KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN No: 340/IX/KIP -PS-A-M/2013
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (legal standing) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Menimbang Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo, Termohon memiliki kedudukan hukum (legai standing) untuk menjadi Termohon dalam perkara a quo, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.
Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 dan Kamis tanggal 30 Oktober 2014 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat, antara: Sekreatriat
Nasional Beralamat di Mampang Prapatan IV. Jl. K No. 37 RT/RW Forum Indonesia untuk 006/004 Jakarta Selatan, dalam persidangan diwakili oleh Transparansi Anggaran Widya Kartika dan Mita Maulidta berdasarkan Surat (Seknas Fitra) Kuasa Khusus No. 1668-02/seknas fitra/X/2014 dan No. 1669-02/seknas fitra/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 dan 17 Oktober 2014 dari Pemberi Kuasa Yenny Sucipto selaku Sekretaris Jenderal FITRA, untuk selanjutnya 1
disebut sebagai PEMOHON ;
dengan
Kementerian Dalam
Beralamat Jl. Medan Merdeka Utara No, 7. Jakarta Pusat,
Negeri RI
dalam persidangan diwakili oleh Maddaremmeng dan Andri Indrawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;
Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
I.
Butir-Butir Ketentuan atau Hasil Mediasi I yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 20 Oktober 2014: 1. Terhadap Permohonan Informasi berupa RKA-KL dan DIPA Tahun 2013 Termohon telah menyediakannya dalam bentuk sofitcopy (compact disk) dengan sistem aplikasi tertentu untuk membuka atau mengaksesnya dan diserahkan pada Mediasi I ini oleh Termohon kepada Pemohon; 2. Dalam hal informasi yang terdapat dalam compact disk sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diakses maka pihak Termohon bersedia membantu Pemohon sampai Pemohon bisa mengakses informasi yang dimaksud; 3. Terhadap Permohonan Informasi berupa Kontrak Tender Pengadaan E-KTP Tahun 2012 Termohon menyatakan akan melakukan koordinasi internal terhadap sifat dan ketersediaan dokumen yang dimaksud. Dalam hal ini Pemohon dapat menerima; 4. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Mediasi I ini akan dilanjutkan pada Mediasi II pada hari Kamis 30 Oktober 2014 pukul 10:00 WIB bertempat di Komisi Informasi Pusat.
2
II.
Kesepakatan-kesepakatan pada Mediasi II yang dituangkan dalam Kesepakatan Mediasi tertanggal 30 Oktober 2014: Pasal 1 Informasi berupa Dokumen Kontrak Tender Pengadaan E-KTP Tahun 2012 sebagaimana
dimohonkan oleh Pemohon telah disediakan oleh Termohon pada Mediasi II ini dengan Nama Dokumen “Kontrak: Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 S/D 2012 (Paket P.l) Antara Direktorat Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI Nomor: 027/886/IK.” Dalam hal ini Pemohon dapat menerima. Pasal 2 Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberikan oleh Termohon dalam bentuk hardcopy (salinan/fotocopy) yang diambil oleh Pemohon di Kantor Termohon.
Kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2014, telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Mediator Evy Trisulo Dianasari, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator.
Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa: “Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner memutus: Memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi a quo.
3
Demikian diputuskan pada hari Selasa, 11 November 2014 oleh Majelis Komisioner yaitu Rumadi selaku Ketua merangkap anggota, Abdulhamid Dipopramono dan John Fresly masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didamping oleh Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis
Anggota Majelis
Anggota Majelis
Abdulhamid Dipppramono
John Fresly
Panitera Pengganti
Aldi Rano Sianturi
4
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 12 November 2014 Panitera Pengganti
/^$7yuAldi Rano Sianturi
5
