KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 218/VII/KIP-PS-M-A/2012 KOMISI INFORMASI PUSAT
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi menjatuhkan
Informasi putusan
Pusat yang
dalam
menerima,
Sengketa Informasi
memeriksa, Publik
memutus,
Nomor
dan
Registrasi
218/VII/KIP-PS-M-A/2012 yang diajukan oleh: Nama
: Indra Reswanto, dkk; masyarakat Desa Tanjung Harap
Alamat
: Dusun V, Desa Tanjung Harap, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama
: PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Sarang Giting, Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Alamat
: Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan, 20122
yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
1
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Juni 2012 dengan registrasi Sengketa Nomor: 218/VII/KIP-PSM-A/2013.
Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 9 April 2012 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon yaitu: 1. Peta HGU Kebun Sarang Giting 2. Sertifikat HGU No. 4 Kebun Sarang Giting dan SK BPN RI Tgl. 37.HGU BPN RI-2009 3. Surat Ukur Tgl 06-04-2009, No. 03/Serbajadi/2009 4. Surat Izin Usaha Perkebunan PTPNIII, Kebun Sarang Giting 5. Dokumen Amdal Kebun Sarang Giting 6. Kontrak Kerja antara PTPN III dengan Perusahaan Rekanan Pelaksana Replanting 7. Laporan CSR Tahun 2010 dan 2011 Kebun Sarang Giting.
[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi, maka melalui surat tertanggal 2 Mei 2012, Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon.
[2.4] Bahwa Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon hingga pada tanggal 20 Juni 2012 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat.
Alasan Permohonan [2.5] Termohon tidak menanggapi permohonan informasi dan keberatan Pemohon.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.6] Alasan permohonan informasi, khususnya dokumen Amdal adalah: 2
1. Mengetahui apakan dalam kontrak kerja terdapat klausul tentang cara-cara melakukan replanting. Kemudian, untuk mengetahui jika diatur tentang tata cara melakukan replanting, apakah pembakaran tunggul pohon termasuk cara yang dibenarkan dalam kontrak kerja tersebut. 2. Mengetahui apakah di dalam dokumen Amdal perusahaan dibenarkan melakukan pembakaran tunggul pohon dalam proses replanting, kemudian untuk mengetahui pula cara apa yang direkomendasikan dalam dokumen tersebut, yang ramah lingkungan dan tidak berdampak buruk bagi masyarakat sekitar Petitum [2.7] Meminta Majelis Komisioner menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon serta menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa informasi tentang surat ukur Pemohon peroleh dari BPN. 2. Bahwa Pemohon tidak memperoleh salinan dokumen surat ukur dari BPN. 3. Bahwa Pemohon membutuhkan salinan dokumen surat ukur untuk memantau aktivitas yang menimbulkan dampak akibat pembakaran dalam melakukan replanting. 4. Bahwa gambaran surat ukur yang Pemohon maksud termasuk berita acara pengukuran. 5. Bahwa Pemohon membutuhkan salinan dokumen supaya terang seluruh keterangan yang disampaikan oleh Termohon. Untuk memperjelas aktivitas warga apakah salah atau tidak, dan apakah benar cara replanting adalah dengan membakar, serta apakah pembakaran dilakukan di tempat yang seharusnya atau tidak. 3
6. Bahwa Pemohon menegaskan bahwa yang diminta Pemohon adalah salinan dokumen.
Surat-Surat Pemohon [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l
Salinan identitas dan surat kuasa dari Indra Reswanto, dkk kepada Teuku Raja Arif Faisal, S.H; Daniel Aur Satar, S.H; Sutanto, S.H; Muhammad Agung Siregar, S.H.I; Alan Darmawan, dan Dayu Putra; yang tergabung dalam Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHDAR) tertanggal 18 April 2013
Bukti P-2
Salinan surat permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 9 April 2012
Bukti P-3
Salinan Surat Keberatan kepada Termohon tertanggal 2 Mei 2012
Bukti P-4
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 20 Juni 2012
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa salinan peta, surat ukur, sertifikat merupakan data dari perusahaan, bukan perorangan. Data tersebut bukan untuk dipubikasikan. 2. Bahwa Termohon menguasai dokumen surat izin perusahaan, surat ukur, dokumen Amdal, dokumen kontrak kerja PTPN III dengan rekanan, serta laporan CSR tahun 2010-2011. 3. Bahwa surat izin yang Termohon miliki hanya mencakup nomor dan tanggal HGU, berakhirnya HGU, lokasi teritorial, luasan, dan tanaman. 4. Bahwa Termohon tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon karena Pemohon meminta data yang tidak relevan dengan latar belakang permasalahan yang ada karena sejak awal dari kebakaran tersebut adalah pembakaran rumput. Termohon sudah mendapatkan izin, seharusnya Pemohon menanyakan perihal izin pembakaran tersebut. Terkait dengan pembakaran, Termohon sudah melaporkan kepada pihak Kemenkes RI yang sudah turun dan mengecek lokasi Termohon dan sudah ada laporan investigasinya. 4
5. Bahwa saat ini proses hukum dengan Pemohon masih di tingkat banding. Jika Termohon layani maka ada kekhawatiran data tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang diinginkan yang tidak sesuai dengan tujuan UU KIP. 6. Bahwa yang bisa Termohon sampaikan hanya laporan CSR karena sifatnya memang untuk masyarakat sekitar. Untuk kontrak kerja akan diuji konsekuensi terlebih dahulu. 7. Bahwa terkait dengan izin-izin tersebut, seluruhnya merupakan satu kesatuan sebagai syarat Termohon mendapatkan sertifikat HGU. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka Termohon tidak akan mendapatkan sertifikat HGU tersebut. 8. Bahwa Termohon tidak memberikan dokumen yang diminta karena tidak tahu masyarakat mana yang meminta informasi tersebut. 9. Bahwa Kebun Sarang Giting ini punya tapal batas yang jelas. Termohon melakukan pembakaran di aera tersebut. 10. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Pasal 17 UU KIP, dari dokumen yang diminta Pemohon Nomor 1-5 tidak ada informasi yang dikecualikan. 11. Bahwa sebetulnya yang menjadi kekhawatiran Termohon apabila memberikan informasi kepada Pemohon selaku pihak yang sedang bermasalah dengan Termohon.
Terkait dengan
HGU,
apabila informasi
mengenai
waktu
berakhirnya HGU sampai kepada masyarakat, Termohon khawatir masyarakat akan memblokir lahan tersebut, menyengketakannya, dan Termohon kehilangan kesempatan untuk memperpanjang HGU.
Surat - Surat Termohon [2.11] Bahwa Termohon menunjukkan bukti surat/tertulis dalam persidangan tertutup tanggal 30 Oktober 2013 berupa: Bukti T-l
Surat perjanjian pekerjaan membangun tanaman ulang fTU) Karet Tahun 2011
Bukti T-2
Sertifikat BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6.181 HGU No. 4
Bukti T-3
Uattar Perijinan (Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan, SIUP, HGU, IMB, Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan)
5
Bukti T-4
Dokumen Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kebun Kelapa Sawit, Karet, dan Pabrik Pengelolaan Karet Kebun Sarang Giting, PTPN III.
Bukti T-5
Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ir, H. Eka Asmarahadi Putra selaku Manajer PTPN III Kebun Sarang Giting tertanggal 29 Oktober 2013.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1]
Menimbang di dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2013 Pemohon
menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut: 1. Tentang Alasan Termohon Bahwa Termohon telah mengajukan beberapa alasan tidak diberikannya informasi yaitu : a. Dikhawatirkan masyarakat akan menggunakan informasi untuk tujuan yang mengganggu jalannya aktivitas perkebunan, b. Hal tersebut mengingat selama ini masyarakat adalah pihak yang sering bersengketa dengan pihak perkebunan. Bahwa alasan tersebut pada pokoknya tidak mempunyai hubungan dengan konteks sengketa informasi dan tidak berdasarkan norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainya yang berkaitan dengan informasi publik. Dengan demikian kami menyatakan bahwa alasan tersebut out o f contex dan tidak mempunyai dasar hukum, dan oleh karenanya harus ditolak. 2. Tentang Pokok Perkara Bahwa Pemohon mengajukan informasi yang sepenuhnya dikuasai oleh Termohon. Hal ini dikonfirmasi oleh Termohon bahwa informasi tersebut ada dan dalam kekuasaan Termohon. a. Bahwa informasi yang dikuasai tersebut adalah data/dokumen atas nama perusahaan, incasu PTPN III Kebun Sarang Giting, yang tergolong sebagai badan publik, sebagaimana definisi Badan Pubik yang diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Bahwa informasi yang dimohonkan tergolong Informasi yang dihasilkan, dikuasai, dikelola atau diterima oleh Badan Publik incasu PTPN III Kebun Sarang Giting, dan oleh karenanya termasuk Informasi Publik, sebagaimana mengacu dari Pasal 1 angka (2) UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6
c. Bahwa informasi yang dihasilkan, dikuasai, dikelola atau diterima oleh Badan Publik non pemerintahan, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah ditetapkan sebagai informasi yang terbuka untuk Publik, sebagaimana telah diputuskan dalam beberapa sengketa informasi antara masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara, yakni: (1) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 175/V/KIP-PS-M-A/2012 dalam Perkara Sengketa Informasi antara Forum Rakyat Bersatu (FRB) Sumatera Utara dengan PT. TELKOM. Tbk CD Area I Sumatera Utara. (2) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 277/IX/KIP-PS-M-A/2012 antara Penggiat Usaha Gondangdia dengan PT. KAI (Persero). (3) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 206 I/VI/KIP-PS-M-A/2012 antara Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Prov JATIM dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (PELINDO) Cabang Tanjung Perak. (4) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 216/VII/KIP-PS-M-A/2012 antara LSM Bangkalan Corruption Watch dengan PT. TELKOM Cabang Bangkalan. (5) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 276/V/KIP-PS-M-A/20I2 antara Jakarta Development Watch (JDW) dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). d. Bahwa sifat informasi yang terbuka untuk publik telah diterima oleh Termohon incasu PTPN III Kebun Sarang Giting, dengan melakukan pengumuman atau sosialisasi terkait dengan keberadaan serta nama informasi/data/dokumen yang dikuasai tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi yang wajib diumumkan. Jika kemudian Termohon menutup dan/atau merahasiakan isi atas informasi yang telah diumumkan, maka sikap atau perbuatan tersebut mengandung coniradictio in concreto. e. Bahwa sepanjang pemeriksaan sebagai fakta persidangan ajudikasi dihadapan Majelis Komisioner K1P, pihak Termohon tidak dapat mengajukan bukti dan alasan yang dilandasi norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan tidak dapat diberikannya informasi yang dimohonkan. 3. Kesimpulan a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada persidangan ajudikasi dihadapan Majelis Komisioner KIP, serta dengan mengacu kepada Putusan Komisi Informasi Pusat dalam beberapa perkara sengketa informasi yang serupa, dan tetap mengacu kepada UU Nomor 14 tahun 2008, telah jelas dan terang serta tanpa keraguan sedikitpun bahwa Informasi yang dimohonkan kepada Termohon incasu PTPN III Kebun Sarang Giting adalah informasi vans TERBUKA UNTUK PUBIK. b. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa seluruh informasi kami mohonkan terbuka untuk publik. Oleh karenanya Kami mohon kepada Majelis Komisioner untuk memerintahkan kepada Termohon agar memberikan seluruh informasi yang diminta.
7
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara khusus, namun menyampaikan dokumen uji konsekuensi yang di dalamnya berisi kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Permohonan Pemohon telah Daluwarsa a. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya menyatakan keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1). b. Bahwa Pemohon dalam mengajukan keberatannya telah melebihi jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). c. Bahwa terkait telah melebihinya jangka waktu yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan di atas dapat dibuktikan dari register nomor sengketa pemohon yang mana pengajuan keberatan Pemohon dilakukan pada bulan April 2012, sedangkan surat permohonan Pemohon kepada Termohon diajukan pada bulan September 2011 dan telah diklarifikasi oleh Termohon pada bulan yang sama. d. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang keberatan yang diajukan Pemohon telah daluwarsa dan oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan. 2. Informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon tidak termasuk pada informasi yang wajib diberikan oleh Termohon. a. Bahwa Termohon merupakan BUMN yang oleh UU KIP memiliki kewajiban untk menyediakan informasi publik, terdapat dalam pasal 14 UU KIP. b. Bahwa informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN dalam hal ini Termohon sangat lah jelas dan terang sebagaimana yang dinyatakan dalam huruf a-n.\ c. Bahwa informasi publik yang diminta Pemohon dan Termohon adalah informasi publik yang bukan merupakan kewajiban bagi Termohon untuk memberikannya oleh karena tidak satu pun informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon sesuai dengan pasal 14 huruf a-n UU KIP, begitu juga dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tidak satupun pasal yang mewajibkan Termohon untuk memberikan informasi publik sebagaimana yang dimintakan Pemohon kepada Termohon. d. Bahwa dengan demikian dapat dibenarkan secara hukum dan berdasarkan hukum Termohon dalam hal ini tidak patut memberikan informasi publik sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon. 3. Alasan permohonan Pemohon tidak relevan dengan kebutuhan untuk mendapatkan informasi publik a. Bahwa Termohon berpendapat terhadap alasan Pemohon untuk meminta informasi publik yang ditujukan terhadap Termohon tidak relevan dengan alasan adanya aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh Termohon oleh 8
karena menyebabkan dampak polusi dan keluhan dari masyarakat sekitar, alasan ini pada dasarnya tidak terbukti sebab Termohon telah melakukan protes dan prosedur serta mendapatkan izin pembakaran dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Serdang Bedagai. b. Bahwa kemudian Termohon juga telah melakukan tindak Investigasi dan Verifikasi pencemaran lingkungan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKL & PPM) Kelas I Medan di areal tersebut pada tanggal 06 sd 07 September 2011 dengan hasil kesimpulan secara keseluruhan tidak terdapat keluhan dari penduduk mengenai kabut asap akibat pembakaran tunggul akar pohon karet pada saat terjadi proses replanting. Keluhan mengenai gangguan pernafasan akibat adanya proses pembakaran tersebut pun tidak dirasakan oleh responden begitu juga tidak terdapat keluhan mengenai terganggunya aktifitas sehari-hari akibat proses pembakaran tersebut. Bahwa tidak ada terjadi pencemaran udara akibat dari pembakaran pohon karet di lingkungan pemukiman terdekat yaitu di Dusun V Kampung Lalang Desa Tanjung Harap. c. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa alasan Pemohon meminta informasi publik tidak relevan dengan data yang dimintakan sedangkan tuduhan akibat pembakaran dimaksud tidak terbukti adanya. 4. Pemohon Principle merupakan masyarakat penggarap yang selama ini menganggu kepentingan hukum termohon yang berusaha menyerobot areal perkebunan milik Termohon. Bahwa menurut Termohon, Pemohon Principle merupakan masyarakat penggarap yang hingga saat ini berusaha untuk menyerobot areal Kebun Sarang Giting yang mana saat ini masih ada proses hukum terhadap data-data legalitas yang dimiliki Termohon merupakan data-data yang dijadikan sebagai bukti-bukti hukum tidak mungkin diberikan kepada Pemohon. 5. Adanya motif lain di balik alasan Pemohon untuk mendapatkan informasi publik tersebut Bahwa Pemohon dalam hal ini patut diduga memiliki motif lain di balik alasan untuk mendapatkan informasi publik yang diajukan Pemohon, hal ini didasarkan bahwa alasan Pemohon untuk mendapatkan informasi publik tersebut adalah untuk mengetahui apakah benar mekanisme dan tempat terjadinya pembakaran tunggul karet tersebut berada di dalam areal HGU milik Termohon sangat tidak rasional oleh karena itu apabila Termohon melakukan kegiatan pembakaran dimaksud di luar areal milik Termohon hal ini tentunya merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat perdata maupun pidana, artinya permintaan informasi publik yang dimohonkan Pemohon memiliki motif-motif tertentu terkait untuk usaha-usaha Pemohon dalam melakukan upaya penyerobotan areal milik Termohon. 6. Kesimpulan Bahwa pada dasarnya apa yang telah Termohon sampaikan di atas adalah merupakan hak termohon sebagaimana yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 UU KIP, selain itu juga tidak diberikannya informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon oleh karena adanya kekhawatiran Termohon terhadap Pemohon yang akan mempergunakan informasi publik yang dimohonkan 9
Pemohon yang bertujuan untuk merugikan kepentingan hukum Termohon dalam menjalankan usahanya sebagai pengemban amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945 oleh karena Pemohon sendiri adalah bukan seorang dan atau masyarakat pengguna informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Bahwa apa yang menjadi kekhawatiran Termohon pada dasarnya juga merupakan hal yang sama penafsirannya yang terkandung dalam Pasal 17 UU KIP namun bersifat khususs bagi pelaksanaan dalam pengusahaan dan penguasaan kineria Termohon. 7. Penutup Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan ke hadapan Bapak agar kiranta dapat memberikan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas yang dapat mencerminkan rasa keadilan dan tujuan hukum itu sendiri. Atau apabila persidangan sengketa publik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya fex aequo et bono)
4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan
hukum
(legal standing)
Pemohon
untuk mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi. 2. Kedudukan hukum
(legal standing) Termohon sebagai Badan Publik
dalam sengketa informasi. 3. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
10
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.3 JMenimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLI?) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 11 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.
[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah sekelompok warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi identitas dan surat kuasa dari Indra Reswanto, dkk kepada Teuku Raja Arif Faisal, S.H; Daniel Aur Satar, S.H; Sutanto, S.H; Muhammad Agung Siregar, S.H.I; Alan Darmawan, dan Dayu Putra; yang tergabung dalam Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHDAR) (Bukti P-l) 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 9 April 2012 (Bukti P-2). 3. Pemohon telah menempuh proses keberatan pada tanggal 2 Mei 2012 (Bukti P-3). 4. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Juni 2012 (Bukti P-4).
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan [4.4], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: 11
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.7] Menimbang Termohon adalah Badan Publik Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
tertera
di
website
resmi
Kementerian
BUMN,
http://www.bumn.go.id/ptpn3/.
[4.8] Menimbang Pasal 3 ayat (1) huruf g Perki SLIP menyatakan bahwa ruang lingkup Badan Publik mencakup: (g) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] sampai dengan paragraf [4.8], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Jegal standing) sebagai Badan Publik.
C. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 26 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ?u\>\\k j uncto Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (4) huruf
b Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi
Publik
pada
pokoknya
mengatur
Komisi
Informasi
berwenang
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.11] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf d dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP. 12
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.10] dan [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa,
memutus, dan
menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.
[4.14] Menimbang
bahwa Termohon adalah Badan Publik yang memiliki
kewenangan di tingkat nasional yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No: 8 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996 dengan Akta Notaris No.: 36 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 sebagaimana
tertuang
di
dalam
website
resmi
Termohon,
http://www.bumn.go.id/ptpn3/tentang-kami/tentang-perusahaan/-
[4.15] Menimbang atas pertimbangan paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa
dan
memutus
permohonan
a
quo.
Selanjutnya
Majelis
akan
mempertimbangkan pokok permohonan.
D. Pokok Permohonan [4.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, tanggapan Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon
telah
menempuh
upaya
keberatan
sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
13
kepada
Termohon
c. Pemohon telah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon namun tidak puas atas tanggapan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]
[4.17] Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, terdapat juga fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya. E. Pendapat Majelis [4.18] Menimbang bahwa informasi yang dimohon adalah: 1. Salinan Peta HGU Kebun Sarang Giting 2. Salinan Sertifikat HGU No. 4 Kebun Sarang Giting dan SK BPN RI Tgl 37.HGU BPN RI-2009 ' 3. Salinan Surat Ukur Tgl 06-04-2009, No. 03/Serbajadi/2009 4. Salinan Surat Izin Usaha Perkebunan PTPN III, Kebun Sarang Giting 5. Salinan Dokumen Amdal Kebun Sarang Giting 6. Salinan Kontrak Kerja antara PTPN III dengan Perusahaan Rekanan Pelaksana Replanting 7. Salinan Laporan CSR Tahun 2010 dan 2011 Kebun Sarang Giting. 1. Dokumen Perizinan [4.19] Menimbang bahwa informasi yang dimohon pada paragraf [4.18] poin 1sampai dengan 5, yaitu: 1. Salinan Peta HGU Kebun Sarang Giting 2. Salinan sertifikat HGU No. 4 Kebun Sarang Giting dan SK BPN RI Tgl 37.HGU BPN RI-2009 ‘ 3. Salinan urat Ukur Tgl 06-04-2009, No. 03/Serbajadi/2009 4. Salinan Surat Izin Usaha Perkebunan PTPN III, Kebun Sarang Giting 5. Salinan Dokumen Amdal Kebun Sarang Giting adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan yang merupakan satu kesatuan sebagai bagian dari persyaratan Termohon untuk mendapatkan sertifikat HGU untuk kepentingan operasional perusahaan sebagaimana disampaikan Termohon pada persidangan tanggal 29 Oktober 2013.
14
[4.20] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan. ’
[4.21] Menimbang di dalam dokumen pengujian tentang konsekuensi oleh Termohon
tidak
menuangkan
di
dalam
pertimbangan terkait konsekuensi
sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 UU KIP apabila informasi poin 1-5 diberikan kepada Pemohon.
[4.22] Menimbang di dalam persidangan Termohon telah menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP apabila informasi poin 1-5 diberikan kepada Pemohon.
[4.23] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.22], Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon semula yang menolak memberikan informasi pada poin 1 sampai dengan 5 tidak berdasarkan hukum.
2. Dokumen Kontrak Kerja antara PTPN III dengan Perusahaan Rekanan Pelaksana Replanting [4.24] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: (e) perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga. [4.25] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf e UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas; (e) surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
15
[4.26] Menimbang berdasarkan hasil uji konsekuensi oleh Termohon, alasan permohonan tidak relevan dengan kebutuhan untuk mendapatkan informasi publik terkait aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh Termohon.
[4.27] Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan pemberian informasi berdasarkan UU KIP adalah berdasarkan Pasal 6 atau Pasal 17 UU KIP.
[4.28] Menimbang bahwa alasan permohonan informasi tidak dapat menjadi dasar penolakan.
[4.29] Menimbang berdasarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.23] sampai dengan paragraf [4.28], Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon semula yang menyatakan menolak memberikan informasi adalah tidak berdasarkan hukum.
3. Laporan CSR Tahun 2010 dan 2011 [4.30] Menimbang Pasal 14 UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya dimiliki oleh negara antara lain: (c) laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit. [4.31] Menimbang di dalam persidangan Termohon menyatakan dapat memberikan dokumen laporan CSR kepada Pemohon.
[4.32] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.30] dan [4.31] serta fakta persidangan yang mengungkapkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi laporan Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2010 dan 2011 pada tahun 2012, maka Majelis berpendapat dalil Termohon semula yang menolak memberikan informasi tidak berdasarkan hukum.
5. KESIMPULAN [5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 16
1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 2. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo. 3. Komisi
Informasi
Pusat berwenang
untuk memeriksa dan
memutus
permohonan a quo.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1 ] Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta berupa: 1. Salinan Peta HGU Kebun Sarang Giting 2. Salinan Sertifikat HGU No. 4 Kebun Sarang Giting dan SK BPN RI Tgl. 37.HGU BPN RI-2009 3. Salinan Surat Ukur Tgl 06-04-2009, No. 03/Serbajadi/2009 4. Salinan Surat Izin Usaha Perkebunan PTPN III, Kebun Sarang Giting 5. Salinan Dokumen Amdal Kebun Sarang Giting 6. Salinan Kontrak Kerja antara PTPN III dengan Perusahaan Rekanan Pelaksana Replanting 7. Salinan Laporan CSR Tahun 2010 dan 2011 Kebun Sarang Giting. adalah informasi publik yang terbuka.
[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima Termohon.
17
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Yhannu Setyawan selaku Ketua merangkap Anggota, John Fresly dan Henny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(John Fresly)
(Henny S. Widyaningsih) Panitera Pengganti
(Ramlan Achmad)
18
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Medan, 31 Oktober 2013
19
