KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 207/VI/KIP-PS-A/2013

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 207/VI/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama

: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Pemantau Dana Pemerintah (MPDP).

Alamat

: Jl. Sepakat 11 RT/RW 23/06, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Dalam persidangan dihadiri oleh Edy Novriansyah selaku Ketua Umum LSM MPDP dan Zetriansyah selaku Sekretaris Jendral LSM MPDP.

Terhadap

Nama

: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Alamat

: Jl. Raya Bengkulu Curup KM 10.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon. dalam persidangan diwakili oleh Sukarman selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/842/KES.I.I

1

tertanggal 6 Juni 2014 dari I Putu Sura Artika selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Surat Nomor 021/MPDP/PMH/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 3 Juni 2013 dengan Nomor Register 207/VI/KIP-PS/2013.

Kronologi [2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor 001/MPDP/PMH/V/2013 tertanggal 17 April 2013 yang ditujukan kepada PPK Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun salinan informasi dokumen yang dimohon Pemohon yaitu Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang dimenangkan CV. SKIP ISLAMIA dengan harga penawaran Rp.8.983.560.500 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan berita acara serah terima barang serta penyalurannya.

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 17 April 2013 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] telah dijawab Termohon melalui Surat Nomor 440/976/Kes 1.1 tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya dalam surat tersebut dinyatakan, dokumen kontrak dan dokumen DPA APBN/APBD adalah dokumen negara yang tidak dapat dipindah tangankan kepada perseorangan atau lembaga yang tidak punya kompetensi di dalam kegiatan yang berhubungan dengan 2

dokumen tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (4), Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatuhan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 52 yang berbunyi setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memilihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.4] Bahwa setelah permohonan informasi Pemohon mendapat jawaban dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3] Pemohon kemudian mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor 021/MPDP/PMH/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 3 Juni 2013 dan diberi Nomor Register 207/VI/KIP-PS/2013.

[2.5] Bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah disidangkan pada tanggal 9 Juni 2014 yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena informasi yang dimohonkan Pemohon dikecualikan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara.

Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini. 3

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menerangkan tujuan dari pada permohonan informasi ini untuk mendorong transparansi pada penyelenggara negara, bukan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan; 2. Bahwa Pemohon menerangkan LSM MPDP berdiri pada Januari 2013 yang telah memiliki Akta Notaris, Nomor Rekening, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu dan belum meminta pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Bahwa Pemohon menerangkan benar telah mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 001/MPDP/PMH/V/2013 tertanggal 17 April 2013; dan menyatakan tidak mengajukan keberatan kepada pihak Termohon secara tertulis melainkan mengajukan secara lisan sehingga Pemohon tidak pernah menerima jawaban atas keberatan; 4. Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan keberatan dan langsung mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat karena Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon;

Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-1

Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor 001/MPDP/PMH/V/2013 17 April 2013 yang ditujukan kepada PPK Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Surat P-2

Salinan Surat Jawaban atas Permohon Informasi Nomor 440/976/Kes 1.1 tertanggal 29 Mei 2013 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Surat P-3

Salinan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan tertanggal 29 Mei 2013.

Surat P-4

Salinan Akta Pendirian LSM MPDP Nomor 63 yang dibuat oleh Notaris Deni Yohanes tertanggal 22 Januari 2013.

Surat P-5

Salinan Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tertanggal 23 Januari 2013 atas nama LSM MPDP.

Surat P-6

Salinan Surat Keterangan Domisili Organisasi Nomor 200/111/1006/2013 4

tertanggal 4 Februari 2013. Surat P-7

Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 31.682.374.9-311.000 terdaftar pada tanggal 1 Januari 2013.

Surat P-8

Salinan Berita Acara Surat Laporan Keberadaan LSM MPDP kepada Unsur Muspida di Provinsi Begkulu.

Surat P-9

Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771-1842-4117-8000-01 atas nama Edy Novriansyah.

Surat P-10 Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1611-0159-4117-0780-02 atas nama Santi Permatasari.

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon menerangkan Surat Tugas untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi ini maksud dari menghadiri adalah bertindak untuk dan atas nama Badan Publik; 2. Bahwa Termohon menyatakan benar menerima permohonan informasi yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon dan Termohon sudah menyampaikan jawaban melalui surat nomor 440/976/Kes 1.1 tertanggal 29 Mei 2013; 3. Bahwa Termohon menerangkan permohonan informasi sebagaimana diminta Pemohon ada dan dikuasi oleh Termohon; 4. Bahwa Termohon benar dalam suratnya menyatakan informasi yang diminta Pemohon dikecualikan karena tidak mungkin untuk disampaikan kepada setiap orang, namun sebenarnya informasi tersebut merupakan informasi yang terbuka karena sudah selesai di audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) tapi jangan sampai informasi tersebut nantinya disalahgunakan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab;

Surat-Surat Termohon [2.12] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-l

Salinan Surat Tugas Nomor 094/842/KES.I.I tertanggal 6 Juni 2014 dari I Putu Sura Artika selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Sukarman selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Surat T-2

Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771020808580017 atas nama Sukarman. 5

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5, dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi a quo. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP juncto Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

6

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

[3.7] Menimbang bahwa mekanisme permohonan Informasi Publik berdasarkan UU KIP dimulai dengan adanya permohonan informasi yang ditujukan kepada Badan Publik berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU KIP yang berbunyi: Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.7] mendapat jawaban dan/atau tidak mendapat jawaban dari Badan Publik maka

Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Badan

Publik

sebagaimana ketentuan: Pasal 35 (1) UU KIP Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

7

Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). [3.9] Menimbang bahwa upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ' b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor 001/MPDP/PMH/V/2013 tertanggal 17 April 2013 yang ditujukan kepada PPK Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah; 2. Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon melalui surat nomor 440/976/Kes 1.1 tertanggal 29 Mei 2013. 3. Pemohon telah mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor 021/MPDP/PMH/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi 8

Informasi Pusat pada tanggal 3 Juni 2013 dan diberi Register Nomor 207/VI/KIP-PS/2013.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis berpendapat bahwa upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik harus terlebih dahulu ditempuh oleh Pemohon adalah dengan mengajukan permohonan informasi dan mengajukan keberatan bila diketahui Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau memberikan jawaban namun tidak sesuai dengan permohonan dan/atau dikecualikannya informasi yang dimohonkan,

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam paragraf [3.4] sampai paragraf [3.11] yaitu Pemohon tidak terlebih dahulu mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.8] sehingga Majelis berpendapat permohonan dalam sengketa a quo yang diajukan Pemohon bukan merupakan Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.9].

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.12] Majelis berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan permohonan Sengketa Informasi Publik maka Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif [3.14] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP yang berbunyi: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. 9

[3.15] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik pusat berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu: Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.16] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik tingkat provinsi berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu: Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh; Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. [3.17]

Menimbang

bahwa

yang

dimaksud

dengan

Badan

Publik

tingkat

kabupaten/kota berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu; Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah) yang mengatur salah satunya memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU Pemerintah Daerah disebutkan: 10

Pasal 2 ayat (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 2 ayat (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pasal 3 ayat (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 120 ayat (1) dan (2) (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Pasal 124 ayat (1), (2) dan (3) (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Perda Kabupaten Bengkulu Tengah tentang SOTK) diatur bahwa Termohon mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonimi daerah dibidang kesehatan. [3.22] Menimbang bahwa dalam menjalankan tugas pokoknya, Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 Perda Kabupaten Bengkulu Tengah tentang SOTK mempunyai fungsi yaitu: 11

a. Pembinaan kebijakan teknis dibidang kesehatan; b. Pembinaan dibidang kesehatan meliputi Penyuluhan (promotif), Pencegahan (preventif), Pengobatan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan; c. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan; d. Pemberian perizinan, pelaksanaan dan pelayanan umum dibidang kesehatane. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Kesehatan; ’ f. Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, swasta dan kemasyarakatan dalam rangka penanggulangan, pemecahan masalah dibidang kesehatan; g. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyrakat seperti perbaikan gizi, kesehatan lainnya, kesehatan sekolah, kesehatan tenaga kerja dan kesehatan jiwa masyarakat; h. Pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit menular; i. Pelaksanaan pengendalian obat, sediaan farmasi dan makanan; j. Pelaksanaan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; k. Pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis dinas; ’ l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.20] bahwa Termohon merupakan Badan Publik tingkat Kabupaten yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.21] dan paragraf [3.22]. [3.24] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Bengkulu baru terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.502.XV Tahun 2013 pada tanggal 23 Desember 2013 dan baru dikukuhkan pada tanggal 30 Desember 2013.

[3.25] Menimbang bahwa meskipun Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah terbentuk pada 23 Dsember 2013 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24] Majelis berpendapat berdasarkan fakta hukum dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo diajukan ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal tanggal 3 Juni 2013 dan telah diberi Register Nomor 207/VI/KIP-PS/2013 sebelum Komisi Informasi Provinsi Bengkulu terbentuk, sehingga Komisi Informasi Pusat tetap mempunyai kewenangan relatif untuk memenerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP 12

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Mitra Pemantau Dana Pemerintah (MPDP), maka berdasarkan uraian paragraf [3.26] Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

[3.28]

Menimbang

bahwa

berdasarkan

fakta

persidangan,

Pemohon

telah

menyampaikan Akta Pendirian LSM MPDP Nomor 63 yang dibuat dihadapan Notaris Deni Yohanes tertanggal 22 Januari 2013, berdasarkan Surat P-4.

[3.29] Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon tidak dijelaskan jenis status badan hukum-nya.

[3.30] Menimbang bahwa dalam hal Pemohon adalah badan hukum berbentuk Perkumpulan maka berdasarkan ketentuan mengenai Badan Hukum Perkumpulan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPer") Buku III

13

bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653 - Pasal 1665, sebagaimana diperbaiki dengan Staatsblad 1870 No. 64.

[3.31] Menimbang bahwa suatu perkumpulan berdasarkan Pasal 1 Staatsblad 1870 No. 64, untuk mendapat status Badan Hukum Perkumpulan maka harus mendapat pengesahan dari penguasa, dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, akta pendirian Pemohon sebagaimana dalam Surat P-5, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tertanggal 23 Januari 2013.

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.22] Majelis berpendapat meskipun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tertanggal 23 Januari 2013 bukan berarti memiliki status badan hukum.

[3.34] Menimbang bahwa dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum Yayasan maka untuk mendapatkan status badan hukum berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2004, diatur; Ayat (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri. Ayat (2). Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. [3.35] Menimbang bahwa dalam hal suatu Yayasan yang telah mendapat status badan hukum sebelum UU No. 28 Tahun 2004 diberlakukan, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (1) sampai ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004, diatur; Ayat (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang: a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut 14

wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undangundang ini. Ayat (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undangundang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Ayat (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. Ayat (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. [3.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.26] sampai paragraf [3.35] Majelis berpendapat bahwa Pemohon bukan merupakan badan hukum baik itu berbentuk badan hukum perkumpulan maupun yayasan, maka Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.37] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan rnformasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.38] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian A paragraf [3.18] sampai dengan paragraf [3.25] merupakan Badan Publik tingkat kabupaten. [3.39]

Menimbang

bahwa berdasarkan

fakta persidangan

Termohon

dalam

persidangan diwakili Sukarman selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/842/KES.l.l tertanggal 6 Juni 15

2014 dari I Putu Sura Artika selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dalam Surat T-l.

[3.40] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 44 UU KIP a. Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. b. Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. c. Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. [3.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.37] dan [3.40] Majelis berpendapat pihak yang mewakili Termohon memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat didengar keterangannya, dapat mengambil keputusan dalam sengketa informasi a quo. [3.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.37] sampai paragraf [3.41] Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.43] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor 001/MPDP/PMH/V/2013 tertanggal 17 April 2013 yang ditujukan kepada PPK Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah; 16

2. Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon mealui surat nomor 440/976/Kes 1.1 tertanggal 29 Mei 2013. 3. Pemohon telah mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor 021 /MPDP/PMH/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 3 Juni 2013 dan diberi Register Nomor 207/VI/KIP-PS/2013.

[3.44] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.45] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.46] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon tidak mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.43] maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak dapat dihitung jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak terlebih dahulu menempuh keberatan kepada Atasan PPID pada Termohon sebagaimana yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013. [3.47] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, mengatur;

17

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. [3.48] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.47] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara pada sengketa a quo.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai kewenangan absolut namun mempunyai kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak dapat dihitung karena Pemohon tidak terlebih dahulu menempuh keberatan kepada Atasan PPID pada Termohon sebagaimana yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 sehingga tidak terpenuhinya prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Yhannu Setyawan selaku Ketua merangkap Anggota, Rumadi dan Henny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi 18

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bengkulu, 9 Juni 2014 Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu)

20

oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu)

19