dihadiri Pemohon namun Termohon tidak hadir. [2.7] Pada persidangan kedua tanggal 8 April 2015 sidang ajudikasi dihadiri Pemohon dan memberikan keterangan, sedangkan Termohon tidak hadir. [2.8] Pada persidangan ketiga, 23 April 2015, Pemohon dan Termohon hadir dengan menyampaikan keterangan-keterangan. [2.9] Pada persidangan keempat, tanggal 13 Mei 2015 para pihak hadir dan Termohon menyampaikan keterangan-keterangan serta menghadirkan saksi. [2.10] Pada tanggal 20 Mei 2015 dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yaitu di ruang Rapat Dinas Pendidikan Kota Batam, Sekupang Batam.
2
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.11] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena tidak ditanggapinya permohonan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
Petitum [2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon
[2.13] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Sekolah SMPN 27 Batam. 2. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2015, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. 3. Sehubungan dengan tidak diberikannya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka pada tanggal 27 Pebruari 2015 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi karena adanya keluhan masyarakat atau wali murid terhadap adanya biaya pungutan. 5. Bahwa Pemohon meminta salinan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) Tahun 2011, 2012, dan 2013. 6. Bahwa dana APBS berasal dari APBD, dimana yang bertanggungjawab adalah Kepala Sekolah. 7. Bahwa terlaksananya kegiatan sekolah harus sesuai dengan APBS yang dirancang sebelum mulai tahun ajaran baru. 8. Bahwa APBS merupakan informasi publik. 9. Bahwa dana BOS adalah dana operasional bantuan sekolah yang berasal dari APBN dan penggunaannya ada aturannya. 10. Bahwa dana BOS merupakan usulan dari sekolah, pencairannya langsung ke rekening sekolah. 11. Bahwa laporan penggunaan dana BOS disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. 12. Bahwa untuk membuktikan SPJ perlu pembuktian dengan kwitansi. 13. Bahwa berita acara penting untuk melengkapi keabsahan dokumen.
3
Surat-Surat Pemohon
[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti P-1
Salinan surat pengajuan permohonan informasi tertanggal 11 Desember 2014 kepada Kepala Sekolah SMPN 27 Batam
Bukti P-2
Salinan surat pengajuan keberatan tertanggal 06 Januari 2015 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
Bukti P-3
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
Bukti P-4
Surat Kepada Ketua Komisi Informasi Kepulauan Riau,
tertanggal 27
Pebruari 2015
Keterangan Termohon
[2.15] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa APBS diketahui oleh Komite sekolah, termasuk Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Batam. 2. Bahwa laporan APBS dibuat per triwulan, laporan tersebut terbuka untuk publik serta bisa diakses melalui website (www.bos.kemdikbud.go.id). 3. Bahwa RAPBS dan laporan keuangan menyatu, termasuk kwitansi. 4. Bahwa yang berhak memeriksa dan membuka dokomen SPJ hanya auditor, inspektorat, BPKP dan BPK. Permohonan pemohon terkait SPJ dana BOS, serta kwitansi tidak bisa diberikan, walaupun sudah diperiksa pihak berwenang tersebut. Termohon hanya mengumumkan secara global. 5. Berita acara pembuatan LPJ tidak ada, namun pihak Dinas Pendidikan Kota Batam membubuhkan paraf terhadap hasil pemeriksaan LPJ yang sudah dilakukan. 6. Bahwa dana BOS dilaporkan tiap tiga bulan. 7. Bahwa jumlah dana BOS pada setiap sekolah tidak sama, tergantung jumlah siswa. 8. Bahwa penggunaan dana BOS untuk operasional sekolah sesuai juknis penggunaan dana BOS. 10. Bahwa kriteria sekolah penerima dana BOS harus sudah memiliki izin dan NISN (Nomor Induk Sekolah Nasional).
4
Surat-Surat Termohon
[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:
Bukti T-1
Surat Kuasa Nomor 604/420.3.7/SEKR/IV/2015 atas nama Drs. Hernowo, teranggal 22 April 2015
yang ditandatangani oleh Drs. Yahya Jabatan
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam. Bukti T-2
Salinan RKAS Dana BOS Tahun 2011-2013
Bukti T-3
Salinan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014
Bukti T-4
Salinan Juknis BOS Tahun 2015
Keterangan Saksi
[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan saksi yaitu : Nama : Erlan Fauzi, Tempat dan Tanggal Lahir, LB. Leban 25 Pebruari 1966 Alamat : Taman Batu Aji Indah I Blok D 01, RT. 003 RW. 006 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan swasta, Jabatan sebagai Sekretaris Komite Sekolah SMPN 9 Batam, menerangkan sebagai berikut:
a. Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Komite Sekolah SMPN 9 Batam sudah 3 periode, yakni sejak tahun 2010 sampai sekarang. b. Bahwa penentuan komite melalui rapat wali murid. c. Bahwa tugas komite sekolah adalah sebagai fungsi kontrol, tidak mengelola dana BOS, sedangkan yang mengelola adalah pihak sekolah. d. Bahwa komite sekolah mengetahui laporan (LPJ) yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Batam setiap tiga bulan. e. Bahwa jika ada bantuan dari luar dana BOS tetap dilaporkan dengan laporan lain dari laporan triwulanan. f. Bahwa komite sekolah selain berfungsi sebagai pengawasan pengunaan anggaran, juga menjaga hubungan baik antara sekolah dengan wali murid dan lingkungan sekitar.
Kesimpulan Para Pihak
[2.18] Menimbang Pasal 57 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyatakan bahwa “ Kesimpulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaiakn paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang putusan”.
5
[2.19] Menimbang bahwa para pihak menyampaikan kesimpulan telah melampaui batas waktu yang ditentukan, maka Majelis Komisioner mengesampingkan kesimpulan para pihak tersebut.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP, juncto Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.
[3.4]
Menimbang bahwa yang menjadi objek pemeriksaan Dinas Pendidikan Kota Batam berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu di Jalan Pramuka Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau.
[3.5] Bahwa karena Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kota Batam dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. [3.6] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
6
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PERKI SLIP juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 5 huruf b, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PERKI PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi publik dan telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia atau perorangan yang memiliki identitas
pribadi berupa KTP Nomor 21711111811689001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam. 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi sebagaimana tersebut pada [2.2] 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada atasan PPID, sebagaimana tersebut pada
[2.4] 4. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada
Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 Pebruari 2015 sebagaimana tersebut pada [2.5] [3.9]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] dan [3.8] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi [3.10] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
7
[3.11] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah: “ Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari
atasan
langsung
pejabat
yang
bersangkutan
yang
ditunjuk
dan/atau
bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik”.
[3.12] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : “ Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3), Pasal 1 angka (8), Pasal1angka (9), Pasal 7, Pasal 8 UU KIP juncto Pasal 1 angka (3), Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Perki SLIP juncto Pasal 1 angka (2), Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5) Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon merupakan Termohon Informasi Publik atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] sampai [3.13] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Badan Publik.
D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.
[3.16] 1. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2014 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Sekolah SMPN 27 Batam. 2. Bahwa benar pada tanggal 06 Januari 2015, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. 3. Sehubungan dengan tidak diberikannya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka pada tanggal 27 Pebruari 2015 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
8
[3.17] Menimbang berdasarkan
Pasal 37 ayat (2) UU KIP “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).” Pasal 13 Perki PPSIP menyebutkan : Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [3.18] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP dan Perki No.1 Tahun 2013.
E. Pokok Permohonan [3.19] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah: 1. Salinan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) tahun 2011, 2012, 2013. 2. Salinan surat pertangungjawaban (SPJ) terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan tahun 2011, 2012, dan 2013 berikut kwitansi pembelanjaan dan berita acaranya.
[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU KIP menyebutkan bahwa: “(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (2) Setiap Orang berhak: c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.
9
F. Pendapat Majelis
[3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum.
[3.23] Menimbang Pasal 1 angka 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
[3.24] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan alasan melakukan permohonan informasi adalah untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara di sekolah.
[3.25] Menimbang bahwa di dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2014 pada BAB VIII huruf A angka 5 juga disebutkan bahwa: Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat
dan
unit-unit
pengaduan
masyarakat
yang
terdapat
di
sekolah,
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
[3.26] Menimbang bahwa di dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 101 Tahun 2013 pada BAB III huruf E angka 3 disebutkan bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab sekolah adalah: Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03).
[3.27] Menimbang keterangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon berhak meminta salinan dokumen yang dikuasai oleh Termohon.
[3.28] Menimbang permohonan informasi Pemohon terkait salinan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), surat pertanggungjawaban (SPJ) dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana bantuan operasional pendidikan tahun 2011, 2012, dan 2013 berikut kwitansi pembelanjaan dan berita acaranya.
10
[3.29] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2015, Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi publik terkait salinan dokumen APBS adalah informasi terbuka. Oleh karena itu permohonan informasi pada poin pertama itu tidak perlu lagi Majelis memberikan pertimbangan hukum terkait perlu atau tidak informasi tersebut dibuka pada Pemohon.
[3.30] Menimbang uraian [3.28] dan [3.29], dan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Mei 2015, Majelis berpendapat bahwa khusus dana bantuan operasional pendidikan (BOP) tidak termasuk dalam nomenklatur pengangggaran di lingkungan SMP Negeri, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Penggunaan dana BOP tersebut masuk dalam nomenklatur dana APBS sebagaimana pada uraian [3.29] sehingga tidak perlu lagi dibuktikan.
[3.31] Menimbang Pasal 6 ayat (30) huruf e UU KIP serta hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Mei 2015, terkait salinan dokumen berita acara. Termohon menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah membuat berita acara SPJ dana BOS, sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki kewajiban memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak terdokumentasikan.
[3.32] Menimbang Pasal 9 UU KIP, juncto Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi berkala berupa ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran. 2. Neraca. 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 4. Daftar aset dan investasi.
[3.33] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
[3.34] Menimbang uraian [3.32] dan [3.33], kwitansi merupakan bagian dari laporan keuangan.
[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 46 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan juncto pasal 37 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.
11
[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, penolakan pemberian informasi dapat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang lain yang menyatakan bahwa suatu informasi tidak boleh diungkapkan. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan pada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
[3.37] Menimbang bahwa Termohon menyatakan informasi terkait SPJ BOS Tahun 2011, 2012, dan 2013 yang dalamnya terdapat kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi dikecualikan. Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki dalil-dalil atau dasar hukum terkait pengecualian informasi tersebut, serta belum pernah melakukan uji konsekuensi terhadap pengecualian informasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20, UU KIP. Badan Publik yang menolak memberikan informasi wajib terlebih dahulu melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut dibuka. Uji konsekuensi tersebut dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Selain itu, pengecualian informasi publik tersebut bersifat ketat dan terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU KIP.
[3.38] Menimbang Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum dan hanya dokumen yang memuat analisis dan opini pemeriksa yang merupakan rahasia selama proses pemeriksaan dan sebelum laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada legislatif.
[3.39] Menimbang dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa dokumen LPJ (surat pertanggungjawaban) termasuk kwitansi merupakan dokumen rahasia.
[3.40] Menimbang bahwa dokumen SPJ termasuk kwitansi dapat diakses publik untuk tujuan agar masyarakat dapat mengawasi kinerja aparat pemeriksa keuangan, kecuali jika di dalam dokumen tersebut terdapat informasi dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP.
12
[3.41] Menimbang bahwa di dalam persidangan, termasuk saat pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Mei 2015, Termohon menyatakan bahwa laporan penggunaan anggaran dana BOS tahun 2011, 2012, dan tahun 2013 sudah diaudit oleh inspektorat, BPKP dan BPK RI.
[3.42] Menimbang bahwa laporan keuangan jika belum diaudit merupakan informasi tertutup, tetapi karena informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi laporan keuangan yang sudah diaudit, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi tersebut terbuka dan permohonan informasi dapat diberikan oleh Termohon.
[3.43] Menimbang uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa informasi yang terkait SPJ dana BOS yang didalamnya terdapat kwitansi adalah informasi terbuka, serta dapat diakses oleh masyarakat.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
[4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku Termohon dalam perkara a quo.
[4.4] Pemohon memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
[4.5]. Informasi publik yang dikuasai Termohon sebagaimana pada perkara a quo adalah terbuka untuk umum.
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
[5.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa;
13
1. Salinan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) Tahun 2011, 2012, dan 2013. 2. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berikut kwitansi pembelanjaan Tahun 2011, 2012, dan 2013.
adalah informasi terbuka.
[5.3] Menyatakan bahwa salinan dokumen berita acara SPJ dana BOS tidak dikuasai Termohon.
[5.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [5.2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
[5.5] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Arifuddin Jalil selaku Ketua merangkap Anggota, Jazuli dan Ferry M. Manalu masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 26 Mei 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 27 Mei 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.
Ketua Majelis
dto. ( Arifuddin Jalil )
Anggota Majelis
Anggota Majelis
dto.
dto.
( Jazuli )
( Ferry M. Manalu )
Panitera Pengganti
( Imamuddin Attas )
14
15
