KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 335/IX/KIP-PS-A/2011

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

L IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomoi Registrasi: 335/IX/KIP-PSA/2011 yang diajukan oieh:

Nama

: Drs. Busra Hasjim

Alamat

: Jl. Raden Intan II AG 13/7 Ja^an; limur, 13440

selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama

: Dana Pensiun Kimia r arma

Alamat

: Komplek Perumahan Kimia Farma, Jl. Dr. Saharjo. No. 199 Tebet, Jakarta Sekian 12810.

selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Te.uh mmnbaca surat permohonan Pemohon; TiJah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

1

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 23 September 2011, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 335/IX/KIP-PS/2011.

Kronologi [2.2] Pada tanggal 8 Juli 2011, Pemohon menyampaikan permintaan informasi seo.m. tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah haul ^n.eriksaan Biro Dana Pensiun Bapepam-LK yang disimpulkan sebagai permcralahan yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkup kebijakan Pendiri Dana Pensiun, :eperti yang disebutkan dalam Surat Biro Dana Pensiun tanggal 21 April 2011, No: S-4430/BL/2011 tentang Pengaduan pada Dana Pensiun Kimia Farma, lengkap dengan disertai kriteria (peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk mengamc:! Kt simpulan tersebut).

[2.3] Karena tidak mendapatkan jawaban atas Ucrmohonan informasi tersebut, maka pada tanggal 20 Juli 2011 Pemohon kembali mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dan meminta Termohon untuk menp. v^b permohonan tersebut sebelum tanggal 25 Juli 2011.

[2.4] Pada tanggal 22 Juli 2u1l fermohon menyampaikan jawaban atas surat Pemohon tertanggal 8 Juli 2011 dan 20 Tali 2011 melalui surat Nomor: 256.DNV/SW.22.07.2011 yang menyatakan: Merujrk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Biro Dana Pensiun Badan Pengawas Pasar Moda. Jar Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas CV.'a Cjnsiun Kimia Farma Nomor: 1325/BL. 1232/2011 tanggal 11 Januari Jinya .akan bahwa: Laporan hasil pemeriksaan ini hanya ditujukan kepada Pengurus, De/van Pengawas, dan Pendiri serta Pihak terkait dengan pengelolaan Dana Pensiun. Laporan ini tidak dapat dipublikasikan kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun atau ditujukan kepada instansi lain sesuai dengan kebutuhan bidang tugas instansi tertentu yang membutuhkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud. [2.5] Tidak puas terhadap jawaban Termohon, pada tanggal 29 Juli 2011 Pemohon menyatakan keberatan yang ditujukan kepada Direktur Utama Dana Pensiun Kimia Farma selaku atasan PP1D Dana Pensiun Kimia Farma.

2

[2.6] Termohon tidak menanggapi keberatan sehingga pada tanggal 13 September 2011 Pemohon kembali mengajukan surat yang pada pokoknya menyatakan belum menerima tanggapan Termohon atas surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 29 Juli

2011. [2.7] Pada tanggal 14 September 2011 Termohon menyampaikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon tertanggal 13 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan agar Pemohon menanyakan langsung kepada Biro Dana Pensiun Bapepam-LK perih?! Hasil Pemeriksaan tersebut karena Hasil Pemeriksaan tersebut hanya ditujukan kepada h-ourus, Pengawas, Pendiri, dan Pihak terkait dengan Pengelolaan Dana Pensiun.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informal [2.8] Informasi tersebut akan dipergunakan sebagai bukti hukum tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan Dana Pensiun Kimia Farma yang berakibat merugikan peserta Dan i Pensiun dan penerima manfaat pensiun.

Petitum [2.9] Meminta Komisi Informasi P'sat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuk semngga wajib diberikan kepada Pemohon; menyatakan Termohon telah salah karma bdaK menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan, dan menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Tem.ohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dim^nonka’*..

R.

/Jat Bukti

Kckrangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa pemeriksaan langsung dilakukan atas laporan Pemohon . 2. Bahwa Pemohon Dana Pensiun Kimia Farma sudah sah berdasarkan Undang-undang sejak tahun 1992 tapi mungkin dari perusahaan Kimia Farma atau apapun menganggap belum sah. Baru tahun 2000 dianggap sah. 3. Bahwa uang di dana pensiun berasal dari gaji pegawai yang dipotong. 3

4. Bahwa Pemohon sudah membuat laporan namun Pemohon merasa bahwa pemeriksaan yang Pemohon minta sebetulnya belum dilaksanakan karena pegawai yang ditemui oleh Pemohon menganggap tidak perlu dilakukan pemeriksaan. 5. Bahwa surat nomor 38 dari Termohon menyatakan bahwa masalah yang disampaikan Pemohon pada dasarnya berkaiatan dengan kebijakan. 6. Bahwa Pemohon ingin mengetahui apa sebenarnya materi yang diperiksa dan kriterianya apa sehingga disimpulkan sebagai masalah intern. 7. Bahwa pengaduan Pemohon ditafsirkan Termohon seolah-olah Pemohon m m^ntut uang pensiun. 8. Bahwa menurut UU Dana Pensiun yang wajib dirahasiakan adalah ket ’r?-.ga.i pribadi menyangkut orang per orang jadi seharusnya pemeriksaan teTouka. Apalagi hasil pemeriksaana adalah dari pengaduan Pemohon. Pemeriksaan bukan hanya kali ini saja. Pada waktu itu pernah ditemukan menaikkan pensiun tapi belum merubah peraturan dana pensiun. 9. Bahwa Pasal 54 UU Dana Pensiun menyatakan balwa setiap Dana Pensiun wajib mengumumkan neraca dan hasil usaha k pavh peserta. Jadi kalau neraca dan hasil usahanya wajib diumumkan kepada peserta Pemohon heran itu menjadi rahasia. Tidak ada kata-kata rahasia, hanya diseW k, n diberikan kepada pengurus dan pendiri. 10. Bahwa Pemohon memasukkan ’aooran pengaduan yang intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran ialum pengelolaan Dana Pensiun mengenai Pasal 61 ayat 6 dan SK Menkeu tahun 1995 tentang solvabilitas dan pendanaan dan bahwa tanggungjawab pengu» as untuk harus mengutamakan kepentingan peserta. 11. Bahwa tid^k ada penjelasan mengenai materi pemeriksaan dan kriteria pemeriksaan. 12. Bahw-. sebelum mengajukan ini Pemohon menanyakan mengenai iuran dan dijawab ok n Bir- Dana Pensiun dan tidak ada masalah. Pada waktu itu pegawai menunjukkan nasil pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan tidak menunjukkan hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Pemohon mempertanyakan mengapa ada perbedaan perlakuan. 13. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU Dana Pensiun menyatakan bahwa Yayasan Dana Pensiun sudah dinyatakan Dana Pensiun berdasarkan undang-undang pada saat disahkannya undang-undang. Jadi Yayasan Dana Pensiun sudah sah menjadi Dana Pensiun berdasarkan undang-undang tapi diwajibkan menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Dulu ada istilahnya tunjangan-tunjangan ini tidak ada. Penyesuaian ini utama, tadinya iuran 8,5% gaji. Kata-kata bahwa masih yayasan itu dimana 4

peraturannya? Yang tahun 1999 itu pengesahan peraturan mengenai Dana Pensiun bukan Badan hukum Dana Pensiunnya. Kalau sudah dinyatakan sah pada tahun 1992 harus sudah mengikuti peraturan yang berlaku. 14. Bahwa Pemohon meminta hasil pemeriksaan atas pengaduan Pemohon dan Pemohon tidak mengajak siapapun, hanya Pemohon sendiri.

Surat-Surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut. Bukti P-l

Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Busra Hasjim de.ij.ai’ NlK. 3175070310410003.

Bukti P-2

Salinan Surat Permohonan

Informasi kepada Termohon >ecara tertulis

tertanggal 8 Juli 2011 dan 20 Juli 2011. Bukti P-3

‘Salinan Jawaban Termohon melalui 256.DNV/SW.22.07.2011 pada tanggal

Bukti P-4

22 Juli 2011. Salinan surat keberatan Pemohon tertang6al 19 Juli 2011 dan i 3 September

Bukti P-5

2011. Salinan tanggapan Termohon aias keberatan Pemohon tertanggal 14 September 2011.

Bukti P-6

Surat permohonan ptny-K aian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat peda tanggal 23 September 2011.

Bukti P-7

Salinan suiat kepada Kepala Biro Dana Pensiun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 1 November 2009 (halaman 1)

Bukti P-8

Seiman surat atas nama Kepala Biro Dana Pensiun Badan Pengawas Pasar J Modr.i dan Lembaga Keuangan-Kementerian Keuangan Republik Indonesia | ,’engan Nomor Surat: S-4430/BL/2011 perihal Pengaduan pada Dana Pensiun Kimia Farma tertanggal 21 April 2011.

Buk'i ~-9

Salinan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor:

512/KMK.06/2002 tentang Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun. 1___________ [2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

5

b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan '.eeagai berikut: 1. Bahwa pemeriksaan sebetulnya pemeriksaan rutin yang berbasis rtsik.. Didalam kesimpulan, dinyatakan bahwa laporan ini tidak diberikan pada oihak lain kecuali untuk pembinaan. Jadi ini rutin dan dilakukan 5 (lima) tahun se'.'a'.i. 2. Bahwa apa yang disampaikan di dalam pemeriksaan itu adalah urusan pendiri karena pengurus baru terbentuk pada tahun 2007. 3. Bahwa Termohon menguasai informasi laporan hasli f emeriksaan a quo, namun tidak dapat diberikan kepada pihak lain selain priga^a:? dan pendiri. 4.

Bahwa Pemohon menyampaikan pen?aGuan kepada Dana Pensiun untuk melakukan pemeriksaan khusus pada 9 Novembe: zGiO.

5. Bahwa pada tanggal 11 Janu-J 301< ada pemeriksaan rutin untuk pemeriksaan tahun 2010. 6. Bahwa dasar penriakan Termohon adalah Keputusan Kementerian Keuangan Keputusan Menteri .leuangan Nomor 512 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun. 7. Bahw? iupora». hasil pemeriksaan diberikan kepada pendiri, pengawas, dan pengurus. 8. BTiwa Termohon tidak mengetahui bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Tnorm dari Pemohon. 9

Bahwa Dana Pensiun Kimia Farma hanya mengelola dana dari pekerja dan pensiunan pekerja.

10. Bahwa dokumen pemeriksaan dikuasai oleh pengurus. 11. Bahwa dokumen hasil pemeriksaan tidak bisa diakses karena sesuai isi laporan audit hanya untuk pendiri dan pengawas. Namun demikian, semua sudah diwakili peserta pensiunan tidak aktif sudah ada perwakilannya oleh dewan pengawas. Seharusnya dewan pengawas yang memberikan penjelasan kepada peserta.

6

Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut. Salinan Jawaban Termohon melalui 256.DNV/SW.22.07.2011 pada tanggal

Bukti T-l

22 Juli 2011 Bukti T-2

Salinan tanggapan Termohon atas keberatan Pemohon tertanggal 14 September 2011

[2.14] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohc.1 ^ d a prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai be .kut; 1.

Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan oahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut p c ^ u ra n perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Saksi [2.15] Menimbang bahwa di dalam persi^ng,n wnggal 11 Mei 2012 Saksi Moch. Muchlasin selaku Pegawai Negeri Sipil Biro D ",a °en'.iun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuar.gan Pepublik Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 52 ay>, (2) UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatak? . bahwa di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana Pasal 30 UU Dana Pensiun, Menteri melakukan pemeriksaan langsung terhadap D„na lU.isiun. Berdasarkan Undang-undang ini, Menteri membuat peraturan mengenai pemeriksaan yakni Kepeutusan Menteri Keuangan Nomor 512 tahun 2002 mengenai Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun. Disini dijelaskan mengenai uraian perencanaan pemeriksaan, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan dan hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan Dana Pensiun ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya. Biro Dana Pensiun menyampaikan laporan dan melakukan analisis kemudian melakukan pemeriksaan. 2. Bahwa saat ini ada lebih kurang 270 Dana Pensiun yang melapor ke Menteri Keuangan cq Direktur Dana Pensiun secara periodik.

7

3. Bahwa di dalam penyampaian laporan tersebut Biro Dana Pensiun Bapepam LK menyampaikan 2 (dua) analisis, yaitu tingkat risiko Dana Pensiun. Resiko didefinisikan sebagai Dana Pensiun tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Misalnya Bank tidak cukup membayar ketika Dana Pensiun harus melunasi kewajiban. Semua aspek menyangkut kemungkinan Dana Pensiun bermasalah di masa depan maka Biro Dana Pensiun Bapepam memberikan level resiko dan yang terendah 0, dan 4 sangat mungkin mengalami permasalahan. 4. Bahwa pengawasan berbasis resiko sangat subyektif karena tergantung pemeriksa karena kejadiannya belum terjadi. 5. Bahwa tujuan berikutnya adalah memperoleh keyakinan dan data l etmrngan atas tingkat resiko kesesuaian dana pensiun terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Meskipun ada tingkat resiko yang voara finansial tidak berpengaruh besar dan kemungkinan adanya pelanggaran undang-undang. Misalnya pembayaran manfaat pensiun dimungkinkan apabila peserta sudah pensiun. Banyak peserta yang berhenti bekerja tapi belum pensiun topi meminta haknya, misalnya usia 40 tahun belum bisa dibayarkan. Maka ada komu .gkinan peserta mendesak pengurus untuk membayarkan, meskipun dana pcn^un mampu membayar tapi ada ketentuan undang-undang yang mengatakan brhwa dana pensiun bisa dibayarkan setelah usia pensiun ini yang bisa melanggar undang-undang. 6. Bahwa dalam melakuk?. pemeriksaan, setelah menerima lapoan periodik, Biro Dana Pensiun Bapepam o ela’/ukan analisis pemeriksaan di meja. Kemudian menghasilkan peringkat resiko yang uisebut sparis. Dari situ muncul resiko tinggi, sedang, rendah. Hasil pemeringkatan resiko ini menjadi masukan bagi pemeriksaan. Namun tidak hanya i.al ini yang menjadi dasar pemeriksaan, karena laporan juga belum tentu sesuai '•origan yang di lapangan. Biro Dana Pensiun Bapepam juga punya cycle bahv.a 5 tahun sekali kita melakukan pemeriksaan. Jadi landasannya adalah tingkat risiko dan berapa lama dia diperiksa. Bisa juga berdasarkan informasi tidak rutin, misalnya Biro Dana Pensiun mendapat informasi di media massa bahwa Dana Pensiun Merpati harus membayar besar-besaran karena relokasi dari Jakarta ke Makassar, ada sekitar 1000 (seratus) pegawai diberhentikan. Maka seperti ini oleh bagian lain kami sampaikan untuk dilakukan pemeriksaan. 7. Bahwa pemeriksaan ada juga yang disebabkan oleh pengaduan. Misalnya ada peserta yang merasa haknya tidak dibayarkan sesuai dengan haknya dan mengakibatkan kerugian yang bisa dibuktikan atau karena ada ketidakpuasan atau complain. 8

8. Bahwa ada 3 level yang diperiksa yaitu: -

Tingkat resiko. Sebuah dana pensiun yg besar dan tinggi tingkat resikonya akan sangat mungkin diperiksa setahun sekali.

-

Adakah informasi tambahan lain yang memungkinkan diperiksa selain tingkat resiko misalnya media massa, dan sebagainya

-

Masukan pengaduan atau peserta atau misalnya janda/duda atau anak dari pensiunan.

9. Bahwa terhadap pengaduan individu, Biro Dana Pensiun Bapepam hanyt. a. an memanggil pengurus untuk melakukan klarifikasi. 10. Bahwa hasil pemeriksaan Dana Pensiun adalah rekomendasi. Namun c.«*m»'kn, Biro Dana Pensiun Bapepam tidak mungkin menjelaskan rekomendas. sajt maka dalam laporan ada bagian umum dan temuan-temuan dengari tingkat resiko dan rekomendasi untuk mengurangi tingkat resiko termasuk tidak mematuhi undangundang. Ini kita sampaikan pada pendiri dan pengurus iri sesuai dengan instruksi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahur. 2)02 yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan disampaikan kFoat.V pandiri dan pengurus. Jadi pendiri dalam hal ini adalah PT Kimia Farma mendapat 1 (satu) salinan dan pengurus mendapat 1 (satu) salinan. Mengaca ada 2 (dua) salinan? Karena pengurus menjalankan amanat pendiri. 11. Bahwa Dana Pensiun adr.Iah „alah satu lembaga keuangan dimana prinsip utamanya adalah asas prude'isial yakni pengelolaan kehati-hatian untuk kepentingan anggotanya. Yang dipakai adalah prinsip kesehatan. Lembaga keuangan sangat rentan denpun trust, dimana Dana Pensiun, Bank, dan Asuransi mengelola dana masyarakat. 1 mgkat kesehatan lembaga keuangan yang mencerminkan bagaimana bis? membayar polis itu diawasi pengawas tapi tidak untuk dikonsumsi publik, ivarerr. khawatir apabila ada lembaga keuangan diberi cap pengawas terjadi ketidakpercayaan masyarakat, anggota atau pemegang polis. 12. Bahwa ketika ada informasi yang tidak bagus tentang sebuah dana pensiun, bisa menimbulkan efek berantai. Apabila efek dana pensiun tidak bagus pengelolaannya tidak bagus, resikonya sangat tinggi, ketika itu disebutkan keluar maka Dana Pensiun yang lain akan mempertanyakan hal yang sama. Misalnya ketika disebutkan dana pensiun dengan tingkat resiko 4, maka akan membuat publik tidak percaya. 13. Bahwa mengenai kerahasiaan hasil laporan pemeriksaan diatur di Keputusan Menteri Keuangan. 9

14. Bahwa UU Dana Pensiun UU ini memberi amanat kepada Dana Pensiun untuk transparan kepada peserta. Laporan keuangan neraca dan hasil usaha harus disampaikan kepada peserta mell website, koran, majalah atau ditempel dan saya akan menegur DP kalau tidak member akses tidak member informasi pengelolaan dananya. Bahwa yang kami sebut sebagai rahasia adalah hasil pengawasan kami atau pendapat pengawas terhadap hasil pemeriksaan; 15. Bahwa Menteri Keuangan sudah menetapkan peraturan bahwa hanya diberikan kepada pendiri dan pengurus. Ketika diminta, Biro Dana Penisun hanya memt^n/an laporan kepada pendiri dan pengurus.

Keterangan Ahli [2.16] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 31 Mei 2012 Anli Kasir Iskandar, M.Sc., MBA, FSAI, AAIJ, Ketua Komisi Penguji Sektor Jiwa Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut' 1. Bahwa ahli menjelaskan mengenai pihak yang berl.ak mendapatkan bantuan sosial. Ada yang bersumber dari APBN, yang juga pro?.ar.i wajib pemerintah, ada juga yang disediakan oleh perusahaan kepada karvavai,. adapun contohnya antara lain: -

Jaminan kecelakaan di Jasa RUiaija. Asuransi ini wajib disediakan bagi para pengendara pemakai jaUn ’■ayp.

-

Jamsostek. A surami i,M juga mewajibkan perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya.

-

Bentuk perhatiai kesejahteraan karyawan yang tidak diwajibkan seperti Dana Pensiun.

2. Bahwa p.ograr. pensiun adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran berkala seumur hidup kepada peserta yang dimulai pada usia pensiun. LVna pensiun adalah program yang memberi manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan dana yang lazim disebut sistem pendanaan. 3

Bahwa sebelum tahun 1992 hanya sebagian besar PNS yang dapat menikmati program pensiun. Dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 diharapkan para pekerja yang bukan PNS memiliki uang pensiun.

4. Bahwa program dana pensiun membuat akumulasi dana yang terhimpun dari penyelenggaraan program pensiun merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional yang berlandaskan kemampuan sendiri. Dengan memberikan dana pensiun berarti 10

perusahaan memberikan perhatian kepada karyawan untuk kelangsungan hidupnya pada puma tugas dari Perusahaan, untuk kesejahteraan dihari tuanya sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis. Dengan demikian perusahaan yang membuat dana pensiun akan tercitra dengan baik. 5. Bahwa sesuai dengan salah satu asas pembentukan Dana Pensiun, yaitu asas kebebasan, tidak ada kewajiban dari pemerintah kepada perusahaan untuk membuat dana pensiun namun begitu perusahaan membentuk dana pensiun, maka perusahaan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan. 6. Bahwa adapun asas-asas pembentukan Dana Pensiun adalah: -

Azas kepesertaan bebas, yaitu bahwa pekerja bebas untuk menjadi iun tidak menjadi peserta. Peserta tidak dapat mengundurkan diri, mab'la peserta di suatu perusahaan diwajibkan membayar iuran.

-

Azas keterpisahan kekayaan, yaitu kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pendirinya, dan kekayaan dana pensiun "'dik boleh diganggu gugat

-

Asas penyelenggaraan dengan sistem penac.:iaa i, yaitu penyelenggaraan dana pensiun harus dengan sistem pend"na>ir. «berupa iuran), baik dari pemberi kerja maupun dari peserta minimal s«Aaii sebulan.

-

Asas penundaan manfaat, vn itu nuuifaat pensiun baru bisa dibayarkan setelah peserta mencapai usia nen.’iun

-

Asas pengawasan, yaiv dana pensiun diawasi oleh menteri keuangan, bukan hanya diawas1 tap: iuga dibina. Ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi langsung, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan memberikan laporan kepada k^.nentf-.ian keuangan. Asf^ vesting right, yaitu hak atas dana pensiun baru timbul apabila masa

7.

kepesertaannya telah mencapai 3 tahun atau lebih. Bahwa ada 3 (tiga) jenis dana pensiun, yaitu: -

Dana pensiun pemberi kerja

-

Dana pensiun lembaga keuangan

-

Dana pensiun dengan pembagian keuntungan

8. Bahwa dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun dengan peserta terbatas karyawan atau bisa juga mitra. Misalnya apabila seseorang bukan bukan pegawai Pertamina maka tidak bisa ikut dana pensiun Pertamina. Demikian juga halnya dengan Kimia Farma. Pada Dana Pensiun ini, biasanya pengurus ditunjuk dan 11

diberhentikan oleh Pendiri, demikian juga Dewan Pengawas ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri. Pengurus wajib menyampaikan kepada Peserta: -

Neraca dan perhitungan hasil usaha

-

Ringkasan laporan investasi semesteran/tahunan (audit)

-

Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi

-

Setiap perubahan peraturan dana pensiun

Informasi ini dapat disampaikan melalui majalah.

9. Bahwa dari kewajiban tersebut tergambar bahwa Pengurus tidak wajib menyampaikan hasil pemeriksaan.

10. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang Dana Pensiun menentukan sy^ui minimal kepesertaan Dana Penisun, yaitu: -

telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau

-

telah kawin, dan

-

telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnva 1 t'1bun

11. Bahwa terkait perbedaan signifikan antara Dana Peisiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan Dana Pensiun Lembaga Keuang-n

K) ditinjau dari peserta adalah

Peserta DPLK bisa mengetahui dananya Sudan sampai berapa bahkan bisa diakses setiap detik. Beberapa tahun lalu PPLL memberi informasi minimal satu kali setahun tentang posisi uangny, semesum itu Peserta DPPK tidak diberikan akses sebebas peserta DPLK. Yang palLy pooMng dalam DPPK, hak Peserta sudah dipenuhi yakni hak memperoleh pensiun Map bulan sesuai aturan yang diberlakukan. 12. Bahwa pada DPPK, >.ak peserta atas transparansi keuangan semata-mata yang berkaitan d^.igan investasi dan ini dipenuhi dengan kewajiban Dana Pensiun untuk menyampaikan neraca dan ringkasan laporan investasi semesteran atau tahunan yang sucUn d ie d it akuntan publik dan wajib dimuat di surat kabar. 13. Lvhw'-. tidak ada regulasi yang mengatur mengenai kewajiban maupun larangan pemberian laporan hasil pemeriksaan kepada peserta. 1L Bahwa pada DPPK, anggota dari dewan pengawas diambil dari peserta. 15. Bahwa apabila terdapat kerugian investasi, maka risikonya ditanggung oleh Pendiri. Peserta tetap dapat mengklaim haknya berupa sejumlah dana di Dana Pensiun sesuai dengan yang pernah disebutkan di kontrak. 16. Bahwa meskipun risiko ada di pendiri, namun peserta dapat menjadi penerima risiko terakhir ketika terjadi default.

12

17. Bahwa agar peserta dapat mengantisipasi dan siap dengan segala kemungkinan yang terjadi maka sebaiknya memang peserta tahu apa yang sedang terjadi di Dana Pensiun tersebut baik secara langsung maupun melalui wakilnya di Dewan Pengawas. 18. Bahwa di dalam struktur organinsasi Dana Pensiun, Dewan Pengawas bukanlah satusatunya sumber informasi peserta. Ada media lain yang dapat dijadikan sumber informasi seperti majalah yang rutin menceritakan tentang jumlah pensiunan, update data pensiunan yangmeninggal dan termasuk dana. Selain itu juga mengenai posisi Dana Pensiun apakah level 1, level 3, bahaya, dan sebagainya. 19. Bahwa apabila ada informasi yang mengakibatkan kegaduhan misalnya -"en a ketidaksanggupan pengelola, maka dampaknya terhadap daya saing p e ra b a a n bisa ada bisa juga tidak. Sulit menjawab seberapa besar pengaruhnya !-arei a sebenarnya kekayaan perusahaan dan kekayaan Dana Pensiun terpisah. Begitu pula dengan kinerja perusahaan terpisah dengan kinerja Dana Pensiun. 20. Bahwa dalam struktur organisasi Dana Pensiun, Pendiri adalah Direksi. Dewan Pengawas juga dipilih oleh Direksi. 21. Bahwa pendiri memang diwajibkan membiya.1 *u:an. Namun, apabila aset melebihi dan manfaat yang diterima peserta Dana Pens.un ditambah maka sebenarnya Pendiri dapat saja tidak membayar iuran Di , ini seharusnya fungsi regulator sebagai untuk menegur pendiri apabila tidak membayar iuran tanpa alasan sebagaimana disebutkan sebelumnya. 22. Bahwa wajib tidak ada kewajiban perusahaan untuk menambah dana pensiun apabila ada peningkatan penght-silan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesiie u: la .i Pemohon [1.1] i/lenimbang di dalam persidangan tanggal 14 Juni 2012 Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa hasil pemeriksaan tidak patut dirahasiakan, kecuali jika pemeriksaan itu belum dilaksanakan. Karena Pemohon mendengar pengakuan bahwa pemeriksaan belum dilaksanakan, yang diperiksa adalah ada atau tidaknya angsuran defisit. Kalau tidak ada, berarti tidak diperiksa. Tidak ada peserta yang dirugikan. Bahkan peserta harss tahu haknya, apakah pendiri melaksanakan tugasnya atau tidak.

13

[3.2] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.11]

Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang pada tanggal 14 Juni 2012 Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Bahwa

selama

mengikuti

persidangan

dan

mendengarkan

ahli

Ter.aohon

berkesimpulan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Pensiun tidak ui v ^ k a n dilaporkan kepada Peserta 2. Bahwa tidak diatur masalah memberikan hasil pengawasan karena pada dasarnya hakhak dari peserta sudah diberitahukan melalui media-media p<-rr- pensiunan melalui buletin, baik soal neraca rugi laba dan sebagainya. [3.4]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan d: atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon memohon kepada Majelis Komisione' ag*. memberikan putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.14] 4. P V.i*TlM t AN GAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa makscd dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang N »mor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat C) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahu:1 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon. 2. Kewenangan

Komisi

Informasi Pusat untuk memeriksa,

menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: 14

memutus,

dan

A.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.3] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP.

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP menyatakan bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik. [4.5] Menimbang bahwa Dana Pensiun Kimia Farma adalah bagian dari Kimia Fam ?, ruatu Badan Usaha Milik Negara. [4.6] Menimbang bahwa Kimia Farma adalah Badan Usaha Milik Neg^ra atau BUMN yang merupakan bagian dari Badan Publik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 14 UU KIP juncto Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Lampiran I huruf G nomor 56 Perki SLIP. [4.7] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.5] dan [4.6] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah BaH*n i Mduk.

B.

Kewenangan Komisi Inforvasi pusat

[4.8] Menimbang bahwa be^Jasa-kan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a. 'j , c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) hu uf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf a Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berv enang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.9] M.v imbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Irfonnu^ Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a UU YAVjuncto Pasal 3 ayat (2) huruf . dan Pasal 3 ayat (4) huruf a Perki PPSIP. [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.8] dan [4.9] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

15

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KWjuncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat. [4.12] Menimbang bahwa Termohon adalah bagian dari Kimia Farma, suatu Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Badan Publik Pusat yang berkedudukan di DKI Jakarta.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.11] dan [4.12] Majelis berpendapat j?hwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan PUluai terhadap permohonan a quo. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Konrsi bformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki S L IP )j;^ ’fc Pasal 1 angka 6, Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokok: .ya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat seteki' terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adakh Warga Negara Indonesia berdasarkan NIK Kartu Tanda Penduduk ata-: nam« Drs. Busra Hasjim dengan NIK: 3175070310410003. (Bukti P-l); 2. oelinaa Surat Permohonan Informasi kepada Termohon secara tertulis tertanggal 8 Juli 2011 dan 20 Juli 2011. (Bukti P-2) 3. Salinan Jawaban Termohon melalui 256.DNV/SW.22.07.2011 pada tanggal 22 Juli 2011. (Bukti P-3, Bukti T-l) 4. Salinan surat keberatan Pemohon tertanggal 29 Juli 2011 dan 13 September 2011. (Bukti P-4) 5. Salinan tanggapan Termohon atas keberatan Pemohon tertanggal 14 September 2011. (Bukti P-5, Bukti T-2)

16

6. Salinan Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 23 September 2011. (Bukti P-6)

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] dan [4.15] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

D. Pokok Permohonan [4.17] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termcho . rerta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun v^ig menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang t-dak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Info.".as Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upava ytoe.atan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak mendamaikan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraik^..’ da'am Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon tehh menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksuo pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa sel?'n fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga te’-ucpat luKta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan perolaka" permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf .cbeh’.nnya.

E. Tendapat Majelis [4.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pertanyaan hukum sebagai berikut.

1. Apakah Hasil Pemeriksaan Biro Dana Pensiun Bapepam-LK adalah informasi yang Dikecualikan?

17

[4.19] Menimbang bahwa informasi yang dimohon adalah hasil pemeriksaan Biro Dana Pensiun Bapepam-LK yang disimpulkan sebagai permasalahan yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkup kebijakan Pendiri Dana Pensiun, seperti yang disebutkan dalam Surat Biro Dana Pensiun tanggal 21 April 2011, No: S-4430/BL/2011 tentang Pengaduan pada Dana Pensiun Kimia Farma, lengkap dengan disertai kriteria (peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk mengambil kesimpulan tersebut) [4.20] Menimbang bahwa Termohon menolak memberikan informasi yang dimohon :.ei.gan alasan Laporan hasil pemeriksaan ini hanya ditujukan kepada Pengurus, Dewan tm ^ w a s , dan Pendiri serta Pihak terkait dengan pengelolaan Dana Pensiun. Laporan mi uiwc dapat dipublikasikan kepada pihak lain [4.21] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memperkuat penolakannya dengan dasar hukum Keputusan Menteri Keuangan Nornoi 512 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun. [4.22] Menimbang bahwa di dalam persidangan ^e.nution menyatakan bahwa tidak ada kata ‘hanya” di dalam Keputusan Kemen^ria i keuangan yang dimaksud. Bahwa hasil pemeriksaaan wajib ditujukan kepacfc Penebus, Dewan Pengawas, dan Pendiri bukan berarti tidak bisa diberikan kepada po;ertu yang membutuhkannya. Tidak ada larangan untuk memberikan kepada peserta [4.23] Menimbang bahwa di dalam persidangan saksi Moch. Muchlasin dari Biro Dana Pensiun Bapepam LK menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan wajib diberikan kepada Pengurus, i )ewzr. Pengawas, dan Pendiri. ¥<.1*1 Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2012 ahli, Kasir Iskmidar menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan wajib diberikan kepada Pengurus, Hewan Pengawas, dan Pendiri, namun tidak ada ketentuan yang melarang laporan hasU pemeriksaan diberikan kepada peserta. [4.25] Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun mengatur bahwa Direktur Dana Pensiun

18

menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsunp Sementara kepada Pendiri dan Pengurus paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya Pemeriksaan Langsung.

[4.26] Menimbang bahwa baik UU Dana Pensiun maupun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun tidak menyatakan laporan hasil pemeriksaan adalah informasi rahasia namun tidak diatur pula mengenai kewajiban memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada peserta.

[4.27] Menimbang bahwa di dalam persidangan ahli tidak dapat memastikan »i j Dana Pensiun Kimia Farma sebagai D'Ui.'t Pensiun timbul apabila informasi mengenai Pemberi Kerja dibuka kepada umum, karena kekayaan dan kinerja Dana r m sitn terpisah dan kekayaan dan kinerja Kimia Farma sebagai suatu perusahaan. [4.28] Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan tertufip terhadap dokumen laporan hasil pemeriksaan o quo dan keterangan Termohon, t»±* ditemukan informasi-informasi yang bersifat dikecualikan. [4.29] Menimbang keterangan sebagaimana umaksud dalam paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.28], Majelis berpendar,; halvva dalil Termohon yang menolak memberikan informasi berupa laporan hasil r eme-iksaan a quo kepada Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [4.30] Menimbang bahwa meskipun dasar penolakan Termohon tidak beralasan menurut hukum,

MaLns

akan

mempertimbangkan kemungkinan

konsekuensi yang timbul

berdasark.n Pa:"’. 17 huruf b UU KIP.

[ t.

j 11 Menimbang Pasal 17 huruf b UU KIP yang pada pokoknya menyatakan:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: (b) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

19

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tertutup terhadap dokumen laporan hasil pemeriksaan a quo, Termohon menegaskan bahwa jika salinan dokumen laporan hasil pemeriksaan a quo diberikan kepada peserta, tidak ada konsekuensi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak ada pula aturan yang mewajibkan pengurus memberikan informasi laporan hasil pemeriksaan a quo kepada peserta. [4.33] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tertutup, Majelis berpendapat bahwa apabila informasi hanya diberikan kepada peserta, maka tidak akan mennroJkan konsekuensi terganggunya kepentingan perlindungan dari persaingan usaha :Mak sehat terhadap Kimia Farma sebagai perusahaan. 2. Apakah Pemohon adalah Pihak yang Berhak Memperoleh I n n m a sl Laporan Hasil Pemeriksaan a quo? [4.34] Menimbang bahwa pemeriksaan dilakukan atas lapoon Pemohon sebagai peserta Dana Pensiun. [4.35] Menimbang keterangan Pemohon di daum. persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan permohonan informasi 'anc an hasil pemeriksaan n quo adalah karena pemeriksaan itu sendiri dilakukan b e s a r k a n pengaduan dari Pemohon selaku peserta Dana Pensiun Kimia Farma. Pemohon ing.n mengetahui materi yang diperiksa dan kriterianya apa sehingga disimpulkan sebadai n.asaiah intern. [4.36] Menimbann bahwa Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512 Tahun 2002 tentang r cmeriV.saan Langsung Dana Pensiun menyatakan:

(ij Pemeriksaan Langsung dilakukan atas dasar pertimbangan risiko pada Dana Pensiun yang ditetapkan berdasarkan : a. analisis laporan periodik Dana Pensiun yang mengindikasikan adanya penyimpangan penyelenggaraan program pensiun dari ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun atau Dana Pensiun dikelola secara tidak efisien; b. penelitian atas pengaduan atau informasi yang diterima dari sumber yang dapat dipercaya yang menimbulkan dugaan bahwa penyelenggaraan program pensiun menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun atau Dana Pensiun dikelola secara tidak efisien; dan/atau c. alasan khusus, termasuk dalam hal terjadi pembubaran, penggabungan atau pemisahan Dana Pensiun. 20

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf h UU KIP pada pokoknya menyatakan: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik u l k mendapatkan Informasi Publik, kecuali: (h) informas, Publtk yang pab la dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: (3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, [4.38] Menimbang bahwa dengan dibukanya dokumen hasil pemeriksaan a quo kepada publik, r W

mengungkap rahasia pribadi masing-masing penerima manfaat berupa kondisi

keuangan ataupun aset penerima manfaat Dana Pensiun Kimia Farma tersebut.

[4.39] Menimbang bahwa Pemohon adalah peserta sekaligus penerima m a n ^ v Dam Pensiun Kimia Farma, maka Majelis berpendapat Pemohon adalah pihak ya™ berhak mengetahui informasi laporan hasil pemeriksaan a quo. 5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum d nta, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang uraA memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan .ukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, ' 6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa hasil pemeriksaan Biro Dana Pensiun Bapepam-LK yang disimpulkan sebagai permasalahan yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkup kebijakan Pendiri Dana Pensiun, seperti yang disebutkan dalam Surat Biro Dana Pensiun tanggal 21 April 2011, No: S-4430/BL/2011 tentang Pengaduan pada Dana Pensiun Kimia Farma, lengkap dengan disertai kriteria (peraturan perundang21

undangan yang dipergunakan untuk mengambil kesimpulan tersebut) adalah dokumen yang bersifat terbuka kepada peserta Dana Pensiun Kimia Farma;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rahman Ma’mun selaku Ketua merangkap Anggota, Amirudin, dan Ahmad Ala.'Ayah Saragih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 13 Juni 2012 dan Kami, i4 Juni 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, M J o n 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan dio^mpingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Petugas Kepaniteraan

(Ramlan Achmad)

22