ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 65/XII/KIP-PS-M-A/2010
K>
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONES] &
1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesiayang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 65/XII/KIP-PS-M-A/20 lOyang diajukan oleh: Nama : Muhammad Hidayat alias Muhammad H. S jr jjr Alamat : Jl. Harapan Indah No 1 RT 002/RW 012 Cipinang Melayu-Makassar, Jakarta Timur
V
V , selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap Nama Alamat
^ : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Jl. Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
selanjutnya disebut sebagai Termohon [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon1
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal8 Oktober 2010, dan selanjutnya diregister dengan registrasi Sengketa Nomor: 65/XII/KIP-PS/2010 Kronologi [2.2] Pada tanggal 8 Oktober 2010, Pemohon menyampaikan permohonan inlormasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah: 1. Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. 2. Daftar Peraturan dan Keputusan Menkokesra dari tahun 2000 sampai dengan tahun 20 0 3. Salinan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga) Sekretariat Kemenkokesra Tahun Anggaran 2010. 4. Laporan Keuangan Kemenkokesra T.A 2009. 5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Menteri dan Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemenkokesra. [2.3] Pada tanggal 18 Oktober 2010 Termohon menyampaikan jawaban tertulis atas permohonan informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon membutuhkan keterangan yang jelas mengenai siapa pengguna informasi yang dimaksud oleh Pemohon beserta identitas lengkapnya serta tujuan penggunaan informasi yang dimaksud. [2.4] Karena tidak puas terhadap tanggapan tersebut, Pemohon mengajukan keberatan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (atasan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada tanggal 22 Oktober 2010 dengan alasan permintaan informasi publik tidak dipenuhi. [2.5] Pada tanggal 29 Oktober 2010, Termohon menanggapi keberatan Pemohon dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 2
1. Pemohon belum memberikan keterangan perihal pengguna informasi yang Pemohon minta, apakah untuk diri sendiri atau pihak lain. Permintaan keterangan ini dibutuhkan berdasarkan hasil rapat internal di Kemenkokesra yang memandang perlu hal tersebut dimintakan. 2. Daftar informasi publik di lingkungan Kemenkokesra saat ini masih dalam tahap penyusunan, pada saatnya nanti akan diinformasikan. Untuk saat ini, informasi yang Pemohon minta dapat diakses di www.menkokesra.go.id. 3. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kemenkokesra tidak dimiliki karena telah disampaikan ke KPK oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, Pemohon dapat menghubungi KPK guna keperluan data yang dimaksud. <./ y / 4. Daftar Peraturan dan/atau Keputusan Menkokesra serta Laporan Keuangan Kemenkokesra T.A 2009 dapat disediakan oleh Termohon dan diambil di kantor Kemenkokesra. Namun demikian, Termohon tidak dapat membiayai penggandaan dokumen yang dimaksud. [2.6] Pada tanggal 17 Desember 2010 Termohon memberikan dokumen berupa Laporan ion membe Realisasi Anggaran Tahun 2009 sebanyak 6 (enam) lembar. [2.7]Tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 27 Desember 2010. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.8] Advokasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara i ' Petitui [2.9] Meminta Majelis Komisioner menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 3
1. Bahwa ada beberapa hal terkait proses akses informasi dan keberatan yang sulit diingat oleh Pemohon karena perkara ini sudah sangat lama. Sudah hampir 1 tahun sejak permohonan informasi publik. 2. Bahwa terhadap permohonan informasi ini telah dilakukan klarifikasi pada mediasi, dimana pada saat itu Pemohon berhalangan hadir. 3. Bahwa Pemohon mengakui telah menerima salinan 6 (enam) lembar dokumen Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 tertanggal 17 Desember 2010. 4. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan salinan dokumen informasi yang diminta dengan mengambil langsung.
'b*
Surat-Surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3175083010640005. Bukti P-2 Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohontertanggal 8 Oktober 2010. Bukti P-3 Salinan jawaban tertulis atas permohonan informasi tertanggal 18 Oktober 2010 Bukti P-4 Salinan Surat Pengajuan Keberatan Pemohon yang tidak puas terhadap jawaban tertulis Termohon, tertanggal 22 Oktober 2010. Bukti P-5 Salinan Tanggapan Termohon atas Keberatan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2010. Bukti P-6 Sahnanianda Terima dokumen berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 tertanggal 17 Desember 2010. Bukti P-7 Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 27 Desember 2010. [2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan buktiterlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider 4
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon tidak diwakili oleh wakil yang menerima surat tugas atau surat kuasa langsung dari Atasan PPID di Kemenkokesra sehingga tidak ada keterangan Termohon yang didengarkan di persidangan.
K>
Surat-Surat Termohon [2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis igai berikut: Bukti T-l Salinan jawaban tertulis atas permohonan informasi tertanggal 18 Oktober 2010 Bukti T-2 Salinan Tanggapan Termohon atas Keberatan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2010. Bukti T-3 Tanda Terima dokumen oleh Pemohon berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 sebanyak 6 (enam) lembar tertanggal 17 Desember 2010 [2.15] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohonpada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadiladilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. SIMPULAN PARA PIHAK [3.1] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik lisan maupun tulisan. 4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf dUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)/z#?c/pPasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3ayat (3)huruf cPeraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). 5
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisionerakan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusanterhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat s ' O [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP,Pasal 26 ayat (1) huruf a UUKIP,Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP,Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KlPywwcfoPasal 3 ayat (2) huruf a,Pasal 3 ayat (3)huruf c, dan Pasal 3 ayat (4) huruf bPerki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasiberwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. [4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Pasal 3ayat (4) huruf bPerki, [4.5] Menimbang bahwa berdasarkaj^iraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabilapermohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat; [4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik di tingkat Pusat, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
6
1
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto?asal 1 angka 8,Pasal30 ayat (1) huruf d,Pasal 30 ayat (2),Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto?asal 1 angka 6,Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 huruf a Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulumenempuh upaya keberatan kepada
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penduduk:3175083010640005dengan alamat Jl.Harapan Indah No. 1 RT 002/RW 012 Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. (Bukti P-l); Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohohn tertanggal 8 Oktober 2010. (Bukti P-2); Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2010. (Bukti P-3); Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 22 Oktober 2010. (Bukti P-4) Termohon memberikan tanggapan atas keberatan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2010. (Bukti P-5) Termohon memberikan dokumen berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 pada tanggal 17 Desember 2010. (Bukti P-6) Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 27 Desember 2011. (Bukti P-7)
7
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan. C. Pokok Permohonan [4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan Jcepad^ermohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon telah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakanpermohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud para paragraf sebelumnya. v *
D. Pendapat Majeli [4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut. [4.12] Menimbang bahwa Pemohon memohon informasi berupa: 1. Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat (Kemekokesra) yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. 2. Daftar Peraturan dan Keputusan Menkokesra dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. 8
3. Salman RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga) Sekretariat Kemenkokesra Tahun Anggaran 2010. 4. Laporan Keuangan Kemenkokesra T.A 2009. 5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Menteri dan Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemenkokesra. [4.13] Menimbang bahwa di dalam surat tanggapan atas keberatan, Termohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: L Bahwa Termohon di dalam surat sebelumnya tertanggal 18 Oktober 2010 perihal informasi publik telah menyatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin mendapatkan keterangan siapa pengguna informasi yang Pemohon minta, namun Pemohon tidak memberikan jawaban dan langsung menyampaikan keberatan kepada Termohon. 2. Bahwa per tanggal 29 Oktober 2010, daftar informasi publik yang ada di Termohon masih dalam tahap penyusunan, pada saatnya nanti akan diinformasikan. Untuk sementara Pemohon dapat mengaksesnya di www.menkokesra.go.id. 3. Bahwa Termohon tidak memiliki salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Menteri dan Pejabat Eselon I karena telah disampaikan ke KPK oleh yang bersangkutan. Pemohon dapat menghubungi KPK guna keperluan yang dimaksud. Daftar Peraturan dan/atau Keputusan Menkokesra serta Laporan Keuangan Kemenkokesra TA 2009 dapat disediakan oleh Termohon. Namun demikian, Termohon tidak dapat membiayai penggandaan dokumen yang dimaksud. [4.14] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon bukanlah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP. [4.15] Menimbang informasi KIP. [4.16]
wa Termohon tidak menyatakan informasi publik yang diminta adalah ilikan berdasarkan pengecualian yang diatur di dalam Pasal 17 UU bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyatakan bahwa:
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: (a) 4_aftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.” [4.17] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c UU KIP menyatakan bahwa:
9
1
“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: (b) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; dan (c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.” ... .. .. ... .... [4.18] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas: (b) informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (6) peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.” ........... [4.19] Menimbang Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU KIP menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi (b) informasi mengenai kegiatan dan kineria Badan
erkala meliputi:
[4.20] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf i Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa rencana stiategis dan rencana kena Badan Publik merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
/£oy
[4.21] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf c UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa: ‘Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala meliputi: meriaenai laporan lapora™ keuangan.» (c)cl informasi mengenai
yy
[4.22] Menimbang bahwai Pasal 11 aayat (1) huruf d Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang kurangnya terdiri atas: (1) ringkasan laporan keuangan yang terdiri atas (d): 1. rencana dan laporan realisasi anggaran 2. neraca 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. daftar aset dan investasi.” [4.23] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala” 10
[4.24] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Perki SLIP menyatakan: “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (3) laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan. [4.25] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.13] sampai dengan
[5.3] Dalil-dalil Termohontidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
/r P [6.2] Menyatakan bahwa/ informasi yang diminta Pemohon berupa: a. Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kesejahteraan Rakyat yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan; b. Daftar Peraturan dan Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010; c. Salinan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga) Sekretariat Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat T.A 2010;
11
d. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat T.A 2009; e. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk diumumkan;
12
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Usman Abdhali Watik selaku Ketua merangkap Anggota, Dono Prasetyo, dan Abdul Rahman Ma mun, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Petugas Kepaniteraan, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
13
r
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Jakarta, 16 Desember 2011
14
