W :.5
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 070/1V/KIP-PS-A/2013 KOMISI INFORMASI PUSAT i. id en t it a s |1.1| Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 070/IV/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: 1. Nama : Yopan Adi Saputra Alamai : Desa Rawua, Kecamatan I epai. Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara Jabatan : Ketua Umum Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari Periode 2012-2013. 2. Nama Sapril Munandar Alamat Rd/RW 002/001, Desa kalonggasumeeto. Kecamatan Lalonggasumeeto. Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara Jabatan : Wakil Sekretaris Umum Penelitian dan Pengembangan HMI Cabang Kendari Periode 2012-2013. Keduanya terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari Periode 2012-2013 dengan alamat Sekretarial HMI Cabang Kendari. .11 Saranani Gg. Lafran Pane 51 A. Mandonga Kendari. Prov. Sulawesi Tenggara Dalam persidangan di wakili oleh Muhammad Isra, alamat Wawobili. RT. 001/RW. 002. Kelurahan Wawola Kecamatan Wawoni Barat, berdasarkan Surat Kuasa 086/A/SEK/01/1435 tertanggal 14 November 2013. selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama : Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Tenggara Alamat : Jl. Bunga Palem Raja Nomor ] Kendari 1
Dalam persidangan diwakili oleh Ir.H. Takdir M.Si berdasarkan Surat Kuasa Nomor 600/326/XI/2013, tertanggal 14 November 2013, Selanjutnya disebut sebagai Termohon [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 10 April 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor: 070/IV/KIP-PS/2013. Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara., adapun informasi yang diminta adalah Salinan Otentik Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, 2013. [2.3] Karena Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi Pemohon, maka melalui surat tertanggal 10 Februari 2013, Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. [2.4] Bahwa karena Termohon tidak menanggapi keberatan, maka Pemohon pada tanggal 10 April 2013 menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat. 2
Alasan Permohonan [2.5] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon. Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.6] Untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk partisipasi mewujudkan tatanan berkeadilan dan menyejahterakan rakyat. Petitum [2.7] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa informasi publik ini. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 14 November 2013 Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa terkait surat permohonan informasi. Pemohon menyatakan telah mengirimkan kepada badan publik termasuk BLH dengan bukti ada tanda tangan dari penerima surat 2. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tanda terima pengiriman dokumen permohonan informasi dan keberatan permohonan atas informasi. Surat-Surat Pemohon [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l Foto Copy surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara., tertanggal 20 Januari 2013. Bukti P-2 Foto Copy surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara., tertanggal 10 Februari 2013. Foto Copy surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 April 2013. 3
Bukti P-4 Bukti P-5 Bukti P-6 Bukti P- 7 Bukti P-8 Bukti P-9
Foto Copy Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nomor: 481/KPTS/A/09/1433 H tentang Pengesahan Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari Periode 2012-2013. Foto Copy Surat Keputusan No: 003/A/KPTS/02/2013 tentang Pengesahan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari, tertanggal 30 Desember 2012 . Foto Copy Surat Keterangan No. Istimewa, tertanggal 13 November 2013. yang menerangkan belum dilakukannya proses pergantian kepengurusan Pengurus HMI Cabang Kendari Periode 2012-2013. Foto Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yopan Adi Saputra dan Sapril Munandar. j Foto Copy KTP atas nama Muhammad Isra
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 14 November 2013, Termohon hadir dan menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Termohon tidak pernah menerima surat dari pemohon kecuali panggilan sidang ajudikasi karena ada pergantian pimpinan. 2. Bahw:a ada kemungkinan staf pimpinan lama tidak menyampaikan surat dari Pemohon. Surat-Surat Termohon [2.10] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l Bukti T-2
Surat Kuasa Nomor 600/326/XI/2013, tertanggal 14 November 2013. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Termohon.
4
3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d. dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 2. Kedudukan hukum {legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 4. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3 ] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12. Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e. Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor' 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP) pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon. i
[3.4] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan folo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.5] Menimbang bahwa Pemohon merupakan kelompok orang yang berhimpun dalam suatu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari dengan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yopan Adi Saputra dan Sapril Munandar. (Bukti P-8) selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari, dan folo copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Bukti P-7), dan foto copy Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (Bukti P-4, P-5, P-6). [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 20 Januari 2013. (Bukti P-l). 2. Atas permohonan informasi a quo Termohon tidak memeberikan tanggapan maka Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 10 Februari 2013. (Bukti P-2). 3. Bahwa isi surat keberatan Pemohon yang diajukan kepada Termohon (bukti P-2) terdapat ketidak jelasan isi surat antara pargraf pertama yang menyatakan keberatan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara dengan paragraf kedua dan ketiga yang menyebutkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memanfaatkan hak perpanjangan pemenuhan informasi publik secara tertulis kepada Pemohon,^..., dan Pemohon meminta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara unfOk'yV memenuhi permohonana informasi yang di minta pemohon. 6
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 April 2013. (Bukti P-3). 5. Pemohon adalah Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nomor: 481/KPTS/A/09/1433 H. Bukti (P-4). [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3J sampai dengan [4.6], Majelis berpendapat adanya fakta ketidak jelasan isi dan tujuan antara surat Pemohonan Informasi (bukti P-l) dan permohonan keberatan informasi (bukti P-2) sebagaimana terurai dalam paragraf [4.6]. Bahwa dengan adanya ketidak jelasan tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (lega! standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena pemohon dinilai tidak secara tepat mengajukan keberatan atas permohonan informasi kepada Termohon. H. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.9] Menimbang Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang Lingkungan Ilidup yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] dan [4.9], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.
x
7
C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi [3.11] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 20 Januari 2013, surat keberatan pada tanggal 10 Februari 2013 dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 10 April 2013. [3.12] Menimbang Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) UU KIP j undo Pasal 13 Perki PPS1P menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon. [3.13] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.11] dan [3.12], Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KXVj undo Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, [3.15] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dengan nomor register Nomor: 070/IV/KIP-PS-A/2013. [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 10 Februari selaku Pimpinan pada Badan Publik Badan Lingkungan Tenggara. 8
[3.17] Menimbang Pasal 1 angka 5 UU KIP menyatakan: Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggung]awab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik. [3.18] Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPS1P menyatakan bahwa: Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. [3.19] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi Sulawesi Tenggara. [3.20] Menimbang pasal 27 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupalen/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.21] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (5) Perki PPS1P menyatakan bahwa: Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. [3.22] Menimbang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara sampai saat ini belum terbentuk. [3.23] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.14J sampai dengan paragraf [3.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 4. KESIMPULAN [5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas. Majelis Komisi berkesimpulan: 9
1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (tegai standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 2. Termohon memiliki kedudukan hukum (Jegal standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo. 3. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPS1P. 4. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 5. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [5.1] Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdulhamid Dipopramono selaku Ketua merangkap Anggota, Evy Trisulo Ddan Dyah Ariyani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis,14 November 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 November 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Joko Sarwono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Evy frisuto) Panitera Pengganti 7 ^
(JokiTSarwono) 10
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Kendari, November 2013
11
