KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 008/I/KIP-PS-A/2014
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 008/I/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh:
Nama
: Yeremias Buku Weko
Alamat
: Jl.
Mayjend
Sutoyo
Cawang
III
007,
RT
006/011.
Desa/Kel.Cawang, Kec. Kramat Jati. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap Nama
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Alamat
Gedung Prasada Sasana Karya Lantai 7, Jl. Suryopranyjo No. 8 Jakarta V
• ' .
?;
Dalam persidangan diwakili oleh:
1
'w\
'r -
1. Mandela Sinaga, SH 2. Denny Riandana, SH Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh H. Lukman Hakim, SH M.Si sebagai Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon.
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Pemohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan Komisi
Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor: 008/I/K1PPS/2014. Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 329/P/YBW/X/2013 pada tanggal 14 Oktober 2013, kepada Ketua Komis! Informasi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal 14 Oktober 2014. Adapun informasi yang dimohonkan yaitu Penjelasan pengeluaran anggaran 4 (empat) bulan sebelum personel KI Provinsi DKI Jakarta bertugas di 6 (enam) wilayah dan 1 (satu) di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.
[2.3] bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalan paragraf [2.2] mendapat jawaban dari Termohon dengan
Surat Nompr: 098/KIP
DKI/PPID/IX/2013 tertanggal 11 November 2013 dan diterima oleh Pemohon pada tangga 13 November 2013 v.• \ vA Y . ;'-' i - ■ > <-* r'
,
Vi 'vX’V"v. ’ 1 [2.4] bahwa atas jawaban dari Termohon kemudian Pemohon mengajukan Surat K e ^ S S Nomor: 354/K/YBW/XI/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 November 2013 dan diterima pada tanggal yang sama dengan permohonan keberatan. 2
2.5] bahwa aura, keberaan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [ .4] tidak mendapar tanggapan/jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Pemohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor: 008/I/KIP-PS/2014,
[2 6] bahwa Sengketa Informasi Publik o quo telah diadakan sidang pada tangga, 2, April yang hanya d,had,r, oleh Termohon, tanggal 28 April 2014 yang dihadiri oleh para pihak, tanggal 5 Mei 2014 yang hanya dihadiri oleh Pemohon, rangga, 2 Juni 2014 yang «idak dthadir, oleh para pihak, dan tanggal 23 Juni 20,4 yang tidak dihadiri oleh para pihak. Alasan Permohonan [2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena jawaban permohonan informasi tidak sesuai.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi karena sebagai upaya untuk membangun transparans, dan sumber daya manusia yang kompeten di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
Petitum [2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik a quo.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10]
•' / /[
Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan
keterakgaib bai»^
Pemohon adalah individu/warga negara Indonesia.
m
Surat-Surat Pemohon [2.1 1] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: p M P - l j Sahi,an SuraT Permohonan I n f m ^ S T i w i T y ^ F ^
I_____
I K° lnisi
'" f0r"Msi
Pro™ si 3
DKI
Jakarta
melalui
Sura,
Nomor
yV , ■'V--; yV :/ l\ / .? i i
I 329/P/YBW/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013. Mirat r-2
~------------------
Sal,nan Surat Keberatan yang dmtjukan k e S d ^ G U t a W p ^ h i ^ D K r a i ^ melalui Surat Nomor: 354/K/YBW/XI/2013 tertanggal 25 November 20n
o urai r - j
ourat P-4
Salman Fomtuhr Permohonan Penyelesaian Sengketa InformasiThTblik yanif diajukan tertanggal 20 Januari 2014 dan diterima pada tanggal yang sama. Salman Jawaban P e r m o h o n a T I n f o r m a s r T ^ t o ^ i S T i w ^ ^ Sura, Nomor: 098/KIP.KI/PPID/IX/2013 tertanggal 11 November 2013 dan diterima Pemohon pada tanggal 13 November 2013.
ourat r - j
Salinan Foto Copy KTP
----- -------------------------------
Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa penerima kuasa yang hadir di dalam sidang adalah Asisten Ahli di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta; 2' PPID m nV e ta M 'rjfkepada Sekretariat. PPID KOmisi Inf0rmasi diserahkan
Jakarta, sehingga ^
3. Bahwa Termohon akan memeriksa kembali surat masuk-dari Pemohon. Surat-Surat Termohon [2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:
Riandana. SH, tertanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh H, Lukman Hakim, SH M.Si sebagai Kepala Sekretariat Komisi Informasi .-lirpv DKj Jakarta. , ' : ■■ Sal,rian_ Keputusa"ri Komidi Inform al ProviSsTDKl'j^karta N om ^:
DKI/I/2014 tentang Pengangkatan Asisten Ahli Komisi Informdk'DKfJkaff’ Periode Tahun 2014-2016. \ Vv " ■'
tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan Dari Jabatan Eselon III Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta atas nama MarhayadkS.Sos., dan kawan-kawan sebanyak 13 orang. 4
A s
S ataa.'r^ e^F u an K ^ m i T n l ™ ] ! i^vm sT DK P la k a tN o m T ^ (jsJs K/kT p : DKI/III/2014 tentang Pejabat Pengelola Infonanasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1]
Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemtohonan sesungguhnya adalah mengenai
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ang a 5, Pasal 35 aya, fl) huruf e, dan Pasal 37 aya, (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU U P) June,o Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Konus, Informasi Nomor I Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat 0 Perk, No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi. 3. kedudukan hukum {tegai standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. batas waktu
pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
Terhadap keempat hal iersebu, di atas. Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: (i v,1 - : r' " V , V
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi (KI) Pusat
”
1
mempunyai dua kewenangan‘- ^ ^ £ r
kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan Absolut P.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I angka 4 UU KIP diny atakan: 5
V
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraluran pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi
^ L
t o i s s r ““
sengketa “
- biik
^
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Pemnhnn publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkailan hak memPero‘eh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonhtigas. yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling dalam P a L l f L ^ O j ^ " ^
d"e" luka,,n:v:' alasa" sebagaimana dimaksud
Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 38 ayat (1) UU KIP Koimsi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi " H r '/ a' menguP ^ akan Penyelesaian Sengketa Infonnasi Publik nelalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonhtigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. ' ../ ■ [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan:! apabdaeSaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuj a' pp™.h0n Udak puas terhadaP tanggapan atas keberatan yang dibcrikanWh ataSa
. 5
i i to, stall
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PP D dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
6
[3.8]
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh
mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Tanggal 14 Oktober 2013 Pemohon
mengajukan Permohonan Informasi Publik
melalui Surat Nomor: 329/P/YBW/X/2013 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diterima pada tanggal 14 Oktober 2013; 2. Tanggal 11 November 2013 Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan informasi melalui surat Nomor: 098/KIP-DKI/PPID/IX/2013 dan diterima oleh Pemohon tertanggal 13 November 2013; j
. Tanggal 2d November 2013 Pemohon mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor: 354/K/YBW/XI/2013 dan diterima pada tanggal yang sama;
4. Tanggal 20 Januari 2014 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor: 008/I/KIP-PS/2014.
[3.9]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf
[3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publjk'tingkat .• provinsi dan/atau dan/atau Badan Badan Publik Publik tingkat tinakat kabupaten/kota kahnnntAn/i^/•»*■« selama « U m , Komisi i provinsi Iftfdrrua'sf dT provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk./ ^ [3.1 I] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (!) Perki 1 Tahun 2013, diny^
v ,
infv
Dalam hal sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik Komisi kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon.
:0 "
[3.12] Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yane dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU KIP, yang dinyatakan:
~
Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/ Kota. 7
[3.13] Menimbang bahwa kedudukan Komisi Informasi Provinsi berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UU KIP, disebutkan; Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi [3.14] Menimbang bahwa pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi berdasarkan Pasal 28 UU KJP, diatur; isi Informasi provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dar menyampaikan aporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan erwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan.
' U8aS KOmiSi ' nf0rmasi Pro™ si
«K*» dalam Pasa,
S S g tt& a a B s a a s K : [3.16] Menimbang bahwa penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2012-2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahnn
[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf ]3.10] sampai dengan paragraf [3.16] Majehs berpendapat Komisi Informasi Pusa, mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
B. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Pemohon [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
■. 'V'
Pasal 1 angka 12 UU KIP
Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013
v. -......
a d ^ o; e S „ t e r ;
s e la n ju tn y a
kepada Komisi Informasi.
ya"8 menW kan P^mohonatT
Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 S t E
S -
menyertaka” dok“m' “ kelengkapan permohonan berupa identitas
8
1. 2 .
, P Ku t v Tannda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau! * S ggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi pe:
z
^
dalam hal
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. I Tahun 2013 dinyatakan:
aPpaMi!:Saian Se"gketa ' n,bm,asi PuWik mdalui Komisi °' Ttea^PPID; ateuUaS ,erhada|>
dapat ditempuh
a,as kebera,an
diberikan oleh
b ' Skepada ^ t a atasan 'i f f w i n ddPf k“"-jangka 'an?8ap“ ’ a t a 30 s k e(tiga b e r a t puluh) a n y a n s hari t e l a keria h « ‘M ™ PPID dalam waktu seiak keberatan diterima oleh atasan PPID.
7
J
sejak
[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8], [3.21] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Individu/Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.18] Pemohon wajib menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas pemohon berupa Salinan Tanda Bukti Identitas KTP (Surat P-4).
[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.18] sampai dengan p a r% a f [3i22] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo. Y< \ ’A, av‘\ v vV •/'- ■’W.T / ; y • T n A • •U' C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang ungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara an/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah 9
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 6 [3.25]
Menimbang bahwa kedudukan hukum Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai
Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif’ (paragraf [3.11} sampai dengan paragraf [3.16J). Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).
n m ! m n mban8 bahwa P‘hak termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (z) U U K1P, yaitu: J Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses
[3.27] Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU KIP,
Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. j j b [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.27] Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo.
D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
U
[3.29] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan ia?c^riasivdanf mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: ‘ 1. Tanggal 14 Oktober 2013 Pemohon
'■
V
mengajukan Permohonan I n f o ^ ^ R ^Iik )
melalui Suiat Nomor: j 29/P/YBW/X/2013, kepada Ketua Komisi InformasT^p^nsi'-^ DKI Jakarta dan diterima pada tanggal 14 Oktober 2013; 2. Tanggal 11 November 2013 Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan informasi melalui surat Nomor: 098/KIP-DKI/PPID/IX/2013 dan diterima oleh Pemohon tertanggal 13 November 2013; 10
3. Tanggal 25 November 2013 Pemohon mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor: 354/K/YBW/XI/2013 dan diterima pada tanggal yang sama; 4. Tanggal 20 Januari 2014 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor: 008/I/KIP-PS/2014. [3.30]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 22 ayat (1) UU KIP Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Pasal 22 ayat (7) UU KIP Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang
diminta apabila
informasi
yang diminta tidak
berada
di
bawah
penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. penerimaan
atau
penolakan
permintaan
dengan
alasan
yang
tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang d ik e c u a lik a n .^ ^ rm a fta -■ dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecuaIikan /fersebut dapatt dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f.
.
alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang dimintaikv)
.
V
M3 M j, .‘
Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat a0 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). "
Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PP1D diterima oleh Pemohon; [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.29],
[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.29],
[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.29] sampai paragraf [3.33] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP junap. 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013.
JI
E. Pendapat Majelis Vv . V '. y • -:v _ f 1 Vi i ■v' ■ [3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada paragraf [2.6] Pemohon^&k'~ menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada persidangan pada tanggal 21 April 2014 yang hanya dihadiri oleh Termohon, tanggai 2 Juni 2014 yang tidak dihadiri oleh para pihak, dan tanggal 23 Juni 2014 yang juga tidak dihadiri oleh para pihak.
12
[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur: “Dalam ha! Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.5' [3,37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.35] sampai paragraf [3 36] Majelis berpendapat permohonan Pemohon atas sengketa a quo memenuhi ketentuan untuk dinyatakan gugur. 4. KESIMPULAN
[4.1] Berdasarkan berkesimpulan:
seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner
1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum(/ega/standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketarr quo. 3. Termohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam
sengketa a quo. 4. Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013. 5. Pemohon tidak hadir 3 (tiga) kali pada persidangan tanggal 21 April 2014, tanggal 2 Juni 2014 dan tanggal 23 Juni 2014 tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Petugas Kepaniteraan.
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[5.1] Menyatakan permohonan Pemohon Register Nomor: 008/I/KIP-PS/201
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Evy Trisulo D dan I masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Parlindungan sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak. 13
Ketua Majelis
(Henny S. Widyaningsih) Anggota Majelis
14
Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta723 Juni 2014
15
