KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 030/I/KIP-PS-A-M-A/2014

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

I. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 030/I/KIP-PS/20I4 yang diajukan oleh: Nama

: Syamsul Rusdi

Alamat

: Jl. Perdamaian, Gang Rukun Nomor 13, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam persidangan dikuasakan kepada Torang Silitonga berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Mei 2014 dari Syamsul Rusdi. Terhadap

Nama

: Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapan.

Alamat

:

Jl. Letkol M. Tohir No. 11 Ketapang

Selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dalam persidangan diwakili oleh: 1. Suprapto, S.PKP 2. Luhut Manik, SH 3. Nur Fadly, SH

1

Berdasarkan surat perintah tugas No. 094/1951/DKh-Sungram/2014 tertanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Ir. JP. Setiohamowo, M.Sc, [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA A.

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Januari 2014 yang diterima pada tanggal 30 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 030/I/KIP-PS/2014.

Kronologi [2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 26 November 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang dan diterima pada tanggal 26 November 2013. Adapun informasi yang dimohonkan berupa: 1. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kehutanan Tahun Anggaran 2013 yang memuat informasi mengenai: a. Program kegiatan; b. Lokasi kegiatan; c. Pagu indikatif dan prakiraan maju. 2. Dokumen hasil inventarisasi kawasan hutan tingkat kabupaten yang memuat informasi mengenai: a. Keadaan status dan fungsi; b. Kondisi fisik kawasan hutan; c. Informasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub Das; d. Keadaan penutup lahan; e. Potensi sumber daya hutan kayu; f. Potensi sumber daya hutan non kayu; g. Potensi satwa liar; h. Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan; i. Potensi kawasan dan jasa lingkungan; j . Potensi hutan rakyat/hutan hak; k. Peta hasil kegiatan skala 1:100.000. 2

3. Berita acara tata batas kawasan yang memuat informasi mengenai: a. Peta tata batas; b. Salinan keputusan penunjukan kawasan hutan atau perubahan fungsi kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan dan peta lampirannya; c. Berita acara pembahasan dan pengesahan trayek batas yang ditandatangani oleh panita tata batas; d. Berita acara pengumuman pemancangan batas kawasan hutan; e. Berita acara pengukuran batas dan pemasangan tanda batas kawasan hutan. 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kehutanan Tahun Anggaran 2013 yang memuat informasi mengenai: a. Rincian DPA belanja tidak langsung SKPD; b. Rekapitulasi belanja langsung berdsarkan program dan kegiatan; c. Program rehabilitasi hutan dan lahan. 5. Surat Keputusan Rekomendasi Kepala Daerah untuk persetujuan izin pinjam pakai dan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan yang memuat informasi: a. Letak dan area yang dimohon sesuai dengan fungsi kawasan hutan; b. Luas kawasan hutan yang dimohon dilukiskan dalam peta; c. Kondisi kawasan hutan; d. Pertimbangan teknis. 6. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan kehutanan PT. Wana Hijau Pesaguan. 7. Surat keputusan rekomendasi persetujuan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk perusahaan PT. Wana Hijau Pesaguan. 8. Rencana keija tahunan kehutanan PT. Wana Hijau Pesaguan. 9. Dokumen rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (TPLHL) yang memuat informasi: a. Kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam rehabilitasi hutan dan lahan; b. Sasaran rehabilitasi hutan dan lahan; c. Rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan; d. Peta rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan; e. Peta pemanfaatan hutan dan lahan; f. Peta penutupan hutan dan lahan; g. Peta fungsi hutan dan lahan; h. Peta kekritisan mangrove. 10. Rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RTRHL) yang memuat informasi mengenai: 3

a. b. c. d.

Kondisi lahan kritis wilayah; Rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) kegiatan vegetatif; Rencana tahunan RHL kegiatan sipil teknis; Tata waktu kegiatan RHL vegetatif dan sipil teknis.

11. Rekapitulasi laporan pemantauan ketaatan perusahaan kehutanan Tahun 2012. 12. Laporan pemantauan ketaatan internal perusahaan kehutanan Tahun 2012 PT. Wana Hijau Pesaguan.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] tidak mendapat jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Surat Keberatan tertanggal 13 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang yang diterima pada tanggal yang sama.

[2.4] Bahwa terhadap Surat Keberatan sebagaimana yang diuraikan pada paragraf [2.3] tidak mendapat tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Januari 2014 yang diterima pada tanggal 30 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 030/I/KIPPS/2014.

[2.5] Bahwa permohonan penyeleselaian sengketa a quo sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4] telah diupayakan penyelesaian melalui mediasi pada tanggal 20 Mei 2014 di Hotel Aston, Jalan R. Suprapto Nomor 68A, Ketapang, Kalimantan Barat, namun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan terhadap sebagian informasi yang dimohonkan Pemohon sehingga Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilanjutkan melalui ajudikasi non-litigasi pada tanggal 21 Mei 2014 yang dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik untuk bahan analisa kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor kehutanan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena permohonan informasi dan keberatan Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon.

4

Petitum [2.8] Agar Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.

B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menyetujui waktu pemberian informasi yang telah mencapai kesepakatan diam proses mediasi yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan atas sengketa a quo diterima. 2. Bahwa terhadap informasi rencana keija tahunan PT. Wana Hijau Pesaguan, Pemohon meminta informasi semua rencana kerja tahunan yang telah disusun oleh PT. Wana Hijau Pesaguan tanpa ditentukan batas waktu dari tahun berapa dan sampai tahun berapa.

Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut: Surat P-l

Salinan Surat Permohonan Informasi kepada Termohon tertanggal 26 November 2013.

Surat P-2

Salinan Surat Keberatan tertanggal 13 Desember 2013.

Surat P-3

Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tanggal 25 Januari 2014 dan diterima pada tanggal 30 Januari 2014.

Surat P-4

Salinan surat kuasa tertanggal 21 Mei 2014 yang diberikan Syamsul Rusdi kepada Torang Silitonga.

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai berikut: 1' Bahwa Termohon menyatakan terhadap informasi yang telah mencapai kesepakatan yang dihasilkan pada saat proses mediasi akan diberikan Termohon dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak menerima putusan dalam sengketa a quo. 2. Bahwa Termohon menerangkan tidak memiliki AMDAL PT. Wana Hijau Pesaguan karena yang mengeluarkan bukan Termohon, melainkan Komisi Amdal yang memang 5

dalam anggota komisi tersebut terdapat salah satunya adalah instansi terkait yang memang dalam hal ini adalah Termohon. 3. Bahwa Termohon menerangkan Rencana Kerja Tahunan PT. Wana Hijau Pesaguan merupakan sebuah Dokumen yang yang memuat tentang Rencana Kerja dalam satu Tahun berjalan yang disusun oleh PT. Wana Hijau Pesaguan sendiri, dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat; 4. Bahwa Termohon menerangkan terkait dengan Kewenangan, dimana apabila dikaitkan dengan permintaan pemohon Informasi, Termohon beranggapan bahwa sesuai bunyi UU No. 14/2008 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi ‘‘Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenaneannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. ” Maka Termohon beranggapan Rencana Kerja Tahunan PT. Wana Hijau Pesaguan bukan berada di bawah Wewenang Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Karena dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang cuma mendapat tembusan RKT tersebut, hal ini menurut hemat Termohon bukan merupakan suatu pelimpahan Wewenang atas Rencana Kerja Tahunan dalam Hukum Positif yang berlaku di Negara kita. Menurut Prof. Bagir Manan dalam Hukum Tata Negara Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau menuntut orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam arti yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan vang diberikan peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat hukum. Kemampuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum berarti berwenang/ berhak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang dimana apabila dikaitkan dalam Hukum Administrasi Negara Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau menuntut orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berbicara tentang Sumber Kewenangan itu ada 3 (tiga) yaitu: a. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang; b. Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah;

6

c. Sumber Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Sebagai contoh: Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya. 5. Bahwa Termohon menyatakan asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan {authority, gezag) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah, Memang hal ini tampak agak legalistis formal, Memang demikian halnya, karena Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan wewenang (bevoegdheid), ini adalah kemampuan untuk melakukan tindakan tindakan hukum tertentu. S.F.Marbun, juga menyebutkan Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hubungan Hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindakan pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht). 6. Bahwa Termohon menerangkan Rencana Kerja Tahunan, yang dimana dalam hal ini RKT tersebut merupakan turunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), maka Termohon berpendapat bahwa Menteri Kehutanan R.I yang dalam hal ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mendapatkan Pendelegasian Wewenang dalam Pengaturan Kawasan Hutan. Dan Sesuai dengan Permenhut No. P.62/Menhut-II/2008 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, yang dimana didalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemeeane IUPHK-HTI Waiib menyusun RKUPHHK-HTI untuk janska Waktu sepuluh Tahun’’ Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan lagi secara spesifik “Dalam hal perusahaan pemegang IUPHHK-HTI mendapat sertifikat P HPL di bidane hutan tanaman secara mandatory dengan kategori kinerja sekurang-kuranznva baik atau sertifikat PHPL secara voluntary, pemegang IUPHHK-HTI diberikan kewenaman dan tanezunz iawah untuk menyusun RKTUPHHK-HTI secara mandiri dan ditandatangani/disetuiui oleh Direksi pemegang IUPHHK-HTI (.self-approval) tanpa persetujuan dari peiabat vans berwenang" Hal ini dinilai Termohon merupakan bentuk Pendelegasian Wewenang 7

dari Menteri Kehutanan terhadap IUPHHK-HTI berkaitan dengan Rencana Kerja Tahunan tersebut, yang apabila dikaitkan dengan Substansi pada UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat (1) Unsur Kewenangan terhadap Dokumen Rencana Kerja Tahunan PT. Wana Hijau Pesaguan melekat terhadap PT. Wana Hijau Pesaguan sebagai Badan Publik, dinilai Termohon tidak ada Perpindahan Wewenang terhadap Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang yang mendapat Tembusan Rencana Kerja Tahunan PT. Wana Hijau Pesaguan. 7. Bahwa Termohon menyatakan sebagai Aparat Pemerintah juga tidak disalahkan dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimana Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang bisa saja dinilai memberikan Informasi yang bukan menjadi Kewenangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, dan berkenaan dengan hal tersebut Termohon berpendapat bahwa dalam hal memberikan Rencana Kerja Tahunan PT. Wana Hijau Pesaguan bukan Kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, alangkah lebih tepatnya apabila Pemohon menyampaikan Permohonan Rencana Kerja Tahunan tersebut langsung kepada PT. Wana Hijau Pesaguan, yang secara peraturan perundang-undangan telah mempunyai Unsur Kewenangan apabila dikaitkan dengan UU No.14 Tahun 2008 khususnya Pasal 7 ayat (1). Hal yang sama juga diangap Termohon berlaku pada SK Rekomendasi Persetujuan Pemberian IUPHHK PT. Wana Hijau Pesaguan, yang dimana sesuai dengan Permenhut No. P.50/Menhut-II/2010 Tentang tatacara pemberian dan Perluasan Areal Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK-HTI pada Hutan Produksi, yang dimana dalam Pasal 3 ayat (1) berbunyi "Pemohon vans dapat memajukan permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE adalah: Peroraman; Koperasi; Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI) Badan Usaha Milik Nesara (BUMN): atau Badan Usaha Milik Daerah” Kemudian Pasal 4 A yat (1) berbunyi “ Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri d a ri: .... dari a., sampai g. Rekomendasi Gubernur yang dilampiri Peta Lokasi sekurang-kurangnya Skala 1 : 100.000. Pada Pasal 4 Ayat (2) berbunyi UPalam hal pertimbangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada avat /'I) huruf g,dalam waktu 10 (sepuluh hari) hari keria selak diterimanya permohonan tidak diterima oleh Gubernur, maka Gubernur tetap memberikan rekomendasi” sehingga Termohon berpendapat bahwa unsur Kewenangan SK Rekomendasi Persetujuan Pemberian IUPHHK PT. Wana Hijau Pesaguan itu berada pada Gubernur Kalimantan Barat, Jadi lebih tepatnya juga Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Gubernur Kalimantan Barat. 8

Surat-Surat Termohon [2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-l

Salinan surat perintah tugas No. 094/195 l/DKh-Sungram/2014 tertanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Ir. JP. Setiohamowo, M.Sc.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perkl No. 1 Tahun 2013).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki No. 1 Tahun 2013 Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

9

1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 26 November 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang. 2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 13 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Januari 2014 yang diterima pada tanggal 30 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 030/I/KIP-PS/2014.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP yang berbunyi: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.11] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik pusat berdasarkan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu: Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Perki No. 1 Tahun 2013 Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.12] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik tingkat provinsi berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat 2 Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu: Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, 11

Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan, [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 10

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. [3.13] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik tingkat kabupaten/kota berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat 3 Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu: Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah) yang mengatur salah satunya memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.16] Menimbang bahwa bahwa berdasarkan ketentuan UU Pemerintah Daerah disebutkan: Pasal 2 ayat (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 2 ayat (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pasal 3 ayat (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

12

Pasal 120 ayat (1) dan (2) (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Pasal 124 ayat (1), (2) dan (3) (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. [3.17] Menimbang bahwa Termohon yang merupakan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang merupakan perangkat pemerintah kabupaten yang berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (selanjutnya disebut Perda Kab. Ketapang No. 11 Tahun 2008) disebutkan: Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, serta satuan polisi pamong praja. [3.18] Menimbang bahwa tugas pokok perangkat daerah berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perda Kab. Ketapang No. 11 Tahun 2008 disebutkan: (1)

Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2)

Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.18] Termohon merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang yang merupakan Badan Publik tingkat kabupaten.

[3.20] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat maupun Komisi Informasi Kabupaten Ketapang belum terbentuk maka berdasarkan paragraf [3.10] Majelis 13

berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif untuk memenerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l Tahun 2013 yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8]. [3.34] Menimbang bahwa permohonan diajukan oleh orang perorangan/Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.21] Pemohon wajib menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas sebagaimana dalam Surat P-4, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana telah 14

diuraikan dalam paragraf [3.21] sampai dengan paragraf [3.34] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing) dalam sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon [3.36] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.37] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian A paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.20] merupakan Badan Publik tingkat kabupaten. [3.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon dalam persidangan diwakili oleh Suprapto, S.PK, Luhut Manik, SH, dan Nur Fadly, SH berdasarkan surat perintah tugas

No.

094/195 l/DKh-Sungram/2014

tertanggal

16 Mei

2014

yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Ir. JP. Setiohamowo, M.Sc, sebagaimana dalam Surat T-l.

[3.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 44 UU KIP (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

15

[3.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.38] dan paragraf [3.39] Majelis berpendapat pihak yang mewakili Termohon memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat didengar keterangannya, dapat mengambil keputusan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.36] sampai dengan paragraf [3.40] Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

C. Jangka Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.42] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 26 November 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang. 2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 13 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Januari 2014 yang diterima pada tanggal 30 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 030/I/KIP-PS/2014.

[3.43] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.44] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

16

[3.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.42] angka 2.

[3.46] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.42] angka 3.

[3.47] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.42] sampai paragraf [3.46] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

E. Pokok Permohonan [3.48] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: A. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 26 November 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang. 2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 13 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Januari 2014 yang diterima pada tanggal 30 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 030/I/KIPPS/2014. B, Bahwa sengketa informasi a quo telah dilangsungkan mediasi pada tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan terhadap sebagian informasi dan dapat diberikan Termohon yaitu: 1. RENJA SKPD Kehutanan TA. 2013, yang memuat informasi mengenai: a. Program kegiatan; b. Lokasi kegiatan; 17

c. Pagu indikatif dan Prakiraan maju 2. Dokumen Hasil Inventarisasi Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten, yang memuat informasi mengenai Keadaan status dan fungsi; 3. DPA SKPD Kehutanan TA. 2013, yang memuat informasi mengenai: a. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan ; c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

4. Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPLHL), yang memuat informasi mengenai: a. Kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam rehabilitasi hutan dan lahan; b. Sasaran rehabilitasi hutan dan lahan; c. Rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan; d. Peta rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan; e. Peta pemanfaatan hutan dan lahan; f. Peta penutupan hutan dan lahan; g. Peta fungsi kawasan hutan dan lahan; h. Peta kekritisan mangrove.

5. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL), yang memuat informasi mengenai: a. Kondisi lahan kritis wilayah; b. Rencana Tahunan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) Kegiatan Vegetatif; c. Rencana Tahunan RHL Kegiatan Sipil Teknis; d. Tata Waktu kegiatan RHL Vegetatif dan Sipil Teknis.

C. Bahwa sebagian informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai: 1. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Perusahaan Kehutanan PT. Wana Hijau Pesaguan; 2. Surat Keputusan Rekomendasi Persetujuan Pemberian Izin U saha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk perusahaan PT. Wana Hijau Pesaguan; 18

3.

Rencana kerja tahunan kehuatanan PT. Wana Hijau Pesaguan.

tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi dikarenakan Pemohon menarik diri dari proses mediasi sehingga dilanjutkan melalui ajudikasi non-Htigasi.

F. Pendapat Majelis [3.49] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa upaya Penyelesaian Sengketa Informasi terhadap perkara a quo telah menghasilkan kesepakatan terhadap sebagian informasi yang dimohonkan Pemohon dalam proses Mediasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.48] huruf B dan C.

[3.50] Menimbang bahwa hasil kesepakatan mediasi sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.48] bersifat final dan mengikat dan wajib ditaati dan dijalankan kedua belah pihak serta tidak dapat dilakukan upaya hukum, hal tersebut berdasarkan ketentuan: Pasal 39 UU KIP Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. [3.51] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, kesepakatan mediasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.48] huruf B wajib diberikan Termohon dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak menerima putusan ini kepada Pemohon.

[3.52] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.48] Majelis berpandangan bahwa sengketa informasi a quo yang telah mencapai kesepakatan sebagian informasi dalam proses mediasi, maka kesepakatan mediasi tersebut dituangkan bersamaan dengan putusan akhir dalam sengketa a quo.

[3.53] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon yang tidak mencapai kesekpakatan dalam proses mediasi yaitu mengenai: 1. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Perusahaan Kehutanan PT. Wana Hijau Pesaguan; 2. Surat Keputusan Rekomendasi Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk perusahaan PT. Wana Hijau Pesaguan; 3. Rencana kerja tahunan kehutanan PT. Wana Hijau Pesaguan.

19

[3.54] Menimbang bahwa Majelis akan menilai informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.53] merupakan informasi yang dikecualikan atau terbuka.

[3.55] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik tersebut kepada Publik, hal ini berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 2 UU KIP Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 7 ayat (1) UU KIP Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. [3.56] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.53] mengenai informasi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Perusahaan Kehutanan PT. Wana Hijau Pesaguan. Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimaksud dengan Analisa Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009) juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PP No. 27 Tahun 2012) juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup, disebutkan: Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 juncto Pasal 3 PP No. 27 Tahun 2012 disebutkan Amdal wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

20

3. Bahwa penyusunan Amdal berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dilaksanakan oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat sedangkan penilaian terhadap Dokumen Amdal berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

4. Bahwa keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan: a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup. 5. Bahwa Amdal yang diberikan kepada suatu kegiatan/usaha diterbitkan melalui keputusan yang dikeluarkan/dibuat oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2009 yaitu: Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. 6. Bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 PP No. 27 Tahun 2012.

7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah instansi teknis terkait yang merupakan Anggota Komisi Penilai Amdal yang mempunyai kewenangan memberi penilaian atas kelayakan lingkungan hidup, sebagai dasar penerbitkan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Bupati dan Termohon hanya sebatas menerima tembusan atas keputusan tersebut. 8. Bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.56] angka 5 dan 6 Majelis berpendapat bahwa informasi terkait dengan Amdal merupakan suatu keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Badan Publik dan merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka sehingga Badan Publik wajib menyediakan seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP juncto 21

Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010). 9. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon, menerima seluruh informasi publik mengenai informasi Amdal sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [3.56] angka 8 merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka maka Termohon wajib memberikan kepada Pemohon

[3.57] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.53] mengenai informasi Surat Keputusan Rekomendasi Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk perusahaan PT. Wana Hijau Pesaguan. Majelis berpendapat sebagai berikut: L Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, IUPHHK diberikan untuk pemanfaatan hutan produksi kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.

2. Bahwa secara teknis penerbitan IUPHHK yang diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah untuk pemanfaatan hutan produksi diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (selanjutnya disebut Permen Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012). 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permen Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012, IUPHHK dikeluarkan olem Menteri Kehutanan melalui Keputusan tentang Pemberian IUPHHK.

4. Bahwa menurut Pemohon, informasi yang dimohonkan Pemohon adalah rekomendasi persetujuan pemberian IUPHHK PT. Wana Hijau Pesaguan yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Permen Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012 22

bahwa pada pokoknya diatur rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh gubernur berdasarkan pertimbangan bupati/walikota yang didasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kotabukan bukan IUPHHK itu sendiri.. 5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon membenarkan hanya mengeluarkan dokumen berupa pertimbangan teknis. Adapun terhadap rekomandasi persetujuan pemberian IUPHHK PT. Wana Hijau Pesaguan memperoleh tembusan. 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraf [3.52] dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Perki No. 1 Tahun 2010 mengatur: Huruf (b) informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: angka 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. angka 2, masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. 7. Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.57] angka 4 dan 6, Majelis berpendapat bahwa Rekomendasi Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diterbitkan oleh gubernur merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka. 8. Bahwa mengenai informasi Rekomendasi IUPHHK sebagaimana yang dimohonkan Pemohon merupakan kebijakan yang diterbitkan gubernur dalam proses permohonan IUPHHK yang disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima Termohon sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.52] dan paragraf [3.57] angka 5 dan 6. Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi tersebut kepada Pemohon.

[3.58] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.53] mengenai informasi Rencana kerja tahunan kehutanan PT. Wana Hijau Pesaguan. Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa Rencana Kerja tahunan kehutanan merupakan rencana kerja yang disusun oleh pemilik izin dalam hal ini adalah dibuat oleh PT. Wana Hijau Pesaguan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, yaitu: 23

Ayat (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib: Huruf a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal ketja; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Permenhut No. P.62/Menhut-II/2008 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, disebutkan: Pasal 2 ayat (1) Pemegang IUPHK-HTI Wajib menyusun RKUPHHK-HTI untuk jangka Waktu sepuluh Tahun” Pasal 13 ayat (1) Dalam hal perusahaan pemegang IUPHHK-HTI mendapat sertifikat PHPL di bidang hutan tanaman secara mandatory dengan kategori kinerja sekurang-kurangnya baik atau sertifikat PHPL secara voluntary, pemegang IUPHHK-HTI diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun RKTUPHHK-HTI secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi pemegang IUPHHK-HTI (self-approval) tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pasal 13 ayat (2) Pemegang IUPHHK-HTI melaporkan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan kepala UPT.

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.11] angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya Termohon menerangkan menerima rencana kerja tahunan kehutanan dalam bentuk tembusan.

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan dalam paragraf [2.9] angka 2 yang pada pokoknya Pemohon menerangkan tidak memberikan batasan informasi tahun berapa yang diminta untuk informasi rencana ketja tahunan kehutanan.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraf [3.52] dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP juneto Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Perki No. 1 Tahun 2010 mengatur: Huruf (b) informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: angka 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

24

angka 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. 6. Bahwa

berdasarkan

uraian

pada

paragraf [3.58]

angka

3

maka

Majelis

mempertimbangkan relevansi data yang dimohon dengan tujuan permohonan informasi dan memberikan kepastian Termohon untuk memberikan informasi Rencana keija tahunan kehutanan PT. Wana Hijau Pesaguan hanya pada tahun terakhir.

7. Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.58] angka 1 dan 6, Majelis berpendapat informasi yang disimpan, dekelola, dikirim, dan/atau diterima Termohon merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka sehingga Termohon wajib memberikan informasi tersebut kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus dalam perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing). [5.4] Batas waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon berupa; a. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Perusahaan Kehutanan PT. Wana Hijau Pesaguan; b. Surat Keputusan Rekomendasi Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk perusahaan PT. Wana Hijau Pesaguan; dan c. Rencana kerja tahunan kehutanan PT. Wana Hijau Pesaguan tahun terakhir. merupakan informasi yang terbuka.

25

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.48] huruf b dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterimanya putusan dalam sengketa a quo dan memberikan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, John Fresly dan Dyah Aryani masingmasing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 21 Mei 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 21 Mei 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis —

—

(Henny S. Widyaningsih)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Dyah Aryani)

Petugas Kepaniteraan

f W t, (Aldi Rano Sianturi)

26

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Ketapang, 21 Mei 2014 Panitera Pengganti

(Aldi Rano Sianturi)

27