KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 066/V/KIP-PS-A-M-A/2014

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor 066/V/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama

: Sutarno Bin Martowiharso

Alamat

: Kp. Wadassari 3 RT/RW 011/002 No. 53, Kel/Des Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama

: Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Alamat

: Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Gambir, Jakarta Pusat,

dalam persidangan diwakili oleh Seger Budiarjo serta para kuasanya yaitu Noor Ida Khomsiyati, Bin Nahadi, Rudi Rush, Erwin Fajrin, Fahresha Muchtar, dan Mufti Iqbal Tawaqal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh Seger Budiarjo selaku Asisten Deputi Informasi dan Komunikasi Publik sekaligus sebagai atasan PPID Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan para kuasanya,

selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Surat tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada hari yang sama dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2014 dengan nomor 066/V/KIP-PS/2014.

Kronologi [2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan surat nomor 15/Kord/P/PPD/I/2014 tertanggal 27 Januari 2014 perihal Permohonan Foto Copy!Salinan Anggaran Perusahaan Perum PPD Tahun 2010-2011 dan 2011-2012 Sesuai dengan Aslinya yang Sudah Disahkan kepada Termohon. Melalui surat tersebut, Pemohon menyampaikan permohonan informasi yaitu sebagaimana dalam perihal surat tersebut.

[2.3] Bahwa Termohon menyampaikan surat nomor S-43/S.MBU/2014 tertanggal 18 Februari 2014

perihal Jawaban atas Permohonan Foto copv/salinan Anggaran

Perusahaan Perum PPD tahun 2010-2011 dan 2011-2012 sesuai dengan aslinya yang sudah disahkan. Melalui surat tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa: a. Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohon Pemohon karena informasi tersebut tidak termasuk Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-

2

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

(UU KIP). b. Sesuai UU KIP, informasi anggaran perusahaan tidak termasuk dalam salah satu Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usahan Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara.

[2.4] Bahwa Pada tanggal 28 Februari 2014, Pemohon mengajukan surat nomor 19/Kord/P/PPD/II/2014 kepada Termohon perihal Pengajuan Keberatan Informasi yang pada pokoknya menyampaikan keberatan karena Termohon tidak memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 8, Pasal 11 huruf c, Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, dan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[2.5] Bahwa Pada tanggal 25 April 2014, Termohon menyampaikan surat nomor S02/SK15.MBU/2014 kepada Pemohon perihal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik atas nama Pemohon yang pada pokoknya menegaskan kembali bahwa Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohon oleh Termohon dengan alasan sebagaimana dalam surat jawaban Termohon tertanggal 18 Februari 2014, Pemohon juga seharusnya meminta informasi terkait kinerja Kementerian BUMN, dan menyatakan bahwa kasus hukum yang terbuka berdasarkan undang-undang adalah kasus hukum yang sudah mendapat putusan pengadilan untuk dibuka. [2.6] Bahwa atas surat tanggapan keberatan yang disampaikan Termohon, Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 12 Mei 2014 dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2014 dengan nomor 066/V/KIP-PS/2014.

[2.7] Bahwa telah dilakukan mediasi pada tanggal 22 September 2014 oleh mediator John Fresly,

dan mediasi dinyatakan gagal karena jangka waktu menyelesaikan

mediasi dinyatakan habis sebelum Pemohon dan Termohon memperoleh kesepakatan mediasi. 3

Alasan Permohonan [2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena Termohon tidak memberikan informasi yang dimohon Pemohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk memperjuangkan hakhaknya di bidang ketenagakerjaan.

Petitum [2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Pusat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Pemohon melakukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagai perorangan warga negara Indonesia. 2. Informasi yang sebenarnya dimohon oleh Pemohon adalah Rencana Anggaran Perusahaan Perum PPD tahun 2010, 2011 dan 2012 sesuai aslinya. 3. Pemohon membutuhkan informasi yang dimohon untuk digunakan dalam proses hukum dalam memperjuangakan hak-haknya sebagai seseorang yang pernah bekerja di Perum PPD namun diberhentikan tanpa kejelasan pada tanggal 22 September 1988 dan tidak mendapat uang pesangon serta uang pensiun. 4. Pemohon juga ingin mengetahui kebenaran mengenai Rencana Anggaran yang sesungguhnya karena Pemohon mengaku memiliki sebuah dokumen dari BPK yang memuat Rencana Anggaran Perum PPD, dan tertulis adanya pos anggaran untuk pengadaan pakaian dinas namun Pemohon tidak pernah melihat realisasi pengadaan pakaian dinas tersebut. 4

5. Selain Pemohon, terdapat ribuan orang lainnya yang pernah bekerja sebagai karyawan di Perum PPD namun diberhentikan dan tidak mendapat sepenuhnya uang pesangon, dan 585 orang di antaranya tergabung dalam paguyuban karyawan. 6. Pemohon belum tahu persis atau melihat dokumen informasi yang dimohon oleh Pemohon. 7. Pemohon menolak dan keberatan terhadap pernyataan Termohon yang mengecualikan informasi terkait persaingan usaha tidak sehat, karena menurut Pemohon, Perum PPD sengaja dibuat merugi.

Surat-Surat Pemohon [2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l

Salinan surat Pemohon tertanggal 27 Januari 2014 Perihal Permohonan Foto co/jy/salinan Anggaran Perusahaan Perum PPD tahun 2010-2011 dan 2011­ 2012 sesuai dengan aslinya yang sudah disahkan.

Surat P-2

Salinan surat Termohon tertanggal 18 Februari 2014 perihal Jawaban atas Permohonan Foto copv/salinan Anggaran Perusahaan Perum PPD tahun 2010-2011 dan 2011-2012 sesuai dengan aslinya yang sudah disahkan.

Surat P-3

Salinan surat Pemohon tertanggal 28 Februari 2014 perihal Pengajuan Keberatan Informasi.

Surat P-4

Salinan surat Termohon tertanggal 25 April 2014 perihal Tanggapan atas keberatan Informasi Publik atas nama Pemohon.

Surat P-5

Salinan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-4164/KN/2010 perihal Permohonan Kepastian Hukum tertanggal 20 Agustus 2010.

Surat P-6

Salinan surat pemberitahuan tertulis dari PPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 Oktober 2014 beserta tanggapan atas permohonan Informasi Publik nomor 24/PPID-SJ/2014.

Surat P-7

Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta.

Surat P-8

Salinan surat Kepala Biro Umum dan Humas selaku PPID Termohon kepada Pemohon nomor S-168/S.MBU.3/2012 perihal Permohonan Informasi tertanggal 19 Desember 2012.

5

Surat P-9

Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK164/MBU/2012 tentang Penetapan Sebagaian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku RUPS Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) Menjadi Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi, beserta lampirannya.

Surat P-10

Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 Tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Surat P-11

Salinan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 89 Tahun 1980 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD).

Surat P-12

Salinan Keputusan Direksi Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor BP-856/kpts/X/75 tertanggal 2 Oktober 1975.

Surat P-13

Salinan sejarah singkat dan profil Perum PPD.

Surat P-14

Salinan kliping berita yang berjudul “Pembelian Bus Bekas dari Jepang Bebani Perum PPD”.

Surat P-15

Salinan surat Direktur Jenderal u.b. Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S1957/BC.2/2014 tertanggal 25 November 2004 perihal Permintaan Penjelasan Mengenai Impor Bus Bekas Ex-Jepang.

Surat P-16

Salinan surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah IV Jakarta, Departemen

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

S-

1549./WBC.04/KP.02/2003 tertanggal 22 Maret 2002 perihal Tanggapan atas impor 50 unit bus a.n. Dit. Jend. Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan RI. Surat P-17

Salinan surat Termohon Nomor S-494/MBU/2003 tertanggal 9 Desember 2003 perihal Permohonan Pembebasan Bea Masuk, PPN dan PPh atas Impor Bus Bekas Eks Jepang.

Surat P-18

Salinan surat Termohon Nomor S-493/MBU/2003 tertanggal 9 Desember 2003 perihal Dispensasi Pengadaan Bus Bekas.

Surat P-19

Salinan kliping berita VIVAnews tertanggal 28 September 2009 mengenai Korupsi Bus Transjakarta, Mantan Direktur Keuangan PPD jadi tersangka.

6

Surat P-20

Salinan lampiran II surat perwakilan karyawan.

Surat P-21

Salinan Keputusan Direksi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 090/Sekr/IV/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Perum PPD.

Surat P-22

Salinan kliping foto yang memuat gambar Direktur Perum PPD.

Surat P-23

Salinan surat Direktur Utama Perum PPD tertanggal 12 Januari 2013 kepada Termohon perihal Permohonan Pengunduran Diri.

Surat P-24

Salinan

surat

Termohon

kepada

Direksi

Perum

PPD

Nomor

S-

432/MBU/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 perihal Restrukturisasi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD). Surat

Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon.

P-25

Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa yang hadir dalam persidangan mewakili Termohon bernama Seger Budiarjo adalah Asisten Deputi Informasi dan Komunikasi Publik dan sekaligus sebagai atasan PPID di Kementerian BUMN sehingga tidak membutuhkan surat kuasa. 2. Termohon mengaku menerima surat permohonan Informasi Publik dari Pemohon dan memahaminya serta sudah menyampaikan jawaban terhadapnya, dan Termohon juga menerima surat yang berisi keberatan dari Pemohon dan Termohon sudah menyampaikan tanggapan keberatan. 3. Permohonan informasi yang disebut sebagai Rencana Anggaran oleh Pemohon adalah Recana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sesuai dengan nama sebenarnya dokumen yang dimiliki Termohon. 4. Termohon memiliki informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa RKAP Perum PPD yang dibuat setiap tahun, karena Perum PPD memang menyerahkan

dokumen

tersebut

kepada

Termohon

untuk

persetujuan, namun dokumen tersebut adalah milik Perum PPD.

7

mendapat

5. Dalam kaitan antara Pemohon dengan Perum PPD sebagai salah satu BUMN, Termohon adalah wakil pemerintah sebagai pemilik modal dalam BUMN. 6. Informasi yang dimohon oleh Pemohon bukan merupakan informasi yang wajib diberikan oleh Termohon. 7. Informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan dokumen yang dibuat oleh Direksi Perum PPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 sehingga Termohon tidak bisa memberikannya kepada Pemohon. 8. Bahwa selain menyusun perencanaan, Direksi Perum PPD juga berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai serta menetapkan gaji, pensiun, tunjangan hari tua, dan hak kepegawaian lainnya. 9. Termohon sudah membatasi informasi yang bisa diakses oleh publik sejak dikeluarkannya sebuah Peraturan Menteri pada tahun 2013, termasuk informasi yang tidak bisa diakses adalah profil dan bisnis perusahaan BUMN. 10. RKAP merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak bisa dikeluarkan, sekalipun tahun rencana anggarannya sudah berlalu, karena dokumen tersebut memuat program, strategi, dan rencana kerja perusahaan yang tidak boleh diketahui kompetitor, dan jika dokumen tersebut dibuka kepada publik, bisa menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. 11. Dokumen RKAP memang tidak bisa keluar, bahkan RUPS pun belum tentu boleh membahas rencana kerja karena memang tidak banyak pihak yang boleh mengetahuinya, kecuali pihak tertentu seperti OJK. 12. Dari dokumen RKAP, yang bisa diberikan kepada Pemohon adalah dokumen selain yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan Termohon berdasarkan Berita Acara Uji Konsekuensi tertanggal 27 november 2014. 13. Dokumen yang sepenuhnya bisa dibuka dan diberikan kepada publik hanya laporan keuangan tahunan Perum PPD yang telah diaudit oleh auditor independen. Di dalam dokumen tersebut juga terdapat informasi mengenai anggaran Perum PPD. 14. Dokumen RKAP berisi informasi yang bersifat naratif seperti visi-misi, susunan direksi, rencana kerja, evaluasi kinerja, hingga informasi yang bersifat kuantitatif, termasuk total aset di akhir tahun, pendapatan, penyusutan, dan sebagainya. 15. Tidak semua RKAP BUMN disahkan oleh Menteri BUMN, sebagian disahkan oleh Komisaris Perusahaan. 8

16. BUMN tidak selalu menyampaikan kepada Termohon apabila terjadi perubahan terhadap RKAP.

Surat-Surat Termohon [2.14] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-l

Salinan Berita Acara Uji Konsekuensi tertanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Seger Budiarjo selaku atasan PPID Termohon, beserta lampirannya.

Surat T-2

Salinan Berita Acara Uji Konsekuensi tertanggal 21 November 2014 yang ditandatangani oleh Seger Budiarjo selaku atasan PPID Termohon.

Surat T-3

Salinan Berita Acara Uji Konsekuensi tertanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Seger Budiarjo selaku atasan PPID Termohon.

Surat T-4

Salinan Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2011 dan laporan auditor independen.

Surat T-5

Salinan Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012 dan laporan auditor independen.

Surat T-6

Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Surat T-7

Surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh Seger Budiarjo selaku pemberi kuasa dan para penerima kuasa.

Surat T-8

Salinan Kartu Tanda Pegawai Kementerian BUMN atas nama Seger Budiarjo, atas nama Mufti Iqbal Tawaqal, atas nama Noor Ida K., atas nama Rudi Rusli, dan atas nama Erwin Fajrin, serta salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahresha Muchtar.

Pemeriksaan Tertutup [2.15] Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2014, 24 November 2014, dan 1 Desember 2014 telah dilakukan proses pemeriksaan tertutup untuk memeriksa dokumen yang di kecualikan oleh Termohon. Adapun dalam proses pemeriksaan tertutup ditemukan fakta sebagai berikut: 1. Termohon menguasai informasi yang dimohon oleh Pemohon yang berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RK&A) Perusahaan Perum PPD. 9

2. Termohon menyatakan bahwa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RK&A) Perusahaan Perum PPD adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi tertanggal 30 Oktober 2014. 3. Majelis menilai bahwa Berita Acara Uji Konsekuensi yang dibuat Termohon tertanggal 30 Oktober 2014 belum detail dan perlu diperbaiki sehingga Termohon membuat Berita Acara Uji Konsekuensi tertanggal 21 November 2014 sebagai revisi dari Berita Acara Uji Konsekuensi sebelumnya. 4. Majelis menilai bahwa Berita Acara tertanggal 21 November 2014 juga kurang detail dan perlu dirinci sehingga Termohon membuat Berita Acara Uji Konsekuensi tertanggal 27 November 2014 sebagai revisi Berita Acara Uji Konsekuensi sebelumnya.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Bahwa sebelum menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 28 November 2014, Pemohon menyatakan dalil sebagai berikut: 1. Bahwa alasan Termohon sangat menyesatkan dan tanggapannya tidak sebagaimana yang diminta Pemohon, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 35 ayat (1). 2. Bahwa rencana anggaran Perum PPD merupakan tanggung jawab Menteri BUMN dan diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) Pasal 11 huruf b angka 5. 3. Bahwa rencana anggaran Perum PPD tahun 2010-2011 dan tahun 2011-2012 yang diminta Pemohon merupakan kasus hukum yang berdasarkan undangundang terbuka sebagai Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 14 huruf g.

10

4. Bahwa pada persidangan, penjelasan Termohon yang menyatakan Perum PPD tidak memiliki Anggaran Dasar adalah bentuk pembohongan publik. 5. Bahwa pemerintah dan DPR RI telah mengabaikan kesetaraan hak di hadapan hukum dan hak asasi manusia dan Pancasila karena telah menerbitkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tanpa sosialisasi terlebih dahulu dimana Pasal 95 Undang-Undang tersebut (mungkin yang dimaksud Pasal 87) tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan “Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan”. 6. Bahwa pada saat PN PPD dikelola oleh Pemda DKI, Kementerian Perhubungan mencabut untuk dikelola Pemerintah Pusat dan saat inilah perubahan status PN PPD menjadi Perum PPD tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu dan pegawai PN PPD belum pernah diberikan kompensasi. 7. Bahwa pada hakikatnya hukum dapat menemukan kesalahan orang, bukan memindahkan kesalahan orang yang berbuat kepada orang lain yang tidak berbuat, bahwa peserta program lay o ff pegawai Perum PPD disuruh menandatangani pernyataan pengunduran diri adalah bentuk penipuan yang dilakukan oleh Direksi Perum PPD dan pendapat dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Program lay o ff adalah bentuk pelecehan terhadap peraturan perundang-undangan. 8. Bahwa impor/hibah bus bekas dari Jepang, Bea Masuk PPN dan PPh-nya minta dibebaskan akan tetapi busnya bisa pindah ke PT. GIRI INDAH. 9. Bahwa kompensasi dari Busway sebesar lima miliar rupiah mestinya masuk ke kas Perum PPD, uangnya tidak diketahui keberadaannya. 10. Bahwa surat-surat tanah milik Perum PPD digadai kepada pihak ketiga tanpa ada penggunaan dana yang jelas, dan dana senilai Rp 29.096.621.760,- belum dipertanggungjawabkan oleh mantan Dirut Perum PPD Nurwaty ch. A. Harahap dan I Wayan Maladi Y. Gama (Mantan Direksi Adm. dan Keuangan). 11. Bahwa dengan disutradarai/KKN dengan Amir dan Tirta (Asisten Deputi Logistik dan Pariwisata), data-data tersebut digunakan oleh Sekretaris Perum

PPD Pande Putu Yasa untuk melengserkan pimpinannya dan sekarang menjadi Direktur Tunggal Perum PPD. 12. Bahwa Dirut Perum PPD Parlindungan Situmorang yang juga mantan pegawai Biro Hukum BUMN terpaksa mengundurkan diri karena berbeda pendapat dengan Pande Putu Yasa. 13. Bahwa setiap ada kasus muncul ke permukaan, solusinya

hanya diganti

direksinya saja. Termohon tidak pernah mau mencari akar permasalahannya, begitu seterusnya sehingga Perum PPD tidak pemah bangkit dari keterpurukan dan direksi penggantinya akan melakukan hal yang sama. 14. Bahwa berita di media cetak maupun media elektronik dari tahun ke tahun, Perum PPD merugi dan para direksinya aman-aman saja sehingga terkesan kebal hukum. 15. Bahwa Perum PPD mendapat kucuran dana sebesar delapan puluh miliar rupiah dari pemerintah dan delapan aset tanah dan bangunan milik Perum PPD sudah terjual namun hingga saat ini masih menyisakan masalah yang belum diselesaikan oleh Perum PPD. 16. Bahwa Perum PPD mengurus diri saja tidak becus, sekarang bekerja sama mengelola bus sekolah Pemda DKI dengan mengorbankan pegawai Perum PPD selama tiga bulan tidak digaji karena uangnya buat bayar gaji pegawai bus sekolah. Dengan dalil-dalil di atas dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Pemohon kemudian menyatakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Termohon dan Kementerian Perhubungan dengan sengaja dan bersama-sama telah menghilangkan status dan hak pegawai PN/Perum PPD dan Direksi Perum PPD sebagai eksekutornya. 2. Alasan Termohon untuk tidak memberikan rencana anggaran Perum PPD tahun 2010-2011 dan tahun 2011-2012 kepada Pemohon adalah alasan yang terlalu mengada-ada dan menyesatkan karena tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri BUMN (sengaja tidak didokumentasikan) sebagaimana diatur

12

dalam Perki SLIP Pasal 27 huruf c, dan ada unsur kesengajaan untuk menutupnutupi semua kesalahan yang dibuatnya. 3. Alasan Termohon untuk tidak memberikan rencana anggaran Perum PPD tahun 2010-2011 dan tahun 2011-2012 kepada Pemohon adalah bentuk pelanggaran Termohon kepada: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. b. UU K1P Pasal 4 dan 53. c. UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pancasila. d. Mengabaikan

TAP

MPR

RI

Nomor

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN. e. Mengabaikan komitmen para petinggi Penyelenggara Negara bahwa korupsi merupakan musuh besar kita bersama. Dan berdasarkan kesimpulan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: a. Menyatakan permohonan informasi tentang rencana anggaran Perum PPD tahun 2010-2011 dan tahun 2011-2012 sebagai Informasi Publik yang wajib disediakan oleh BUMN yang menjadi tanggung jawabnya. b. Menolak argumen Termohon bahwa permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon bukan termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17. c. Pemohon mencabut kembali surat tertanggal 24 September 2014 No. 40/kord/P/PPD/IX/2014 perihal

laporan

permohonan

informasi

kepada

Kementerian BUMN sesuai hasil kesepakatan mediasi yang diprakarsai oleh Bapak John Fresly, Komisioner Komisi Informasi Pusat dinyatakan batal oleh John Fresly, Kementerian BUMN juga tidak ada itikad baik dan Pemohon informasi

tetap pada pendiriannya untuk meminta rencana anggaran

Perusahaan Perum PPD tahun 2010-2011 dan tahun 2011 -2012. d. Menyatakan bahwa Kementerian BUMN segera memberikan permohonan informasi tentang rencana anggaran Perusahaan Perum PPD tahun 2010-2011 dan tahun 2011-2012 kepada Pemohon informasi. 13

Kesimpulan Termohon [3.2]

Bahwa berdasarkan alasan, uraian, penjelasan, dan fakta dalam persidangan,

Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon berpegang pada pernyataannya pada

sidang-sidang

terdahulu, bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak mempunyai dasar, dengan alasan sebagai berikut: a. Tidak jelas apakah kedudukan Pemohon sebagai perseorangan atau perwakilan kelompok, mengingat Pemohon mengajukan permohonan informasi hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk, bukan surat kuasa kelompok; b. Tidak jelas jenis dan macam informasi apa yang dicari/dibutuhkan oleh Pemohon, apakah untuk tujuan dan kepentingan individu atau untuk kepentingan kelompok lain; c. Tidak jelas apakah Pemohon membutuhkan “salinan anggaran” saja, seperti yang nyata-nyata disampaikan dalam surat permohonan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana disampaikan secara lisan dalam sidang kepada Majelis Komisioner. Dengan demikian, timbul ketidakpastian dalam permohonan Informasi Publik yang diajukan Pemohon, 2. Bahwa dalam perjalanan pemeriksaan, mediasi maupun sidang ajudikasi yang difasilitasi oleh Majelis Komisioner dari Komisi Informasi Pusat telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Termohon informasi atas permohonan informasi Pemohon dan dasar pengecualian informasi yang dimiliki Termohon. 3. Bahwa pada pemeriksaan awal yang dilakukan tanggal 18 September 2014, diputuskan bahwa salinan anggaran Perum PPD tidak termasuk informasi yang dikecualikan, dan selanjutnya sidang masuk ke tahap mediasi. 4. Bahwa dalam mediasi I telah menghasilkan kesepahaman kedua belah pihak, yaitu Pemohon dapat memilih salah satu dari opsi yang ditawarkan:

14

a. Pemohon akan menyampaikan poin-poin informasi yang dibutuhkan dari

RKAP

Perum

PPD dimaksud kepada Termohon,

bukan

keseluruhan RKAP Perum PPD; b. Pemohon sepakat untuk mengubah permohonan informasi yang dimohon menjadi salinan Laporan Keuangan Perum PPD yang mana hal tersebut masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan oleh BUMN. c. Sementara itu, Komisi Informasi Pusat meminta agar Kementerian BUMN melakukan kordinasi dengan unit kerja terkait guna mendalami informasi mengenai konsekuensi diberikannya RKAP dimaksud. 5. Bahwa

setelah

mediasi

40/Kord/P/PPD/IX/2014

I,

Pemohon

tertanggal

24

mengirimkan September

surat

2014

Nomor:

yang

tidak

ditandatangani dan diterima Termohon via e mail dari Panitera Komisi Informasi Pusat (yang selanjutnya juga kami terima dalam bentuk hardcopy). Adapun surat permohonan tersebut pada intinya mengubah permohonan Informasi Publik menjadi permohonan fotocopylsdXm&n hasil audit perusahaan Perum PPD 2010-2011, 2011-2012 dan 2012-2013 serta meminta penyelesaian masalah tuntutan pegawai Perum PPD tentang kompensasi peralihan dari Perusahaan Negara menjadi Perum. 6. Bahwa karena adanya kegiatan lain yang telah dijadwalkan sebelumnya, pihak Termohon tidak dapat menghadiri mediasi II yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2014. Terhadap hal tersebut, Termohon telah mengirimkan surat Nomor S-22/D4/MBU.2/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 perihal permohonan penjadwalan kembali mediasi II. Namun demikian, proses mediasi II tetap dilaksanakan

sehingga Mediator Komisi Informasi Pusat menerbitkan

pernyataan bahwa mediasi gagal melalui surat Komisi Informasi Pusat nomor 066/V/KIP-PS/2014, karena jangka waktu empat belas hari kerja telah berakhir. 7. Sehubungan dengan gagalnya mediasi dimaksud, Komisi Informasi Pusat melanjutkan proses sengketa informasi ke sidang ajudikasi. Dalam sidang ajudikasi I, Pemohon menarik kembali perubahan permohonan informasi sesuai surat Nomor 40/Kord/P/PPD/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 dan 15

kembali pada permohonan awal Dengan demikian, terlihat bahwa Pemohon tidak konsisten atas jenis informasi apa yang diminta oleh Pemohon. 8. Bahwa dalam sidang ajudikasi I, Termohon telah mengajukan alasan terkait dengan kenapa permohonan informasi tersebut tidak dapat dipenuhi yaitu mengingat RKAP berisi muatan strategi perusahaan yang tidak dapat diketahui dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, dengan alasan hukum sebagai berikut: a. Pasal 17 huruf b UU KIP yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Konsekuensi dari dibukakannya informasi RKAP tersebut secara prinsip dapat menyebabkan hal-hal yang terkait dengan strategi usaha Perum PPD diketahui pihak yang tidak berkepentingan. b. Pasal 17 huruf h UU KIP yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Dengan demikian, konsekuensi dari peraturan ini terdapat informasi yang terkait dengan privasi dari individu yang tidak dapat diungkap kepada publik. c. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memuat bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan diklasifikasikan

informasi sebagai

kegiatan rahasia

usaha perusahaan

pesaingnya sehingga

yang dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, bila informasi tersebut berpindah tangan, dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak berkepentingan dan memiliki itikad tidak baik untuk merugikan perusahaan sehingga dapat berpotensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

16

9. Bahwa selanjutnya, Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melakukan uji konsekuensi terkait pemenuhan permohonan informasi dimaksud. 10. Bahwa dalam ajudikasi II yang diselenggarakan tanggal 24 November 2014, Majelis Komisioner melakukan sidang tertutup dengan Termohon dan menyatakan Berita Acara Uji Konsekuensi Termohon perlu disempurnakan. 11. Bahwa setelah melakukan penyempurnaan atas uji konsekuensi tersebut (sebagaimana terlampir),

Termohon

sampai

pada

kesimpulan

bahwa

permohonan informasi Pemohon tidak dapat dipenuhi seluruhnya, melainkan hanya sebagian.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a, dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi Publik. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: 17

A.

Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa kewenangan Komisi Informasi Pusat terkait Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat digolongkan dalam dua jenis kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [4,4] Menimbang bahwa UU KIP mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 4 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pasal 1 angka 5 Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (1) huruf a Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pasal 37 ayat (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

18

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon melalui surat nomor 15/Kord/P/PPD/I/2014 tertanggal 27 Januari 2014 perihal Permohonan Foto Copy/Salinan Anggaran Perusahaan Perum PPD Tahun 2010-2011 dan 2011-2012 Sesuai dengan Aslinya yang Sudah Disahkan sebagaimana dalam

paragraf [2.2]. Melalui

surat tersebut,

Pemohon

menyampaikan permohonan Informasi Publik kepada Termohon yaitu sebagaimana diuraikan dalam perihal surat tersebut (Vide surat P-.l). 2. Pemohon telah menyampaikan keberatan terhadap jawaban Termohon melalui surat tertanggal 28 Februari 2014 perihal pengajuan keberatan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3] {Vide surat P-.3). 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada hari yang sama dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2014 dengan nomor 066/V/K1P-PS/2014.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4,6] di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Pusat adalah penyelesaian sengketa Informasi Publik.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4,7], Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif [4.9] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (2) UU KIP menyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

19

[4.10] Menimbang ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP sebagaimana dalam paragraf [4.9] di atas, selanjutnya Majelis terlebih dahulu menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan Termohon sebagai Badan Publik.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan: Badan Pubilk adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri,

[4.12] Menimbang bahwa Termohon adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang kedudukan, tugas, fungsi, dan pendanaannya diatur dalam UUD 1945, UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Perpres 165 Tahun 2014), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

[4.13] Menimbang bahwa UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara” dan Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” [4.14] Menimbang bahwa Pasal 7 UU Kementerian Negara mengatur sebagai berikut “Kementerian

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan

tertentu

dalam

pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” [4.15] Menimbang bahwa Pasal 6 UU Keuangan Negara menyatakan sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1): Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Pasal 6 ayat (2): Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

20

a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dst.

[4.16] Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) Perpres 165 Tahun 2014 mengatur bahwa Termohon adalah salah satu kementerian dalam kabinet kerja. [4.17] Menimbang uraian mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan pendanaan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.12] sampai paragraf [4.16] di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP. [4.18] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik, Majelis selanjutnya menguraikan dan mempertimbangkan apakah tingkat kedudukan Termohon sebagai Badan Publik termasuk di dalam kewenangan relatif Komisi Informasi Pusat. [4.19] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh; Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [4.20] Menimbang penjelasan mengenai definisi Badan Publik tingkat pusat sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Termohon adalah Badan Publik tingkat pusat sehingga selanjutnya Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.21] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 UU KIP mengatur sebagai berikut: Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. 21

[4.22] Menimbang bahwa Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 7 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau; 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [4.23] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat sebagai seorang warga negara Indonesia yang bernama Sutamo Bin Martowiharso dan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Vide surat P-25) serta di dalam persidangan, Pemohon mengaku sebagai perorangan warga negara Indonesia.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai paragraf [4.23] di atas, Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.25] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. [4.26] Menimbang dasar dan pendapat Majelis pada paragraf [4.10] sampai paragraf [4.16] mengenai kedudukan Termohon sebagai Badan Publik, Majelis berpendapat tidak perlu menguraikan kembali kedudukan Termohon sebagai Badan Publik dalam uraian ini. 22

[4.27] Menimbang bahwa dalam sengketa a quo, Termohon diwakili oleh Seger Budiarjo selaku Asisten Deputi Informasi dan Komunikasi Publik sekaligus sebagai atasan PPID Termohon, dan para kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh Seger Budiarjo selaku pemberi kuasa dan para penerima kuasa. [4.28] Menimbang uraian paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.27] di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.29] Menimbang bahwa UU KIP mengatur sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. informasi yang dimohon berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang dimohon apabila informasi yang dimohon tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang dimohon; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang dimohon. Pasal 22 ayat (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Pasal 36 ayat (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 23

Pasal 36 ayat (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [4.31] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon melalui surat tertanggal 27 Januari 2014 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2,2], dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima pada surat permohonan Pemohon ( Vide surat P-l).

[4.32] Menimbang bahwa Termohon menjawab surat permohonan informasi Pemohon melalui surat tertanggal 18 Februari 2014.

[4.33] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui surat tertanggal 28 Februari 2014 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4], dan diterima oleh Termohon pada tanggal 8 Maret 2014 berdasarkan tanda terima dalam surat Pemohon.

[4.34] Menimbang bahwa Termohon memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon melalui surat tertanggal 25 April 2014.

[4.35] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 12 Mei 2014 dan diterima pada tanggal yang sama.

24

[4.36]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.29] sampai paragraf [4.35] di

atas, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu sebagaimana ketentuan UU KIP juncto Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan [4.37]

Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon

serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon

telah

menempuh

upaya

keberatan

kepada

Termohon

sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2], 3. bahwa pada proses mediasi dinyatakan gagal karena para pihak tidak menemui kata sepakat, maka para pihak melanjutkan proses ajudikasi non litigasi.

[4.38] bahwa atas penolakan permohonan informasi oleh Termohon, Majelis Komisioner akan menguraikan berdasarkan pernyataan sebagai berikut:

A. Tentang Dokumen yang Dimohon oleh Pemohon. [4.39] Menimbang Pokok permohonan informasi yang diminta Pemohon adalah foto co/yVsalinan anggaran perusahaan Perum PPD tahun 2010-2011 dan 2011-2012 sesuai dengan aslinya yang sudah disahkan, adapun dalam fakta persidangan Informasi yang sebenarnya dimohon oleh Pemohon adalah Rencana Anggaran Perusahaan Perum PPD tahun 2010, 2011 dan 2012 sesuai aslinya. [4.40] Menimbang bahwa atas pokok permohonan foto copy/salinan anggaran perusahaan Perum PPD tahun 2010-2011 dan 2011-2012 sesuai dengan aslinya yang 25

sudah disahkan, Termohon bersedia memberikan Berupa Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk Tahun Buku yang Berakhir dan Laporan Auditor Independen. Sedangkan terkait dengan maksud pokok permohonan foto copy /salinan Rencana Anggaran Perusahaan Perum PPD tahun 2010, 2011 dan 2012 sesuai aslinya yang sudah disahkan, Termohon berdasarkan Berita Acara Uji Konsekuensi tanggal 27 November 2014, menyatakan bahwa sebagian informasi/data anggaran perusahaan Perum PPD atau lazim disebut Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan. [4.41] Menimbang bahwa atas uraian diatas Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon adalah foto copy /salinan Rencana Kerja dan Anggaran (RK&A) Perusahaan Perum PPD tahun 2010, 2011 dan 2012 sesuai aslinya.

B. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RK&A) Perusahaan Perum PPD Tahun 2010, 2011 dan 2012 Sesuai Aslinya. [4,42] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan bahwa tujuan atau maksud atas pokok permohonan Anggaran (RK&A) Perusahaan

foto copy /salinan Rencana

Kerja

dan

Perum PPD Tahun 2010, 2011 dan 2012 Sesuai

Aslinya (yang selanjutnya disebut RK&A Perusahaan

Perum PPD) yang pada

pokoknya adalah untuk: 1. Digunakan dalam proses hukum dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seseorang yang pernah bekerja di Perum PPD namun diberhentikan tanpa kejelasan pada tanggal 22 September 1988 dan tidak mendapat uang pesangon serta uang pensiun. 2. Mengetahui kebenaran mengenai rencana anggaran yang sesungguhnya karena Pemohon mengaku memiliki sebuah dokumen dari BPK yang memuat Rencana Anggaran Perum PPD, dan tertulis adanya pos anggaran untuk pengadaan pakaian dinas namun Pemohon tidak pemah melihat realisasi pengadaan pakaian dinas tersebut. 3. Mengetahui uang pesangon karena selain Pemohon, terdapat ribuan orang lainnya yang pemah bekerja sebagai karyawan di Perum PPD namun

26

diberhentikan dan tidak mendapat sepenuhnya uang pesangon, dan 585 orang di antaranya tergabung dalam paguyuban karyawan. [4.43] Menimbang pokok permohonan foto copy /salinan Rencana Anggaran Perusahaan Perum PPD tahun 2010, 2011 dan 2012 sesuai aslinya yang sudah disahkan, Termohon berdasarkan Berita Acara Uji Konsekuensi tanggal 27 November 2014, menyatakan bahwa sebagian informasi/data anggaran perusahaan Perum PPD atau lazim disebut Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan. Selanjutnya Termohon telah menetapkan Uji Konsekuensi atas permohonan informasi yang terdapat dalam RKAP Perum PPD Tahun 2010 sampai dengan 2012 yaitu hanya dapat membuka sebagian informasi dalam RKAP Perum PPD Adapun pertimbangan Termohon pada pokoknya adalah 1. Pemberian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sesuai dengan Pasal 17 huruf b UU No 14 Tahun 2008 jo Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan sebagai upaya yang bertentangan dengan perlindungan persaingan usaha tidak sehat karena pemenuhan informasi tersebut dapat menyebabkan hal-hal yang terkait dengan strategi usaha Perum PPD diketahui pihak yang tidak berkepentingan. Meskipun telah berlalu, RKAP tetap tidak dapat diberikan mengingat berdasarkan Keputusan

Menteri

BUMN

Nomor:

KEP-101/MBU/2002,

RKAP

merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sehingga apabila informasi tersebut diberikan maka strategi bisnis jangka panjang dapat diketahui oleh orang lain dan membahayakan perusahaan. Pemberian RKAP Perum PPD dapat menjadi preseden tidak baik bagi BUMN lainnya. Hal ini sama halnya dengan perlakuan bagi rencana kerja perusahaan swasta sehingga terdapat equal treatment dalam pemberian informasi terkait rencana kerja dimaksud. 2. Sesuai dengan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa informasi perusahaan yang diklasifikasikan rahasia perusahaan sehingga perlu dilindungi dari persekongkolan untuk mendapatkan informasi yang memungkinkan berpindah tangan serta dimanfaatkan oleh orang yang tidak berkepentingan yang pada akhirnya dapat memberikan ekses terhadap persaingan usaha tidak sehat, khususnya pada Perum PPD. 27

3. Sedangkan Jangka Retensi Arsip (JRA) khusus untuk RKAP tahunan di BUMN adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 6 UU KIP (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 7 UU KIP (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus (4) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (5) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (7) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. [4.45] Menimbang bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diatur dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dan c UU KIP yang berbunyi; Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; b. Informasi mengenai laporan keuangan 28

[4.46] menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf b angka 5 dan penjelasannya Perki SLIP menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekuang-kurangnya terdiri atas: 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. [4.47] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d UU KIP menyebutkan: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf I Perki SLIP menyebutkan: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyebutkan: Laporan

hasil

pemeriksaan yang telah disampaikan kepada

lembaga

perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

[4.50] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

[4.51] Menimbang bahwa Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU KIP yang menyebutkan: 29

Informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

[4.52] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon mengakui menguasai dokumen a quo.

[4.53] Menimbang bahwa atas pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.42] sampai dengan paragraf [4.52] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Rencana Kerja dan anggaran (RK&A) Perusahaan Tahun 2010 sampai dengan 2012 Perum PPD informasi terbuka, adapun dengan adanya uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon sehingga status dokumen tersebut menjadi dokumen terbuka namun di dalamnya terdapat informasi yang dikecualikan, sehingga terkait terdapat informasi dikecualikan Majelis Komisioner akan mempertimbangakan atas uji konsekuensi yang telah ditetakan oleh Termohon.

C. Terhadap Uji Konsekuensi Termohon [4.54] Menimbang Termohon yang pada pokoknya telah menetapkan uji konsekuensi atas pokok permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi tanggal 27 November 2014, yang menyatakan RKAP Perum PPD Tahun 2010 sampai dengan 2012 yaitu hanya dapat membuka sebagian informasi dalam RKAP Perum PPD.

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, disebutkan; Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.56] Menimbang bahwa Badan Publik berhak untuk menolak permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP.

30

[4.57] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 UU KIP, maka ada dua hal penting yang

diatur

terkait

dengan

penolakan

informasi

berdasarkan

alasan

pe ngecual ian,y akn i: 1. 2.

bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa informasi yang tidak dapat diberikan karena dikecualikan adalah: a. informasi yang membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan,dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.58] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 UU KIP, maka Informasi Publik yang dikecualikan harus memenuhi kategori sebagai berikut: a.

b.

c.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 31

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antar negara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. 32

[4.59] Menimbang bahwa dalam hal dikecualikannya suatu informasi maka Badan Publik wajib melakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP yaitu; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecual ikan untuk diakses oleh setiap Orang. [4.60] Menimbang bahwa yang dimaksud uji konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut PP No. 61Tahun 2010), yaitu: Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. [4.61] Menimbang bahwa dalam Pasal 46 UU KIP disebutkan (1) Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang ini; b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini; atau c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi. [4.62] Menimbang bahwa Pasal 8 UU KIP disebutkan Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 33

Pasal 6 PP No. 61Tahun 2010 disebutkan Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. [4.63] Menimbang asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU KIP bahwa Informasi Publik yang dikecualikan adalah bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/tidak permanen. Meskipun pada dasarnya Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses, namun dalam

praktik tidak semua informasi dapat dibuka. Ada informasi tertentu yang

apabila dibuka dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang sah dilindungi oleh UU. Namun prinsipnya, pengecualian Informasi Publik tersebut haruslah untuk melindungi kepentingan publik itu sendiri. Pengecualian informasi bersifat ketat mengindikasikan bahwa UU KIP menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam melakukan pembatasan melalui pengecualian informasi. Sifat ketat juga menghendaki pengecualian informasi harus dilakukan secara teliti dan cermat. Untuk itu, UU ini memperkenalkan uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) dan uji kepentingan publik (balancing public interest test). Uji konsekuensi bahaya mewajibkan agar Badan Publik dalam menetapkan informasi yang dikecualikan mendasarkan pada pertimbangan bahwa apabila informasi tersebut dibuka, maka akan menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Sedangkan uji kepentingan publik mewajibkan agar Badan Publik membuka informasi yang dikecualikan jika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4). Pembatasan terhadap informasi yang dikecualikan/kerahasiaan - sebagai pembatasan hak akses - sebagaimana diatur dalam UU KIP ini dapat dilihat dari segi: a) obyek

informasinya,

misalnya

dengan

kewajiban

melakukan

penghitaman/pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan (lihat Pasal 21 Ayat (7) huruf e UU KIP) dan masa keberlakukannya sehingga memunculkan aturan masa retensi sebagaimana diatur pada Pasal 20 UU KIP; dan b) proses/cara penetapan informasi rahasia, misalnya dalam menetapkan sebagai informasi rahasia harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang obyektif mengacu pada UU KIP. Lihat Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 19 UU KIP.

34

Pengecualian informasi bersifat tidak mutlak/permanen artinya bahwa tidak ada pengecualian informasi berlaku selama-lamanya. Pengecualian informasi harus dapat dibuka apabila dikehendaki oleh kepentingan publik yang lebih besar sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, pengecualian informasi juga harus memiliki masa retensi. Ketentuan masa retensi ini diatur dalam Pasal 2 UU KIP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU KIP. Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan undang-undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

[4 .6 4 ] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.54] sampai dengan paragraf [4.63] Termohon belum menetapkan masa retensi atas dokumen yang dikecualikan sehingga seharusnya Termohon menentukan masa retensi atas dokumen a quo.

[4.65] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.42] sampai dengan paragraf [4.63] maka Majelis Komisioner akan menilai dan mempertimbangkan hasil uji konsekuensi Termohon atas informasi a quo sesuai Berita Acara Uji Konsekuensi tertanggal 27 November 2014.

Terhadap Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RK&A) Perusahaan Tahun 2010

.T ' Tabel 1 dan Penjelasan 2 mengenai Kekuatan Armada dan SDM 2. 3.

Rincian Gaji dan 8 Tunjangan Direksi/Dewas Gambaran Umum Kondisi 9 Eksternal terhadap Kinerja Perusahaan Tahun buku 2009

Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada paragraf pertama setelah tabel. Dinyatakan dibuka seluruhnya. Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada paragraf kedua dan ketiga.

35

Hal 10

No 4.

Uraian Kondisi Internal

5.

Perbandingan antara 11­ asumsi RKAP dan 12 realisasinya, khususnya poin 2-3 dan 7-9 Dampak terhadap 12 pencapaian kinerja Tahun 2009 Poin 2 angka 1 dan 3 13 tentang Dampak Restrukturisasi Perum PPD Pencapaian Kinerja Tahun 14­ 22 2009

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

Pendapat Majelis Komisioner Dinyatakan dibuka seluruhnya kecuali huruf a angka 2 angka 5 dan huruf b angka 2, angka 5 dan angka 6. Dinyatakan dibuka kecuali: 1. hanya angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) pada paragraf kedua dan ketiga halaman 11 dan 12. 2. huruf b halaman 12. Dinyatakan dibuka hanya untuk angka 9 (sembilan).

Dinyatakan dibuka kecuali paragraf atau point 2 (dua) dan 3 (tiga).

Halaman 14: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 4, 5, dan 6. Halaman 15: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 1 dan 3. Halaman 16: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 17: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 5 dan 7. Halaman 18: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 4 dan 5. Halaman 19: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 1. Halaman 20, 21 dan 22: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Penilaian/Evaluasi Umum 28­ Halaman 28 dan 29: Dinyatakan dibuka seluruhnya. 33 Manajemen Perusahaan Halaman 30: Atas Pencapaian Kinerja Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada huruf a, huruf b hanya Tahun 2009 paragraf pertama, huruf c. Halaman 31, 32, dan 33: Dinyatakan dibuka seluruhnya. 36, Halaman 36: Penjelasan Umum atas 43, Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka (2) dan angka Neraca dan Rugi/Laba (3). 44 Halaman 43: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka (1) dan angka (2). Halaman 44: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 46: 46 Tabel Laporan Investasi Dinyatakan dibuka seluruhnya. Gambaran Umum Analisis 48­ Halaman 48: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 1 huruf a), b), 49 Eksternal dan Internal dan c). Perusahan Halaman 49: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Gambaran Umum Asumsi 50- Halaman 50: 36

No

Uraian Penyusunan RKAP Tahun 2010

14.

Asumsi dan Dasar Perhitungan (angka 5-7,9­ 12)

15.

Sasaran Kinerja

16.

Program Kerja Masingmasing Satuan Kerja

17.

Anggaran Perusahaan

18.

Anggaran Investasi

19.

Bab V Kesimpulan, khususnya mengenai alat produksi dan investasi

20.

Lampiran 1 SDM, Alat Produksi dan Produksi

21.

Lampiran 2 Pendapatan dan Biaya (kolom 3-9)

Hal 51

Pendapat Majelis Komisioner Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 1), 2) dan angka

5). Halaman 5: Dinyatakan dibuka seluruhnya. 51­ Halaman 5: Dinyatakan dibuka seluruhnya. 52 Halaman 52: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 10), 11), dan 12). 52­ Halaman 52: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 10), 11), dan 53 12). Halaman 53: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 1) bagian huruf b) dan c), dan keseluruhan angka 2). 54­ Halaman 54: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada angka 6, bagian huruf 57 b angka 1 dan angka 3. Halaman 55: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 56: Dinyatakan dibuka kecuali hanya pada huruf c pada bagian angka 2, angka 5, dan angka 6. Halaman 57: Dinyatakan dibuka seluruhnya. 58­ Halaman 58: Dinyatakan dibuka hanya pada paragraf pertama saja. 63 Halaman 59: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 60: Dinyatakan dibuka kecuali hanya paragraf terakhir, Halaman 61 dan 62: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 63: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. 67­ Halaman 67, 68, 69, dan 70: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. 70 76­ Halaman 76: Dinyatakan dibuka kecuali huruf a dan b. 80 Halaman 77: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 78: Dinyatakan dibuka hanya pada paragraf pertama. Halaman 79 dan 80: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Lampiran 1 SDM, Alat Produksi dan Produksi: Dinyatakan dibuka kecuali kolom 3 sampai dengan 7. Lampiran 2 Pendapatan dan Biaya: Dinyatakan dibuka kecuali kolom 3-7. 37

Terhadap Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RK&A) Perusahaan Tahun 2011 No

1.

2. 3.

4.

5.

6.

Uraian

Kekuatan Armada, Nature of Business Rincian Gaji

Hal

2-3 8

Gambaran Umum 9-10 Kondisi Eksternal dan Internal Perbandingan ! 11­ 12 antara asumsi RKAP dan realisasinya (angka 2, 3, 7) 12 Dampak terhadap pencapaian kinerja Tahun 2010 Pencapaian Kinerja 13­ 21 Tahun 2010

7.

Pen ilaian/Evaluasi Umum Manajemen Perusahaan Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2010

32­ 38

8.

Penjelasan Umum atas Neraca Penjelasan Umum atas Rugi/Laba

41

9.

48­ 49

Pendapat Majelis komisioner

Halaman 2 dan 3: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 8: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 9 dan 10: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 11 dan 12: Dinyatakan dibuka seluruhnya.

Halaman 12: Dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 13: Dinyatakan dibuka kecuali angka 1, angka 3 dan angka 6. Halaman 14: Dinyatakan dibuka kecuali angka 3. Halaman 15 dan 16: Dinyatakan dibuka keseluruhan. Halaman 17: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 18: Dinyatakan dibuka keseluruhan. Halaman 19: Dinyatakan dibuka kecuali angka 5 dan angka 6. Halaman 20 dan 21: Dinyatakan dibuka keseluruhan. Halaman 32: Dinyatakan dibuka keseluruhan. Halaman 33: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 34: Dinyatakan dibuka keseluruhan. Halaman 35: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 36 sampai halaman 38: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 41: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 48 dan halaman 49: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. 38

Hal

No

Uraian

10.

Tabel Laporan Investasi Gambaran Umum Analisis Eksternal dan Internal Perusahan Gambaran Umum Asumsi Penyusunan RKAP Tahun 2010 Asumsi dan Dasar Perhitungan (angka 5,6, 7, 10) Sasaran Kinerja

51

15.

Program Kerja Masing-masing Satuan Kerja

59­ 62

16.

Anggaran Perusahaan

63­ 68

17.

Anggaran Investasi

18.

Bab V Kesimpulan

72­ 76 82­ 86

19.

Lampiran 1 SDM, Alat Produksi dan Produksi Lampiran 2 Pendapatan dan Biaya (kolom 3-5)

11.

12.

13.

14.

20.

53­ 54

Pendapat Majelis komisioner Halaman 51: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 53 dan halaman 54: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya.

55

Halaman 55: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya.

56

Halaman 56: Dinyatakan dibuka seluruhnya.

57­ 58

Halaman 57: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 58 Dinyatakan dibuka keseluruhan. Halaman 59: Dinyatakan dibuka kecuali bagian huruf b angka 2. Halaman 60: Dinyatakan dibuka keseluruhan. Halaman 61: Dinyatakan dibuka kecuali bagian huruf c angka 3. Halaman 62: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 63: Dinyatakan dibuka kecuali bagian paragraf huruf a. Halaman 64: Dinyatakan dibuka keseluruhan. Halaman 65: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 66: Dinyatakan dibuka kecuali bagian tabel huruf B. Halaman 67: Dinyatakan dibuka keseluruhan. Halaman 68: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 72 sampai dengan halaman 76: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 82: Dinyatakan dibuka kecuali bagian paragraf huruf a dan huruf b. Halaman 83 sampai dengan halaman 86: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Lampiran 1 SDM, Alat Produksi dan Produksi: Dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Lampiran 2 Pendapatan dan Biaya hanya kolom 3 sampai dengan kolom 5 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. 39

Terhadap Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RK&A) Perusahaan Tahun 2012 Pendapat Majelis Komisioner 1 H a lT . ■ f■ •' >m i ''V,; ’'••• . T'.T; ■1!. , .*\*1U !l, I 9-17 Halaman 9 dinyatakan dibuka seluruhnya. Gambaran Umum Halaman 10 dinyatakan dibuka seluruhnya. yang Halaman 11 dinyatakan dibuka seluruhnya. Mempengaruhi Halaman 12 dinyatakan dibuka seluruhnya. Pencapaian Kinerja Halaman 13 dinyatakan dibuka seluruhnya. Tahun Buku 2011 Halaman 14 dinyatakan dibuka kecuali Angka 2. Halaman 15 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 16 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 17 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 18 dinyatakan dibuka kecuali Tabel 12 uraian 2,3 dan 18 Perbandingan 7. antara asumsi RKAP dan realisasinya (angka 2, 3, 7) Halaman 18 dinyatakan dibuka kecuali Tabel 12 uraian 2,3 dan 18­ Tindaklanjut 7. 24 Penyelesaian Halaman 19 dinyatakan dibuka seluruhnya. Program Kerja Halaman 20 dinyatakan dibuka seluruhnya. Tahun 2011 (poin Halaman 21 dinyatakan dibuka kecuali angka 3. 1-3) Halaman 22 dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 23 dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 24 dinyatakan dibuka kecuali angka 1 dan angka 3. Halaman 43 dinyatakan dibuka, kecuali point 1. 43­ Sasaran, Strategi, Halaman 44 dinyatakan dikecualikan selurunya. 50 Kebijakan dan Halaman 45 dinyatakan dikecualikan selurunya. Proyeksi Kegiatan Halaman 46 dinyatakan dikecualikan selurunya. Perusahaan Halaman 47 dinyatakan dikecualikan selurunya. Halaman 48 dinyatakan dibuka hanya unutk angka 2. Halaman 49 dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 50 dinyatakan dibuka seluruhnya. Halaman 53 dinyatakan dibuka seluruhnya. 53 Gambaran Umum Asumsi Penyusunan RKAP Tahun 2012 Halaman 53 dinyatakan dibuka seluruhnya. 53­ Asumsi dan Dasar Halaman 54 dinyatakan dibuka kecuali angka 2. Perhitungan (angka 54 5, 6, 7) Halaman 54 dinyatakan dibuka kecuali angka 2. 54­ Anggaran Halaman 55 dinyatakan dibuka kecuali angka 4. 56 Pendapatan Usaha Halaman 56 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Halaman 58-59 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Anggaran Investasi 58­ 59 dan Penyertaan Modal Halaman 60-61 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. 60­ Arah Pengembangan 61 Usaha 40 TIraian

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

No 10.

Uraian Rencana Investasi

Hal 70

Pendapat Majelis Komisioner Halaman 70 dinyatakan dikecualikan seluruhnya.

11.

Manajemen Resiko

Halaman 71-72 dinyatakan dikecualikan seluruhnya.

12.

71­ 72 73

Bab VII Penutup/Kesimpula n Tabel Kinerja 74 Perusahaan (SDM, Alat Produksi, Produksi) Usulan Keputusan 75 RPB Lampiran. Tabel 2­ 4 SDM dan Produksi Lampiran. Tabel 8 Laporan Investasi Lampiran. Tabel 9 Posisi Pegawai Lampiran. Tabel 10 Alat Produksi Lampiran. Tabel 11 Anggaran Produksi Lampiran. Tabel 15 Anggaran Investasi Lampiran. Rencana Kerja per Segmen (kolom RegulerKantor Pusat) Lampiran. Rekapitulasi Eksploitasi (Hanya diizinkan memberikan Jumlah/Kolom Akhir)

13.

14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21.

22.

Halaman 73 dinyatakan dikecualikan seluruhnya.

Halaman 74 dinyatakan dikecualikan seluruhnya.

Halaman 75 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Lampiran Tabel 2 sampai dengan 4 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Lampiran Tabel 8 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Lampiran Tabel 9 dinyatakan dibuka seluruhnya. Lampiran Tabel 10 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Lampiran Tabel 11 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Lampiran Tabel 15 dinyatakan dikecualikan seluruhnya. Lampiran Rencana Kerja per Segmen dinyatakan dibuka seluruhnya.

Lampiran Rekapitulasi Eksploitasi dinyatakan dibuka hanya untuk kolom Jumlah/Kolom Akhir).

[4.66] Mengingat Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 23 jo Pasal 43 UU KIP, bahwa Majelis memiliki kewenangan menilai keseluruhan uji konsekuensi yang dibuat Termohon. [4.67] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tertutup, Majelis menemukan beberapa bagian informasi yang bersifat dikecualikan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RK&A) Perusahaan Perum PPD Tahun 2012 namun dinyatakan sebagai informasi terbuka oleh Termohon yaitu informasi yang terdapat dalam halaman 27 dan

41

28 sehingga Majelis berpendapat bahwa informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan dan tidak boleh diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN Berdasarkan

seluruh

uraian

dan fakta

hukum

di atas, Majelis Komisioner

berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. [5.4] Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah memenuhi dengan jangka waktu yang ditetapkan UU KIP dan Perki PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. [6.2] Menyatakan bahwa informasi berupa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RK&A) Perusahaan Perum PPD Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012 merupakan informasi terbuka namun di dalamnya terdapat informasi yang dikecualikan. [6.3] Membatalkan putusan Termohon mengenai uji konsekeuensi terhadap informasi a quo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Uji Konsekuensi tertanggal 27 November 2014. [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon salinan Rencana Kerja dan Anggaran (RK&A) Perusahaan Perum PPD Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012, kecuali bagian-bagian yang dinyatakan oleh Majelis sebagai informasi yang dikecuailkan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.65] dan [4.67], selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon. [6.5] Membebankan seluruh biaya yang timbul atas penggandaan informasi a quo kepada Pemohon. 42

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Evy Trisulo D dan Abdulhamid Dipopramono masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 5 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 8 Desember 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aldirano Sianturi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

M

- 'V

- '—

(Henny S Widyaningsih)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Abdulhamid Dipopramono)

Panitera Pengganti

^ om^ (Aldirano Sianturi)

43

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta&Desember 2014 Panitera Pengganti

—----------------i

(Aldirano Sianturi)

44