KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 254/1V/KIP-PS-A/2013 KOMISI INFORMASI PUSAT 1. [1.1]
Komisi
menjatuhkan
Informasi putusan
IDENTITAS
Pusat yang
dalam
menerima,
Sengketa Informasi
memeriksa, Publik
memutus,
Nomor
dan
Registrasi
254/IV/KIP-PS-A/2013 yang diajukan oleh: Nama
: Bambang Widianto
Alamat
: Jl, Parit H Husin II Komplek Alex Griya 3 No. B-8 Pontianak, Kalimantan Barat
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama
: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat
Alamat
: Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat
yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada 18 Juli 2013 dan diterima Komisi Informasi Pusat pada 23 Juli 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor: 254/TV7KIP-PS-A/2013. 1
Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada: a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pekeijaan Umum Provinsi Kalimantan Barat; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Anggaran Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. Adapun Informasi yang diminta berupa salinan informasi dokumen sebagai berikut: 1. Copy dokumen Kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012 beserta lampiran-lampirannya terutama daftar Personil inti dari PT ERIA MAKMUR yang diajukan untuk menyelesaikan pekeijaan tersebut. 2. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekeijaan dari awal pekeijaan hingga akhir masa kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. 3. Copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan dari awal pekeijaan hingga akhir masa kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. 4. Copy Berita Acara Pemutusan Hubungan Keija (bila ada) Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. 5. Copy Surat Perintah Pembayaran Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. [2.3] Bahwa atas tidak ada tanggapan atas pemohonan informasi tersebut maka pada pada tanggal 11 Juni 2013, Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pekeijaan Umum Provinsi Kalimantan Barat selaku Atasan PPID Dinas Pekeijaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. [2.4] Bahwa atas tidak adanya tanggapan mengenai surat keberatan Pemohon, pada tanggal 18 Juli 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat dan diterima Komisi Informasi Pusat pada tanggal 23 Juli 2013. Alasan Permohonan [2.5] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.
2
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.6] Untuk menjamin hak Pemohon sebagai warga negara dalam mengetahui proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik yang dilakukan pada penyelesaian kontrak pembangunan Gedung VIP Bandara Supandio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2012.
Petitum [2.7] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa informasi publik ini.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 6 November 2013 dan 7 November 2013 Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam surat permohonan informasi kepada PPID Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. 2. Bahwa dokumen yang dimohon merupakan dokumen yang menggunakan anggaran pada Tahun Anggaran 2012. 3. Bahwa terkait dengan dokumen Kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012, data yang dimaksud adalah naskah perjanjian, SK Penunjukan Pemenang, Surat Perintah Mulai Keija (SPMK), dan dokumen penawaran yang diajukan kontraktor yang memuat daftar personil inti.
Surat-Surat Pemohon [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l
Foto Copy surat Permohonan Informasi Publik tanggal 21 Mei 2013 yang ditujukan kepada:
Bukti P-2
a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Anggaran Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012 Foto Copy surat keberatan tertanggal 6 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat selaku atasan PPID 3
pada Dinas Pekeijaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Bukti P-3
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat pada 18 Juli 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat dan diterima Komisi Informasi Pusat pada 23 Juli 2013.
Bukti P-4
Foto copy Identitas Diri/KTP Pemohon
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 6 November dan 7 November 2013 Termohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.
3. KESIMPULAN Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam surat permohonan informasi kepada PPID Dinas Pekeijaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. 2. Bahwa dokumen yang diminta merupakan dokumen yang menggunakan anggaran pada Tahun Anggaran 2012. 3. Bahwa terkait dengan dokumen Kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012, data yang dimaksud adalah naskah peijanjian, SK Penunjukan Pemenang, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan dokumen penawaran yang diajukan kontraktor yang memuat daftar personil inti. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon menyebabkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.
4
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 2. Kedudukan hukum
(legal standing) Termohon sebagai Badan Publik
dalam sengketa informasi. 3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 4. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP) pada pokoknya menyatakan
bahwa
Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan 5
penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.
[4.4] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [4.5] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6171011407700004.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada: a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pekeijaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. b. Kepala Dinas Pekeijaan Umum Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Anggaran Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. Adapun informasi yang diminta berupa salinan informasi dokumen sebagai berikut: 1. Copy dokumen Kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012 beserta lampiran-lampirannya terutama daftar Personil inti dari PT ERIA MAKMUR yang diajukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 2. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekeijaan dari awal pekeijaan hingga akhir masa kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. 3. Copy Berita Acara Pembayaran Pekeijaan dari awal pekerjaan hingga akhir masa kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara 6
Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. 4. Copy Berita Acara Pemutusan Hubungan Keija (bila ada) Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. 5. Copy Surat Perintah Pembayaran Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. 2. Bahwa atas tidak adanya tanggapan mengenai surat permohonan informasi tersebut maka pada tanggal 11 Juni 2013, Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat selaku Atasan PPID Dinas Pekeijaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. 3. Bahwa atas tidak adanya tanggapan mengenai surat keberatan Pemohon, pada 18 Juli 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat dan diterima Komisi Informasi Pusat pada 23 Juli 2013. [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan [4.6], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.9] Menimbang bahwa Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang pekerjaan umum dan pembangunan, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] dan [4.9], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.
C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada 21 Mei 2013, keberatan pada tanggal 11 Juni 2013 dan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 18 Juli 2013 dan diterima Komisi Informasi Pusat tanggal 23 Juli 2013. [4.12] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari keija setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari keija bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat terpenuhi.
D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 26 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
8
[4.15] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan pemohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 18 Juli 2013 dan diterima Komisi Informasi Pusat tanggal 23 Juli 2013 dengan nomor register Nomor: 254/VII/KIP-PS-A/2013.
[4.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat selaku Badan Publik.
[4.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 UU KIP menyatakan: Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik. [4.18] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan: Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. [4.19] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
[4.20] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (2) UU KIP menyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [4.21] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (5) Perki PPSIP menyatakan: Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. [4.22] Menimbang bahwa sampai saat ini Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat belum terbentuk.
[4.23] Menimbang bahwa atas pertimbangan paragraf [4.14] sampai dengan paragraf 9
[4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
E. Pokok Permohonan [4.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum yang diakui Para Pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon yang tidak menggunakan kesempatan di persidangan, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon
telah
menempuh
upaya
keberatan
kepada
Termohon
sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2].
[4.25] Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, terdapat juga fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya. F. Pertimbangan Majelis [4.26] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa memutus permohonan a quo, Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
[4.27] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi Pemohon adalah : 1. Copy dokumen Kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012 beserta lampiran-lampirannya terutama daftar Personil inti dari PT ERIA MAKMUR yang diajukan untuk menyelesaikan pekeijaan tersebut. 2. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekeijaan dari awal pekerjaan hingga akhir masa kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. 10
3. Copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan dari awal pekerjaan hingga akhir masa kontrak Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. 4. Copy Berita Acara Pemutusan Hubungan Keija (bila ada) Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. 5. Copy Surat Perintah Pembayaran Pembangunan Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi publik setiap saat yaitu : Peijanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; [4.29] Menimbang bahwa Pasal 13 huruf e Perki SLIP, menyatakan: Surat-surat
peijanjian
dengan
pihak
ketiga
berikut
dokumen
pendukungnya.
[4.30] Berdasarkan pertimbangan diuraikan dalam paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.29] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohon Pemohon adalah informasi terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien.
[4.31] Menimbang bahwa Pasal 31 PPSIP menyebutkan : Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon. [4.32] Menimbang bahwa Panitera Pengganti telah memanggil dua kali secara layak dan patut kepada Termohon dan Termohon tidak hadir dalam sidang ajudikasi maka mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam paragraf [4.31] Majelis Komisioner akan memeriksa dan memutus tanpa kehadiran Termohon. 5. KESIMPULAN [5.1]
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner
berkesimpulan: 1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 2. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo. 11
3. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan UU KIP dan Perki PPSIP. 4. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi Pemohoan adalah informasi terbuka. [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam 14 hari keija sejak diterimanya putusan a quo.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Abdulhamid Dipopramono dan Dyah Ariyani P masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Karel Martel sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis
(Henny S. Widyaningsih) Anggota Majelis
(Dyah Ariyani P)
(Karel Martel)
12
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Kubu Raya, 7 November 2013
* (Karel Martel)
13
