KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 374/XI/KIP-PS-M-A/2011

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

L IDENTITAS

[1.1]

Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memrivs Sengketa Informasi Publik

Nomor: 374/XI/KIP-PS-M-A/2011 yang diajukan oleh:

Nama

: Agoes Soeseno, SH MM

Pekerjaan

: Advokat

Alamat

: Sadang RT 07/ RW T T.^rnan, Sidoarjo, Jawa Timur

Dalam persidangan ajudikasi Mewakili: 1. Ibu Narmi alias Romb ka Ahli waris almarhum B.Djama dan anak Kandung ibu Narmi alias Rombuka 2. Moch. Addul Aziz ahli Waris dari almarhum Bapak Sujaki yang Merupakan anak Kandung dari almarhum Ibu Boenati (anak kandung Alamrhum B. Djama) 3. Karyai i/B. Senima, Misatun, Parmi. Muhammad, Sanis dan Hapit ahli Waris dari almarhum Bapak Boesadin (anak Kandung almarhum B.Djama) k*"Jasarkan Surat Kuasa, tertanggal 22 Januari 2011 dan 3 Februari 2011. ..'^lanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Nama

: K antor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur

Alamat

: Jl Gayung Kebonsari No 60 Surabaya

Selanjutnya Disebut Sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon: Telah membaca Jawaban Termohon; Telah membaca kesimpulan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA A.

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyt'esaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi informasi Pusat pada tanggal 10 November 2011.

Kronologi [2.2] Pemohon mengajukan permohonan informan rcpada Termohon pada tanggal 22 Agustus 2011. Informasi yang diminta: Salinan p-Uu 2anah Dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2412 tertanggal 27 Desember 1989. Tanah bekas yasan salinan petok C No. 1057 persil No. 14 Kehs D.V seluas 1870 M2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 D e^n b er 1989

[2.3] Pada tanggal 22 Septembc* 2011 Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dengan alasan belum rda tanggapan tertulis permintaan informasi dari Pemohon [2.4] Pada tangga' 28 September 2011, Termohon memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada intinya memberitahukan agar Pemohon mengh’J;’'t'gi langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

[7.5] Pada tanggal 7 Oktober 2011, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komosi Informasi Prov. Jatim dengan alasan tanggapan atas keberatan belum sesuai permintaan.

2

[2.6] Pada tanggal 2 November 2011, Komisi Informasi Prov. Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas permohonan penyelesaian sengketa Pemohon dan menyatakan bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan KI Pusat.

[2.7] Pada tanggal 7 November 2011 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.

[2.8] Setelah melalui proses pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP), naka MPP menetapkan melalui Penetapan KIP RI Nomor 256/XI/PNTP-MPP.A/2011 menetapkan menerima permohonan sengketa informasi dan akan diselesaikan terlebih dahiku melalui mediasi.

[2.9] Pada tanggal 2 Maret 2012, dilaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon. Hasilnya mediasi dinyatakan gagal karena Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk memperoleh informasi a quo, dai: pei iksana tugas dari Termohon yang hadir dalam mediasi hanya sebatas pelaksana ^er ingga tidak dapat memberikan keputusan untuk memberikan informasi. Proses nei'vderaian sengketa dilanjutkan ke tahapan ajudikasi sebagaimana ketentuan peraturan Deruouang-undangan.

[2.10] Sidang ajudikasi pertama Plah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan dilanjutkan pada hari Senin 14 Mei 2012 serta 16 Mei 2012 dalam sidang ajudikasi r quo yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Pe/yelesaian Sengketa Informasi Publik [2.11] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena permintaar informasi tidak dipenuhi oleh Termohon

T.iju'm t ermohonan Informasi [z .12j Pemohon Mengajukan permohonan informasi untuk mengetahui bagaimana proses Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2412 tertanggal 27 Desember 1989 yang berasal dari Tanah bekas yasan salinan petok C No. 1057 persil No. 44 Kelas D.V seluas 1870 M2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember 1989, karena diduga petok C No. 1057 seluas 1870m2 disertifikat menjadi 3600m2 ada penggabungan tanah milik ahli waris yang diwakili pemohon. 3

Petitum [2,13] Mohon kepada Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti MK Keterangan Pemohon [2.14] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan s^o.gai berikut: 1. Bahwa pemohon telah mengajukan permohoan kepada termohon dan mengajukan keberatan kepada atasan termohon. 2. Bahwa pemohon adalah kuasa dari ahli waris Boesadin bin B.Djama yang memilki warisan sebidang tanah petok c. Nomor 1026 persil 44 kU. D.V. luas 1600m2 dan belum di alihkan kepihak manapun dan pada tangga! l': September 1960 diwarsikan kepada P. Masira/Busadin menjadi petok C. No. 15 U luas 1660m2. 3. Bahwa informasi yang minta adalah infnm'a&i .,ecara tertulis sebatas pada informasi dari warkah Dasar Penerbitan Serf Oke Tanah Hak Milik No. 2412 tertanggal 27 Desember 1989 yang berasal d?f Tana n bekas yasan salinan petok C No. 1507 persil No. 44 Kelas D.V seluas 18/1 M2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember i68y, karena diduga petok C No. 1057 seluas 1870m2 disertifikat menjadi 3600 '.i2 yang di duga ada penggabungan tanah milik ahli waris yang diwakili eemohon yaitu sebidang tanah petok c. Nomor 1026 persil 44 kls. D.V. luas 1600r,2 dan belum di alihkan kepihak manapun dan pada tanggal 23 September 1960 diwarsikan kepada P. Masira/Busadin menjadi petok C. No. 1517 luas 1660m2. 4. Ba .wa pemohon membutuhkan informasi tersebut untuk mengetahui apakah telah fe.jadi peralihan hak atas tanah tanah petok c. Nomor 1026 persil 44 kls. D.V. luas I j00m2 dan belum di alihkan kepihak manapun dan pada tanggal 23 September 1960 diwarsikan kepada P. Masira/Busadin menjadi petok C. No. 1517 luas 1660m2. 5. Bahwa Sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 11 Jo Pasal 187 Jo Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, kami bisa

mendapatkan Data Fisik dan Data Yuridis yang ada pada Peta Pendaftaran, Daftar 4

Tanah, Surat Ukur, dan Buku Tanah yang menurut kami hal tersebut masih merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar penerbitan Sertifikat. 6. Bahwa ahli waris atau pemberi kuasa mendapatkan data terjadinya penggabungan, karena melihat dari data yang terjadi Letter C hampir 1800 atau 1600 itu sertfikatnya menjadi 3600, dan pemberi kuasa sesuai pengakuan tanahnya disana suratsuratnyanya dipegang tapi tanahnya sudah tidak ada. Dan indikasi ini yang kami sampaikan kepada yang mulia majelis masuk di dalam dugaan kami masuk kedalam sertifikat yang kami mohonkan yang seluas 3600 karena letak’y bersebelahan. 7. Bahwa Sesuai data yang kami pegang copy Letter C, keluarahan desa sun ber sari untuk yang kami miliki No. 1026 persil 44 kelas D5, ataupun Nc 1517 Persil 44 kelas D5 seluas kurang lebih 360m2 dan 1660m2, itu data di desapun masih ada. Tapi posisi tanah sudah tidak diketahui, tapi itu bersebelahan dengan Copy Letter C Desa kelurahan sumber sari No. 1057 persil 44 kelas D^ selu^o 1057 atasnama maidin sanah, dan masih saudara dengan bu robbuka atau bu sa'.in, dan letaknya sesuai persil 44 kelas D5 ini bersebelahan. Dan kami jekvkai’ juga di letter c seluas 1870 kenapa disertifikat menjadi 3600 sekian? 8. Bahwa Tanahnya kondisinya sura* '«da oi desa pemohon

cek ada dan pemohon

tegaskan Copy letter C nya ada wtapi r osi si tanahnya karena sudah ada pembangunan dan batas-batas sudah lebv.i jau: satu dilokasi tsb. Seluruhnya di nomor persil itu, dugaan kami tanah tsb menjadi satu atau penggabungan yang keluar 3600 yang aslinya 1870.

Surat-Surat Pemohon [2.15] Menimbang b'Jiwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-i

fotokopi Kartu Advokat Sdr. Agus Suseno

Bu cti P 2

Salinan Suraat Kuasa tertanggal 22 Januari 2011 dan 3 Februari 2011

1 lU K i.1

P-3

Salinan Surat dengan Nomor : E0004/Perm/KA-AS/VIII-2011 tertanggal 22 Agustus 2011, perihal : Permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat yang ditujukan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi Jawa Timur;

Bukti P-4

Salinan Surat dengan Nomor : E0003/Perm/KA-AS/IX-2011 tertanggal 22

5

September 2011, perihal : Keberatan Atas Belum Terpenuhinya Permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat yang ditujukan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi Jawa Timur; Salinan Surat dari Kepala Bidang Pengkajian dan penanganan Sengketa dan

Bukti P-5

Konflik Pertanahan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tertanggal 28 September 2011 dengan Nomor: 1731/18.35-6/IX/2011, perihal : Keberatan Atas Belum Terpenuhnya Permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat; Salinan Surat dengan Nomor : E0001/Perm/KA-AS/X-2011 'eivng ^al 07

Bukti P-6

Oktober 2011, perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Publik yang ditujukan Ketua Komisi informasi Publik Propins’ Jav a Timur; Salinan Surat dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan

Bukti P-7

Nomor : 197/137/KI-Prov.Jatim/XI/2011 tertanggal 02 November 2011, perihal: Tanggapan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Salinan_Surat dengan Nomor : E0o02/,Jerm/KA-AS/XI-2011 tertanggal 07

Bukti P-8

Nopember 2011, perihal : P^mof^nan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan Ketua Lor.isi Informasi Publik Republik Indonesia. Copi Catatan di Letter C / Kerawangan Kelurahan Sumbersari Asal Usul

Bukti P-9

Tanah C. Nome, 19''m Persil No. 44, Kelas D.V, Luas 0,166 da, atas nama Busadin b B. Ljama yang dibuat Kepala Kelurahan Sumbersari tertanggal 08 Nopember 2010 Bukti P-10

Ccpi Su at Pernyataan salah satu ahli waris tertanggal 02 Maret 2011 yang disaksikan Kepala Lingkungan Gumuk Kerang dan di ketahui Kepala Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Bi Kti f - j

1

Copi Letter C / Kerawangan Kelurahan Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dengan Nomor 1057 Persil 44 Kias D.V seluas kurang lebih 1.870

i

M2 atau 0,187 da, dan seluas kurang lebih 1040 M2 atau 0,104 da atas nama Maidin Sanah Lokasi Gumuk Kerang yang dilegalisir Kepala Kelurahan Sumbersari Bukti P - 12

Copi Berita Acara Penunjukan Batas Tanah yang dibuat pada tanggal dua

6

puluh satu bulan juli tahun dua ribu sebelas (21-07-2011). Bukti P-13

Copi Surat keterangan waris yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2010 oleh waris Boesadin bin B.Djama disaksikan para saksi dan diketahui Lurah Sumbersari dan camat sumbersari.

Bukti P -14

Copi peta/gambar Persil No.44, 45, 46, 47a, 47b,47c, dan 48 dan copi data perincian persil 44 klas.dV

Bukti P-15

Copi Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Petikan dari buku ukuran atas nama Boesadin b B Djama. Nomor buku pendaftaran 'n w f C 1026 Desa Soembersari Nomor 17 tertanggal 10 Pebroeari 1955

Bukti P-16

Copi Letter C / Kerawangan Kelurahan Sumbersari, Kc^. S.'nVoersari, Kab. Jember dengan Nomor 1517 Persil 44 Kias D.V. seluas kurang lebih 1.660 M2 atau 0,166 da, dan seluas kurang lebih 630 M2 atau 0,063 da atas nama Boesadin b B Djama Lokasi Gumuk Kerang,

Keterangan saksi: [2.16]

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan

di bawah sumpah berikut:

Saksi, Agung dibawah sumpah menjelaskan 1. Saksi menyatakan tidak bisa uv^.ggambar secara persis karena ada pagarnya. 2. Akses jalan umum, jalan yu.r_y dibangun untuk tempat hiburan, dan ada masjid, dan saksi menunjuk lokasinya. 3. Saksi hadir untuk menyaksikan kepala kampong untuk menunjukkan batas-batas loaksi

Saksi, Nimdyu Nugroho dibawah sumpah menjelaskan: 1. [. aksi hanya mempertegas gambar yang dibuat saksi agung. 2. Saksi hadir untuk menyaksikan kepala kampong untuk menunjukkan batas-batas lokasi Saksi, Joko santoso dibawah sumapah menjelaskan: 1. Saksi menujukkan bahwa lokasi tanah berada di dekat masjid, pada th 2011 diminta pak agoes (pemohon) menunjukkan batas tanah, kyai hos, busurah, dan pak kepala kampung (pak kamil) dan menyatakan memang benar bahwa lokasinya tanah memang disamping pagar dan tanahnya ada disitu batasnya tidak tahu hanya menunjukkan 7

tanahnya saja. Pak kepala kampung disebutnya kasur, pak lurah tidak lebih tahu dari pak kepala kampung. 2. Ada Batas-batas yang ditandatangani dan ada saksi-saksinya.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan jawaban atas inform.'?’ v.mg diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2.18] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi 'i e. mohon hadir dan memberikan keterangan sebagai be ikut: 1. Bahwa termohon telah memenrikan 'mgyaapan atas surat pemhon. 2. Bahwa pemohon tidak membeLkan i r formasi karena pemohon bukan sebagai pihak yang berkepentingan sebagima.1a dimaksud dalam aturan di BPN. 3. Bahwa benar kami pcmai: mengirimkan surat pada tanggal 15 Agustus 2 0 ll No 479/7.35.09.6/VIII/2011 yang intinya menjelaskan kronologis tentang penerbitan sertifikat 2412 keluarahan sumber sari, Perlu kami pertegas ulang berdasarkan dokumen >ang \da pada kantor kami Bahwa sertifikat No. 2412 terbit tanggal 27 Desember 1°d9, Dasar yang menjadi acuan adalah alas hak Letter C No. 1057 persil 44 kelas d5 luas tanah lebih kurang 1870m2 dengan hasil ukuran lapangan menjadi ytmg terekam pada tanggal 12.12.1889 No. GS.5264 seluas 3607 bahwa No. 1057 tercatat atas nama maidin sanah. Yang kemudian Berdasarkan surat waris tertanggal 4 agustus 1989 tercatat peralihan waris bernama maidin nurjami, amna alias ngawi, bu’ ti, juwari. Kemudian dari ahli waris ini terjual kepada maria antonite, berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Drs. Agus (camat sumber sari) tgl 25 sep 1989 No. Akta 267/IX/1989, yang kemudian Maria meninggal dunia dan peralihan ahli waris dari bu maria tanggal 21.01.2010 berdasarkan surat ket waris tgl 15 11 2005 yg dibuat oleh para ahli waris yang diketuhi lurah dan camat sumber sari, adapun ahli waris sbb 8

: roni bagus, evi indahwati, iriane megawati, ninis kharulyana pusawati. Kemudian Oleh ahli waris dijual kepada elok suhaimi tecatat tgl 21.01.2010 dg Akte jual beli yang dibuat dihadapkan budi kartika SH notoris sepetmber 21.12.2009 no. akte 529/02/SWL/XII/2009 4. Bahwa Sementara Warkah sertifikat No. 2412 terbit tanggal 27 Desember 1989, Dasar yang menjadi acuan adalah alas hak Letter C No. 1057 persil 44 kelas d5 luas tanah lebih kurang 1870m2 dengan hasil ukuran lapangan menjadi yang terekam pada tanggal 12.12.1889 No. GS.5264 seluas 3607 belum kami temukan, yar^ ada hanya buku tanah dan gambar situasi saja

[2.19] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi tanggal

16 Mei 201.1 Termohon

menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon

menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

gugatan yang

dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-ha* yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini dan Term^lior. tetap bertahan pada Jawaban terdahulu/ sebelumnya. 2. Bahwa Pemohon dalam pengaduannv* mendalilkan mempunyai tanah Pusaka / warisdari almarhumah B. DJAMA da,'/atau almarhum BOESADIN b. B.DJAMA yang sesuai dengan data yang ada di dalam Kerawangan Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kekupaten Jember tercatat dalam Letter C Nomor 1026 Persil 44 Kias D.V, atas nama bosaclin b. B. Djama dan Nomor 1517 Persil 44 Kias D.V, atas nama p. Masira/Bmadin, seluas t 1.660 M2 (0,166 Ha) dan seluas t 630 M2 (0,063 Ha) ypiig diindikasikan telah terjadi penggabungan atau beralih kepada pihak lain tanpa alas iak yang sah atau termasuk dalam bidang tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/ Kelurahan Sumbersari, Gambar Situasi tanggal 12­ 12-1989 Nomor 5264/1989, seluas 3.607 M2, dengan alasan Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Kelurahan Sumbersari, seluas 3.607 M2 penerbitannya didasarkan dari tanah bekas Hak Yasan Letter C Nomor 1057 Persil 44 Kias D.V, atas nama P Maidin Sanah. seluas 1.870 M2. 3. Bahwa Pemohon dengan surat masing-masing tertanggal 14 Pebruari 2011 Nomor E0003/Perm/KA-ASlll-2011, tanggal 28 Maret 2011 Nomor E0013/Perm/KA-AS/IIl2011, tanggal 30 Mei 2011 Nomor E0004/Perm/KA-AS/V-201 1 dan tanggal 20 Juli 2011 Nomor E0003/Perm/KA-AS/VII-2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Jember dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 9

Nasional provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Pemohon mengajukan permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah sebagai dasar untuk penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 24i21Kelurahan sumbersari. 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah sesuai prosedur karena warkah yang dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan Sertipikat Hak MilikNomor 2412/Kelurahan Sumbersari merupakan dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, sedangkan Kepala kanmr Wiliyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur posisinya sebagai pp
atau

selaku

kuasa

dari

pemegang

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

2412/Kelurahan Sumbersari, seluas 3.60" M2, atau b. Pemohon tidak memenuhi syarat, dalam arti pemohon bukan berkedudukan pemegang hak atau bukan selak” koasa dari pemegang Sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Kelurab.n: /b nr>bersari, seluas 3.607 M2 5. Bahwa Kepala Kantor Peria naher Kabupaten Jember melakukan penelitian terhadap hubungan hukum ant-.ra t ’mohon dengan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Kelurahan Sumbersari adalah didasarkan pada ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanlhan Nasional Nomor 3 Tahun 199 7 tent-.ng Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997 entang pendaftaran Tanah, yaitu pasal 192 ayat (4) yang berbunyi "dengan izin teivdis uari Kepala Kantor Wilayah kepaaa pemegang hak yang bersangkutan 4aj?at diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor Pertanahan”

6. Bahwa Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melalui surat tertanggal 15 Agustus 2011 Nomor 479/7.35.09.64/VIII/2011 yang ditujukan kepada Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dengan tembusan kepada Camat Patrang, PPAT Budi kartikaningsih, SH, Pemohon, PPATS Camat 10

Sumbeisari, Lurah Sumbersari dan Lurah Jemberlor menyampaikan hasil penelitian beserta pertimbangan yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon dengan pemegang Sertipikat Hak Milik No. 24121Kelurahan Sumbersari, yang menyatakan: a. Sesuai dengan data/berkas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupater jember, Hak Milik Nomor 2412/Kelurahan Sumbersari, semula tercatat atas nama p Maidin/Sanah; dan kemudian terjadi peralihan kepada : 1. Maidin dkk (4 orang) berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggai 4 Agustus 1989. 2. Maria Antoinette berdasarkan Akta Jual Beli yang dibe^ cnhadapan Abd. Rasjid Ridlo PPATS Camat Sumbersari tanggal 25 September 1989 Nomor 267/IX/1989. 3. Rhony Bagus dkk (4 orang) berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 15 Nopember 2005. 4. Elok Suhaeni (pemegang hak) berdadarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Budikartikaningsib, SF PI AT/Notaris di Jember tanggal 21 Desember 2009 Nomor 5r,9/Oz/SBR/XIl/2009 b. Pemohon yang mengajukan pe^moi onan Salinan Peta Tanah dan Warkah tidak mempunyai hubungan hukam dengan pemilik tanah/pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 24121Kcli.i "dia.' Sumbersari. c. Permohonan Salinan Let? Tanah dan warkah yang diajukan oleh Pemohon baru dapat dilayani sepani .ng ada persetujuan atau kuasa dari pemilik tanah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 2412IKelurahan Sumbersari.

7. Bahwa BaVva atas dasar surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tai ggal i5 Agustus 2011 Nomor 47917 35.09.64/11112011 yang ditujukan kepada Kemala-Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, yang pada intinya pemohon tidak memenuhi svarat dalam arti Pemohon tidak memepunyai hubungan hukum dengan pemegang hak atas tanahnya (bukan berkedudukan sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Kelurahan Sumbersari, seluas 3.607 M2 dan bukan selaku kuasa Elok Suhaeni pemilik tanah Serifikat Hak Milik nomor 2412/Kelurahan Sumbersari, seluas 3.607 MM22); maka Kepala Kantor Wilayah Badan

pertanahan Nasional

Provinsi

Jawa Timur

menindaklanjuti

dengan

memberikan jawaban kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melalui 11

surat tertanggal 12 September 2011 Nomor 1635/18.35/IX/ 2011, yang menyatakan bahwa oleh karena pemohon bukan berkedudukan atau selaku kuasa dari Elok Suhaeni pemegang sertifikat No. 2412/Kelurahan Sumbersari. Seluas 3.607 m2,maka permohonana yang diajukan oleh pemohon untuk memeperoleh ijin foto copy legalisir warkah

yang berkaitan

dengan peneerbitan

sertifikat Hak milik Nomor

2412/keIurahan sumbersari tidak dapat dipertimbangkan/tidak dijinkan dan kepada Pemohon disarakan untuk mengajukan permohonana surat keterangan pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai dasar untyk memeperoleh informasi yang berkaitan dongan penerbitan Hak Milik nomor 2412/kelurahan sumbersari, seluas 3.607M2

8. Bahwa warkah sebagai dasar penerbitan hak atas tanah merupakan dokumen pendafatran tanah yang tersimpan di kantor pertanahan dan di dalamnya termasuk data yuridis (surat-surat bukti kepemilikan/ penguasaan/ asal - usul tanah seperti sertifikat hak atas tanah, letter C/ Petok D, surat keterangan Riwayat Tanah, surat pernyataan pemilik tanah, surat jual beli dibawah tan.ga. akta Jual Beli PPAT/PPATS, akta/Surat Pernyataan pelepasan Hak, Akta 'ua, Ben Bangunan, Akta Hibah, Surata keterangan waris dan surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah) serta data Fisik (surat ukur, gambar Situasi, peta t»nak reta Bidang tanah), sehingga permohonan salinana Peta tanah dan wilayah /a.ig d ,ajukan oleh Pemohon seharusnya permohonan untuk memperoleh iiin fotr copy legalisir warkah. karena Peta Tanah termasuk data fisik dan salah satu bagian dari warkah vang merupakan dokumen pendaftaran tanah.

9. Bahwa Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftar?.;, Tanah (SKPT), oleh karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) merurakan informasi yang bersifat terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan ya,\g dia> ur di dalam ; ^.Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu : 1. Pasal 3 huruf b yang berbunyi "untuk menyediakan informasi kepada pihak' pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ” 2. Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis 12

dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum" b.

Pasal 187 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: 1. "Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk cmcm dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara vis. ic. riau secara tertulis" 2. "Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mcnge wi sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ualam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah"

10. Bahwa Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupatc.. Jf mber setelah menerima surat jawaban dari Kepala Kepala Kantor Wilay:,oinor 1635/18.35/IX/2011 mempunyai kewajiban untuk segera memberitahukan Kepada Pemohon, karena pada dasarnya yang memintakan ijin kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ada','h /epala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; oleh karena itu surat Pemohon tertanggal 22 September 2011 Nomor E0003/Perm/KAAS1AX-2011 yang ditu'akan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provmsi Jawa Timur yang menanyakan belum terpenuhinya permohonan Salinan P »a Tarah dan Warkah, telah dijawab dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Bidang Pengkajian dan Pen-mga.ian Sengketa dan Konflik Pertanahan tanggal 28-9-2011 Nomor 1731/18.355C0/IX/2011, yang pada intinya Pemohon agar berhubungan langsung dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

11. Bahwa ketentuan Pasal 192 ayal (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah sejalan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

a. Pasal 6 ayat (1) dan (3), yang berbunyi: (1) Badan public berhak menolak informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (3) Informasi public tidak dapatdiberikan oleh badan public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi berakitan dengan hak-hak pribadi (lOPasal 17 huruf h butir 3, yang berbunyi: "Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dalam hal ini aset seseorang"

12. Bahwa permohonan untuk memperoleh ijin foto copy legalisir perlu r^iiaapat ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan maksud untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dokumen Negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan iNiaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24fahun 1997 tentang Pendaftar-n

yang berbunyi "Semua daftar

umum dan dokumen-dokumen yang tebh aipe, gunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang h^ru.. aisimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

13. BahwaTermohon mohon kcoaaa Ketua Majelis Pemeriksa Sengketa Informasi public ini untuk memanggil/mt-.ighadirkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember guna diikut r.ertakan sebagai Pihak atau Termohon II dalam Sidang Sengketa Informasi ?ublb. Nomor 34/XI/K1P-PS-M-A/2011, dengan pertimbangan bahwa Salinon pe*a Tanah dan Warkah yang dimohon oleh Pemohon merupakan dokumen pe idaftp.an tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, sehingga Jvm ohon II dapat memberikan keterangan/penjelasan yang berkaitan dengan hasil pengukuran atas tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Kelurahan Sumbersari, seluas 3.607 M2 dan menjadi Obyek Sengketa Informasi Publik tersebut. Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa Informasi Publik ini berkenan memberikan Putusan dengan menyatakan gugatan Pemohon tidak diterima.

14

Surat-Surat Termohon [2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Surat Kuasa Nomor 38/SK/14.35.09.600/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012,

Bukti T-l

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Bukti T-2

Surat Kuasa Nomor 7/Sk-35/IIT/2012 tertanggal 29 Maret 2012, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur

Bukti T-3

Surat tugas nomor 55/ST-35/V/2012 tertanggal 14 Mei 2012, Kantor Wi.iyi.h BPN Provinsi Jawa Timur

Bukti T-4

Surat Kuasa nomor 07/Sk-35/V/2012 tertanggal 14 Mei 2012, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur

3. KESIMPULAN PARA PTHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: I. Alat Bukti Pemohon : 1. Surat atau Data Tanah (obyek) bem ya : a. Copi salinan Buku Ta.'ah Uak Milik Nomor 2412 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumber.ari Kabupaten Jember; b. Copi Surat Pernyataan salah satu ahli waris tertanggal 02 Maret 2011 yang disaksikan Kepala Lingkungan Gumuk Kerang dan di ketahui Kepala Kelurahan Sumb< rs?: : Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember; c. Cop; Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Petikan dari buku ukuran i tas nama Boesadin b B Djama. Nomor buku pendaftaran huruf C 1026 Desa Soembersari Nomor 17 tertanggal 10 Pebroeari 1956; d. Copi Catatan di Letter C / Kerawangan Kelurahan Sumbersari Asal Usul Tanah C. Nomor 1026, Persil No. 44, Kelas D.V, Luas 0,166 da, atas nama Busadin b B. Djama yang dibuat Kepala Kelurahan Sumbersari tertanggal 08 Nopember 2010; e. Copi Letter C / Kerawangan Kelurahan Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dengan Nomor 1026 Persil 44 Kias D.V seluas kurang lebih 1.660 M2 atau 0,166

15

da, dan seluas kurang lebih 630 M2 atau 0,063 da atas nama Boesadin b B Djama Lokasi Gumuk Kerang yang dilegalisir Kepala Kelurahan Sumbersari; f. Copi Letter C / Kerawangan Kelurahan Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dengan Nomor 1517 Persil 44 Kias D.V. seluas kurang lebih 1.660 M2 atau 0,166 da, dan seluas kurang lebih 630 M2 atau 0,063 da atas nama Boesadin b B Djama Lokasi Gumuk Kerang; g. Copi Letter C / Kerawangan Kelurahan Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jevber dengan Nomor 1057 Persil 44 Kias D.V seluas kurang lebih 1.870 M2 aNc 0,187 da, dan seluas kurang lebih 1040 M2 atau 0,104 da atas nama Maidin Sanah Lokasi Gumuk Kerang yang dilegalisir Kepala Kelurahan Sumbersari; h. Copi Berita Acara Penunjukan Batas Tanah yang dibuat pada ..anggai dua puluh satu bulan juli tahun dua ribu sebelas (21-07-2011). i.

Keterangan saksi-saksi dalam Sidang Ajudikasi pada nnggal empat belas bulan mei tahun dua ribu dua belas (14-05-2012) mengenai penujukan dan keberadaan batas tanah yang menjadi Sengketa Infom ,'si Tublik.

Keterangan : Copi Alat Bukti diatas sudah kami aumpmkan kepada Komisi informasi Pusat dan Keterangan Saksi sudah didengar sendiri oleh Majelis Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada sidang tanggal tanggal empat belas bulan mei tahun dua ribu dua belas (14-05-2012). 2. Surat Berkaitan dengan Sengketa Informasi Publik berupa : a. Surat dengan Nomor : E0003/Perm/KA-AS/II-2011 tertanggal 14 Pebruari 2011, Perhai . Permohonan Peta Tanah dan Data adanya Peralihan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; l

^urat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tertanggal 07 Maret 2011 dengan Nomor : 126/7.35.09/111/2011, perihal : Permohonan Peta Tanah dan data adanya peralihan hak;

c. Surat dengan Nomor : E0013/Perm/KA-AS/III-2011 tertanggal 28 Maret 2011, perihal : Permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat yang ditujukan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi Jawa Timur Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; 16

d. Surat dengan Nomor : E0004/Perm/KA-AS/V-2011 tertanggal 30 Mei 2011, perihal : Permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat yang ditujukan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi Jawa Timur Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; e. Surat dengan Nomor : E0003/Perm/KA-AS/VII-2011 tertanggal 20 Juli 2011, perihal : Permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat yang ditujukan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi Jawa Timur Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; f. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tertanggal 15 Agustus 2011 dengan Nomor : 479/7.35.09.6/VIII/2011, perihal: Permohonan aalnian Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat; g. Surat dengan N om or: E0004/Pcrm/KA-AS/VIII-2011 tertangga' 22 Agustus 2011, perihal: Permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkuo Dasar Penerbitan Sertifikat yang ditujukan Kepala Kantor Wilayah BPN RI froAnsl Jawa Timur; h. Surat dengan Nomor : E0003/Perm/KA -A A '/ 2011 tertanggal 22 September 2011, perihal : Keberatan Atas Beluir. T u-}enuhinya Permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbii-’u Sertifikat yang ditujukan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi Jav'a Timur; i.

Surat dari Kepala Bidang Pengkajian dan penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nr ma

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Timur tertanggal 28 September 2011 dengan Nomor : 1731/18.356/IX/2011. oerihal : Keberatan Atas Belum Terpenuhinya Permohonan Salinan Peta T', nah d?.i Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat; j.

SurA dengan Nomor : E0001/Perm/KA-AS/X-2011 tertanggal 07 Oktober 2011, l ei’hal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan Ketua Komisi Informasi Publik Propinsi Jawa Timur;

k. Surat dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 197/137/KI-Prov.Jatim/XI/2011

tertanggal

02

November

2011,

perihal

:

Tanggapan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; l.

Surat dengan Nomor : E0002/Perm/KA-AS/XI-2011 tertanggal 07 Nopember 2011, perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan Ketua Komisi Informasi Publik Republik Indonesia. 17

Keterangan : Asli atau Copi Alat Bukti diatas sudah kami sampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.

II. Dasar Hukum Pemohon : 1. Ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT : a. Pasal 5 ayat 1 yakni

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas rUn mandiri

yang

dijamin

oleh

hukum

dan

peraturan

perundang-undangan. b. Pasal 17 yakni

Dalam

menjalankan

profesinya,

Auvoku

berhak

memperoleh informasi, data dan dokuneu lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak >um yang berkaitan dengan kepentingan yang Aperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundangundangan. c. Pasal 18 ayat 2 yakni

Advokat tidak c>»p \t diidentikkan dengan kliennnya dalam membela perkar. kliennya oleh pihak yang berwenang dan/a'a »ma: yarakat”.

2. Ketentuan Undang Undone, Nc.nor 14 Tahun 2008 tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : a. Pasal 1 ayat 3 yakni

Badan Publik adalah eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya

yang

berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. b. Pasal 4 ayat 1 yakni

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

c. Pasal 4 ayat 2 yakni

Setiap Orang berhak: a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik; 18

b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. Mendapatkan permohonan

salinan sesuai

Informasi dengan

Publik

melalui

Undang-Undang

ini;

dan/atau d. Menyebarluaskan

Informasi Publik sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. d. Pasal 4 ayat 3 yakni

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak men^ji-kan permintaan Informasi Publik disertai alapan pei mintaan tersebut.

e. Pasal 4 ayat 4 yakni

Setiap Pemohon Informasi Publik b'.hak mengajukan gugatan

ke

pengadilan

r oabila

dalam

memperoleh

Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan keten* f. Pasal 6 ayat 3 yakni

Unuang-Undang ini.

Informasi Pub!4: /a'» > tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, seUer mana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. info masi yang dapat membahayakan negara; o. im>,masi

yang

berkaitan

dengan

kepentingan

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau d idokumentasikan. g. Pasal 7 ayat 1 yakni

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

h. Pasal 7 ayat 2 yakni

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 19

i. Pasal 7 ayat 4 yakni

Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

j. Pasal 7 ayat 5 yakni

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

k. Pasal 17 yakni yang mengatur mengenai Informasi yang dikecualikan. 3. Ketentuan Undang Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang PERATURAN r OKOKPOKOK AGRARIA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun ’d 97 .mtang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bad-m ^ertanahan Nasional RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

III. Kesimpulan Pemohon : Berkaitan dengan Alat Bukti Pemohon dan Oa. ar Hukum Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemohon menyamraika^ Kesimpulan sebagai berikut: 1. Sebagai PIHAK YANG BERKEPENTINGAN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 11 J j Pasul 187 Jo Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan peru'uat.an Nasional RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturr.ii Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kami bisa mendapatkan Data Fisik dan Data Yuridis yang ada pada Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, dan Buku Tanah yang menurut kami hal tersebut masih merupakan catu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Salinan Peta Tanai. dan Warkah Dasar penerbitan Sertifikat; 2. /U ’k.'itan dengan angka 1 (satu) diatas maka Pendirian Termohon dan Keberatan 'ermohon selama ini dengan mendasarkan ketentuan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah tidak dapat dibenarkan dan/atau tidak dapat dijadikan pedoman; 3. Berkaitan dengan angka 1 & 2 (satu dan dua) diatas maka sudah tidak ada lagi keberatan dari Termohon untuk tidak memberikan Informasi Publik dan/atau tidak memberikan ijin membuka Informasi Publik kepada Pemohon 20

4. Berkaitan dengan angka 1, 2 & 3 (satu, dua dan tiga) diatas maka Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon tidaklah berlebihan untuk dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan mendasarkan ketentuan dan Amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. IV. Pendirian Akhir Pemohon : Dengan mendasarkan Aiat Bukti dan Dasar Hukum serta Kesimpulan Pemohon diatas maka permohonan Sengketa Informasi Publik No. 374/XI/KIP-PS-MA-A/2011 untuc mendapatkan Informasi Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sftifikat Tanah Hak Milik Nomor 2412 tertanggal 27 Desember 1989, maka Pemohoi: memohon kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia memutuskan : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah L'PN Propinsi Jawa Timur melaksanakan kewajiban memberikan ijin untuk membuKa Informasi Salinan Peta Tanah dan salinan Warkah Dasar Penerbitan Scnlfka; Tanah Hak Milik Nomor 2412 tertanggal 27 Desember 1989 kepada pem '' k n, 3. Memerintahkan kepada Kepala Kant.r Pertanahan Kabupaten Jember melaksanakan kewajiban memberikan Salinan Jeta Tanah dan salinan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2412 tertanggal 27 Desember 1989 kepada pemohon. Demikian Kesimpulan dan Pcidirian Akhir Pemohon ini dibuat dan disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kesimpulan Tet mo’ion [3.2] Mer mbae^, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan 21

Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan

Komisi

Informasi

Pusat untuk

memeriksa

dan

memutus

permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) i.’auf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3 ayat (3) huruf c, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Pe-ki nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) padi pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa In for nas Puolik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonana a o,:c' morupakan permohonana penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut pe-iolokan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 oyat (1) huruf c UU KIP Jincto Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Pasal 3 ayat (40) Perki r PSl?

[4.5] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap pernonar1u quo.

[4.6] Meiombang bahwa pasal 27 ayat (2) UU KIP Joncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokok,,ya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengekat Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa informasi Publik menyangkut badan publik pusat. [4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah badan publik Pusat yang memepunyai perwakilan di Provinsi Jawa Timur.

22

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permonan a quo

[4.9] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.12] [4.10] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalu, surat panggilan ajudikasi I (pertama) untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 29 Maret 29’ ^

[4.11] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara rt"mi nelalui surat panggilan ajudikasi II (dua) untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal K Mei 2012.

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipa^gil secara resmi melalui pemberitahuan secara langsung pada saat persidangan ajuOikas' II (dua) pada tanggal 14 Mei 2012 untuk menghadiri sidang ajudikasi III (tiga) tar.gga1 16 Mei 2012

[4.13] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU K P yat.g berbunyi: “Setiap Informasi Publik harus

diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik

dengan cepat dan tepat walui, b 1'iya ringan, dan cara sederhana”

[4.14] Menimbang Pasal 46 Perkl Nomor 2 Tahun 2010 tentang PPSIP yang berbunyi: Pemeriksaan
23

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36, Pasal 37 UU K1P juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Perki Nomor 2 Tahun 2010 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kemudian kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan: 1. Bahwa pemohon informasi mengajukan permohoan informasi moalui surat dengan Nomor: E0004/Perm/KA-AS/VIII-2011 tertanggal 22 Agustus 2011, perihal : Permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat yang ditujukan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi J«wp Timur, adapun byek yang di mintan adalah Salinan Peta Tanah Dan Warkr.-i L~sa. Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2412 tertanggal 27 Desember '94T Tanah bekas yasan salinan petok C No. 1057 persil No. 44 Kelas D.V se^/as 18/0 M2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember 198°, 2. Bahwa

pemohon

mengajukan

keberatan

dengan

Surat

dengan

Nomor

:

E0003/Perm/KA-AS/IX -201 ' tertanggal 22 September 2011, perihal : Keberatan Atas Belum Terpenuhinya Pcrr.ohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat yang jitujukan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi Jawa Timur.

[4.17] Memnbar.g 28 September 2011, Termohon memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada intinya memberitahukan agar Pemohon mer.grw'bmgi langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

[4 18] Menimbang Pada tanggal 7 Oktober 2011, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KI Prov. Jatim dengan alasan tanggapan atas keberatan belum sesuai permintaan.

24

[4.19] Menimbang pada 2 November 2011, KI Prov. Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas permohonan penyelesaian sengketa Pemohon dan menyatakan bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan KI Pusat.

[4.20] Menimbang Pada tanggal 7 November 2011 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.20] Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukiw. (legat standing) sebagai Pemohon.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3), Pasal 1 angka (8/s Pasal 1 angka (9) Pasal 7 Pasal 8 UU KIP juncto Pasal 1 angka (3), Pasal 1 ang'.c (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Perki SLIP juncto P a^l 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP yang pada pokoknya Teru ol^n merupakan Termohon Informasi Publik atau pejabat yang bertanggung jawab d’ b'o^ng penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di fad in nublik

[4.23] Menimbang bahwa berdasar ku.' Ukta di persidangan: 1. Bahwa Termoho.. «d?^h badan publik Pusat yang memepunyai perwakilan di Provinsi j awa 1 imur. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No.24 tabun 1^97 tentang pendaftaran tanah F

33

n ' Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. (2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur,buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34 25

(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam petapendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. (2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentuuntuk keperluan pelaksanaan tugasnya. (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

3. Bahwa berdarakan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara A grark/V va a Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: Pasal 192 (J)

Semua

daftar

umum

dan

aokumen-dokumen yang

telah

dipergunakan sebagai dasar rendjfiuran merupakan dokumen negara yang harus disimpan drn d.*rr Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawri Kantor Pertanahan setempat sebagai penanggung-jawab. (3) DengC/t izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan p Jikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

[4,2-tj Menimbang 28 September 2011, Termohon memberikan tanggapan tertulis atas k ebe.atan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada intinya memberitahukan agar Pemohon m mghubungi langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] dan [4.24] tersebut Majelis berpendapat

bahwa

Termohon

memenuhi

syarat

kedudukan

hukum

(legal

standing),selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan 26

D. Tujuan Penggunaan Informasi Publik [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan : 1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik; 2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik W uek mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan; 3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengaUr V-*wa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila: a. Informasi publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan; b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 14 PERKI STJP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib m en^dkkan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berpla di oawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informas: yang dikecualikan sesuai ketentuan; 5. Pasal 9 huruf c PERKI SLIP meny^taKan oahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara +jrtulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yauy dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; 6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik ypiig wai’j disediakan setiap saat oleh Badan Publik. 7. Pasa' 19 ^ett (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak m ’■..npe'"jleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik; 6.

Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

9. Pasal 17 huruf h angka 3juncto Pasal 18 ayat (2) Huruf a UU KIP: Pasal 17 huruf h angka 3 menyebutkan”Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

27

h. Infomasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4 dst... Pasal 18 (2) Huruf a “Tidak termasuk informasi vang dikecualikan sebaga;a>:
[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada termohon, pemohon telah mencaniumkan alasan permohonananya.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.2Sj dan [4.26] majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh pemohona telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pokok Permohonan [4.29] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan faKa huk’.m dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, 1arencnya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga .vl tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.

Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

b.

Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara

F. Pendapat Majelis [4.30] Menimbang bahwa pemohon mengajukan keberatan dengan Surat dengan Nomor : E0003/Perm/KA-AS/IX-2011 tertanggal 22 September 2011, perihal: Keberatan Atas Belum 28

Terpenuhinya Permohonan Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat yang ditujukan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi Jawa Timur, adapun obyek informasinya Salinan Peta Tanah Dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2412 tertanggal 27 Desember 1989 yang berasal dari tanah bekas yasan salinan petok C No. 1057 persil No. 44 Kelas D.V seluas 1870 M2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember 1989. (bukti P-03) [4.31] Menimbang 28 September 2011, Termohon memberikan tanggapan tertuli: a+as keberatan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada intinya memberitahukan agar i en.chon menghubungi langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

[4.32] Menimbang Kantor BPN Jember menyampaikan surat pada tangki 15 Agustus 2011 No 479/7.35.09.6/VIII/2011 yang intinya menjelaskan kronologis tentang penerbitan sertifikat 2412 keluarahan sumber sari, Perlu kami pertegas ulang berdasarkan dokumen yang ada pada kantor kami Bahwa sertifikat No. 2412 terbit uiigpal 27 Desember 1989, Dasar yang menjadi acuan adalah alas hak Letter C No. ' 057 persil 44 kelas d.V luas tanah lebih kurang 1870m2 dengan

hasil ukuran lapangcn menjadi yang terekam pada tanggal

12.12.1889 No. GS.5264 seluas 3607 bahw* Nc. iG57 tercatat atas nama maidin sanah.

[4.33] Menimbang bahwa berdavrka;* keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dokumen warkah atas sertifikat No. 2412 terbit tanggal 27 Desember 1989, Dasar yang menjadi acuan adalah alas hak Letter C No. 1057 persil 44 kelas dV luas tanah lebih kurang 1870m2 dengan has'i ukuran lapangan menjadi yang terekam pada tanggal 12.12.1989 No. GS.5264 seluas ^007, s^at ini belum ditemukan.

[4.34] M ..umb-ing bahwa perubahan lauas tanah dari permohoan awal 1870 m2 menjadi 3607

oihak termohon tidak bisa menujukkan atau membuktikan hal tersebut dikarenakan

v'ark?h yang memuat data yuridis atau atas penerbitan sertifikat No. 2412 terbit tanggal 27 L ’sember 1989 belum tidak ditemukan.

[4.35] Menimbang pemohon adalah kuasa dari ahli waris

Boesadin bin B.Djama yang

memiliki warisan sebidang tanah petok c. Nomor 1026 persil 44 kelas D.V. luas 1600m2 dan belum dialihkan kepihak manapun. Bahwa pada tanggal 23 September I960 diwariskan kepada P. Masira/Busadin No. C. 1517 luas 1660m2 (bukti P-9 dan P-15). 29

[4.36] Menimbang dalam gambar peta menunjukkan bahwa loaksi tanah Petok c. 1057 dan Petok c 1026 bersebelahan sehingga diduga kuat perubahan luas tanah petok c. 1057 menjadi luas 3660m2 sebagai dasar terbitnya sertifikat No. 2412 terbit tanggal 27 Desember 1989, Dasar yang menjadi acuan adalah alas hak Letter C No. 1057 persil 44 kelas D5 luas tanah lebih kurang 1870m2 dengan hasil ukuran lapangan menjadi yang terekam pada tanggal 12.12.1889 No. GS.5264 seluas 3607. (bukti P-14)

[4.37] Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria' Kemala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksm ^ii Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Warkah ada ah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidai .g tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.

[4.38] Menimbang berdasarkan pasal Pasal 33 dan Pasal J4 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah seharusnya KaXor Pertanahan mengelola dokumen informasi tersebut dengan baik.

[4.39] Menimbang bahwa terhadap i:aSha’ yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pas-M 1 7 huruf h angka 3 yang menyebutkan " Setiap Badan Publik wajib membuka akse:, bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Infomasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik d?,,jut me’igungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. rw.ayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4 dst...

[4.40] Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa informasi yang di kecualikan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 merupakan informasi terbuka bagi pihak yang rahasianya diungkap dimana Pemohon merupakan pihak yang rahasianya diungkap dan sebagai pemohon informasi atas inforamsinya sendiri. 30

[4.41] Menimbang bahwa majelis berpendapat pengungkapan sebagaimana paragraph [4.32] telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (2) Huruf a UU K IP yang menyebutkan “Tidak termasuk informasi vans dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hnruf_g dan huruf h. antara lain apabila : a. pihak vang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau....

[4.42] Menimbang pendapat Termohon kepada Pemohon sebagaimana termuat dalum jawaban Termohon, dimana untuk memperoleh informasi yang diminta

bon

mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), majelis berpendaia! hal tersebut tidak relevan karena bukan merupakan prosedur khusus dalam mengakses informasi, meskipun melalui permohonan SKPT peluang untuk mengetahui informal ada.

[4.43] Menimbang bahwa Pasal 1 angaka 12 UU No 14 tahrn 200» menyebutkan “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukun Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dc 'am Undang-Undang ini. ”

[4.44] Menimbang bahwa dalam pelaksar-'m proses penyelesaian sengketa sudah melebihi 100 hari kerja sebagai mana di m aksrj Posal 38 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 2008, majelis komisioner berpendapat bahwa ha. terebut jika melebihi 100 hari kerja tidak berimplikasi pada keabsahan putusan atau penyelesaian ajudikasi.

[4.45] Menimbang '
[4 46] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk informasi yang di keenalikan atau dirahasikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 June to Pasal 18 ayat (2) huruf UU KIP tetapi terbuka hanya kepada pihak yang rahasianya diungkap atau yang diberikan ijin tertulis oleh pihak yang rahasinay diungkap serta pihak-pihak yang berkepentingan sesuia dengan peraturan perundangundangan. 31

[4.47] Menimbang bahwa telah diadakan sidang ajudikasi pada tanggal 29 Maret 2012 yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon. [4.48] Menimbang bahwa telah diadakan sidang ajudikasi pada tanggal 14 Mei 2012 dan 16 Mei 2012 yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon. [4.49] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”

5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkes";ipr.lan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (Jegal standing ur.tuk menjadi Termohon dalam perkara a quo. 6. AMAR PIJ'A jSa N Merruu’skan, [6.1] Menyatakan bahwa informasi yarig d;mrnon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi yang dikecualika.i kec;mli bagi Pemohon;

[6.2] Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon;

[6.3] Menyatakr.i informasi dari warkah Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2412 tertansyal 27 Desember 1989. Tanah bekas yasan salinan petok C No. 1057 persil No. 44 Kelas D.V seluas 1870 M2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember 1989 adalah informasi yang terbuka hanya bagi Pemohon;

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi secara tertulis sebatas pada informasi dari warkah Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2412 tertanggal 27 Desember 1989 yang berasal dari Tanah bekas yasan salinan petok C No. 1507 persil No. 44 Kelas D.V seluas 1870 M2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember 1989 kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon; 32

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Ramhan Ma’mun dan Henny S Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 11 Juni 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 11 Juni 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraai

Anggota Majelis

-vnggota Majelis

(Abdul Ramhan Ma’mun)

(Henny S Widyaningsih) Petugas K^pamioruan /

(i'ijmlan Achmad)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undaog-Ur.jang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayr i (5) rUn ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur v>nyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, Juni 2012 Petugas Kepaniteraan

(Ramlan Achmad)